Pokok2 ketentuan kprs80

497 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
497
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
24
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pokok2 ketentuan kprs80

  1. 1. KEPUTUSAN PRESIDEN RI NO. 80 TAHUN 2003 (DAN PERUBAHANNYA) tentang PEDOMAN PELAKSANAANPENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 1
  2. 2. 1. BENTUK PRODUK HUKUM b. Terdiri dari: • Batang Tubuh (54 pasal) dan Penjelasan • Lampiran I (5 Bab) dan Lampiran II (Formulir 1 & Formulir 2) • Tidak ada Juknis, Menteri/Kepala Daerah dapat menindaklanjuti membuat aturan pelaksanaan (Psl.7 ayat 2 & 3) • Sudah dilakukan 7 (tujuh) kali perubahan• PRINSIP DASAR PENGADAAN • Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dilaksanakan dengan efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan dan adil 2 • Hasilnya akuntabel (Psl.2 & Psl.3)
  3. 3. • KEBIJAKAN UMUM (Psl.4) a. Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri b. Meningkatkan peran serta usaha kecil c. Menyederhanakan ketentuan dan tata cara pengadaan d. Meningkatkan profesionalisme pengguna, panitia, dan penyedia barang/jasa e. Meningkatkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan f. Menumbuh kembangkan peran serta usaha Nasional g. Mengharuskan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan di dalam wilayah NKRI h. Mengharuskan pengumuman secara terbuka rencana pengadaan i. Mengumumkan kegiatan pengadaan secara terbuka 3
  4. 4. • ETIKA PENGADAAN (Psl.5) b. Tertib dan tanggung jawab c. Profesional dan Mandiri atas dasar kejujuran d. Tidak saling mempengaruhi e. Menerima dan bertanggung jawab atas keputusan sesuai kesepakatan f. Menghindari dan mencegah conflict of interest g. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran uang negara h. Menghindari dan mencegah KKN 4
  5. 5. • PELAKSANAAN PENGADAAN (Psl.1 ayat 1) • Oleh Penyedia Barang/Jasa • Secara Swakelola• PENGELOLA PENGADAAN (Psl.1 ayat 1a & 8,9) a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) b. Panitia/Pejabat Pengadaan c. Unit Layanan Pengadaan (ULP)• PPK WAJIB MENYEDIAKAN BIAYA PENGADAAN (Lamp.I Bab I.A.1.c)• PELAKSANA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA • S/d Rp. 50 Juta >> Pejabat Pengadaan (1 Orang) • Di atas 50 Juta >> Panitia Pengadaan (Min 3 orang) • Unit Layanan Pengadaan • Tanda tangan pakta integritas (Lamp.I Bab I.A.1.d) 5
  6. 6. 1. PERSYARATAN BAGI PPK, PANITIA/ PEJABAT PENGADAAN /ANGGOTA ULP • Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan yang akan dibakukan secara nasional (Psl. 9 & 10) • Surat Edaran LKPP No.03/SE/KA/2009 tgl 30 Desember 2009 Perihal Pemberlakuan Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah3. PERSYARATAN BAGI PENYEDIA BARANG/JASA • Memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan untuk Menjalankan Usaha • Selama 4 tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan menyediakan barang/jasa, kecuali perusahaan baru berdiri < 3 tahun (< 2 tahun untuk jasa konsultansi) • Memiliki alamat tetap terjangkau pos 6 • Dll. (Psl. 11)
  7. 7. 1. SEGMENTASI PASAR • Pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya: s/ d Rp 1 milyar untuk usaha kecil (kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil); di atas Rp. 1 milyar untuk bukan usaha kecil. (Psl. 46) • Tidak ada segmentasi untuk pengadaan jasa konsultansi 7
  8. 8. 1. PENETAPAN SISTEM PENGADAAN • Sistem Pengadaan mencakup metoda pemilihan penyedia barang/jasa, metoda penyampaian penawaran, metoda evaluasi penawaran, dan jenis kontrak (Lamp.I Bab I C) • PPK bersama panitia pengadaan menetapkan terlebih dulu Sistem Pengadaan yg akan digunakan untuk setiap paket pekerjaan • PPK wajib mengumumkan secara luas paket2 pekerjaan sebelum proses pemilihan penyedia barang/ jasa dimulai• METODA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA (lamp I Bab I C.1) a. Pelelangan Umum/Seleksi Umum b. Pelelangan Terbatas/Seleksi Terbatas c. Pemilihan Langsung/Seleksi Langsung d. Penunjukan Langsung 8
  9. 9. • PELELANGAN UMUM/SELEKSI UMUM (Lamp I Bab II A.1. / Lamp I Bab II B.1) b. Pada prinsipnya semua pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya melalui Pelelangan Umum dengan pasca-kualifikasi, kecuali untuk pekerjaan kompleks dapat dengan prakualifikasi e. Pada prinsipnya semua pengadaan jasa konsultansi dilakukan melalui Seleksi Umum harus dengan prakualifikasi g. Pengumuman dilakukan secara terbuka 9
  10. 10. • PELELANGAN TERBATAS/SELEKSI TERBATAS (Lamp I Bab II A.2. / Lamp I Bab II B.2) a. Dilakukan untuk pekerjaan kompleks dan jumlah penyedia barang/jasa yang mampu melaksanakan diyakini terbatas c. Pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan dengan proses prakualifikasi e. Diumumkan secara terbuka dengan menyebutkan nama penyedia barang/jasa yang diyakini mampu g. Tetap memberi kesempatan kepada penyedia barang/jasa yang memenuhi kualifikasi (di luar penyedia barang/jasa yang namanya tercantum dalam pengumuman) 10
  11. 11. • PEMILIHAN/SELEKSI LANGSUNG ( Lamp I Bab II A.3 / Lamp I Bab II B.3) • Dilakukan dalam hal metoda pelelangan/seleksi umum atau pelelangan terbatas dinilai tidak efisien dari segi biaya pelelangan • Pemilihan/Seleksi Langsung dapat dilaksanakan untuk pengadaan yang bernilai s/d Rp 100 juta • Panitia pengadaan wajib melakukan prakualifikasi dan mengumumkan minimal melalui papan pengumuman resmi dan internet h. Membandingkan sebanyak-banyaknya penawaran, sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawaran yang lulus prakualifikasi 11 j. Dilakukan proses klarifikasi dan negosiasi
  12. 12. • PENUNJUKAN LANGSUNG (PL) (Lamp I Bab II A.4 / Lamp I Bab II B.4) a. Dilakukan apabila memenuhi kriteria • Keadaan tertentu: penanganan darurat, pekerjaan yang perlu dirahasiakan, dan pekerjaan berskala kecil s.d. Rp. 50 Juta • Pengadaan jasa khusus: pekerjaan berdasar tarif resmi pemerintah, pekerjaan spesifik, merupakan hasil produksi usaha kecil, dan pekerjaan kompleks yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia jasa • Kriteria PL lainnya sebagaimana tercantum dalam perubahan Keppres 80/2003 (Penjelasan Psl 17 ayat 5 & Psl 25 ayat 5) b. Panitia melakukan prakulaifikasi terhadap penyedia barang/jasa yang akan ditunjuk c. Panitia melakukan klarifikasi dan negosiasi 12 d. Diumumkan setelah penetapan penyedia barang/jasa
  13. 13. • PEKERJAAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM, BENCANA SOSIAL DAN BENCANA PERANG (Lamp I Bab II A.5) • PPK dapat menerbitkan SPMK setelah mendapat persetujuan dari Menteri/Kepala Daerah dan ada pernyataan bencana alam dari Presiden/Gubernur/ Bupati/Walikota • Bila lokasi tercakup dalam suatu kontrak yang sedang berjalan, diatur Contract Change Order dan dapat melebihi 10 % dari kontrak awal • Bila tidak masuk dalam cakupan areal suatu kontrak, pengadaan dapat dilakukan dengan PL kepada penyedia barang/jasa yg sedang melaksanakan pekerjaan sejenis atau yg dinilai 13 mampu
  14. 14. • JADWAL PELAKSANAAN PELELANGAN/SELEKSI (Lamp I Bab I A. 1.b.) a. Batas keseluruhan proses pelelangan tidak dibatasi b. PPK harus menetapkan jadwal pelelangan untuk masing-masing paket, sehingga untuk pekerjaan sederhana dimungkinkan jadwal yang lebih singkat dibandingkan dengan pekerjaan yang lebih rumit2. BIAYA PENGADAAN • Instansi/PPK, wajib menyediakan biaya pengadaan (Psl.8 / Lamp I Bab I.A.1.c) • Pungutan kepada penyedia jasa tidak dibolehkan kecuali untuk biaya penggandaan dokumen lelang dan disetor ke Kas Negara (Psl.14(12)) 14
  15. 15. • KUALIFIKASI PENYEDIA BARANG/JASA (Lamp I Bab II.A.1.b. & Lamp I Bab II.B.1.d.) a. Kemampuan Dasar (KD) pada NPt 7 tahun terakhir • Jasa Pemborongan : 2 NPt • Jasa Konsultansi : 3 NPt • Barang dan jasa lain : 5 Npt c. Tidak diperlukan lagi rekening koran, cukup dukungan bank, kecuali usaha kecil. d. Panitia tidak meminta seluruh dokumen yang dipersyaratkan, cukup dengan formulir isian kualifikasi. Bukti kebenaran data baru diminta apabila penyedia barang/jasa akan diusulkan menjadi pemenang atau pemenang cadangan e. Panitia tidak boleh melarang, menghambat, dan membatasi calon peserta pengadaan dari luar provinsi/kabupaten/kota lokasi pengadaan 15
  16. 16. • PEMASUKAN/ EVALUASI PENAWARAN (Lamp I Bab II A.1.e.sd.i. & Lamp I Bab II B.1.i sd f.) • Nilai total HPS diumumkan sejak rapat penjelasan • Tidak menggugurkan pada pembukaan penawaran • Pada tahap awal dapat dilakukan koreksi aritmatik terhadap semua penawaran yang masuk dan evaluasi terhadap minimal 3 penawar terendah terkoreksi • Tidak dapat menggugurkan teknis berdasarkan analisa harga satuan • Harga satuan timpang > 110 % HPS • Pemenang: terendah dari yg memenuhi syarat• TIDAK SEPENDAPAT (Lamp I Bab II.A.1.i.4)) a. Bila PPK tdk sependapat dg panitia, maka keputusan Menteri/Kepala Daerah bersifat final b. Bila PPK dan panitia tidak sependapat dengan Menteri, maka Keputusan Menteri bersifat final dan Pp/PPK tidak perlu mengubah BA Evaluasi 16
  17. 17. 1. MASA PEMELIHARAAN • Masa Pemeliharaan : (Psl 36 (5)) 1) Untuk pekerjaan Permanen minimal 6 bulan 2) Untuk pekerjaan Semi permanen minimal 3 bln • Uang retensi dpt diganti dengan jaminan pemeliharaan • Masa pemeliharaan dapat melampaui tahun anggaran• BENTUK PERIKATAN (Psl 31) b. Kontrak : > Rp. 50 juta, dg jaminan pelaksanaan, kecuali untuk pekerjaan jasa konsultansi c. SPK: > Rp. 5 juta s/d Rp. 50 juta, tanpa jaminan pelaksanaan d. Kwitansi s/d Rp. 5 juta 17
  18. 18. Perubahan Keppres No. 80 Tahun 2003Perubahan Ke I : Keppres 61 Tahun 2004 (05/08/04) Penambahan kriteria PL untk Pekerjaan yang memerlukan penyelesaian secara cepat dalam rangka pengembalian kekayaan negara yang penanganannya dilakukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undanganPerubahan Ke II: Perpres 32 Tahun 2005 (20/04/05) penambahan kriteria PL untuk pekerjaan dalam rangka Pilkada yang diselenggarakan sampai Juli 2005Perubahan Ke III: Perpres 70 Tahun 2005 (15/11/05) penambahan/pengaturan khusus dalam rangka percepatan pembangunan kembali NAD & Nias yang dilakukan oleh BRR NAD & Nias 18
  19. 19. Perubahan ke IV: Perpres 08 Tahun 2006 (20/03/06) • Perubahan/tambahan pada Pasal 1 (Pengertian Istilah): Pengguna Barang/Jasa disamakan Pejabat Pembuat Komitmen • Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia/Pejabat Pengadaan diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/ Dewan Gubernur BI/ Pemimpin BHMN/Direksi BUMN/BUMD • Penundaan keharusan bersertifikat PBJ bagi Pejabat Komitment, panitia/pejabat pengadaan/unit pelayanan pengadaan • Batasan surat kabar nasional, propinsi dan website • Penetapan dan pemilihan surat kabar nasional/ propinsi • Pejabat Pembuat Komitmen dapat memproses pengadaan s.d. sebelum penerbitan SPPBJ, sebelum dokumen anggarannya disahkan/diterbitkan 19
  20. 20. Perubahan ke V: Perpres No. 79 Tahun 2006 (08/09/06) Penambahan kriteria PL untuk mempercepat pengadaan perumahan bagi masyarakat Provinsi NAD dan masyarakat Kepulauan Nias Provinsi Sumut yang terkena bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami oleh BRR Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumut.Perubahan ke VI: Perpres No. 85 Tahun 2006 (06/10/06) Penambahan kriteria PL untuk mempercepat pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di provinsi NADPerubahan ke VII: Perpres No. 95 Tahun 2007 (23/10/07) Penambahan kriteria PL untuk bahan obat, obat, dan alat kesehatan 20
  21. 21. kristy_h@pu.go.id dankristyanto@ymail.com 21

×