Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tatanan kepemilikan sumber daya

1,018 views

Published on

Tatanan Kepemilikan Sumber Daya

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

Tatanan kepemilikan sumber daya

  1. 1. Tatanan Kepemilikan Sumber Daya
  2. 2. No. Perbedaan Menurut Bentuk Kepemilikan Pribadi Publik Negara 1. Alasan Keberadaanya Adanya kebutuhan individu Adanya kebutuhan publik (bersama) Adanya kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi melalui kepemilikan pribadi 2. Pengelolanya Individu Negara Negara 3. Hak penguasaan atas benda (atau sesuautu yang dimilikinya) Pemiliknya bisa menghalangi seseorang atau pihak lain untuk menguasai bendanya dengan mengambil manfaatnya (mempunyai hak pengasaan secara eksekutif Publik tidak bisa menghalangi seseorang atau pihak lain untuk menguasai bendanya secara eksklusif da menjadikannya sebagai milik pribadi Negara tidak memiliki kekuasaan untuk memberikan bendanya kepada siapapun untuk dimiliki dan diambil manfaatnya secara eksklusif Negara memiliki kekuasaan penuh atas bendanya untuk mengatur dan menggunakan sesuai dengan kehendak negara. Negara memiliki kekuasaan untuk memberikan bendanya kepada seseorang secara eksklusif 4. Manfaat ditujuan untuk Memenuhi kepentingan pribadi Memenuhi kepentingan masyarakat Memenuhi kepentingan rakyat (masyarakat)
  3. 3. Kaidah Kepemilikan
  4. 4. Perolehan Kepemilikan • Bekerja Melalui bekerja seseorang mendapatkan upah atau gaji atau hal – hal lain sebagai kompensasi dari kerja yang telah dicurahkan. Harta yang diperoleh dari bekerja ini kemudian menjadi milikknya. Ini sesuai dengan prinsip keadilan, dimana seseorang mendapatkan hasil yang sebanding dengan kontribusinya • Warisan Waris merupakan instrumen pendistribusian sumber daya dalam perekonomian. Waris juga berperan sebagai instrumen mengakhiri kepemiikan pribadi. Ketika orang tua telah mewariskan hartanya kepada ahli warisnya, maka hak kepemilikan orang tua terhadap sumber daya sudah berakhir dan kepemilikan beralih kepada ahli warisnya
  5. 5. • Harta yang diberikan negara kepada rakyat Negara berkewajiban menyantuni orang miskin dan aank terlantar. Bantuan dan santunan harta negara kepada rakyat merupakan sumber kepemilikan pribadi. Dalam konteks sekarang, pemberian lahan kepada para transmigran, BLT dapat dianggap sebagai harta yang diberikan kepada rakyat. • Sumber – sumber lain di luar yang telah disebutkan. Termasuk dalam kategori ini adalah hibah, kompensasi atas kerugian yang diderita seseorang (misalnya akibat dari kecelakaan atau pembunuhan), dan mahar dalam sebuar perjanjian. • Berdasarkan undang – undang Yaitu kempemilikan yang diperoleh karena undang – undangs memberikan penguasaan secara eksklusif.
  6. 6. Pemanfaatan Kepemilikan
  7. 7. Efiseinsi Penggunaan • Prinsip ini diperlukan karena adanya kerterbatasan sumber daya dibanding dengan kebutuhan dan keinginan manusia. • Sumber daya alam perlu dialokasikan dan digunakan dengan cara sedemikian rupa sehingga memperoleh hasil yang maksimal. Inilah yang disebut dengan efiseinsi. • Penggunaan sumber daya alam harus diberikan kepada mereka yang mampu menggunakan secara efisien
  8. 8. Efektifitas Pemanfaatan • Kalau efiseinsi lebih menekankan kepada minimalisasi biaya, maka efektiftas lebih memfokuskan kepada porelahan hasil. • Dengan kaidah efektifitas, maka kepemilikan sumber daya hanya diberikan kepada mereka yang mampu menciptakan kesejahteraan secara optimal bagi seluruh rakyat.
  9. 9. Sumber Daya Harus Dimanfaatkan • Jika ada pemilik sumber daya menelantarkan sumber dayanya, maka hak penguasaaan atas manfaatnya (bukan hak penguasaaan atas bendanya) perlu dialihkan kepada pihak lain yang mampu memanfaatkan dengan secara baik. • Sebab, dalam sisi ekonomi maupun dari sisi sosial, membeiarkan sumber daya terlantar dapat menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat.
  10. 10. Tidak Merugikan • Di samping menghasilkan manfaat, penggunaan dan pengembangan sumber daya tidak boleh merugikan pemiliknya maupun merugikan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung.
  11. 11. Semua Bentuk Kepemilikan Tunduk Pada Kepentingan Umum • Demi kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta dari kepentingan bersama dari rakyat, hak – hak penguasaa atas sumber daya dapat dicabut dengan memberikan ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang – undang.
  12. 12. Pendekatan Dalam Distribusi Kepemilikan Sumber Daya Alam • Dalam perekonomian kapitalis penguasaan sumber daya alam diberikan kepada setiap individu yang memiliki kekuatan dalam hal perekonomian akan tetapi sedikit berbeda dengan sistem eknomi Indonesia yang menganggap sumber daya alam murni karena karunia Tuhan.
  13. 13. Pendekatan Teologis • Sumber daya alam merupakan karunia Yuhan YME yang dalam hal ini dikuasai oleh negara yang dianggap sebagai wakil dari Tuhan. • Konsekuensinya adalah seluruh bangsa dan rakyat Indonesia memiliki hak yang sama untuk menikmati dan memanfaatkan sumber daya. • Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semua sumber daya alam karunia Tuhan (God Given) menjadi milik negara.
  14. 14. Pendekatan Hukum Positif • Pendekatan hukum posistif lebih menekankan kepada unsur historis dari kepemilikan sumber daya alam di suatu negara. • Ketika negara sudah secara resmi memiliki kedaulatan, misalnya merdeka, maka tidak semua wilyah/ tanah dan kekayaan yang melekat di dalamnya memiliki status bebas
  15. 15. Makna Negera Menguasai Sumber Daya Alam a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaannya. b. Menentukan dan mengatur hak – hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa itu. c. Menentukan dan mengatur hubungan – hubungan hukum antara orang – orang dan perbuatan – perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
  16. 16. Kekuasaan Negara Atas Barang Tambang • Telah diatur dalam UU bahawa bahan galian yang terdapat dalam wilayah pertambangan Indoneisa tetap dikuasai oleh negara. • Penguasaan atas kekayaan alam tersebut dimaksudkan agar ada jaminan untuk digunakan sebesar – besarnya bagi kemakmuran seluruh rakyat.
  17. 17. Peranan Sumber Daya Alam Dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi • Pertama, sumber daya alam bersifat given, sehingga manusia memiliki kemampuan yang sanagt terbatas untuk menambah dan menciptakan sumber daya alam. • Kedua, sumber daya alam adalah faktor produksi awal, dalam arti telah ada faktor produksi alam sebelum munculna faktor produksi lain seperti modal dan teknologi.
  18. 18. Sisi Ketidakadilan Penguasaan Sumber Daya Alam Oleh Negara • Terdapat wacana yang harus dipertimbangkan yaitu pergantian hak milik negara menjadi hak milik publik. • Dengan menjadikan hak milik publik maka kesewenang – wenangan negara dalam mengolah kekayaan alam dapat dihindari. • Menjadi milik publik bukan berarti negara kehilangan kontrol akan kekayaan alam akan tetapi negara tidak memiliki kewenangan eksklusif untuk memberikan hak – hak penguasa atas kekayaan alam kepada seseorang atau pihak lain sesuai dengan kehendak negara.
  19. 19. Model Distribusi Kepemilikan Atas Sumber Daya hasil Karya Manusia
  20. 20. Keterbatasan Kaidah Bagi Hasil dalam Sistem Kapitalis • Kepemilikan harus bersumber dari bekerja, tidak boleh diperoleh lewat eksploitasi, perampasan dan penipuan. • Masing – masing pelaku ekonomi akan memperoleh manfaat atau hasil sesuai dengan kontribusinyasisitem kapitalis menempatkan semua faktor produksi pada derajat yang sama sama. • Manusia/ pekerja dianggap memiliki kedudukan yang sama dengan mesin, tanah dan faktor produksi lainnya
  21. 21. Kaidah Pembagian Kepemilikan Hasil Eksploitasi di Alam Bebas • Haruslah terdapat pembagian hasil yang tepat antara pelaku ekonomi yang terdapat dalam suatu pasar. • Pada kenyataannya terutama ketika berbicara Indonesia pembagian hasil kinerja perekonomian bisa dikatakan tidak berimbang. • Terdapat gap yang cukup jauh antara pemilik modal dan pekerja dalam pembagian hasil kinerja. • Banyak cermin dimana para pekerja mendapatkan gaji yang tidak semestinya dari para pemilik kerja.
  22. 22. Kaidah Distribusi Kepemilikan yang Melibatkan Kepemilikan Bahan. • Ketika terdapat kepemilikan bahan produksi akan memiliki kasus berbeda dengan kasus sebelumnya. • Pemilik bahan produksi akan mendapatkan proporsi jauh lebih banyak dari pada para pekerjanya. • Sedangkan para pekerja akan mendaptkan dua opsi untuk mendaptkan upah dari hasil kerjanya: a. Kompensasi dalam bentuk upah b. Berbagi hasil dengan pemilik bahan dari hasil hasil bersih
  23. 23. Pembagian Hasil Model Restoran Minang
  24. 24. Sistem Upah • Sistem upah, adalah kompensasi yang diberikan kepada seorang yang telah membantu pekerjaan disebuah perusahaan. • Secara umum, besaranya upah lebih rendah dari gaji tetap dan bahkan bersifat ala kadarnya. • Sedangkan waktu dan jenis pekerjaannya tergantung dari kebutuhan. • Umunya sistem upah ini diterapkan direstoran yang berskala kecil dan perekrutannya tidak semata – mata karena pertimbangan untung rugi, tetapi juga pertimbangan sosial seperti membantu mencari nafkah.
  25. 25. Sistem Gaji • Sistem gaji adalah sistem imbalan tetap dalam jangka waktu tetap pula (umunya bulanan). • Besarnya gaji dan peninjauan kenaikan, merupakan keputusan pemilik secara sepihak, sehingga posisi pekerja hanya menerima dan menolak.
  26. 26. Sistem Berbagi • Sistem berbagi adalah yang menjadi hak bagi semua pekerja untuk dibagi adalah laba bersih, yaitu laba setelah dikurangi pajak, wakaf, zakat, derma dan dana sosial lainnya. • Bagian dari pekerja adalah hasil kali antara laba bersih perusahaan (LB) dan besarnya mata relatif yang dimiliki oleh masing – masing pekerja BH = LB X (M/JM) BH = Bagi Hasil LB = Laba Bersih M/JM = Menunjukkan besarnya mata relatif.

×