Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

1,761 views

Published on

disampaikan oleh Dadan Rukmana (2010) Ditjen Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum

Published in: News & Politics
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,761
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
111
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

  1. 1. bhk-djpr Disampaikan oleh: DR. Dadang Rukmana Denpasar,15 Desember2010
  2. 2. bhk-djpr 2
  3. 3. Kemacetan Banjir Permukiman Kumuh Timbunan Sampah Alih Fungsi Lahan P E R M A S A L A H A N A. PERKOTAAN (URBAN) bhk-djpr 3 Sumber: http://beworosidarkasih.wordpress.com/2010/06/29/beberapa- ide-untuk-mengatasi-kemacetan-lalu-lintas-jalan-raya-1/ Sumber: http://ndyteen.com/2010/11 /semarang-banjir.h tml Sumber: http://ecosoc-monitor2.blogspot.com/2009 /05/20-persen- wilayah-jakarta-permukiman.html Sumber: http://shendiary.wordpress.com/2008/09/12/bandung-lautan- sampah/
  4. 4. P E R M A S A L A H A N B. WILAYAH (REGIONAL) Kesenjangan Antar dan di dalam Wilayah Tidak Menarik untuk Investasi Disintegrasi NKRI bhk-djpr 4 Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Kawasan_perkotaan
  5. 5. Global Warming Perkembangan Teknologi AFTA, NAFTA, WTO Ancaman Bencana T A N T A N G A N bhk-djpr 5
  6. 6. UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG Untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan S O L U S I PERATURAN PEMERINTAH NO. 15/2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG operasionalisasi bhk-djpr 6
  7. 7. bhk-djpr 7
  8. 8. • Prosedur Penyusunan dan PenetapanRTR • Kriteriadan TataCaraPeninjauanKembali RTR • Pengaturan Zonasi • Perizinan • Pemberian Insentif dan Disinsentif • Pengenaan Sanksi Pengaturan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/KotaP E N Y E L N G G A R A A N BAB II PENGATURAN PENATAAN RUANG BAB IV PELAKSANAAN PERENCANAAN TATA RUANG Bentuk dan TataCara PembinaanPenataan Ruang • Penyusunandansinkronisasi program • Pembiayaanprogram • Pelaksanaan program BAB I KETENTUAN UMUM BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN BAB IX KETENTUAN PENUTUP SISTEMATIKA PP 15/2010 BAB III PEMBINAAN PENATAAN RUANG BAB V PELAKSANAAN PEMANFAATAN RUANG BAB VI PELAKSANAAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG BAB VII PENGAWASAN PENATAAN RUANG Pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengawasanteknis, pengawasankhusus bhk-djpr 8
  9. 9. BAB I KETENTUAN UMUM Pengertian dasar dalam penyelenggaraan penataan ruang Pasal 1 Istilah yang didefinisikan  Ruang  Tata ruang  Struktur ruang  Pola ruang  Penataan ruang  Penyelenggaraan penataan ruang  Pemerintah pusat  Pemerintah daerah  Pengaturan penataan ruang  Pembinaan penataan ruang  Pelaksanaan penataan ruang  Pengawasan penataan ruang  Perencanaan tata ruang  Pemanfaatan ruang  Pengendalian pemanfaatan ruang  Pengaturan Zonasi  Peraturan zonasi  Izin pemanfaatan ruang  Rencana tata ruang  Wilayah  Kawasan  Kawasanlindung  Kawasanbudi daya  Kawasanperdesaan  Kawasanagropolitan  Kawasanperkotaan  Kawasanmetropolitan  Kawasanmegapolitan  Kawasanstrategis nasional, provinsi, kabupaten/kota  Orang  Masyarakat  Menteri bhk-djpr 9
  10. 10. BAB II PENGATURAN PENATAAN RUANG Memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang Pasal 2 Pengaturanoleh: Pemerintah Pemerintah daerah provinsi Pemerintah daerah kabupaten/kota Penyusunandan penetapan • PP (RTRWN & Peraturan pelaksanaan UU ttg PR) • Perpres (RTR Pulau/Kepulauan & RTR KSN • Permen (Pedoman PR) • Perda Provinsi (RTRWP, RTR KSP, arahan PZ sistem provinsi) • Pergub (Ketentuan perizinan, bentuk & besaran insentif- disinsentif, sanksi adm, juklak) • Perda Kabupaten/Kota (RTRWK, RTR KSK, RDTR+PZ Kab/Kota) • Perbup/wali (Ketentuan perizinan, bentuk & besaran insentif – disinsentif, sanksi adm) Per- aturan lain bidang Pena- taan Ruang sesuai ke- wena- ngan Pasal 4 ayat (1) Pasal 5 ayat (1) bhk-djpr Pasal 4 ayat (2) Pasal 4 ayat (3) 10
  11. 11. BAB III PEMBINAAN PENATAAN RUANG Peningkatan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan penataan ruang Pasal 6 Ruanglingkuppembinaan penataanruang Bentuk dan Tata Cara P e m e r i n t a h Pemda Provinsi Pemda Kab. / Kota M a s y a r a k a t Pasal 7-8 koordinasi penyelenggaraan penataan ruang; sosialisasi peraturanperundang- undanganbidang penataan ruang; pemberianbimbingan, supervisi, dankonsultasi pelaksanaan penataan ruang; pendidikan danpelatihan; penelitian dan pengembangan; pengembangan sisteminformasi dan komunikasi penataanruang; penyebarluasaninformasi penataan ruangkepada masyarakat;dan pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat. Pasal 9 - 17 melalui d e k o n bhk-djpr 11
  12. 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 Koordinasi penyelenggaraan PR Tatacarakoordinasi diatur dengan perpres Sosialisasi peraturan Per-UU-an Bid. PR Melalui mediatatap mukadan media elektronik Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan PR Mendampingi,mengawasi,danmemberikanpenjelasankepada pemangkukepentingandalampelaksanaanPR Pendidikan dan pelatihan Pengembangan IPTEKbidang PRPenelitiandanpengembangan Penyediaanbasisdata &informasi PR dan pengembanganjaringan sistemelektronik Pengembangansistem informasi dan komunikasi PR Publikasi berbagai aspek PR melalui media yang mudahdiakses masyarakat Penyebarluasan informasi PR kepada masyarakat Penyuluhan, debat publik, pembentukan kelompok masyarakat, penyediaan unit pengaduan Pengembangankesadaran dan tanggung jawab masyarakat Penyelenggaraandan fasilitasi diklat, penyusunan program diklat, penerapan sistem sertifikasi BAB III …Lanjutan Bentuk dan Tata Cara Pembinaan Penataan Ruang Pasal 9 - 17 T A T A C A R AB E N T U K bhk-djpr 12
  13. 13. BAB IV PELAKSANAAN PERENCANAAN TATA RUANG Prosedur penyusunan dan penetapan RTR yang ditinjau Pasal 19 Penetapan Rencana Umum Tata Ruang R T R W N R T R W P RTRW Kabupaten/Kota - RTR Pulau/Kepulauan - RTR KSN Peninjauan Kembali RTR KSP - RDTR - RTR KSKab/KSK Rencana Rinci Tata Ruang Penyusunan Jangka Waktu: paling lama 24 bulan RENCANA TATA RUANG Pasal 24 Pasal 39 P R O S E D U R KRITERIA & TATA CARA Pasal 81 - 92 Pasal 20 Pasal 24 bhk-djpr 13
  14. 14. • Proses penyusunan RTR • Pelibatan peran masyarakat dalam perumusan konsepsi RTR • Pembahasan rancangan RTR oleh pemangku kepentingan • Persiapan penyusunan RTR • Pengumpulan data • Pengolahan dan analisis data • Perumusan konsepsi RTR • Penyusunan rancangan peraturan perUUan ttg RTR BAB IV…Lanjutan Prosedur Penyusunan RTR Pasal 20 Pasal 21 ayat (1) bhk-djpr 14
  15. 15. BAB IV…Lanjutan Prosedur Penetapan Rencana Tata Ruang Pasal 22 JENIS RENCANA PROSEDUR PENETAPAN RTRWNasional RTR Pulau/Kepulauan RTR KSN N a s i o n a l P P P e r p r e s N a s i o n a l P r o v i n s i RTRW Provinsi RTR KSP Kabupaten/Kota RTRW Kabupaten/Kota RTR KS K/K PeraturanZonasi P r o v i n s i P e r d a P r o v i n s i K a b u p a t e n / K o t a Perda Kabupaten/Kota Pembahasan antar-instansi  RTR kewenangan Pemerintah Pusat Pembahasan antar- instansi dan antar pemerintah daerah dengan DPRD  RTR kewenangan pemerintah daerah bhk-djpr 15
  16. 16. BAB IV…Lanjutan BAGIAN WILAYAH KAB/KOTA YANG PERLU DISUSUN RDTR KotaKabupaten RTRW Disusun pada bagian wilayah kab/kota yang ditetapkan dalam RTRW (paling lama disusun 36 bulan setelah RTR ditetapkan) Dapat disusun pada prioritas pembangunan baru (paling lama 24 bulan setelah ditetapkan) RDTR Pasal 59 Pasal 60 R T B L disusun pada zona-zona yang penanganannya diprioritaskan dalam RDTR Pasal 59 ayat (5) bhk-djpr 16
  17. 17. BAB IV…Lanjutan ILUSTRASI BAGIAN WILAYAH KAB/KOTA YANG PERLU DISUSUN RDTR RDTR Keterangan: RTBL Bagian baru dari wilayah kab/kota yang perlu disusun RDTR 17 Kab/Kota Untuk wilayah kota yang seluruh wilayahnyabersifat perkotaan (urbanized), rencana detail tata ruang disusun untuk seluruh wilayah kota.
  18. 18. BAB IV…Lanjutan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Pasal 81 - 92 Kriteria PK RTR Pasal 82 1 x dalam 5 thn Lebih dari 1 x dalam 5 thn Perubahan lingkungan strategis: • bencana alam skala besar; • perubahan batas teritorial negara; atau • perubahan batas wilayah daerah. Tata Cara PK RTR Pasal 83 Penetapan Pelaksanaan PK RTR Pelaksanaan PK RTR Rekomendasi hasil PK RTR Tidak perlu revisi Revisi KriteriaRevisi Pasal 88 R T R W N a. perubahan kebijakan nasional yang mempengaruhi penataan ruang wilayah nasional; dan/atau b. terdapat dinamika pembangunan nasional R T R W P a. terjadi perubahan kebijakan nasional yang mempengaruhi penataan ruang wilayah provinsi; dan/atau b. terdapat dinamika pembangunan provinsi R T R W K a b / K o t a a. terjadi perubahan kebijakan nasional yang mempengaruhi penataan ruang wilayah kab/kota; dan/atau b. terdapat dinamika pembangunan kab/kota Tata Cara Revisi  Sesuai prosedurpenyusunan RTR Materi perubahan RTR ≤ 20% Materi perubahan RTR > 20% Pasal 90 bhk-djpr Penetapan perubahan peraturan perUUan ttg RTR (amandem en perda) Penyusun an RTR baru 18
  19. 19. BAB V PELAKSANAAN PEMANFAATAN RUANG Pelaksanaan pemanfaatan ruang merupakan pelaksanaan pembangunan sektoral dan pengembangan wilayah Pasal93 - 146 PELAKSANAAN PEMANFAATAN RUANG PENYUSUNAN DAN SINKRONISASI PROGRAM PEMBIAYAAN PROGRAM PELAKSANAAN PROGRAM MEWUJUDKAN RENCANATATA RUANG DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN SECARATERPADU bhk-djpr 19
  20. 20. berdasarkan indikasi programutama dalam RTR a.Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTR b.Perumusan program sektoral dan kewilayahan c. Pelaksanaan pembangunan sektoral dan pengembangan wilayah Menghasilkan program jangka panjang, menengah, dan tahunan Memperhatikan rencana pembangunan pengembangan wilayah Penyusunan Sinkronisasi Dilakukan melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan Dilaksanakan melalui berbagai forum dan rapat koordinasi BAB V…Lanjutan bhk-djpr 20 PENYUSUNAN DAN SINKRONISASI PROGRAM Pasal 96 Pasal 95
  21. 21. BAB V…Lanjutan bhk-djpr Perkiraan Biaya Pelaksanaan Sumber Pembiayaan Jangka Waktu Pembiayaan PEMBIAYAAN PROGRAM PEMANFAATAN RUANG Pasal 100 21
  22. 22. BAB V…Lanjutan Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Pasal 93 - 146 Penyusunan dan Sinkronisasi Program Pembiayaan Program Pelaksanaan Program  Program jangka panjang, menengah, dan tahunan  indikasi program utama dalam RTR  Sinkronisasi program sektoraldan kewilayahan  Memperhat ikan rencana pembangu nan pengemba ngan wilayah  Melalui berbagai forum dan rapat koordinasi Penyusunan Sinkronisasi  Perkiraan biaya pelaksanaan  Sumber pembiayaan  Jangka waktu pembiayaan  Dapat berasal dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat  Dapat disusun Rencana Induk Masing-Masing Sektor  Dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat melalui Kerjasama Pasal 96 Pasal 100 Pasal 98 -99 Berlaku untuk Pemanfaatan Ruang Wilayah Pemanfaatan Ruang Kaw. Strategis Pemanfaatan Ruang Kaw. Perkotaan Pemanfaatan Ruang Kaw. Perdesaan bhk-djpr 22
  23. 23. PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF PERIZINAN PENGATURAN ZONASI tertib tata ruang PENGENAAN SANKSI BAB VI PELAKSANAAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Pelaksanaan pengendalian pemanfaatanruang diselenggarakanuntuk menjamin terwujudnya tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang. bhk-djpr Pasal 147 Pasal 148 PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 23
  24. 24. Arahan Peraturan Zonasi Sistem Nasional Arahan Peraturan Zonasi Sistem Provinsi Ketentuan zonasi sektoral pada sistem nasional Ditetapkandengan perda kab/kota Ketentuan zonasi sektoral pada sistem provinsi INDIKASI ARAHAN PERATURAN ZONASI SISTEM PROVINSI (Dalam RTRWP) INDIKASI ARAHAN PERATURAN ZONASI SISTEM NASIONAL (Dalam RTRWN) KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI KAB/KOTA (Dalam RTRWK/K) Ditetapkanolehmasing-masingmenterisesuaikewenangan Ditetapkan dengan perda prov Dasar dalam pemberian insentif dan disinsentif, izin, dan pengenaan sanksi Bab VI … lanjutan PENGATURAN ZONASISISTEM PERENCANAAN berdasarkan bhk-djpr Pasal 151 ayat (1) Pasal 152 ayat (1) Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota 24 RTR KSK/RDTR Pasal 153 ayat (1)
  25. 25. bhk-djpr BilaRTRW sdh skala detail  RDTR tidak dibutuhkan, PZ tetap harus ada. Perda terpisah. Skala 1 : 5.000 RDTR ada, PZ melengkapi. Perda PZ terpisah, ditetapkanpaling lama 2 tahun sejak PerdaRDTR RDTR &PZ dalam satu dokumenPerda. (Efisiensi waktudan dana). Apabila RDTR direvisi maka PZ tetapberlakudan diadopsi dalamRDTR baru 1 PENETAPAN PERATURAN ZONASI (PZ) UNTUK WILAYAH KAB/KOTA RTRW Kab/Kota RDTR (Map) Peraturan Zonasi (Text) Skala 1 : 5.000 Skala 1 : 50.000/ 1 : 25.000 Bab VI … lanjutan RTRW Kab/Kota Skala 1 : 50.000/ 1 : 25.000 RDTR Peraturan Zonasi (Text & Map) Skala 1 : 5.000 RTRW Kab/Kota Peraturan Zonasi (Text & Map) Skala 1 : 5.000 Skala 1 : 5.000 Pasal 158 2 3 25
  26. 26. Contoh Peraturan Zonasi Kab/Kota (zoning map dan zoning text) Bab VI … lanjutan 26
  27. 27. bhk-djpr Jenis Izin Pemanfaatan Ruang  Diberikan berdasarkan RTRW Kab/Kota  Izin prinsip belum dapat dijadikan dasar untuk pelaksanaankegiatan  Izin lokasi diperlukan untuk pemanfaatan ruang > 1 Ha untuk non-pertaniandan> 25 Ha untuk pertanian  Izin penggunaanpemanfaatantanah merupakan dasar untuk permohonanmendirikanbangunan  Dasar mendirikanbangunandalam rangka pemanfaatan ruang  Diberikan berdasarkanperaturan zonasi  Sebagaisuratbukti dari Pemda untuk mendirikan bangunansesuai fungsi yang telah ditetapkan IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN  Bentuk izin lain yang dikeluarkanoleh masing-masing sektor dan/atauinstansi yang berwenang IZIN LAIN BERDASARKAN PERATURAN PER-UU-AN RDTR Kab/Kota PZ Dasar Pemberian Izin RTR Jenis Izin Penjelasan Pasal 160 – Pasal 167 Bab VI … lanjutan IZIN PRINSIP IZIN LOKASI IZIN PENGGUNAAN PEMANFAATAN TANAH RTRW Kab/Kota 27
  28. 28. bhk-djpr Uanga b c d e Bentuk Penggantian Perubahan Rencana Tata Ruang Setiap orang dapat mengajukan penggantian yang layakterhadap kerugian akibatperubahan RTR Ruang pengganti Permukiman kembali Kompensasi, dan/atau Urun sahamberupa Tata Cara Penggantian yang Layak (diatur lebih lanjut dgn Perpres) Bab VI … lanjutan Pasal 168 28
  29. 29. bhk-djpr BENTUK Pemda 1 Pemerintah dan/atau Pemda Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif Pemerintah Pemda 2 Masyarakat Pemda Fiskal Non Fiskal •Pemberian keringanan pajak •Pengurangan distribusi •Pemberian kompensasi •Subsidisilang •Kemudahan perizinan •Imbalan •Sewa ruang •Urun saham •Penyedian prasarana& sarana •Penghargaan, dan/atau •Publikasidan promosi Bab VI … lanjutan TATACARA oleh kepada Pasal 170-171 29
  30. 30. Bab VI … lanjutan bhk-djpr BENTUK Pemda 1 Pemerintah dan/atau Pemda Pemerintah Pemda 2 Masyarakat Pemda TATACARA oleh kepada a. subsidi silang; b. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah; c. penyediaan prasarana dan sarana di daerah; d. penghargaan dan fasilitasi; dan/atau e. publikasi atau promosi daerah. a. pemberian kompensasi dari pemda penerima manfaat kepada daerah pemberi manfaat; b. kompensasi pemberian penyediaan sarpras; c. kemudahan perizinan yang diberikan oleh pemda penerima mafaat kepada investor yang berasal dari daerah pemberi manfaat; dan/atau d. publikasi atau promosi daerah. a. pemberian keringanan pajak; b. pemberian kompensasi; c. pengurangan retribusi; d. imbalan; e. sewa ruang; f. urun saham; g. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau h. kemudahan perizinan. 30 Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif (lanjutan) Pasal 172-174
  31. 31. bhk-djpr BENTUK Pemda 1 Pemerintah dan/atau Pemda Bentuk dan Tata Cara Pemberian Disinsentif Pemerintah Pemda 2 Masyarakat Pemda Fiskal Non Fiskal •Pengenaan pajak yang tinggi •Kewajiban memberi kompensasi •Persyaratan khusus dalam perizinan •Kewajiban meberi imbalan, dan/atau •Pembatasan penyediaan prasaranadan sarana Bab VI … lanjutan TATACARA oleh kepada Pasal 176-177 31
  32. 32. Bab VI … lanjutan bhk-djpr BENTUK Pemda 1 Pemerintah dan/atau Pemda Pemerintah Pemda 2 Masyarakat Pemda TATACARA oleh kepada a. pensyaratan khusus dalam perizinanbagi kegiatan pemanfaatanruangyangdiberikan oleh Pemerintah; b. pembatasanpenyediaan prasaranadan saranadi daerah;dan/atau c. pemberian status tertentudari Pemerintah. a. pengajuan pemberian kompensasi dari pemda pemberi manfaat kepada daerah penerima manfaat; b. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau c. pensyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemda pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat. a. kewajiban memberi kompensasi; b. pensyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah dan pemda; c. kewajiban memberi imbalan; d. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau e. pensyaratan khusus dalam perizinan. 32 Bentuk dan Tata Cara Pemberian Disinsentif (lanjutan) Pasal 178-180
  33. 33. bhk-djpr Bentuk dan Tata Cara Pengenaan Sanksi AdministratifBab VI … lanjutan 29 KRITERIA PENGENAAN SANKSI BENTUK TATA CARA • Besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan • Nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan • Kerugian publik yang ditimbulkan a. Peringatan tertulis Penerbitan surat peringatan tertulis b. Penghentian sementara kegiatan Penerbitan surat keputusan penghentian kegiatan, setelah peringatan tertulis diabaikan c. Penghentian sementara pelayanan umum Penerbitan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum kpd pelanggar, setelah peringatan tertulis diabaikan d. Penutupan lokasi Penerbitan surat keputusan penutupan lokasi, setelah peringatan tertulis diabaikan e. Pencabutan izin Penerbitan surat keputusan pencabutan izin, setelah peringatan tertulis diabaikan f. Pembatalan izin Penerbitan surat keputusan pembatalan izin, setelah peringatan tertulis diabaikan g. Pembongkaran bangunan Penerbitan surat keputusan pembongkaran bangunan, setelah peringatan tertulis diabaikan h. Pemulihan fungsi ruang Penerbitan surat perintah pemulihan fungsi ruang, setelah surat peringatan diabaikan i. Denda administratif Dapat dikenakan bersama dengan sanksi lain atau tersendiri Pasal 182-197 33
  34. 34. Bab VII PENGAWASAN PENATAAN RUANG Menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang, terlaksananya penegakan hukum bidang penataan ruang dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang. Pengawasanpenataanruang dapat dilakukanoleh: - Pemerintah - Pemerintah daerah - Masyarakat Kegiatan Pengawasan: •Pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataanruang •Fungsidan manfaat penataanruang •Pemenuhan standar pelayananminimal bidang penataan ruang Melalui penilaian terhadap kinerja bhk-djpr Pasal 198 Pasal 201 Pasal 199 Pasal 200 Pemantauan EvaluasiPelaporan 34
  35. 35. bhk-djpr SISTEM PENGAWASAN Pengawasan Teknis (keseluruhan proses PPR secara berkala) Pengawasan Khusus (permasalahan khusus PPR sesuai kebutuhan) Penyelenggaraan Penataan Ruang sesuai dengan Peraturan PerUUan Penyelenggaraan Penataan Ruang tidak sesuai dengan Peraturan PerUUan • Penyampaian hasil pengawasan kepada pemangku kepentingan; • Penyampaian hasil pengawasan yang berindikasi tindak pidana kepada PPNS; • Pelaksanaan hasil pengawasan. Bab VII … lanjutan Bentuk Kegiatan • Mengawasi masukan, prosedur, serta fungsi dan manfaat keluaran , dalam aspek pengaturan, pembinaan ,dan pelaksanaan penataan ruang; • Mengawasi ketersediaan dan pemenuhan SPM bidang penataan ruang • Memeriksa data dan informasi serta melakukan kajian teknis terhadap permasalahan khusus penyelenggaraan penataan ruang Hasil Laporan Rekomendasi Untuk mendukung peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang Untuk dilakukan penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau dilakukan penertiban dan pengenaan sanksi Tindak Lanjut Pasal 202 – Pasal 206 Pasal 202 Pasal 203 Pasal 204 Pasal 205 35
  36. 36. BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN semua ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan penataan ruang dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini BAB IX KETENTUAN PENUTUP Peraturan Pemerintah ini berlaku pada tanggal diundangkan. (28 Januari 2010) Pasal 207 Pasal 209 36
  37. 37. bhk-djpr PENGATURAN PENATAAN RUANG Pemerintah menetapkan:  PP ttg RTRWN  Perpres ttg RTR Pulau/Kepulauan  Perpres ttg KSN sesuai kebutuhan  Permen ttg Pedoman bidang PR Pemda Provinsi menetapkan:  Perda Prov ttg RTRWP  Perda ttg KSP sesuai kebutuhan  Perda ttg Arahan Peraturan Zonasi Sistem Provinsi  Pergub ttg jenis perizinan, penetapan bentukdan besaran insentif & disinsentif, serta sanksi administratif  Pergub ttg Juklak Pedoman bidang PR Pemda Kabupaten/kotamenetapkan:  Perda Kab/Kota ttg RTRWKab/Kota  Perda ttg KSKab/Kota sesuai kebutuhan  Perda ttg RDTR Kab/Kota  Perda ttg Peraturan Zonasi  Perbup/Perwali ttg jenis perizinan, penetapan bentukdan besaran insentif & disinsentif, serta sanksi administratif PENGATURAN OLEH PEMERINTAH PEMBINAAN PENATAAN RUANG  Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang;  Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang;  Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang;  Pendidikan dan pelatihan;  Penelitian dan pengembangan;  Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang;  Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat; dan  Pengembangan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat. PELAKSANAAN PERENCANAAN TATA RUANG PELAKSANAAN PEMANFAATAN RUANG PELAKSANAAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PENGATURANOLEH PEMERINTAH DAERAHPROVINSI PENGATURANOLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA KETENTUAN UMUM Pengertian dasar dalam penyelenggaraan penataan ruang K E W E N A N G A N Pemerintah Pemda Prov Pemda Kab/Kota Masyarakat Pemda Provinsi Pemda Kab/Kota Masyarakat Pemda Kab/Kota Masyarakat BENTUK PEMBINAANPENATAAN RUANG BAB II BAB III PELAKSANAAN PR BAB I BAB IV PROSEDUR PENYUSUNAN RTR PENETAPAN RTR Proses Penyusunan RTR Pelibatan Peran Masyarakat Dalam Perumusan Konsepsi RTR Pembahasan Rancangan RTR oleh Pemangku Kepentingan Pembahasan antarinstansi terkait  RTR kewenangan Pemerintah Pusat Pembahasan antarinstansi dan antar pemerintah daerah dengan DPRD RTR kewenangan pemerintah daerah Rencana Umum Tata Ruang Rencana Rinci Tata Ruang RTRWN RTRWP RTRW Kabupaten RTRW Kota RTR Kawasan Strategis RTR Pulau/Kepulauan RTR Kawasan Perkotaan RTR Kawasan Perdesaan RTR Kawasan Agropolitan RDTR Penyusunan & Sinkronisasi Program Pembiayaan Program Pelaksanaan Program Pengaturan Zonasi Arahan Peraturan Zonasi Sistem Nasional Arahan Peraturan Zonasi Sistem Provinsi Peraturan Zonasi Pada Wilayah Kabupaten Peraturan Zonasi Pada Wilayah Kota Perizinan Jenis-Jenis IzinPemanfaatan Ruang Prosedur Pemberian Izin Penggantian yang Layak Terhadap Kerugian Insentif & Disinsentif Bentuk & Tata Cara Pemberian Insentif Bentuk & Tata Cara Pemberian Disinsentif Sanksi Administratif Jenis-Jenis Sanksi Administratif Kriteria dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif KETENTUAN PERALIHAN KETENTUAN PENUTUP Pemanfaatan Ruang Wilayah Pemanfaatan Ruang Kawasan Wilayah Nasional Wilayah Provinsi Wilayah Kabupaten Wilayah Kota Kawasan Strategis Kawasan Perdesaan Kawasan Perkotaan BAB V BAB VI BAB VIII PENGAWASAN PENATAAN RUANG BAB VII BAB IX Izin dalam RTRW lama masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Per-UU-an Izin yang diterbitkan dan/atau diperbaharui setelah RTRW berakhir dan belum diganti tidak berlaku Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  Tata cara koordinasidiatur dengan perpres;  Sosialisasi melalui media tatapmuka danmedia elektronik;  Mendampingi, mengawasi, dan memberikanpenjelasan kepada pemangku kepentingan dalam pelaksanaan penataan ruang;  Penyelenggaraandan fasilitasi diklat, penyusunan program diklat, penerapansistem sertifikasi;  Pengembangan iptek bidang penataan ruang;  Penyedianbasis data dan informasi penataan ruang, pengembangan jaringan sistem elektronik;  Publikasi berbagaiaspek penataanruang melalui media yang mudah diakses masyarakat; dan  Penyuluhan, debat publik., pembentukan kelompok masyarakat, penyediaanunit pengaduan TATA CARA PEMBINAANPENATAAN RUANG Kriteria Tata Cara PENINJAUANKEMBALI(PK) Penetapan pelaksanaan PK RTR  Pelaksanaan PK RTR  1 x dalam 5 tahun  lebih dari 1 x dalam 5 tahun Rekomendasi Hasil PK RTR Tidak perlu revisi Revisi  Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTR  Perumusan program sektoral dan kewilayahan  Pelaksanaan pembangunan sektoral dan pengembangan wilayah Pengawasan Teknis Keseluruhan proses penyelenggaraan penataan ruang secara menyeluruh Pengawasan Khusus Permasalahan khusus penyelenggaraan penataan ruang sesuai kebutuhan Sistematika PP PPR Mengawasi masukan, prosedur, keluaran, fungsi dan manfaat, dan ketersediaan &pemenuhan SPM Memeriksa data dan informasi, serta melakukan kajian teknis 37
  38. 38. bersama menata ruang untuk semua bhk-djpr 38
  39. 39. 39

×