Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lembaga keuangan

155 views

Published on

Lembaga keuangan

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Lembaga keuangan

  1. 1. Sistem Kelembagaan Keuangan Bebas Bunga Dalam Praktik
  2. 2. 3 Tantangan Keberlanjutan Sistem Perbankan Syariah 1. Fondasi pengganti apa yang harus digunakan untuk menjalankan sistem perbankan dan keuangan dalam bebas bunga? 2. Startegi apa yang digunakan untuk memperkenalkan sistem ini? 3. Sejauh mana sistem ini secara aktual dapat sukses dalam pertarungannya dalam sistem keuangan yang menggunakan bunga di dunia luar?
  3. 3. Tatanan Kelembagaan 1. Bank sentral. 2. Bank – bank komersial. 3. Lembaga – lembaga keuangan non bank. 4. Lembaga – lembaga khusus kredit. 5. Lembaga asuransi deposito. 6. Lembaga audit investasi.
  4. 4. Bank Sentral Bank sentral haruslah lembaga yang otonom dan bertanggung jawab untuk mewujudkan sasaran – sasaran ekonomi islam di bidang keuangan dan bank.
  5. 5. Fungsi Bank Sentral • Bank sentral islam harus bertanggung jawab untuk mengeluarkan uang dengan koordinasi dengan pemerintah, mengusahakan stabilitas internal dan eksternal. • Bertindak sebagai bankir bagi pemerintah dan bank komersial. • Harus membuat dan memiliki regulasi serta supervisi dalam mengatur aktivitas semua lembaga keuangan perbankan non perbankan. • Bertanggung jawab menutup kemungkinan konsentrasi kekayaan dan kekuasaan di tangan beberapa orang melalui lembaga keuangan.
  6. 6. Cara Bank Sentral Memerankan Fungsi • Menjaga stabilitas nilai uang riil yang merupakan representatif kesehatan dan pertumbuhan perekonomian islam yang berkesinambungan dan menjamin keadilan sosioekonomi. • Memonitor sirkulasi uang dan menjamin pertumbuhan uang tidak berada di luar jalur pertumbuhan output.
  7. 7. Bank Sental dan Pengahapusan Krisis • Sistem bagi hasil yang diterapkan di islam tidak dapat mengizinkan pinjaman yang terlalu banyak oleh lembaga komersial dari bank sentral. • Bagi perbankan sentral islam situasi krisis sebisa mungkin dihindari dengan tanpa melakukan bailing out (jaminan). • Apabila bank sentral terpaksa memberikan bailing out maka pastinya akan disertai dengan pinalti dan peringatan – peringatan, dibarengi dengan program korektif yang dijalin secara khusus.
  8. 8. Supervisi • Supervisi dan pengujian bank harus menjadi hal yang lebih penting dalam sebuah sistem islam karena makin besar resiko yang ditanggung oleh perbankan. • Pengujian biasanya dilakukan dengan melihat tingkat kesehatan bank, baik itu dalam proses pembiayaan atau pemberian kredit yang sehat dan tentu saja pelarangan terhadap lembaga perbankan yang melakukan pembiayaan spekulatif dan beresiko. • Supervisi mensyaratkan transparansi yang memadai dan informasi akurat serta pengawasan yang tepat. • Tujuan dari supervisi ini nantinya agar dapat memperkuat kontrol internal, kebijakan yang baik serta mampu memonitor kualitas aset dan operasi
  9. 9. Alokasi Kredit Bank sentral harus memiliki kekuasaan untuk membimbing dan meregulasi operasi investasi lembaga finansial dengan suatu pandangan untuk menjadikan suatu alokasi kredit yang sesuai dengan sasaran islam.
  10. 10. Perbedaan Lembaga Keuangan Islam dan Bank Konvensioanal 1. Penghapusan riba. Bank konvensional mendasarkan pada bunga, bank islam didasarkan pada bagi hasil. 2. Bank islam harus menggunakan simpanan masyarakat untuk melayani kepentingan umum dan mewujudkan berbagai tujuan yang relevan dengan sosioekonomi islam. 3. Bank – bank islam akan menjadi bank yang universal atau mempunyai berbagai tujuan dan bukan semata – mata untuk tujuan komersial.
  11. 11. Lanjutan........ 4. Bank – bank islam harus melakukan evaluasi pembiayaan, dibandingkan dengan bank konvensioanal. 5. Sistem bagi hasil cenderung mendorong semakin dekatnya hubungan antara bank dengan debitur yang ini merupakan tonggak utama bagi bank. 6. Terletak pada kerangka dasar untuk membantu bank – bank komersial dalam mengatasi kekurangan dana.
  12. 12. Lembaga Keuangan non Bank (LKNB) • LKNB merupakan perusahaan investasi atau bank, perusahaan kredit, perkumpulan korperasi, dan sejumlah managemen investasi. • Lembaga ini memobilisasikan tabungan melalui ekuiti dan deposito mudharobah dan menawarkannya kepada investor yang mempunyai prospek. • Lembaga ini memainkan peran perantara untuk membantu penabung mencari jalan memperoleh untung dari tabungan mereka dan membantu pengusaha mencari dana untuk mengembangkan bisnis mereka.
  13. 13. Lembaga – Lembaga Khusus Kredit • Bank komersial dan LKNB keduanya merupakan lembaga yang berorientasi pada laba, meskipun dalam kerangka kesejahteraan islam. • Sehingga biasanya bagi masyarakat menengah kebawah lembaga tersebut tidak terlalu menarik, padahal ajaran islam menggariskan kesejahteraan yang salah satunya dapat diraih dengan kredit. • Untuk itu maka pemerintah perlu mengembangkan lembaga kredit dengan model pembiayaan mudharobah ataupun qordul hasan, dimana dananya biasanya didapatkan dari bank sentral.
  14. 14. Lembaga Asuransi Deposito (LAD) • LAD perlu dibangun untuk menjamin demand deposito pada bank – bank komersial. • LAD merupakan lembaga organisasi non profit otonom yang mendapatkan sponsor dari pemerintah dan bergerak di bawah kepengawasan bank sentral. • Pendapatan LAD berasal dari 1. Sejumlah presentase kecil dari bank – bank komersial atas total rata – rata permintaan deposito 2. Pendapatan dari investasi cadangannya.
  15. 15. Lembaga Audit Investasi (LAI) • LAI merupakan lembaga yang mendapatkan sponsor dari pemerintah. • Tujuan dari dibentuknya LAI adalah mengaudit keuangan para mudhorib yang telah mendapatkan dana dari pihak lain secara langsung ataupun melalui bank – bank komersial dan LKNB baik dalam bentuk ekuitas maupun pinjaman mudharobah. • Keuntungan bagi para perbankan islam dengan adanya LAI maka pihak perbankan tidak perlu menyewa tenaga auditor dalam jumlah besar. • Biaya LAI harus ditanggung oleh lembaga – lembaga keuangan sesuai dengan formula yang dapat didasarkana kepada pengenaan tarif umum yang ditarik dari pinjaman semua pinjaman mudharobah dan investasi ekuitas serta tarif khusus sesuai dengan berapa besar jasa audit yang dilakukan
  16. 16. Sistem Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia 1. Perbankan Islam ( Bank umum)/ BPR Syariah 2. Asuransi tafakul 3. Leasing 4. Pegadaian syariah 5. Reksadana syariah 6. DPLK syariah 7. BMT Koperasi Syariah
  17. 17. Bank Islam Bank islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa – jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoprasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam.
  18. 18. Kegiatan Perbankan Islam 1. Memindahkan uang. 2. Menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening koran. 3. Mendiskontokan surat wesel, surat order maupun surat berharga lainnya. 4. Membeli dan menjual surat – surat berharga. 5. Membeli dan menjual cek, surat wesel, kertas dagang. 6. Memberi jaminan bank.
  19. 19. Peranan Lembaga Keuangan Islam • Pada Indonesia permasalahan keuangan di akses permodalan atau pembiayaan secara mayoritas terhambat pada masyarakat menengah kebawah terutama di wilayah pedesaan. • Perbankan konvensioanal yang sifatnya formal cukup sulit mengakses masyarakat pedesaan karena beberapa alasan seperti, kolateral dan SDM yang masih minim pengetahuan tentang dunia perbankan.
  20. 20. Tiga Fungsi Utama Perbankan Islam 1. Fungsi pengumpulan dana (funding) 2. Fungsi penyaluran dana (financing) 3. Pelayanan jasa Jenis Dana yang Terdapat di Perbankan Islam 1. Dana bisnis 2. Dana ibadah
  21. 21. Produk – produk pengumpulan dana bank islam Tabungan Wadiah • Titipan dana yang tiap waktu dapat ditarik pemilik atau anggota dengan cara mengeluarkan semacam surat berharga pemindah bukuan/ transfer dan perintah membayar lainnya. • Simpanan wadiah dikenakan biaya administrasi namun karena dana titipkan diperkenankan boleh diputar oleh pihak perbankan, maka pihak perbankan selayaknya memberikan bonus kepada pemilik modal Simpanan yang Berakad Wadi'ah 1. Wadiah amanah 2. Wadiah yadhomanah, titipan ini akan mendapatkan bonus dari bank islam, jikalau bank islam mengalami keuntungan. Produknya berupa giro
  22. 22. Tabungan Mudharobah • Merupakan tabungan pemilik dana yang penyertaannya dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. • Pada pinjaman ini tidak diberikan bunga sebagai pembentukan laba bagi bank islam tetapi menggunakan bagi hasil. • Salah satu contoh tabungan mudharobah: 1. Simpanan idul fitri 2. Simpanan idul qurban 3. Simpanan haji 4. Simpanan pendidikan 5. Simpanan kesehatan
  23. 23. Produk Penyaluran Dana • Pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan oleh bank islam kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh bank islam dari masyarakat yang surplus dana. • Ada dua kad yang sering dipakai dalam pembiayaan, yaitu; 1. Akad syirkah 2. Akad jual beli
  24. 24. Pembiayaan Bai'u Bithaman Ajil (BBA) • Pembiyaan berakad jual beli. • Suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara bank islam dengan nasabah, dimana bank islam menyediakan dananya untuk sebuah investasi dan atau pembelian barang modal dan usaha anggotanya yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara mencicil atau angsuran. • Jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh peminjam adalah jumlah atas harga barang modal dan mark up yang telah disepakati
  25. 25. Pembiayaan Murabahah (MBA) • Pembiayaan yang berakad jual beli. • Pada dasarnya merupakan kesepakatan antara bank islam sebagai pemberi modal dan nasabah (debitur) sebagai peminjam. • Prinsip yang digunakan adalah sama seperti pembiayaan Bai'u Bithaman Ajil, hanya saja proses pengembaliannya dibayarkan pada saat jatuh tempo pengembaliannya.
  26. 26. Pembiayaan Mudharobah (MDA) • Pembiayaan dengan akad syirkah. • Adalah suatu perjanjian pembiayaan antara bank islam dan nasabah dimana bank islam menyediakan dana untuk penyediaan modal kerja sedangkan peminjam berupaya mengelola dana tersebut untuk pengembangan usahanya. • Jenis usaha yang dimungkinkan untuk diberikan pembiyaan adalah usaha – usaha kecil seperti pertanian, industri rumah tangga, dan perdagangan.
  27. 27. Pembiayaan Musyarakah (MSA) • Pembiayaan dengan akad syirkah. • Merupakan penyertaan bank islam sebagai pemilik modal dalam suatu usaha yang mana antara resiko dan keuntungan ditanggung secara bersama – sama secara berimbang sesuai dengan penyertaan modal.
  28. 28. Ijarah • Merupakan talangan dana sepenuhnya kepada para nasabah dalam rangka untuk pengadaan barang ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati dengan sistem pembayaran sewa tanpa diakhiri dengan kepemilikan. • Pembiyaan ijarah ini sama dengan pembiyaan leasing.
  29. 29. Ba'iu Takjiri • Pembiyaan penuh yang merupakan talangan dana untuk pengadaan barang ditambah keuntungan yang telah disepakti besama dengan sistem pembayaran sewa yang diakhiri dengan kepemilikan. • Sistem pembiyaan ini hampir mirip dengans sewa beli.
  30. 30. Pembiyaan Al – Qordhul Hasan (QH) • Pembiayaan dengan akad ibadah. • Perjanjian pembiyaan antara bank islam dengan nasabah. • Hanya nasabah yang dianggap layak yang dapat diberi pinjaman ini. • Kegiatan ini dimungkinkan untuk diberikan pembiayaan ini adalah nasabah yang terdesak dalam melakukan kewajiban, kewajiban non usaha atau pengusaha yang menginginkan usahanya bangkit kembali yang karena ketidakmampuannya untuk melunasi kewajiban usahanya.
  31. 31. Ciri – Ciri Bank Islam 1. Beban biaya 2. Tidak menggunakan presentase 3. Tidak ada keuntungan pasti 4. Dalam simpanan digunkan prinsip al – wadiah 5. Jual beli uang yang sama dilarang 6. Jaminan kebendaan terhadap utang 7. Pendapatan non halal
  32. 32. Beban biaya • Beban biaya yang disepakati di antara para pihak untuk transaksi pembiayaan : al qardul hasan, digunakan istilah biaya administrasi atau biaya pelayanan. Sedangkan untuk pembiayaan al bai'u abithaman Ajil dan Al – Murabahah digunakan istilah margin keuntungan. • Besarnya beban biaya tidak kaku dan dapat dilakukan tawar menawar dalam batas – batas yang wajar. • Beban biaya hanya dikenakan sampai pada batas waktu yang telah disepakati bersama dalam suatu kontrak baru untuk menyelesaikannya.
  33. 33. Tidak menggunakan Presentase Dalam hal pembebanan kewajiban membayar dalam semua kontrak bank islam selalu dihindarkan potensi yang besar untuk melipat gandakan secara otomatis beban biaya dan pokok pinjaman yang karena suatu hal terlambat membayar.
  34. 34. Tidak ada keuntungan yang pasti • Pada dasarnya dilarang dalam kegiatan muamallah adalah mencantumkan keuntungan yang pasti yang ditetapkan pada waktu pengikatan kontrak pembiyaan. • Yang diperkenankan dalam sistem muamallah islami adalah kontrak yang dilakukan baik dalam bentuk pembiayaan al mudharabah maupun al – musyarakah yang hakikatnya merupakan sistem yang didasarkan pada penyertaan dengan sistem bagi hasil.
  35. 35. Dalam simpanan digunakan prinsip al Wadiah • Dalam hal ini penabung menganggap uang tabungannya sebagai titipan dan pihak perbankan menganggap tabungan sebagai amanah yang harus dijaga dan diputar untuk kegiatan bisnis. • Sehingga disini para penabung berhak mendapatkan bagi hasil dari penyertaan modal yang dilakukan oleh kegiatan perbankan, dimana presentasenya tidak diperjanjikan sebelumnya.
  36. 36. Jual Beli Uang yang Sama Dilarang Pada dasarnya kegiatan transaksi yang dilarang dalam operasional bank islam adalah seolah – olah melakukan jual beli atau sewa menyewa uang dari bentuk mata uang yang sama dengan memperoleh keuntungan darinya.
  37. 37. Jaminan Kebendaan terhadap Utang • Jaminan merupakan salah satu syarat utama dari salah satu pencairan dana kredit yang diberikan oleh perbankan konvensional. • Pada sistem perbankan islam kolateral bukan salah sah satu syarat utama terpenuhinya proses pembiayaan dikarena pada perbankan syariah pinjaman dapat berbentuk talangan dana untuk pembelian sejumlah barang modal. • Sehingga pada dasarnya bank islam tidak mengutamakan jaminan kebendaan dari peminjam, sebab barang yang ditalangi pembeliannya sepenuhnya masih milik bank selama utang peminjam masih belum lunas.
  38. 38. Pendapatan Non Halal • Tidak dapat dipungkuri bahwa perbankan islam akan sulit sekali sepenuhnya terhindar dari yang namanya suku bunga, sehingga nantinya akan muncul apa yang disebut dengan pendapatan non halal. • Menurut islamic development bank transaksi transaksi tersebut dimasukkan kedalam rekening pendapatan non halal yang penggunannya diperuntukkan bagi masyarakat muslim yang terkena musibah atau kebutuhan masyarakat lainnya yang bersifat sosial.
  39. 39. Asuransi Tafakul • Saling memikul resiko diantara sesama orang sehingga antara satu dengan lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lainnya. • Saling pikul resiko itu dilakukan atas dasar saling tolong dalam kebaikan dengan cara masing – masing mengeluarkan dana ibadah yang ditunjukkan untuk menganggung resiko tesebut. • Untuk membuat sebuah asuransi diperlukan dua syarat pokok: 1. Dua atau beberapa pihak yang bertafakul 2. Pengelola tafakul
  40. 40. Prinsip Asuransi Tafakul 1. Prinsip saling bertanggung jawab. 2. Prinsip saling bekerja sama dan saling membantu 3. Prinsip saling melindungi penderitaan satu sama lain
  41. 41. Jenis – Jenis Asuransi Tafakul • Tafakul keluarga, adalah bentuk tafakul yang memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah kematian dan melindungi peserta sendiri. • Apabila terjadi musibah kematian maka yang berhak menerima santunan aadalah ahli warisnya atau orang yang sudah ditunjuk. • Sedangkan dalam musibah seperti kecelakaan selama yang bersangkutan masih hidup maka yang menerima santunan adalah peserta.
  42. 42. Tafakul Umum Adalah bentuk memberi perlindungan dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta milik peserta tafakul seperti rumah, kendaraan bermotor, bangunan pabrik dan sebagainya.
  43. 43. Perbedaan Dasar Antara Tafakul dengan Asuransi Konvensional Topik Asuransi biasa Tafakul ( asuransi syariah) Prinsip dasar Akad pertukaran (jual beli) • Kerjasa sama • Hukum • Ekonomi • Aktuaria Akad saling melindungi (tafakul) • Tolong menolong • Saling melindungi • Saling bertanggung jawab • Saling bekerjasama Sistem dan operasional • Pengelolaan dana • Biaya • Premi • Perusahaan sebagai pemilik dana • Dana diinvestasikan sesuai dengan kebijakan manajemen • Bunga • Biaya ditanggung pemegang polis • Mortalita • Biaya (alpa, beta, gamma) • Bunga • Perusahaan sebagai pemegang amanah • Kebijaksanaan investasi sesuai dengan syariah • Bagi hasil (mudharobah) • Pemegang polis hanya menganggung biaya sebagian kecil saja berdaarkan kesepakatan kedua belah pihak • Mortalita/ harapan hidup (net premium)
  44. 44. Ijarah (leasing) • Adalah transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu bersifat mubah dan biasanya dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. • Ijarah dengan sistem musyarakah mutanaqisah, yaitu kontrak perkongsian diantara dua pihak yang berkontrak. • Kontrak tersebut bisa berlaku apabila dari salah satu pihak yang mempunyai uang yang cukup untuk membeli barang, lalu memerlukan rekan kongsi lain untuk membantunya. • Kemudian adanya perjanjian bahwa si penyewa akan membeli barang tersebut dengan cara membeli saham kepemilikan barang tersebut secara angsuran.
  45. 45. Rukun dan Syarat Ijarah (Leasing) 1. Kedua orang yang berakad diisyaratkan telah baliq dan berakal. 2. Kedua belah pihak menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad ijarah. 3. Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara sempurna sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. 4. Obejk ijarah dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak bercacat. 5. Objek ijarah tersebut sesuatu yang dihalalkan oleh syarak. 6. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa. 7. Objek ijarah itu merupakan sesuatu yang disewakan, seperti; rumah, mobil dan hewan tunggangan. 8. Upah/ sewa dalam akad ijarah harus jelas, tertentu dan sesuatu yang berniat harta. 9. Ulama mazhab hanafi berpendapat bahwa upah/ sewa itu tidak sejenis dengan manfaat yang disewa.
  46. 46. Macam – macam ijarah • Dilihat dari segi objeknya, akad ijarah dibagi menjadi dua macam, yaitu, ijarah yang bersifat manfaat, umpamanya adalah sewa – menyewa rumah, toko, kendaraan,pakaian, perhiasan. • Ijarah bersifat pekerjaan adalah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Ijarah seperti ini boleh asal pekerjannya jelas dan dibenarkan oleh syarak.
  47. 47. Mekanisme Ijarah (Leasing) Operasional Financing Leasing Sale Type Lease Direct Financial Lease Sale and Lease Back Leverege Lease Operasional Leasing
  48. 48. Financing Leasing Adalah suatu bentuk pembiyaan, lessor yanng mendapatkan hak milik atas barang yang di leasekan menyerahkan kepada lesee untuk dipakai selama jangka waktu yang sama dengan masa kegunaan barang tersebut.
  49. 49. Sale Type Lease • Merupakan fiancial lease, tetapi lease property pada saat permulaan lease merupakan nilai yang berbeda dengan harga yang ditanggung leasor. • Dalam hal ini leasor merupakan dealer atau pabrikan yang menggunakan leasing sebagai salah satu jalur pemasarannya. • Dengan model ini transaksi yang dilakukan akan menghasilkan laba penjualan.
  50. 50. Direct Financial Lease • Merupakan salah satu bentuk dari financial lease yang diabiayai langsung oleh leasor. • Metode ini sering disebut dengan full fayout leasing. • Leasor membiayai sepenuhnya dari lesef property yang bersangkutan
  51. 51. Sale and Lease Back • Merupakan model transaksi sewa dengan perjanjian lesse menjual barang yang sudah dimilikinya kepada lessor. • Setelah menjadi pemilik barang tersebut secara sah, lessor merealisasikannya kembali kepada lesse tadi. • Lessee memerlukan atau melakukan ini karena lesse memerlukan kas tambahan modal kerja untuk kepentingan lainnya.
  52. 52. Leverege Lease • Merupakan bentuk lain leasing yang lebih komplek, sekurang – kurangnya tiga pihak yang berdiri sendiri. • Pihak ketiga itu adalah credit provider atau debt participant yang membiayai sebagian besar lease property dalam leverege lease.
  53. 53. Operational Leasing Adalah bentuk pemberian jasa yang dilakukan oleh lessor yang beberapa barang kepada lessee untuk dipakai selama jangka waktu yang lebih pendek dari masa kegunaan ekonomis barang tersebut disertai dengan pembayaran secara berkala oleh lessee pada lessor.
  54. 54. Berakhirnya Transaksi Ijarah 1. Objek hilang atau musnah. 2. Habis tenggang waktu yang disepkati dalam akad ijarah. 3. Meninggalnya seseorang yang berakad. 4. Karena ada uzur.
  55. 55. Pegadian Syariah (Rahn) Pegadaian Jasa Taksiran Diberiakan kepada mereka yang ingin mengetahui kualitas perhiasan seperti emas, perak dan berlian. Jasa Titipan Barang berharga (sertifikat motor, tanah, ijasah dsb) yang dititipkan. Galeri 24 Perhiasan yang dibeli di toko perhiasan milik pegadaian akan dilampiri sertifikat jaminan.
  56. 56. Persamaan Pegadain dan Rahn Persamaan 1. Hak gadai berlaku atas pinjaman uang 2. Adanya agunan sebagai jaminan gadai 3. Tidak boleh mengambil manfaat barang – barang yang digadaikan 4. Biaya barang yang digadaikan ditanggung pemberi gadai 5. Apabila batas waktu pinjaman uang telah habis, barang yang digadaikan boleh dijual atau di lelang
  57. 57. Perbedaan Rahn dan Gadai Rahn Gadai Rahn dalam hukum islam dilakukan secara suka rela atas dasar tolong menolong tanpa mencari keuntungan Disamping melakukan kegiatan tolong menolong juga dibenearkan menarik keuntungan dengan cara bunga atau sewa modal yang ditetapkan Dalam hukum islam semua barang baik itu sifatnya bergerak atau tidak memiliki hak gadai Dalam hukum perdata gadai hanya barang yang sifatnya bergerak yang memiliki hak gadai Tidak ada istilah bunga uang Terdapat istilah bunga uang Rahn dapat dilakukan walaupun tanpa ada ada lembaga Gadai dapat dilakukan jika ada lembaga yang menaungi misalnya Perum Pegadaian
  58. 58. Mekanisme Operasional Gadai dan Rahn Syarat rahin dan murtahin Syarat marhun dan utang Kedudukan marhun Resiko dan kerusakan marhun pemindahan milik marhun Perlakuan bunga dan riba dalam perjanjian gadai Pemungutan hasil marhun Biaya pemeliharaan marhun Pembayaran utang dari marhun Hak murtahun atas harta peninggalan Rahin = yang menggadaikan barang Murtahin= yang menahan barang gadai Marhun = barang gadai
  59. 59. Akad Perjanjian Gadai Akad Al Qordul Hasan Untuk konsumtif Rahin memberikan fee kepada murtahin Mudharobah Untuk menambah modal usaha Rahin memberikan bagi hasil kepada murtahin
  60. 60. Reksa Dana Syariah • Reksa dana adalah wadah dimana masayarakat dapat menginvestasikan dananya dan oleh pengurusnya (manager investasi) dana itu diinvestasikan ke portofolio efek. • Reksa dana merupakan jalan keluar bagi para pemodal kecil yang ingin ikut dalam paar modal dengan modal minimum relatif kecil dan kemampuan menanggung resiko yang sedikit.
  61. 61. Investasi menurut Syariah Islam Kegiatan investasi merupakan kegiatan menempatkan dana pada sesuatu (aktiva/ aset keuangan) yang diharapkan akan meningkatkan nilainya di masa mendatang.
  62. 62. Faktor – faktor yang Perlu dipertimbangkan dalam melakukan investasi 1. Tujuan mengadakan investasi, 2. Jangka waktu investasi, 3. Sumber daya keuangan untuk melakukan investasi, 4. Kemampuan menanggulangi resiko yang timbul akibat kegiatan investasi, 5. Alternatif investasi yang tersedia bagi mereka, 6. Informasi yang tersedia mengenai keadaan alternatif investasi tersebut, 7. Kemampuan melakukan pilihan yang sesuai. 8. Sesuai dengan syariah islam
  63. 63. Pandangan Syariah Tentang Reksa Dana • Reksa dana (konvensional) adalah berisi akad muamalah yang diperbolehkan dalam islam, yaitu jual beli dan bagi hasil. • Diperbolehkan karena di dalamnya terdapat kemaslahatan, seperti memajukan perekonomian, saling memberi keuntungan diantara para pelakunya, meminimkan resiko dalam pasar modal. • Namun ada juga bagian – bagian yang bertentangan dengan syariah, dinataranya baik dari segi akad, operasi, investasi, transakasi dan pembaian keuntungannya.
  64. 64. Investasi di Rekasa Dana Syariah • Investasi di reksa dana syariah akan dilakukan mengikuti batasan – batasan syariah secara ketat. • Reksa dana syariah tidak akan melakukan investasi ke dalam perusahaan – perusahaan yang bisnis utamanya memproduksi, menjual dalam: 1. Makanan dan minuman haram. 2. Perjudian dan permainan dengan perjudian. 3. Lembaga keuangan non syariah. 4. Jasa dan barang porno/ merusak mental.
  65. 65. Jenis – Jenis Reksadana Reksa Dana Reksa Dana Pendapatan Tetap-Tanpa Unsur Saham Reksa Dana Pendapatan Tetap-Dengan Unsur Saham Reksa Dana Saham Reksa Dana Campuran
  66. 66. Reksa Dana Pendapatan Tetap-Tanpa Unsur Saham • Merupakan reksa dana yang mengambil strategi investasi dengan tujuan untuk mempertahakan nilai awal modal dan mendapatkan pendapatan yang tetap. • Dana ini dapat dengan mudah mempertahankan nilai awal modal karena tidak memiliki resiko kerugian yang umumnya dapat ditimbun oleh efek saham. • Reksa dana ini sulit untuk mendapatkan hasil yang lebih tinggi dati tingkat suku bungan pinjaman.
  67. 67. Reksa Dana Pendapatan Tetap-Dengan Unsur Saham • Reksa dana yang apabila dalam alokasi investasi ditentukan bahwa sekurang – kurangnya 80 % dari nilai aktivanya diinvestasikan dalam efek utang. • Karena dapat memiliki saham yang secara umum mempunyai resiko yang lebih tinggi, maka reksa dana ini sangat sesuai bagi para pemodal yang tidak berkeberatan menanggung resiko kehilangan sebagian modal. • Tentu saja pendapatan yang diperoleh akan jauh lebih besar dibandingkan investasi di deposito.
  68. 68. Reksa Dana Saham • Reksa dana ini menginvestasikan sekurang – kurangnya 80 % dari asetnya dalam efek ekuitas atau saham. • Reksa dana ini memiliki tingkat resiko yang tinggi, maka reksa dana saham dalam jangka panjang dalam secara teratur menyisihkan pendapatan sebagai sumber daya investasi. • Reksa dana syariah hanya akan membeli efek yang diterbitkan oleh perusahaan yang mengikuti syariah islam.
  69. 69. Reksa Dana Campuran Reksa dana campuran ini memiliki kebebasan dalam menentukan alokasi aset sehingga dapat sewaktu – waktu mempunyai portofolio investasi degan mayoritas saham dan di lainwaktu merubah menjadi mayoritas obligasi.
  70. 70. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Syariah • Mekanisme pengolahan dana progam pensiun identik dengan mekanisme tabungan perbankan. • Bedanya, orientasi tabungan perbankan lebih bersifat jangka pendek dan didominasi untuk membiayai aktifitas yang konsumtif, hal ini ditandai dengan tingginya frekuensi penarikan dana. • Sedangkan dana pensiun, sesuai dengan tujuannya bersifat jangka panjang dan berorientasi pada pembiyaan kebutuhan hidup di masa tua.
  71. 71. Keunggulan dana yang dikelola DPLK dibanding tabungan perbankan a. Prinsip penghematan pajak atas iuran peserta. Iuran peserta dana pensiun sampai jumlah tertentu dapat dibebankan sebagai biaya yang akan mengurangi besarnya penghasilan kena pajak. b. Prinsip penghematan pajak atas hasil investasi. Hasil investasi dana dalam bidang penanman modal tertentu diperoleh fasilitas penundaan pajak penghasilan. c. Prinsip keamanan dari segala macam sitaan.
  72. 72. BMT Koperasi Syariah • Kegiatan BMT mencangkup dua kegiatan sekaligus, yaitu: a. Kegiatan mengumpulkan dana dari berbagai sumber seperti zakat, infaq dan sedekah dan lain – lain yang dapat dibagikan/ disalurkan kepada yang berhak dalam mengatasi kemiskinan. b. Kegiatan produktif dalam rangka menciptakan nilai tambah baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang bersumber daya manusia.
  73. 73. Mengapa BMT Diperlukan? • Pertama, walaupun kita telah melaksanakan pembangunan berencana terus menerus, dan kita telah mencapai kemajuan di berbagai bidang, namun harus diakui masalah fundamental yang menyangkut lapangan kerja belumlah terselesaikan. • Kedua, upaya engentasan kemiskinan khususnya dengan memajukan pengusaha kecil belum juga menunjukkan hasil maksimal. Oleh karena itu, kita masih harus dengan serius melakukan pengembangan usaha kecil yang semakin optimal sebagai salah satu kelompok strategis untuk memperbaiki perekonomian rakyat.
  74. 74. Falsafah BMT A. Menjauhkan diri dari unsur riba, caranya; 1. Menghindari penggunaan sistem yang menerapkan di muka secara pasti keberhasilan suatu usaha. 2. Menghindari penggunaan sistem persentasi untuk pembebanan biaya terhadap utang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipatgandakan secara otomatis utang/ simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu. 3. Menghindari penggunaan sistem perdagangan/ penyewaan barang ribawi lainnya dengan memperoleh kelebihan baik kualitas maupun kuantitas. 4. Menghindari penggunaan sistem yang menerapkan di muka tambahan atas uang yang bukan hanya prakarsa yang mempunyai utang secara sukarela
  75. 75. Lanjutan....... B. Menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan, Transaksi kelembagaan syariah harus dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dan perdagangan atau transaksinya didasari oleh adanya pertukaran antara uang dengan jenis barang.

×