MAKALAH <br />HUKUM INTERNASIONAL<br />PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA <br />TERKAIT KASUS PENYERANGAN<br /> KOREA UTARA TERHADA...
I KOMANG TRY P.                                                 (0910110170)
IVAN HILMI A.                                                       (0910110180)
MUHAMMAD REZA ARIF RAHMAN(0910110188)
MUKHAMAD YUNUS FADZLI(0910110189)
MOCHAMAD MUAFI (0910110193)</li></ul>.<br />I. PENDAHULUAN<br />1.1 LATAR BELAKANG<br />Pertanggungjawaban Negara merupaka...
Apa saja yang memenuhi unsur-unsur Pertanggungjawaban Negara atas pelanggaran Hukum Internasional dalam kasus penyerangan ...
Bagaimanakah isi pertanggungjawaban negara atas kasus tersebut?</li></ul>II. PEMBAHASAN<br /><ul><li>Komponen dalam Pertan...
Pengertian pada umumnya</li></ul>Pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas s...
Perjanjian Internasional
Pertanggungjawaban negara dapat timbul karena pelanggaran Perjanjian Internasional (Treaty). Dalam hal ini berlaku asas ba...
Kontrak
Pelanggaran atas suatu kontrak tidak selalu menimbulkan pertanggungjawaban negara menurut hukum internasional. Kalaupun ti...
Konsesi
Perjanjian Konsesi dikenal Klausula Calvo. Klausula Calvo menetapkan bahwa penerima konsesi melepaskan perlindungan pemeri...
Ekspropriasi
Ekspropriasi adalah pencabutan hak milik perorangan untuk kepentingan umum yang disertai pemberian ganti rugi. Eksproprias...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Makalah state responsibility

8,040 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
8,040
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
156
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Makalah state responsibility

  1. 1. MAKALAH <br />HUKUM INTERNASIONAL<br />PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA <br />TERKAIT KASUS PENYERANGAN<br /> KOREA UTARA TERHADAP KOREA SELATAN<br />Oleh: <br />KELOMPOK 5<br />KEMENTERIAN PENDIDKAN NASIONAL<br />UNIVERSITAS BRAWIJAYA<br />FAKULTAS HUKUM<br />MALANG<br />2010<br />KELOMPOK 5<br /><ul><li>I DEWA NYOMAN (0910110169)
  2. 2. I KOMANG TRY P. (0910110170)
  3. 3. IVAN HILMI A. (0910110180)
  4. 4. MUHAMMAD REZA ARIF RAHMAN(0910110188)
  5. 5. MUKHAMAD YUNUS FADZLI(0910110189)
  6. 6. MOCHAMAD MUAFI (0910110193)</li></ul>.<br />I. PENDAHULUAN<br />1.1 LATAR BELAKANG<br />Pertanggungjawaban Negara merupakan salah satu pokok bahasan yang ada dalam Hukum internasional, hal ini tidak terlepas dari bahasan sebelum dan sesudahnya yaitu kedaulatan dan suksesi serta terdapat korelasi antara ketiga pokok bahasan. Dalam hukum internasional pertanggungjawaban Negara mempunyai dua pengertian, pertama pertanggungjawaban Negara atas tindakan Negara yang telah melanggar kewajiaban internasional yang telah dibebankannya dan kedua berarti pertanggungjawaban yang dimiliki oleh Negara atas pelanggaran terhadap orang asing.<br /> Pertanggungjawaban Negara muncul diakibatkan oleh pelanggaran atas hukum Internasional. Suatu Negara dikatakan bertanggungjawab hal tersebut apabila melannggar kedaulatan wilayah Negara lain, menyerang Negara lain, mencederai perwakilan Negara lain serta memperlakukan warganegara asing seenaknya. Tanggung jawab Negara muncul sebagai akibat dari prinsip persamaan dan kedaulatan Negara yang terdapat dalam hukum Internasional. Prinsip ini kemudian memberikan kewenangan bagi suatu Negara yang terlanggar haknya untuk menuntut suatu bentuk pertanggungjawaban. <br />Dalam makalah ini akan dibahas tentang suatu kasus Pertanggungjawaban Negara yang berkaitan dengan pelanggaran Hukum Internasional, yaitu masalah penyerangan Negara yang dilakukan Korea Utara terhadap Korea Selatan yang terjadi pada 24 November 2010 lalu di pulau perbatasan kedua Negara, Yeonpyeong. Penyerangan kali ini merupakan yang terbesar sejak perdamaian perang antara kedua Korea 50 tahun yang lalu. Dari insiden penyerangan ini 2 militer Korea Selatan tewas dan puluhan warga sipil luka-luka serta pemukiman warga di pulau tersebut rusak akibat terjangan lebih dari 100 misil Korea Utara. Contoh kasus di atas merupakan fakta riil tentang Pertanggungjawaban Negara yang khusus membahas hubungan atara dua Negara yang dihadapkan penyelesaian terhadap masalah tersebut.<br />1.2 RUMUSAN MASALAH<br /><ul><li>Apa saja komponen-komponen dalam Pertanggungjawaban Negara?
  7. 7. Apa saja yang memenuhi unsur-unsur Pertanggungjawaban Negara atas pelanggaran Hukum Internasional dalam kasus penyerangan Korea Utara terhadap Korea Selatan?
  8. 8. Bagaimanakah isi pertanggungjawaban negara atas kasus tersebut?</li></ul>II. PEMBAHASAN<br /><ul><li>Komponen dalam Pertanggungjawaban Negara
  9. 9. Pengertian pada umumnya</li></ul>Pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas suatu hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya. Pertanggungjawaban negara timbul dalam hal negara itu merugikan negara lain serta terbatas pada pertanggungjawaban atas perbuatan yang melanggar hukum internasional. Perbuatan suatu negara yang merugikan negara lain, tetapi tidak melanggar hukum internasional, tidak menimbulkan pertanggungjawaban negara. <br />Tanggung jawab negara muncul sebagai akibat dari prinsip persamaan dan kedaulatan negara yang terdapat dalam hukum internasional. Prinsip ini kemudian memberikan kewenangan bagi suatu negara yang terlanggar haknya untuk menuntut reparasi. Istilah reparasi lalu diteruskan dengan adanya pembayaran kompensasi dan restitusi terhadap nilai ganti atas kerugian.<br />Pertanggungjawaban negara muncul diakibatkan oleh pelanggaran hukum internasional, dalam hal:<br />Melakukan pelanggaran atas perjanjian internasional <br />Melanggar kedaulatan wilayah.negara lain<br />Menyerang negara lain<br />Mencederai perwakilan diplomatik negara lain<br />Memperlakukan warga asing dengan seenaknya <br /><ul><li>Perbedaan Pertanggungjawaban</li></ul>Menurut Hukum Internasional <br />Pertanggungjawaban negara timbul karena pelanggaran hukum internasional.<br /> Menurut Hukum Nasional <br />Pertanggungjawaban itu tetap timbul meskipun menurut hukum nasional negara yang bersangkutan perbuatan itu tidak merupakan pelanggaran hukum.<br />Akibat dari pembedaan tersebut adalah bahwa suatu negara tidak dapat menghindari pertanggungjawaban internasionalnya berdalihkan kebenaran hukum nasionalnya. <br /><ul><li>Subyek dan elemen-elemen Pertanggungjawaban Negara</li></ul>Sebagaimana telah disinggung bahwa Hukum Internasional pada dasarnya mengatur hubungan antar Negara-negara. Kaiatannya dalam hal Pertanggungjawaban dalam Hukum Internasional mempunyai cirri dimana Negara menjadi subyek utama. Hal ini sesuai dengan draft pasal dalam the International Law Commission (ILC) menyatakan bahwa setiap tindakan negara yang salah secara internasional membebani kewajiban negara bersangkutan. Subjek lain bagi pertanggungjawaban internasional selain negara adalah individu. Seperti yang dikatakan olehhakim Huber ” bahwa pertanggungjawaban merupakan kelanjutan dari hak. Semua hak yang berkarakter internasional memiliki pertanggungjawaban internasional. Pertanggungjawaban negara timbul sebagai akibat dari pelanggaran terhadap hukum kebiasaan ataupun terhadap perjanjian internasioanl yang dilakukan oleh suatu negara<br />Elemen-elemen Bagi Pertanggungjawaban<br />Karakteristik Tanggung jawab Negara:<br />Adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku antara dua negara tertentu.<br />Adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional tersebut yang melahirkan tanggungjawab negara; dan.<br />Adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian.<br /><ul><li>Atribusi </li></ul>Negara merupakan sesuatu yang abstrak, sehingga harus jelas siapa yang dimaksud dengan negara. Dalam hal ini diperlukan wakil atau agen diplomatik dalam bertindak dalam Hukum Internasional. Kaitannya dengan pelanngaran tehadap kewajiban internasional semua pejabat dalam sustu negara dapat dikenakan pertanngungjawaban internasional atas nama negaranya.<br /><ul><li>Pelanggaran </li></ul>Terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh negara, yaitu pelanggaran yang bersifat bilateral dan yang berhubungan dengan perlindungan diplomatik. Kaitannya dengan pelanggaran bilateral tidak diperlukan akan national claims ataupun exhaustion of local remedies satu-satunya isu adalah apakah perbuatan tersebut dapat diatributkan kepada suatu negara, dalam hal ini maka pertanggungjawaban secara prima facie dapat diminta. Kaitannya dengan perlindungan diplomatik dibutuhkan syarat the exhaustion of local remedies (sebuah keadaan yang menunjukkan tidak adanya lagi upaya-upaya hukum pada tingkat local). Syarat ini merupakan suatu syarat yang fundamental bagi suatu kasus untuk dipersoalkan lebih lanjut ke peradilan internasional.<br /><ul><li>Macam-macam Pertanggungjawaban Negara
  10. 10. Perjanjian Internasional
  11. 11. Pertanggungjawaban negara dapat timbul karena pelanggaran Perjanjian Internasional (Treaty). Dalam hal ini berlaku asas bahwa setiap pelanggaran suatu perjanjian internasional menimbulkan kewajiban untuk mengganti kerugian.
  12. 12. Kontrak
  13. 13. Pelanggaran atas suatu kontrak tidak selalu menimbulkan pertanggungjawaban negara menurut hukum internasional. Kalaupun timbul pertanggungjawaban negara menurut hukum internasional, pertanggungjawaban itu tidak timbul karena kontrak tersebut, tetapi adanya pelanggaran kewajiban di luar perjanjian tersebut. Misalnya adalah denial of justice.
  14. 14. Konsesi
  15. 15. Perjanjian Konsesi dikenal Klausula Calvo. Klausula Calvo menetapkan bahwa penerima konsesi melepaskan perlindungan pemerintahnya dalam sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut dan bahwa sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut harus diajukan ke peradilan nasional negara pemberi konsesi.
  16. 16. Ekspropriasi
  17. 17. Ekspropriasi adalah pencabutan hak milik perorangan untuk kepentingan umum yang disertai pemberian ganti rugi. Ekspropriasi yang melanggar hukum internasional mewajibkan negara yang melakukan ekspropriasi itu membayar ganti rugi sebagaimana mestinya.
  18. 18. Hutang negara
  19. 19. Hutang negara yang tidak dibayar dapat menimbulkan tuntutan atas pertanggungjawaban negara tersebu.
  20. 20. Teori hak negara dalam melindungi kreditornya :
  21. 21. Teori Lord Palmerston
  22. 22. Negara kreditur berhak mengadakan campur tangan diplomatik dan bahkan mengadakan intervensi bersenjata terhadap negara debitur.
  23. 23. Teori Drago
  24. 24. Negara kreditur tidak berhak menggunakan kekerasan. Teori yang diterima umum menyatakan bahwa dalam hal tersebut kewajiban negara debitur adalah sama dengan kewajiban negara menurut hukum perjanjian.
  25. 25. Pelanggaran Internasional
  26. 26. pelanggaran kewajiban internasional negara yang bukan pelanggaran kewajiban kontrak.
  27. 27. Pelanggaran negara dalam hal ini berkaitan dengan pelanggaran hak WNA, misalnya :
  28. 28. Pelanggaran atas hak milik
  29. 29. Penahanan yang tidak semestinya
  30. 30. Penolakan peradilan
  31. 31. Penentuan Pelanggaran Internasional
  32. 32. Dikenal ajaran pembebanan kesalahan petugas kepada negara.
  33. 33. Ajaran ini menyatakan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh petugas negara atau orang yang bertindak atas nama negara dapat dibebankan kepada negara.
  34. 34. Batasan pembebanan :
  35. 35. Perbuatan yang dilakukan oleh petugas negara itu merupakan pelanggaran atas kewajiban yang ditetapkan hukum internasional.
  36. 36. Hukum internasional membebankan pelanggaran itu kepada negaranya.
  37. 37. Lingkungan
  38. 38. Dalam perkembangan hukum internasional, kewajiban negara juga terkait dalam pertanggungjawaban terhadap lingkungan. Terdapat kewajiban umum yang dimiliki oleh negara-negara untuk menjaga agar segala aktifitasnya yang berada dalam jurisdiksinya dan dituntut untuk melakukan kontrol terhadap wilayah yang terkait perlindungan terhadap lingkungan.
  39. 39. Pembenaran Atas Adanya Pelanggaran</li></ul>Walau pelanggaran pada umumnya dapat menimbulkan pertanggungjawaban tapi dalm hal tertentu terdapat pengecualian, meski tidak mempengaruhi suatu kewajiban internasional, dapat menjadi alasan pembenar atas terjadinya pelanggaran terhadap suatu kewajiban internasional, yang dengan demikian menghapuskan unsur kesalahan dari perbuatan itu. Beban pembuktiannya berada pada negara yang hendak membebaskan dirinya dari pertanggungjawaban.<br /><ul><li>Persetujuan
  40. 40. persetujuan yang sah dari suatu negara atas perbuatan yang dilakukan oleh negara lain yang jika tidak ada persetujuan tersebut perbuatan tadi adalah perbuatan yang dapat dipersalahkan.
  41. 41. Bela diri
  42. 42. Suatu negara diijinkan bertindak dalam cara yang bertentangan dengan kewajiban internasional yang diembannya dengan tujuan untuk membel diri sebagimana dinyatakan dalam Piagam PBB.
  43. 43. Force Majeure
  44. 44. Dalam hukum internasional dikenal alasan akibat dari keadaan yang berada diluar kemampuan, menekankan pengecualian pengenaan tanggungjawab internasional terhadap situasi yang benar-benar diluar kemampuan.
  45. 45.
  46. 46. Distress
  47. 47. Sebuah situasi dimana negara tidak mempunyai cara lain yang lebih baik dalam hal penyelamatan diri dan orang-orang yang ada dalam tanggung jawabnya.
  48. 48. Necessity
  49. 49. Merupakan alasan yang bias digunakan dalam hal negara tersebut menghadapi bahaya yang luar biasa bagi kepentingannya.
  50. 50. Imputability
  51. 51. Untuk bisa meminta pertanggungjawaban inetrnasional dari suatu negara terhadap tindakan atau pembiaran yang dilakukan harus bisa ditunjukkan bahwa kegiatan tersebut dilakukan oleh lembaga-lembaga negara, badan dan perwakilan yang dapat dikaitkan dengan negara tersebut.
  52. 52. Tindakan atau kegiatan yang berhubungan dengan hal itu antara lain:
  53. 53. Tindakan yang dilakukan oleh eksekutif, legislatif dan yudikatif sebagai pilar utama pemerintahan.
  54. 54. Segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintahan lokal dan dinas-dinas yang ada di wilayahnya masing-masing.
  55. 55. Segala tindakan yang dilakukan oleh aparat pemerintahan atau agen-agen pemerintahan lainnya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.
  56. 56. Sebuah tindakan yang sah menurut hukum nasional tetapi bertentangan dengan hukum internasional tetap bisa membuat negara tersebut dimintai pertanggungjawaban.
  57. 57. Negara harus bertanggungjawab terhadap tindakan yang dilakukan aparatnya, serendah apapun jabatan dari aparat.
  58. 58. Negara juga bertanggungjawab terhadap tindakan individu atau kelompok. yang bisa membuktikan bahwa tindakannya tersebut dilakukan atas nama negara atau sedang melakukan kewenangan negara tanpa ada tindakan negara untuk mencegahnya.
  59. 59. Negara bertanggungjawab terhadap tindakan aparatnya sekalipun tindakan itu adalah tindakan ultra vires dari kewenangannya.
  60. 60. Negara tidak harus bertanggungjawab terhadap tindakan perwakilan negara asing ataupun organisasi internasional yang sedang bertugas di wilayahnya.
  61. 61. Negara tidak bertanggungjawab terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok revolusioner.
  62. 62. Dasar Pertanggungjawaban
  63. 63. Objective responsibility, pertanggungjawaban mutlak dan langsung dilakukan terhadap negara yang melakukan delik internasioanal. Dalam hal ini tidak lagi diperlukan adanya bukti dari kesalahan atau itikad buruk dari aparat atau pelakunya.
  64. 64. Subjective responsibility, menurut teori ini tanggung jawab negara ditentukan oleh adanya unsur keinginan atau maksud untuk melakukan suatu perbuatan (kesengajaan atau dolus) atau kelalaian (culpa) pada pejabat atau agen negara yang bersangkutan.
  65. 65. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Negara kasus peyerangan Korea Utara terhadap Korea Selatan</li></ul>Kasus ini berawal dari serangan Korea Utara ke Pulau Yeonpyeong wilayah korea Selatan pada hari selasa 23 November 2010. Korea Utara menembakkan lebih dari 200 artileri ke pulau tersebut yang hanya berjarak 3 km dari perbatasan antar kedua negara. Insiden tersebut mengkibatkan 2 militer Korea selatan tewas dan puluhan lainnya luka parah, selain itu pemukiman penduduk pulau tersebut rusak parah.<br />Dalam kasus diatas jelas bahwa terjadi pelanggaran Hukum Internasional yang dilakukan Korea Utara terhadap Korea Selatan dengan memperhatikan unsur-unsur pelanggarannya.<br /><ul><li>Unsur-unsur pokok
  66. 66. Subyek : Negara Korea Utara, Negara Republik Korea Selatan.
  67. 67. Pelanggaran atas kedaulatan wilayah negara lain.
  68. 68. Korea Utara telah Melanggar Hukum Internasional dengan menyerang Korea Selatan.
  69. 69. Penyerangan yang yang ditujukan kepada sipil dan mengakibatkan tewasnya personil militer Korea Selatan.
  70. 70. Mengakibatakan kerugian materiil atas Korea Selatan dengan rusaknya pemukiman penduduk pulau setempat.
  71. 71. Pelanggaran
  72. 72. Dalam kasus diatas telah terjadi pelanggaran atas kedaulatan wilayah negara lain dhal ini ditandai dengan penyerangan Korea Utara terhadap sebuah pulau yang notabene masiah dalam lingkup kekuasaan wilayah negara Republik Korea Selatan.
  73. 73. Penyerangan Korea Utara terhadap Korea selatan termasuk dalam pelanggaran yang bersifat diplomatik sehingga tidak membutuhkan exhaustion of local remedies sehingga kasus tersebut dapat diatribusikan langsung pada negara. Dalam hal ini Korea Selatan dapat meminta pertanggungjawaban langsung kepada Korea Utara.
  74. 74. Pembenaran Atas Pertanngungjawaban
  75. 75. Dalam kasus di atas tidak ada unsure yang membenarkan serangan Korea Utara terhadap Korea Selatan karena dilakukan secara mendadak dan disengaja.
  76. 76. Bentuk Pertanggungjawaban Negara
  77. 77. Dalam isi pertanggungjawaban negara menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan tuntutan dan bentuk-bentuk pertanggungjawaban, Korea Selatan selaku negara yang dirugikan, melalui perwakilannya berhak menutut pertanggungjawaban Korea Utara. Bentuk bentuk pertanggungjawaban tersebut dapat berupa:
  78. 78. Satisfaction
  79. 79. Berkaitan dengan upaya yamg dilakukan oleh suatu negara untuk mendapatkan sebuah putusan dari pengadilan yang mendukungnya. Dalam hal ini juga dapat ditempuh melalui perundingan diplomatik, pernyataan maaf secara resmi dari negara yang bersangkutan, mengakhiri perbuatan itu serta menawarkan jaminan yang memadai atau jaminan tidak akan mengulangi perbuatan itu.
  80. 80. Pecuniary Reparation
  81. 81. Perbaikan dan pemberian kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan, baik materiil maupun immaterial. Kompensasi dapat diberikan terhadap pelanggaran-pelanggaran oleh suatu neagara walaupun pelanggaran tersebut tiak berupa kerugian financial, misalnya pelanggaran atas kekebalan diplomatik dan konsuler. Berupa reparasi politik dan moral.
  82. 82. Restitution
  83. 83. Restitusi adalah tindakan untuk mengembalikan keadaan seperti sebelum terjadinya pelanggaran sepanjang hal itu secara material tidak mustahil atau sepanjang tidak merupakan suatu beban yang tidak proporsional. Restitusi hanya mencakup pengembalian hal-hal sebelum kejadian, sedangkan kerugian lebih lanjut merupakan masalah kompensasi.  Adapun kompensasi pengertiannya adalah bahwa suatu negara berkewajiban untuk memberi kompensasi atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya yang dipersalahkan menurut hukum internasional sepanjang hal itu tidak menyangkut hal-hal yang telah dilakukan secara baik melalui restitusi. Sementara itu, menyangkut soal pemenuhan (satisfaction), Artikel menentukan bahwa hal itu dilakukan sepanjang restitusi atau kompensasi tidak berlangsung baik atau tidak memuaskan. Ia dapat berupa pengakuan telah melakukan pelanggaran, pernyataan menyesal, atau permohonan maaf secara formal atau sarana-sarana lain yang dipandang tepat.
  84. 84. International Court of justice
  85. 85. Korea Selatan sebagai negara yang dirugikan dapat membawa kasus penyerangan atas negaranya untuk dibawa ke Mahkamah International. Hal ini disebabkan ketentuan exhaustion of local remedies tidak diperlukan karena Korea Utara telah melakukan pelanggaran langsung hukum internasional yang menyebabkan kerugian terhadap negara lainnya. Selain itu semua unsur-unsur pelanggarab hukum internasional telah terpenuhi.
  86. 86. Tindakan Balasan
  87. 87. Dalam hal kasus diatas Korea Selatan dapat melakukan tindakan kepada Korea Utara dengan melakukan tindakan balasan, dalam hal ini diperbolehkan melakukan tindakan balasan yakni berupa tindakan tidak melaksanakan kewajiban internasional tertentu dalam hubungan dengan negara yang melakukan pelanggaran namun semata-mata dengan tujuan agar negara yang melakukan pelanggaran itu berhenti melakukan pelanggaran dan melakukan perbaikan penuh. Namun tindakan balasan ini mengandung bahaya atau risiko yaitu jika ternyata terbukti bahwa justru tindakan negara yang mulanya dianggap melanggar itu adalah tindakan yang sah menurut hukum internasional maka tindakan balasan itulah yang menjadi tindakan yang tidak sah.</li></ul>III. KESIMPULAN <br /><ul><li>Secara umum dikatakan, negara bertanggung jawab dalam hukum internasional untuk perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan kewajiban internasional negara itu. Pertanggungjawaban negara merujuk kepada kewajiban negara karena melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam hukum internasional dan menyebabkan kerugian negara lain.</li></ul>Pertanggungjawaban negara mempunyai beberapa karakter yaitu,<br />Adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku antara dua negara tertentu.<br />Adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional tersebut yang melahirkan tanggungjawab negara; dan.<br />Adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian.<br /><ul><li>Terkait kasus pertanggungjawaban negara, penyerangan Korea Utara terhadap Korea Selatan dapat dijadikan rujukan denagn memperhatiakn hal-hal berikut:
  88. 88. Korea Utara telah terbukti melanggar kedaulatan wilayah negara lain dengan cara menyerang wilayah Korea Selatan.
  89. 89. Penyerangan tersebut telah mengakibatkan kematian militer Korea Selatan dan menyebabkan kerugian materiil dengan rusaknya pemukiman penduduk.
  90. 90. Dalam hal ini Korea Selatan dapat menuntut pertanggungjawaban Korea Utara karena telah melanggar kedaulatan wilayah negaranya dan pelanggaran kejahatan internasional dengan melakukan serangkaian serangan yang ditujukan kepada sipil.
  91. 91. Korea Selatan dapat menuntut Korea Utara ke mahkamah Internasioanal Mahkamah pidana Internasional.</li></ul>DAFTAR PUSTAKA<br />http://www.dostoc.com/ppt/hukum/tanggungjawabnegara 11/28/2010/8.29 <br />Ellectronica Sicula Spa (ELSI), Judgement, ICI Reports 1989, h. 15.<br />http://www.detik.com/dunia/perangkorea 11/27/2010/6.39<br />http://www.rheinaldyy.blogspot.com/pengantarilmufilsafat/tanggungjawabnegara 11/23/2010/ 8.28 <br />Ian Brownlie, Principles of Public International, Oxford: Clarendon Press, 1992. H. 458.<br />James Crawford, The International Law Commission’s Articles on State Responsibility, Cambridge University Press, 2002.<br />Malcolm N. Shaw, International Law, Cambridge:Cambridge University Press, 1997. H. 541.<br />Martin Dixon dan Robert McCorquodale, Cases and Materials on Internasional <br />Law , New York:Oxford University Press, 2003. H. 403.<br />Thantowi, Jawahir dan Pranoto Iskandar, Hukum Internasional Kontemporer, Bandung: PT Refika Aditama, 2006.<br /> <br />

×