STOPBUANG AIR BESARSEMBARANGANCOMMUNITY-LED TOTAL SANITATIONPembelajaran Dari Para Penggiat CLTS
i
WASPOLA Facility adalah proyek implementasi Kebijakan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan     Berbasis Masyarakat (AMPL-BM...
STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGANPembelajaran Dari Para Penggiat Community-LED Total Sanitation CLTSISBN 978-979-17944-6-6x...
iv
Kata Pengantar        Penyakit berbasis lingkungan khususnya yangberkaitan dengan air (related- water borne diseases) sepe...
Pasca kunjungan Bangladesh, CLTS diujicobakan di     enam lokasi di Indonesia. Kemudian, dalam waktu singkat     ternyata ...
Kami berhutang budi pada banyak pihak yang telahmembantu sehingga buku ini dapat terwujud. Untuk itu, kamisampaikan pengha...
Daftar Isi       Kata pengantar	                                                                                      v   ...
2.1.9	 Adopsi program Stop BABS dalam proyek AMPL             mempercepat upaya pengutamaan 		             program Stop BA...
2.4.2	 Pemanfaatan pengetahuan masyarakat dalam                           mengatasi kendala .................................
Daftar Singkatan AMPL         Air Minum dan Penyehatan Lingkungan APBD         Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBN...
PPK              Program Pemberdayaan Kecamatan      PPK-IPM          Program Pengembangan Kompetensi–Indeks Pembangunan  ...
xiii
BAB 1    SEKILAS COMMUNITY-LED TOTAL    SANITATION (CLTS) DI INDONESIA1.1 Umum        Berbagai macam pendekatan pembanguna...
sarana, walaupun belum secara total danterpadu.    Artinya campur tangan pihak luar, seperti pemberian    dana subsidi dan...
yang dikendalikan oleh masyarakat sendiri untukmengatasi permasalahan sanitasi yang dihadapi secaramenyeluruh. Prinsip yan...
organisasi internasional, 8 dinas/instansi pemerintah    daerah, 4 proyek, dan perguruan tinggi/universitas yang    menggu...
d.	Model Donor-Pemerintah-Masyarakat.   Contoh penerapannya adalah Unicef dengan PCI di   Aceh, WSP Bank Dunia di Jawa Tim...
1.3	    Dari CLTS Menuju STBM            Inisiatif Indonesia untuk melaksanakan    CLTS, diilhami oleh keberhasilan Bangla...
Selain itu juga, berbagai pihak kemudian jugamulai mencoba mengadopsi pendekatan CLTS ke dalamkegiatan mereka, diantaranya...
Dalam perspektif STBM, saat ini CLTS telah berubah    nama menjadi Stop Buang Air Besar Sembarangan    (Stop BABS). Pelaks...
BAB 2                                  PEMBELAJARAN      Pembelajaran Stop BABS diklasifikasikandalam lima aspek keberlanj...
Menyebar ke seluruh Indonesia      Hasil uji coba di 6 lokasi ini kemudian mendorong banyak pihak untuk mulai      melaksa...
legislatif, LSM, perguruan tinggi dan tokoh masyarakat.Diupayakan agar pertemuan dibuka oleh Bupati/Walikota dengan harapa...
bahwa program Stop BABS hanya dilaksanakan pada     lokasi atau daerah yang menunjukkan adanya kebutuhan     yang ditandai...
alokasi dana APBD, berkembangnya kegiatan promosiSTBM oleh pemerintah daerah, serta pemantauan rutin.        Hingga 2008, ...
Program Stop BABS juga masuk dalam musrenbang     di tingkat kecamatan dan kabupaten. Disamping itu,     kegiatan di Klini...
dengan pelatihan pelatih (Training of the Trainer/TOT)CLTS yang diikuti oleh tokoh warga/relawan.2.1.5	 Pemicuan Stop BABS...
2.1.6 	 Pendampingan intensif memberikan lebih             banyak kesempatan bagi masyarakat untuk             berinteraks...
Pendampingan Intensif Menuju Stop BABS                                              Pada tahap awal pelaksanaan           ...
Saefudin Juhri sebagai Kepala Desa/Kuwu Marga Jaya turun langsung      melakukan pemicuan. Foto: Owin Jamasy.     Bone, Su...
Di desa Sindanglaya, kecamatan Pagelarankabupaten Pandeglang, Banten, legitimasi diberikankepada Tim Kesehatan Desa melalu...
kabupaten dengan jumlah jamban terbangun tanpa     subsidi terbanyak dalam setahun.     2.1.8	 Menjadikan Puskesmas dan Po...
kegiatan pemicuan dilakukan di setiap dusun. Pemicuandilakukan oleh kader Posyandu dengan dikoordinasikanoleh sanitarian P...
2.1.10	 Mahasiswa berpotensi menjadi ujung tombak             pemicuan Stop BABS melalui program Kuliah             Kerja ...
serta tokoh masyarakat; dilanjutkan dengan 5 dosendan 1 mahasiswa mengikuti pelatihan KeterampilanDasar Fasilitasi. Melalu...
Format pemantauan skala desa. Tabel : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang     berkembang menjadi data nasional. Sementara f...
Program      LingkunganSehat Dinas KesehatanKabupaten Sumedang,maupun        Pamsimas.Hasil pemantauan kadertersebut      ...
2.1.13	 Peluang usaha penyediaan fasilitas sanitasi             dasar paska pemicuan Stop BABS .     	      Sesuai dengan ...
tangki septik berbentuk kotak. Saat itu biaya membuatjamban sangat mahal bagi warga yang umumnya bekerjasebagai petani dan...
Pengembangan Kompetensi-Indeks Prestasi manusia     (PPK-IPM), dan Program Desa Siaga. Bentuk optimalisasi     pembiayaan ...
pada beberapa kasus, khususnya daerah sulit perludipertimbangkan pendanaan alternatif untuk membantumasyarakat yang tidak ...
Masyarakat Desa Salam Harjo salah satu desa     CWSHP di Kabupaten Bengkulu Utara, telah mendapat     kemudahan dari toko ...
Sementara perubahan dana bergulir sanitasimenjadi tanpa subsidi melalui program Stop BABS,terbukti menunjukkan kinerja yan...
telah berhasil membebaskan                                      Kecamatan Lembak, Kabupaten                               ...
Sukawening, Kecamatan Ganeas, Kabupaten Sumedang,misalnya, merekalah yang menjelaskan pentingnyaperubahan kebiasaan dan re...
kemudian hal ini terbukti dalam pelaksanaan program     Stop BABS, baik sebagai kampiun dalam pelaksanaan     program maup...
dipimpinnya, meliputi 18 desa mencapai ODF dansaat ini sedang mengembangkan hal yang sama ditempat kerjanya yang baru di P...
adalah di Nagari Jorong     Padang Doto, Kecamatan     Sijunjung,       Kabupaten     Sawahlunto        Sijunjung.     Kar...
mengandung kotoran manusia tidak pantas digunakanuntuk bersuci.        Sebagai contoh, Desa Cimande, KabupatenBogor. Setel...
Pendekatan keagamaan juga berhasil di pulau     Ende, NTT. Abu Bakar, Imam Masjid Baiturahman, Desa     Padarape, memasukk...
itu, mereka melakukan pengawasan di lingkunganrumahnya sendiri, melaporkan kepada guru di sekolah.Sedangkan di Nagari Joro...
Sebagaimana dipahami selama ini bahwa ‘seeing     is believing’, yaitu ketika terdapat contoh yang dapat     dilihat langs...
jamban tidak cepat longsor. Biayanya murah, dan mudahmembuatnya.2.4.2	 Pemanfaatan pengetahuan masyarakat dalam       meng...
berbatuan menjadi lebih lunak, dan lebih mudah digali.     Sedangkan jika memakai urea, memerlukan waktu lebih     lama, d...
Kegiatanpenyediaan jambandengan          skemaseperti ini biasadisebut       bengkelsanitasi.    Terdapatcontoh di Kabupat...
memastikan kedua hal tersebut tidak terjadi. Bahkan     kualitas jambannya meningkat.             Sebagai contoh adalah de...
Gambar 2.1 Variasi Tipe dan Biaya Jamban Sederhana     Tipe I, Rp 111,500     Tipe II, Rp 106,000    Tipe III, Rp 124,500 ...
46
BAB 3        RANGKUMAN PEMBELAJARAN3.1	   Kelembagaan        Selama ini sanitasi masih belum menjadiprioritas bagi semua p...
Intensitas pendampingan masyarakat akan     sangat membantu percepatan pencapaian Stop BABS.     Pemicuan perlu dilakukan ...
terbesar dari kampiun tersebut ternyata adalah kaumperempuan. Keberadaan anak ternyata dapat berperandalam pemantauan prak...
Stop Buang Air Besar Sembarangan. Community-Led Total Sanitation. Pembelajaran dari Para Penggiat CLTS
Stop Buang Air Besar Sembarangan. Community-Led Total Sanitation. Pembelajaran dari Para Penggiat CLTS
Stop Buang Air Besar Sembarangan. Community-Led Total Sanitation. Pembelajaran dari Para Penggiat CLTS
Stop Buang Air Besar Sembarangan. Community-Led Total Sanitation. Pembelajaran dari Para Penggiat CLTS
Stop Buang Air Besar Sembarangan. Community-Led Total Sanitation. Pembelajaran dari Para Penggiat CLTS
Stop Buang Air Besar Sembarangan. Community-Led Total Sanitation. Pembelajaran dari Para Penggiat CLTS
Stop Buang Air Besar Sembarangan. Community-Led Total Sanitation. Pembelajaran dari Para Penggiat CLTS
Stop Buang Air Besar Sembarangan. Community-Led Total Sanitation. Pembelajaran dari Para Penggiat CLTS
Stop Buang Air Besar Sembarangan. Community-Led Total Sanitation. Pembelajaran dari Para Penggiat CLTS
Stop Buang Air Besar Sembarangan. Community-Led Total Sanitation. Pembelajaran dari Para Penggiat CLTS
Stop Buang Air Besar Sembarangan. Community-Led Total Sanitation. Pembelajaran dari Para Penggiat CLTS
Stop Buang Air Besar Sembarangan. Community-Led Total Sanitation. Pembelajaran dari Para Penggiat CLTS
Stop Buang Air Besar Sembarangan. Community-Led Total Sanitation. Pembelajaran dari Para Penggiat CLTS
Stop Buang Air Besar Sembarangan. Community-Led Total Sanitation. Pembelajaran dari Para Penggiat CLTS
Stop Buang Air Besar Sembarangan. Community-Led Total Sanitation. Pembelajaran dari Para Penggiat CLTS
Stop Buang Air Besar Sembarangan. Community-Led Total Sanitation. Pembelajaran dari Para Penggiat CLTS
Stop Buang Air Besar Sembarangan. Community-Led Total Sanitation. Pembelajaran dari Para Penggiat CLTS
Stop Buang Air Besar Sembarangan. Community-Led Total Sanitation. Pembelajaran dari Para Penggiat CLTS
Stop Buang Air Besar Sembarangan. Community-Led Total Sanitation. Pembelajaran dari Para Penggiat CLTS
Stop Buang Air Besar Sembarangan. Community-Led Total Sanitation. Pembelajaran dari Para Penggiat CLTS
Stop Buang Air Besar Sembarangan. Community-Led Total Sanitation. Pembelajaran dari Para Penggiat CLTS
Stop Buang Air Besar Sembarangan. Community-Led Total Sanitation. Pembelajaran dari Para Penggiat CLTS
Stop Buang Air Besar Sembarangan. Community-Led Total Sanitation. Pembelajaran dari Para Penggiat CLTS
Stop Buang Air Besar Sembarangan. Community-Led Total Sanitation. Pembelajaran dari Para Penggiat CLTS
Stop Buang Air Besar Sembarangan. Community-Led Total Sanitation. Pembelajaran dari Para Penggiat CLTS
Stop Buang Air Besar Sembarangan. Community-Led Total Sanitation. Pembelajaran dari Para Penggiat CLTS
Stop Buang Air Besar Sembarangan. Community-Led Total Sanitation. Pembelajaran dari Para Penggiat CLTS
Stop Buang Air Besar Sembarangan. Community-Led Total Sanitation. Pembelajaran dari Para Penggiat CLTS
Stop Buang Air Besar Sembarangan. Community-Led Total Sanitation. Pembelajaran dari Para Penggiat CLTS
Stop Buang Air Besar Sembarangan. Community-Led Total Sanitation. Pembelajaran dari Para Penggiat CLTS
Stop Buang Air Besar Sembarangan. Community-Led Total Sanitation. Pembelajaran dari Para Penggiat CLTS
Stop Buang Air Besar Sembarangan. Community-Led Total Sanitation. Pembelajaran dari Para Penggiat CLTS
Stop Buang Air Besar Sembarangan. Community-Led Total Sanitation. Pembelajaran dari Para Penggiat CLTS
Stop Buang Air Besar Sembarangan. Community-Led Total Sanitation. Pembelajaran dari Para Penggiat CLTS
Stop Buang Air Besar Sembarangan. Community-Led Total Sanitation. Pembelajaran dari Para Penggiat CLTS
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Stop Buang Air Besar Sembarangan. Community-Led Total Sanitation. Pembelajaran dari Para Penggiat CLTS

11,456 views

Published on

buku ini merangkum pembelajaran pelaksanaan program Community-Led Total Sanitation mulai dari awal sampai kemudian dianggap berhasil. Saat ini program CLTS telah dikembangkan menjadi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) oleh Kemenkes.
Buku ini diterbitkan atas kerjasama Pokja AMPL, dan Waspola. Dirilis tahun 2011

Stop Buang Air Besar Sembarangan. Community-Led Total Sanitation. Pembelajaran dari Para Penggiat CLTS

  1. 1. STOPBUANG AIR BESARSEMBARANGANCOMMUNITY-LED TOTAL SANITATIONPembelajaran Dari Para Penggiat CLTS
  2. 2. i
  3. 3. WASPOLA Facility adalah proyek implementasi Kebijakan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat (AMPL-BM) dan Kebijakan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Lembaga (AMPL-BL) di Indonesia. Proyek ini didanai dari bantuan hibah pemerintah Australia melalui AusAID yang dilaksanakan oleh 2 instusi, Bappenas dan WSP-EAP. Proyek ini merupakan kelanjutan dari proyek WASPOLA (1998-2004) dan WASPOLA 2 ( 2004-2009)ii
  4. 4. STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGANPembelajaran Dari Para Penggiat Community-LED Total Sanitation CLTSISBN 978-979-17944-6-6xiii 81 halTim Pengarah:Nugroho Tri UtomoOswar MungkasaZaenal NampiraGary D SwisherEditor:Oswar MungkasaSofyan IskandarDormaringan H. SaragihPenulis :Nur ApriatmanLayout dan desain:Dormaringan H. SaragihAgus SantosoKontributor:Owin Jamasy, Nugroho Tomo, Agus Priatna, Wano Iswantoro, Puntodewo,Ratih Hafsari, Krisna, M Afrianto Kurniawan, Ekki Riswandiyah, RezaHendrawan, Piet F. Djata, Suprapto, Asmi Burhan, Agustin Raintung, danpeserta Lokakarya Konsolidasi Pembelajaran CLTS Februari 2009.Foto sampul : Pokja AMPL dan WASPOLA iii
  5. 5. iv
  6. 6. Kata Pengantar Penyakit berbasis lingkungan khususnya yangberkaitan dengan air (related- water borne diseases) sepertiDemam Berdarah Dengue (DBD), diare, kecacingan dan polio,masih mendominasi prevalensi penyakit di Indonesia. Salahsatu penyebabnya adalah belum diterapkannya perilakuhidup bersih dan sehat (PHBS); masyarakat masih berperilakuburuk dan tidak sehat seperti buang air besar sembarangan(BABS/open defecation) antara lain di kebun, sungai, dan lokasisejenisnya. Data Susenas, 2007 menunjukkan bahwa rumahtangga tidak menggunakan fasilitas BAB adalah 24,8% dan58,9% punya sendiri, sisanya menggunakan fasilitas bersamadan atau fasilitas jamban umum. Hasil pembangunan sanitasihingga lima tahun lalu menunjukkan bahwa penghentianperilaku buang air besar bukanlah merupakan pekerjaanmudah. Proporsi penduduk BABS tidak menunjukkanpenurunan yang berarti. Sampai kemudian pada tahun 2005,melalui fasilitasi proyek Water Supply and Sanitation PolicyFormulation and Action Plan (WASPOLA), Kelompok Kerja AirMinum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) mendapatkesempatan melakukan kunjungan kerja ke Bangladeshuntuk mempelajari sebuah pendekatan baru yang dikenalsebagai pendekatan Community-Led Total Sanitation (CLTS).CLTS merupakan suatu upaya menghilangkan perilaku buangair besar sembarangan (BABS) melalui perubahan kesadaranmasyarakat atau sisi permintaan (demand). Hal ini berbedadengan pendekatan sebelumnya yang menekankan pada sisipenawaran (supply), yaitu menyediakan subsidi baik berupadana maupun jamban/toilet. Asumsi utama dari CLTS bahwaperilaku BABS disebabkan oleh masih rendahnya kesadaranmasyarakat dan bukan karena faktor akses kepada fasilitas. v
  7. 7. Pasca kunjungan Bangladesh, CLTS diujicobakan di enam lokasi di Indonesia. Kemudian, dalam waktu singkat ternyata hasilnya menggembirakan. Beberapa desa bahkan kecamatan dapat mencapai tahapan bebas dari BABS. Artinya tidak satupun masyarakat dalam desa/kecamatan tersebut yang masih melakukan BABS, dan kemudian dikenallah istilah Stop BABS. Berjalannya waktu, ekspansi Stop BABS yang sangat cepat telah membawa dampak positif bagi perubahan perilaku masyarakat dan peningkatan layanan sanitasi, tetapi di sisi lain terungkap juga kekhawatiran terhadap keberlanjutan pendekatan ini, kualitas pelaksanaannya yang tidak memadai, bahkan kecenderungan terjadinya upaya sekedar mengejar target pencapaian kondisi Stop BABS atau Open Defecation Free ( ODF). Kekhawatiran ini kemudian mendorong Pokja AMPL Nasional dengan difasilitasi WASPOLA untuk mengadakan Lokakarya Nasional Konsolidasi Pembelajaran Pelaksanaan Pembangunan Sanitasi dengan Pendekatan Berbasis Masyarakat di Indonesia di Lido kabupaten Bogor Jawa Barat pada tanggal 17–19 Februari 2009. Lokakarya tersebut telah menjadi ajang saling berbagi pengalaman diantara penggiat Stop BABS sehingga didapatkan beragam pembelajaran dan praktek unggulan (best practices). Melalui lokakarya ini, diharapkan dapat dihasilkan suatu kesepakatan tentang upaya-upaya menjamin keberlanjutan program CLTS ke depan. Menyadari pentingnya hasil lokakarya tersebut, kemudian mendorong Pokja AMPL Nasional, dengan dukungan WASPOLA dan Sekretariat STBM untuk mendokumentasikannya agar pembelajaran yang diperoleh tidak hanya dipahami oleh peserta lokakarya semata tetapi juga menyebar ke seluruh pemangku kepentingan. Beberapa hasil studi dokumentasi, kunjungan ke lokasi kegiatan, diskusi dengan Pokja AMPL dan Sekretariat STBM turut melengkapinya.vi
  8. 8. Kami berhutang budi pada banyak pihak yang telahmembantu sehingga buku ini dapat terwujud. Untuk itu, kamisampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapanterima kasih kepada semua pihak yang telah menyumbangkanpemikiran, ikut terlibat dalam diskusi, dan membantumematangkan buku ini. Semoga buku yang diterbitkanini dapat bermanfaat terutama bagi para pembaca yangberminat mempelajari dan mengembangkan pendekatanStop BABS. Amin.Jakarta, Februari 2011Nugroho Tri UtomoDirektur Permukiman dan Perumahan, Bappenas vii
  9. 9. Daftar Isi Kata pengantar v Daftar Isi viii Daftar Singkatan xi Bab 1 Sekilas Community-Led Total Sanitation (CLTS) di Indonesia 1 1.1 Umum ……………………………………….............……………....……… 1 1.2 Perkembangan CLTS .......................................................... 3 1.2.1 Pencapaian ……………………………........…….......……… 3 1.2.2 Beragam Pendekatan CLTS ……………....................... 4 1.2.3 Penggiat CLTS …………………………………….................. 5 1.3 Dari CLTS Menuju STBM......................................... 6 1.4. Agenda................................................................................ 8 Bab 2 Pembelajaran........................................................................... 9 2.1 Kelembagaan...................................................................... 9 2.1.1 Contoh nyata sebagai bahan diseminasi yang intensif mendorong timbulnya komitmen semua pihak ....................................................................... 9 2.1.2 Pelaksanaan ‘Road Show’ sebagai pembuka jalan proses internalisasi program Stop BABS kedalam program pemerintah daerah ................................. 10 2.1.3 Internalisasi program Stop BABS kedalam program pemerintah daerah menjadi jaminan keberlanjutan ......................................................... 11 2.1.4 Kerjasama pemerintah daerah dengan berbagai pihak dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan Stop BABS mempercepat pencapaian ODF ..................................................... 14 2.1.5 Pemicuan Stop BABS perlu dilakukan secara Terencana .................................................. 15 2.1.6 Pendampingan intensif memberikan lebih banyak kesempatan bagi masyarakat untuk Berinteraksi .................................................. 16 2.1.7 Dukungan aparat desa perlu digalang ................... 17 2.1.8 Menjadikan Puskesmas dan Posyandu berikut jajaran petugas kesehatannya sebagai ujung tombak mempercepat penerimaan masyarakat .. 20viii
  10. 10. 2.1.9 Adopsi program Stop BABS dalam proyek AMPL mempercepat upaya pengutamaan program Stop BABS ................................................ 21 2.1.10 Mahasiswa berpotensi menjadi ujung tombak pemicuan Stop BABS melalui program KuliahKerja Mahasiswa .......................................... 22 2.1.11 Format dan bentuk pemantauan yang sederhana oleh kader di tingkat desa mendukung upaya pemantauan dan evaluasi program Stop BABS secara keseluruhan ................................................ 23 2.1.12 Deklarasi Stop BABS (ODF) memicu daerah lainnya ....................................................... 25 2.1.13 Peluang usaha penyediaan fasilitas sanitasi dasar paska pemicuan Stop BABS ................................... 262.2 Pendanaan ........................................................................ 27 2.2.1 Optimalisasi sumber daya yang ada dengan mengadopsi program Stop BABS kedalam program yang telah berjalan ................................. 27 2.2.2 Masyarakat mempunyai inisiatif sendiri dalam menyelesaikan keterbatasan Pendanaan .............. 28 2.2.3 Perubahan skema dana bergulir menjadi non subsidi lebih menjanjikan ............................... 302.3 Sosial dan Budaya............................................................... 31 2.3.1 Kampiun sebagai penggerak utama program Stop BABS............................................................... 31 2.3.2 Kaum perempuan sebagai kampiun program Stop BABS dan pendorong utama perubahan perilaku masyarakat ............................................... 33 2.3.3 Pemilihan waktu pemicuan menentukan keberhasilan............................................................ 35 2.3.4 Karakteristik sosial budaya daerah mempengaruhi teknik pemicuan .................................................... 36 2.3.5 Anak dapat berperan dalam pemantauan praktek BABS........................................................... 38 2.3.6 Menciptakan persaingan antar komunitas mendorong percepatan pencapaian Stop BABS .... 392.4 Teknologi ............................................................................ 40 2.4.1 Teknologi sederhana menunjang pencapaian Stop BABS .............................................................. 40 ix
  11. 11. 2.4.2 Pemanfaatan pengetahuan masyarakat dalam mengatasi kendala ................................................. 41 2.4.3 Keberadaan bengkel sanitasi membantu menghasilkan jamban yang terjangkau ................. 42 2.4.4 Penerapan konsep jenjang sanitasi dapat terwujud melalui pendampingan rutin ............... 43 Bab 3 Rangkuman Pembelajaran ...................................................... 47 3.1 Kelembagaan ..................................................................... 47 3.2 Pendanaan ......................................................................... 48 3.3 Sosial dan Budaya .............................................................. 48 3.4 Teknologi ............................................................................ 49 Daftar Pustaka ................................................................................... 50 Daftar Lampiran Lampiran 1 Kabupaten Sumedang menuju Kabupaten Stop BABS Tahun 2012 .................................................................... 54 Lampiran 2 Paduan Promosi dan Internalisasi Program Mendorong Percepatan Program Stop BABS di Kabupaten Trenggalek ............................................... 59 Lampiran 3 Dipicu, Terpicu, dan Memicu. Pengalaman PCI Indonesia Mengimplementasikan Program Stop BABS ...................................................................... 61 Lampiran 4 Keterlibatan Semua Lapisan Masyarakat: Kunci Kesuksesan Program Sanitasi “CLTS” Desa Panimbo ..... 66 Lampiran 5 Desa Sawe Kabupaten Dompu: Desa Pertama yang Menjawab Tantangan Menteri Kesehatan di NTB.......... 72 Lampiran 6 Daftar Peserta Lokakarya Konsolidasi Pembelajaran CLTS di Indonesia ................................... 77x
  12. 12. Daftar Singkatan AMPL Air Minum dan Penyehatan Lingkungan APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara BAB Buang Air Besar BABS Buang Air Besar Sembarangan BAPPENAS Badan Perencanaan Pembangunan Nasional CLTS Community-Led Total Sanitation CTPS Cuci Tangan Pakai Sabun CWSHP Community Water Services and Health Project DBD Demam Berdarah Dengue DEPKES Departemen Kesehatan DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ditjen Direktorat Jenderal ESA External Support Agency ESP Environmental Services Program Harfa Harapan Dhu’afa IPM Indeks Pembangunan Manusia ISSDP Indonesia Sanitation Sector Development Project ISPA Infeksi Saluran Pernapasan Akut KK Kepala Keluarga KKM Kuliah Kerja Mahasiswa KLB Kejadian Luar Biasa LPPM Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Loknas Lokakarya Nasional LSM Lembaga Swadaya Masyarakat MCK Mandi Cuci Kakus MDGs Millennium Development Goals Monev Monitoring dan evaluasi MURI Museum Rekor Indonesia Musrenbang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa NAD Nanggro Aceh Darussalaam NSPM Norma Standard Pedoman Manual NTB Nusa Tenggara Barat NTT Nusa Tenggara Timur ODF Open Defecation Free PAM RT Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga PAMSIMAS Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat PCI Project Concern Internasional PEMDA Pemerintah Daerah PHBS Perilaku Hidup Bersih dan Sehat PLRT Pengelolaan Limbah Rumah Tangga POSYANDU Pos Pelayanan Terpadu Pokja Kelompok Kerja P2KP Program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan xi
  13. 13. PPK Program Pemberdayaan Kecamatan PPK-IPM Program Pengembangan Kompetensi–Indeks Pembangunan Manusia PP & PL Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan PSRT Pengelolaan Sampah Rumah Tangga PT Perguruan Tinggi PU Pekerjaan Umum Puskesmas Pusat Kesehatan Masyarakat RISKESDAS Riset Kesehatan Dasar RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RT Rukun Tetangga RTL Rencana Tindak Lanjut SANIMAS Sanitasi oleh Masyarakat SBABS Stop Buang Air Besar Sembarangan SD Sekolah Dasar SDA Sumber Daya Air SHBC Sanitation Health Behaviour Change SK Surat Keputusan STBM Sanitasi Total Berbasis Masyarakat STIKES Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Masyarakat SToPS Sanitasi Total dan Pemasaran Sanitasi SUSENAS Survei Sosial Ekonomi Nasional TKD Tim Kesehatan Desa TOT Training of Trainers TPT Tim Pemberantas Tahi TPW Tim Pemberantas Waduk TSC Total Sanitation Campaign TSSM Total Sanitation and Sanitation Marketing UGM Universitas Gajah Mada UNICEF United Nations Children’s Fund UNTIRTA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Serang, Banten) USAID United State Agency for International Development VERC Village Education Resource Centre Wahana Sehat Warga Aktif - Hidup Anak Sehat WASPOLA Water Supply and Sanitation Policy Formulation and Action Planning WASPOLA Facility Water and Sanitation Policy and Action Planning-Facility WES Water and Environmental Sanitation WHO World Health Organization WSLIC-2 Second Water and Sanitation for Low Income Communities WSP-EAP Water and Sanitation Program for East Asia and the Pacificxii
  14. 14. xiii
  15. 15. BAB 1 SEKILAS COMMUNITY-LED TOTAL SANITATION (CLTS) DI INDONESIA1.1 Umum Berbagai macam pendekatan pembangunansanitasi telah dilaksanakan di Indonesia baik pendekatandari atas (top-down) maupun pendekatan dari bawah(bottom-up). Pendekatan dari atas dicirikan olehpandangan bahwa masyarakat sasaran tidak memilikikapasitas dan kemampuan dalam setiap tahapanpembangunan sarana. Pendekatan ini memandangmasyarakat sasaran lemah dan tidak berdaya, karenanyamasyarakat hanya layak sebagai obyek penerima saja.Sedangkan rancangan dan pelaksanaan pembangunansarana dilakukan oleh pihak yang berada di luarmasyarakat atau kontraktor, sedangkan masyarakatsendiri hanya sebagai ”penonton” saja. Oleh karenanya,masyarakat sebagai penerima manfaat sarana yangdibangun merasa bahwa pembangunan bukanlahmiliknya. Pendekatan semacam ini terbukti kurangberhasil mempertahankan keberlanjutan fasilitas yangtelah dibangun, fasilitas banyak yang tidak terpeliharabahkan rusak. Bukti-bukti dapat dilihat di lapanganseperti jamban dan MCK yang telah dibangun namuntidak dipergunakan dan dipelihara dengan baik. Sehinggakemudian hanya layak dilihat sebagai monumen belaka. Pendekatan dari bawah yang dilakukan dalamrangka pembangunan sarana sanitasi juga telahdilakukan. Kegiatan ini berujud seperti jamban bergulir,arisan jamban, dan lain sebagainya. Pendekatan inilebih berhasil dibandingkan dengan pendekatan yangsebelumnya. Kapasitas dan kemampuan masyarakatsudah memperoleh tempat dalam proses pembangunan 1
  16. 16. sarana, walaupun belum secara total danterpadu. Artinya campur tangan pihak luar, seperti pemberian dana subsidi dan bantuan-bantuan lain masih relatif besar. Sementara hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2007 menunjukkan bahwa 24,8% rumah tangga tidak menggunakan fasilitas BAB di desa dan di kota. Masih sekitar 70 juta penduduk Indonesia yang BABS, dengan jumlah terbesar berada di perdesaan. Kondisi tersebut di atas, membawa kita semua pada kesadaran bahwa upaya untuk mengurangi perilaku BABS sampai pada awal tahun 2000 masih belum sepenuhnya berhasil. Penanganan perilaku BABS lebih difokuskan pada pembangunan fasilitas dan pemberian subsidi pembangunan jamban yang ternyata tidak sepenuhnya dapat merubah perilaku masyarakat, bahkan hanya menambah jumlah “monumen” jamban/ toilet yang ada. Analisis kritis kemudian membawa kita pada kesimpulan bahwa pendekatan selama ini kurang tepat. Kesadaran ini mendorong kita mulai menggunakan pendekatan baru yang seperti pendekatan Community- Led Total Sanitation (CLTS). Sejak itu, pendidikan PHBS mulai memasuki era baru. Fokus perubahan perilaku dikedepankan sehingga pemberian subsidi untuk mendorong pembangunan jamban tidak lagi menjadi pilihan. Pemerintah kemudian melirik CLTS sebagai suatu pendekatan baru penanganan BABS. CLTS menekankan pada prakarsa dan kemampuan masyarakat sendiri untuk melakukan identifikasi masalah, dan kebutuhan serta potensi lokal yang digunakan untuk memecahkan masalah sanitasi yang dihadapinya. Upaya pemecahan masalah ini dalam bentuk kegiatan bersama yang teratur dan sistimatis, sehingga menjadi gerakan2
  17. 17. yang dikendalikan oleh masyarakat sendiri untukmengatasi permasalahan sanitasi yang dihadapi secaramenyeluruh. Prinsip yang dianut dalam CLTS adalahtanpa subsidi, tidak menggurui, tidak memaksa, dantidak mempromosikan jamban. Salah satu indikatorkeberhasilan pendekatan CLTS adalah tercapainyakondisi open defecation free (ODF)/Stop BABS, yangditandai dengan (i) keseluruhan masyarakat telah BABhanya di jamban dan membuang tinja/kotoran bayi hanyake jamban, (ii) tidak terlihat tinja manusia di lingkungansekitar, (iii) upaya peningkatan kualitas jamban yang adasupaya semua menuju jamban aman, kuat, sehat, dannyaman, (iv) penerapan sanksi, peraturan atau upayalain oleh masyarakat untuk mencegah kejadian BABdi sembarang tempat, (v) pemantauan mandiri olehkomunitas.1.2 Perkembangan CLTS1.2.1 Pencapaian Menurut data per September 2008, pelaksanaanCLTS di Indonesia telah mencakup 2.312 desa,213 kabupaten/kota, dan 30 provinsi di Indonesia.Diantaranya yang telah mendeklarasikan sebagai desaODF, yaitu desa yang seluruh penduduknya tidak lagimempraktekkan BABS, mencapai 123 desa. Tercatatberbagai lembaga, terdiri dari 1 LSM lokal dan 4 LSM/1 Data yang diperoleh dari bahan yang dipresentasikan pada Pertemuan StakeholderSTBM di Hotel Grand Jaya Raya, Cipayung, Bogor, tanggal 9 – 10 Januari 2009.2 Lembaga yang dimaksud adalah LSM Lokal: Harfa, Pandeglang; LSM/OrganisasiInternasional: PLAN, PCI, ESP (USAID), ISSDP dan TSSM (WSP-World Bank);Pemda Kabupaten : Sumedang, Majalengka, Bandung, Magelang, Agam, Konawe,Kota Bandar Lampung dan Kota Tarakan ; proyek-proyek yaitu WSLIC-2, CWSH,PAMSIMAS, dan PRO-AIR; sedangkan pihak PT/universitas: Untirta dan UGM 3
  18. 18. organisasi internasional, 8 dinas/instansi pemerintah daerah, 4 proyek, dan perguruan tinggi/universitas yang menggunakan pendekatan CLTS ini. 1.2.2 Beragam Pendekatan CLTS Pendekatan CLTS dilaksanakan oleh beragam penggiat mulai dari pemerintah, LSM, perguruan tinggi, dan beragam sumber dana. Keberagaman ini kemudian tercermin pula dalam pendekatan CLTS, sehingga paling tidak terdapat 5 (lima) variasi pendekatan, yaitu: a. Model Pemerintah-Masyarakat. Contoh penerapan-nya di kabupaten Sumedang. Biaya pelatihan dan pendampingan masyarakat menggunakan dana Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, pemantauan perubahan perilaku dilakukan kader desa dengan bimbingan sanitarian memanfaatkan kartu. b. Model Proyek-Pemerintah-Masyarakat. Contoh penerapannya adalah Water and Sanitation for Low Income Communities 2, Community Water Sanitation and Health Project, ProAir. CLTS diadopsi kedalam skema proyek di tengah perjalanan proyek. Sedikit berbeda adalah Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) atau WES Unicef di Indonesia Timur, yakni CLTS diadopsi sejak awal, pada saat perencanaan proyek. c. Model LSM-Masyarakat. Contoh model ini adalah Yayasan Pancur Kasih di Pontianak atau LAZ Harfa di Pandeglang, lewat pendidikan penyadaran kritis tentang kesehatan atau dalam rangka pemberdayaan ummat sebagai amil zakat.4
  19. 19. d. Model Donor-Pemerintah-Masyarakat. Contoh penerapannya adalah Unicef dengan PCI di Aceh, WSP Bank Dunia di Jawa Timur melalui TSSM.e. Model perguruan tinggi. Contoh Universitas Tirtayasa di Banten, Universitas Gajah Mada di Yogyakarta, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Masyarakat (STIKES) Falatehan Serang, yang hasilnya diteruskan oleh pemerintah daerah setempat seperti yang dilakukan oleh kabupaten Serang pasca Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) oleh Universitas Tirtayasa di Banten.1.2.3 Penggiat CLTS Sejak pertama kali diperkenalkan di Indonesia,terdapat paling tidak 20 lembaga menjadi penggiatCLTS mulai dari LSM, perguruan tinggi, proyek AMPL,dan pemerintah daerah. Berikut ini daftar penggiat CLTSyang teridentifikasi sampai dengan Februari 2009. Tabel 1.1 Penggiat CLTS di Indonesia per Februari 2009 Mulai Jumlah Jumlah Desa No. Lembaga Kategori Kegiatan kabupaten Implementasi Stop BABS1. PLAN Indonesia LSM 2005 8 48 42 PCI LSM 2005 2 2 33. Yayasan HARFA LSM 2006 1 10 04. LPPM Untirta Perguruan 2007 1 - 0 Tinggi5. LPPM UGM Perguruan 2008 1 1 0 Tinggi6. WSLIC 2 Proyek 2005 37 396 377. ProAir Proyek 5 26 08. PAMSIMAS Proyek 2008 111 1017 59. UNICEF ESA 2008 29 70 110. TSSM-WSP EAP ESA 2005 29 315 6211. ESP Proyek 1 1 012. CWSHP Proyek 27 137 813. ISSDP Proyek 1 2 014. Pemerintah Daerah Pemerintah 10 75 615. Pemerintah Pusat Pemerintah 2005 tad tad Tad16. Yayasan Sehat Papua LSM 2008 1 3 0 Pelaku tambahan, belum ada data :17. Balifokus LSM tad tad tad18. Dian Desa LSM tad tad tad19. Mercy Corp LSM tad tad tad20 CARE International LSM tad tad tad Total 264 2.103 126Sumber: Lokakarya Konsolidasi Pembelajaran CLTS, 2009.Keterangan: tad = tidak ada data 5
  20. 20. 1.3 Dari CLTS Menuju STBM Inisiatif Indonesia untuk melaksanakan CLTS, diilhami oleh keberhasilan Bangladesh dalam menerapkan pendekatan CLTS ini yang dimulai pada tahun 1999. Pada bulan Mei 2005, pendekatan CTLS mulai diujicobakan di enam kabupaten yaitu Sumbawa (Nusa Tenggara Barat), Lumajang (Jawa Timur), Sambas (Kalimantan Barat), Muaro Bungo (Jambi), Muara Enim (Sumatera Selatan) dan Bogor (Jawa Barat). Pada pertengahan tahun 2006, dilakukan evaluasi terhadap hasil uji coba dan ternyata di kabupaten Muara Enim, Bogor, Sambas dan Muara Bungo hanya dalam waktu kurang lebih tiga sampai empat bulan, masyarakat telah berhasil bebas dari kebiasaan BAB di tempat terbuka. Mereka telah BAB di tempat yang selayaknya, yaitu di jamban yang mereka bangun sendiri, dan semua perubahan tersebut terjadi tanpa pemberian subsidi. Melihat keberhasilan tersebut, WSP-EAP pada tahun 2006 kemudian mengembangkan lebih lanjut CLTS menjadi TSSM (Total Sanitation and Sanitation Marketing) atau yang kemudian kita kenal dengan Sanitasi Total dan Pemasaran Sanitasi (SToPS), suatu upaya program yang memfokuskan pada peningkatan akses terhadap sarana sanitasi sebagai kebutuhan masyarakat melalui pemberdayaan dan pemasaran produk sanitasi dengan meningkatkan variasi jenis dan harga yang ada di pasar sehingga terjangkau oleh semua lapisan masyarakat serta mencukupi kebutuhan permintaan pasar. Program ini sedang berlangsung di Jawa Timur pada 29 kabupaten. Pada TSSM mulai ada pembagian peran diantara masyarakat, aparat desa, kecamatan maupun kabupaten; termasuk meningkatkan perhatian pada bagaimana menciptakan kebutuhan, memberikan perhatian pada sisi penawaran dan ramah lingkungan.6
  21. 21. Selain itu juga, berbagai pihak kemudian jugamulai mencoba mengadopsi pendekatan CLTS ke dalamkegiatan mereka, diantaranya proyek Second Waterand Sanitation for Low Income Communities (WSLIC2),Community Water Supply and Health (CWSH), ProAIR,Water and Environmental Sanitation (WES) UNICEF;beberapa LSM seperti Plan Indonesia, Project ConcernInternational (PCI), Harfa; pemerintah daerah,perguruan tinggi seperti Universitas Tirtayasa Banten. Belajar dari berbagai pengalaman pelaksanaanCLTS dan program lainnya, pelaksanaan CLTS diIndonesia kemudian mengalami berbagai penyesuaiandiantaranya dengan menggabungkan CLTS ke dalamsuatu wadah program yang disebut Sanitasi TotalBerbasis Masyarakat (STBM), yang terdiri dari lima pilar,yaitu Stop BABS (dahulu dikenal sebagai CLTS), CuciTangan Pakai Sabun (CTPS), Pengelolaan Air MinumRumah Tangga (PAM-RT), Pengelolaan Sampah RumahTangga (PSRT) dan Pengelolaan Limbah Rumah Tangga(PLRT). Departemen Kesehatan memperkenalkan STBMsebagai suatu program nasional pada tahun 2009. Gambar 1.1 Perkembangan CLTS di Indonesia 7
  22. 22. Dalam perspektif STBM, saat ini CLTS telah berubah nama menjadi Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS). Pelaksanaan Stop BABS tidak lagi hanya didominasi pemerintah pusat, bahkan telah melibatkan pemerintah daerah, perguruan tinggi, LSM, dan proyek AMPL lainnya. 1.4 Agenda Berangkat dari implementasi CLTS, TSSM maupun STBM dengan cakupan yang telah tercapai hingga saat ini, kemudian pertanyaan yang muncul, dan perlu mendapat jawaban diantaranya: • Bagaimana pola penerapan dan perkembangan Stop BABS/CLTS yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pelaku? • Sejauh manakah para pelaku mengacu kepada model baku? • Adakah inovasi-inovasi yang terjadi dalam praktek? • Bagaimanakah keberlanjutan pelayanan di tingkat masyarakat? • Bagaimanakah mekanisme bantuan teknis dan pemantauan serta evaluasi ? • Bagaimanakah peran pemerintah daerah dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pemicuan? • Adakah pengalaman/pembelajaran spesifik dari masing-masing pelaku berkaitan dengan pelaksanaan di lapangan? Untuk itu, menjadi suatu keniscayaan mendapatkan jawaban dari pertanyaan di atas. Tulisan berikut yang merupakan ekstraksi dari hasil konsolidasi pembelajaran penggiat Stop BABS diharapkan dapat menjawab sebagian pertanyaan tersebut, sehingga kedepan implementasi Stop BABS sebagai pilar 1 STBM akan lebih efektif dan efisien.8
  23. 23. BAB 2 PEMBELAJARAN Pembelajaran Stop BABS diklasifikasikandalam lima aspek keberlanjutan, yaitu kelembagaan,pendanaan, sosial, teknologi dan lingkungan.2.1 Kelembagaan2.1.1 Contoh nyata sebagai bahan diseminasi yang intensif mendorong timbulnya komitmen semua pihak Tahun 2004, WSP-EAP dan WASPOLA sebagaipihak yang membawa CLTS ke Indonesia, memfasilitasikunjungan Pokja AMPL Nasional ke Bangladesh dan Indiauntuk mempelajari pendekatan CLTS, yang dilanjutkandengan Pelatihan CLTS bagi 6 daerah percontohan lokasiproyek WSLIC-2 bertempat di kabupaten Lumajang, JawaTimur pada bulan Mei 2005. Beberapa bulan kemudian,setelah terbukti tercapainya desa ODF/Stop BABS dibeberapa lokasi daerah percontohan, kemudian PokjaAMPL Nasional menjadikannya sebagai bahan promosi.Pokja AMPL Nasional bersama WASPOLA melakukandiseminasi ke berbagai penggiat pembangunanAMPL, termasuk proyek AMPL, maupun organisasi yang mempunyai kepedulian terhadap sanitasi. Hanya dalam waktu yang tidak terlalu lama kemudian beberapa daerah, LSM dan proyek AMPL Masyarakat Desa Mawar di Alor sedang tertarik mengadopsi membuat jamban sederhana (Foto : Pokja AMPL-WES Unicef) pendekatan ini. 9
  24. 24. Menyebar ke seluruh Indonesia Hasil uji coba di 6 lokasi ini kemudian mendorong banyak pihak untuk mulai melaksanakan pendekatan CLTS di berbagai lokasi seperti: (i) WSLIC-2, yang mencakup Jawa Barat di 3 kabupaten: Bogor, Cirebon dan Ciamis; Sumatera Selatan di 4 Kabupaten: Lahat, Muara Enim, Musi Banyuasin dan Banyuasin; Kepulauan Bangka Belitung di kabupaten Belitung; Sumatera Barat di 4 kabupaten: Pesisir Selatan, Solok, Sawahlunto Sijunjung dan Pasaman; Jawa Timur di 14 Kabupaten: Ponorogo, Blitar, Kediri, Malang, Lumajang, Jember, Bondowoso, Probolinggo, Mojokerto, Bojonegoro, Lamongan dan Sampang; Nusa Tenggara Barat di 6 kabupaten: Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu dan Bima; Sulawesi Selatan di 3 kabupaten: Bone, Enrekang dan Jeneponto; Sulawesi Barat di 2 kabupaten: Polewali Mandar dan Mamasa; (ii) PCI di kabupaten Pandeglang, Banten dan Nabire, Papua; (iii) PAMSIMAS di 13 propinsi, (iv) TSSM di propinsi Jawa Timur; (v) UNICEF di 7 propinsi (NAD, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua dan Papua Barat); (vi) Plan Internasional Indonesia di beberapa kabupaten propinsi Jawa Tengah, NTT dan NTB; dan (vii) CWSHP di 20 kabupaten pada 4 propinsi (Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Jambi dan Bengkulu) 2.1.2 Pelaksanaan ‘Road Show’ sebagai pembuka jalan proses internalisasi program Stop BABS ke dalam program pemerintah daerah. Disadari sepenuhnya bahwa program Stop BABS diinisiasi oleh pemerintah pusat, walaupun pada kenyataannya penyelenggaraan sanitasi telah menjadi kewajiban pemerintah daerah. Untuk itu, upaya advokasi kepada pemerintah daerah termasuk kalangan legislatif dianggap penting untuk dilakukan sebagai upaya menjadikan Stop BABS bagian dari program pemerintah daerah. Dengan demikian pelaksanaan program Stop BABS dimulai dengan upaya penyamaan persepsi diantara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Diharapkan dengan demikian pelaksanaan program Stop BABS menjadi satu kesatuan dengan program pembangunan sanitasi di daerah. Upaya advokasi ini yang kemudian dikenal sebagai ‘road show’. Pada dasarnya road show berbentuk lokakarya, yang diawali dengan penjelasan program Stop BABS yang dihadiri oleh seluruh pihak terkait termasuk10
  25. 25. legislatif, LSM, perguruan tinggi dan tokoh masyarakat.Diupayakan agar pertemuan dibuka oleh Bupati/Walikota dengan harapan akan menghadirkan seluruhpihak terkait. Setelah sesi pembukaan dan penjelasanprogram, dilanjutkan dengan sesi penyusunanrencana tindak lanjut. Jika di daerah bersangkutanbelum terbentuk Pokja AMPL, lokakarya tersebut jugasekaligus merupakan lokakarya pembentukan PokjaAMPL. Diharapkan Pokja AMPL akan berperan sebagaifocal point pelaksanaan pembangunan AMPL termasukStop BABS di daerah tersebut. Selanjutnya dilakukanpendampingan agar program Stop BABS dapat tertuangdalam strategi pembangunan daerah baik beruparencana strategi AMPL, maupun RPJMD. Contoh pelaksanaan program Stop BABS yangdimulai dengan road show adalah di daerah binaanPlan International Indonesia seperti di KabupatenGrobogan, Jawa Tengah; Kabupaten Dompu, NTB; dandaerah kerja proyek TSSM/SToPS di propinsi Jawa Timur.Hal yang sama di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat,salah satu daerah Pamsimas yang dianggap sukses. Cirikhas dari keberhasilan upaya road show ini ditandaidengan komitmen dari Bupati termasuk legislatif dalammenjadikan program Stop BABS sebagai programdaerahnya. Tidak hanya itu, sebagai contoh KabupatenSumedang, bahkan secara signifikan meningkatkananggaran sanitasi dalam APBDnya.2.1.3 Internalisasi program Stop BABS kedalam program pemerintah daerah menjadi jaminan keberlanjutan Sebagaimana diketahui bahwa tanggap terhadapkebutuhan (demand responsive) merupakan persyaratanutama pelaksanaan program stop BABS. Hal ini berarti 11
  26. 26. bahwa program Stop BABS hanya dilaksanakan pada lokasi atau daerah yang menunjukkan adanya kebutuhan yang ditandai dengan adanya minat dan komitmen terhadap program ini. Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan upaya untuk mendorong timbulnya kebutuhan tersebut melalui diseminasi dan advokasi yang merupakan upaya awal. Langkah tersebut perlu ditindaklanjuti melalui upaya internalisasi program Stop BABS kedalam program pemerintah daerah. Keberadaan Pokja AMPL dapat menjadi pintu masuk. Namun jika belum terbentuk, pembentukan Pokja AMPL merupakan salah satu prioritas. Pokja AMPL dapat menjadi kelompok penggerak perubahan paradigma pengambil keputusan di daerah dan sekaligus pengawal proses internalisasi program Stop BABS. Walaupun demikian, terdapat contoh ketika Pokja AMPL belum terbentuk, namun pemerintah daerah terpicu untuk melaksanakan program Stop BABS, yaitu di Kabupaten Trenggalek melalui proyek TSSM. Proses internalisasi program Stop BABS terlihat dari indikator dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan STBM, tersedianya Dukungan Pemerintah Daerah sebagai Faktor Utama Keberhasilan Kabupaten Trenggalek Dukungan pemerintah daerah ditunjukkan melalui (i) penerbitan Surat Keputusan Bupati Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat; (ii) penyediaan anggaran dana pendukung program dari APBD Tahun 2009 sebanyak Rp. 400 juta; (iii) promosi yang dilakukan baik (a) melalui siaran radio di RKPD, ADS, Kamajaya, Dimas Suara untuk acara interaktif, maupun (b) hasil pemantauan oleh tim hubungan masyarakat kabupaten dimuat di media massa lokal, (c) himbauan Bupati untuk masyarakat melalui koran Jawa Pos, (d) deklarasi desa Stop BABS (e) kerjasama melalui tokoh agama (Kyai dan Nyai), (f) penyebaran leaflet, dan poster, (g) penempelan stiker untuk rumah yang sudah memiliki jamban sehat (merah = tidak memiliki sarana jamban, kuning = jumbleng terbuka/jamban tidak sehat, hijau = jamban sehat), (h) peta sosial sebagai alat pemantauan dan alat memicu ulang masyarakat.12
  27. 27. alokasi dana APBD, berkembangnya kegiatan promosiSTBM oleh pemerintah daerah, serta pemantauan rutin. Hingga 2008, di Kabupaten Trenggalek telahdilakukan pemicuan di 157 desa/kelurahan, denganhasil sebanyak 29 desa dan 67 dusun telah mencapaiStop BABS, serta terus dilakukan pemantauanperkembangan program di lapangan dengan targetselain terus menambah desa Stop BABS juga akanmengembangkan pilar STBM lainnya. Hal ini terjadikarena fihak pemerintah kabupaten telah menetapkanTSSM sebagai prioritas program. Hal yang sama terjadi di Kabupaten Muaro Jambi,melalui dukungan dana APBD dan proyek CWSHP, desaMuaro Pijoan dan Mendaro Laut berhasil mencapai stopBABS. Bahkan 5 desa lainnya juga sudah stop BABS, yangsalah satu diantaranya adalah Desa Marasebo tempatpencanangan PHBS oleh Bupati Muaro Jambi, padatahun 2008. Langkah pemerintah Kabupaten Sumedangbahkan lebih jauh. Misalnya, Stop BABS dimasukkansebagai salah satu kegiatan dari PPK–IPM (ProgramPengembangan Kompetensi–Indeks Prestasi Manusia).Demikian juga dengan Program Desa Siaga yang salah satuindikatornya adalah Stop BABs dan pengelolaan sampah. Jumlah desa di kabupaten Sumedang sebanyak 279 desa, kegiatan pemicuan Stop BABS telah dilakukan di 45 desa, sebanyak 55 dusun dan 9 desa telah mencapai Stop BABS dan telah mendapatkan piagam dekalarasi Stop BABS dari Bupati Sumedang pada pertengahan tahun 2009. Foto: Ekki R, Sumedang 13
  28. 28. Program Stop BABS juga masuk dalam musrenbang di tingkat kecamatan dan kabupaten. Disamping itu, kegiatan di Klinik Sanitasi diarahkan untuk melakukan pelatihan Stop BABS bagi kader-kader Posyandu. 2.1.4 Kerjasama pemerintah daerah dengan berbagai pihak dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan program mempercepat pencapaian Stop BABS. Untuk keberhasilan dan kesinambungan program Stop BABS di suatu daerah seyogyanya dilakukan penyusunan rencana secara bersama antara pemerintah dan para pemangku kepentingan lain di tingkat lapangan. Pemerintah diposisikan sebagai pihak pemilik program, dan pihak luar berperan sebagai pendukung pemerintah dalam melaksanakan tugas pelayanan dasar bagi masyarakat. Walaupun pada tataran praktek, porsi besar pekerjaan pihak luar/ LSM terlihat lebih besar, namun hal ini tidak merubah tanggung jawab pemerintah dalam pelayanan dasar. Sebagai contoh, pelaksanaan Stop BABS di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Hal ini berawal dari inisiatif Plan Internasional Indonesia untuk melaksanakan CLTS di Kabupaten Grobogan, yang kemudian ditanggapi dengan positif oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan. Terlebih di Kabupaten Grobogan telah terbentuk Pokja AMPL dan beberapa personilnya pernah mengikuti pelatihan CLTS yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Jajaran Pemerintah Kabupaten Grobogan memberi dukungan penuh, mulai dari Bupati, Kepala Dinas Kesehatan dan jajarannya, pemerintah kecamatan, sekolah dan pemerintah desa. Salah satu bentuk dukungannya adalah dengan membentuk Tim CLTS di tingkat Kabupaten dan kecamatan, yang diikuti14
  29. 29. dengan pelatihan pelatih (Training of the Trainer/TOT)CLTS yang diikuti oleh tokoh warga/relawan.2.1.5 Pemicuan Stop BABS perlu dilakukan secara terencana Terdapat kesalahkaprahan bahwa pemicuandapat dilakukan dimana saja dengan tanpa persiapan.Pada dasarnya tidak ada panacea atau obat untuksegala penyakit. Perlu disadari juga bahwa programStop BABS yang mengharamkan subsidi tidak selamanyadapat dilaksanakan dengan mudah bahkan tidakmungkin dilaksanakan pada kondisi ekstrim. Prinsiptanpa subsidi ini hanya dapat terlaksana ketika biayapembangunan jamban terjangkau oleh masyarakat.Namun pada beberapa lokasi dengan kondisi sepertitingkat kepadatan sangat tinggi di perkotaan, kondisifisik yang berupa rawa, tepi pantai, daerah cadas, dandaerah air tanah tinggi, mempunyai konsekuensi biayapembangunan jamban tidak terjangkau masyarakat.Selain itu, lokasi desa yang telah dimasuki proyek yangmemberikan subsidi jamban akan sulit dimasuki programStop BABS. Kondisi ini perlu diketahui sebelum dilakukanpemicuan, sehingga fasilitator telah menyiapkan strategiterkait kendala yang akan dihadapi. Penetapan prioritas desa yang akan digarap jugatergantung pada tingkat kesulitan yang akan dihadapi.Biasanya prioritas utama diberikan pada desa yangtanpa kendala berarti. Sebagian besar keberhasilandesa mencapai Stop BABS adalah dimulai dari desatanpa kendala yang berarti. Hal ini juga terkait dengankemampuan fasilitator yang mungkin masih perlubanyak pengalaman. 15
  30. 30. 2.1.6 Pendampingan intensif memberikan lebih banyak kesempatan bagi masyarakat untuk berinteraksi Pelaksanaan pemicuan yang disertai pendampingan secara intensif merupakan salah satu kunci keberhasilan perubahan perilaku masyarakat. Keberadaan fasilitator yang setiap saat berada di tengah masyarakat memungkinkan masyarakat mempunyai banyak waktu dan kesempatan untuk bertanya langsung. Kondisi ini biasanya hanya dapat dipenuhi oleh LSM baik internasional maupun lokal. Mereka dapat mengerahkan tenaga fasilitator untuk mendampingi masyarakat sepanjang waktu karena mempunyai sumber daya yang memadaibaik dalam jumlah maupun jenis keahlian. • Pelatihan CLTS yang dikelola PCI bekerja sama dengan Pokja AMPL Banten dan LSM internasional dan LSM lokal tersebut mengerahkan tenaga pendamping masyarakat, yang mendampingi masyarakat sejak pemicuan, pendampingan pembangunan sarana jamban, mela- kukan pemantauan dan evaluasi, sehingga tercapainya Stop BABS secara bertahap sejak tingkat kampung atau dusun, berlanjut ke tingkat desa dan menyebar ke desa lainnya di kecamatan tersebut.16
  31. 31. Pendampingan Intensif Menuju Stop BABS Pada tahap awal pelaksanaan CLTS di Indonesia, PCI dan Plan Internasional Indonesia merupakan LSM internasional yang berkiprah menggunakan pendekatan CLTS sebagai bagian dari program layanannya di beberapa daerah di Indonesia. PCI memulai program CLTS sebagai salah satu sub program WAHANA Sehat (Warga Aktif Hidup Anak Sehat) di 5 kecamatan (Saketi, Pagelaran, Patia, Sukaresmi dan Angsana) pada 29 desa. Dimulai dengan pelatihan CLTS pada pertengahan Desember 2005, pada bulan September 2006 telah menunjukkan hasil yang baik seperti dapat dilihat pada grafik di atas. Menyadari bahwa angka cakupan belum mencapai seluruh desa pada lokasi tersebut, PCI menyerahkan pengelolaan program CLTS tersebut kepada LSM lokal, Lembaga Amil Zakat Harfa yang meneruskan program di 2 kecamatan bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Selanjutnya pemerintah daerah yang meneruskan di 6 kecamatan lain. Sementara Plan Internasional Indonesia melaksanakan program CLTS di kabupaten Dompu dengan cara melakukan intervensi langsung kepada aparatur pemerintahan di kecamatan dan desa serta kader di kecamatan Hu’u pada 3 desa, serta di kabupaten Grobogan dengan cara melakukan intervensi melalui roadshow kepada pimpinan daerah sehingga memungkinkan terbentuknya Tim CLTS sejak kabupaten sampai ke desa. Sedangkan Yayasan Pancur Kasih, yang merupakan LSM lokal, melaksanakan CLTS pada desa percontohan di masing- masing 2 desa di kabupaten Landak dan kabupaten Kubu Raya, melalui program pendidikan kritis kesehatan.2.1.7 Dukungan aparat desa perlu digalang Aparat desa seyogyanya merupa-kan petugasyang berhubungan erat dengan keseharian masyarakat.Sehingga keterlibatan aparat desa dalam pelaksanaanprogram Stop BABS dapat mempercepat penerimaanmasyarakat. Namun terlebih dahulu perlu dilakukanupaya memberi pemahaman tentang program StopBABS, baik mengenai maksud dan tujuan program,bagaimana cara melakukannya, dan dukungan apa yangdiperlukan dari aparat pemerintah. Sebagai contoh Desa Marga Jaya di KabupatenCiamis, Jawa Barat dan Desa Ulaweng Riaja, Kabupaten 17
  32. 32. Saefudin Juhri sebagai Kepala Desa/Kuwu Marga Jaya turun langsung melakukan pemicuan. Foto: Owin Jamasy. Bone, Sulawesi Selatan yang merupakan lokasi proyek WSLIC-2. Kepala Desa berikut perangkat desa, tokoh masyarakat dan kader kesehatan desa tergabung dalam wadah Tim CLTS, ikut terlibat dalam pemicuan. Keterlibatan kepala desa berikut perangkatnya merupakan bantuan yang sangat berharga dalam mempercepat pencapaian stop BABS. Walaupun disadari juga bahwa faktor lain turut mempengaruhi keberhasilan seperti pengetahuan masyarakat tentang dampak negatif dari membuang kotoran di sembarang tempat, ketersediaan air, dan ketersediaan material lokal atau material pendukung dari toko. Sementara di Desa Babat, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, keterlibatan pemerintah desa dalam Tim Gerakan Pemberantasan Tai yang dibentuk bersama masyarakat, sehingga dalam jangka 4 minggu desa tersebut mampu mencapai Stop BABS. Bentuk lain keterlibatan aparat pemerintahan desa berupa pemberian legitimasi dari kepala desa/lurah kepada pelaksana program Stop BABS di desa, yang dapat mempercepat proses pemicuan di tingkat masyarakat.18
  33. 33. Di desa Sindanglaya, kecamatan Pagelarankabupaten Pandeglang, Banten, legitimasi diberikankepada Tim Kesehatan Desa melalui SK Kepala Desa,yang kemudian membentuk Tim Pemberantas Tai/Waduk (TPT/TPW) di setiap dusun. Perubahan yangterjadi di desa tersebut berdampak pada perkampungantidak bau kotoran manusia, padahal sampai awal tahun2005, bau kotoran manusia sangat terasa karenakotoran ada dimana-mana (pinggir jalan, kebun, sawah,kali dan lapangan bola). BABS menjadi hal memalukandan dipandang tidak baik. Namun mendapatkan dukungan kepala desatidak selamanya mudah dilakukan. Pengalaman PCIdi kabupaten Pandeglang, Banten ketika praktekpemicuan dilakukan di desa Kertasana, kecamatanPagelaran, Kepala Desanya tidak yakin masyarakatnyamampu berubah, serta mampu membangun sendirijamban sesuai dengan kemampuannya. Alasannyaadalah masyarakat akan bergerak setelah mendapatkansubsidi, misalnya untuk membangun jamban diberisubsidi 1 zak semen. Tapi setelah Kepala Desa diajakberkeliling melakukan pengamatan lapangan, denganmata kepalanya sendiri melihat sebaran tinja ada dimanamana, serta melihat sendirimasyarakatnya mau berubah,barulah kemudian KepalaDesa mendukung pelaksanaanStop BABS. Kemudian desa inimenjadi salah satu desa yangberkontribusi terhadap jumlahjamban yang terbangun tanpasubsidi sehingga KabupatenPandeglang, Banten Encep Mahpudmendapatkan Penghargaan Kepala Desa SindanglayaMURI pada tahun 2007 sebagai Kabupaten Pandeglang Foto : WASPOLA 19
  34. 34. kabupaten dengan jumlah jamban terbangun tanpa subsidi terbanyak dalam setahun. 2.1.8 Menjadikan Puskesmas dan Posyandu berikut jajaran petugas kesehatannya sebagai ujung tombak mempercepat penerimaan masyarakat Jajaran dinas kesehatan, mulai dari kabupaten, kecamatan, sampai di desa merupakan para penggiat Stop BABS yang potensial, disamping merubah perilaku hidup bersih merupakan tugas pokok dan fungsi mereka, kapasitas sumber daya manusianya pun relatif memenuhi syarat. Petugas sanitarian, bidan desa, termasuk kader posyandu yang berasal dari masyarakat merupakan ujung tombak pelaksanaan Stob BABS yang dapat diandalkan. Keterlibatan sanitarian sudah jelas, karena memang bidang tugasnya, sehingga peran supervisi melekat pada dirinya. Sedangkan peran bidan, dilakukan seiring dengan tugasnya melayani kesehatan ibu dan anak, termasuk dalam proses persalinan, sehingga peran memberikan motivasi lebih menonjol. Beberapa contoh sukses atas peran jajaran dinas kesehatan adalah di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan yang bertumpu pada figur kepala puskesmas dan bidan desa. Sementara di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat keterlibatan aktif kepala Dinas Kesehatan beserta jajarannya dalam upaya menjadikan program Stop BABS sebagai program prioritas pemerintah daerah. Salah satu faktor pendorong percepatan pencapaian desa Stop BABS di Kabupaten Sumedang adalah pelatihan kepada petugas sanitasi Puskesmas dan Kader Posyandu/Dasawisma sejak awal. Pelatihan dilakukan 2 angkatan dalam 1 tahun anggaran, sedangkan20
  35. 35. kegiatan pemicuan dilakukan di setiap dusun. Pemicuandilakukan oleh kader Posyandu dengan dikoordinasikanoleh sanitarian Puskesmas.2.1.9 Adopsi program Stop BABS dalam proyek AMPL mempercepat upaya pengarusutamaan program Stop BABS Kemampuan pemerintah daerah dalampembangunan AMPL masih relatif terbatas. Untukitu, pemerintah pusat melalui sumber dana hibah danpinjaman banyak melakukan intervensi pembangunanAMPL di daerah. Pembangunan AMPL diserahkanpelaksanaannya melalui proyek AMPL yang tersebar diseluruh Indonesia. Seluruh proyek AMPL telah mengadopsi programStop BABS. Keberadaannya di hampir seluruh Indonesiamembantu pemerintah pusat dalam memperkenalkanprogram Stop BABS kepada pemerintah daerah maupunpelaku pembangunan AMPL lainnya. Keterlibatanproyek AMPL dalam pelaksanaan program Stop BABSakan membantu mempercepat pengarusutamaanprogram di daerah. Sebagai contoh, proyek WSLIC-2 telah berhasilmembebaskan 37 desa dari praktek BABS, proyekCWSH menghasilkan 8 desa Stop BABS, Pamsimasmenghasilkan 5 desa Stop BABS, TSSM menghasilkan62 desa Stop BABS, WES Unicef menghasilkan 1desa Stop BABS. Sementara jumlah desa yang dalampendampingan proyek AMPL mencapai sekitar 2.000desa. Kesemuanya berpotensi menjadi desa Stop BABSdalam waktu dekat. 21
  36. 36. 2.1.10 Mahasiswa berpotensi menjadi ujung tombak pemicuan Stop BABS melalui program Kuliah Kerja Mahasiswa Foto : POKJA AMPL Program kuliah kerja mahasiswa yang mengerahkan mahasiswa dalam jumlah banyak ke desa- desa, merupakan ajang yang potensial dalam melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaan Stop BABS. Dengan pembekalan yang memadai, mahasiswa dapat berperan menjadi fasilitator pemicu perubahan di tingkat masyarakat. Melalui kerja sama antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi, dapat dibangun suatu sinergi untuk membantu masyarakat desa dalam memperbaiki kualitas hidupnya. Keterlibatan perguruan tinggi pertama kali oleh Universitas Tirtayasa pada tahun 2007, melalui pelatihan yang diikuti 108 orang, terdiri dari 26 dosen, 5 sanitarian dari 5 Puskesmas lokasi KKM serta 7 orang peserta tambahan dari P2KP Banten, yang dilanjutkan dengan pemicuan CLTS di 14 desa. Program kemudian berjalan dengan lebih baik pada tahun 2008, masih di 5 Kecamatan, Carenang, Curug, Pontang, Tirtayasa, Tunjung Teja di kabupaten Serang. Pada tahap awal dilatih sebanyak 75 orang terdiri dari 34 dosen, 14 mahasiswa, sisanya berasal dari PKK, Sanitarian, Bidan,22
  37. 37. serta tokoh masyarakat; dilanjutkan dengan 5 dosendan 1 mahasiswa mengikuti pelatihan KeterampilanDasar Fasilitasi. Melalui koordinasi dengan Pokja AMPLBanten serta Pokja AMPL Kabupaten Serang, hasilnyalebih baik, sehingga sudah ada beberapa kampung yangmencapai Stop BABS. Sedangkan di Universitas Gajah Mada telahdilatih 22 mahasiswa yang tergabung dalam komunitasWaterplan Community terkait Teknis PemicuanCLTS. Pelatihan ditangani oleh Pokja AMPL Nasionalbekerjasama dengan LPPM UGM, dilanjutkan pemicuanCLTS di Desa Hargomulyo, Gedangsari KabupatenGunung Kidul; serta dikembangkan masing masingdi 2 desa di Kabupaten Gunung Kidul dan Sleman.Sementara STIKES Falatehan Serang, yang ikut sertadalam pelatihan tahun 2008 sebanyak 2 dosen dan 1mahasiswa sedang mengembangkan desa model, diDesa Terumbu, Kecamatan Kilasah di kota Serang.2.1.11 Format dan bentuk pemantauan yang sederhana oleh kader di tingkat desa mendukung upaya pemantauan dan evaluasi program Stop BABS secara keseluruhan Salah satu kendala dalam pelaks-anaan programAMPL selama ini adalah kesulitan memperoleh data yangdapat diandalkan. Sebagian besar disebabkan bentukformat pelaporan yang rumit dan sulit dipahami. Melaluipelaksanaan program Stop BABS kemudian ditemuibeberapa upaya pencatatan kemajuan pelaksanaankegiatan yang sederhana dan dilaksanakan langsungoleh kader di lapangan. Dari format yang tersusun dari daerah inilahkemudian diharapkan data yang didapatkan dapat 23
  38. 38. Format pemantauan skala desa. Tabel : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang berkembang menjadi data nasional. Sementara format pemantauan dan evaluasi dapat menjadi embrio bagi upaya mendapatkan format pemantauan dan evaluasi yang mudah, dan dapat dilaksanakan. Sebagai contoh, PCI melalui programnya di kabupaten Pandeglang, Banten mengembangkan format pemantauan dan evaluasi yang sederhana. Kader atau Tim CLTS desa melakukan pemantauan, kemudian petugas lapangan PCI melakukan rekap perkembangan setiap desa, dan digabungkan di tingkat kecamatan. Format pemantauan dan evaluasi tersebut terus dikembangkan PCI melalui programnya di Kabupaten Nabire, Papua; Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, NAD. Sementara di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, pemantauan dilakukan melalui kunjungan rumah oleh Kader Dasa Wisma. Pencatatan atas perubahan perilaku menggunakan formulir yang disiapkan oleh Dinas Kesehatan. Selain itu dipergunakan Stiker STBM melalui24
  39. 39. Program LingkunganSehat Dinas KesehatanKabupaten Sumedang,maupun Pamsimas.Hasil pemantauan kadertersebut kemudiandicatat dalam formatlaporan yang disiapkan Stiker STBM ditempel di setiap rumah. Foto : Dinas Kesehatan Kabupaten SumedangDinas KesehatanSumedang, untuk kemudian direkap oleh Puskesmasdan Dinas Kesehatan sehingga akhirnya tersedia laporanperkembangan program Stop BABS bulanan.2.1.12 Deklarasi Stop BABS (ODF) memicu daerah lainnya Deklarasi ODF di Desa Sawe Kecamatan Huu diKabupaten Dompu oleh Bupati Dompu, deklarasi ODF di Desa Sukawening Kecamatan Ganeas oleh Bupati Sumedang, serta pemberian Penghargaan Museum Rekor Indonesia (Muri) kepada kabupaten Pandeglang untuk Pembuatan Jamban Terbanyak Tanpa Subsidi Selama Satu Tahun (sekitar 2.000 jamban), adalah contoh deklarasi yang kemudian memicu, desa lain di wilayah kabupatennya masing masing; bahkan memicu kabupaten lainnya. Foto : WASPOLA 25
  40. 40. 2.1.13 Peluang usaha penyediaan fasilitas sanitasi dasar paska pemicuan Stop BABS . Sesuai dengan judul programnya, Sanitasi Total dan Pemasaran Sanitasi, maka yang menjadi perhatian adalah bagaimana menjawab permintaan masyarakat akan sarana sanitasi dasar, yang murah, sehat dan ramah lingkungan. Adalah Sumadi yang menunjukkan, pengabdian dan totalitas dalam menggauli profesinya menuju kesuksesan, bukan hanya sebagai sanitarian, namun, juga sebagai pengusaha yang berurusan dengan sanitasi dasar ini. Berurusan dengan tinja sudah pasti menjijikkan. Tetapi, tidak bagi Sumadi yang berprofesi sebagai sanitarian Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. KOMPAS/DWI AS SETIANINGSIH Persoalan seputar tinja bagi sanitarian adalah persoalan penting yang bila tidak ditangani dengan benar bisa menjadi malapetaka. ”Kalau mereka sakit- sakitan, uangnya habis dipakai berobat, ya miskin terus,” kata Sumadi. Prihatin dengan rendahnya kesadaran masyarakat menggunakan jamban, Sumadi melakukan survei di Desa Begendeng, Kecamatan Jatikalen, kabupaten Nganjuk. Begendeng dipilih sebagai sasaran survei karena pola sanitasi masyarakatnya yang buruk. Desa ini terletak di muara Sungai Brantas dan Sungai Widas. ”Di dua sungai itulah masyarakat melakukan MCK (mandi, cuci, kakus) sehari-hari,” kata Sumadi. Hasil survei tak jauh dari dugaan. Dari 267 rumah di Begendeng, tercatat hanya empat rumah yang memiliki jamban dengan desain26
  41. 41. tangki septik berbentuk kotak. Saat itu biaya membuatjamban sangat mahal bagi warga yang umumnya bekerjasebagai petani dan buruh. Sumadi berinisiatif membuatdesain tangki septik dengan model silindris. Modelsilindris lebih cocok digunakan di daerah seperti Jatikalenyang memiliki kontur tanah yang selalu bergerak.”Model silindris jauh lebih kuat karena titik tekannyahanya satu, yaitu di tengah, sedangkan model kotaklebih gampang roboh,” jelas Sumadi. Dengan modeltersebut, Sumadi mampu menekan harga pembuatanjamban hingga Rp 440.000. Meski harganya jauh lebihmurah, saat diperkenalkan banyak warga yang masihragu. Saat itu baru 10 keluarga yang tertarik memesanjamban kepada Sumadi. ”Waktu itu saya beri jaminan,kalau dalam waktu lima tahun jambannya amblek,uang mereka kembali,” kata Sumadi. Jaminan dan hargamurah yang ditawarkan Sumadi menarik minat wargauntuk mendaftar. Selain itu, disediakan juga fasilitaspenyedotan tinja.2.2 Pendanaan2.2.1 Optimalisasi sumber daya yang ada dengan mengadopsi program Stop BABS kedalam program yang telah berjalan Salah satu upaya daerah dalam membiayaiprogram Stop BABS adalah dengan cara mengadopsikegiatan Stop BABS kedalam program yang telahberjalan. Tentunya hal ini dengan mudah dapat dilakukankarena pada dasarnya kegiatan Stop BABS adalah bagiandari kegiatan PHBS. Salah satu contoh adalah upaya Dinas KesehatanKabupaten Sumedang, Jawa Barat mengadopsi kegiatanStop BABS kedalam kegiatan terkait seperti Program 27
  42. 42. Pengembangan Kompetensi-Indeks Prestasi manusia (PPK-IPM), dan Program Desa Siaga. Bentuk optimalisasi pembiayaan diantaranya pembiayaan kegiatan pelatihan Stop BABS dibiayai dari dana PPK-IPM dan Desa Siaga yang dilakukan di desa. Sedangkan kegiatan pemicuan dibiayai dari anggaran Klinik Sanitasi. Sehingga kebutuhan dana ekstra bagi pelaksanaan program Stop BABS dapat diminimalkan. Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang juga bekerjasama dengan Bank Jabar dalam memanfaatkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) melalui program Desa Binaan. Program Stop BABS merupakan salah satu kegiatannya, yang akan dimulai tahun 2010 di 10 desa. 2.2.2 Masyarakat mempunyai inisiatif sendiri dalam menyelesaikan keterbatasan pendanaan Pada dasarnya masyarakat yang sudah terpicu dapat membangun sarana jamban sesuai dengan kemampuannya. Tidak ada alasan bagi masyarakat miskin untuk tidak mampu membangun sarana jamban yang paling sederhana (lihat Boks Contoh Mbok Supi di Kabupaten Trenggalek). Namun demikian, Rumah dan Jamban mbok Supi di Desa Tumpuk, Kecamatan Tugu, Trenggalek, bangga dengan jambannya seharga 4,5 juta rupiah, hasil menabung dari penghasilannya sebagai pemijat, selama setahunan. Foto : TSSM Kabupaten Trenggalek.28
  43. 43. pada beberapa kasus, khususnya daerah sulit perludipertimbangkan pendanaan alternatif untuk membantumasyarakat yang tidak mampu. Apabila dimungkinkandapat didorong pembentukan unit kredit masyarakatuntuk pembangunan jamban. Sebagai contoh Lembaga KeswadayaanMasyarakat (LKM) desa Sungai Rangas HambuKecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar Barumengembangkan jamban melalui arisan jamban.Terobosan ini dilakukan karena harga per-unit jambanrelatif mahal. Dengan anggota 38 orang, merekamelakukan arisan jamban Rp 25.000,-/orang /bulan.Perlahan tapi pasti jumlah keluarga yang memilikijamban meningkat. Begitu juga dengan Jorong ParangDoto, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten SawahluntoSijunjung, yang memanfaatkan keberadaan KelompokTani Perempuan. Setiap pertemuan kelompok merekamelakukan arisan kloset, dan setiap pertemuan terdapatdua orang yang mendapat giliran memperoleh kloset. Beberapa wanita Kelompok Arisan Jambandesa Rorurangga Pulau Ende, NTT juga memprakarsaihal yang sama. Siti Sarifah, seorang ibu muda dua anak,bersama dengan beberapa ibu rumah tangga mendirikankelompok ini di desanya. “Dalam waktu dekat, sayaakan memiliki jamban rumah tangga saya sendiri,” kataSiti antusias. Pelaksanaan ini didukung oleh sebuahperaturan desa di masing-masing 7 desa di Pulau Ende. Sementara Bengkel Sanitasi Desa Bocor KabupatenKebumen, Jawa tengah mengereditkan cetakan bangunanatas dan kloset senilai Rp 60.000 sebanyak 6 kali. 29
  44. 44. Masyarakat Desa Salam Harjo salah satu desa CWSHP di Kabupaten Bengkulu Utara, telah mendapat kemudahan dari toko material terdekat untuk menyicil kebutuhan membuat jamban seperti semen, PVC, bahkan kloset. Cicilan dilakukan setiap minggu dari hasil kebun penduduk berupa kopi dan kelapa sawit. Masyarakat Desa Salam Harjo yang awalnya hanya memiliki 16 jamban, selama berselang 2 bulan semua kepala keluarga yang mencapai 118 KK di desa itu telah memiliki jamban keluarga. 2.2.3 Perubahan skema dana bergulir menjadi non subsidi lebih menjanjikan Jauh sebelum program Stob BABS diperkenalkan, pembangunan sanitasi khususanya di perdesaan banyak mempergunakan skema dana bergulir. Dana bergulir tersebut berupa dana stimulan yang diberikan oleh proyek kepada kelompok masyarakat. Anggota kelompok kemudian menentukan urutan penerima bantuan. Secara teoritis hal ini cukup baik, tetapi dalam praktek banyak ditemui kegagalan, terlihat dari kenyataan bahwa dana hanya bergulir satu kali pada penerima gelombang pertama. Masyarakat miskin juga hampir tidak dapat mengakses dana tersebut, karena tidak memiliki kemampuan untuk menyicilnya. Secara umum, ditengarai faktor penyebab kegagalan adalah belum terjadinya perubahan perilaku masyarakat sehingga belum timbul adanya kebutuhan masyarakat terhadap jamban. Kemudian tidak ada hukuman bagi penerima bantuan yang tidak mengembalikan dana bergulir tersebut.30
  45. 45. Sementara perubahan dana bergulir sanitasimenjadi tanpa subsidi melalui program Stop BABS,terbukti menunjukkan kinerja yang lebih baik. Lebihbanyak masyarakat yang terpicu membangun saranajamban, walaupun tanpa dana stimulan. Hasilnya initerlihat di berbagai lokasi proyek WSLIC-2, diantaranyaKabupaten Ciamis (Jawa Barat), Muara Enim (SumateraSelatan), Trenggalek (Jawa Tengah), Bone (SulawsiSelatan), Sawahlunto Sijunjung (Sumatera Barat).Sedangkan di lokasi proyek CWSH hasilnya terlihat diKabupaten Sambas (Kalimantan Barat).2.3 Sosial dan Budaya2.3.1 Kampiun sebagai penggerak utama program Stop BABSKeberhasilan pencapaian stop buang air sembarangan,sebagai hasil dari pemicuan, tergantung banyak hal,tetapi yang utama adalah keberadaan kampiun.Kampiun adalah orang yang terpicu, termotivasi danmemiliki komitmen dalam pelaksanaan program.Dalam beberapa hal, kiprah kampiun ini tidak selalumendapatkan dukungan dari sistem yang ada, namundemikian kampiun tetap melakukan kegiatan sesuaidengan kapasitasnya. Seorang kampiun dapat berasaldari berbagai golongan, baik pegawai pemerintah,swasta, pemuka masyarakat, tokoh agama, guru sekolah,ibu rumah tangga, bahkan pemuda. Dipercayai bahwa pada setiap keberhasilanpelaksanaan program Stop BABS terdapat seorangkampiun yang mengawal. Jika semua disebutkan satu persatu, akan banyak sekali nama yang perlu dicantumkan.Namun dari sejumlah nama tersebut, beberapa yangdapat disebutkan sementara ini adalah Drg. Agustin yang 31
  46. 46. telah berhasil membebaskan Kecamatan Lembak, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan dari perilaku buang air bebas sembarangan. Kecamatan Lembak merupakan kecamatan Stop BABS (ODF) yang pertama Drg. Agustin, Kepala Puskesmas di Indonesia. Muhamad Sholeh Kec. Lembak, Kab. Muara Enim, Sumatera Selatan. dari Dinas Kesehatan dan Foto : WASPOLA Sudarto dari Bappeda berkiprah dalam pengawalan program Stop BABS yang dilakukan oleh Plan International Indonesia di kabupaten Grobogan. Ekki Riswandiyah dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, Jawa Barat berhasil memanfaatkan semua sumber daya yang ada untuk penyelenggaraan Stop BABS yang juga didukung oleh Bupati Sumedang yang terlibat dalam pencanangan desa Stop BABS (ODF). Foto : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang Selain itu, Abdul Sikin, pegawai pemerintah Kecamatan Huu di Kabupaten Dompu, NTB aktif melakukan pelatihan pemicuan, mengatur strategi pemicuan, dan pemantauan pelaksanaan Stop BABS di Kecamatan Huu. Encep Mahmud, Kepala Desa Sindanglaya, Kabupaten Pandeglang membuat SK Kepala Desa tentang Tim Pemberantas Tai. Saefudin Juhri sebagai Kepala Desa/Kuwu Marga Jaya turun langsung melakukan pemicuan. Sulastri, dari Desa Kenongo, dan Masduki dari Desa Tanggung, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang, serta Cicih Sukaesih Kader Desa32
  47. 47. Sukawening, Kecamatan Ganeas, Kabupaten Sumedang,misalnya, merekalah yang menjelaskan pentingnyaperubahan kebiasaan dan rencana kerja kepada wargamasyarakat di desanya masing masing, sehingga desanyamencapai Stop BABS (ODF). Lukman, kader dari desa Meunasah kecamatan Susoh, kabupaten Aceh Barat Daya, sedang menjelaskan proses pembuatan jamban. Foto : PCI Aceh Pada kondisi tertentu, bahkan kampiun sendirimasih melakukan praktek BABS. Untuk itu, kampiuntersebut yang terlebih dahulu membangun jamban,supaya menjadi contoh yang nyata bagi masyarakatnya.Misalnya, hal ini terjadi dengan Lukman – kaderDesa Meunasah, Kecamatan Susoh, Kabupaten AcehBarat Daya. Segera setelah menyelesaikan pelatihanpembuatan jamban oleh Fasilitator Teknik Program WESUnicef yang dilaksanakan oleh PCI di Tapaktuan dansekitarnya, Lukman membangun sendiri jambannya dankemudian masyarakat mengikutinya.2.3.2 Kaum perempuan sebagai kampiun program Stop BABS dan pendorong utama perubahan perilaku masyarakat. Keseharian kita menunjukkan bahwa kaumperempuanlah yang aktifitasnya paling banyakberhubungan dengan sanitasi, sehingga melibatkanperempuan menjadi relatif lebih mudah Ternyata 33
  48. 48. kemudian hal ini terbukti dalam pelaksanaan program Stop BABS, baik sebagai kampiun dalam pelaksanaan program maupun sebagai pendorong utama perubahan perilaku di tingkat masyarakat. Ibu Sulastri didepan papan bertuliskan Dusun Margosari Desa Kenongo, Kecamatan Gucialit, Lumajang, Wilayah Sadar Jamban, 100% penduduk menggunakan jamban leher angsa. Foto : Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang Di tingkat Kabupaten, kita patut mencatat Ekki Riswandiyah dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, Jawa Barat lewat program Lingkungan Sehatnya telah berhasil membawa sebanyak 55 dusun dan 16 desa mencapai ODF dalam dua tahun, bahkan mulai memperkenalkan pilar lain STBM, yaitu pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat. Joice Irmawati dari Bappeda Kabupaten Pandeglang, Banten yang sedang mengembangkan program Stop BABS di 6 kecamatan bersama Pokja AMPL serta 2 kecamatan dengan LSM LAZ Harfa. Begitu juga dengan Dian Mardiani dari Bappeda Kabupaten Serang, melalui Pokja AMPL bekerja sama dengan Universitas Tirtayasa, Serang serta fihak lainnya sedang gencar mendorong perubahan perilaku masyarakat agar BAB pada jamban yang dibangun sendiri. Di tingkat kecamatan atau Puskesmas, Drg, P Agustine Siahaan, Mkes yang secara Fenomenal pada tahun 2008 berhasil membawa Kecamatan Lembak Muara Enim di wilayah Puskesmas yang34
  49. 49. dipimpinnya, meliputi 18 desa mencapai ODF dansaat ini sedang mengembangkan hal yang sama ditempat kerjanya yang baru di Puskesmas Batu Aji,Batam, Riau. Sedangkan di Nagari Jorong Padang Doto,Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sawahlunto Sijunjung,kelompok tani wanita berhasil membawa perubahan,sekaligus membuktikan mereka mampu mempengaruhiibu-ibu atau perempuan lainnya di jorongnya, dariperempuan untuk perempuan dalam menciptakanlingkungan yang sehat melalui pencapaian Stop BABS.Sementara di Kabupaten Sumedang, kader Dasa Wismaseperti Cicih Sukaesih dari Desa Sukawening, KecamatanGaneas, Kabupaten Sumedang, memulai kegiatanpemicuan pada tahun 2007, dan menjelang akhir tahun2008 mencapai Stop BABS, dan mendapatkan sertifikatStop BABS/ODF dari Bupati Sumedang.2.3.3 Pemilihan waktu pemicuan menentukan keberhasilan Waktu pemicuan harus disesuaikan dengankebiasaan masyarakat. Pada umumnya masyarakat akandapat dikerahkan untuk pertemuan setiap saat, namundemikian perlu dicermati kegiatan utama masyarakat,yang berkaitan dengan mata pencaharian merekaseperti pertanian, peternakan, dan sebagainya. Padadaerah pertanian, pemicuan akan lebih baik apabiladilakukan setelah panen. Selain kegiatan produktif relatiftidak ada, masyarakat juga dalam kondisi memiliki uang,sehingga dapat segera membangun sarana jambannyaapabila terpicu. Salah satu contoh keberhasilan program StopBABS dengan memperhatikan kalender musim tanam 35
  50. 50. adalah di Nagari Jorong Padang Doto, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sawahlunto Sijunjung. Karena berkaitan dengan kalender musim pertanian, di jorong ini yang berperan Pengurus Kelompok Tani Jorong sekaligus dalam program Padang Doto, ikut andil dalam Stop BABS adalah Kelompok men-Stop BABS-kan Jorongnya. Foto : Owin Jamasy Tani Wanita Jorong Padang Doto. Selain itu, pemicuan perlu mempertimbangkan musim. Pada musim hujan, menggali lubang—yang merupakan aksi spontan pertama setelah terpicu---relatif sulit dilakukan, disamping itu lubang yang dibangun bisa tergenang air hujan. Kondisi ini mempengaruhi semangat masyarakat dalam menyelesaikan sarana jamban. Hal ini dapat dilihat di Desa Sukadame, Kecamatan Pagelaran di Kabupaten Pandeglang, yang kondisi tanahnya mudah longsor dan cepat berair (kedalaman 1 meter) jika musim hujan. 2.3.4 K a r a k t e r i s t i k s o s i a l b u d a y a d a e r a h mempengaruhi teknik pemicuan. Teknik pemicuan untuk tiap daerah dapat berbeda. Pada satu daerah masyarakat terpicu untuk merubah cara BAB karena rasa malu. Pada daerah lain, masyarakat terpicu karena kejadian khusus, misalnya adanya kecelakaan saat BAB, misalnya ada yang terbawa arus sungai saat BAB, ada yang digigit ular saat BAB di kebun. Di daerah lainnya lagi, masyarakat tidak terpicu dengan rasa malu, tidak terpicu dengan kejadian-kejadian khusus, tetapi mereka terpicu dengan pendekatan pemahaman keagamaan bahwa air yang36
  51. 51. mengandung kotoran manusia tidak pantas digunakanuntuk bersuci. Sebagai contoh, Desa Cimande, KabupatenBogor. Setelah pemicuan, masyarakat belum bergerak.Karena belum bergerak, Kepala Desa berinisiatif untukmencari bantuan, sampai datanglah bantuan 12 zaksemen dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor. Hanyasaja yang terjadi kemudian, hanya 12 jamban itulahyang terbangun. Menyadari kesalahan tersebut, DinasKesehatan Kabupaten Bogor tidak mau melakukankesalahan tersebut lagi, karena bantuan akan mematikanupaya pencapaian Stop BABS. Akhirnya, melaluiperjuangan yang panjang dan lama, sampai menemukancara yang tepat yaitu meminta bantuan Ustadz DesaCimande yang menyampaikan air yang mengandungkotoran manusia tidak pantas digunakan untuk bersuci.Selain itu disampaikan juga bahwa letak desa beradadi hulu, sehingga membuang tinja di sungai akanmendzolimi masyarakat di hilir. Akhirnya Desa Cimandemencapai juga tahapan Stop BABS. Kasus yang sama jugaterjadi di Desa Mama, Kabupaten Sumbawa (lihat Boks) Desa Mama, di Sumbawa, dimana Ustadz setempat mengatakan bahwa selama ini kita mendzolimi masyarakat di hilir yang juga menggunakan air dari sungai di kampungnya, sehingga dalam waktu dekat Desa Mama mencapai ODF, sebagaimana terlihat dalam grafik. 37
  52. 52. Pendekatan keagamaan juga berhasil di pulau Ende, NTT. Abu Bakar, Imam Masjid Baiturahman, Desa Padarape, memasukkan masalah kebersihan dan sanitasi pada setiap khotbah Jumat. “Saya mendorong orang untuk mengubah kebiasaan mereka dan menghentikan praktik buang air besar terbuka,” kata Abu Bakar. Akibatnya, ada sekitar 233 rumah tangga yang telah mendeklarasikan keinginan mereka untuk membangun jamban. 2.3.5 Anak dapat berperan dalam pemantauan praktek BABS Pelibatan anak-anak dalam proses pemicuan Stop BABS sampai dengan pemantauan paska pemicuan memberikan kontribusi yang besar dalam pencapaian kondisi Stop BABS. Pelibatan anak dilakukan dapat melalui jalur sekolah yang berada di desa bersangkutan, dengan melibatkan dalam proses pemicuan. Seperti di Kabupaten Grobogan, murid sekolah berperan menjadi polisi tai, yang bertugas mencari jejak BAB pada daerah yang biasa dipakai praktek BAB sembarangan. Selain Di Desa Taktakan, Kabupaten Serang, Program KKN-Tematik AMPL Universitas Tirtayasa berhasil mengupayakan agar anak-anak menjadi salah satu pendukung gerakan Stop BABS. Terlihat anak anak sedang belajar menyanyikan lagu bertema Stop BABS dalam bahasa Sunda: Ulah Ngising Sembarangan (Jangan BABS) yang akan dinyanyikan berkeliling kampung mengingatkan seluruh warga agar Stop BABS. Foto : WASPOLA38
  53. 53. itu, mereka melakukan pengawasan di lingkunganrumahnya sendiri, melaporkan kepada guru di sekolah.Sedangkan di Nagari Jorong Padang Doto, KecamatanSijunjung, Kabupaten Sawahlunto Sijunjung, SumateraBarat, keberhasilan pemicuan dipicu oleh lagu-laguyang diteriakkan anak-anak sekolah dasar. Isi lagunyamengandung himbauan dan sindiran. Hal ini tentuada kaitannya dengan budaya lokal yakni kesenanganbernyanyi dan mendengarkan nyanyian atau syair.Kondisi ini juga terjadi di Desa Taktakan, KabupatenSerang, Banten (lihat Boks)2.3.6 Menciptakan persaingan antarkomunitas mendorong percepatan pencapaian Stop BABS Hal yang tersulit dilakukan adalah meyakinkansuatu komunitas bahwa Stop BABS penting dan dapatdicapai tanpa bantuan subsidi pemerintah. Ketikakemudian masyarakat terpicu untuk melakukanperubahan, kendala berikutnya adalah bagaimanamenularkan semangat ini ke komunitas di sekitarnya. Halini kemudian mendorong fasilitator untuk menciptakansuasana persaingan di antara komunitas bertetangga. Sebagaimana yang dilakukan di Desa Panimbo,Kecamatan Kedungjati. Setelah selesai pelatihan,Tim CLTS Kecamatan Kedungjati segera melakukanpemicuan pertamadi Dusun Plosorejo,yang dianggap relatifmudah ditangani.Hasilnya sangatmenakjubkan yaituwarga dengankesadarannya mau Pertemuan masyarakat di desa Panimbo.membangun jamban. Foto: WASPOLA 39
  54. 54. Sebagaimana dipahami selama ini bahwa ‘seeing is believing’, yaitu ketika terdapat contoh yang dapat dilihat langsung maka masyarakat akan mempercayainya. Berbekal kondisi inilah kemudian dilakukan pemicuan di dusun sebelahnya dan seterusnya. Secara bergilir pemicuan dilakukan ke dusun yang lain sehingga genap 9 dusun selesai dipicu. Kemajuan dusun tetangga menjadi pemicu desa lainnya untuk lebih baik lagi. Kesan persaingan untuk penyelesaian pembangunan jamban terbangun antardusun. Alhasil hanya dalam 2 minggu, pembangunan jamban swadaya berhasil diselesaikan di seluruh desa. 2.4 Teknologi 2.4.1 Teknologi sederhana menunjang pencapaian Stop BABS Terdapat kesalahkaprah-an selama ini bahwa biaya pembangunan jamban besar sehingga menjadi salah satu kendala pencapaian Stop BABS. Pada kenyataannya, jamban dapat dibangun dengan menggunakan teknologi yang sederhana, memanfaatkan material lokal, dilaksanakan sendiri oleh masyarakat, sehingga biayanya terjangkau oleh masyarakat. Sebagaimana pengalaman di Desa Sukadame, Kecamatan Pagelaran di kabupaten Pandeglang, dengan kondisi tanah yang mudah longsor dan cepat berair (kedalaman 1 meter) jika musim hujan. Tetapi kondisi ini juga lalu menimbulkan semangat warga masyarakat mencari cara untuk menyelesaikan masalah tersebut, salah satu diantaranya dengan membuat anyaman bambu agar bangunan bawah Foto : PCI40
  55. 55. jamban tidak cepat longsor. Biayanya murah, dan mudahmembuatnya.2.4.2 Pemanfaatan pengetahuan masyarakat dalam mengatasi kendala fisik lahan Salah satu hal yang menjadi kendalapembangunan sarana jamban adalah kondisi fisik lahanyang membutuhkan upaya tertentu seperti daerahcadas, air tanah tinggi, rawa, dan pantai. Dibutuhkanbiaya tinggi untuk membangun jamban terkecualiditemukan cara mengatasinya. Pada beberapa lokasi,ternyata kondisi ini dapat diatasi dengan memanfaatkanpengetahuan masyarakat sendiri. Masyarakat sedang menggali lubang di daerah berbatuan, disebelahnya jamban yang sudah terbangun. Foto : TSSM Kabupaten Pacitan Masyarakat di daerah berbatu, walaupun sulitmenggali lubang, tapi dengan memanfaatkan cukadan urea, ternyata kekerasan batu tersebut dapatdilunakkan sehingga dapat dipahat sedikit demi sedikit.Menggunakan bibit cuka yang dapat dibeli di apotik,hasilnya lebih cepat dengan cara membuat lubang didaerah berbatuan, dibiarkan semalam, setelah itu lahan 41
  56. 56. berbatuan menjadi lebih lunak, dan lebih mudah digali. Sedangkan jika memakai urea, memerlukan waktu lebih lama, dengan cara urea ditabur di lahan berbatuan, lalu dibiarkan selama sebulan, baru setelah lebih lunak, masyarakat melakukan penggalian. Kondisi ini dapat ditemukan di Dusun Karangsempu, Desa Cemeng, Kecamatan Donorejo, Kabupaten Pacitan. Contoh lainnya adalah daerah pantai yaitu Desa Kore, Kecamatan Sungai Ambawang, Kalimantan Barat. Masyarakat desamenggunakan gentong atau tempayan yang diletakkan terbalik, sebagai tempat menampung tinja. Kondisi yang sama ditemui di Desa Segarau, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, yang bahkan sudah lebih banyak menggunakan gentong atau tempayan tadi. Sekitar 60% dari 537 jamban yang terbangun pasca pemicuan di Desa tersebut menggunakan konstruksi tersebut, karena biayanya murah, hanya sekitar Rp 75.000 sampai Rp 100.000 untuk yang berdiameter 1 meter. 2.4.3 Keberadaan bengkel sanitasi membantu menghasilkan jamban yang terjangkau Setelah masyarakat terpicu untuk berubah, ternyata tidak semua masyarakat dapat langsung membangun jamban dikarenakan keterbatasan dana. Oleh karena itu, penyediaan jamban dengan harga terjangkau menjadi suatu keniscayaan. Salah satu upaya menjadikan biaya pembuatan jamban terjangkau adalah dengan melatih kelompok masyarakat membuat jamban. Harga jamban menjadi terjangkau karena dibuat sendiri di desa masing-masing sehingga dapat mengurangi biaya angkut. Selain itu, pembuatan skala besar dan secara gotong royong juga dapat mengurangi biaya.42
  57. 57. Kegiatanpenyediaan jambandengan skemaseperti ini biasadisebut bengkelsanitasi. Terdapatcontoh di KabupatenK e b u m e n Bengkel Sanitasi di desa Bocor, Kabupatens e b a g a i m a n a Kebumenyang dikelola oleh kelompokgambar diatas, masyarakat, menemukan model bangunan bagian atas jamban yang diproduksi danataupun contoh disesuaikan dengan kemampuan masyarakat.program Stop BABS Foto: WASPOLAoleh PCI, baik di Kabupaten Pandeglang ataupun Aceh.Selain itu, proyek StoPS di Jawa Timur juga menerapkanskema yang sama.2.4.4 Penerapan konsep jenjang sanitasi (sanitation ladder) dapat terwujud melalui pendampingan rutin Setelah masyarakat terpicu, maka langkahberikutnya adalah bagaimana mendampingimasyarakat dalam membangun jamban sesuai dengankemampuannya. Namun kualitas jamban tetap harusmemenuhi persyaratan. Untuk itu, dikenal konsepjenjang sanitasi, yaitu masyarakat dapat membangunjamban dari bentuk jamban yang paling sederhana,kemudian meningkat kualitasnya disesuaikan denganpeningkatan kemampuan masyarakat. Kesalahkaprahan yang terjadi adalah ketikapendampingan hanya sampai pada tahap masyarakatStop BABS. Padahal terdapat kemungkinan bahwamasyarakat akan kembali pada perilaku BABS, ataujamban yang terbangun tidak terpelihara kondisinya.Untuk itu, pendampingan dilakukan secara rutin untuk 43
  58. 58. memastikan kedua hal tersebut tidak terjadi. Bahkan kualitas jambannya meningkat. Sebagai contoh adalah desa binaan PCI yang kemudian dilanjutkan oleh LAZ Harfa di Kabupaten Pandeglang, seperti Desa Sindanglaya, Kecamatan Pagelaran. Setelah membangun jamban yang sederhana, mereka kemudian menyisihkan sebagian penghasilan dari produksi emping melinjo untuk meningkatkan kualitas jambannya. Masyarakat menyisihkan dananya untuk membeli semen, kloset, sehingga jambannya meningkat menjadi jamban yang kuat, aman, nyaman dan sehat. Dari jamban yang sederhana menjadi jamban berkloset. Pilihan masyarakat sangat bervariasi sebagai- mana terlihat dari penelusuran lapangan di 9 desa di Kabupaten Sawahlunto Sijunjung, Pandeglang serta Ciamis. Terdapat beberapa tipologi jamban sederhana yang dibangun masyarakat paska pemicuan, dengan biaya mulai dari Rp. 100 ribu sampai Rp. 1,2, (lihat gambar 2.1). Sedangkan di Sukawening Kabupaten Sumedang, yang sudah Stop BABS, masyarakat membangun jamban dengan biaya bervariasi antara Rp 750.000 sampai Rp 5.000.00044
  59. 59. Gambar 2.1 Variasi Tipe dan Biaya Jamban Sederhana Tipe I, Rp 111,500 Tipe II, Rp 106,000 Tipe III, Rp 124,500 Tipe IV, Rp 176,500 Tipe V, Rp 315,000 Tipe VI, Rp 507,000 Tipe VII, Rp 677,600 Tipe VIII, Rp 1,156,50045
  60. 60. 46
  61. 61. BAB 3 RANGKUMAN PEMBELAJARAN3.1 Kelembagaan Selama ini sanitasi masih belum menjadiprioritas bagi semua pelaku pembangunan. Upayapenyadaran melalui diseminasi yang intensif yangdiharapkan akan membangun komitmen semua pihak,khususnya pemerintah daerah dan masyarakat, sebagaisasaran utama dari upaya penyadaran ini. Road Show,yaitu berupa kegiatan advokasi yang merupakan ajangpeningkatan pemahaman pengambil keputusan ditingkat pemerintahan kabupaten/kota, baik legislatifmaupun eksekutif. Selain sebagai pembuka jalanbagi proses internalisasi program Stop BABS kedalamprogram pemerintah daerah, Road Show juga menjadimedia penting untuk menentukan adanya dukunganpolitik maupun kegiatan lanjutan yang perlu di fasilitasioleh pemerintah pusat maupun pemangku kepentinganlainnya. Selain itu, upaya lain untuk mempercepatpengarusutamaan program Stop BABS adalah melaluiadopsi program Stop BABS kedalam proyek AMPL. Pelaksanaan program Stop BABS akan lebihoptimal ketika terjadi kerjasama antara pemerintahdaerah dengan berbagai pihak dalam perencanaan,pelaksanaan dan pemantauan. Termasuk diantaranyamahasiswa, melalui program Kuliah Kerja Mahasiswa.Pemantapan internal pemerintah daerah juga menjadisuatu keniscayaan, dengan menjadikan Puskesmas danPosyandu berikut jajaran petugas kesehatannya sebagaiujung tombak mempercepat penerimaan masyarakat.Termasuk dukungan aparat desa dan kader desa untukmelakukan pemantauan dan evaluasi program StopBABS dengan format pemantauan yang sederhana. 47
  62. 62. Intensitas pendampingan masyarakat akan sangat membantu percepatan pencapaian Stop BABS. Pemicuan perlu dilakukan secara terencana dengan memperhatikan kekhasan masing-masing lokasi. Peningkatan permintaan fasilitas jamban sebagai konsekuensi meningkatnya kesadaran masyarakat perlu disikapi dengan meningkatkan ketersediaan fasilitas jamban yang memenuhi syarat dan terjangkau. Ini membuka suatu peluang usaha penyediaan fasilitas sanitasi dasar, dan membuka potensi lapangan kerja. Upaya menjadikan kegiatan Stop BABS melembaga dilakukan melalui Deklarasi Stop BABS, yaitu kegiatan pendeklarasian oleh Bupati/Walikota ketika suatu komunitas mencapai tahap Stop BABS. Pendeklarasian ini juga sekaligus sebagai ajang kampanye bagi desa tetangga bahkan kabupaten tetangga tentang Stop BABS. 3.2 Pendanaan Keterbatasan dana dapat disikapi dengan memanfaatkan keberadaan program yang ada baik program pemerintah pusat maupun daerah dengan cara mengadopsi atau menjadikan program Stop BABS sebagai bagian dari program yang sedang berjalan. Selain itu, terbukti bahwa skema non subsidi lebih menjanjikan dari skema dana bergulir. Ketika menghadapi kendala biaya, masyarakat akan mengupayakan mengatasinya dengan cara mereka sendiri. 3.3 Sosial Budaya Keberadaan kampiun menjadi persyaratan utama keberhasilan program Stop BABS, terutama karena fungsinya sebagai motor penggerak. Sebagian48
  63. 63. terbesar dari kampiun tersebut ternyata adalah kaumperempuan. Keberadaan anak ternyata dapat berperandalam pemantauan praktek BABS yang kemudianmendorong tercapainya kondisi Stop BABS. Pemilihan bentuk dan teknik pemicuan sertawaktu pemicuan sebaiknya perlu mempertimbangkankarakteristik masyarakat. Sebagai contoh, masyarakattertentu lebih memilih malam hari sebagai waktupertemuan. Salah satu hal yang menjadi sifat alamiahmasyarakat adalah mencontoh hal baik darilingkungannya. Untuk itu, keberhasilan satu komunitasdapat mendorong komunitas lainnya untuk melakukanhal yang sama. Pencapaian dusun Stop BABS akanmenciptakan persaingan antarkomunitas yangmendorong percepatan pencapaian Stop BABS.3.4 Teknologi Pemanfaatan teknologi sederhana dapatmenunjang upaya penyediaan sarana jamban yangterjangkau. Bahkan pengetahuan masyarakat setempatdapat membantu mengatasi kendala fisik lahan sepertiair tanah tinggi, daerah rawa, pantai dan daerah cadas. Penyediaan sarana jamban yang terjangkaujuga dipengaruhi oleh faktor ketersediaannya. Untukitu, keberadaan bengkel sanitasi sebagai suatu pusatpenyedia sarana dapat membantu menghasilkan jambanyang terjangkau dengan mengurangi biaya angkutdan biaya produksi. Sekaligus juga akan membantumasyarakat meningkatkan kualitas jamban secarabertahap melalui pendampingan rutin pemerintahdaerah. 49

×