Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Nama Anggota :
1. Dewi Novita Sari (05)
2. Dyah Ayu Permataningrum (07)
3. Nikki Nor Sholikhah (24)
 Hak warga negara adalah segala sesuatu
yang harus di dapatkan waga negara dari
negara (pemerintah).
 Kewajiban warga ne...
 Pelanggaran hak warga negara adalah setiap
perbuatan seseorang atau kelompok orang
termasuk aparat negara, baik disengaj...
 Pengingkaran kewajiban warga negara
merupakan proses, cara, atau perbuatan
mengingkari. Pengingkaran juga bisa
diartikan...
Berikut ini upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk
mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan
pengingkaran kewajiba...
 Mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga
tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan
kewajiban warga...
 Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip
kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui
lembaga pendidikan formal (sek...
Selain melakukan upaya pencegahan, pemerintah juga
menangani berbagai kasus yang sudah terjadi.Tindakan
penanganan dilakuk...
 Tentara Nasional Indonesia melakukan
penanganan terhadap kasus-kasus yang
berkaitan dengan gerakan separatisme,
ancaman ...
 Kondisi sosial budaya yang berbeda
 Kesulitan penyampaian informasi dalam
komunikasi
 Kebijakan yang menimbulkan pro-k...
Upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga
Upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga

hak dan kewajiban

  • Login to see the comments

Upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga

  1. 1. Nama Anggota : 1. Dewi Novita Sari (05) 2. Dyah Ayu Permataningrum (07) 3. Nikki Nor Sholikhah (24)
  2. 2.  Hak warga negara adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan waga negara dari negara (pemerintah).  Kewajiban warga negara adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh warga negara terhadap negara.
  3. 3.  Pelanggaran hak warga negara adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelainan yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi seseorang atau kelompok orang atau tidak memberikan apa yang menjadi hak warga negara yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyesalan hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
  4. 4.  Pengingkaran kewajiban warga negara merupakan proses, cara, atau perbuatan mengingkari. Pengingkaran juga bisa diartikan sebagai pelanggaran. Sehingga pengingkaran kewajiban warga negara merupakan pelanggaran warga negara terhadap kewajiban-kewajibannya yang ditentukan pemerintah.
  5. 5. Berikut ini upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara:  Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum, dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum.
  6. 6.  Mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lembaga Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).  Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah.  Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga- lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara.
  7. 7.  Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal (sekolah/perguruan tinggi) maupun non-formal (kegiatan-kegiatan keagamaan dan kursus-kursus).  Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara.  Meningkatkan kerja sama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing.
  8. 8. Selain melakukan upaya pencegahan, pemerintah juga menangani berbagai kasus yang sudah terjadi.Tindakan penanganan dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang mempunyai fungsi utama untuk menegakkan hukum, seperti berikut:  Kepolisian melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak warga negara untuk mendapatkan rasa aman, seperti penangkapan pelaku tindak pidana umum (pembunuhan, perampokan, penganiayaan dan sebagainya) dan tindak pidana terorisme. Selain itu kepolisian juga menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan lalu lintas.
  9. 9.  Tentara Nasional Indonesia melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan gerakan separatisme, ancaman keamanan dari luar dan sebagainya.  Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penanganan terhadap kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara.  Lembaga peradilan melakukan perannya untuk menjatuhkan vonis atas kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara
  10. 10.  Kondisi sosial budaya yang berbeda  Kesulitan penyampaian informasi dalam komunikasi  Kebijakan yang menimbulkan pro-kontra masyarakat  Rendahnya pemahaman masyarakat tentang HAM  Rendahnya kualitas mental aparat penegak hukum di Indonesia  Banyak terjadi penyimpangan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme yang melanggar hak orang lain

×