EDISI 3 TAHUN 2010                                       Pertemuan Anggota BiroHari Habitat 2010‘Menuju Kota dan          ...
Selamat bertemu kembali pembaca kami yang setia. Sepan-Pelindung :                                                    jang...
Edisi 3                                                                                                           Tahun 20...
Wawancara Khusus Dr. Ir. Yusuf Yuniarto, MA.                                                                              ...
Edisi 3                                                                                       Tahun 2010                  ...
Laporan UtamaSumber foto: Humas Kemenpera                                                  Selamat Datang                 ...
Edisi 3                                                                                                          Tahun 201...
Laporan Utamalingkup penyelenggaraan ini dirinci         Selain itu, UU PKP juga menga-            tanggal 12 Februari 201...
Edisi 3                                                                                                          Tahun 201...
Laporan Utamapemerintah dan pemangku kepen-                                                   netapkan (i) kebijakan dan s...
Edisi 3                                                                                                           Tahun 20...
Laporan UtamaBagian Menimbang yang Tidak              hanya menjadi ‘         ’ pemerintah    Tugas yang terkait langsung ...
Edisi 3                                                                                                                   ...
Laporan Utamadibentuk baik oleh pemerintah mau-      perumahan dan kawasan permukim-        annya, melakukan pembangunan,p...
Edisi 3                                                                                                     Tahun 2010    ...
Wawancara KhususDr. Ir. Yusuf Yuniarto, MA. - Staf Ahli Menteri Negara Perumahan Rakyat bidang Otonomi Daerah selaku Ketua...
Edisi 3                                                                                                          Tahun 201...
Wawancara Khusustinggal di daerah yang berbahaya. Misalnya daerah dekatsutet, itu kita larang agar masyarakat tidak membua...
Edisi 3                                                                                                          Tahun 201...
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFOR...
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFOR...
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFOR...
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFOR...
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFOR...
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFOR...
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFOR...
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFOR...
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFOR...
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFOR...
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFOR...
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFOR...
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFOR...
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFOR...
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFOR...
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFOR...
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFOR...
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFOR...
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFOR...
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFOR...
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFOR...
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFOR...
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFOR...
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFOR...
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFOR...
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFOR...
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFOR...
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFOR...
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFOR...
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFOR...
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFOR...
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFOR...
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFOR...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFORUM' Edisi 3 Tahun 2010

3,228 views

Published on

Media komunikasi berupa majalah ini dikelola oleh Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Perumahan Rakyat, dimaksudkan sebagai wahana tukar menukar informasi diantara pemangku kepentingan dan masyarakat.

Published in: Real Estate
0 Comments
7 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,228
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
7
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFORUM' Edisi 3 Tahun 2010

  1. 1. EDISI 3 TAHUN 2010 Pertemuan Anggota BiroHari Habitat 2010‘Menuju Kota dan APMCHUD (Asia Pacific Ministerial ConferenceKehidupan Lebih Baik’ on Housing and Urban Development) Bali, 29-30 November 2010 Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman
  2. 2. Selamat bertemu kembali pembaca kami yang setia. Sepan-Pelindung : jang bulan September sampai pertengahan Desember 2010,Menteri Negara Perumahan Rakyat banyak peristiwa penting dan besar terkait dengan pemba- ngunan perumahan di Indonesia dan luar negeri. SemisalPenasehat Redaksi: puncak acara peringatan Hari Perumahan Nasional (Haper-Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat nas), yang walaupun sebenarnya Hapernas jatuh pada tang- gal 25 Agustus 2010 namun perayaan puncaknya baru padaPenanggungjawab: tanggal 22 September 2010. Hal paling penting dari puncakKepala Biro Perencanaan dan Anggaran perayaan tersebut adalah diluncurkannya logo baru Kemen-Kementerian Perumahan Rakyat terian Perumahan Rakyat. Semoga keberadaan logo baru ini akan menghadirkan semangat baru, ide baru, komitmenRedaksi : terbarukan tidak hanya bagi seluruh jajaran pegawai Kemen-Eko Suhendratma, S.Si., MA terian Perumahan Rakyat tetapi juga pemangku kepentinganUdi Indriyonoto lainnya. Pada saat bersamaan juga diumumkan pemenang penghargaan Adiupaya Puritama, yaitu penghargaan yangPenyunting dan Penyelaras Naskah : diberikan kepada pemerintah, swasta, dan perorangan yangJeffry, S Kom berjasa pada pembangunan perumahan di Indonesia. Mudah-Tri Pudji Astuti, M.Si. mudahan penghargaan ini berdampak pada percepatan pem- bangunan perumahan dan permukiman di Indonesia.Reporter : Di penghujung tahun ada satu lagi peristiwa yang cukup pen-Ristyan Mega Putra, S.Sos. anggota Biro APMCHUD (Desain dan Produksi : ) yang terdiri dari 7 negara yangAkbar Pandu Pratamalistya, S.Sos. diketuai oleh Menteri Negara Perumahan Rakyat, Suharso Monoarfa. Pertemuan ini menjadi penting dan bermaknaBagian Administrasi : khususnya bagi Indonesia, karena saat ini Indonesia menjadiFenty Meilisya SyafrilNurul Prihatin ketua. Semoga kesempatan ini bisa kita manfaatkan sebesar-Devi Ismiyanti besarnya. Walaupun telah berulangkali diperingati tetapi kami selaluBagian Distribusi : tidak bosan-bosannya berupaya mengingatkan bahwa padaRuby Marchelinus hari Senin minggu pertama bulan Oktober setiap tahun diper-Pustika Chandra Kasih, S.Sos. ingati Hari Habitat Dunia, yang tahun ini jatuh pada tanggalSri Rahmi Purnamasari, S.Sos. 4 Oktober. Habitat, secara sederhananya adalah rumah, ma- nusia dan lingkungan. Diperingati setiap tahun untuk meng-Alamat Redaksi Inforum: ingatkan kita semua bahwa banyak masalah yang dihadapiBagian Humas dan Protokol dan jawabannya tergantung dari sikap kita. Mulai dari permu-Kementerian Perumahan RakyatJln. Raden Patah I No. 1 Lantai 3 Wing 3 kiman kumuh, kekurangan air-sanitasi-listrik, polusi udara,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pemanasan global dan seterusnya. Tahun ini Hari Habitat ber-Telp/Fax : (021) 724687 tema atau diterjemahkan menjadi MenujuEmail : inforum@gmail.com Kota dan Kehidupan Lebih Baik. Diharapkan berangkat dariWebsite : www.kemenpera.go.id rumah yang layak, akan terbentuk kota dan kehidupan lebih -Redaksi menerima artikel, berita, karikatur yang terkait bi- masuk penghuninya. Keluarga sejahtera berawal dari rumahdang perumahan rakyat dari pembaca. Lampirkan gambar/ yang layak.foto dan identitas penulis ke alamat email redaksi. Naskah Semua hal tersebut tidak luput dari perhatian . Ha-ditulis maksimal 5 halaman A4, Arial 12. rapannya, dapat berperan sebagai salah satu sumberRedaksi juga menerima saran maupun tanggapan terkait informasi dan pengetahuan sehingga pada akhirnya menjadibidang perumahan rakyat ke email inforum@gmail.com bagian dari pengelolaan pengetahuan ( )atau saran dan pengaduan di www.kemenpera.go.id perumahan dan permukiman di Indonesia.Foto cover depan: Humas Kemenpera Selamat membaca. 2
  3. 3. Edisi 3 Tahun 2010Isu Hijau Hari Perumahan NasionalSaat ini, masalah pembangunan sering dikaitkan dengan Setiap tahun Hari Perumahan Nasional selalu diperingati.isu berkelanjutan atau hijau. Kita sudah sering melihat, Meski mengusung judul nasional, sepertinya gaung dariada beberapa majalah yang mengetengahkan arsitektur peringatan ini hanya ada di pusat saja. Masyarakat luas,atau perancangan hijau namun skalanya sangat mikro termasuk di daerah menjadi kurang mengerti makna danyaitu pada rumah atau bangunan individu. Sementara itu, tujuan dari adanya peringatan ini. Saya berharap per-terkait pembangunan perumahan dan permukiman, se- ingatan Hari Perumahan Nasional tidak menjadi sekedarpertinya isu hijau ini kurang diangkat, termasuk di majalah upacara seremonial belaka. Tetapi betul betul dipahami ini. maknanya terutama oleh pemerintah di daerah.Semoga ke depannya dapat mengetengahkan in- Angga – Surabayaformasi terkait pembangunan perumahan dan permu-kiman yang hijau dan ramah lingkungan.Tyas – Yogyakarta Berlangganan Sepertinya belum banyak majalah di Indonesia yang secara khusus membahas mengenai kebijakan pembangunan pe- - rumahan. Kebanyakan majalah yang terbit lebih fokus pada . Kehadiran mestinya dapat memberikan angin segar dan dapat menjadi media alternatif. Sayangnya, majalah Inforum ini agak sulit diperoleh. Ba- gaimana caranya berlangganan majalah Inforum?. Ketut Rudi – DenpasarTulisan Mahasiswa -Yth. Redaksi Inforum, -Saya adalah mahasiswa tingkat akhir di jurusan perenca-naan wilayah dan kota dan saat ini saya sedang menyusunskripsi yang mengangkat topik terkait evaluasi kebijakanpembangunan perumahan 1:3:6. Banyak rekan saya dikampus yang juga menulis skripsi dengan topik terkait Tambahan Halamanperumahan, sayangnya tulisan-tulisan tersebut jarang di-publikasikan secara luas. Yth. RedaksiApakah majalah Inforum memungkinkan untuk mener- Saya belum lama menjadi pembaca . Itu pun tidakbitkan tulisan-tulisan dari mahasiswa? Atau menge- sengaja membaca di salah satu ruang tunggu kementeriantengahkan abstraksi atau bahkan ringkasan hasil peneli- di Jakarta. Isinya cukup menarik tetapi sebaiknya juga me-tian, skripsi, tesis atau disertasi mahasiswa. muat tentang pembangunan perumahan skala masyarakat. Kalau memang memungkinkan sebaiknya ditambah sajaAnjar – Bandung jumlah halamannya. Rudy K. – Depok - - 3
  4. 4. Wawancara Khusus Dr. Ir. Yusuf Yuniarto, MA. Dari Redaksi 02 Semua Memiliki Visi yang Sama Surat Pembaca 03 Bagaimana Masyarakat Bisa Sejahtera Berbicara tentang Revisi Undang- Daftar Isi 04 Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman yang telah selesai dilaksanakan Laporan Utama 06 pada akhir Desember 2010 tentang sudah terpenuhi atau Wawancara Khusus 16 undang-undang baru ini. Inforum Wacana 20 berkesempatan berbincang dengan Dr. Ir. Yusuf Yuniarto, MA. Staf Ahli Menteri Negara Perumahan Liputan Utama 25 Rakyat bidang Otonomi Daerah16 Panja RUU Perkim Kemenpera. Liputan 32 Intermezzo 36 6 20 Pengelolaan Pengetahuan 37 Fakta 44 Praktek Unggulan 45 Galeri Foto 48Laporan UtamaSelamat Datang Undang- Agenda 49Undang Perumahan danKawasan Permukiman WacanaAkhir tahun 2010 mungkin membawa Menyambut Kelahiran UU PKP: 32angin segar bagi perkembangan Undang-Undang Perumahan dan Liputanperumahan di Indonesia. DPR Kawasan Permukimanmelakukan revisi terhadap UU No.4 Tahun 1992. UU Perumahan dan Secara umum muatan UU PKPKawasan Permukiman diharapkanmampu menjawab berbagai persoalan dibandingkan UU PP, tapi apakahyang kini ada di tengah-tengah amanat yang terdapat dalam UU PKPmasyarakat. yang ada?Hari Habitat 2010 - Menuju Kota dan Kehidupan Lebih Baik 25 Tahun 2010 ini Hari HabitatLiputan Utama memfokuskan temanya untuk Menpera Ajak BUMN untuk Sukseskan membuat kota menjadi tempat Program Perumahan Rakyat Badan Usaha Milik Negara BUMN baik. Di Indonesia Hari Habitat diharapkan dapat ikut serta dalam menyukseskan program perumahan rakyat baik melalui program Fasilitas tapi bermakna. Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) maupun melalui program Cor- porate Social Responsibility (CSR)-nya.4
  5. 5. Edisi 3 Tahun 2010 Intermezzo 36 Tips Renovasi Rumah dengan Hemat 37 Info Buku Kilas Balik Perumahan Rakyat 1900 - 200039 Info Regulasi 45 Praktek UnggulanPeraturan Presiden No. 54 Tahun SOLO2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Memberdayakan Sektor Informal, Mengelola Pedagang Kaki Lima 42 Info Situswww.kemenpera.go.id 49 Agenda Hari Habitat Dunia: Meningkatkan Kepedu- lian Bersama untuk Masa Depan Habitat World Habitat Day 5
  6. 6. Laporan UtamaSumber foto: Humas Kemenpera Selamat Datang Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman A khirnya pemangku DPR RI tersebut di Gedung Nusan- perti Indonesia. kepentingan atau seti- tara II DPR, mengatakan perumahan Pertama, perumahan dan kawasan daknya pemerintah dan kawasan permukiman merupa- kini dapat bernafas kan penegasan politik hukum nasio- satu kesatuan sistem yang terdiri atas lega. Undang-Undang nal di bidang perumahan dan ka- pembinaan, penyelenggaraan peru- tentang Perumahan dan Kawasan wasan permukiman. mahan, penyelenggaraan kawasan Permukiman (UU PKP) akhirnya Lebih lanjut, Menpera menambah- permukiman, pemeliharaan dan per- disahkan oleh DPR dalam Rapat kan, pemerintah dalam hal ini mem- baikan, peningkatan kualitas terhadap Paripurna DPR RI pada tanggal 17 berikan apresiasi yang setinggi-ting- perumahan kumuh dan permukiman Desember 2010. ginya kepada DPR RI yang telah kumuh, penyediaan tanah, penda- Menteri Negara Perumahan Rakyat mengambil inisatif dan menyelesai- naan dan pembiayaan, dan peran (Menpera), Suharso Monoarfa, pada kan RUU tentang Perumahan dan serta masyarakat. kesempatan saat menyampaikan Kawasan Permukiman ini. Penyelenggaraan perumahan meru- Pendapat Akhir Presiden terhadap Dalam UU ini, ungkap Menpera, pakan tanggung jawab negara, dan RancanganUndang-Undang (RUU) setidaknya ada beberapa hal penting pembinaannya dilaksanakan oleh tentang Perumahan dan Kawasan yang diharapkan dapat mendorong pemerintah dan pemerintah daerah, Permukiman dalam Rapat Paripurna peningkatan program di sektor pro- katanya. 6
  7. 7. Edisi 3 Tahun 2010Kedua, adanya pembagian tugas dan kondisi yang melatar belakangi kela- garaan PKP, disertai perlunya peme-wewenang pemerintah dalam melak- hirannya. Pada saat undang-undang rintah lebih berperan dalam menye-sanakan pembinaan penyelenggaraan perkim (lama) diundangkan, era oto- diakan dan memberikan kemudahanperumahan dan kawasan permukim- nomi daerah belum dimulai sehingga dan bantuan bagi masyarakat. Bahkanan sepenuhnya mengacu kepada oto- perumahan belum merupakan urus- juga mencantumkan pengakuan ter-nomi daerah dan kemandirian daerah an wajib pemerintah daerah. UUD jadinya kondisi masyarakat yang sulitserta pembagian dan pemisahan tahun 1945 juga belum diamande- memperoleh rumah yang layak danfungsi regulator dan operator. men. Selain itu, kondisi perumahan terjangkau sebagai akibat kurangnya dan termasuk juga perkotaan belum perhatian kepada kepentingan MBR.Ketiga, pemenuhan kebutuhan ru- serumit saat ini.mah sebagai kebutuhan dasar manu- Melengkapi banyaknya materi baru,sia Indonesia dilaksanakan melalui Pembangunan perumahan yang te- beberapa istilah baru terkait jugapenyelenggaraan perumahan yang lah menjadi urusan wajib pemerin- diperkenalkan, yang tidak terdapatmelibatkan pemerintah, pemerintah tah daerah sebagaimana tercantum dalam undang undang lama sepertidaerah dan/atau badan hukum serta dalam PP Nomor 38 Tahun 2007 perumahan dan kawasan permukim-peran serta masyarakat. tentang Pembagian Urusan Peme- an, hirarki penanganan (rumah, pe- rintahan antara Pemerintah, Peme- rumahan, kawasan permukiman,UU ini diorientasikan dalam rangka rintahan Daerah Provinsi, dan Pe- lingkungan hunian, permukiman),menjamin kepastian bermukim yang merintah Daerah Kabupaten/Kota, penyelenggaraan perumahan dan ka-menjamin hak setiap warga negara kemudian menjadikan materi tentang wasan permukiman, kategori rumahuntuk menempati, menikmati, dan tugas dan wewenang dibahas secara (rumah komersial, swadaya, umum,atau memiliki rumah yang layak da- rinci untuk masing-masing tingkatan khusus, negara), permukiman ku-lam lingkungan yang sehat, aman, se- pemerintahan mulai dari Pemerintah, muh, perumahan kumuh, pendana-rasi dan teratur, tandasnya. pemerintah propinsi dan pemerintah an, pembiayaan, penyelenggara (seti-Undang-Undang tentang Perumahan kabupaten/kota. Materi tugas dan ap orang, badan hukum, pemerintahdan Kawasan Permukiman ini secara wewenang tercantum dalam satu bab pusat, pemerintah daerah, menteri),keseluruhan mencerminkan adanya khusus dan 7 pasal. dan MBR.keberpihakan yang kuat sekaligus Tidak sebagaimana lazimnya pada Hal yang baru dan paling mendasarmemberikan kepastian bermukim bagian Menimbang yang bersifat adalah ditetapkannya lingkup peng-terhadap masyarakat berpenghasilan normatif, pada UU PKP selain hal aturan penyelenggaraan PKP. Pene-rendah, ujar Menpera. normatif juga mencantumkan pe- tapan lingkup pengaturan ini bahkanUntuk memastikan ketersediaan ru- negasan tentang rumah sebagai ke- secara rinci dalam 11 bab dan 142mah bagi MBR, imbuh Menpera, butuhan dasar dan berperan strategis pasal, sehingga dapat dikatakan isidirinya juga berharap badan hukum dalam pembentukan watak bangsa. undang undang ini adalah tentangyang melakukan pembangunan peru- Selain itu, dicantumkan juga negara penyelenggaraan perumahan dan ka-mahan wajib mewujudkan peruma- bertanggungjawab dalam penyeleng- wasan permukiman. Penjelasan lebihhan dengan hunian berimbang. mendalam tentang materi undangMateri Baru dalam UU Perumah- undang pada bagian lain edisi ini.an dan Kawasan Permukian Hal paling utama yang terlihat berbe-Undang Undang PKP terdiri dari 18 da, bahwa UU PKP secara jelas men-bab dan 167 pasal, yang menunjuk- cantumkan ruang lingkup penyeleng-kan cukup banyaknya materi yang di- garaan perumahan yaitu pembinaan,cakup. Berbeda dengan Undang Un- tugas dan wewenang, penyeleng-dang Nomor 4 Tahun 1992 tentang garaan perumahan dan kawasan per-Perumahan dan Permukiman yang mukiman itu sendiri, pemeliharaanrelatif lebih ringkas, hanya terdiri dari dan perbaikan, pencegahan dan10 bab dan 42 pasal. peningkatan kualitas terhadap peru- mahan kumuh dan permukiman ku-Perbedaan utama dari UU Perumah- muh, penyediaan tanah, pendanaanan dan Kawasan Permukiman (UU dan pembiayaan, hak dan kewajiban,PKP) dengan pendahulunya adalah serta peran masyarakat. Keseluruhan 7
  8. 8. Laporan Utamalingkup penyelenggaraan ini dirinci Selain itu, UU PKP juga menga- tanggal 12 Februari 2010. Komisidalam bab tersendiri. manatkan penyusunan undang-un- V DPR-RI juga melakukan kegiatan dang rumah susun dan undang-un- diskusi dengan Sekretaris Kemente-Hal baru lainnya yang terlihat sig- dang tabungan perumahan. rian Perumahan Rakyat, civitas aka- demika dari fakultas hukum, jurusandengan era otonomi daerah, peran Walaupun banyak yang menyoroti teknik sipil, jurusan teknik lingkung-Pemerintah, pemerintah propinsi bahwa penulisan UU PKP masih an, fakultas teknik arsitektur Institutdan pemerintah kabupaten/kota kurang tertata, tetapi masih jauh le- Teknologi Bandung dan Universitasdiatur secara jelas; (ii) mencantum- bih baik dibanding UU Perkim. Da- Padjajaran, Dirjen Cipta Karya Ke-kan peraturan pelaksanaan tidak lam UU PKP, pengkategorian bab menterian Pekerjaan Umum, Ketuahanya dalam bentuk peraturan pe- dan pasal sudah lebih baik Umum DPP REI, Direktur Utamamerintah dan keputusan menteri Pelibatan Pemangku Bank Tabungan Negara, Ketuatetapi bahkan peraturan daerah; (iii) Kepentingan Umum APERSI, Ketua Umum IAP,walaupun masalah kekumuhan da- Kritik yang juga banyak didengung- dan Ketua Umum MP3I; (iii) Diskusilam UU Perkim telah tercantum, kan adalah kurangnya keterlibatan Kelompok Terfokus yang diseleng-namun UU PKP lebih maju karena pemangku kepentingan dalam proses garakan Kemenpera dengan meng-juga memasukkan ide pencegahan penyusunan. Kritik ini tidak sepenuh- undang para pakar pada tanggal 22kekumuhan; (iv) pemisahan penda- nya benar dengan mempertimbang- Februari 2010. Kegiatan tersebutnaan dan pembiayaan. Pengenalan kan telah diselenggarakannya kegi- dihadiri oleh perguruan tinggi, pe-materi sistem pembiayaan terkait atan jaring pendapat ( ). mangku kepentingan perumahan dandengan telah diluncurkannya Fasili- Walaupun mungkin belum sebanyak instansi pemerintah. Dari perguruantas Likuditas Pembiayaan Perumahan yang diinginkan tetapi paling tidak tinggi dihadiri oleh wakil Universitas(FLPP); (v) pengaturan penghunian tercatat 3 (tiga) kali jaring pendapat Andalas, UGM, ITB. Pemangku ke-oleh orang asing telah terakomodasi, yaitu (i) Jaring Pendapat Komisi V pentingan perumahan diwakili olehwalaupun termasuk salah satu pasal DPR RI yang berlangsung di Medan BTN, Perum Perumnas, DPP REI,yang cukup kontroversial; (vi) terkait dan Makassar pada tanggal 7 dan 9 DPP APERSI, MP3I, Ikatan Arsitekdengan peran serta masyarakat, ter- Februari 2010. Dewan Perwakilan Indonesia, dan Ikatan Ahli Peren-lihat lebih maju dengan menjelaskan Rakyat Republik Indonesia mengi- cana. Pihak Pemerintah terdiri darisecara rinci bentuk peran serta terse- rimkan 2 (dua) tim yang terdiri dari Kementerian Perumahan Rakyat, Ba-but. Termasuk adanya keleluasaan 14 orang anggota untuk melakukan dan Pertanahan Nasional, Kemente-membentuk forum pengembangan Jaring Pendapat ke Provinsi Sumatera rian Dalam Negeri, dan Kementerianperumahan dan kawasan permukim- Utara dan Provinsi Sulawesi Selatan. Pekerjaan Umum.an, yang fungsi dan unsurnya diaturkhusus dalam 2 ayat tersendiri; (vii) Jaring pendapat ini ditujukan untuk Selain itu, tidak terhitung kegiatanpenerapan larangan yang bersifat me- menyerap aspirasi atas RUU tersebut diskusi berskala lebih kecil sepertinyeluruh yang mencakup masyarakat, dari seluruh pemangku kepentingan misalnya yang diselenggarakan olehpejabat pemerintah, dan pelaku lain- terkait di Provinsi tersebut; (ii) Dis- Forum Wartawan Perumahan Rakyatnya; (viii) sanksi yang lebih rinci, ter- kusi Kelompok Terfokus Interdep (Forwapera), seperti misalnya Dis-masuk sanksi administratif. dengan Komisi V DPR RI pada kusi “Penguatan Lembaga Peruma- han untuk Penyediaan Perumahan Bagi MBR: Kajian RUU Perumahan dan Permukiman” di Jakarta, pada Desember 2010, dan diskusi “Mem- bedah RUU Perkim dalam Menjawab Tantangan Pembangunan Perumah- an ke Depan” pada Oktober 2010. Tidak Ada Gading yang Tak Retak Terlepas dari kelengkapan materi yang tercakup dalam UU PKP, masih terdapat kritik yang ditujukan pada 8
  9. 9. Edisi 3 Tahun 2010 Sumber foto: Humas Kemenperakeberadaan undang-undang ini. Kri- Padahal, mayoritas kebutuhan peru- masyarakat yang menolak relokasitik paling tajam terutama menyang- mahan di Indonesia dipenuhi sendiri atau penggusuran. Padahal relokasikut prosesnya yang dianggap kurang oleh masyarakat. Walaupun jika di- dilakukan berdasar alasan yang jelas,melibatkan pemangku kepentingan. simak, dalam UU PKP Pasal 15 ayat demi kepentingan umum, yang telahWalaupun sebenarnya kegiatan jaring p dinyatakan bahwa pemerintah ka- di atur dalam undang undang. Se-pendapat telah dilaksanakan pada be- bupaten/kota dalam melaksanakan hingga sanksi tersebut harusnya dili-berapa kesempatan. pembinaan mempunyai tugas salah hat sebagai upaya penegakan hukumMenyangkut isinya, kritikan utama satunya memberikan pendamping- tanpa pandang bulu.adalah kesulitan memahami materi an bagi orang perseorangan yang Sepertinya justru masalah utama da-dalam waktu singkat terutama karena melakukan pembangunan rumah lam penyusunan undang undang iniketerkaitan antarbab dan antarpasal swadaya adalah tidak terjalin komunikasi yangkurang terlihat. Disarankan agar Dilain pihak, para pengembang me- memadai diantara pemangku kepen-dibuatkan semacam pemetaan dalam nyatakan banyak ancaman baik pi- tingan sehingga banyak kritik yangbentuk bagan berdasarkan kategori dana maupun denda bagi pengem- disampaikan pada dasarnya telahmateri sehingga keterkaitan antarbab bang jika melanggar ketentuan yang terakomodasi atau sebagian terako-antarpasal dapat terlihat jelas. berlaku. Mestinya yang diberi sanksi modasi.Terkait dengan kepedulian pada adalah penghambat, bukan semata- Kembali lagi bahwa tidak satu apapunMBR, dikatakan bahwa undang-un- mata para pengembang. Kritik ini yang sempurna di dunia ini. Demiki-dang ini masih kurang memberi per- juga kurang jelas mengacu kepada an pula halnya dengan Undang-Un-hatian. Walaupun sebenarnya kalau siapa. Walaupun demikian, dalam dang PKP. Jika terdapat kekurangan,dicermati bahkan pasal-pasal yang pasal yang mengatur sanksi, semua hal tersebut dapat disempurnakanmenyangkut MBR terkesan banyak pemangku kepentingan baik pejabat, melalui jalur yang disediakan untuksekali. Bahkan pada semua bab terda- perorangan, maupun badan hukum itu. Apakah melalui kepat pasal yang terkait tentang MBR. yang melanggar larangan yang ter- Mahkamah Konstitusi, atau penyem- cantum dalam undang undang akanBagi kelompok pelaku pembangun- purnaan melalui Peraturan Pemerin- dikenai sanksi baik administratifan perumahan swadaya, substansi tah atau peraturan pelaksanaan lain- maupun pidana.undang-undang dinilai cenderung nya yang akan segera disusun.berpihak kepada pengembang kare- Ada pula yang menyatakan substansi Pekerjaan Rumahna UU tersebut gagal mengatur se- UU berpotensi menimbulkan krimi-cara jelas tentang perlindungan dan nalisasi terhadap masyarakat. Ini Terselesaikannya undang-undang inipemberdayaan perumahan swadaya. antara lain terkait adanya sanksi bagi bukan akhir dari pekerjaan buat 9
  10. 10. Laporan Utamapemerintah dan pemangku kepen- netapkan (i) kebijakan dan strategitingan lainnya tetapi bahkan masih nasional; (ii) kebijakan nasional ten-menunggu banyak pekerjaan rumah. Kewajiban lainnya tang pendayagunaan dan peman-Dalam undang-undang diamanatkan terkait peran faatan hasil rekayasa teknologi; (iii)dilakukannya penyusunan peraturan kebijakan nasional tentang penye-perundang-undangan, yang meliputi masyarakat adalah diaan kasiba dan lisiba. Pemerintah(i) 2 (dua) undang-undang yaitu un- membentuk forum propinsi menindaklanjuti dengandang undang tentang rumah susun pengembangan PKP menyusun kebijakan dan strategi didan undang undang tabungan peru- tingkat propinsi. Kemudian peme-mahan; (ii) 5 (lima) peraturan peme- di setiap tingkatan rintah kabupaten/kota menyusunrintah; (iii) 5 (lima) peraturan daerah; pemerintahan. dan melaksanakannya. Khusus didan (iv) 3 (tiga) peraturan menteri. propinsi dan kabupaten/kota, pe-Terkecuali penyusunan undang-un- merintah setempat sesuai dengandang, jangka waktu yang diberikan narnya perencanaan PKP telah tera- tingkatannya ditugaskan menyusunundang undang untuk memenuhi komodasi dalam RPJP dan RPJM, rencana pembangunan dan pengem-pekerjaan rumah tersebut hanya se- termasuk rencana tahunan. Namun bangan perumahan dan kawasantahun sejak undang undang ini ber- yang perlu mendapat perhatian ada- permukiman pada lintas kabupaten/laku. Jadi bisa dibayangkan betapa lah sejauhmana perencanaan PKP di kota dan kabupaten/kota yang men-sibuknya pemerintah nantinya. tingkat propinsi dan kabupaten/kota jadi pengganti Rencana Pembangun- telah terakomodasi dalam RPJP dan an dan Pengembangan PerumahanSelain pekerjaan rumah tersebut di RPJM daerah. Atau bahkan mungkin dan Permukiman di Daerah (RP4D).atas, terdapat beberapa pekerjaan perencanaannya PKP nya sendiri be-rumah yang tidak ditetapkan jangka Kewajiban lainnya terkait peran lum tersedia. Ini yang akan menjadiwaktunya tetapi tentunya juga sebaik- masyarakat adalah membentuk fo- pekerjaan rumah besar dengan mem-nya diselesaikan dalam waktu dekat. rum pengembangan PKP di setiap pertimbangkan terdapat lebih dariBerdasar pasal 7 dikatakan perenca- tingkatan pemerintahan. Pada saat 500 propinsi dan kabupaten/kota.naan perumahan dan kawasan per- ini di tingkat nasional sedang dalammukiman termuat dan ditetapkan Beberapa tugas Pemerintah lainnya proses pembentukan Kelompokdalam RPJP, RPJM, dan rencana ta- menyangkut pembinaan di bidang Kerja Perumahan yang dapat men-hunan. Pada tingkat nasional, sebe- PKP adalah merumuskan dan me- jadi embrio forum tersebut. Dalam rangka menjaga kualitas pe- nyelenggaraan pembangunan PKP, pemerintah juga ditugaskan untuk - pada perorangan atau badan penye- lenggara pembangunan PKP. Terakhir tentunya merupakan kegi- atan yang tak terpisahkan dari ke- beradaan UU PKP adalah sosialisasi Undang-Undang PKP kepada selu- ruh pemangku kepentingan baik di tingkat nasional, provinsi, dan kabu- paten/kota, baik pemerintah mau- pun non pemerintah. Masih panjang perjalanan sebelum kemudian UU PKP benar-benar terlaksana di lapangan. Apapun itu, semuanya dimulai dari langkah kecil. Dimulai saat ini agar tidak kehilangan momentum (OM). 10
  11. 11. Edisi 3 Tahun 2010 Membedah Undang Undang Perumahan dan Kawasan PermukimanU ndang Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari 18 bab dan 167pasal, namun tulisan berikut ini tidakakan menyajikan secara keseluruhan perikehidupan dan penghidupan; (iv) adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukim- an; (v) adalah bagian diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus; (xii) adalah rumah yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaanisi undang undang tetapi hanya isu dari lingkungan hunian yang terdiri keluarga serta penunjang pelaksana-yang dianggap penting saja. atas lebih dari satu satuan perumah- an tugas pejabat dan/atau pegawai an yang mempunyai prasarana, sa- negeri; (xiii) adalah rana, utilitas umum, serta mempu- permukiman yang tidak layak huniDalam UU PKP banyak diperkenal- nyai penunjang kegiatan fungsi lain karena ketidakteraturan bangunan,kan istilah baru, diantaranya adalah (i) di kawasan perkotaan atau kawasan tingkat kepadatan bangunan yang ada- perdesaan; (vi) - tinggi, dan kualitas bangunan sertalah satu kesatuan sistem yang terdiri adalah sarana dan prasarana yang tidak me-atas pembinaan, penyelenggaraan pe- kegiatan perencanaan, pembangunan, menuhi syarat; (xiv)rumahan, penyelenggaraan kawasan pemanfaatan, dan pengendalian, ter- adalah perumahan yang mengalamipermukiman, pemeliharaan dan per- masuk di dalamnya pengembangan penurunan kualitas fungsi sebagaibaikan, pencegahan dan peningkatan kelembagaan, pendanaan dan sistem tempat hunian; (xv) adalahkualitas terhadap perumahan kumuh pembiayaan, serta peran masyarakat penyediaan sumber daya keuangandan permukiman kumuh, penyediaan yang terkoordinasi dan terpadu; (vii) yang berasal dari anggaran penda-tanah, pendanaan dan sistem pembi- adalah bangunan gedung yang patan dan belanja negara, anggaranayaan, serta peran masyarakat; (ii) - berfungsi sebagai tempat tinggal yang pendapatan dan belanja daerah, dan/ adalah kumpulan rumah se- layak huni, sarana pembinaan kelu- atau sumber dana lain yang dibelan-bagai bagian dari permukiman, baik arga, cerminan harkat dan martabat jakan untuk penyelenggaraan peru-perkotaan maupun perdesaan, yang penghuninya, serta aset bagi pemi- mahan dan kawasan permukimandilengkapi dengan prasarana, sarana, liknya; (viii) adalah sesuai dengan ketentuan peraturandan utilitas umum sebagai hasil upaya rumah yang diselenggarakan dengan perundang-undangan; (xvi) -pemenuhan rumah yang layak huni; tujuan mendapatkan keuntungan; adalah setiap penerimaan yang(iii) adalah bagian (ix) adalah rumah yang perlu dibayar kembali dan/atau seti-dari lingkungan hidup di luar ka- dibangun atas prakarsa dan upaya ap pengeluaran yang akan diterimawasan lindung, baik berupa kawasan masyarakat; (x) adalah kembali untuk kepentingan penye-perkotaan maupun perdesaan, yang rumah yang diselenggarakan untuk lenggaraan perumahan dan kawasanberfungsi sebagai lingkungan tempat memenuhi kebutuhan rumah bagi permukiman baik yang berasal daritinggal atau lingkungan hunian dan masyarakat berpenghasilan rendah; dana masyarakat, tabungan perumah-tempat kegiatan yang mendukung (xi) adalah rumah yang an, maupun sumber dana lainnya. 11
  12. 12. Laporan UtamaBagian Menimbang yang Tidak hanya menjadi ‘ ’ pemerintah Tugas yang terkait langsung denganNormatif terlihat jelas dalam bagian asas dan terwujudnya perumahan MBR ada-Kemajuan lain yang terlihat jelas ada- tujuan. Sebagaimana tercantum pada lah mengalokasikan dana dan/ataulah adanya keberanian pihak peme- salah satu tujuannya yaitu “member- biaya pembangunan dan memfasili-rintah untuk mencantumkan dalam dayakan para pemangku kepentingan tasi penyediaan PKP. Secara umumbagian menimbang beberapa hal bidang pembangunan perumahan tugas pemerintah provinsi sama de-prinsip yaitu (i) setiap orang berhak dan kawasan permukiman”. Semen- ngan pemerintah. Perbedaannya ha-hidup sejahtera lahir dan batin, ber- tara salah satu asasnya adalah kemi- nya pemerintah provinsi ditugaskantempat tinggal dan mendapatkan traan. Hal ini akan semakin jelas menyusun rencana pembangunanlingkungan hidup yang baik dan se- dalam bab terkait penyelenggaraan dan pengembangan perumahanhat, yang merupakan kebutuhan perumahan dan kawasan permu- dan kawasan permukiman tingkatdasar manusia; (ii) hunian yang layak kiman (Bab III sampai Bab XII), provinsi. Rencana ini dikenal sebagaiberperan dalam pembentukan watak khususnya pada Bab XI tentang Hak Rencana Pembangunan dan Pengem-serta kepribadian bangsa; (iii) negara dan Kewajiban dan Bab XII tentang bangan Perumahan dan Permukimanbertanggungjawab menyelenggara- Peran Masyarakat. Terkait hak dan di Daerah (RP4D). Tugas pemerintahkan perumahan dan kawasan permu- kewajiban digunakan frasa ‘setiap kabupaten/kota sedikit berbeda, le-kiman sehingga tercapai kondisi pada orang’ berhak dan berkewajiban dan bih bersifat operasional, seperti mem-item (i); (iv) pemerintah perlu lebih seterusnya. Sementara terkait peran berikan pendampingan bagi orangberperan dalam menyediakan dan masyarakat dikatakan bahwa penye- perseorangan yang melakukan pem-memberikan kemudahan dan ban- lenggaraan perumahan dan kawasan bangunan rumah swadaya dan me-tuan; (v) pertumbuhan dan pemba- perrmukiman dilakukan oleh peme- netapkan lokasi Kasiba dan Lisiba.ngunan wilayah kurang memperhati- rintah dan pemerintah daerah dengan Wewenang yang diberikan kepada pe-kan keseimbangan bagi kepentingan melibatkan peran masyarakat berupa merintah diantaranya adalah menyu-MBR sehingga masyarakat sulit memberi masukan dalam tahapan sun dan menetapkan norma, stan-memperoleh rumah yang layak dan penyusunan rencana, pelaksanaan dar, pedoman dan kriteria (NSPK),terjangkau. Keseluruhan hal yang ter- pembangunan, pemanfaatan, peme- menyusun dan menyediakan basiscantum dalam bagian menimbang te- liharaan dan perbaikan, dan pengen- data, menyusun dan menyempurna-lah menunjukkan bahwa roh undang- dalian. Bahkan lebih jauh lagi keter- kan peraturan peundang-undangan,undang ini sudah sejalan dengan libatan masyarakat diwadahi melalui memberdayakan pemangku kepen-UUD Negara Republik Indonesia forum pengembangan perumahan tingan, melakukan koordinasi, mem-1945 hasil amandemen, dan Undang dan kawasan permukiman yang ang- fasilitasi kemitraan, melakukan evalu-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ten- gotanya baik dari pemerintah mau- asi, memfasilitasi peningkatan kualitastang Hak Asasi Manusia, yang me- pun pemangku kepentingan lainnya. perumahan dan permukiman kumuh.negaskan rumah sebagai kebutuhan Penegasan Fungsi dan Wewe- Secara umum wewenang pemerintahdasar bahkan bagian dari hak asasi nang propinsi dan pemerintah kabupaten/manusia. Termasuk juga, pengakuan kota tidak berbeda kecuali bahwa pe-bahwa rumah tidak hanya terkait as- UU PKP secara tegas membedakan merintah provinsi dan pemerintah tugas dan wewenang dari setiap ting- kabupaten/kota mengoordinasikanan watak bangsa. Hal yang paling katan pemerintahan. Hal ini sesuai pencadangan atau penyediaan tanahmendasar adalah adanya pengakuan dengan nuansa era otonomi. Dian- pada daerahnya masing-masing. Se-bahwa negara bertanggungjawab dan tara beragamnya tugas pemerintah, cara khusus, pemerintah kabupaten/pemerintah perlu lebih berperan da- tugas merumuskan, menetapkan dan kota menyediakan prasarana danlam penyelenggaran perumahan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan dan sarana bagi MBR, dan menetapkankawasan permukiman. Tentunya pe- strategi nasional menjadi yang paling lokasi perumahn dan permukimannyebutan secara implisit ‘kelalaian’ krusial. Tugas lainnya yang relatif kumuhpemerintah sehingga masyarakat ke- Masyarakat Berpendapatan Ren-sulitan memperoleh rumah yang layak keahlian kepada orang atau badan dah (MBR) Tidak Terabaikandan terjangkau patut diapresiasi. hukum. Terkait peningkatan kuali- Sebagaimana sering didengungkanPKP Bukan Hanya Tanggung tas SDM dan penyelenggaraan PKP, bahwa masih sekitar 8 juta rumahJawab Pemerintah pemerintah bertugas menyelenggara- tangga di Indonesia yang belum me-Ide bahwa penyelenggaran perumah- kan pendidikan dan pelatihan serta nempati rumah layak huni (2010).an dan kawasan permukiman bukan penelitian dan pengembangan PKP. Walaupun tidak tersedia data yang 12
  13. 13. Edisi 3 Tahun 2010valid, tetapi sewajarnya jika kemu- Anatomi bukan hanya sekedar penanganandian sebagian terbesar dari jumlah Undang Undang Perumahan perumahan dan permukiman ku- dan Kawasan Permukimantersebut adalah MBR. Hal ini disa- muh tetapi juga termasuk pencegah-dari sepenuhnya oleh penyusun un- Undang undang ini terdiri dari annya.dang-undang ini, sehingga terlihat 18 bab dan 167 pasal. Turut ditetapkan juga kriteria keku-jelas keberpihakan terhadap MBR. Bab I Ketentuan Umum muhan yaitu (i) ketidakteraturan danIni juga sekaligus menjawab kritik- Bab II Azas, Tujuan dan Lingkup Pengaturan kepadatan bangunan yang tinggi; (ii)an dan kekhawatiran dari banyak Bab III Pembinaan Bab IV Tugas dan Wewenang ketidaklengkapan prasarana, sarana,orang. Bab V Penyelenggaraan Perumahan dan utilitas umum; (iii) penurunan Bab VI Penyelenggaraan Kawasan PermukimanDimulai dengan penegasan ten- Bab VII Pemeliharaan dan Perbaikan kualitas rumah, perumahan, dantang tugas pemerintah, pemerintah Bab VIII Pencegahan dan Peningkatan Kualitas permukiman, serta prasarana, saranapropinsi, pemerintah kabupaten/ terhadap Perumahan kumuh dan dan utilitas umum; dan (iv) pem-kota untuk mengalokasikan dana Permukiman Kumuh bangunan rumah, perumahan, dan Bab IX Penyediaan Tanahdan/atau biaya pembangunan untuk Bab X Pendanaan dan Sistem Pembiayaan permukiman yang tidak sesuai de-mendukung terwujudnya perumahan Bab XI Hak dan Kewajiban ngan rencana tata ruang wilayah.bagi MBR; memfasilitasi penyediaan Bab XII Peran Masyarakat Bab XIII Larangan Terkait pencegahan kekumuhan, di-perumahan dan permukiman bagi Bab XIV Penyelesaian Sengketa laksanakan melalui pengawasan danmasyarakat, terutama bagi MBR. pengendalian dan pemberdayaanSementara pemerintah kabupaten/ Bab XVI Ketentuan Pidana masyarakat. Hal yang menarik ada- Bab XVII Ketentuan Peralihankota memperoleh wewenang untuk Bab XVIII Ketentuan Penutup lah dilibatkannya masyarakat dalammencadangkan/menyediakan tanah pencegahan kekumuhan melaluiuntuk pembangunan perumahan upaya pemberdayaan berupa pen-bagi MBR yang kemudian dikoordi- Terkait pembiayaan, badan hukum dampingan dan pelayanan informasi.nasikan oleh pemerintah propinsi. yang ditugasi wajib menjamin ke- Bentuk pendampingan berupa pem-Perijinan pun termasuk yang dimu- tersediaan dana murah jangka pan- bimbingan, penyuluhan, dan bantuandahkan, sehingga ketika kemudian jang, kemudahan dalam mendapat- teknis untuk mewujudkan kesadaranada badan hukum yang mengajukan kan akses kredit, dan keterjangkauan masyarakat dalam mencegah tumbuhperijinan bagi pembangunan peru- dalam membangun, memperbaiki, berkembangnya perumahan kumuhmahan MBR, menjadi kewajiban bagi dan memiliki rumah. Pemerintah dan dan permukiman kumuh. Sementarapemerintah daerah memberi kemu- pemerintah daerah sendiri memberi- pelayanan informasi dalam bentukdahan. kan kemudahan dan/atau bantuan pemberitaan hal-hal terkait upaya pembiayaan untuk pembangunan pencegahan perumahan kumuh danDalam pasal 54 ayat (1) secara tegas dan perolehan rumah umum dan ru- permukiman kumuh, meliputi ren-dinyatakan bahwa pemerintah wajib mah swadaya bagi MBR. cana tata ruang, perizinan, standarmemenuhi kebutuhan rumah bagi Kekumuhan Mendapat Perhatian perumahan dan permukiman.MBR. Walaupun ini tidak berartipemerintah membangunkan lang- Sebagaimana disadari oleh semua Terkait dengan kegiatan peremajaansung tetapi pemerintah dapat mem- pihak bahwa masalah kekumuhan dan permukiman kembali, masyarakatberi kemudahan dan/atau bantuan merupakan salah satu tantangan terdampak diberi tempat penam-pembangunan dan perolehan rumah yang perlu dihadapi oleh pemerin- pungan sementara, dan keseluruhanbagi MBR berupa subsidi perolehan tah. Sampai saat ini tercatat luasan prosesnya melibatkan masyarakat.rumah, stimulan rumah swadaya, in- permukiman kumuh telah mencapai Pengenalan Sistem Pembiayaansentif perpajakan, perijinan, asuransi 57.000 ha. Hal ini disadari betul olehdan penjaminan, penyediaan tanah, para pihak penyusun undang-undang Beberapa hal penting yang tercantum ini. Dimulai dengan penetapan pihak terkait pendanaan dan pembiayaansarana dan utilitas. Secara khusus juga yang bertanggungjawab terhadap hal diantaranya adalah (i) sumber pen-dinyatakan bahwa pemerintah dan/ ini. Sebagaimana dinyatakan pada danaan berasal dari APBN, APBDatau pemerintah daerah wajib mem- pasal 94 ayat 2 bahwa pencegahan dan sumber lain yang dimungkinkanberikan kemudahan pembangunan dan peningkatan kualitas terhadap peraturan; (ii) prinsip pembiayaandan perolehan perumahan melalui perumahan kumuh dan permukiman baik berdasarkan prinsip konvensio-program perencanaan pembangun- kumuh wajib dilakukan oleh Peme- nal atau prinsip syariah melalui pembi-an perumahan secara bertahap dan rintah, pemerintah daerah, dan/atau ayaan primer dan sekunder perumah-berkelanjutan. setiap orang. Terlihat jelas bahwa an; (iii) lembaga pembiayaan dapat 13
  14. 14. Laporan Utamadibentuk baik oleh pemerintah mau- perumahan dan kawasan permukim- annya, melakukan pembangunan,pun pemerintah daerah; (iv) badan an, meningkatkan peran dan peng- memperoleh informasi, memper-hukum pembiayaan yang terkait ru- awasan masyarakat, memberikan oleh manfaat, memperoleh peng-mah umum dan swadaya diwajibkan masukan kepada Pemerintah; dan/ gantian yang layak atas kerugiandapat menjamin ketersediaan dana atau melakukan peran arbitrase dan yang dialami secara langsung, danmurah jangka panjang, kemudahan mediasi di bidang penyelenggaraan mengajukan gugatan perwakilan keakses bagi MBR, keterjangkauan da- perumahan dan kawasan permukim- pengadilan terhadap hal yang meru-lam membangun, memperbaiki atau an. Anggotanya terdiri dari unsur gikan masyarakat. Sementara kewa-memiliki rumah; (v) pemupukan dana pemerintah, asosiasi perusahaan jibannya adalah menjaga keamanan,dapat berasal dari dana masyarakat, penyelenggara PKP, asosiasi profesi ketertiban, kebersihan, dan kesehat-dana tabungan perumahan atau dana penyelenggara PKP, asosiasi peru- an; turut mencegah terjadinya hallainnya; (vi) secara khusus dicantum- sahaan barang dan jasa mitra usaha yang merugikan dan membahayakankan tentang pemberian kemudahan penyelenggara PKP, pakar di bidang kepentingan orang lain dan/atau ke-dan/atau bantuan pembiayaan un- PKP; dan/atau lembaga swadaya pentingan umum; menjaga dan me-tuk pembangunan dan perolehan masyarakat dan/atau yang mewakili melihara prasarana, sarana dan utili-rumah umum dan rumah swadaya konsumen yang berkaitan dengan tas; dan mengawasi pemanfaatan danbagi MBR. Walaupun patut diingat penyelenggaraan PKP. berfungsinya PSU. Menyimak hakbahwa sesuai dengan prinsip pembi- dan kewajiban ini, terlihat jelas bahwaayaan, dana yang diterima oleh MBR penyelenggaraan PKP menjadi tang-harus dikembalikan lagi. Bagian ini Penyelenggaraan gung jawab tidak hanya pemerintahmenjadi payung pelaksanaan Fasili- tetapi setiap orang. perumahan dan kawasantas Likuiditas Pembiayaan Perumah- Larangan dan Sanksian. permukiman dilakukan oleh pemerintah dan Pengaturan tentang larangan men-Keterlibatan Masyarakat MenjadiSuatu Keniscayaan pemerintah daerah cakup semua pihak baik perorangan, dengan melibatkan peran badan hukum termasuk juga pejabatKeterlibatan masyarakat secara tegas pemerintah. Secara umum, hal yangdinyatakan merupakan bagian dari masyarakat. dilarang adalah tindakan yang ber-ruang lingkup penyelenggaraan pe- tentangan dengan aturan penyeleng-rumahan dan kawasan permukiman garaan PKP. Sebagai contoh, pejabat(Pasal 4). Sebagai penegasan, secara Terkait penanganan kumuh, pene- dilarang mengeluarkan izin pemba-khusus disiapkan bab tersendiri ten- tapan lokasi perumahan kumuh dan ngunan rumah, perumahan, dan/tang peran masyarakat (Bab XII). permukiman kumuh wajib didahu- atau permukiman yang tidak sesuaiPenyelenggaraan perumahan dan ka- lui proses pendataan yang dilakukan dengan fungsi dan pemanfaatan ru-wasan permukiman dilakukan oleh oleh pemerintah daerah dengan me- ang. Hal yang menarik, keberpihak-pemerintah dan pemerintah daerah libatkan peran masyarakat. Pada saat an pada MBR bahkan mengakibat-dengan melibatkan peran masyarakat. penanganan kumuh seperti perema- kan larangan menjual kaveling tanahBentuk keterlibatan tersebut adalah jaan pun dilakukan oleh Pemerintah matang tanpa rumah kepada badandengan memberikan masukan dalam dan pemerintah daerah sesuai dengan hukum dapat dikecualikan ketika me-penyusunan rencana pembangunan, kewenangannya dengan melibatkan nyangkut pembangunan perumahanpelaksanaan pembangunan, peman- peran masyarakat. Termasuk lokasi untuk MBR.faatan, pemeliharaan dan perbaikan, yang akan ditentukan sebagai tempat Sanksi terhadap pelanggaran terse-dan/atau pengendalian penyeleng- untuk pemukiman kembali ditetap- but berupa sanksi administratif mu-garaan perumahan dan kawasan per- lai dari sekedar peringatan tertulis, kan oleh pemerintah daerah denganmukiman. pencabutan izin, sampai penutupan melibatkan peran masyarakat.Bahkan kemudian keterlibatan lokasi. Sementara sanksi pidana mulai Dimana Ada Hak Di Situ Adamasyarakat diwadahi dalam forum dari paling ringan berupa denda Rp. Kewajibanpengembangan perumahan dan 50 juta sampai paling besar Rp. 50kawasan permukiman, yang ber- Hak dan kewajiban pun telah diatur Miliar. Bentuk pidana penjara bahkanfungsi menampung dan menyalur- dalam UU PKP. Adapun hak setiap sampai 5 tahun. Melihat sanksi yangkan aspirasi masyarakat, membahas orang adalah menempati, menikmati diterapkan, terlihat bahwa pemerin-dan merumuskan pemikiran arah dan/atau memiliki/memperoleh ru- tah serius dalam menangani penye-pengembangan penyelenggaraan mah yang layak termasuk lingkung- lenggaraan PKP (OM). 14
  15. 15. Edisi 3 Tahun 2010 Catatan Kontroversi RUU PKPM eski pemerintah dan DPR atau masyarakat yang kurang mam- menyatakan bahwa RUU Per- pu. kim sudah komprehensif dan Daya beli konsumen Indonesiamengakomodir masyarakat berpenda- terbatas, terutama masyarakat ka-patan rendah (MBR), terdapat beberapa langan menengah ke bawah. Pe-penolakan yang keras dari berbagai ka- luang pengembang untuk menjuallangan terkait substansi dari RUU PKP pun akan berkurang karena pasal(kini UU). Penolakan datang antara lain tersebut.dari akademisi dan pegiat perumahanyang menuntut agar RUU ini dimatang- -kan dulu substansinya sebelum disah- lai cenderung berpihak kepadakan. pengembang karena UU tersebut gagal mengatur secara jelas tentangHal-hal yang menjadi aspek yang diperdebatkan antara perlindungan dan pemberdayaan perumahan swadaya.lain adalah mengenai: (1) Tidak dimuatnya sistem pe- Padahal, mayoritas kebutuhan perumahan di Indone-nyediaan rumah yang menjamin tujuan merumahkan sia dipenuhi sendiri oleh masyarakat. Dilain pihak, pararakyat secara adil dan layak tercapai; (2) RUU Perkim pengembang menyatakan banyak ancaman baik pidana - maupun denda bagi pengembang jika melanggar keten-mahan berbasis komunitas; (3) Adanya pasal kriminal-isasi bagi pelaku perumahan swadaya informal, dan (4) penghambat, bukan semata-mata para pengembang.pembahasan. Keempat hal ini merupakan kajian yang terhadap masyarakat. Ini antara lain terkait adanyadilakukan oleh ahli dari ITB, UI, Untar dan pegiat Per- sanksi bagi masyarakat yang menolak relokasi ataukim-HAM. penggusuran. Beberapa pernyataan dalam undang-undang inisecara resmi, Inforum juga mencatat beberapa kri- mengambang sehingga pengaturannya harus ditafsir- kan sendiri dari pasal-pasal yang ada. Misalnya tentangpernyataan di media massa, maupun dalam diskusi jenis perumahan, kecuali rumah khusus dan rumahyang secara khusus membahas rancangan undang-un- -dang ini. Diantaranya adalah: aturannya. Juga pernyataan tentang luas minimum 36 membangun lebih kecil ataukah menjadi sasaran pe- - ningkatan kualitas, masih perlu dijabarkan lebih lanjut.pasal-pasal dalam RUU tersebut belum mengakomo- menyatakan bahwa penulisan UU ini masih kurang baikdasi masalah perumahan secara keseluruhan dan ter- sehingga agak sulit untuk memahami dengan baik.integrasi. Dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk memahami - keseluruhan materi undang-undang ini.kan bahwa badan usaha atau perorangan dilarang un- Apapun, langkah telah diayun. Lebih baik bergerak ketuk menjual kavling tanah kosong. Ketentuan ini diang- depan dengan membenahi undang-undang ini sambilgap akan merugikan pengembang dan juga konsumen jalan (LNP/OM). 15
  16. 16. Wawancara KhususDr. Ir. Yusuf Yuniarto, MA. - Staf Ahli Menteri Negara Perumahan Rakyat bidang Otonomi Daerah selaku Ketua Panitia Kerja RUUPerumahan dan Kawasan Permukiman Kemenpera.Semua Memiliki Visi yang Sama BagaimanaMasyarakat Bisa SejahteraB erbicara tentang revisi Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukim- an yang telah selesai dilaksanakan pada akhirDesember 2010 tidak terlepas dari perdebatan tentangsudah terpenuhi atau tidaknya aspirasi masyarakat dalam kita harus seperti apa. Jadi tidak hanya merevisi saja tapi harus ada visi kita ke depan perumahan itu kita idealkan seperti apa? Oleh sebab itu, pemikiran-pemikiran ke depan inilah yang lebih mewarnai undang-undang ini. Jadi kalau agak lama masalahnya adalah demikian, RUUundang-undang baru ini. berkesempatan berbin- ini diformulasikan atau diusulkan dengancang dengan Dr. Ir. Yusuf Yuniarto, MA. Staf Ahli kondisi nasional yang berbeda dengan UU No. 4 TahunMenteri Negara Perumahan Rakyat bidang Otonomi 1992. UU No. 4 Tahun 1992 mempunyaiDaerah yang juga bertindak sebagai Ketua Panja RUU kondisi ekonomi nasional yang lebih baik, bantuan luarPerkim Kemenpera untuk mengetahui lebih dalam ba- negeri untuk perumahan juga ada, sehingga pada saat itugaimana proses lahirnya Undang-undang Perumahan dan kondisi perumahan di Indonesia sedang . ArtinyaKawasan Permukiman yang baru ini. industri perumahan berjalan dengan cepat sementara masyarakat memiliki tingkat ekonomi yang cukup baik, pada waktu itu dan s -nya itu seperti bola salju bagus sekali, tetapi pada saat krisis terjadi sebuah titik balik sehingga kondisi perumahan dan permukiman menuju titik nadir yang terendah atau istilah teknisnya . RUU ini inisiatif DPR. ... Oleh sebab itu pemikiran pada saat kita merumuskan pada intinya kita ingin kondisi undang-undang, agar jangan sampai kita mengulangi perumahan dan permukiman ke kesalahan-kesalahan di masa lalu, karena itulah diskusinya depan seperti yang kita cita- menjadi panjang. Tapi sebenarnya waktu yang dibutuh- citakan bersama, artinya kan tidak begitu lama sebenarnya, karena kita meng- mempunyai suatu gunakan 2 masa persidangan. Dua masa persidangan ini idealisme ke depan selesai sampai dengan 90% yang 10% terakhir adalah Sumber foto: BPA masa persidangan ke-3, jadi sebetulnya tidak terlalu lama. Menurut penilaian saya pribadi ini tergolong cepat karena dimulai pada awal tahun 2010 dan disahkan oleh paripurna pada tahun 2010 akhir. Hanya pemba- hasannya sangat intensif. Hampir setiap pembahasan setiap bulannya berlangsung hingga malam hari bahkan di belakang hari berlangsung hingga subuh. Karena memang masalahnya cukup berat. Dan undang-undang yang baru ini jauh lebih komprehensif dari pada undang-undang yang lama. Dalam undang-undang yang lama permukiman hanya berbicara soal KASIBA, yang sekarang tidak, subtansi yang 16
  17. 17. Edisi 3 Tahun 2010lebih luas, pembiayaan lebih luas, pengadaan tanah lebih pat tertampung mereka akan merasa diacuhkan, padahalluas, jadi memang -nya pengaturan ke depan ini kalau mereka mau melihat benang merahnya, sebenarnyaadalah lebih luas. kasus-kasus yang ada memiliki sebuah benang merah sehingga dapat diambil sebuah kesimpulan misalnya - ternyata yang perlu dinormalkan adalah yang ini. Jadi bahasanya saja yang tidak sama, bahasa norma kitaSaya kira dalam menanggapi adanya inisiatif kita ber- harus menormakan semua yang ada, tapi sebetulnya kitaterima kasih sekali pada DPR. Ada beberapa keuntungan menampung semua aspirasi mereka. Jadi kalau ada yangjika ini merupakan inisiatif DPR. Kalau ini inisiatif DPR, merasa kurang terwadahi ya mungkin itu hanya perasaanberarti dalam pembahasan tidak ada fraksi, pandangan saja. Tapi dalam prosesnya kita sudah melibatkan pakar,umum terhadap konsep dari RUU tidak dibagi ke dalam masyarakat hingga birokrat. Bahkan karena ini dimulaifraksi, meskipun fraksi-fraksi itu dari DPR, DPR yang mulaidiberikan hak juga. Kalau inisia- mendekati birokrat. mtornya datang dari pemerintahitu biasanya lama dalam prosesinterdep. saat ini interdep- ... yang dulu tidaknya langsung kita tangani dalam ada adalah pasal-menyusun DIM atau Daftar In- pasal tentangventarisasi Masalah sesuai dengan larangan. Ada banyak masalah-masalah Aaspirasi sektor. Itu relatif lebih perumahan yang tidak bisa terse- pcepat, hanya menyusun DIM, kita lesaikan dengan undang-undang letidak diskusi lagi. lama. Undang-undang lama la tidak mengatur masalah pembiayaan, masalah pengadaan tanah di undang-undang yang baru hal ini diatur, bah- kan tentang peran serta masyarakat ada 1 bab tersendiri.Saya kira ini hanya masalah komunikasi saja. Proses Kalau dulu hanya sedikit. Peran dari pemerintah harusini sudah sesuai dengan UU No. 10 Tahun 2004, DPR memfasilitas ini. Jadi bukannya pemerintah lalu memba-sudah melakukan yang namanya uji publik. Uji publiknya ngun rumah, tidak demikan, peran pemerintah tetap sajadilakukan di Makassar, Medan, dan Jakarta. Pada saat uji menjadi fasilitator, dan yang dulu tidak ada adalah pasal-publik, Pemerintah Daerah, DPRD, dan yang pasal tentang larangan. Pasal-pasal larangan ini berfungsiada di wilayah-wilayah itu diundang. Sehingga kalau itu melindungi masyarakat agar bermukim atau bertempatdikatakan kurang terbuka, menurut saya sudah terbuka,karena saya ikut dalam beberapa kali uji publik tersebut.Bahkan pada saat uji publik dilakukan di Jakarta kitamengundang beberapa pakar. Pakar tersebut beberapakali kita undang untuk memberikan masukan-masukandan kemudian masukan-masukan tersebut kita rangkumdan kemudian kita rumuskan bersama dengan Tim AhliDPR dan proses ini tidak hanya sekali tapi kita lakukanberulang kali. Tidak hanya pakar, kita juga memintamasukan dari LSM. Hanya dalam proses meminta penda-pat dari ‘kelompok-kelompok’ masyarakat kita lumayansulit menyimpulkan apa yang dimaui oleh masyarakatkarena beberapa pendapat yang dikemukankan seringkali mengambil contoh dari kasus. Misalnya kasus inibegini…kasus itu begitu. Padahal kita sebenarnya inginmelihat sebenarnya kasus-kasus tersebut jika ditarik suatubenang merah ada apa sih? kalau mereka merasa kasus-kasus mereka tidak da- 17
  18. 18. Wawancara Khusustinggal di daerah yang berbahaya. Misalnya daerah dekatsutet, itu kita larang agar masyarakat tidak membuat Untuk isu yang paling dalam pengambilan keputus-rumah di situ, atau di daerah yang miring atau berpotensi annya sampai di detik-detik terakhir adalah masalahlongsor maka undang-undang itu mencegah, seperti- pengaturan kepemilikan orang asing. Jadi kita berharapnya memang kejam tapi sebenarnya ini adalah upaya dengan orang asing dapat memiliki rumah bukan tanahmelindungi masyarakat. Undang-undang yang dulu juga itu menjadikan perdebatan yang sangat-sangat . Kalaupenekanannya adalah Pembangunan Skala Besar atau ada orang asing yang ingin membeli rumah harapan-KASIBA, jadi UU yang lama pasal 17 sampai dengan 24 nya adalah pengembang akan membangun rumah yangmengaturnya hanya KASIBA saja. Nah yang baru KA- mampu dibeli masyarakat. Jadi silahkan ambil dariSIBA itu hanya sebagian kecil saja. Dan kita jamin ke de- orang asing, hasil itulahpan nanti tidak boleh ada rumah yang kemudian digunakan sebagai yyang dibangun tanpa memenuhi subsidi untuk masyarakat Indo- ssyarat, sehingga kita yakin ke nesia. Jadi kita tidak merugikan ndepan rumah yang dibangun itu ... perumahan ini pengembang sebenarnya. Tetapi pmemenuhi syarat, syarat lingkung- adalah bagian di a satu konsep tentang ta- adaan maupun syarat konstruksinya dalam pembangunan n bahwa tanah itu tidak bisa nah,ataupun kesehatannya. perkotaan. dipisahkan antara rumah dan ba- dKalau mengenai perubahannama begini, sebelumnya kalimat pertanahan adalah begitu, jadi pperumahan dan permukiman itu a perlekatan di undang-undang asasseolah-olah bahwa perumahan dan permukiman itu tidak pertanahan bahwa di atas tanah selama itu digunakanterkait dengan yang namanya pembangunan perko- adalah masih bagian dari tanah.taan atau . Aspirasi yang sekarang baik Lalu muncul kekhawatiran jika orang asing boleh memi-pemerintah maupun DPR, sebetulnya perumahan yang liki bangunan dengan sendirinya secara otomatis memi-sekarang berkembang ini cenderung untuk membentuk liki tanah, maka kedaulatan kita akan terampas. Misalnyakota yang tidak teratur. Ada pemisahan rumah adalah ada suatu komplek perumahan yang dimiliki orang asingrumah dan kota adalah kota. Sekarang kita mempunyai itu dijaga sedemikian rupa orang Indonesia tidak bolehpemikiran ke depan perumahan ini adalah bagian di masuk, itu namanya kedaulatan kita terampas. Perdebat-dalam pembangunan perkotaan. Jadi mestinya kalau an tentang ini lama sekali, akhirnya diambil kompromidalam bahasa Inggris . dihilangkan kata ‘memiliki’ menjadi ‘orang asing dapatMasalahnya sekarang pada saat kita , memiliki rumah dengan hak sewa’, sehingga kekhawatir-ini sesuatu yang baru. Pada saat penyesuaian dengan an soal kedaulatan kita terampas di negara sendiri dapatundang-undang terutama yang terkait dengan penataan dihilangkan. Ini yang sangat , yang lain relatif antararuang, harmonisasinya adalah -nya tetap DPR dan pemerintah cepat penyatuannya. Sampai detik -nya diganti dengan yang namanya kawasan terakhir masih alot sehingga perlu adanya konsultasi de-permukiman. kawasan permukiman ini kalau boleh ngan fraksi dan Bapak Menteri pun harus berkonsultasisaya terjemahkan ke dalam bahasa Inggris adalah dengan Presiden. . Dan itu bisa berbentuk perko-taan atau bisa berbentuk perdesaan. perumahan ituadalah bagian dari perkotaan atau bagian dari perdesaan.Sehingga secara terstruktur antara perumahan kemudian ini kesenjangan antara yang mencari rumah de-perkotaan terjalin menjadi satu. Oleh sebab itu kalau mau ngan rumah yang tersedia. Rumah yang tersedia jum-bagus sebenarnya , tapi lalu lahnya kurang dari pada orang yang mencari rumah,diterjemahkan ke bahasa Indonesia, -nya Peruma- kesenjangan ini kita sebut . Kita samakan duluhan, -nya karena kita harus harmonisasi persepsinya. Untuk itu, kita harus mengejar membangundengan undang-undang lain maka komprominya menjadi lebih cepat lagi dari pada laju pertumbuhan kebutuhan.Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan rumah tidak Selama ini intervensi pemerintah baru terbatas kepadaboleh lepas dari pembangunan perkotaan. pemberian kredit kepemilikan rumah. Dulu bahkan basis 18
  19. 19. Edisi 3 Tahun 2010hukumnya tidak ada, semua hanya berdasarkan Pera- Ketiga, menyusun Peraturan Daerah untuk melaksana-turan Menteri (PERMEN), sekarang sudah diberikan kan undang-undang ini dan itu semua memerlukandasar dalam undang-undang ini, pemerintah memberikan sosialisasi. sosialisasi yang dimaksud salah satunyakemudahan bagi masyarakat untuk memiliki rumah yang adalah memberikan penjabaran tentang pasal-pasal yangdisebut dengan rumah umum, karena rumah umum itu berkaitan dengan pidana. Sosialisasi juga harus sampaiadalah rumah yang dibangun untuk memenuhi kebutuh- ke penegak hukum. Selain ini, pararel mengerjakan PP,an Masyarakat Berpenghasilan Rendah. kita sudah membentuk kelompok-kelompok kerja. Dari 20 amanah itu, sementara kita kelompokkan menjadi 5Harapannya kemudahan-kemudahan yang diberikan kelompok. Bisa saja nantinya ter- menjadi 3. Justrupemerintah dapat berupa subsidi di dalam pembiayaan, sekarang dari masyarakat yang tidak tertampungdapat berupa stimulan, dapat berupa sarana prasarana dalam undang-undang, kita masukan ke dalam PP. Dalamumum. Bahkan ke depan kita berharap Pemerintah penyusunan RPP nanti, kita akan melakukan penjaring-Daerah menyediakan tanah, dengan itu bisa an pendapat dari masyarakat, sehingga yang kurangdikurangi sehingga kita dapat menekan di biaya detail dari undang-undang dapat masuk ke dalam RPP,produksi. Di lain pihak, kita juga memberikan, dan seka- harapannya partisipasi masyarakat dalam melaksanakanrang sudah jalan, masyarakat diberikan semacam pinjam- undang-undang ini menjadi lebih baik.an. Jadi satu -nya kemudian masyarakat diberi-kan kemampuan untuk membelinya dengan pinjamanmelalui dana yang namanya FLPP. Harapannya ke depannanti pemenuhan rumah bisa lebih cepat dari yang Saya belajar berkompromi. Kenapa? Karena terkadangsekarang. Pembangunan rumah swadaya juga diberikan pemikiran saya sangat-sangat akademis. Pada level pe-stimulan, terkadang memang pemerintah sedikit neliti logika saya berjalan, tetapi pada saat saya berbicaraterhadap masyarakat, ternyata berdasarkan pengalaman saya dengan orang-orang politis, aspirasi lebih kuat. Kom- masyarakat untuk pembangunan rumah swadaya promi inilah yang menurut saya sangat menarik, kadang-lebih besar dari pada pemerintah. Di undang-undang kadang orang akademis berkata ‘bagaimana sih ini orangyang lama Rumah Swadaya belum terakomodir, yang politisi, ini kok begini-begini…begini-begini…mestinyasekarang ada. Dengan berbagai cara bersama peran pe- hitungannya begini’ orang politis akan bilang ‘nanti dulumerintah dan masyarakat, harapannya laju pertumbuhan itu hitungan ya hitungan tapi nanti dulu ada hal yangkebutuhan dengan laju penyediaan akan bisa sejalan. lain’. Nah itulah pentingnya dan disitulah pertemuan antara aspirasi dan akademis, negosiasi keduanya sangat menarik dan itu sangat . Itu pengalaman yang sangat menarik buat saya, di situlah seninya. Saya bangga bisa ikut berproses di dalamnya. Saya terharu sekali karena se-Yang pertama, kita harus menyusun Rencana Pera- mua memiliki visi yang sama bagaimana masyarakat bisaturan Pemerintah atau RPP, karena dalam UU itu ada sejahtera melalui undang-undang ini. Itu yang membuat20 amanah RPP yang harus diselesaikan dalam waktu 1 saya berkesan karena itu merupakan suatu perjuangantahun. Kedua, membentuk kelembagaan dalam 2 tahun. yang buat saya sangat mulia. 19

×