KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT             REPUBLIK INDONESIA          DISAMPAIKAN DALAM RANGKAPERINGATAN HARI PERUMAHAN NAS...
I. PENDAHULUAN                                                              UUD NKRI 1945                                 ...
II. KONDISI UMUM PERUMAHAN           Keterbatasan penyediaan rumah. Jumlah kekurangan rumah (backlog)           mengalami ...
III. BACKLOG KEBUTUHAN RUMAH TAHUN 2009                                                                               =  ...
IV. LANDASAN KEBIJAKAN              ARAH PEMBANGUNAN PERKIM JANGKA PANJANG                        (RPJPN 2005 – 2025)  1) ...
V. RENSTRA KEMENPERA TAHUN 2010-2014                                       M I S I:                  1. MENINGKATKAN IKLIM...
VI. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN TAHUN 2010 - 2014                                         ARAH KEBIJAKA...
VII. TARGET DAN ANGGARAN KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2010-2014     SESUAI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENGENAH NASIO...
VIII. ROADMAP: SKENARIO OPERASIONALISASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN & KAWASAN PERMUKIMAN                                       ...
VIII.A. PROGRAM/KEGIATAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN                                   FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHANS...
PROGRAM/KEGIATAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN [2]  PERBANDINGAN SKIM SUBSIDI DAHULU DENGAN SKIM FASILITAS LIKUIDITAS SAAT INI     ...
VIII.B. PROGRAM/KEGIATAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN                                     TABUNGAN PERUMAHAN                      ...
VIII.C. PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN SWADAYA[1]                                 1. PNPM MANDIRI PERKIM          ...
PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN SWADAYA[2]                   2. FASILITASI PRA DAN PASCA SERTIPIKASI HAK ATAS TANAH...
VIII.D. PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN FORMAL      ISU & PERMASALAHAN                                             ...
VIII.E. PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN FORMAL                   PUBLIC SERVICE OBLIGATION (PSO) PERUMAHAN LATAR BE...
VIII.F. PROGRAM/KEGIATAN PENGEMBANGAN KAWASAN      1) Lahan bagi pengembangan kawasan perumahan dan permukiman semakin    ...
VIII.G. PROGRAM/KEGIATAN PENGEMBANGAN KAWASAN[4]     DANAALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN TAHUN 2011  ...
VIII.H. KEGIATAN DEKONSENTRASI LINGKUP KEMENPERA TAHUN 2010 – 2011                                      LATAR BELAKANG    ...
IX. PERLUASAN PROGRAM PRO RAKYAT KLASTER 4: PEMBANGUNAN    RUMAH SANGAT MURAH DAN RUMAH MURAH          KLASTER – IV: PROGR...
Kebijakan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Perspektif Rencana Strategis Kementerian Perumahan Rakyat...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kebijakan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Perspektif Rencana Strategis Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010-2014

4,396 views

Published on

Bahan ini disampaikan oleh Sekretaris Kementerian Perumahan rakyat pada acara Seminar dalam rangka memperingati Hari Perumahan Nasional Tahun 2011 di Jakarta

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,396
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
242
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kebijakan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Perspektif Rencana Strategis Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010-2014

  1. 1. KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DISAMPAIKAN DALAM RANGKAPERINGATAN HARI PERUMAHAN NASIONAL TAHUN 2011 JAKARTA, 26 JULI 2011
  2. 2. I. PENDAHULUAN UUD NKRI 1945 PASAL 28 H Hak untuk bertempat tinggal UU 39 TAHUN 1999 UU 11 TAHUN 2005 UU 17 TAHUN 2007 UU 1 TAHUN 2011 PASAL 40 PASAL 11 RPJPN 2005 - 2025 PASAL 129 huruf a HAM - Hak untuk Pengesahan International Arah Pembangunan Perkim Hak untuk menempati atau bertempat tinggal Covenant on Ecosoc Jangka Panjang memiliki rumah yang layak AGENDA TARGET 11 HABITAT MDGS 1. Adequate shelter for all Meningkatkan kehidupan 2. Sustainable human settlements masyarakat di daerah kumuh development in an urbanizing world RPJMN RPJMN RPJMN RPJMN 2004-2009 2010-2014 2015-2020 2021-2025 RENSTRA KEMENPERA 2010-2014 • VISI ROAD MAP KEBIJAKAN • MISI PENYELENGGARAAN • TUJUAN & SASARAN STRATEGIS PERUMAHAN DAN • ARAH KEBIJAKAN & STRATEGI KAWASAN PERMUKIMAN • PROGRAM & KEGIATAN 2
  3. 3. II. KONDISI UMUM PERUMAHAN Keterbatasan penyediaan rumah. Jumlah kekurangan rumah (backlog) mengalami peningkatan dari 5,8 juta unit pada tahun 2004 menjadi 7,4 juta unit pada akhir tahun 2009. Peningkatan jumlah rumah tangga yang menempati rumah yang tidak layak huni dan tidak didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang memadai. Pada tahun 2009, 4,8 juta unit rumah diperkirakan dalam kondisi rusak. Menurut Statistik Kesejahteraan Rakyat Tahun 2008, sebanyak: - 13,8% rumah tangga masih menghuni rumah dengan lantai tanah, - 12,4 % dengan dinding belum permanen, dan - 1,2 % tinggal di rumah yang beratapkan daun. Permukiman kumuh yang semakin meluas. Pada tahun 2009 luas permukiman kumuh diperkirakan menjadi 57.800 Ha dari kondisi sebelumnya yakni 54.000 Ha pada akhir tahun 2004. Peningkatan proporsi rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri sudah mempunyai bukti hukum berupa sertifikat dari BPN, girik, maupun akta jual beli dari 74,49% (2004) menjadi 77,94% (2007). 3
  4. 4. III. BACKLOG KEBUTUHAN RUMAH TAHUN 2009 =  RT – ( Bangunan Eksisting –  Rumah Rusak Berat 7,4 Juta Unit dengan faktor koreksi extended family 20% ) • Milik • Kontrak Termasuk komponen VISI • • Sewa dll. untuk mengurangi backlog Asumsi Backlog yang Rata-Rata akan ditangani Pertambahan Kelemahan: sebesar 25% RT Baru • Data yang ada hanya jumlah Rumah Tangga (RT), bukan jumlah Kepala Keluarga (KK). (2010-2014) (2010-2014) • Data jumlah bangunan eksisting merupakan hasil proyeksi (tidak ada = 1.842.994 unit = 710.000/tahun data yang update). Kelebihan: MENGHUNI • Memperhitungkan jumlah fisik bangunan rumah yang ada. Kebutuhan Total Penanganan Fasilitasi Pemerintah : 2.070.000 unitPerspektif (2010-2014) Potensi Swadaya Masyarakat : 3.322.994 unit Backlog = 5.392.994 unit (Tanpa memperhitungkan 12,3 Juta Unit 13,5 Juta Unit Extended Family) (2007) (2009) Kelemahan: • Data yang ada hanya jumlah Rumah Tangga (RT), bukan jumlah Kepala Keluarga (KK). • Tidak memperhitungkan jumlah fisik bangunan rumah. MEMILIKI 80 % • Komponen sewa seperti Rusunawa tidak diperhitungkan untuk mengurangi backlog. • 28,8% anggaran Kemenpera 2010-2014 dialokasikan untuk pembangunan 70.000 unit Rusunawa. Kelebihan: (Memperhitungkan • Data yang digunakan dapat di update dari hasil Extended Family) 10,8 Juta Unit Susenas yang dilaksanakan setiap 3 tahun. 4
  5. 5. IV. LANDASAN KEBIJAKAN ARAH PEMBANGUNAN PERKIM JANGKA PANJANG (RPJPN 2005 – 2025) 1) PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN YANG BERKELANJUTAN, MEMADAI, LAYAK, DAN TERJANGKAU OLEH DAYA BELI MASYARAKAT SERTA DIDUKUNG OLEH PRASARANA DAN SARANA PERMUKIMAN YANG MENCUKUPI DAN BERKUALITAS YANG DIKELOLA SECARA PROFESIONAL, KREDIBEL, MANDIRI, DAN EFISIEN; 2) PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN BESERTA PRASARANA DAN SARANA PENDUKUNGNYA YANG MANDIRI MAMPU MEMBANGKITKAN POTENSI PEMBIAYAAN YANG BERASAL DARI MASYARAKAT DAN PASAR MODAL, MENCIPTAKAN LAPANGAN KERJA, SERTA MENINGKATKAN PEMERATAAN DAN PENYEBARAN PEMBANGUNAN; DAN 3) PEMBANGUNAN PERUMAHAN BESERTA PRASARANA DAN SARANA PENDUKUNGNYA YANG MEMPERHATIKAN FUNGSI DAN KESEIMBANGAN LINGKUNGAN HIDUP.  UU No. 17 TAHUN 2007 TENTANG RPJPN 2005-2025 BAB II. 2 Huruf D 5: “Memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh”.  UU No. 17 TAHUN 2007 TENTANG RPJPN 2005-2025 BAB IV.1.5 BUTIR 19: “Pemenuhan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya diarahkan pada (1) penyelenggaraan pembangunan perumahan yang ….. terjangkau oleh daya beli masyarakat … 5
  6. 6. V. RENSTRA KEMENPERA TAHUN 2010-2014 M I S I: 1. MENINGKATKAN IKLIM YANG KONDUSIF & KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN. 2. MENINGKATKAN KETERSEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI DALAM LINGKUNGAN YANG SEHAT & AMAN SERTA DIDUKUNG OLEH PRASARANA, V I S I: SARANA DAN UTILITAS YANG MEMADAI. 3. MENGEMBANGKAN SISTEM PEMBIAYAAN SETIAP PERUMAHAN JANGKA PANJANG YANG KELUARGA EFISIEN, AKUNTABEL DAN INDONESIA BERKELANJUTAN.MENEMPATI RUMAH 4. MENINGKATKAN PENDAYAGUNAANYANG LAYAK SUMBER-DAYA PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN SECARA OPTIMAL. HUNI 5. MENINGKATKAN PERAN PEMERINTAH DAERAH DAN PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA DALAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN. 6
  7. 7. VI. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN TAHUN 2010 - 2014 ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN V I S I: SETIAP KELUARGA INDONESIA 1. Penciptaan iklim yang kondusif dan Pengembangan regulasi dan kebijakan MENEMPATI RUMAH Standar Pelayanan Minimal Bidang YANG LAYAK HUNI koordinasi pelaksanaan kebijakan di Perumahan dan Permukiman. tingkat Pusat dan Daerah dalam rangka pemenuhan hak dasar a. Pembangunan RLH (pasar formal maupun M I S I: rakyat atas rumah. secara swadaya masyarakat); b. Pembangunan rusun baik sewa maupun 1. MENINGKATKAN IKLIM YANG KONDUSIF & KOORDINASI milik; 2. Peningkatan pemenuhan kebutuhan PELAKSANAAN KEBIJAKAN c. Penyediaan PSU perkim yang memadai utk PEMBANGUNAN PERUMAH- Rumah Sejahtera yang didukung pengembangan kawasan permukiman AN DAN PERMUKIMAN. dengan PSU serta kepastian termasuk perumahan swadaya; bermukim bagi MBM di kawasan d. Penanganan lingkungan perumahan dan 2. MENINGKATKAN KETERSE- perkotaan dan kawasan perdesaan. permukiman kumuh; DIAAN RUMAH LAYAK HUNI DALAM LINGKUNGAN YANG e. Pembangunan rumah khusus; SEHAT & AMAN SERTA DIDU- f. Pengembangan kawasan tematik strategis; KUNG OLEH PRASARANA, 3. Pelembagaan sistem pendanaan SARANA DAN UTILITAS g. Penguatan hak atas tanah utk bermukim. dan pembiayaan perumahan dan YANG MEMADAI. permukiman a. Pengembangan pembiayaan perumahan 3. MENGEMBANGKAN SISTEM melalui fasilitasi likuiditas; PEMBIAYAAN PERUMAHAN JANGKA PANJANG YANG 4. Peningkatan pendayagunaan b. Pengembangan Tabungan Perumahan EFISIEN, AKUNTABEL DAN sumberdaya pembangunan perkim, Nasional; BERKELANJUTAN. c. Peningkatan pemanfaatan sumber-sumber pemanfaatan hasil-hasil iptek yang mengacu tata ruang dan kearifan pembiayaan untuk pembangunan perkim. 4. MENINGKATKAN PENDAYA- GUNAAN SUMBERDAYA PE- lokal. RUMAHAN DAN PERMUKIM- Peningkatan litbang perkim, penyelenggaraan AN SECARA OPTIMAL. pembangunan perkim berbasis tata ruang dan 5. Peningkatan sinergi pusat-daerah kearifan lokal. 5. MENINGKATKAN PERAN dan pemberdayaan pemangku PEMERINTAH DAERAH DAN PEMANGKU KEPENTINGAN kepentingan lainnya dalam Peningkatan kapasitas kelembagaa dan sdm LAINNYA DALAM PEMBA- pembangunan perumahan dan serta para pemangku kepentingan NGUNAN PERUMAHAN DAN permukiman PERMUKIMAN. pembangunan perkim. 7
  8. 8. VII. TARGET DAN ANGGARAN KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2010-2014 SESUAI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENGENAH NASIONAL (RPJMN) 2010 – 2014 RPJMN 2010 - 2014 No. PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS SATUAN TARGET ALOKASI ANGGARAN (Rp. Milyar) 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL A BA 091 I PROGRAM DUKUNGAN DAN MANAJEMEN 127,61 156,63 242,46 303,33 341,35 1.171,4 TUGAS TEKNIS LAINNYA II PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 2.185,73 2.520,46 3.874,52 1.679,37 1.851,02 12.111,1 DAN PERMUKIMAN 1 Pembangunan rumah susun sederhana sewa twin block 100 100 180 - - 380 1.200,00 1.200,00 2.160,00 - - 4.560,0 2 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan unit 7.500 12.500 16.250 7.500 6.250 50.000 75,00 125,00 178,75 82,50 75,00 536,3 perumahan swadaya 3 Fasilitasi dan stimulasi peningkatan kualitas unit 7.500 12.500 16.250 7.500 6.250 50.000 37,50 62,50 97,50 45,00 43,75 286,3 perumahan swadaya 4 Fasilitasi pembangunan PSU kawasan unit 90.374 117.010 145.000 161.616 186.000 700.000 564,84 731,31 906,25 1.010,10 1.162,50 4.375,0 perumahan dan permukiman 5 Fasilitasi pembangunan PSU perumahan unit 7.500 12.500 16.250 7.500 6.250 50.000 30,00 50,00 81,25 37,50 37,50 236,3 swadaya 6 Fasilitasi dan Stimulasi Penataan Lingkungan Ha 50 100 150 175 180 655 75,00 160,00 240,00 280,00 288,00 1.043,0 Permukiman Kumuh 7 Fasilitasi pra-sertifikasi dan pendampingan unit - 7.500 7.500 7.500 7.500 30.000 - 2,25 3,00 3,00 3,75 12,0 pasca-sertifikasi 8 Fasilitasi pembangunan rumah khusus unit 250 750 1.050 1.350 1.600 5.000 42,87 28,88 47,25 60,75 80,00 259,7 9 Pengembangan Kebijakan dan Koordinasi peraturan 4 4 4 4 4 20 160,52 160,52 160,52 160,52 160,52 802,6 Pelaksanaan Kebijakan Perumahan dan perundangan Permukiman III PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN 82,40 82,40 82,40 82,40 82,40 412,0 PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1 Pengembangan Kebijakan dan Koordinasi peraturan 2 2 2 2 2 10 82,40 82,40 82,40 82,40 82,40 412,0 Pelaksanaan Kebijakan Pembiayaan perundangan Perumahan dan Permukiman TOTAL ALOKASI KEMENPERA 2010-2014 (BA 091) 2.395,7 2.759,5 4.199,4 2.065,1 2.274,8 13.694,5 B. BA 999 III PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN 4.163,51 3.840,00 4.440,00 4.440,00 4.740,00 21.623,51 PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1 Bantuan Subsidi Perumahan unit 210.000 250.000 290.000 290.000 310.000 1.350.000 3.240,00 3.840,00 4.440,00 4.440,00 4.740,00 20.700,00 2 Masa Transisi 187.006 187.006 923,51 923,51 TOTAL ALOKASI KEMENPERA 2010-2014 (BA 999) 4.163,5 3.840,0 4.440,0 4.440,0 4.740,0 21.623,5 8
  9. 9. VIII. ROADMAP: SKENARIO OPERASIONALISASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN & KAWASAN PERMUKIMAN Urban-Rural Lnkg, LHB dan •Dekon PSU, Bahan Perkuatan TabunganPENGEMBANGAN Pinjaman/ Bangunan dan Kewajiban Fasilitas •DAK Pelayanan Perumahan Perumahan KEBIJAKAN Hibah Rekayasa Ranc. Likuiditas Perkim Bangun Umum Swadaya Nasional Memperkuat Kapasitas PSU Kawasan PSU Kawasan Pemda dalam  Jaringan air minum;  Jalan; Penugasan khusus Pemberdayaan Penyaluran Pinjaman/ pengembangan  Air limbah; (septic tank  Drainase. Pemerintah kpd Masyarakat & kawasan perumahan komunal); Bahan Bangunan BUMN untuk Penyaluran hibah  Jaringan listrik; Bantuan Stimulan melalui • Lokal  PJU pembangunan sistem land banking Ranc Bangun: perumahan bagi MBR • Arsitektur lokal dengan spesifikasi BLU dan harga sesuai Pusat Pembiayaan Pemerintah standar Pemerintah Pembiayaan Menerbitkan Daerah Perumahan Pasar Obligasi BUMN/D Blended PNPM Financing Sekunder Daerah Underlying Pembangunan MANDIRI Bank / LKNB PERKIM Asset PSU Kawasan PERKIM Pelaksana Pengembang KAWASAN PERMUKIMAN Kredit Konstruksi Dikelola oleh Pusat dg bunga rendah Pengelolaan Aset LINGKUNGAN HUNIAN (dibawah Rumah Permerintah Swadaya KPR dan Kredit Mikro Pembiayaan Daerah) Swadaya dengan Sekunder Perumahan bunga rendah A Rumah Jadi Rumah Masyarakat A Rusun Sejahtera Tapak Milik Sewa SISI PASOKAN SISI PERMINTAAN PASAR SEKUNDER PASAR PRIMER 9
  10. 10. VIII.A. PROGRAM/KEGIATAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHANSejak diluncurkankan Fasilitas Likuiditas 1. Kemampuan/Daya Beli Masyarakatpada Tahun 2010, telah berhasil dibiayai masih sangat terbatas dan kenaikansebanyak 14.000 unit Rumah Sejahtera penghasilan/pendapatan setiapTapak, dan 1.600 unit Rumah tahunnya tidak signifikan dibandingkan dengan laju inflasi perSejahtera SusunPENGEMBANGAN SUMBER PEMBIAYAAN MURAH JANGKA PANJANG tahun; DANA JANGKA PANJANG REPAYMENT 2. Keterjangkauan angsuran KPRINVESTOR TABUNGAN: DANA Bersubsidi diberikan secara terbatasINSTITUSIONAL -TAPERUM-PNS PIHAK-JAMSOSTEK-DANA PENSIUN -TWP-TNI/POLRI -YKPP KETIGA SISI PASOKAN selama masa subsidi (4 s/d 10 tahun);-PERUSAHAAN -SWASTA KREDIT ASURANSI KONSTRUKSI 3. Optimalisasi pemanfaatan dana APBN sejalan dengan keterbatasan APBN – FL PK-BLU BANK PELAKSANA keuangan negara; [POS PEMBIAYAAN] PPP 4. Memerangi rejim suku bunga tinggi SISI melalui penyediaan dana murah PERMINTAAN jangka panjang sampai dengan KPR melembaganya Tabungan Perumahan Nasional (TPN); REPAYMENT REPAYMENT 5. Daya tarik bagi Sumber Dana lain untuk berperan dalam Pembiayaan 10 Perumahan (integrasi sumber-sumber
  11. 11. PROGRAM/KEGIATAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN [2] PERBANDINGAN SKIM SUBSIDI DAHULU DENGAN SKIM FASILITAS LIKUIDITAS SAAT INI SKIM SUBSIDI (DAHULU) SKIM FASILITAS LIKUIDITAS (SAAT INI)Masa Terbatas, jangka waktu tertentu Sepanjang masa pinjamanSubsidiSuku Bunga Bunga bersubsidi dalam jangka waktu Bunga yang ditetapkan satu digit sepanjang masa tertentu dan dilanjutkan bunga komersial pinjaman (fixed rate) (bank yang bersangkutan)Angsuran Angsuran selama masa subsidi Angsuran selama masa pinjaman ≤ 1/3 penghasilan ≤ 1/3 penghasilan, dan selanjutnya cenderung ≥ 1/3 penghasilan tergantung bunga komersialDana APBN Belanja Subsidi, merupakan dana habis Belanja FL dalam pos pembiayaan/investasi sehingga (tidak kembali) bukan dana habis dan merupakan revolving fundAlokasi Terus menerus Setelah beberapa periode tertentu semakin berkurangAPBN dan terus mengecil sampai akhirnya tidak perlu ada alokasi atau ketika Tabungan Perumahan Nasional sudah melembagaSumber APBN APBN + sumber dana lainDanaPenggunaan Hanya untuk sisi permintaan (KPR Untuk sisi permintaan (KPR) dengan tingkat bunga Bersubsidi) terjangkau (satu digit) dengan tenor sampai dengan 15 tahun 11
  12. 12. VIII.B. PROGRAM/KEGIATAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN TABUNGAN PERUMAHAN TABUNGAN IURAN DAN KEPESERTAAN SUKARELA TABUNGAN PERUMAHAN: 1. Setiap PNS, TNI/Polri, Karyawan BUMN/D, TABUNGAN Karyawan Swasta yang berpenghasilan tetap, PERUMAHAN wajib membayar iuran tabungan perumahan; 2. Prusahaan wajib mengimbangi iuran tabungan TABUNGAN wajib perumahan bagi karyawan; WAJIB 3. Pemerintah wajib mengimbangi iuran tabungan wajib perumahan bagi PNS, TNI/Polri. PERUNTUKAN DANA PENGELOLAAN DANA TABUNGAN PERUMAHAN TABUNGAN PERUMAHAN: hanya dapat diinvestasikan pada: 1. Untuk memberikan manfaat sebesar- 1. Lembaga Keuangan; besarnya bagi peserta tabungan; dan 2. Surat Berharga yang diperdagangkan di pasar 2. Untuk pembelian, pembangunan, dan modal; dan perbaikan rumah. 3. Instrumen Keuangan lainnya. UNDANG-UNDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN MENGAMANATKAN PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG TABUNGAN PERUMAHAN 12
  13. 13. VIII.C. PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN SWADAYA[1] 1. PNPM MANDIRI PERKIM PNPM MANDIRI • Partisipatif • Penguatan Kelembagaan • Pelaksanaan secara swakelola • Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) KONDISI EKSISTING PNPM MANDIRI PERKIM KONDISI YANG DIHARAPKAN • Masyarakat dapat menghuni rumah • Masyarakat Miskin • Peran serta masyarakat yang layak dan terjangkau • Penguatan kelompok swadaya masyarakat • Lingkungan yang sehat dan aman • Rumah Tidak Layak Huni • Pelaksanaan swadaya masyarakat • Penurunan angka kemiskinan • Lingkungan Kumuh • Stimulan pada kelompok masyarakat • Pengurangan luasan kawasan kumuh STIMULAN FISIK STIMULAN NON FISIK • Pembangunan Rumah Baru • Peningkatan keswadayaan melalui pelatihan dan penyuluhan • Perbaikan Rumah • Bantuan Teknis dalam penyelenggaraan perumahan swadaya • Peningkatan PSU • Pendampingan/Fasilitasi Pra dan Pasca Sertipikasi Hak Atas Tanah (SHAT) 13
  14. 14. PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN SWADAYA[2] 2. FASILITASI PRA DAN PASCA SERTIPIKASI HAK ATAS TANAH (SHAT) MEKANISME PELAKSANAANTUJUAN  Para-sertipikasi tanah meliputi kegiatan sosialisasi, identifikasi dan inventarisasi TIM KOORDINASI PUSATMewujudkan mekanisme kerjasama - Kementerian Perumahan Rakyatpenyiapan calon peserta kegiatan SHAT untuk menyiapkan data calon peserta, yang dilaksanakan pada periode tahun sebelum - Badan Pertanahan Nasional (BPN)dlm rangka pemberdayaan MBR utk mem-bangun/memperbaiki rumah scr swadaya pelaksanaan sertipikasi (T-1).agar memiliki rumah yang layak huni.  Pelaksanaan sertipikasi hak atas tanah, TIM KOORDINASI PROVINSI dilaksanakan oleh Badan Pertanahan - SKPD Provinsi yg membidangi perumahan Nasional melalui Kantor Pertanahan - Bappeda Provinsi Kabupaten/Kota pada periode tahun - Kanwil BPNRUANG LINGKUP pelaksanaan sertipikasi (T).Memverifikasi calon peserta pokja dan  Pasca-sertipikasi tanah berupa TIM KOORDINASI KAB/KOTA mekanisme penyiapan calon peserta pembinaan dan pendampingan MBR untuk - Unsur instansi yang membidangi perkim berdasarkan kriteria yang ditentukan mendapatkan akses ke sumber pembiayaan - Unsur pemerintah Kabupaten/Kota (SKPD kab/kota) dan sumber-sumber lainnya dalam rangka - Kantor PertanahanMonitoring dan evaluasi serta pelatihan membangun/ memperbaiki rumah secara swadaya untuk mendapatkan rumah yang (pasca-sertipikasi) layak huni, yg dilaksanakan pd periode tahunAkses ke sumber lain (pasca-sertipikasi) setelah pelaksanaan sertipikasi (T+1). KRITERIA CALON PENERIMA MANFAAT SHAT PRA SERTIPIKASI SERTIPIKASI PASCA SERTIPIKASI (KEMENPERA) (BPN) (KEMENPERA) a. WNI S b. Berkeluarga (memiliki akte perkawinan) Sosialisasi U Penerima c. Berpenghasilan tetap atau tidak tetap SERTIPIKAT B Sertipikat d. Mempunyai KTP/KK Y e. Memiliki tanah kosong atau mempunyai rumah tidak layak huni Identifikasi dan E f. Berdomisili di wilayah hukum yang sama dengan letak tanah yang Inventarisasi K akan disertipikatkan dan bidang tanah untuk rumah pertama Monev dan Pelaksanaan Pembinaan a. Tanah dikuasai secara fisik dan jelas batas-batasnya, tidak dalam Penyiapan Data Sertipikasi Teknis sengketa dan tempat berdiri rumah yg akan dibangun atau diperbaiki Calon Peserta O b. Belum bersertipikat •Seleksi B c. Tidak dalam keadaan dijaminkan •Verifikasi Y d. Bukan tanah warisan yang belum dibagi Akses Sumber E e. Luas tanah maksimal 2.000 m2 yang peruntukannya hanya untuk Pembiayaan dan K perumahan Daftar Nominatif Penetapan sumber-sumber f. Penggunaan tanah sesuai RTRW Kab/Kota Calon Peserta Peserta lainnya 14
  15. 15. VIII.D. PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN FORMAL ISU & PERMASALAHAN KEBIJAKAN1. Backlog; 1. Penyusunan NSPK di bidang perumahan formal;2. Urbanisasi; 2. Meningkatkan dan memastikan pasokan hunian3. Kelangkaan Lahan di perkotaan; khususnya bagi MBR;4. Kapasitas Fiskal Daerah;5. Dukungan Perumahan Khusus (perbatasan). 3. Mendorong peran pemerintah daerah dalam pembangunan perumahan formal; 4. Meningkatkan kapasitas SDM dan pelaku serta PROGRAM pendayagunaan sumberdaya pembangunan perumahan formal; 5. Mendorong berkembangnya inovasi, teknologi, Fasilitasi Rusunami standardisasi dan investasi perumahan formal; 6. Mendorong peran serta swasta/masyarakat dalam Pembangunan Rusunawa pembangunan Rusunami; 7. Peningkatan kualitas perumahan dan permukiman. Pembangunan Rumah Khusus Fasilitasi Rumah Tapak BENEFIT 1. Tersusunnya Kebijakan dan NSPK Perumahan Formal; 2. Berkontribusi terhadap pengurangan Backlog; 3. Terbangunnya Rusunawa/Rusus dan terpenuhinya kebutuhan unit hunian untuk kelompok sasaran; 4. Meningkatnya Pasokan rumah (tapak dan susun) Terciptanya Lapangan Kerja; 5. Peningkatan produktivitas; 6. Meningkatnya kesejahteraan; 7. mendukung kegiatan belajar dan mencegah tawuran mahasiswa. 15
  16. 16. VIII.E. PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN FORMAL PUBLIC SERVICE OBLIGATION (PSO) PERUMAHAN LATAR BELAKANG • Masyarakat Berpenghasilan Menengah ke Bawah belum memiliki akses terhadap kepemilikan rumah yang layak. • Pemerintah Indonesia dengan segala keterbatasan yang ada berkewajiban untuk menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat. Sementara itu pertumbuhan kebutuhan rumah yang tinggi (1,2 juta unit/tahun) ditambah dengan backlog perumahan yang mencapai 7,4 juta unit menjadi hambatan tersendiri, dikarenakan kemampuan penyediaan perumahan hanya 200.000 unit/tahun.TUJUANDalam rangka benchmarking harga rumah sejahteraSASARANMenyediakan hunian yang layak bagi MBR dengan penghasilan ≤ Rp. 2,5 juta danMBM dengan penghasilan Rp. 2,5 juta < P ≤ Rp. 4,5 jutaUsulan Komponen PSO Selisih biaya produksi dan biaya penjualan rumah sejahtera tapak, tipe 36/72 (desain dan spesifikasi tertentu). Selisih biaya produksi dan biaya penjualan rumah murah, tipe 36 (desain dan spesifikasi tertentu). Selisih penerimaan dan pengeluaran atas hunian rumah sejahtera susun sewa. 16
  17. 17. VIII.F. PROGRAM/KEGIATAN PENGEMBANGAN KAWASAN 1) Lahan bagi pengembangan kawasan perumahan dan permukiman semakin langka dan mahal. Program: Pengembangan Kebijakan Land Banking (Pencadangan Lahan) di Perkotaan. 2) Lingkungan kumuh diperkotaan cenderung meluas (54.000 ha tahun 2004 menjadi 59.000 ha tahun 2009. Program: Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK). 3) Dengan semakin padatnya lahan perkotaan, maka dibutuhkan alternatif pendekatan pengembangan kawasan melalui pengembangan kawasan bukan skala besar. Program: Bantuan Stimulan PSU Kawasan. 4) Perencanaan perumahan dan permukiman di daerah belum terselenggara dengan baik. Program: Peningkatan kapasitas kelembagaan dan perencanaan di daerah melalui Bantek RP4D (RP3KP). 5) Pengembangan kawasan perumahan untuk mendukung fungsi-fungsi khusus (industri, perbatasan, nelayan, dll). Program: Pengembangan Kawasan Khusus. 6) Kerjasama Swasta/Masyarakat dan Pemerintah dalam pengembangan kawasan, masih relatif terbatas. Program: DAK Bidang Perumahan dan Permukiman. 7) Perlunya pelaksanaan ujicoba pengembangan kawasan perumahan dan permukiman di beberapa daerah. Program: Revitalisasi Kota Kekerabatan Maja. 8) Perlunya pemberian penghargaan terhadap pemerintah daerah yang telah 17
  18. 18. VIII.G. PROGRAM/KEGIATAN PENGEMBANGAN KAWASAN[4] DANAALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN TAHUN 2011 TUJUAN Meningkatkan tersedianya rumah yang layak huni dan terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Menengah dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBM/R) di dalam kawasan perumahan dan permukiman yang didukung oleh prasarana dan sarana serta utilitas yang memadai. LINGKUP KEGIATAN Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) meliputi: 1. Jaringan Air Minum; 2. Air Limbah (septic tank komunal); 3. Jaringan Listrik; 4. Penerangan Jalan Umum.• KELUARAN Terbangunnya prasarana, sarana dan utilitas (PSU) kawasan perumahan dan permukiman yang terdiri dari jaringan air minum, air limbah (septictank komunal), jaringan listrik dan penerangan jalan umum untuk 24.000 unit rumah.• KEBUTUHAN ANGGARAN Alokasi DAK Bidang Perumahan dan Permukiman sebesar Rp. 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah). 18
  19. 19. VIII.H. KEGIATAN DEKONSENTRASI LINGKUP KEMENPERA TAHUN 2010 – 2011 LATAR BELAKANG  PP 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota  PP 7/2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tidak adanya kelembagaan yang menangani perumahan secara khusus (kepala seksi/ bagian/ dinas)  Pengembangan data Tidak adanya data mengenai: TUJUAN perumahan: level kab/kota  Kondisi rumah eksisting  provinsi  nasional (bagus, rusak, sangat • Efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan pemerintahan,  Meningkatkan koordinasi rusak) pelaku pembangunan pembangunan dan pelayanan umum  Luasan dan lokasi perumahan kab/kota – • Menjamin hubungan yang serasi antara Pemerintah dan provinsi – nasional kawasan kumuh Daerah, serta antar Daerah (Sinergitas Pusat-Daerah) Tidak adanya masterplan pengembangan perumahan TAHUN 2010 TAHUN 2011  Kegiatan:  Kegiatan: 1. Pendataan dan Monitoring 1. Sosialisasi Kebijakan Bidang Pembangunan Perumahan Perumahan dan Kawasan Permukiman 2. Sosialisasi Kebijakan Bidang 2. Peningkatan Kapasitas Pemerintah Perumahan Daerah  Dana: Rp. 50 Milyar – 33 Provinsi  Dana: Rp. 50 Milyar – 33 Provinsi  Waktu: 9 bulan (April – Desember 2010)  Waktu: 9 bulan (Maret – Nopember 2011) 1. Manajemen data perumahan dan kawasan permukiman di 33 provinsi 2. Wadah koordinasi pembangunan perumahan dan permukiman di 33 provinsi 3. Dokumen perencanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di 33 provinsi 4. Profil perumahan dan kawasan permukiman di 33 provinsi 5. Mekanisme monev pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di 33 provinsi 19
  20. 20. IX. PERLUASAN PROGRAM PRO RAKYAT KLASTER 4: PEMBANGUNAN RUMAH SANGAT MURAH DAN RUMAH MURAH KLASTER – IV: PROGRAM RUMAH SANGAT MURAH DAN MURAH Rumah Tangga Miskin Pelaku Usaha Mikro Pelaku Usaha Mikro dan dan Hampir Miskin dan Kecil Kecil BERDAYA BELI RUMAH SANGAT MURAH RUMAH MURAH (PNPM MANDIRI PERKIM) RUMAH MURAH Penyediaan tanah Penyediaan tanah Penyediaan tanah Sertipikasi bidang tanah Sertipikasi bidang tanah Sertipikasi bidang tanah Perijinan Perijinan Perijinan Pemberdayaan Pembangunan rumah Pembangunan rumah masyarakat baru baru Pembangunan rumah PSU PSU MODIFIKASI baru Penjaminan PROGRAM Peningkatan kualitas perumahan MODIFIKASI Harga Jual Rp 20 – 25 Juta PSU PROGRAM BANSOS Rp 5 – 10 Juta Harga Jual Rp 55 – 70 Juta Harga Jual Rp 20 – 25 Juta PROGRAM PROGRAM EKSISTING EKSISTING BANKABLE 20 NON - BANKABLE

×