Politik Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah: Josef Riwukaho-Cornelis Lay Topik Bahasan: DEFINING LOCAL POLITICS (Pointe...
RELEVANSI <ul><li>Apa itu Politik Lokal? </li></ul><ul><li>Apa itu prinsip pemencaran kekuasaan? (Lipson) </li></ul><ul><l...
PERSPEKTIF  ILMU POLITIK Kulturalist Marxist  (termasuk  kiri baru) Pluralist Neo-klasik ( kanan baru) 1 2 3 4
PERSPEKTIF PLURALIST <ul><li>Pemerintah lokal:  </li></ul><ul><ul><ul><li>Salah satu manifestasi kongkrit dari nilai norma...
ARGUMEN POKOK: (Penjelasan Negara):......... PERSPEKTIF PLURALIST Negara* UNIT ANALISIS Sbg hasil input sosial Lingkungan ...
NEGARA SEBAGAI ARENA: - Instrumen/ institusi pasif (Dunleavy dan O’leary) - Bersifat netral (Latham) - Survival-seeking  (...
PERSPEKTIF PLURALIST NILAI-NILAI  PEMBENARAN (dalam Perspektif Pluralist) PENDIDIKAN DAN  TANGGUNG-JAWAB  POLITIK DEMOKRAS...
Pemerintah lokal akan melindungi hak wn dari penyalah-gunaan kekuasaan, menghindari despotisme, memberi kebebasan lebih be...
PERSPEKTIF PLURALIST Nilai-nilai Pembenaran : PENDIDIKAN DAN  TANGGUNG-JAWAB POLITIK dalam Perspektif  Pluralist Politik l...
PERSPEKTIF PLURALIST fungsi ruang  dan jarak fisik,  sosio-kultural . fungsi  management .  fungsi ruang  dan waktu . Nila...
PERSPEKTIF MARXIST ASUMSI DASAR: Transformasi negara kapitalis: Pemerintah lokal ditempatkan sebagai faktor sekunder (Seyd...
Pada tingkat pemikiran & praksis dalam tradisi Marxian Politik lokal    tidak mendapat ruang Entitas  Tidak  Terpisah POL...
PERSPEKTIF NEO KLASIK (Kanan Baru) ASUMSI DASAR: <ul><li>Anti kolektivisme </li></ul><ul><li>Anti buruh  </li></ul><ul><li...
(Ini dpt dilakukan melalui) (tidak mudah melikuidasi Negara) Sulit dimulai dari Negara Nasional ANTI NEGARA <ul><li>Harus ...
ASUMSI DASAR: PERSPEKTIF KULTURALIST Kekuasaan Tersebar    Menolak penyeragaman & sentralisasi KEKUASAN <ul><li>kesatuan ...
<ul><li>Kompatible dengan  nature  masyarakat yang majemuk. </li></ul><ul><li>Menjamin keunikan masyarakat lokal </li></ul...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pertemuan Ke 2 Defining Local Politics

1,806 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,806
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
57
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pertemuan Ke 2 Defining Local Politics

  1. 1. Politik Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah: Josef Riwukaho-Cornelis Lay Topik Bahasan: DEFINING LOCAL POLITICS (Pointers 1)
  2. 2. RELEVANSI <ul><li>Apa itu Politik Lokal? </li></ul><ul><li>Apa itu prinsip pemencaran kekuasaan? (Lipson) </li></ul><ul><li>Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely (Acton). Karenanya, harus: </li></ul><ul><ul><li>Disebarkan: fungsional-horisontal dan geografis-vertikal. </li></ul></ul><ul><ul><li>Dibatasi: waktu, kewenangan, dan sanksi . </li></ul></ul><ul><ul><li>Dikontrol: politis, sosial, hukum, dan fungsional. </li></ul></ul><ul><ul><li>Dilembagakan: standarisasi nilai dan prosedur. </li></ul></ul><ul><li>Apa yang dimaksud dengan filsafat dan teori demokrasi. </li></ul><ul><li>Apakah dalam setiap tradisi pemikiran, paradigma, perspektif yang berbeda-beda ide politik lokal mendapatkan ruang, relevansi dan perlakuan sama? </li></ul>
  3. 3. PERSPEKTIF ILMU POLITIK Kulturalist Marxist (termasuk kiri baru) Pluralist Neo-klasik ( kanan baru) 1 2 3 4
  4. 4. PERSPEKTIF PLURALIST <ul><li>Pemerintah lokal: </li></ul><ul><ul><ul><li>Salah satu manifestasi kongkrit dari nilai normatif kemajemukan . </li></ul></ul></ul>ASUMSI DASAR: <ul><li>“ Many things opposing monism ”: </li></ul><ul><ul><ul><li>Kemajemukan adalah nilai normatif utama dalam politik dan menjadi dasar pengakuan eksistensi politik lokal </li></ul></ul></ul>
  5. 5. ARGUMEN POKOK: (Penjelasan Negara):......... PERSPEKTIF PLURALIST Negara* UNIT ANALISIS Sbg hasil input sosial Lingkungan KEBIJAKAN PUBLIK Menyebar SUMBER KEKUASAN Tidak tetap dan kongkrit SIFAT KEKUASAAN Tidak sama PORSI KEKUASAAN
  6. 6. NEGARA SEBAGAI ARENA: - Instrumen/ institusi pasif (Dunleavy dan O’leary) - Bersifat netral (Latham) - Survival-seeking (Niskanen) - Salah satu interest groups (Dahl) Penjelasan Negara: PERSPEKTIF PLURALIST <ul><li>Entitas terpatah-patah, fragmented atau disintegrated , bukan kesatuan yang koheren </li></ul><ul><li>Arena perjuangan wilayah, kelompok, dan individu guna mendapatkan kekuasaan atau mengontrol sumber kekuasaan secara absah. </li></ul>HAKEKAT NEGARA:
  7. 7. PERSPEKTIF PLURALIST NILAI-NILAI PEMBENARAN (dalam Perspektif Pluralist) PENDIDIKAN DAN TANGGUNG-JAWAB POLITIK DEMOKRASI EFISIENSI & EFEKTIVITAS PENYELENG. PEM-AN DAN PUBLIC SERVICE 1 2 3
  8. 8. Pemerintah lokal akan melindungi hak wn dari penyalah-gunaan kekuasaan, menghindari despotisme, memberi kebebasan lebih besar pada individu, dan kesempatan pada individu untuk menikmati sumber-daya politik (Mills). Semakin dekat dengan rakyat semakin mungkin rakyat ikut menentukan kebijakan: fungsi dari jarak fisik, sosio-kultural, dan psikologis . terkait Kebebasan Politik dan Partisipasi Politik: membuat pemegang kekuasaan lebih akuntabel dan transparan Semakin dekat dengan rakyat, semakin mungkin dikontrol: fungsi dari jarak fisik, sosio-kultural, psikologis . 1 PERSPEKTIF PLURALIST Partisipasi Politik Kontrol Politik Kebebasan Politik Nilai-nilai Pembenaran : DEMOKRASI Akuntabilitas & Transparansi
  9. 9. PERSPEKTIF PLURALIST Nilai-nilai Pembenaran : PENDIDIKAN DAN TANGGUNG-JAWAB POLITIK dalam Perspektif Pluralist Politik lokal adalah tempat dimana infrastruktur demokrasi dibentuk <ul><li>ancaman kekuasaan, </li></ul><ul><li>menghindari memilih wakil yang tidak kompeten/korup, </li></ul><ul><li>mendekatkan isu-isu secara lebih efektif, </li></ul><ul><li>mengaitkan pengeluaran dan pendapatan, </li></ul><ul><li>bahkan belajar berpikir tentang hari esok . </li></ul>Politik lokal memberi kesempatan belajar berpolitik: <ul><li>the justness of one’s claims and those others </li></ul><ul><li>the need to select from among competing claims those that are to be given priority </li></ul><ul><li>Politik hak dan kewajiban warga negara </li></ul>Politik lokal ibarat sekolah dimana kebiasaan demokratis dipelajari dan dipraktekan 2
  10. 10. PERSPEKTIF PLURALIST fungsi ruang dan jarak fisik, sosio-kultural . fungsi management . fungsi ruang dan waktu . Nilai-nilai Pembenaran: EFISIENSI & EFEKTIVITAS PENYELENG. PEM-AN DAN PUBLIC SERVICE dalam Perspektif Pluralist Pemda lebih tahu kebutuhan lokal Semakin dekat dengan rakyat semakin responsif Semakin kecil cakupan area pelayanan dan pengelolaan pemerintahan makin efisien & efektif penyelenggaraannya 3
  11. 11. PERSPEKTIF MARXIST ASUMSI DASAR: Transformasi negara kapitalis: Pemerintah lokal ditempatkan sebagai faktor sekunder (Seyd) karena dinilai sebatas perluasan negara nasional PUSAT PERJUANGANNYA <ul><li>Menolak posisi pasif dan netral negara: </li></ul><ul><li>Institusi parasit dalam proses produksi & reproduksi ekonomi. </li></ul><ul><li>Epiphenomena dari sistem relasi-relasi kemakmuran. </li></ul><ul><li>Faktor kohesif dalam masyarakat. </li></ul><ul><li>Instrumen kelas berkuasa. </li></ul><ul><li>Sistem dominasi kekuasaan. </li></ul>POSISI NEGARA Menolak asumsi kekuasaan menyebar: kekuasaan memusat pada kelas berkuasa KEKUASAN <ul><li>Sentralisasi: alat/ metode promosi kepemilikan publik dan equality </li></ul><ul><li>Menolak fragmented state : negara adalah kesatuan utuh yang berfungsi melayani kepentingan kapitalist dengan menindas kepentingan kaum buruh </li></ul>METODE determinisme kelas SIFAT ANALISIS
  12. 12. Pada tingkat pemikiran & praksis dalam tradisi Marxian Politik lokal  tidak mendapat ruang Entitas Tidak Terpisah POLITIK LOKAL <ul><li>Miniatur Negara Tradisional: tidak dilihat sbg entitas terpisah berdasarkan dimensi spatial dan batas-batas sosio-kultural yang melingkupi </li></ul><ul><li>Pemerintah (negara) adalah kesatuan perangai </li></ul><ul><li>Tidak ada pembedaan antara pemerintah nasional & lokal </li></ul>Entitas Terpisah <ul><li>Politik Lokal sbg entitas terpisah (Cockburn) yaitu: “negara lokal” dipakai sebagai ganti “pemerintah daerah” </li></ul><ul><li>Interpretasinya sama dengan kaum marxist klasik. </li></ul><ul><li>Negara, terlepas dari besaran dan locus-nya, dipelajari dlm makna sosial-ekonomi yg luas . </li></ul>PERSPEKTIF MARXIST
  13. 13. PERSPEKTIF NEO KLASIK (Kanan Baru) ASUMSI DASAR: <ul><li>Anti kolektivisme </li></ul><ul><li>Anti buruh </li></ul><ul><li>Anti spirit kesejahteraan </li></ul>percaya pasar sebagai kekuatan pembawa kemakmuran lewat fungsinya sebagai alokator sumber daya yang paling efisien Anti Negara Politik lokal lebih diapresiasi sebagai entitas ekonomi “ decentralization from government to market, quasi-market, and non-governmental organizations ” sebagai salah satu dari dua kategori proses desentralisasi (Bennet). <ul><li>“ pushing back the frontiers of the state” (Booth, Jessop), krn menilai negara: </li></ul><ul><li>Finacially wasteful (Layfield, dan John & Stewart) </li></ul><ul><li>Managerially inefficient (Henry dan Mather) </li></ul><ul><li>Politically non-supportive (Henry dan Mather) </li></ul>
  14. 14. (Ini dpt dilakukan melalui) (tidak mudah melikuidasi Negara) Sulit dimulai dari Negara Nasional ANTI NEGARA <ul><li>Harus dikontrol (Lambert, Duncan & Goodwin) </li></ul><ul><li>Harus dibatasi (Elcok, dkk) </li></ul><ul><li>Dilangkahi ( by-passed ) (Sharpe, Gamble, Cohrane & Massey) </li></ul><ul><li>Dihapuskan (Duncan & Goodwin). </li></ul><ul><li>Pemotongan pajak (Lambert) </li></ul><ul><li>Pengendalian pengeluaran negara (Henry, Jessop, dkk) </li></ul><ul><li>Privatisasi (Ascher, Stocher) </li></ul><ul><li>Debirokratisasi </li></ul><ul><li>Pengalihan tanggung-jawab ke civil society (komunitas) </li></ul>PEMERINTAH DAERAH menjadi target utama PERSPEKTIF NEO KLASIK (Kanan Baru) <ul><li>Perspektif ini menempatkan politik lokal sebagai entitas politik lebih sebagai masalah ketimbang solusi </li></ul><ul><li>Relevansi politik lokal hanya terbatas sbg alat memfasilitasi bekerjanya pasar </li></ul><ul><li>Pemencaran kekuasaan hanya utk memperbesar ruang dan memperdalam jangkauan ekspansi pasar . Jadi bukan untuk: memfasilitasi demokrasi, pendidikan & tanggng-jawab politik, serta efisiensi & efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan </li></ul>
  15. 15. ASUMSI DASAR: PERSPEKTIF KULTURALIST Kekuasaan Tersebar  Menolak penyeragaman & sentralisasi KEKUASAN <ul><li>kesatuan nilai, kultur, customs, adat-istiadat, dsbnya ketimbang sebagai konsep politik ataupun ekonomi. </li></ul><ul><li>ruang ekspresi, persemaian dan pertautan nilai, kultur, customs, adat-istiadat, dsbnya </li></ul><ul><li>memiliki posisi dan signifikansi yang luar biasa dalam perspektif kulturalist </li></ul>POLITIK LOKAL <ul><li>Majemuk, Unik </li></ul><ul><li>Ukuran Normatif Tertinggi pengelolaan kekuasaan: adanya perlakuan yang unik bagi tiap masyarakat dan lokalitas </li></ul><ul><li>Setiap masyarakat memiliki hak atas identitas diri yang berbeda dengan lainnya dan dengan identitas nasional </li></ul><ul><li>Setiap masyarakat & lokalitas memiliki hak-hak sosial, ekonomi dan kultural berhak atas identitas diri </li></ul><ul><li>Perlakuan unik dan kemungkinan merealisasi hak-hak sosial, ekonomi kultural serta identitas diri hanya mungkin dicapai jika ada penerimaan dan perlindungan atas politik lokal </li></ul>POLA MASYARAKAT
  16. 16. <ul><li>Kompatible dengan nature masyarakat yang majemuk. </li></ul><ul><li>Menjamin keunikan masyarakat lokal </li></ul><ul><li>Memungkinkan realisasi identitas diri </li></ul><ul><li>Memungkinkan optimalisasi kontrol dan pemanfaatan oleh masyarakat lokal atas kekayaan dan sumber-sumber sosial, ekonomi dan kultural </li></ul>PERSPEKTIF KULTURALIST PENYEBARAN KEKUASAAN dicerminkan lewat adanya otoritas politik lokal satu-satunya kemungkinan prinsip pengelolaan Kekuasaan, karena <ul><li>Pengakuan atas hak-hak masy. adat </li></ul><ul><li>Akomodasi hukum adat, kebiasaan dan nilai-nilai lokal ke dalam hukum, kebiasaan dan nilai-nilai nasional </li></ul><ul><li>Pemberian otonomi khusus pada masyarakat lokal. </li></ul><ul><li>Pemberlakuan hukum adat dalam penyelesaian masalah </li></ul><ul><li>Pemberlakukan kebijakan & tindakan afirmatif (diskriminasi positif) </li></ul><ul><li>Politik preservasi </li></ul>Realisasi dapat diwujudkan lewat

×