INFORUM. Media Komunikasi Komunitas Perumahan. Edisi Khusus Tahun 2012

1,024 views

Published on

diterbitkan oleh Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Perumahan Rakyat

Published in: Real Estate
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,024
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
30
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

INFORUM. Media Komunikasi Komunitas Perumahan. Edisi Khusus Tahun 2012

  1. 1. EDISI KHUSUS TAHUN 2012 Rumah Rakyat Rumah Rakyat untuk Mengenal Urban Sprawl & Compact City Tertatih-tatih Mengasuh Perumahan Rakyat di Indonesia
  2. 2. 2 Selamat pagi, siang, sore dan malam teman-teman pembaca Inforum yang setia. Sebuah kehormatan yang sangat besar untuk dapat hadir kembali di tengah - tengah para pembaca sekalian bersama edisi khusus Inforum Tahun 2012 ini. Tahun 2012 merupakan tahun yang sangat krusial dalam perjalanan pembangunan perumahan. Tahun ini merupakanpertengahanperjalananRencanaPembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Pada tahun ini seluruh Indonesia menyoroti hasil pembangunan perumahan serta efektivitas dan efisiensi pembangunan perumahan yang telah diamanatkan dalam RPJMN. Salah satu kejadian bersejarah pada tahun 2012 adalah Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman (UU No.1 Tahun 2011) berhadapan dengan para juri dan hakim di Mahkamah Konstitusi. Persidangan tersebut menghasilkan Keputusan MK nomor 14/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa Pasal 22 ayat 3 tidak lagi memiliki kekuatan hukum. Pasal 22 ayat 3 UU No.1 Tahun 2011 tersebut mengatur bahwa luasan lantai rumah layak huni minimal sebesar 36 m2 . Runtuhnya kebijakan 36 m2 tersebut dapat menjadi pedang bermata dua. Pada satu sisi, rumah dengan luasan dibawah 36 m2 dapat difasilitasi skema kredit Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) namun di sisi lain, ini juga membuka pintu terhadap pembangunan perumahan dengan daya dukung yang rendah terhadap aktifitas keluarga. Kebijakan rumah layak huni 36 m2 merupakan pengejawantahan dari standar kualitas hidup manusia yaitu ruang minimal 9 m2 . Oleh karena itu, dengan asumsi satu keluarga beranggotakan 4 (empat) jiwa, maka ruang minimal yang dimiliki rumah adalah sebesar 36 m2 . Disadaribetulbahwapemenuhankebutuhanrumahdengan spesifikasiyangsesuaidenganpersyaratankelayakanhunian bagi MBR merupakan hal yang hampir mustahil terutama di kota - kota besar. Daya beli masyarakat dihadapkan pada tingginya harga hunian selalu berat sebelah. Hal ini akhirnya mengakibatkan marginalisasi MBR dari kawasan perkotaan, tumbuhnya kantong - kantong kawasan kumuh, serta meningkatnya komuter. Perluditekankanbahwaredaksitidakmengatakankebijakan satu lebih baik daripada kebijakan yang lain. Akan tetapi konsekuensi dari setiap kebijakan perlu disadari oleh masyarakat luas. Akhir kata, kami mewakili pengelola dan dewan redaksi Inforum menyampaikan selamat membaca, dan semoga apa yang dituliskan di dalam majalah edisi ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian. Terimakasih sekali lagi, dan selamat membaca.sumber foto cover: istimewa Redaksi menerima artikel, berita, karikatur yang terkait bidang perumahan rakyat dari pembaca. Lampirkan gambar/foto dan identitas penulis ke alamat email redaksi. Naskah ditulis maksi- mal 5 halaman A4, Arial 12. Redaksi juga menerima saran maupun tanggapan terkait bidang perumahan rakyat ke email inforum@gmail.com atau saran dan pengaduan di www.kemenpera.go.id Pelindung: Menteri Perumahan Rakyat Penasehat Redaksi: Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat Deputi Bidang Pembiayaan Perumahan Deputi Bidang Pengembangan Kawasan Deputi Bidang Perumahan Swadaya Deputi Bidang Perumahan Formal Pemimpin Redaksi: Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Dewan Redaksi: Rifaid M. Nur, Eko D. Heripoerwanto, M. Dimyati, Iwan Nurwanto, Siti Budihartati, Didiek Hardijanto, Andre Yusandra, Lukman Hakim Penyunting dan Penyelaras Naskah: Ika A. Pawiyarti, David A. Sagita, Leonardus P. Harryadhi, Ahmad Zaki Zayadi Fikri Reporter: Akbar Pandu Pratamalistya, Ristyan Mega Putra, Sri Rahmi Desain dan Produksi: Satriadi Utomo, Aris Karnadhi, Agus Sumarno Distribusi: Hotman Sahat Gayus, Nurul Prihatin, Aditya Maulana, Jadima Lumban R., Riesa Anandya Promosi dan Pameran: Jafry, Tri Pujiastuti, Angga Dwijayanti, Budi Setiawan, Rossi Dwi A. Kontributor: Nauval Ammary, Sunaryadi Koresponden: R. Budiono Subambang, Toni Rusmarsidik B. Ekoputro, Cut Lisa, Bambang Sucipto Yuwono Pergudangan dan Logistik: Ahmad Sudibyo Alamat Redaksi Inforum: Bagian Humas dan Protokol Kementerian Perumahan Rakyat Jln. Raden Patah I No.1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Telp./fax: (021) 7264786/72800145 Email: majalah.inforum@kemenpera.go.id Website: www.kemenpera.go.id
  3. 3. Edisi Khusus Tahun 2012 3 Terimakasih sebelumnya atas informasi yang diberikan di dalam majalah inforum ini. Pertama kali saya membaca majalah inforum di ruang tunggu Kementerian Perumahan Rakyat edisi 2011. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan 1. Apakah majalah inforum ini terbit secara kontinyu seperti majalah milik Kementerian Pekerjaan Umum? 2. Sebaiknya majalah inforum ini memasukkan informasi mengenaikebijakan-kebijakanKementerianPerumahan Rakyat yang terbaru/terupdate, sehingga informasi bisa sampai di masyarakat. Termasuk semua jenis bantuan yang diberikan Kemenpera kepada masyarakat seperti program rumah murah dan KPR FLPP. Serta informasi mengenai penyelenggaraan acara/event besar seperti pameran Kemenpera dengan BTN, dll. Retno di Tangerang Yth Sdri Retno di Tangerang TerimakasihatasketertarikanandakepadamajalahINFORUM. Majalah ini memang terbit secara kontinyu meskipun distribusinya masih belum merata ke seluruh daerah. Majalah INFORUM juga selalu berusaha dapat menampilkan kebijakan serta berita terbaru di bidang perumahan terutama terkait Kementerian Perumahan Rakyat. KPR-FLPP bahkan sudah pernah diulas secara khusus, dan pada edisi ini ditampilkan secara khusus info regulasi mengenai KPR-FLPP Yth. Redaksi Majalah Inforum Saya pembaca yang telah mengikuti Inforum sejak tahun 2011. Media ini bagus untuk menambah informasi bidang Perumahan Rakyat. Untuk redaksi, apakah penerbitan Majalah Inforum bisa dilakukan lebih cepat, menjadi setiap bulan? Selain itu untuk menambah wawasan para pembaca tentang Perumahan Rakyat, alangkah lebih baik jika Bapak Menteri Perumahan Rakyat menulis tentang Perumahan Rakyat (tentu tulisan yang orisinil) di majalah ini. Demikian pertanyaan dan usulan dari saya. Salam dan maju terus bidang Perumahan Rakyat. Bejo Sugiharto - Semarang Timur Yth. Sdr. Bejo Sugiharto di Semarang Timur Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pembaca setia INFORUM. Penerbitan Majalah untuk sementara baru dapat dilakukan 4 bulan sekali dikarenakan keterbatasan sumber daya. Akan tetapi, pengembangan ke depannya diharapkan dapat menjadi lebih baik dan tidak menutup kemungkinan dapat diterbitkan setiap bulan. Masukan saudara mengenai tulisan Bapak Menteri Perumahan Rakyat akan kami usahakan. Yth. Majalah Inforum SayaadalahseorangmahasiswaPlanologidiIndonesia,saya sangat suka membaca rubrik – rubrik mengenai penataan ruang di majalah INFORUM. Sering saya temukan tulisan – tulisan dari para ahli perencana yang dikemas dengan cantik di dalam majalah INFORUM. Oleh karena itu, meskipun saya mengerti majalah ini merupakan majalah dengan pembahasan utama di bidang perumahan, saya berharap tulisan – tulisan mengenai penataan ruang dapat lebih ditingkatkan. Terimakasih Kiki Yth Sdri Kiki Terimakasih karena telah mengikuti dengan detail setiap artikel di dalam Majalah INFORUM. Kami sangat senang apabila majalah kami dapat membantu studi anda di bidang Penataan Ruang. Bidang perumahan dan permukiman tentu tidak dapat terlepas dari penataan ruang dan perencanaan kota oleh karena itu, redaksi selalu berusaha menampilkan isu terbaru dari sumber yang terpercaya dan kompeten dalam memberikan artikel di INFORUM. Kami juga sangat senang untuk menerima masukan artikel dari anda mengenai penataan ruang.
  4. 4. 4 Tertatih-tatih Mengasuh Perumahan Rakyat di Indonesia Dari Redaksi 02 Surat Pembaca 03 Daftar Isi 04 Laporan Utama 06 Wacana 18 Liputan 50 Intermezzo 54 Pengelolaan Pengetahuan 55 Agenda 58 Galeri Foto 59 Pemberdayaan Masyarakat: Bentuk Pembangunan yang Sebenarnya Peluang dan Tantangan Penanganan Permukiman Kumuh melalui Kemitraan Pemerintah, Swasta dan Masyarakat Penanganan Permukiman Kumuh Secara Manusiawi Badan Usaha Milik Negara BUMN diharapkan dapat ikut serta dalam menyukseskan program perumahan rakyat baik melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) maupun melalui program Corporate Social Responsibility (CSR)-nya. Keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan permukiman kumuh telah menjadi suatu keniscayaan. Tinggal bagaimana seluruh pemangku kepentingan bersama-sama menciptakan upaya terobosan dan berkomitmen melaksanakannya. 30 Urban Sprawl istilah dari penyebaran pengembangan baru pada sejumlah kawasan terpisah, dan tersebar pada area- area lahan kosong sekitarnya. Compact City adalah suatu pendekatan dalam perencanaan kota yang didasarkan pada pengembangan secara intensif dalam kawasan perkotaan eksisting atau pada kota-kota dengan kepadatan yang relatif tinggi, dengan membatasi pertumbuhannya. Wacana 6 Pemerintah, dimanapun di dunia, boleh di­bi­lang pengasuh pembangunan perumah­an rakyat dan pengelolaan perumukiman. Sedang menurut bahasa konstitusi Indonesia, pemerintah atas nama negara melaksanakan kewajibannya melindungi, memajukan, menegakkan dan memenuhi hak setiap orang untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Bagaimana cara mengasuh itulah yang berbeda di setiap negara dan berubah mengikuti perkembangan zaman. Wacana Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk membangun kekuatan, keterampilan, pengetahuan dan memberikan pengalaman pada masyarakat baik individu maupun kelompok untuk berinisiatif memecahkan masalahnya sendiri. 18 24 Mengenal Urban Sprawl & Compact City Wacana Laporan Utama Wacana 30
  5. 5. Edisi Khusus Tahun 2012 5 Pemerintah Siap Dorong PNS untuk Miliki Rumah Pemerintah melalui Kementerian Perumahan Rakyat dan Bapertarum PNS punya program yang dapat dimanfaatkan oleh PNS. Adanya bantuan uang muka dan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan merupakan salah satu terobosan yang diharapkan dapat mendorong kepemilikan rumah khususnya bagi PNS. 50 Liputan Pembangunan Perumahan Tingkatkan Kesejahteraan 55 54 59 Kearifan Lokal Liputan 51 Program perumahan dan kawasan permukiman berperan penting dalam sistem perekonomian terkait dengan multiplier effect yang dapat diciptakan, baik terhadap penciptaan lapangan kerja maupun terhadap pendapatan nasional yang ditimbulkan oleh setiap investasi yang dilakukan di sektor perumahan. Kemenpera Bahas Pembangunan Rusunawa di Atas Ciliwung Menpera mengatakan bahwa pembangunan rusunawa ini akan dilengkapi dengan beberapa fasilitas untuk memenuhi kebutuhan penghuninya. Kebutuhan penghuni rusunawa bisa terpenuhi karena akan dibangun beberapa fasilitas. Jadi murni merupakan kampung susun. Liputan Rumah Sehat Kesehatan rumah tinggal merupakan faktor kunci untuk mendukung pertumbuhan keluarga, kegiatan keluarga dan berkumpul bersama keluarga. Apa yang dimaksud dengan ‘Rumah Sehat’? Mari simak kriterianya menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 829/Menkes/SK/VII/1999, di halaman 55. Intermezzo APMCHUD: Pertemuan Pertama RSUWG di Iran Berdasarkan Deklarasi Taheran dan Deklarasi Solo dan Rencana Aksi, keluaran dari konferensi kedua dan ketiga, Republik Islam Iran membentuk kelompok kerja APMCHUD pertama, meningkatkan kualitas perumahan kumuh dan permukiman informal, melalui Urban Development and Revitalization (URDO) Iran. Pertemuan Pertama Kelompok Kerja diselenggarakan di Taheran, Iran, 2-4 Juli 2012. Agenda Format-format Perubahan Ruang Kebutuhan manusia akan ruang tidak hanya sebatas sebagai pemenuhan kebutuhan bersifat pribadi, namun juga pemenuhan kebutuhan bersifat sosial. Pemenuhan kebutuhan ruang bersifat sosial ini kemudian melahirkan ruang-ruang interaksi yang dikenal sebagai ruang publik, sebuah ruang yang digunakan secara bersama-sama dimana kepentingan multi pribadi menjadi tumpang tindih. Info Buku 53 58 Contoh Rumah Honai Sehat Papua Kemenpera membangun rumah contoh berupa rumah adat Papua, yaitu rumah Honai. Pembangunan rumah contoh ini adalah salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap kearifan lokal. Jelas sudah bahwa pemerintah selain memperhatikan standar kelayakan rumah yang selama ini sudah terlanjur terpatri ‘pakem’ atap genteng dan dinding beton, juga memperhatikan kearifan lokal masyarakat.
  6. 6. 6 Laporan Utama P emerintah,dimanapundidunia,bolehdi­bi­lang pengasuh pembangunan perumah­an rakyat dan pengelolaan perumukiman. Menurut ba­ hasa Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, pemerintah adalah pelayan masyarakat yang antara lain melayani tempat tinggalnya. Sedang menurut bahasa konstitusi Indonesia, pemerintah atas nama negara melaksanakan kewajibannya melindungi, memajukan, menegakkan dan memenuhi hak setiap orang untuk ber­ tempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Bagaimana cara mengasuh itulah yang berbeda di setiap negara dan berubah mengikuti perkembangan zaman. Pemerintah Uni Soviet (Rusia) dulu berupaya menyediakan rumah bagi seluruh warga negaranya, kini tidak begitu lagi. Pemerintah Inggris, Hongkong, Singa­ pura membangun dan mengelola perumahan publik yang diperuntukan bagi sekitar 50% sampai 60% warganya. Di Inggris perumahan publik tersebut kemudian dipri­ vatisasi, sedang di Hongkong dan Singapura digalakkan program pemilikan rumah. Di banyak negara Eropa (Jer­ man dan negara-negara Nordic) pemerintah mendorong perkembangan pemilikan bersama, asosiasi pemilik dan ko-operasi yang masih dominan sampai sampai saat ini. Pemerintah Amerika lebih banyak menyerahkan kepada mekanisme pasar, tetapi membantu masyarakat dalam pembiayaannya. Di Indonesia sekitar 70% sampai 80% rumah diba­ ngun masyarakat sendiri, bahkan banyak yang tanpa sen­ tuhan pemerintah sama sekali. Jumlah rumah yang diba­ ngun oleh individu rumah tangga tanpa pengorganisasian dan bahkan tanpa pengaturan dan pelayanan pemerintah mendominasi permukiman di Indonesia. Meskipun kini telah berkembang perumahan yang dibangun secara ter­ organisasikan, tetapi dalam lingkup nasional, apa yang dibangun secara individual dan swadaya diperkirakan masih sekitar 70 persen dari seluruh stok rumah. Sebagian kondisi ini merupakan potensi, karena tanpa hadirnya pemerintah pun kebutuhan tempat tinggal terpenuhi. Sebagian lagi menjadi masalah karena tanpa adanya sen­ tuh­an pemerintah telah terjadi kekumuhan dengan sega­ la implikasinya terhadap kesehatan dan bencana. Inilah yang kemudian harus diurus pemerintah. Oleh karena Tertatih-tatih Tjuk Kuswartojo Mengasuh Perumahan Rakyat di Indonesia
  7. 7. Edisi Khusus Tahun 2012 7 itu, urusan perumahan rakyat di Indonesia bukan hanya bagaimana membangun dan mengadakan rumah, tetapi juga bagaimana mengatasi kekumuhan yang terjadi. Bagaimana menentukan lokasi dan menempatkan pem­bangunan perumahan, merupakan peran pemerintah yang juga sangat penting. Karena penempatan perumah­an yang tidak tepat bisa menimbulkan implikasi yang luas, seperti menimbulkan kebutuhan transportasi dan kema­ cetan lalu lintas, yang berarti membuang bahan bakar de­ ngan sia-sia. Salah lokasi bisa berakibat perumahan tidak dihuni, yang artinya jutaan atau bahkan milyaran rupiah ditanamkan percuma. Genangan air yang disebut banjir dan banyak soal lain juga banyak yang ditimbulkan oleh salah lokasi tersebut. Implikasi pembangunan perumahan dan perkembangan permukiman ini, sangat berkaitan dengan penataan kota, yang seharusnya ditangani peme­ rintah. Soalnya siapa pemerintah yang harus bertanggung jawab tersebut. Pemerintah tingkat nasional mengang­ gap kaitan pembangunan perumahan dan penataan kota adalah urusan pemerintah daerah. Di sisi lain pemerintah daerah sering tidak terlalu peduli, atau bisa juga mendapat tekanan untuk harus menerima inisiatif pihak lain. Dengan demikian, kebijakan perumahan rakyat seha­ rusnya juga tertuju untuk menjawab dua soal besar yaitu pertama bagaimana mengatasi dan mencegah kekumuhan dan kedua bagaimana memadukan pembangunan peru­ mahan dengan kondisi dan perkembangan perkotaan. Dua soal ini belum menjadi fokus dan kebijakan eksplisit pembangunan perumahan rakyat dari sejak zaman orde baru. Bahkan sampai sekarang pun, belum terbaca tanda- tanda bakal adanya kebijakan pemaduan tersebut. Padahal UU 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Pan­ jang Nasional (RPJMN) secara eksplisit mencanangkan kota tanpa permukiman kumuh tahun 2025. Sementara UU 1/2011 mengamanatkan penyelenggaraan kawasan permukiman yang tentu bisa diartikan berskala kota. Se­ lain itu, juga diamanatkan adanya peningkatan kualitas serta pencegahan terjadinya permukiman kumuh. Belum ada tanda-tanda bahwa dua amanat dari dua undang-un­ dang tersebut bakal dilaksanakan. Kebijakan perumahan rakyat sampai kini masih tersandera oleh apa yang disebut “backlog”, mengejar kekurangan rumah yang sebenarnya belum pernah dihitung dengan akurat. Jejak Langkah Orde Baru Pada zaman orde baru, pembangunan dimulai de­ngan menetapkan kerangka pembangunan jangka panjang yang disebut sebagai Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Berdasarkan kerangka tersebut kemudian disusun pemba­ ngunan lima tahun, yang hasilnya akan menjadi balikan (feedback) bagi GBHN. Pembangunan perumahan rakyat juga dilaksanakan berdasarkan sistematika tersebut. Atas amanat GBHN tahun 1968, pemerintah Indo­ nesia mulai mengurus perumahan perumahan rakyat dan menjadikannya salah satu dari 17 sektor pembangunan. Walaupun demikian dalam pembangunan lima tahun pertama (Pelita Pertama) 1969-1974, belum benar-benar melaksanakan pembangunan perumahan. Pada Pelita per­ tama tersebut yang dilakukan baru pada taraf persiap­an pembangunan perumahan. Pemerintah baru belajar mem­ bangun rumah rakyat secara masal, yang dikenal proyek P 1000. Di Pasar Jum’at Jakarta dibangun 300 unit, Ban­ dung 150 unit, Surabaya 150 unit, Semarang 150 unit dan di beberapa kota lain 50 unit. Pelajaran ini diperlu­ kan untuk menjajagi dukungan industri kon­struksi dan teknik produksi pembangunan rumah ru­mah secara masal yang belum banyak dilakukan. Pada wak­tu itu, komponen ba­ngunan memang masih sangat terbatas. Pembangu­ nan perumahan masih mengandalkan sistem produksi tradisional dan konvensional yang belum diketahui ka­ pasitasnya. Karena itu, seberapa jauh industri bahan dan komponen bangunan dapat mendukung pem­­bangunan rumah secara masal masih menjadi tanda tanya. Pada awal pemerintahan orde lama (sebelum 1965) sesungguhnya telah ada pembangunan perumahan yang terorganisasikan, masal dan berskala kota seperti Keba­yoran Baru, Pekanbaru dan Palangka Raya. Juga dibangun kawasan permukiman te­ rencana seperti: Grogol, Slipi, Pejompongan, Tebet, Cempa­ ka Putih di Jakarta, Buah Batu, Turangga di Bandung, Baciro di Yogyakarta dan Banjar Baru di Banjarmasin. Walaupun de­ mikian, pembangun­an tersebut belum bisa menumbuhkan kapasitas industri konstruksi di Indonesia. Kelembagaan perumahan rakyat pada waktu itu hanya diurus oleh Djawatan Perumahan Rakyat yang dibentuk olehMenteriPekerjaaanUmum.Sedangpembiayaanperu­ mahan diurus olehYayasan Kas Pembangunan Perumah­an Rakyat (YKP) dan Bank Pembangunan. Dari sekitar 190 YKP di seluruh Indonesia, hanya berhasil membangun rumah sekitar 13.000, dikarenakan kondisi ekonomi dan politik pada zaman orde lama. Akhirnya, pembangunan perumahan rakyat yang terorganisasikan tidak berlanjut. Oleh karena itu, bagaimanapun pemerintahan orde baru harus memulai dan membangun kembali sistem pemba­ ngunan perumahan masal yang lebih terorganisasikan. Hal di atas mengakibatkan pemerintah orde baru ha­ GBHN tahun 1968, pemerintah Indo­nesia mulai mengurus perumahan perumahan rakyat dan menjadikannya salah satu dari 17 sektor pembangunan.
  8. 8. 8 rus membangun suatu sistem pembangunan perumahan rakyat yang tentu saja harus disesuaikan dengan perkem­ bangan yang telah terjadi. Pada Pelita Pertama tersebut, pemerintah merancang dan menyiapkan kelembagaan sistem pembangunan perumahan yang diharapkan mu­ lai berfungsi pada Pelita Kedua. Pada akhir Pelita Per­ tama 1974 dibentuklah Perusahaan Umum Pembangun­ an Perumahan Nasional (Perumnas) sebagai pelaksana pem­bangunan perumahan rakyat dan Bank Tabungan Negara (BTN) sebagai pelaksana dukungan dana. Untuk memungkinkan kedua lembaga itu dapat menjalankan fungsinya, dana dengan jumlah yang memadai disediakan oleh Bank Indonesia, Pemerintah dan pinjaman dari Bank Dunia. Kedua lembaga inilah yang kemudian menjadi penggerak pembangunan perumahan di seluruh provinsi di Indonesia. Pada awal tahun tujuh puluhan tersebut juga mulai tumbuh perusahaan real estat yang membangun perumah­ an atas kekuatan permintaan dan memasok melalui me­ kanisme pasar. Kemudian berdirilah asosiasi Real Estate Indonesia (REI) pada tahun 1972 yang diawali oleh 28 perusahaan. Karena memasok rumah melalui mekanisme pasar, bisa dimengerti apabila real estat ini hanya menye­ diakan rumah bagi yang mampu dan hanya dilakukan di daerah yang permintaannya kuat. Pada tahun tujuh pu­ luhan tersebut, Perumnas yang dibentuk dan didanai oleh negara mempunyai peranan pengembangan perumah­an yang jauh lebih besar daripada real estat. Perumnas dengan cekatan membeli tanah di berbagai kota sebagai cadangan untuk pembangunan perumahan. Pemikiran yang menjadi kerangka kebijakan peru­ mahan yang muncul sejak tahun 70an adalah perbaikan permukimankumuh(kampung)diperuntuk­an bagi lapisan paling bawah dan sepenuhnya di­ selenggarakan oleh pemerintah. Pembangun­an perumahan rakyat bagi lapisan menengah ke bawah diselenggrakan oleh Perumnas. Sedang­ kan bagi lapisan atas diserahkan pada meka­ nisme pasar dan ini yang kemudian dita­ ngani oleh real estat. Kondisi perekonomian dan keuangan pemerintah Indonesia pada pertengahan ta­ hun 80an yang kurang menggembirakan, menjadikan BTN dan Perumnas diminta untuk mandiri. Penyertaan modal peme­ rintah pun ditarik, yang dengan sendirinya membuat daya kedua lembaga tersebut se­ bagai penggerak pembangunan perumah­ an menurun. Perbaikan kampung masih berlangsung sampai awal tahun tahun sem­ bilan puluhan, karena pinjaman dari Bank Dunia dan ADB memang masih ada. Pada pertengahan tahun 80an mulai diperkenalkan rumah susun, sebagai solusi atas kelangkaan tanah di perkotaan dan sekaligus sebagai upaya membangun kem­ bali permukiman kumuh. Perumnas membangun rumah susun di berbagai kota antara lain di Kebon Kacang, Pulo Mas, Klender di Jakarta, di Bandung, Palembang, Suraba­ ya dan kota lain. Pembangunan rumah susun ini menjadi semacam rumah publik di Hongkong, Singapura, Inggris tetapi disertai pengelolaan secermat di negara tersebut. Untuk memberi payung hukum, terutama dalam pemi­ likan dan penggunaan tanah dan benda bersama yang menyertai rumah susun, diterbitkanlah UU 16/1985 ten­ tang Rumah Susun. Walaupun demikan, undang-undang ini tidak memberi efek signifikan terhadap pembangunan rumah susun. Kapasitas real estat terus meningkat, sehingga mampu membangun perumahan berskala kota. Akhir tahun 1984, jumlah rumah yang dibangun Perumnas sekitar 120.000 unit, sedang yang dibangun puluhan real estate sekitar 30.000 unit. Akhir tahun 1989, jumlah yang dibangun Perumnas sekitar 160.000 unit padahal yang dibangun ra­ tusan real estate mencapai 120.000 unit. Real estat men­ jadi percaya diri dan berupaya membangun perumahan skala kota layaknya sub-urban di Amerika. Meskipun ada pengaturan khusus yang tidak seserhana untuk dapat membebaskan tanah seluas lebih dari 300 Ha oleh satu perusahaan, perusahaan real estat ternyata dapat menyia­ sati pembatasan itu. Sebuah konsorsium dibentuk untuk bisa mendapatkan izin sampai 6.000 Ha cukup dengan izin lokasi saja. Dengan demikian pada perte­ngahan ta­ hun 80an telah ada bank tanah ala kapitalis Donald Trump. Tanah negara bekas tanah perkebunan yang diswastakan menjadi awal pengemban­ gan bank tanah dan disiapkan untuk menjadi sebuah kota. Meningkatnya jumlah serta kemampuan real estat, maraknya pembangunan rumah mewah, melemahnya perumnas dan kekha­ watiran terabaikannya perumahan rakyat, melahirkan kebijakan hunian berimbang. Kebijakan yang menentukan pembangun­ an 1 rumah mewah harus disertai 2 rumah sedang, dan 6 rumah sederhana adalah ke­ bijakan hunian yang multi dimensi. Inti­ nya adalah agar pembangunan perumahan rakyat yang sederhana tidak terabaikan. Selain itu, juga ditujukan agar pemanfaatan sumber daya (tanah) dan prasarana yang merata seimbang dan tidak terjadi eksklu­ sivitas komunitas. ...maraknya pembangunan rumah mewah, melemahnya perumnas dan kekhawatiran terabaikannya perumahan rakyat, melahirkan kebijakan hunian berimbang. Laporan Utama
  9. 9. Edisi Khusus Tahun 2012 9 Pada awal tahun 90an me­ mang telah hadir hasil pem­ bangunan perumahan berskala kota yang dikelola usaha swasta. Meskipun digambarkan sebagai kota dengan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang lengkap, tidak bisa dipungkiri bahwa semuanya hanya diperuntuk­ an bagi lapisan yang mampu membayar. Lapisan bawah hanya bisa bekerja di kota baru swasta tersebut, sebagai pelayan kebersihan, pelayan toko, sopir, kuli dan sebagainya tetapi tidak sebagai penghuni. Kota swasta tersebut tidak akan sama deng­ an kota-kota lain di Indonesia, antara lain selain penghuni harus membayar pajak bumi dan bangunan, juga harus membayar ongkos pemeliharaan. Perkembangan pembangunan perumahan berskala kota tersebut menjadi perhatian pemerintah. Lahirnya UU 4/1992 tentang Perumahan dan Permukiman antara lain merupakan reaksi atas berkembangnya permukiman berskala besar. Perkembangan ini dianggap positif karena dengan skala besar dapat dilakukan subsidi silang, pe­ manfaatan sumber daya lebih efisien dan lebih bisa diken­ dalikan daripada kumpulan pembangunan berskala kecil yang sudah marak pada waktu itu. Walapun demikian pembangunan permukiman ini harus dikendalikan agar tidak menjadi eksklusif dan predator sumber daya dan lingkung­an sekitarnya. Untuk itu, dalam undang-undang tersebut mengatur adanya badan pengelola yang dibentuk oleh pemerintah. Selain itu, pengembangan permukiman skala besar tersebut harus berkonsultasi dengan DPR. Ke­ tentuan dalam undang-undang ini tidak pernah dilaksana­ kan, antara lain karena lembaga yang bertanggung jawab atas perumahan dan permukiman lebih sibuk melaksana­ kan rencana pembangunannya sendiri dari pada menjadi peng­atur, pembina dan pengawas. Masa transisi: Masa peralihan dari orde baru ke orde reformasi. Krisis moneter yang menyebabkan krisis ekonomi ta­ hun 1997-1998 yang diikuti runtuhnya pemerintrahan orde baru, telah membuahkan kemauan bersama untuk meninjau kembali UUD 45. Ternyata perumusan aman­ demen UUD 45 tersebut membutuhkan waktu sekitar lima tahun. Pada masa transisi tersebut pembangunan perumahan yang terorganisasikan telah menurun. Jumlah anggota Real Estate Indonesia sangat merosot. Pada tahun 1996 anggota REI mencapai jumlah 2.445 perusahaan, pada tahun 2002 turun menjadi 1.145 perusahaan. Pada masa transisi tersebut telah terjadi seleksi alami. Perusa­ haan yang sungguh-sungguh menekuni profesi berlanjut dan sedang perusahaan yang sesungguhnya dalam taraf coba-coba lenyap dengan sendirinya. Pada masa transisi tersebut, semangat pemerintah un­ tuk mengatur permukiman skala besar tidak surut. Diter­ bitkanlah PP 80/1999 tentang Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri (PP Kasiba Lisiba BS). Semangat desentralisasi tercermin dalam pera­ turan pelaksanaan ini, tetapi semangat pemerintah un­ tuk mengatur dan mengendalikan yang diamanatkan UU 4/1992 tidak terjabarkan. Selain itu, realita bahwa puluh­ an permukiman skala besar telah digarap badan usaha swasta dengan sikap komersialnya justru tidak mendapat perhatian. Juga kapasitas pemerintah daerah untuk men­ jadi pengelola kawasan siap bangun tidak diperhitungkan. Karena itu PP Kasiba Lisiba BS ini tidak pernah bisa di­ implementasikan. Pada masa transisi tersebut, pemerintah menghadapi soal baru dalam pembangunan perumahan. Pengungsian oleh terjadinya konflik sosial di berbagai wilayah telah menimbulkan kebutuhan perumahan yang mendesak. Pemerintah berusaha membangun perumahan pengungsi antara lain di Ambon, tetapi ternyata tidak digunakan. Bahkan perumahan pengungsi Timor Timur yang baru dicoba diatasi sepuluh tahun kemudian, tidak berhasil mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat. Pada tahun 1999, Kementerian Negara Perumahan dan Permukiman digabung dengan Departemen Peker­ jaan Umun menjadi Departemen Permukiman dan Pra­ sa­rana Wilayah (Kimpraswil). Mengikuti penyebutan de­partemen permukiman, bisa dimengerti apabila ada upaya untuk menonjolkan kebijakan dan kegiatan di bi­ dang permukiman. Departemen Kimpraswil berusaha meneruskan apa yang telah dilakukan sejak jejak tahun 1991. Pada waktu itu, Kantor Menteri Negara Perumah­ an Rakyat (Kantor Menpera) melaksanakan kegiatan dengan mengacu pada dokumen Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan (KSNP). Meskipun dokumen ini di­ siapkan oleh Kantor Menpera tetapi substansinya adalah hasil rangkuman dan konsolidasi berbagai kebijakan yang dimuat dalam GBHN dan Repelita. Oleh karena itu, do­ kumen ini dapat juga digunakan sebagai acuan untuk berkoordinasi. Kimpraswil ternyata sulit untuk bisa mengikuti jejak Kantor Menpera, menyiapkan dokumen kebijakan pe­ rumahan yang dijadikan alat koordinasi. Karena GBHN 1999 dan Program Pembangunan Nasional 2000-2004 tidak lagi menempatkan perumahan dan permukiman sumber foto: istimewa
  10. 10. 10 sebagai sektor penting. KSNP(P) seolah-olah menjadi kebijakan yang berdiri sendiri. Selain itu, perumahan dan permukiman tidak lagi diurus oleh penjabat negara se­ tingkat menteri yang ditugasi secara khusus. Oleh karena itu, bisa dibayangkan bahwa permasalahan perumahan kurang mendapatkan tempat dalam kebijakan nasional. Meski KNSPP 2002 dicoba diperluas substansinya dan diangkat seolah-olah sebagai produk Badan Kebijaksa­ naan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional (BKP4N), tetapi tetap tidak dapat membantu untuk mendapatkan kekuatan politik dan le­ gal seperti KSNP 1992. Atas prakarsa Departemen Kimpraswil, pada bulan Oktober 2003 telah dicanangkan oleh Presiden suatu pro­ gram yang dinamakan Gerakan Nasional Pengembangan Sejuta Rumah (GN-PSR). Gerakan ini dimaksud untuk mendorong dan merangsang pembangunan perumahan sederhana yang terorganisasikan yang jelas mengalami ke­ lesuan. Oleh karena itu, ”gerakan” ini menggunakan ang­ garan belanja negara sebagai pemicunya. Dalam gerakan ini terkandung kebijakan pemerintah untuk: (a) lebih mengefisienkan dan meningkatkan kualitas pasar perumahan, (b) mengem­ bangkan sistem pemberian bantuan agar tepat sasaran, (c) mengembangkan rumah susun sewa, (d) meningkatkan keswadayaan masyarakat, (e) meningkatkan kualitas ling­ kungan permukiman kumuh, dan (f) men­ ingkatkan ketersediaan prasarana dan sarana dasar lingkungan permukiman. Kenyataannya gerakan ini tidak pernah menjadi gertak yang mendorong pihak lain untuk bergerak. Antara lain disebabkan peranan koor­ dinatif dan agregatif pembangunan perumahan yang se­ mula ditangani Kemenpera ternyata tidak dapat dilakukan pada tingkat direktorat jenderal. Badan Kebijaksanaan Perumahan Nasional yang dibentuk sejak tahun 1974 dan kemudian diubah menjadi Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permuki­ man Nasional tahun 1994, memudar dengan sendirinya. Meskipun wadah koordinasi ini pernah efektif menelor­ kan kebijakan yang terintegrasi dan terkoordinasi. Belajar dari Orde Baru Meski pemerintahan orde baru dikritik sangat sen­ tralistis, kurang demokratis dan abai terhadap hak asasi manusia, namun pada kenyataannya mempunyai lang­ kah-langkan sistematis dalam penyelenggaraan pemba­ ngunan, yang memiliki konsistensi antara persiapan dan pelaksana­an, antara konsep dan implementasinya. Selama pembangunan lima tahun pertama, pemerin­ tah dengan sungguh-sungguh menyiapkan kelembagaan dan pendanaan perumahan. Meskipun pemerintah juga membangun rumah secara fisik, tetapi apa yang dilakukan untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman teknik dan membangun. Apa yang dibangun pemerintah adalah untuk memperoleh prototipe perumahan sebagai dasar penetapan kebijakan. Dalam pembangunan perumahan, pemerintah tidak mendudukkan diri sebagai pelaksana pembangunan fisik seperti yang dilakukan pada akhir- akhir ini. Pemerintah adalah pembina, pengatur dan peng­awas pembangunan perumahan dan pelakunya ada­ lah Perumnas, real estat dan masyarakat sendiri. Sayangnya pembinaan yang dilakukan oleh peme­ rintah meredup setelah berlangsung sekitar 10 tahun. Perusahaan milik negara yang diharapkan dapat menjadi ujung tombak penyediaan perumahan rakyat seperti di Korea, Singapura dan banyak negara lain, terpaksa meng­ geser misinya untuk menjaga kesehatan usahanya. Upaya mengembangkan lembaga pemberdaya masyarakat juga tidak berlanjut. Sebagai pengatur dan pengawas, pemerintah orde baru juga tertinggal dari perkembangan yang terjadi. Undang-undang yang disiapkan dengan susah payah ternyata hanya menjadi aksesori penye­ lenggaraan negara. Tidak pernah dijabarkan apalagi diimplementasikan. Aktivitas kantor Kementerian Negara Perumahan Rakyat lebih banyak ditujukan untuk mewujudkan sasaran yang ditetapkan Repelita. Upaya mencapai sasaran pembangunan baru sekian ratus rumah dan perbaikan kampung sekian ratus hektar, telah begitu menyibukkan dan menyita perhatian. Perhatian untuk menjabarkan dan mengimplematasikan undang-undang menjadi sangat minim. Oleh karena itu, selama tujuh ta­ hun hanya satu peraturan pelaksanaan diterbitkan, itupun tidak bisa diimplementasikan. Karena memang tidak se­ suai dengan perkembangan yang terjadi. Harapan atas Kehadiran Kembali Kementerian Pe- rumahan Rakyat. Tahun 2004, Kementerian Negara Perumahan Rakyat (Kemenpera) dibentuk kembali. Dalam rangka melak­ sanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai kementerian negara, ada tiga acuan yang harus dirangkum. Menerus­ kan apa yang telah dilakukan Departemen Kimpraswil, mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Mene­ ngah Nasional (RPJMN) 2004-2009 dan menyiapkan landasan untuk pengembangan masa datang. Rencana Pembangun­an Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005- 2025 belum dapat diacu karena, baru diundangkan tahun 2007. Bahkan RPJMN 2004-2009 juga belum mengacu pada RPJPN. Laporan Utama
  11. 11. Edisi Khusus Tahun 2012 11 Agaknya Kemenpera memilih menjadi pelaksana RPJMN yang baik. Kegiatannya lebih banyak ditujukan pada upaya mencapai target RPJMN 2004-2009, mungkin karena ketercapaian sasaran menjadi ukuran keberhasil­ annya. RPJMN 2004-2009 menempatkan perumah­an sebagai bagian dari penanggulangan kemiskinan dan per­ cepatan pembangunan prasarana. Dalam prakteknya pem­ bangunan perumahan seperti berdiri sendiri. Perumahan tidak didudukkan sebagai alat dan cara (means) tetapi seba­ gai hasil akhir (end). Tidak ditemukan adanya kaitan yang kuat antara pembangunan perumahan dengan penanggu­ langan kemiskinan. Bahkan tampaknya dicoba dihindari dengan memokuskan pada apa yang disebut masyarakat berpenghasilan rendah. Garis kemiskinan tidak menja­ di ukuran pemberian fasilitas, sedang garis penghasilan rendah dikarang sendiri yang menjadi dasar penetapan kebijakan pemberian fasilitas. Perumahan sebagai prasa­ rana juga tidak jelas, prasarana untuk apa. Meskipun ada pernyataan yang mengaitkan perumahan dengan ketenaga kerjaan, tetapi semuanya hanya sebatas retorika dan wa­ cana. Walaupun ada secercah harapan karena perumahan swadaya juga digarap, tetapi dalam pelaksanaannya tidak terlalu jelas arahnya. Keterikatannya pada alokasi anggaran, sasaran yang telah ditetapkan dan kemauan untuk juga menjadi pelaku dan pelaksana pembangunan menjebak Kemenpera dalam kurungan wawasan yang terbatas. Kepe­ kaan, imajinasi dan kreativitas untuk mengatasi masalah perumahan dan permukiman yang senyatanya ada, tidak berkembang. Dalam RPJMN 2010-2014 perumahan memang tetap ditempatkan dalam bidang pembangunan prasarana. Penyelenggaraan perumahan dan permukiman belum menjadi prioritas nasional dan hanya tersisip dalam pembangunan prasarana. Untuk mencapai sasaran-sasaran seperti yang ditetapkan dalam RPJMN, tampaknya peru­ mahan bisa diurus oleh suatu direktorat saja seperti yang dilakukan di Kementerian Pekerjaan Umum. Mengacu pada RPJMN 2010-2014, Kemempera mene­ tapkan target, antara lain pembangunan 380 twin blok, stimulasi pembangunan 50.000 rumah swadaya, stimulasi peningkatan kualitas perumahan sebanyak 50.000 unit dan subsidi untuk 1.350.000 rumah. Karena diselenggara­ kan sendiri, meski pelaksananya pihak lain, kegiatan ini menyedot sumber daya manusia Kemenpera. Berdasarkan sensus tahun 2000, jumlah rumah tangga memiliki rumah adalah 52,008 juta, tahun 2010 menjadi 61,156 juta rumah tangga. Artinya dalam jangka 10 tahun rumah tangga dan rumahnya meningkat 9,148 juta atau sekitar 900.000 rumah yang dihuni setiap tahun. Dengan demikian jelas bahwa sasaran RPJM tersebut tidak akan memenuhi kebutuhan pertumbuhan rumah tangga di Indonesia. Bila demikian apa sesungguhnya tujuan yang hendak dicapai dengan sasaran tersebut. Apakah tujuan­ nya sekedar mencapai sasaran? Pencapaian itu mungkin akan menyenangkan beberapa ratus santri, anggota TNI, Polisi, mahasiswa, nelayan dan segelintir anggota masyarakat , tetapi sejauh mana masalah nasional akan dapat diatasi, masih menjadi pertanyaan. Apa hubungan antara tercapainya sasaran tersebut mi­ salnya dengan kemiskinan, pengangguran, kesemrawutan kota. Tentu saja pertanyaan ini tidak bisa dijawab, karena rencana pembangunan perumahan diususun untuk men­ capai sasaran dan tidak untuk mengatasi masalah. RPJPN 2005-2025 mengamanatkan agar kebutuhan perumahan rakyat terpenuhi dan kota tanpa permukiman kumuh dapat dicapai tahun 2025. Dengan amanat ini, perumahan dan permukiman harus diupayakan menjadi prioritas nasional. Sekarang ini sepertinya hanya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang menempatkan perumahan sebagai prioritas. Selain itu, UU. 1/2011 telah memberi payung hukum penguatan Kemenpera. Undang-undang ini menetapkan Menteri adalah penanggung jawab pem­ binaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permu­ kiman. Ini merupakan peluang bagi Kemenpera untuk memimpin penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Apa yang telah dilakukan pemerintahan orde baru yang membiarkan UU 4/1992, hendaknya tidak diulang kembali dengan UU 1/2011. Meskipun pemba­ ngunan perumahan dan kawasan permukiman sampai saat masih tertatih-tatih, tetapi telah ada UU 1/2011 yang dapat menjadi kendaraan untuk melaju. Kendaraan yang bagus dan kuat ini tentu tidak ada gunanya bila dibiarkan tidak ada yang mengemudikannya. sumber foto: istimewa
  12. 12. 12 P erjalanan pembangunan perumahan nasional jika dirunut secara historis, sudah dimulai jauh sejak era kolonial. Namun, sampai saat ini tantangan yang dihadapi semakin berat. Tidak hanya sekedar ‘hous- ing shortage’ (kekurangan rumah) tetapi sudah dalam kondisi krisis dalam bentuk ‘housing difficulties’. Hal ini ditunjukkan dengan semakin meningkatnya ‘backlog’ dari tahun ke tahun. Jika pada tahun 1998 jumlahnya sekitar 5,4 juta unit rumah, pada tahun 2004 meningkat men­ jadi 7,4 juta unit rumah, pada tahun 2009 meningkat lagi menjadi 11 juta unit rumah dan pada tahun 2010 jumlah kekurangan rumah mencapai 13,6 juta unit rumah. Hal ini semakin mengkhawatirkan, jika mengacu pada tar­ get capaian pemenuhan perumahan rakyat tahun ini yang telah mengalami revisi beberapa kali akibat kesenjangan antara kenaikan ambang batas harga rumah menggunakan pendekatan mekanisme pasar dengan rendahnya tingkat keterjangkauan/daya beli (affordability) masyarakat ber­ penghasilan rendah. Padahal, penggunaan terbesar, sebe­ sar Rp. 7,1 triliun, dari total anggaran Kemenpera tahun 2012 sebesar Rp. 13 triliun (1 persen dari APBN), digu­ nakan untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumah­ an (FLPP). Dengan kata lain, pemenuhan kepemilikan rumah ‘sebagai barang privat’ dikhawatirkan tidak bisa terserap secara efektif. Hal ini disebabkan karena kemam­ puan masyarakat berpenghasilan rendah saat ini (yang merupakan mayoritas masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal) baru mampu mengakses skema pemenuh­ an berupa rumah dengan sistem sewa atau bahkan tidak berbayar sebagai rumah sosial (sebagai barang publik). Menurut perhitungan, laju kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah setiap tahunnya rata- rata sekitar 900.000 unit, padahal kemampuan pemenu­ hannya tidak lebih dari 200.000 unit per tahunnya, seh­ ingga perkiraan kekurangan rumah setiap tahunnya akan bertambah sebanyak kurang lebih 700.000 unit. Meski­ pun berbagai upaya telah banyak dilakukan baik melalui perekayasaan kebijakan pola subsidi dan kebijakan hunian berimbang, namun capaian kinerjanya masih belum dapat dikatakan cukup efektif. Belum lagi kalau kita amati, capaian kinerja penanga­n­­­ an kawasan kumuh yang saat ini juga dalam kondisi sa­ngat mengkhawatirkan. Sebanyak 23% warga perkotaan saat ini masih tinggal di permukiman kumuh. Data 2008 (UN Ha­ bitat) menunjukkan bahwa penduduk Indonesia yang ber­ huni di perkotaan sudah mencapai 121 juta (52% dari total penduduk) dan 26% diantaranya berhuni di permukim­an kumuh. Menurut proyeksi dari BPS, pada tahun 2025 pen­ duduk perkotaan akan meningkat menjadi 68%. Dengan mengamati peningkatan laju perluasan kawasan kumuh dari tahun 1996 seluas 38.000 Ha, pada tahun 2004 meningkat menjadi 54.000 Ha dan data terakhir pada tahun 2009 men­ capai 57.800 Ha, maka krisis kekumuhan ini menjadi perso­ alan yang cukup serius untuk segera ditangani. Beberapa ha­ sil kajian menunjukkan laju pertumbuhan kantong-kantong kawasan permukiman kumuh di perkotaan mencapai 1,37% per tahun. Dengan asumsi laju pertumbuhannya konstan, maka pada tahun 2020 diperkirakan luasan kawasan kumuh akan mencapai 67.000 Ha apabila tidak segera dilakukan penanganannya secara serius. Budi Prayitno Konsolidasi Kebijakan Nasional Perumahan Rakyat Laporan Utama sumber foto: istimewa sumber foto: istimewa
  13. 13. Edisi Khusus Tahun 2012 13 Prolog: Krisis dan Tantangan Gambaran di atas bukan berarti menunjukkan bah­ wa pemerintah saat ini mengalami kegagalan dalam mengemban amanah menyejahterakan masyarakat atas papan, tetapi menunjukkan betapa tantangan krisis saat ini memerlukan suatu langkah darurat dalam bentuk ren­ cana aksi akselerasi/percepatan penanganan krisis melalui pemetaan ulang permasalahan dan perumusan baru para­ digma berserta penyusunan peta jalannya. Sejarah perjalanan capaian kinerja kebijakan pemba­ ngunan nasional perumahan rakyat mengalami pasang surut (fluktuatif). Berbagai kebijakan kreatif dan ino­ vatif dalam upaya menjawab tantangan pemenuhan ke­ butuhan atas papan telah banyak diupayakan. Bahkan beberapa konsep kebijakan diantaranya menjadi acuan negara-­negara tetangga, misalnya kebijakan Kampung Improvement Program (KIP), Program Pemberdayaan Ke­ swadayaan melalui Konsep Tri Daya/Tri Bina. Demikian pula, upaya-upaya perekayasaan pola subsidi baik Subsidi Selisih Bunga maupun Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Pe­ rumahan, konsep Hunian Berimbang, konsep Rumah Inti Tumbuh, Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun dan sebagainya telah banyak dilakukan. Namun, capaian kinerja pemenuhan kesejahteraan rakyat atas pa­ pan baik dalam hal capaian penurunan jumlah kekurang­ an rumah (backlog) maupun penurunan luasan kawasan kumuh masih belum menunjukkan hasil yang cukup signifikan bahkan kecenderungannya mengalami tantangan krisis yang semakin berat. Untuk itu, perlu dilakukan pemetaan ulang terhadap permasalahan krisis sistem kebijakan nasional perumahan rakyat. Tiga hal mendasar yang menjadi tantangan dan harus segera dise­ lesaikan berdasar posisi dan peran kebijakan nasional perumahan rakyat adalah: (i) kapasitas kelembagaan; (ii) skema subsidi; dan (iii) kebi­ jakan pertanahan. Reposisi dan Pemetaan-ulang Peran Kelembagaan Tata kelola penyelenggaraan pemerintah dalam pe­ menuhan kesejahteraan rakyat atas papan saat ini dita­ngani oleh 19 kementerian dan lembaga. Dalam sistem struk­ tur kelembagaan pemerintah yang sangat ‘gemuk’ dengan tingkat kerentanan kegagalan kapasitas fungsio­nalnya yang sangat tinggi, urusan perumahan diposisikan secara sektor­ al yang terbagi-bagi secara parsial dengan pembagian peran masing-masing sektornya yang tidak jelas. Akibatnya, bisa dibayangkan, tidak hanya tumpang tindih kebijakan saja, tetapi sangat sering terjadi kebijakan yang bertabrakan. Bahkan di dua kementerian yaitu Kementerian Perumah­ an Rakyat dan Kementerian Pekerjaan Umum sebagai pemangku kewajiban yang secara langsung berhubungan dengan urusan perumahan saja pembagian perannya pun sampai saat ini masih belum jelas. Apalagi kementerian-ke­ menterian dan lembaga-lembaga yang tidak secara langsung berhubungan dengan urusan perumahan akan memosisi­ kannya dalam kerangka kebijakannya masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsinya secara sektoral. Belum lagi bila kita cermati lebih jauh, Kemente­ rian Perumahan Rakyat yang seharusnya berperan seba­ gai ‘regu­lator’ saja, sampai saat ini masih menjalankan fungsinya sebagai ‘operator’. Bahkan semenjak era Ke­ menterian Muda Perumahan Rakyat yang memang dikon­ sepkan agar mempunyai peran dan kapasitas tambahan yang lebih kuat, tetapi pada akhirnya justru melemahkan peran Perum Perumnas yang semestinya berperan seba­ gai pemangku kewajiban/otorita pelaksana operasional pembangunan perumahan (sebagai operator). Sebenarnya pada tahun 2004 Presiden telah mengarahkan revitalisasi fungsi Perum Perumnas sebagai pelaku utama penyediaan perumahan rakyat dan pembangunan perkotaan. Hal ini pernah dibahas dalam revisi Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perum Perumnas. Demikian pula halnya, lembaga yang menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara pembiayaan perumahan rakyat saat ini juga masih diperankan oleh lembaga per­ bankan komersial yang proporsinya untuk kepentingan pembiayaan perumahan publik masih sangat ke­ cil serta menggunakan basis perhitungan meka­ nisme pasar sebagai landasan operasional pem­ biayaannya. Meskipun dibantu dengan berbagai perekayasaan intervensi pola subsidi, kesenjang­ an/selisih antara harga jual dengan kemampuan bayar masyarakat masih cukup besar. Karena bagaimanapun juga, basis perhitungan yang di­ gunakan lembaga pembiayaan bank komersial (market mechanism-based) tidak bisa dipaksa un­ tuk menyesuaikan dengan basis perhitungan ke­ bijakan pemenuhan kesejahteraan rakyat (welfare-based). Padahal dengan perjalanan waktu penyelenggaraan pembangunan perumahan nasional yang sudah cukup panjang, semestinya di Indonesia sudah mempunyai sistem kelembagaan pembangunan perumahan yang cu­kup kuat perannya, misalnya seperti lembaga dalam bentuk ‘Hous- ing Development Board’ yang mempunyai otoritas yang kuat dan jelas perannya sebagai pemangku kewajiban pelaksana pembangunan perumahan. Tidak seperti saat ini yang ‘perannya terbagi-bagi’ tersebar secara parsial de­ ngan pembagian peran yang tidak jelas dan koordinasi yang sangat lemah. Hal yang sama saat ini juga dialami oleh kelembagaan yang berperan sebagai pemangku kewa­ jiban pembiayaan perumahan yang sampai saat ini belum
  14. 14. 14 mempunyai sistem kelembagaan pembiayaan semacam ‘Housing Fund Authority’ yang mampu melakukan pe­ mupukan dana murah dan berjangka panjang, misalnya melalui skema tabungan berbasis jaminan sosial. Meski­ pun, saat ini sedang diupayakan penyiapan kepranataan­ nya secara regulatif, administratif dan kelembagaannya. Paling memprihatinkan adalah lembaga yang berperan sebagai pemangku kewajiban untuk bidang pertanahan yang saat ini ditangani oleh lembaga berbentuk badan yang lebih banyak berperan sebagai administrator legalitas per­ tanahan daripada perumus kebijakan pertanahan. Padahal seperti kita ketahui di negara lain yang lebih maju (misal­ nya di Jepang), urusan pertanahan dikelola oleh lembaga setingkat kementerian dan disinergikan dengan pengelo­ laan tata ruang dan infrastruktur. Sehingga kondisi krisis pertanahan saat ini sebagai akibat kesenjangan distribusi penguasaan tanah yang tidak berkeadilan dan pergeseran fungsi yang sudah sangat masif dari fungsi tanah sebagai fungsi sosial menjadi fungsi komoditas, tidak akan mam­ pu hanya ditangani oleh lembaga setingkat badan. Untuk itu, dalam upaya mempercepat pemenuhan kesejahteraan rakyat atas papan perlu segera dilakukan re­ posisi dan pemetaan-ulang peran kelembagaan pemangku kewajiban urusan perumahan baik terhadap lembaga regu­ lator maupun lembaga operator. Pendekatan Pola Subsidi Dengan kondisi struktur kesejahteraan di Indonesia yang masih mempunyai proporsi masyarakat berpenghasil­ an rendah dalam jumlah besar saat ini, maka sangat su­ lit untuk menggunakan pendekatan kepemilikan rumah (housing ownership) dalam memenuhi kesejahteraan atas papan atau pendekatan pemenuhan kebutuhan rumah se­ bagai ‘barang privat’. Sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permu­ kiman, pemerintah baik tingkat nasional maupun daerah mempunyai kewajiban konstitusional untuk memenuhi hak atas tempat tinggal yang layak. Namun perlu dipa­ hami bahwa pemenuhan kesejahteraan atas papan adalah tempat tinggal/hunian bukan mesti berarti rumah milik. Sehingga pemenuhannya bisa berbentuk tidak hanya se­ bagai barang privat tetapi bisa juga sebagai barang publik milik peme­rintah yang bisa digunakan untuk bertempat tinggal secara sewa maupun gratis sesuai dengan krite­ ria sasaran penerima manfaatnya. Justru, untuk kondisi distribusi kesejahteraan saat ini yang masih mempunyai proporsi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang cukup besar, pemerintah mestinya lebih berkonsentrasi pada pemenuhan hak atas tempat tinggal yang layak den­ gan pendekatan kebijakan pola subsidinya berbasis rumah sebagai barang publik. Untuk itu, pola subsidi perlu lebih diarahkan dalam kebijakan penyediaan rumah sebagai barang publik dalam bentuk rumah sewa tetapi dengan perhitungan jangka waktu sewa yang layak dan rumah sosial yang diperun­ tukkan bagi warga miskin yang butuh perlindungan so­ sial. Dengan mengacu pada Undang-undang No. 1 Tahun 2011, ditentukan bahwa besaran uang sewa tidak boleh lebih besar dari sepertiga upah minimum yang berlaku. Berdasarkan penelitian terhadap kemampuan membayar sewa, besaran tersebut masih cukup rasional. Namun yang menjadi tantangan adalah tambahan biaya operasional un­ tuk penyediaan listrik, air bersih, pengelolaan sampah dan biaya keamanan yang sering tidak termasuk dalam per­ hitungan biaya sewa. Selain itu, hal yang masih menjadi kendala dalam sistem rumah sewa tersebut adalah jangka waktu sewa maksimal yang terbatas. Dalam konsepnya, yang menjadi pertimbangan adalah setelah menghuni dalam jangka waktu tersebut serta melalui berbagai pro­ gram pemberdayaan diharapkan warga penghuni rumah sewa tersebut sudah mampu mengakses tempat tinggal dengan pola kepemilikan rumah. Tetapi dalam implemen­ tasi di lapangan, tidak pernah ditemukan sekalipun, warga ‘alumni rumah sewa’ tersebut dalam jangka waktu yang sangat terbatas (tiga tahun ataupun sampai perpanjangan maksimalnya 2 kali jangka waktu sewa) yang mampu men­ ingkatkan kemampuan/daya belinya untuk mengakses hunian dengan skema kepemilikan rumah. Sangat sulit dipahami, di satu sisi banyak sekali ma­ syarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan pola subsidi dalam bentuk perumahan publik yang belum ter­ tangani, sementara tersedia anggaran yang sangat besar untuk skema kepemilikan rumah (sebagai barang privat) . Itu pun belum mampu terserap anggarannya akibat masih terdapatnya kesenjangan yang cukup besar antara perhi­ tungan berbasis mekanisme pasar (market based mecha- nism) dengan kemampuan beli masyarakat berpenghasilan rendah dalam mengaksesnya. Laporan Utama sumber foto: istimewa
  15. 15. Edisi Khusus Tahun 2012 15 Dengan dasar pendekatan pemenuhan kesejahteraan rakyat atas papan, semestinya kebijakan lebih berorientasi kepada prioritas kebutuhan saat ini yang bertumpu pada kondisi kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah yang belum mampu mengakses kepemilikan rumah, bu­ kan dengan pemaksaan perhitungan mekanisme pasar pe­ rumahan dengan menggunakan perhitungan pemenuhan kesejahteraan sosial atas papan. Di negara manapun, pe­ rumahan publik selalu didasarkan pada skema pemenuhan kesejahteraan bukan dicampur-adukkan dengan mekan­ isme pasar perumahan. Sebagai negara kesejahteraan (wel- fare state), Indonesia semestinya memosisikan pemenuhan hak atas rumah bukan sebagai komoditas tetapi sebagai hak dasar (kewajiban konstitusional). Sehingga, mem­ bantu mereduksi warga negaranya dari ketergantungannya pada pasar dalam memenuhi kesejahteraannya khususnya di bidang papan (dekomodifikasi perumahan) menjadi ke­ wajiban dari pemerintah. Hal ini masih ditambah lagi dengan ketidak tepatan sasaran penerima manfaat perumahan milik yang kalau tidak disertai dengan kejelasan peraturan dan ketegasan da­ lam penegakannya, anggaran yang seharusnya diperuntuk­ kan dalam bentuk rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah akan berubah menjadi rumah sebagai komoditas yang dengan leluasa bisa di-alih milik-kan ke masyarakat yang seharusnya tidak berhak memilikinya. Untuk itu, perlu dilakukan reorientasi prioritas pena­ nganan dari pemenuhan kebutuhan kepemilikan rumah se­ bagai barang privat dengan basis pendekatan perekayasaan intervensi terhadap mekanisme pasar menjadi prioritas pemenuhan kebutuhan perumahan berbasis kesejahteraan dengan pendekatan kemampuan/daya beli masyarakat ber­ penghasilan rendah dalam bentuk rumah sebagai barang publik dengan skema sistem sewa yang saat ini paling layak dan tepat untuk diprioritaskan dalam sistem kebijakan pe­ rumahan nasional. Reformasi Kebijakan Pertanahan Dari sisi pertanahan, sampai saat ini Indonesia masih menghadapi dua tantangan besar yaitu kesenjangan dis­ tribusi penguasaan tanah dan kapasitas kelembagaan pe­ mangku kewajban pertanahan. Padahal tanah merupakan salah satu kunci utama penyelenggaraan pembangunan perumahan rakyat. Sebagai ilustrasi, hanya 16% penduduk Indonesia mampu menguasai 69% tanah, sedangkan 40% hanya menguasai 10% tanah. Dan menurut data dari Badan Pertanahan Nasional (2010), 0,2% penduduk Indonesia menguasai 56% aset nasional (dimana 87% diantaranya adalah aset tanah dan 7,2 juta hektar diantaranya dalam kondisi diterlantarkan). Kondisi tantangan ketimpangan distribusi penguasaan tanah ini menuntut redefinisi/rein­ terpretasi hakekat tanah sebagai fungsi sosial sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pasal 9 (ayat 2) yang memosisikan fungsi sosial hak atas tanah. Untuk itu, diperlukan upaya redistribusi tanah secara berkeadilan. Tantangan yang kedua adalah kelembagaan penyeleng­ garaan urusan pertanahan, yang saat ini hanya berbentuk badan. Dimana tugas dan fungsi lembaga tersebut hanya sebagai lembaga administratif dan legalitas pertanahan. Padahal dengan melihat isu ketimpangan distribusi pe­ nguasaan atas tanah serta posisinya yang sangat kunci dan strategis terhadap pembangunan infrastruktur, sudah se­ layaknya urusan pertanahan tidak diselenggarakan oleh lembaga setingkat badan tetapi harus ditingkatkan men­ jadi lembaga setingkat kementerian yang mempunyai ka­ pasitas kewenangan kebijakan sebagai regulator. Bahkan akan lebih efektif kinerja kebijakannya apabila disinergi­ kan dengan tata kelola pemerintahan urusan infrastruktur dan penataan ruang. Untuk itu, mendesak untuk segera dilakukan penguatan peran dan kapasitas kelembagaan bi­ dang pertanahan. Sedangkan dalam upaya percepatan pengadaan tanah di daerah, saat ini pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri sedang menyiapkan Rancangan Peraturan Menteri (Rapermen) tentang Pedoman Optimalisasi Pemanfaatan Tanah Kawasan Perkotaan untuk Pembangunan Permu­ kiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang di­ tujukan sebagai sarana legalitas pendorong dan tolok ukur sumber foto: istimewa
  16. 16. 16 capaian kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan amanah wajib pelayanan perkotaan, khususnya mendo­ rong pemerintah daerah dalam memrioritaskan kebijakan pembangunan daerahnya untuk pengadaan tanah bagi pe­ rumahan rakyat. Berbagai skema pengadaan tanah baik dalam bentuk ‘land readjustment’ maupun ‘land-banking’ perlu dikaji lebih cermat dengan mempertimbangkan kesulitan dalam pelaksanaannya sehingga menjadi kendala besar apabila tidak segera dilakukan penanganan. Hal ini disebabkan karena sistem tata kelola penyelenggaraan pertanahan nasional yang masih sangat lemah baik dari aspek admi­ nistratif-regulatif maupun aspek kemampuan kolaboratif lintas pemangku kewajiban pengadaan tanah yang meru­ pakan prasyarat terselenggarakannya pengadaan tanah se­ cara efektif. Meskipun UUPA yang lahir 50 tahun yang lalu sem­ pat ditengarai sebagai tonggak reformasi agraria di Indo­ nesia, namun sampai saat ini belum banyak memberikan arti. Bahkan akibat masih lemahnya kepastian hukum atas tanah, sering terjadi konflik agraria. Konflik yang terjadi bukan karena tanahnya yang disengketakan , tetapi justru munculnya persoalan lain yaitu kepemilikan sertifikat gan­ da, terkait hak guna usaha, sengketa warisan dan perdata, serta kesenjangan dualisme acuan antara hukum nasional UUPA dan hukum adat yang melibatkan tanah adat atau hak ulayat. Hal ini juga menjadi tambahan kendala dalam pengadaan tanah untuk perumahan rakyat. Tentu saja, krisis pengadaan tanah untuk perumahan rakyat ini tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemangku kewajiban penyelenggaraan pertanahan saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan lembaga utama pelaksana pembangunan perumahan. Saat ini, semestinya pelaksana pembangunan perumahan diperankan oleh BUMN bidang perumahan yaitu Perum Perumnas yang juga sedang mengalami krisis pengadaan tanah. Ketersediaan lahan (land bank) yang dimiliki Pe­ rum Perumnas (per Agustus 2012) tinggal 1.900 Ha yang tersebar di sejumlah daerah. Untuk itu sangat diperlukan kerjasama dalam pengadaan tanah ini secara lintas BUMN. Untuk saat ini baru BUMN perkebunan yang menyedia­ kan lahan seluas 800 Ha di Sumatera dan BUMN transpor­ tasi yang berencana menyediakan lahan di wilayah Jakarta, Surabaya dan Bandung. Demikian pula kerjasama dengan pemerintah daerah juga telah dilakukan yaitu dengan 57 kabupaten/kota dan 10 kabupaten/kota diantaranya sudah berkomitmen menghibahkan lahan. Pasokan lahan yang paling berat pengadaannya adalah di Jawa, padahal kebu­ tuhan terbesar perumahan rakyat juga terkonsentrasi di Jawa. Dibutuhkan pemikiran yang cukup serius terhadap tantangan ini. Untuk itu, perlu segera dilakukan reformasi kebijakan pertanahan dalam bentuk redistribusi penguasaan atas ta­ nah dan penguatan kelembagaannya serta perumusan ke­ bijakan pengadaan tanah bagi pembangunan perumahan dalam bentuk skema pengadaan beserta penguatan kepra­ nataan dan kapasitas kolaboratif lintas kelembagaan yang terkait dengan urusan pertanahan. Epilog: Paradigma Baru dan Peta Jalan Dengan mengurai faktor-faktor penentu keberhasilan program pembangunan perumahan yang saat ini masih dalam keadaan terkunci dalam tiga hal yaitu posisi, peran dan kapasitas kelembagaan; skema subsidi; dan kebijakan pertanahan, maka satu landasan pijak awal yang harus di­ lakukan adalah memosisikan perumahan rakyat secara sen­ tral bukan sektoral seperti yang saat ini terjadi. Menggunakan pendekatan kebijakan berparadigma kesejahteraan (welfare paradigm) yang berbasis hak (right based policy), dapat dirumuskan paradigma baru yang ber­ orientasi pada pemenuhan kesejahteraan rakyat atas papan tanpa harus mencampur-adukkan dengan pendekatan ber­ basis mekanisme pasar perumahan. Sehingga dengan kon­ disi saat ini, ketika mayoritas masyarakat berpenghasilan rendah masih mendominasi distribusi kesejahteraan yaitu sekitar 80%, pemenuhan kebutuhan atas papan selayaknya diposisikan sebagai barang publik yang dapat diakses de­ ngan sistem sewa. Namun, hal ini harus diikuti dengan penyiapan kepranataan yang baik khususnya dalam hal pe­ nentuan sasaran calon penghuni penerima manfaat serta jangka waktu huni yang disesuaikan dengan kemampuan/ daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Laporan Utama sumber foto: istimewa
  17. 17. Edisi Khusus Tahun 2012 17 Mempertimbangkan proyeksi penduduk Indonesia yang berhuni di perkotaan saat ini sudah mencapai lebih dari 52% dan diproyeksikan oleh BPS pada tahun 2025 akan meningkat menjadi 68%, program penanganan pe­ rumahan akan sangat terkait erat dengan program pem­ bangunan perkotaan. Hal ini juga menyangkut krisis permukiman kumuh perkotaan yang semakin berat. Un­ tuk saat ini saja, sebanyak 23% warga kota diperkirakan tinggal di kawasan permukiman kumuh serta mengalami laju peningkatan luasannya yang sangat pesat. Untuk itu, pendekatan paradigma yang digunakan dalam pemba­ ngunan perumahan rakyat tidak bisa lepas dalam konteks pembangunan perkotaan (citywide approach). Mengacu pada pendekatan paradigma baru tersebut, diharapkan kebijakan perumahan rakyat dapat direstruk­ turisasi (restructuring) dan diperkuat (strengthening) atau dengan kata lain dapat dikonsolidasikan baik dari aspek kelembagaan, perancangan pola subsidi maupun kebi­ jakan pertanahannya. Mengacu pada aspek kelembagaan, perlu dilakukan re­ posisi secara benar yaitu harus dilakukan pembagian peran yang jelas antara kelembagaan yang berfungsi sebagai regu­ lator dan operator. Selain itu, perlu dilakukan penguatan peran baik terhadap lembaga regulator maupun terhadap lembaga operator. Lembaga regulator kementerian yang merumuskan kebijakan perumahan rakyat harus diperluas dan diperkuat fungsinya dalam lingkup kebijakan peru­ mahan dan pembangunan perkotaan. Demikian pula lem­ baga regulator yang membidangi urusan pertanahan harus diposisikan perannya setingkat kementerian dan disine­ rgikan dengan urusan pembangunan infrastruktur dan penataan ruang. Sedangkan lembaga operator baik yang membidangi urusan pembiayaan perumahan maupun yang membidangi pelaksana pembangunan perumahan harus diperkuat otorita kewenangannya dan mempunyai pembagian peran yang jelas. Sedangkan bentuk intervensi pemerintah dalam men­ jalankan amanah untuk memenuhi kesejahteraan atas pa­ pan harus diprioritaskan menggunakan pola/skema subsidi yang sesuai dengan kemampuan masyarakat berpenghasil­ an rendah dalam mengakses peme­nuhan kebutuhan atas tempat tinggal yang saat ini belum mampu mengakses sistem kepemilik­an rumah tetapi masih sebatas mengakses rumah dengan sistem sewa. Mengacu pada aspek pertanahan, reformasi kebijakan dilakukan dalam bentuk redefinisi/reinterpretasi hakekat tanah yang harus dikembalikan fungsinya sebagai fungsi sosial bukan fungsi komoditas. Untuk itu, perlu dilakukan redistribusi penguasaan tanah secara berkeadilan. Hal ini hanya bisa dilakukan apabila lembaga yang membidangi urusan pertanahan mempunyai kapasitas peran dan ke­ wenangan yang cukup kuat dan efektif dalam melakukan reformasi tersebut. Proses restrukturisasi dan penguatan sistem kebijakan dalam bentuk konsolidasi kebijakan nasional perumahan rakyat tersebut diharapkan mampu memandu arah dan paradigma baru dalam peta jalan kebijakan perumahan rakyat. Peta jalan kebijakan tersebut meliputi tahap kon­ solidasi, tahap akselerasi dan tahap ketangguhan (resiliant). Tahap konsolidasi dapat dirumuskan dalam bentuk cetak biru (grand design) kebijakan perumahan dan pembangun­ an perkotaan yang mendorong reformasi dalam bentuk konsolidasi terhadap sistem kebijakan nasional yang ada saat ini. Sedangkan pada tahap akselerasi, kebijakan diori­ entasikan pada proses percepatan pemenuhan perumahan secara kuantitatif maupun kualitas produk termasuk diver­ sifikasi bentuk hunian dalam skema kebijakan industrial­ isasi perumahan (mass housing production). Pada tahap ini diharapkan kemampuan masyarakat sudah mampu dido­ rong pada kepemilikan rumah (housing ownership) dengan sasaran penerima manfaat masyarakat dengan tingkat ke­ sejahteraan golongan ekonomi menengah yang diharap­ kan proporsinya jauh lebih besar dibandingkan dengan kondisi saat ini. Setelah melalui tahapan akselerasi, tahap ketiga dari peta jalan kebijakan perumahan rakyat adalah masuk dalam fase ketangguhan. Pada tahap ini, kebijakan dia­rahkan pada kemampuan membaca resiko pasar peru­ mahan dan merumuskan kebijakan mitigasinya. Dalam pasar perumah­an berbagai resiko kebencanaan sangat mungkin terjadi, sehingga perlu penyiapan strategi mitiga­ si (pe­ngurangan resiko kebencanaan) terhadap pasar peru­ mahan sehingga konsep ketangguhan menjadi pendekatan paradigma yang dibutuhkan pada tahap ketiga ini.
  18. 18. 18 Rasional P ermukiman swadaya (informal) merupakan bagian integral dari fenomena pembangunan pada negara berkembang yang tidak memiliki kebijakan menye­ diakan perumahan rakyat (public housing). UN-Habitat memperkirakan 23% penduduk dunia hidup pada per­ mukiman informal dengan berbagai nama seperti favela (di Brazil), pueblos jovenes, dan kampung (di Indonesia). Angka terebut berbeda-beda antarwilayah, di Asia Teng­ gara sebesar 28%, Sub-Sahara Afrika sebesar 78%, dan di Amerika Latin sebesar 39%. Diperkirakan pada tahun 2020 terdapat 1,5 Milyar penduduk dunia akan hidup pada permukiman informal. Keberadaan permukiman informal mendapat tanggapan yang beragam, beberapa menganggap secara sempit sebagai parasit kota yang harus dimusnahkan, sebagian menganggap harus bertransfor­ masi. Secara internasional permukiman informal mulai dipahami sebagai potensi dalam memecahkan permasala­ han perumahan, termasuk UN Habitat dan beberapa or­ ganisasi internasional memberi perhatian khusus pada hal tersebut. Dalam Agenda 21 pada KTT Bumi di Rio Brazil ditekankan pentingnya kemampuan masyarakat setempat dalam menyediakan perumahan sendiri. Agar mancapai keberlanjutan, potensi permukiman informal tersebut membutuhkan pemberdayaan dalam hal jaminan hukum terhadap tempat tinggal, pengembangan ekonomi infor­ mal, dan modal sosial/social capital. Hal ini sebenarnya bukan baru bagi Indonesia yang kaya rumah adat. Konseptualisasi Pemberdayaan Masyarakat Presiden Pertama Tanzania pernah menyatakan bahwa “True development is development of people, not of things”. Berkaca dari konsep dasar tersebut, sudahkah pemban­ gunan di Indonesia berpihak sepenuhnya pada pemban­ gunan manusia? Permasalahan kemiskinan di Indonesia yang tidak menunjukkan kemajuan penanganan secara signifikan, menunjukkan ketidakberhasilan pembangunan karena lebih berpihak pada pembangunan fisik. Meskipun pemerintah meng-klaim telah terjadi penurunan angka kemiskinan, namun hal tersebut belum sepenuhnya me­ nyatakan keberhasilan melakukan pembangunan yang hakiki. Data kemiskinan World Bank 2011 menunjuk­ kan bahwa 19,4% penduduk masih berkemampuan daya beli dibawah 1,25 US$ per hari, dan 50,5% dibawah 2 US$. Kondisi di lapangan (masyarakat) menunjukkan pembenaran atas data World Bank tersebut terutama pada kalangan petani dan nelayan. Perubahan dunia yang terus berlangsung menuntut pola pembangunan yang tidak ber­ pihak pada masyarakat harus segara diubah menjadi pe­ mahaman bahwa pembangunan manusia merupakan cara yang efektif untuk mengatasi masalah kemiskinan bila me­ makai pendekatan inklusif. Pemberdayaan masyarakat (community development), merupakan upaya untuk membangun kekuatan, ket­ erampilan, pengetahuan dan memberikan pengalaman pada masyarakat baik secara individu maupun kelompok Johan Silas dan Rita Ernawati Pemberdayaan Masyarakat (Community Development): Bentuk Pembangunan yang Sebenarnya Wacana
  19. 19. Edisi Khusus Tahun 2012 19 untuk berinisiatif memecahkan masalahnya sendiri. Pe­ rubahan cara berfikir, kepercayaan dan tradisi merupakan elemen penting dalam upaya meningkatkan kemampuan masyarakat menyikapi permasalahan ekonomi, sosial, poli­ tik dan lingkungan. Kunci dari pemberdayaan masyarakat adalah pengembangan kemampuan masyarakat untuk mengidentifikasi permasalahan pada lingkungannya se­ bagai pembuka jalan untuk dapat berkembang mengenali kemampuan yang dapat dimanfaatkan dalam me­ mecahkan masalah. Dengan mengenali kemampuan yang dimiliki, masyarakat dapat mengidentifikasi sumberdaya yang berpeluang untuk dikembang­ kan sebagai alat maupun sarana da­ lam pembangunan menuju kehidupan yang lebih baik. Keterlibatan dari ber­ bagai pihak sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing, merupakan kunci dari keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Peran pemerintah adalah sebagai perumus kebijakan dan men­ ciptakan lingkungan yang kondusif, harus diimbangi dengan peran masyarakat sebagai aktor kegiatan pembangunan dengan mengoptimalkan potensi sumberdaya yang dimiliki. Partisipasi sebagai Kekuatan Utama Pemberdayaan Masyarakat Menurut World Bank (1994), partisipasi merupakan proses ketika pemangku kepentingan (stakeholders) dapat mempengaruhi serta mendistribusikan tanggung jawab dalam menentukan inisiatif pembangunan, keputusan ser­ ta pengalokasian sumberdaya yang memiliki pengaruh ter­ hadap pembangunan. Sejalan dengan pengertian tersebut, dapat dimaknai bahwa masyarakat memiliki hak dan kewa­ jiban dalam pembangunan. Melalui partisipasi masyarakat yang aktif dalam setiap tahapan pembangunan diharapkan pembangunan yang dilaksanakan akan lebih terarah. Partisipasi masyarakat (community participation) dan pemberdayaan masyarakat (community development) saling terkait erat, bukan seperti mata uang yang bermuka dua, tetapi seperti konsep (bola) yin-yang yang saling menyatu dan mengisi. Kedua konsep tersebut harus dimaknai se­ bagai sesuatu yang terkait dengan keadaan di sekitarnya dan berkembang dinamis, mampu menghadapi tantangan dan peluang yang ada dengan perspektif ke depan. Kon­ teks pembangunan partisipasi masyarakat harus difahami sebagai sebuah proses dinamis yang multidimensi, yang dimensinya harus saling berakselerasi untuk mewujud­ kan tanggungjawab secara menyeluruh terhadap proses pembangunan. Dimensi pelaku (perorangan, kelompok, pemerintah, swasta dan sebagainya) dengan peran dan tanggung jawab masing-masing harus mampu bersinergi dengan dimensi sumberdaya baik yang tangible maupun yang intagible, untuk menjalankan pembangunan melalui serangkaian proses dinamis yang berjalan terus-menerus sesuai dengan ketentuan (norma dan kebijakan) yang ber­ laku untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan bersama. Program pembangunan berbasis partisipasi masyarakat yang pernah dan masih ada seperti Pembangunan Perumahan Bertumpu pada Kelom­ pok (P2BPK), Community Based Ur- ban Inisiative for Local Development (CoBUILD) dan sebagainya, telah dilakukan pemerintah namun belum memberi hasil secara signifikan dan nyata, serta berlanjut. Kelemahan dari program tersebut adalah pema­ haman yang salah atas konsep dasar partisipasi yang dirancang dari luar secara tidak fleksibel pada ketentuan yang berlaku. Padahal partisipasi merupakan upaya sadar dengan tujuan memenuhi kepentingan pribadi sebagai manusia untuk memiliki peran dalam pembangunan, seh­ ingga terbangun rasa dan tanggung jawab memiliki secara komunitas yang semakin kuat. Partisipasi Masyarakat yang Terabaikan Berdasarkan kajian Asian Research Institute (2010), pada tahun 1980-an sekitar 85% pembangunan peruma­ han di Indonesia dilakukan oleh penghuni. Perwujudan perumahan yang dibangun oleh penghuni tersebut ada­ lah perkampungan yang berkembang dominan di setiap wilayah. Di Jakarta tercatat pada tahun 1980-an proporsi kampung mencapai 80%, meskipun saat ini mengalami penurunan cukup signifikan karena pembangunan. Se­ dangkan di Surabaya, kampung mendominasi kawasan terbangun sebesar 70%. Dalam konteks pembangunan perumahan permuki­ man, besarnya proporsi kampung tersebut memiliki imp­ likasi yang sangat luas, meskipun tidak dipahami secara substansial oleh pemerintah, yaitu: Besarnya partisipasi masyarakat dalam membangun rumah sendiri tanpa bantuan pemerintah menun­ jukkan kontribusi masyarakat dalam meringankan pembangunan perumahan permukiman. Besarnya sumberdaya perumahan (tidak hanya materi, termasuk intelektual, inisiatif dan kearifan lokal) pada masyarakat menengah kebawah dapat Konsepsi Pemberdayaan Identifikasi Masalah Mengenali Kemampuan Mengumpulkan Suberdaya Kehidupan Lebih Baik
  20. 20. 20 dikembangkan menjadi kekuatan pembangunan kota. Pembangunan perumahan oleh masyarakat (kam­ pung) merupakan wujud pemberdayaan masyarakat karena dalam kehidupan kampung terbentuk rasa solidaritas dan rasa memiliki (sense of belonging) yang dapat menjamin keberlanjutan pembangu­ nan. Implikasi tersebut belum sepenuhnya dipahami sebagai solusi handal dalam memecahkan permasalahan perumah­ an permukiman di Indonesia. Kebijakan pemerintah masih berfokus pada pengembangan perumahan formal dengan berbagai bentuk program. Padahal, jika dilihat dalam se­ jarah kota-kota di Indonesia, kampung merupakan cikal bakal pembentuk kota yang tidak dapat diabaikan. Dalam penelitiannya terkait “Model of Indonesian City Structure” Larry R.Ford (ahli geografi perkotaan) menyatakan bahwa kampung merupakan bagian penting dari 9 zona/elemen pembantuk kota karena dua per tiga penduduk tinggal di kampung. Sehingga, sudah saatnya partisipasi yang besar masyarakat dalam pembangunan kampung harus dihar­ gai sebagai sumbangan pada pembangunan yang lebih luas dan dalam konteks pemberdayaan masyarakat yang lebih hakiki, karena dalam pengembangan kampung tidak hanya pembangunan pada aspek fisik namun juga aspek ekonomi, sosial, ekologi dan budaya. Dimensi Masyarakat dalam Pembangunan Kam- pung di Surabaya Pembangunan permukiman ex-pejuang kemerdeka­ an di kampung Banyu Urip, kota Surabaya pada tahun 1950an terwujud sebagai bentuk keberpihakan pemerin­ tah pada pentingnya pembangunan masyarakat. Dukun­ gan memperbaiki kampung Banyu Urip, yang pernah di publikasikan dalam tulisan berjudul By a Stroke of a Pen, menjawab kebutuhan rumah yang sangat besar bagi ban­ yak pejuang yang bukan berasal dari Surabaya. Dinamika politik dan pemerintahan pada tahun 1965 membawa konsekuensi dilaku­ kannya pembersihan terhadap elemen komunis yang diduga banyak bersem­ bunyi di permukiman ilegal seperti kampung Banyu Urip. Upaya pember­ sihan dan penataan permukiman yang akan dilakukan di kampung Banyu Urip mengalami hambatan dilematis karena berada di kawasan permaka­ man. Dengan pertimbangan kemanu­ siaan (lebih mudah memindah orang mati/makam dari pada orang hidup), kampung Banyu Urip dapat dipertah­ ankan dengan memindah makam dan diikuti dengan per­ baikan sebagai kampung layak. MelaluiSurat Keputusan Walikota dan dukungan masyarakat, dalam dua tahun hampir seluruh makam te­ lah dipindahkan, sehingga masyarakat dapat secara lelu­ asa membangun kembali permukiman secara lebih layak. Perbaikan secara intensif dilakukan melalui dukungan KIP (Kampung Improvement Programme) dengan dukungan program PRONA yaitu pemberian sertifikat hak milik masal. Program KIP berkembang menjadi KIP Kompre­ hensif (KIP-K), yang tidak hanya berupa perbaikan fisik lingkungan, tetapi juga mencakup pinjaman stimulan modal usaha (mikro), yang ternyata berhasil mengembang­ kan potensi usaha kecil masyarakat. Melalui rasa kepemili­ kan masyarakat yang tinggi, program perbaikan kampung berhasil memberi dampak signifikan yang dirasakan warga hingga saat ini. Lingkungan kampung yang hijau dan asri (dulunya makam) menunjukkan bangkitnya kesadaran masyarakat yang makin baik dalam menjaga keberlanjutan pembangunan kampung sebagai sumber kehidupan kelu­ arga hingga generasi mendatang. Keberhasilan program KIP di kampung Banyu Urip, terpilih sebagai salah satu kasus yang layak untuk dipublikasikan dalan penyeleng­ garan International Year for Shelter of the Homeless (1987) di Berlin, dan tampil dalam buku Building Community (1988). Mengotakan Kota Kecil (Urbanizing Small Town) sebagai Paradigma Pembangunan dalam Konteks Pem- berdayaan Masyarakat Pembangunan berbasis partisipasi masyarakat den­ gan memperhatikan keunikan potensi lokal secara nyata mampu meningkatkan kesejahteraan dan membentuk masyarakat yang lebih mandiri. Upaya kecil yang dilaku­ kan pemerintah dalam kasus kampung Banyu Urip di kota Surabaya berupa perbaikan permukiman mampu menstimulasi masyarakat untuk berperan secara maksimal sehingga hasilnya memberikan dampak yang besar pada masyarakat lebih luas (kota). Lingkungan permukiman yang baik secara bertahap mampu menin­ gkatkan kondisi rumah yang memicu perbaikan ekonomi keluarga yang merupakan basis terkecil pembangu­ nan. Kampung Banyu Urip (Jl. Girilaya) yang merupakan bekas makam (sumber: survey 2012) Wacana
  21. 21. Edisi Khusus Tahun 2012 21 Beberapa Benchmarking Mengotakan Kota Kecil (Urbanizing Small Town) Pembangunan yang berbasis masyarakat terbukti mampu menurunkan angka kemiskinan di China sebesar sekitar 60% dalam 25 tahun. Menurut kajian World Bank, proporsi kemiskinan di China menurun dari 65% pada tahun 1980 menjadi 4% pada tahun 2007. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kebijakan khusus pemerintah China yang memihak rakyat miskin serta mengembang­ kan perekonomian desa dan kota secara simultan dengan membangun koordinasi yang baik antarlembaga. Melalui upaya mengotakan kota kecil (urbanizing small town) tiga strategi yang diterapkan pemerintah China adalah: Meningkatkan peluang dalam membantu masyarakat miskin keluar dari kemiskinan, melalui pembangunan desa yang terpadu. Menjaga stabilitas (keamanan) untuk melindungi rumah tangga jatuh ke dalam kemiskinan, mela­ lui program perlindungan sosial yang memadai, pengembangan infrastruktur perkotaan di desa. Pemerataan pembangunan dengan mengurangi kes­ enjangan dan membangun kapasitas masyarakat, melalui peningkatan akses pendidikan, intervensi kebijakan pajak bagi masyarakat pedesaan, dan pengembangan modal. Hasil penelitian oleh UNC-Chapel Hill School of Gov- ernment mengenai 45 kasus studi kota kecil di Amerika, menunjukkan penerapan strategi Community Economic De- velopment (CED) berhasil mening­ katkan cara pandang masyarakat/ komunitas terhadap kesejahteraan, juga memberikan catatan penting terkait pengembangan kota kecil yaitu: Pemberdayaan masyarakat• adalah aktivitas/strategi yang tujuannya memban­ gun kapasitas di komunitas untuk menghasilkan pen­ ingkatan ekonomi Kota dengan hasil paling• dramatis (baik) memiliki kecenderungan menjadi kota yang pro-aktif dan ber­ orientasi ke depan (future-oriented), karena keingi­ nan dan kemampuannya untuk bertindak dalam tantangan sebelum tantangan tersebut berubah menjadi masalah. Manusia selalu menjadi sumber daya paling penting• untuk kesuksesan pengembangan. Perlu mendefinisi ulang sumberdaya pengemban­• gan ekonomi dalam kerangka kerja (framework) yang lebih luas Pemerintah daerah yang inovatif dalam berbagai• bentuk dapat menguatkan strategi pengembangan komunitas, untuk kepentingan masyarakat secara umum. Dalam konteks pembangunan di Indonesia, upaya pengembangan berdasarkan potensi ekonomi masyarakat telah dilakukan di kota Surabaya. Dalam rangkaian pro­ gram KIP-Komprehensif yang telah diakui secara global, pemerintahkotaSurabayamengembangkanprogram‘kam­ pung unggulan’ yang mengakomodasi kegiatan ekonomi berbasis masyarakat untuk berkembang dan mendapatkan akses pasar yang lebih luas. Kampung unggulan dikem­ bangkan berdasarkan kegiatan ekonomi yang menonjol dan unik diantaranya; kampung lontong, kampung tas, kampung sepatu, kampung dinamo, kampung jahit, dan sejenisnya. Fasilitasi pemerintah kota dengan dukungan swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan, se­ hingga permasalahan mendasar yang dialami masyarakat terkait pengembangan ekonomi dapat berkurang. Untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, program perbaikan dan kegiatan berbasis masyarakat secara terpadu dilaksanakan untuk menjamin lingkungan permukiman yang layak dan nyaman bagi kehidupan dan kelangsun­ gan kegiatan ekonomi masyarakat. Inovasi yang dilakukan masyarakat dengan dukungan seluruh pemangku kepent­ ingan pembangunan menjadikan kampung di kota Surabaya saat ini telah mulai bertransformasi dalam upaya beradaptasi dengan mod­ ernisasi dan globalisasi yang san­ gat pesat serta meningkatkan citra positif kota secara global. Pembelajaran Pengembangan Ekonomi Masyarakat (Community Economic Development/CED). Pengembangan komunitas = pengembangan1. ekonomi Kota menjadi pro-aktif dan berorientasi masa2. depan (future-oriented) Visi yang luas dari komunitas lokal3. Sumberdaya dan peluang komunitas sebagai4. strategi Pemerintah yang inovatif, kerjasama dan or-5. ganisasi untuk meningkatkan kapasistas Mengidentifikasi, mengukur dan mengapre-6. siasi sukses jangka pendek Pengembangan ekonomi komunitas melibat-7. kan strategi dan alat yang terpadu
  22. 22. 22 Inisiasi Pengembangan Kota Kecil sebagai Langkah Awal Menuju Pembangunan yang Lebih Luas Program percepatan pembangunan melalui Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indone­ sia (MP3EI) menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi inklusif dan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita. Tema pembangunan didasarkan atas kegiatan ekonomi yang merupakan pengerak utama koridor pem­ bangunan dengan berorientasi investasi besar. Di sisi lain untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, pemerintah juga mencanangkan program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) sebagai komplemen pelaksanaan MP3EI. Akselerasi pen­ anggulangan kemiskinan merupakan tujuan dari MP3KI yang dilaksanakan dengan pendekatan pemenuhan kebu­ tuhan/pelayanan dasar dan peningkatan pendapatan mela­ lui integrasi/sinergi program penanggulangan kemiskinan sesuai kondisi wilayah dengan melibatkan pemerintah, Ba­ dan Usaha Milik Negara (BUMN), swasta, masyarakat (P4: Public-Private-People Partnership). Berdasarkan dokumen Ren­ cana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2012, pembangunan kota- kota menengah dan kecil belum optimal, terutama disebabkan belum terpenuhinya sarana dan prasarana pe­ layanan perkotaan yang dapat mendor­ ong pengembangan perekonomian daerah dan peningkatan keterkaitan kota dan desa. Jika belajar dari pengalaman China dalam menurunkan angka kemiskinan secara signifikan, pemerintah seharusnya memokuskan pada pengembangan kota kecil melalui pengembangan potensi ekonomi lokal. Hal tersebut mendorong dilakukan inisiasi pengembangan kota kecil sejak tahun 2011 oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui Deputi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (Asdep Perumahan) bekerjasama dengan ITS Surabaya. Upaya tersebut bertujuan menyin­ ergikan penanganan pembangunan kota kecil melalui per­ encanaan yang terpadu dengan berbagai sektor. Ide dari inisiasi pengembangan kota kecil mengurangi beban ke kota, sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal dan meningkatkan kualitas lingkungan permukiman sebagai basis kegiatan. Dengan mengoptimalkan potensi lokal pengembangan dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan uta­ ma yaitu pengembangan ekonomi lokal, pengembangan sumberdaya manusia dan pengembangan permukiman dan lingkungan sebagai basis pembangunan. Program ini berupaya merangkul setiap pemangku kepentingan terkait untuk berkomitmen dan berkontribusi secara aktif dan terpadu. Berikut ini ilustrasi model pengembangan kota kecil berdasarkan potensi lokal. Model yang dirumuskan pada hakekatnya berlandaskan kerangka konsep pengembangan ekonomi setempat (local economic development), pembangunan berbasis komunitas (community based development) dan usaha rumahan (home based enterprised). Pengembangan ekonomi setempat mer­ upakan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan bertumpu pada kekuatan lokal, baik itu kekuatan nilai lokasi, sumber daya alam, sumber daya manusia, teknolo­ gi, kemampuan manajemen kelembagaan (capacity of in- stitutions) maupun pengalaman. Pembangunan berbasis masyarakat memperhitungkan aspek keberlanjutan ling­ kungan, sosial dan budaya untuk pemarataan kesejahter­ aan. Sedangkan pendekatan usaha berbasis masyarakat memberikan peluang peningkatan nilai rumah lebih dari sekedar tempat tinggal. Kerangka konsep tersebut diintegrasikan dengan hasil kajian menunjukkan bahwa perlu sinkro­ nisasi potensi dan kebutuhan pengem­ bangan. Elemen pembangunan yang berupa manusia, sumberdaya alam dan lingkungan harus dikem­ bangkan secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan. Dukun­ gan kebijakan perencanaan wilayah, konsep yang kuat dan aplikatif serta peningkatan infrastruktur pendukung merupakan kunci keberhasilan pengem­ bangan kota sedang dan kecil. Kondisi permukiman dan lingkungan yang baik akan menjadi pendorong pengemban­ gan kota sedang dan kecil karena merupakan basis utama kegiatan ekonomi masyarakat. Permukiman yang layak akan menjadi kekuatan utama masyarakat untuk berino­ vasi dan berkreasi secara leluasa. Dukungan pemerintah dalam peningkatan kualitas lingkungan harus berparadig­ ma pembangunan jangka panjang. Program pembangunan oleh lembaga lebih efektif dilakukan secara terpadu dan terencana secara komprehensif, agar manfaat lebih dira­ sakan masyarakat. Kemandirian masyarakat yang menjadi tujuan utama harus membuat masyarakat tidak tergantung pada bantuan pemerintah. Inisiasi pengembangan kota kecil telah dilakukan di 6 (enam) kabupaten/kota di Indonesia yaitu kabupaten Solok dengan fokus pengembangan pertanian, kabupaten Garut fokus pengembangan pertanian, kota Singkawang fokus pengembangan pariwisata, kota Pekalongan fokus pengembangan batik dan perikanan, kabupaten Kota Baru fokus pengembangan perikanan, serta Labuhan Bajo fokus pengembangan pariwisata, pertanian dan perikanan. MP3EV MP3KI Local Economic Development Human Resoursces Settlement & Environment RTRW Wacana
  23. 23. Edisi Khusus Tahun 2012 23 Pemilihan lokasi didasarkan atas jumlah penduduk, PDRB, tingkat kemiskinan, dan potensi ekonomi lokal. Kegiatan sosialisasi, koordinasi dan sinkronisasi telah dilakukan, beberapa kementerian terkait (Bappenas, Kementerian Peru­ mahan Rakyat, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertanian, Ke­ menterian Perhubungan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Ke­ menterian Lingkungan Hidup). Secara umum lembaga terkait memberikan dukungan dan komitmen untuk men­ jadikan paradigma pengembangan kota kecil sebagai pendekatan pembangunan secara lebih luas. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui Deputi In­ frastruktur dan Pengembangan Wilayah (Asdep Perumahan), masih terus me­ matangkan rencana aksi yang akan di­ implementasikan sebagai program pem­ bangunan. Pemahaman bagi masyarakat sebagai pelaku utama harus ditekankan pada pentingnya keberlanjutan program agar memberikan dampak yang dapat dirasakan secara luas. Paradigma pembangunan sesaat yang tidak memberikan dampak jangka panjang harus mulai diubah agar pembangunan yang dilakukan dapat menjadi investasi bagi generasi mendatang. Antusiasme pemerintah daerah dan masyarakat dalam lokakarya dan sosialisasi pengem­ bangan kota kecil mengindikasikan bahwa masyarakat membutuhkan paradigma baru dalam pembangunan di wilayahnya yang berpihak pada masyarakat miskin. Catatan Penutup Secara global Indonesia memainkan peran yang makin besar di perekonomian. Saat ini Indonesia menempati urutan ekonomi ke-17 terbesar di dunia. Keterlibatan Indonesia pun sangat diharapkan dalam berbagai forum global dan regional seperti Association of South East Asia Nation (ASEAN), Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), G-20, dan berbagai kerjasama bilateral lainnya. Keberhasilan Indonesia melewati krisis ekonomi global tahun 2008, mendapatkan apresiasi positip dari berbagai lembaga internasional. Prestasi yang dilihat secara makro tersebut tidak dapat menggambarkan secara detail kon­ disi sebenarnya di lapangan. Fenomena semakin bertam­ bahnya luas kawasan permukiman kumuh dan informal pada hakikatnya menunjukkan adanya ketidakimbangan antara penyediaan dan kebutuhan perumahan yang layak khususnya di kawasan perkotaan, yang mencerminkan belum mampunya negara menjamin terpenuhinya jaminan bermukim atau belum terpenuhinya hak atas rumah yang layak bagi seluruh rakyat (ade- quate shelter for all). Kemiskinan yang tidak dapat terlepas dari isu permuki­ man kumuh mendesak untuk dapat segara diatasi. Berbagai program pem­ bangunan yang direncanakan MP3EI, MP3KI diharapkan dapat terimple­ mentasi secara optimal untuk menja­ min pemerataan pembangunan pada seluruh lapisan masyarakat. Inisiasi pengembangan kota kecil yang berusaha merubah paradigma pembangunan berorientasi fisik men­ jadi pembangunan masyarakat (com- munity development) harus dilihat secara integral bagi upaya pengem­ bangan wilayah yang berfokus pada potensi lokal bagi peningkatan kes­ ejahteraan masyarakat. Bagi negara yang menganut sistem ekonomi dualistik (sektor formal dan informal), memberikan implikasi pada pemerintah harus secara proporsional memberikan dukungan yang seimbang. Karena tidak dapat dipungkiri ekonomi in­ formal memegang porsi yang signifikan dalam pemban­ gunan ekonomi terutama pada masyarakat kelas bawah. Pengembangan kota kecil dengan berusaha mengakomo­ dasi pengembangan ekonomi berbasis masyarakat sebagai pengerak pembangunan wilayah. Terkait indikator keber­ hasilan pembangunan, perlu diluruskan banyaknya defi­ nisi yang dipakai banyak fihak serta sering menimbulkan beragam kerancuan, sehingga setiap tahapan implementasi pembangunan dapat dimonitor dan dievaluasi sesuai defi­ nisi/standar yang pasti. Pembangunan seharusnya tidak diukur dari capaian tingkat pertumbuhan ekonomi semata namun dapat didasarkan pada kualitas hidup (livability) dari masyarakat. Strategi dalam inisiasi pengembangan kota kecil: Pengembangan pola pertanian modern melalui sistem pertanian organik. Pengembangan produk sebagai upaya peningkatan kuantitas dan kualitas produksi. Pengembangan sumberdaya manu- sia sebagai motor penggerak pem- bangunan wilayah berbasis potensi ekonomi setempat. Pengembangan infrastruktur eko­ no­mi berbasis teknologi dan jejar- ing yang terpadu antarwilayah dan sektor. Mengembangkan usaha rumahan (home based enterprised) berbasis ekonomi setempat yang layak dan berkelanjutan. Memadukan potensi ekonomi set- empat (pertanian-perikanan-pari- wisata) menjadi kekuatan ekonomi berbasis masyarakat. (Sumber: Menko Perekonomian – ITS, 2012)
  24. 24. 24 S aat ini, kota-kota di dunia dan di Indonesia khusus­ nya telah berkembang secara signifikan. Perkembang­ an tersebut berdampak positif dan beberapa lainnya berdampak negatif. Keluhan-keluhan negatif yang sudah sering terdengar dan terlihat adalah persoalan macet, ban­ jir, menurunnya kualitas air tanah dan udara, meningkat­ nya kriminalitas, persaingan ekonomi yang semakin keras, biaya hidup yang semakin mahal, hingga pada persoalan stres dan semakin beratnya tantangan hidup. Bahkan me­ munculkan sebuah jargon bahwa (tanda kutip mohon di­ hilangkan) “sekejam-kejamnya ibu tiri masih lebih kejam ibu kota”. Ketika terjadi Revolusi Industri pada awal abad ke 20, orang mulai menyadari masalah yang timbul pada kota-ko­ ta modern di Eropa. Hal tersebut memicu munculnya be­ berapa teori perencanaan kota dari arsitek-arsitek terkenal saat itu. Le Corbusier menyodorkan “The Radiant City”, Ebenezer Howard dengan “The Garden City”, dan Frank Lloyd Wright dengan “Broadacre City”-nya. Pemikiran- pemikiran Le Corbusier kemudian dikembangkan dan berorientasi pada pola pengembangan bersifat sentralis­ tik, sementara pemikiran Frank Lloyd Wright kemudian dikembangkan dan berorientasi pada pola pengembangan bersifat desentralistik. Pola sentralistik kemudian memun­ culkan gagasan tentang compact city sedangkan pola de­ sentralistik memunculkan gagasan tentang urban sprawl. Jika pola konsumsi makanan dan pengembangan diri akan menentukan masa depan manusia, maka pola kon­ sumsi lahan dan pengembangan lahan juga akan menen­ tukan masa depan kota. Titik temu antar keduanya adalah kota dikembangkan oleh manusia, merencanakan, mem­ bangun, mengelola, dan menempatinya, sehingga pola-po­ la pengembangan kota yang dikembangkan oleh manusia akan berdampak kembali kepada manusia. Pertumbuhan dan perkembangan kota senantiasa dipengaruhi dan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia yang mendiami dan mengelo­ lanya. Tumbuh dan berkembangnya kota tidak lepas dari proses yang kita kenal dengan istilah urbanisasi. Kemun­ culan dan pergerakannya terkait erat dengan moderenisasi dan globalisasi. Dalam proses tersebut kemudian dapat diidentifikasi bentuk perkembangan kota seperti urban sprawl maupun compact city. Pengenalan terhadap Urban sprawl dan compact city dapat mengantarkan kita pada per­ timbangan logis untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan serta pengembangan kota secara efektif dan lebih efisien. Mengenal Urban Sprawl & Compact City Muhammad Nauval Al – Ammary* Wacana sumber foto: istimewa
  25. 25. Edisi Khusus Tahun 2012 25 Mengenal Urban Sprawl Urban sprawl dikenal sebagai longstanding phenomenon. Hal ini dimulai dengan perluasan kota ke dalam area pede­ saan, dan berakselerasi sangat cepat sepanjang akhir sepa­ ruh abad ke duapuluh. Pada abad 21 bermula, kira-kira separuh orang Amerika tinggal di bagian pinggir kota, dan beberapa corak sprawl yang tampak adalah berupa adanya penggunaan lahan yang low density, ketergantungan berat pada kendaraan bermotor untuk transportasi, segregasi pada penggunaan lahan, dan hilangnya beberapa kesem­ patan untuk beberapa kelompok, terutama yang berada di kota-kota besar (Frumkin, 2001). Roy Beck, Leon Kolankiewicz dan Steven A. Cama­ rota (2003) mendefinisikan sprawl sebagai proses penye­ baran pengembangan lahan-lahan terbuka yang bergerak de­ngan cepat seiiring dengan meningkatnya pertumbuh­ an populasi. Sementara itu, Travisi dan Camagni (2005) mendefinisikan sprawl sebagai suatu penyebaran yang tidak terkontrol dari satu kota tertentu dan terus meluas ke daerah suburban-nya dan menjadikan lahan semi-rural terus berkembang luas melampaui batas terluar dari suatu wilayah perkotaan. Urban Sprawl juga dapat didefinisi­ kan sebagai suatu penyebaran pengembangan baru pada sejumlah kawasan yang terpisah, dan tersebar pada area- area lain yang masih merupakan lahan kosong (Lata, et al. 2001). Hal tersebut juga didefinisikan sebagai leapfrog development (Jothimani, 1977; Torrens and Albert, 2000 dalam Alabi M Oloyede., 2009). Sprawl juga digambarkan dengan pola-pola penggu­ naan lahan yang spesifik. Altshuler dan Gomez Ibanez (1993) seperti halnya Harvey dan Clark (1965) meng­ gambarkan sprawl sebagai suatu kelanjutan dari low density residential di batasan terluar dari suatu area metropolitan, sama seperti pengembangan permukiman low density di sepanjang jalan raya yang menuju ke luar kota dan juga sebagai leapfrogging development pada lahan yang belum terbangun, dan tampak seperti adanya ”penambalan” pada ruang-ruang kosong. Sprawl adalah suatu bentuk baru dari urbanisasi dengan sejumlah karakteristik yang berbeda-beda dibandingkan de­ ngan urbanisasi yang dikembangkan dengan smart growth. Enger dan Bradley (2004) dalam Kustiwan 2008 me­ nyampaikan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh ter­ hadap fenomena urban sprawl adalah sebagai berikut: Faktor gaya hidup, seperti peningkatan kesejahter­1. aan penduduk yang tercermin dari kepemilikan ru­ mah dan kendaraan bermotor; Faktor ekonomi, yaitu biaya pembangunan pada2. kawasan pertanian atau lahan bukan perkotaan yang lebih murah dibandingkan dengan kawasan dalam kota; dan Faktor perencanaan dan kebijakan, antara lain ko­3. ordinasi yang rendah antar pemerintah daerah yang berbatasan, dan adanya ‘subsidi’ yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam pembangunan jalan. Hal lain yang perlu diperhatikan juga adalah dampak urban sprawl terhadap kesehatan mencakup delapan hal utama yakni polusi udara, dampak pemanasan, pola ak­ tivitas fisik, kecelakaan kendaraan bermotor, dampak ter­ hadap pejalan kaki, kuantitas dan kualitas air, kesehatan mental, dan sosial kapital. Terdapat konsekuensi biaya ataupun manfaat pada itu semua yang harus ditanggung oleh masyarakat, yang perlu untuk mendapatkan perha­ tian khusus (Frumkin, 2001). Mengenal Compact City Compact City adalah suatu pendekatan dalam peren­ canaan kota yang didasarkan pada pengembangan secara intensif dalam kawasan perkotaan eksisting atau pada kota-kota dengan kepadatan yang relatif tinggi, dengan membatasi pertumbuhannya. Hal ini disampaikan oleh Cowan (2004) dalam tulisannya yang berjudul The Dic- tionary of Urbanism. Jika ditelusuri dalam perkembangan­ nya, pada awal tahun 1980-an compact city telah diterima di Belanda dan negara-negara Eropa lain sebagai konsep perencanaan tata ruang yang dianggap memberikan solusi terhadap sejumlah masalah perkotaan (Gert de Roo., 2004 dalam Kustiwan., 2008). Namun demikian terkait dengan pengertian bakunya, belum ada definisi tetap untuk Compact City. Hanya di­ jelaskan guna mencapai kota yang kompak, terdapat kegi­ atan yang disebut urban intensification, yang juga belum memiliki definisi tetap. Istilah urban intensification di­ gunakan untuk menggambarkan beberapa strategi yang membuat kota menjadi lebih padat dengan bangunan atau lebih padat penggunaan tanahnya. Pembangunan pada area yang telah terbangun mengurangi tekanan pemba­ ngunan pada wilayah pinggirannya dan mendayagunakan pembangunan di bagian tengah kotanya, terutama di tem­ pat-tempat yang masih kosong (vacant areas). Selain itu, Compact City juga punya gasasan pokok pada sektor trans­ portasi. Jelas bahwa Compact City mengurangi panjang perjalanan, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, dan mendukung penggunaan transportasi umum. Den­ gan demikian kemacetan lalu lintas dan pencemaran udara akan berkurang (Widyawati, 2003). Compact City juga dianggap sebagai suatu kompnen penting dari suatu keberlanjutan masa depan. Sebagai contoh, mengkompakkan kota adalah salah satu cara un­ tuk mengurangi jarak tempuh perjalanan, termasuk untuk mengurangi tingkat emisi dan efek gas rumah kaca, yang dapat mengendalikan pemanasan global. Dengan mengu­

×