BIMTEK-Perencanaan Pembangunan Desa KUTIM-Rustan

4,377 views

Published on

Untuk konsultasi dan komunikasi lebih lanjut, silahkan email di rustanamarullah8@gmail.com

2 Comments
9 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
4,377
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
546
Comments
2
Likes
9
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

BIMTEK-Perencanaan Pembangunan Desa KUTIM-Rustan

  1. 1. SIAPA DIA..?? NAMA RUSTAN AMARULLAH, SP, MA, M.S.E JABATAN TTL PENDIDIKAN PENELITI PERTAMA MAROS, 27 AGUSTUS 1984 S1 UNIVERSITAS HASANUDDIN S2 UNIVERSITAS INDONESIA S2 INTERNATIONAL UNIVERSITY OF JAPAN rustanamarullah8@gmail.com 081355271421 EMAIL HP
  2. 2. MENU Kewenangan Desa Perencanaan Desa (Tinjauan legal-formal) Perencanaan Partisipatif Penyusunan Profil Desa Tabulasi Rencana Pembangunan Desa
  3. 3. Perencanaan ? Pembangunan ? DESA
  4. 4. TAHAPAN DESENTRALISASI PUSAT 2 1 Kab / Kota Tahap I: Desentralisasi Politik  “Penyerahan Urusan”  Tahap II:  2 DESA Cam / Lur  Desentralisasi Administratif via Pendelegasian Urusan kpd Camat & Lurah. Desentralisasi Politik via Penyerahan Urusan kpd DESA.
  5. 5. Kewenangan Desa menurut UU No. 32/2004 Pasal 206 dan PP No. 72/2005 Pasal 7 • Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa (hak autochtoon) • Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa • Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota • Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa. 7
  6. 6. Permendagri 30/ 2006 31 Bidang Urusan Pemkab yang dapat diserahkan pengaturannya kepada Desa Dirinci lagi menjadi 223 urusan pemerintahan yang dapat diserahkan kepada desa 8
  7. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan; Bidang Pertambangan dan Energi serta Sumber Daya Mineral; Bidang Kehutanan dan Perkebunan; Bidang Perindustrian dan Perdagangan; Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; Bidang Penanaman Modal; Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Bidang Kesehatan; Bidang Pendidikan dan Kebudayaan; Bidang Sosial; Bidang Penataan Ruang; Bidang Pemukiman/Perumahan; Bidang Pekerjaan Umum; Bidang Perhubungan; Bidang Lingkungan Hidup; 16. Bidang ... 9
  8. 8. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik; Bidang Otonomi Desa; Bidang Perimbangan Keuangan; Bidang Tugas Pembantuan; Bidang Pariwisata; Bidang Pertanahan; Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil; Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, dan Pemerintahan Umum; Bidang Perencanaan; Bidang Penerangan/Informasi dan Komunikasi; Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; Bidang Pemuda dan Olahraga; Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; Bidang Statistik; dan Bidang Arsip dan Perpustakaan. 10
  9. 9. Pengawasan Perencanaan Pelaksanaan Penganggaran
  10. 10. Kerangka Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Visi dan Misi Kepala Desa RPJM-Desa MUSRENBANG DESA RKP-Desa
  11. 11. MUATAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA -- Permendagri No. 66/ 2007 -- RPJM-Desa Arah Kebijakan Keuangan Desa, Strategi Pembangunan Desa, dan Program Kerja Desa RKP-Desa Kerangka Ekonomi Desa, Prioritas Pembangunan Desa, Rencana Kerja dan Pendanaannya DU-RKP-Desa APB-Desa
  12. 12. PESERTA FORUM MUSRENBANG DESA Badan Permusyawaratan Desa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM-Desa) Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Rukun Warga/Rukun Tetangga, Kepala Dusun, Kepala Kampung, dan lain-lain Warga masyarakat
  13. 13. ALUR KEGIATAN PENYUSUNAN RPJM-DESA DAN RKP-DESA Masukan Profil Desa POTRET DESA KALENDER MUSIM BAGAN KELEMBAGAAN Proses Pemilihan Tindakan Hasil Penyusunan Rencana Dampak PERDES RPJMDESA DU-RKP-DESA PENGELOMPOKKAN MASALAH PENENTUAN PERINGKAT MASALAH TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH PENENTUAN PERINGKAT RPJM-DESA RKP-DESA KEP-KADES RKP-DESA
  14. 14. PERUBAHAN PARADIGMA PEMBANGUNAN DESA RURAL DEVELOPMENT RD CD COMMUNITY DEVELOPMENT CE COMMUNITY EMPOWERMENT MEMBANGUN MASYARAKAT MASYARAKAT MEMBANGUN
  15. 15. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DALAM MUSRENBANG-DESA
  16. 16. Terlepas dari segalanya, perencanaan merupakan rahasia kesuksesan Henry Ford.
  17. 17. 4 (empat) Unsur Dasar Perencanaan Pemilihan Kegiatan Waktu Perencanaan Tujuan Sumberdaya
  18. 18. Bagaimana Wujud Strategi Perencanaan yang Sistematis dan Komprehensif ? ... (1) UU 25/ 2004 ttg SPPN; “melengkapi setiap tahapan perencanaan dengan DATA YANG AKURAT” PP 8/ 2008 Permendagri 54/ 2010 Misalnya : Indikator pendapatan per kapita, target-target pengurangan pengangguran, penurunan angka kemiskinan, tingkat kesejahteraan dsb.
  19. 19. Bagaimana Wujud Strategi Perencanaan yang Sistematis dan Komprehensif ? ... (2) Cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya di wilayah Indonesia Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong
  20. 20. Metode dan Teknik Pendekatan Perencanaan Partisipatif Planning Technokratic Planning Mana Yang Terbaik?? Top Down Planning Bottom Up Planning Mengoptimalkan peran aktif atau keterlibatan langsung masyarakat dalam proses pembangunan serta mampu memberikan ruang bagi kepentingan, aspirasi dan inisiatif pembangunan yang bersumber dari masyarakat itu sendiri, karena sebenarnya merekalah yang mengerti dan memahami apa yang dibutuhkan serta memahami permasalahan apa yang mereka dihadapi.
  21. 21. SIKLUS PEMBANGUNAN PARTISIPATIF 2. PELAKSANAAN a. Pola Swakelola; 2. PELAKSANAAN b. Pola Kerjasama Operasional; c. Pola Swadaya PEMANFAATAN PENGEMBANGAN TINDAK LANJUT 1. PERENCANAAN 1. PERENCANAAN 3. PENGENDALIAN/PELESTARIAN 3. PENGENDALIAN/PELESTARIAN Musrenbang Dusun/RW/Kampung; a. Monitoring dan Evaluasi; b. Penguatan Kelembagaan; b. Musrenbang Desa/Kel; c. Pelestarian; c. Musrenbang Kecamatan; d. Musyawarah Pertanggungjawaban; d. Pembiayaan. e. Musyawarah Serah Terima. a.
  22. 22. Pengorganisasian Pengendalian  Di tingkat Dusun/RW, Pemerintah Desa bertanggung jawab atas keberhasilan semua proses pembangunan partisipatif;  Di tingkat Kecamatan, Camat bertanggung jawab atas keberhasilan semua proses pembangunan partisipatif;  Di tingkat Kab/Kota, Bupati/Walikota bertanggung jawab atas keberhasilan semua proses pembangunan partisipatif.
  23. 23. Metode P3MD ( Perencanaan Partisipatif Pembangunan masyarakat Desa ) Masyarakat merencanakan pembangunan desanya bersama-sama secara musyawarah mufakat dan gotong royong yang merupakan cara hidup yang telah lama berakar budaya pada masyarakat pedesaan Indonesia dengan sentuhan teknologi dan inovasi baru
  24. 24. ALUR METODE P3MD F1 Sketsa Desa Daftar Masalah dan Potensi Masalah F2 Kalender Musim Daftar Masalah dan Potensi Masalah Pengelompokan masalah Penentuan Peringkat masalah Penyusunan Rencana F3 Bagan kelembagaaan Daftar Masalah dan Potensi Masalah Pengkajian tindakan pemecahan masalah Penentuan Peringkat Tindakan RPJMD RKPDesa
  25. 25. Tujuan Metode P3MD • Menyusun rencana pembangunan yang lebih bermutu sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat • Agar masyarakat merasa memiliki program/kegiatan pembangunan di desanya sehingga lebih bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pembangunan serta pemeliharaan/pengembangan hasil-hasil pembangunan desanya • Menumbuhkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pengelolaan pembangunan yang telah disepakati bersama.
  26. 26. Langkah –Langkah Pelaksanaan P3MD a. Pengkajian Keadaan Desa ini terdiri dari 3 Kegiatan : 1. Sketsa Desa, Untuk menggali masalah-masalah yang berhubungan dengan keadaan sumber daya pembangunan dan potensi yang tersedia untuk mengatasi masalah 2. Kalender Musim, untuk menggali masalahmasalah yang berhubungan dengan dengan masa-masa kritis yang bersifat musiman (berulang dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan potensi yang tersedia untuk mengatasi masalah 3. Bagan Kelembagaan,untuk menggali masalahmasalah yang berhubungan dengan peranan (manfaat) lembaga-lembaga di desa bagi masyarakat dan potensi yang tersedia untuk mengatasi masalah
  27. 27. LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN P3MD ..(2) b. Pemilihan Tindakan Langkah kedua ini terdiri atas kegiatan : 1. Pengelompokan masalah 2. Penentuan peringkat masalah 3. Pengkajian tindakan pemecahan masalah 4. Penentuan peringkat tindakan c. Penyusunan Rencana Langkah ini merupakan muara terakhir dari keseluruhan proses P3MD yang merinci lebih lanjut tindakan
  28. 28. Masalah Perbedaan antara yang seharusnya dengan yang sesungguhnya Kebutuhan Sesuatu yang jika tidak dipenuhi akan menimbulkan masalah yang berkaitan dengan kelangsungan hidup Keinginan Sesuatu yang jika tidak dipenuhi tidak menimbulkan masalah Potensi  Sumberdaya yang tersedia yang mungkin dapat digunakan untuk mengatasi masalah
  29. 29. SKETSA DESA Pengertian : Gambaran desa secara umum mengenai keadaan sumberdaya fisik (alam atau buatan) TUJUAN : 1. Memahami jenis, jumlah dan sumberdaya di desa 2. Alat untuk menggali masalah yang ada ditingkat dusun (permasalahan pengembangan wilayah, sosial budaya, dan ekonomi) 3. Alat untuk menggali potensi yang ada ditingkat dusun 4. Menyamakan persepsi tentang masalah dan potensi
  30. 30. Menuliskan Pernyataan Masalah dan Potensi “Tanggul sungai longsor sepanjang 50 meter, tinggi 3 meter di RW 01 RT 01” Adakah masalah (pengembangan wilayah, sosial budaya, ekonomi)? Jika ada, bagaimana kapasitas masalahnya (berapa banyak, panjang, luas, dsb) Apakah ada potensi (SDA, Sosial, Fiskal, Lembaga) yang ada pada mereka dan lingkungannya yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah tersebut?
  31. 31. Kalender Musim Alat untuk mengetahui kejadian/ Kegiatan dalam kehidupan masyarakat berkaitan dengan perubahan waktu
  32. 32. Kalender Musim
  33. 33. Diagram Kelembagaan Gambaran keadaan lembaga yang ada serta peran dan pola hubungan dengan masyarakat Jenis-Jenis Lembaga di Desa Formal : -Pemerintah Desa Tujuan : Mengkaji -BPD masalah dan potensi -LKMD yang berkaitan dengan kelembagaan Non-Formal: -Kelompok arisan -Paguyuban
  34. 34. KPD ♀♂ Kelompok Tani ♀♂ Krg Taruna ♀♂ LKMD ♀♂ Masyakat. Simpan Pinjam ♀♂ PKK ♀ RT ♂ PEM.KAMPUNG ♀♂ Puskesmas ♀♂ KUD ♀♂
  35. 35. Diagram Kelembagaan
  36. 36. Pengelompokkan Masalah Menghimpun/ mendaftar, memeriksa kebenaran, menggabungkan dan mengelompokkan masalah dalam sektor dan bidang Dasar-Dasar Pengelompokkan Masalah - Faktual dan Kekinian; Jujur; Obyektif; Menampung Aspirasi Masyarakat
  37. 37. Penentuan Tingkat Masalah Peringkat Masalah : Kegiatan mengkaji berat ringannya masalah yang sedang dihadapi Prioritas Masalah  Kesepakatan bersama (partisipatif)
  38. 38. Penentuan Kriteria Tingkat Masalah Contoh : 1. Bidang Pengembangan Wilayah - Tingkat kerusakan - Dampak - Pengaruh terhadap kemiskinan 2. Bidang Ekonomi - Menghambat peningkatan pendapatan - Dampak - Pengaruh terhadap kemiskinan 3. Bidang Sosial Budaya - Menghambat pemenuhan hak dasar - Dampak - Pengaruh terhadap kemiskinan
  39. 39. Penentuan Peringkat Masalah
  40. 40. Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah Penyebab mendasar dari setiap masalah Potensi yang tepat untuk memecahkan masalah Alternatif tindakan yang dapat dilakukan
  41. 41. PENENTUAN PERINGKAT TINDAKAN Pengertian Penentuan peringkat tindakan merupakan suatu kegiatan untuk menetapkan urutan peringkat tindakan melalui skoring. Namun sebelumnya perlu dilakukan pengkajian terhadap pemecahan masalah Pengkajian tindakan pemecahan masalah merupakan kegiatan menganalisis masalah dengan berbagai penyebab yang dibandingkan dengan potensi pendukungnya
  42. 42. PENENTUAN PERINGKAT TINDAKAN Tujuan  Mengetahui penyebab masalah serta potensi yang dapat memecahkan penyebab masalah secara tepat.  Mengkaji lebih lanjut tindakan pemecahan masalah pada kegiatan sebelum ini.  Diperolehnya urutan tindakan yang layak (dapat) dilaksanakan di kampung/ desa.  Terpilihnya jenis kegiatan yang akan dijadikan dasar penyusunan rencana pembangunan.
  43. 43. Ukuran Penentuan Peringkat Tindakan Untuk menentukan urutan peringkat tindakan tidak cukup dengan kesepakatan–kesepakatan tetapi perlu didukung dengan kriteria– kriteria/ukuran yang dapat membantu memperkuat kesepakatan yang partisipatif. Bobot skor masing -masing kriteria dapat ditentukan sebagai berikut: Contoh : Pembobotan 1 – 5 Pembobotan 1 – 10 Pembobotan 1 – 20
  44. 44. CONTOH FORMULIR PENENTUAN PERINGKAT TINDAKAN KriterIa No Masalah Penyebab Potensi Tindakan yang layak Pemenuhan Kebutuhan orang Banyak 1 2 3 4 5 6 Dukungan Peningkatan Pendapatan Masyarakat 7 Dukungan Potensi Mengatasi Masalah 8 Jumlah Nilai Peringkat Tindakan 9 10
  45. 45. Matriks Program dan Kegiatan RPJMDes/ RKPDes Sumber Pembiayaan : 1. Kewenangan Desa 2. Kemampuan pembiayaan 3. Kemampuan teknis pelaksanaan kegiatan Jika salah satu kriteria tidak terpenuhi maka sumber pembiayaan berasal dari APBD/N
  46. 46. SEMOGA BERMANFAAT

×