Bidang pekerjaan umum

1,125 views

Published on

Published in: Business, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,125
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bidang pekerjaan umum

  1. 1. LAMPIRAN PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN NOMOR : TANGGAL :C. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM Rincian urusan kabupaten Prioritas Anggaran Sub Bidang / OperasionalisasiNo Lembata sesuai PP No. 38 Sub – Sub Bidang Teknis Tinggi Sedang Tahun 2007 1 2 3 4 5 61. SUMBER DAYA AIR 1. Pengaturan 1. Penetapan Kebijakan 1 Penyusunan dan Pengelolaan Sumber Penetapan PERDA, Daya Air di Kabupaten Peraturan Bupati, Lembata Keputusan Bupati tentang Pengelolaan 2. Penetapan Pola Sumber Daya Air Pengelolaan Sumber sesuai Kebijakan Daya Air pada wilayah Nasional dan Propinsi sungai dalam satu ( 1 s/d 4 ) kabupaten/kota 3. Penetapan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten / kota 4. Penetapan dan Pengelolaan Kawasan Lindung para wilayah sungai dalam satu kabupaten / kota 1. Pembentukan Kelembagaan 5. Pembentukan Wadah ( 5 ran 9 ) Koordinasi Sumber Daya Air di tingkat kabupaten / kota dan / atau pada wilayah sungai dalam satu kabupaten 6. ------ 7. ------ 8. ------ 9. Pembentukan Komisi Irigasi kabupaten. 2. Pembinaan 1. Penetapan dan Pemberian Izin atas 1. Penetapan dan Penyediaan, Pemberian izin atas Peruntukan, Penyediaan, Penggunaan dan
  2. 2. Peruntukan, Pengusahaan Sumber Penggunaan dan Daya Air pada wilayah Pengusahaan Sumber sungai dan Air Tanah Daya Air pada wilayah dalam satu wilayah sungai dalam satu kabupaten ( 1 s/d 2 ) kabupaten / kota 2. Penetapan dan Pemberian izin atas Penyediaan, 1. a. Melakukan Peruntukan, sosialisasi dan Penggunaan dan pemantauan Pengusahaan Air Tanah (monitoring) b. Melakukan uji 3. Menjaga efektivitas, kualitas air sfisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten / kota 4. ----- 5. ----- 6. Pemberian Izin 1 Pemberian izin Pembangunan, pembangunan, Pemanfaatan, pemanfaatan, Pengubahan, dan / atau pengubahan dan/ atau Pembongkaran pembongkaran Bangunan dan / atau bangunan dan / atau Saluran Irigasi pada saluran irigasi pada jaringan irigasi primer, jaringan irigasi primer, sekunder dalam daerah sekunder pada daerah irigasi dalam satu irigasi dalam kabupaten kabupaten 1. Melakukan 7. Pemberdayaan para Pelatihan, pemilik kepentingan Bimbingan Teknik, dalam Seminar bagi para pengelolaansumber pemilik kepentingan daya air tingkat dan kelembagaan kabupaten Pengelola sumber daya air ( 7 & 8 ) 8. Pemberdayaan kelembagaan sumber3. Pembangunan daya air tingkat / Pengelolaan kabupaten 1. Melakukan Pengendalian DAS 1. Konservasi sumber raya air pada wilayah sungai 1. Pengaturan dalam satu kabupaten pemanfaatan SDA secara efektif dan 2. Pendayagunaan sumber efisien
  3. 3. daya air pada wilayah sungai dalam satu 1. Membangun kabupaten konstruksi pengaman / pengendali 3. Pengendalian daya rusak air yang 1. Pembuatan system berdampak skala informasi manajemen kabupaten 2. Pembuatan Data Base sumber daya 4. Penyelenggaraan Sistem air Informasi Sumber Daya 3. Pengadaan dan Air tingkat kabupaten pemasangan alat ukur debit air / banjir 1. Merencanakan dan membangun system irigasi primer dan 5. Pembangunan dan sekunder pada daerah peningkatan Sistem irigasi dalam satu Irigasi Peimer dan kabupaten Sekunder pada daerah irigasi dalam satu 1. Melakukan operasi, kabupaten pemeliharaan dan rehabilitasi system irigasi primer dan 6. Operasi, sekunder pada DI pemeliharaandan dalam salam satu rehabilitasi system irigasi kabupaten yang primer dan sekunder luasnya kurang dari pada daerah irigasi 1000 ha. dalam satu kabupaten yang luasnya kurang dari 1. Melakukan operasi, 1000 ha. pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau, waduk dan pantai pada wilayah sungai dalam 4. Pengawasan 7. Operasi, pemeliharaan salam satu kabupaten dan dan rehabilitasi pada Pengendalian sungai, danau, waduk 1. Melakukan evaluasi dan pantai dalam dan monitoring wilayah sungai dalam satu kabupaten 1. Penetapan dan Pemberian izin atas Penyediaan, Peruntukan, Penggunaan dan Pengusahaan Air Tanah2. BINA MARGA 1. Pengaturan 1. a.---
  4. 4. b.--- c.--- d.--- 2. Pengaturan Jalan 1 Penyusunan dan Kabupaten / Kota penetapan PERDA, a. Perumusan kebijakan Peraturan Bupati dan penyelenggaraan jalan Keputusan Bupati kabupaten / desa dan tentang jaringan jalan jalan kota berdasarkan kabupaten / desa dan kebijakan nasional di jalan kota dalan bidang jalan dengan kabupaten ( 2 a s/d memperhatikan d) keserasian antar daerah dan antar kawasan b. Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kabupaten / desa dan jalan kota c. Penetapan status jalan kabupaten /Desa dan Jalan Kota d. Penyusunan Perencanaan Umum dan Pembiayaan Jaringan Jalan Kabupaten / Desa dan Jalan Kota 3. a. ---2. Pembinaan b. --- 1. Memberikan Bimtek, 1. Pembinaan Jalan Pelatihan, Penyuluhan Kabupaten / Kota bagi para aparatur a. penyelenggara jalan b. Pemberian bimbingan, kabupaten / desa dan penyuluhan serta jalan kota pendidikan dan pelatihan ----- para aparatur penyelenggara jalan kabupaten / desa dan jalan kota. c. ---- 1. Memberikan izin, d. Pemberian izin, rekomendasi, rekomendasi, dispensasi dispensasi dan dan pertimbangan pertimbangan pemanfaatan Ruang pemanfaatan Manfaat Jalan, Ruang RUMAJA, RUMIJA Milik Jalan, dan Ruang dan RUWASJA Pengawasan Jalan 2. Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan
  5. 5. kabupaten / desa dan jalan kota 3. ---- 1. a. Melaksanakan system informasi 4. Pengembangan system Manajemen Jalan informasi jalan dan dan jembatan jembatan b. Pemuatan Data Base jalan dan jembatan3. Pembangunan dan 1. a. Membuat Pengusahaan perencanaan teknis, 1. Pembangunan jalan penganggaran, kabupaten / kota pengadaan lahan a. Pembiayaan untuk pembangunan pembangunan jalan jalan serta kabupaten / desa dan melakukan operasi jalan kota dan pemeliharaan b. Perencanaan teknis, jalan kabupaten ( 1 a pemrograman dan s/d c dan 3 ) penganggaran, pengadaan lahan serta pelaksanaan konstruksi jalan kabupaten / drsa dan jalan kota c. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan kabupaten / desa dan jalan kota
  6. 6. d. Pengembangan dan b. Melakukan pengelolaan manajemen pengembang an dan jalan kabupaten / desa pengelolaan jalan dan jalan kota kabupaten / desa dan jalan kota 2. a. b. --- 3. Pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana kebinamargaan 4. Pengawasan 1. --- a. --- b. --- 2. Pengawasan jalan 1. Melakukan kabupaten / kota Monitoring dan a. Evaluasi kinerja evaluasi penyelenggaraan jalan penyelengaraan kabupaten / desa dan jalan kabupaten / jalan kota desa dan jalan kota b. Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kabupaten / desa dan jalan kota 3. --- a. --- b. ---3. PERKOTAAN DAN PERDESAAN 1. Pengaturan 1. Penetapan kebijakan dan strategi 1. Penyusunan dan pembangunan perkotaan Penetapan PERDA, dan perdesaan wilayah Peraturan Bupati, kabupaten / kota Keputus an Bupati ( mengacu kebijakan tentang kebijak an dan nasional dan propinsi ) strategi pembangunan Perkotaan dan 2. Penetapan Peraturan Perdesaan tingkat Daerah Kabupaten kabupaten dengan mengenai menga cu kepada Pengembangan kebijakan nasi onal Perkotaan dan dan propinsi (1 s/d 2 ) Perdesaan berdasarkan 2. Pembinaan NSPK 1 .Melakukan seminar, sosialisasi, pelaihan 1. Fasilitasi peningkatan mengenai kapasitas manajemen pembangunan dan pembangunan dan pengelolaan PS pengelolaan PS perkotaan dan perkotaan dan perdesaan ( 1 s/d 2 ) perdesaan tingkat kabupaten
  7. 7. 2. Pemberdayaan masarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perkotaan 3. Pembangunan dan perdesaan di wilayah kabupaten 1. Menyiapkan program pembangunan, 1. Penyiapan program menyeleng garakan pembangunan sarana kerja sama kemitraan dan prasarana perkotaan dan melaksana kan dan perdesaan jangka pembangunan panjang dan jangka (1 s/d 3 ) menengah kabupaten dengan mengacu pada RPJP dan RPJM nasional dan propinsi 2. Penyelenggaraan kerja sama kemitraan antara pemerintah daerah / dunia usaha / masarakat dalam pengelolaan dan pembangunan sarana prasarana perkotaan dan perdesaan di lingkungan kabupaten 3. Penyelenggaraan pembangunan PS perkotaan dan perdesaan di wilayah 1. Pembentukan kabupaten Lembaga / Badan Pengelola 4. Pembentukan lembaga / pembangunan badan pengelola perkotaan dan pebangunan perkotaan perdesaan dan perdesaan di kabupaten 4. Pengawasan 1. Pengawasan dan 1. Melakukan pengendalian terhadap monitoring dan pelaksanaan evaluasi ( 1 dan 2 ) pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan dan perdesaan di kabupaten 2. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.4. AIR MINUM 1. Pengaturan 1. Penetapan PERDA 1. Menyusun dan kabupaten mengenai menetapkan PERDA kebijakan dan strategi tentang kebijakan dan pengembangan air minum strategi
  8. 8. di daerah kabupaten pengembangan air minum, penetapan 2. ---- BUMD penyelenggara SPAM, NSPK serta 3. Penetapan BUMD sebagai izin penyeleng garaan penyelenggara SPAM di pengembangan SPAM kabupaten di wilayah kabupaten (1 s/d 6 ) 4. Penetapan PERDA NSPK pelayan an PS air minum berdasarkan SPM yang disusun pemerintah dan propinsi 5. Memberikan izin penyelenggaraan pengembangan SPAM di wilayah kabupaten 6. ----2. Pembinaan 1. Penyelesaian masalah 1. Menyelesaiakan dan permasalahanya di masalah air minum dalam wilayah tingkat kabupaten kabupaten 2. Mengadakan 2. Peningkatan kapasitas seminar, bimtek, teknis dan manajemen pelatihan pelayanan air minum di wilayah kabupaten termasuk kepada Badan Pengusahaan Pelayanan (operator ) BUMD 3. -----3. Pembangunan 1. Penetapan penentuan 1.Menetapkan kebutuhan air baku kebutuhan air baku, untuk kebutuhan memfasilitasi / bantek pengembang an SPAM kepada kecamatan, di wilayah kabupaten pemerintah desa dan 2. Pengembangan SPAM kelompok masarakat di wilayah kabupaten dalam pengembangan untuk pemenuhan SPM SPAM ( 1 s/d 3 ) 3. Fasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknis) kepada kecamatan, pemerintah desa serta kelompok masarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM 2.Menyusun rencana 4. Penyusunan Rencana induk pengembangan Induk Pengembangan SPAM di kabupaten SPAM wilayah administrasi kabupaten 3.Membangun PS air 5. Penyediaan PS air minum untuk minum untuk daerah penanganan bencana bencana dan daerah alam di wilayah
  9. 9. rawan air skala kabupaten kabupaten 6. Penanganan bencana alam tingkat kabupaten 4. Pengawasan 1. Pengawasan terhadap 1. Melakukan monitoring seluruh tahapan dan evaluasi ( 1 s/d 3 ) penyelenggaraan pengembangan SPAM yang berada di wilayah kabupaten 2. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan SPAM yang utuh di wilayahnya 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK5. AIR LIMBAH 1. Menyusun dan 1. Pengaturan 1. Penetapan PERDA menetapkan PERDA kebijakan pengembangan tentang kebijakan dan PS air limbah di wilayah strategi kabupaten mengacu pengembangan air kebijakan nasional dan limbah, penetapan propinsi lembaga penyelenggara PS air 2. Pembentukan lembaga limbah, NSPK serta tingkat kabupaten sebagai izin penyelenggara PS air penyelenggaraannya limbah di wilayah di wilayah kabupaten kabupaten (1 s/d 5 ) 3. Penetapan PERDA berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan propinsi 4. Memberikan izin penyelenggaraan PS air limbah di wilayah kabupaten 5. ----- 2. Pembinaan 1. Penyelesaian masalah 1. Menyelesaikan pelayanan di lingkungan masalah pelayanan kabupaten air limbah 2. Pelaksanaan kerja sama 2. Melaksanakan kerja dengan dunia usaha dan sama dengan dunia masarakat dalam usaha dan masarakat penyelenggaraan serta memberi kan
  10. 10. pengembangan PS air bantuan teknik limbah kabupaten kepada kecamatan, pemerintah desa dan 3. Penyelenggaraan kelompok masarakat (Bantek) pada dalam kecamatan, pemerintah penyelenggaraan PS desa serta kelompok air limbah ( 2 s/d 3 ) masarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan PS air limbah 3. Pembangunan 1. Penyelenggaraan 1. Menyelenggarakan pembangunan PS air pembangunan PS air limbah untuk daerah limbah, menyusun kabupaten dalam rangka rencana induk memenuhi SPM pengembangan PS air 2. Penyusunan Rencana limbah ( 1 s/d 2 ) Induk Pengembangan PS air limbah kabupaten 3. Penanganan bencana 2. Membangun PS air alam tingkat local limbah untuk (kabupaten) penanganan bencana alam di kabupaten 4. Pengawasan 1. Monitoring 1. Melakukan monitoring penyelenggaraan PS air dan evaluasi atas limbah di kabupaten penyelenggaraan 2. Evaluasi terhadap pengembangan PS air penyelenggaraan limbah dan pengembangan air pelaksanaan SPM ( 1 limbah di kabupaten s/d 3 ) 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan SPM6. PERSAMPAHAN 1. Pengaturan 1. Penetapan PERDA 1. Menyusun dan kebijakan pengembangan menetapkan PERDA PS Persampahan di tentang kebijakan wilayah kabupaten pengem bangan PS mengacu kebijakan persampahan, nasional dan propinsi penetapan lembaga penyelenggaraan 2. Pembentukan lembaga pengelo laan tingkat kabupaten sebagai persampahan, NSPK penyelenggara serta memberikan izin pengelolaan persampahan penyelenggaraannya di wilayah kabupaten di wilayah kabupaten (1 s/d 4 ) 3. Penetapan PERDA berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan propinsi
  11. 11. 4. Pelayanan perizinan dan pengelola an persampahan di wilayah kabupaten 2. Pembinaan 1. Penyelesaian 1. Menyelesaikan permasalahan masalah persampahan persampahan dalam di tingkat kabupaten wilayah kabupaten 2. Meningkatkan 2. Peningkatan kapasitas kapasitas manajemen, manajemen dan fasilitasi memfasilitasi kerja kerja sama dunia usaha sama dan memberikan dan masarakat dalam bantuan teknis ( 2 s/d penyelenggaraan 3) pengembangan PS Persampahan kabupaten 3. Memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, pemerintah desa serta kelompok masarakat di kabupaten 3. Pembangunan 1. Penyelenggaraan dan 1. Menyelenggarakan pembiayaan dan membiayai pembangunan PS pembangunan PS persampahan di persampahan di kabupaten wilayah kabupaten 2. Penyusunan rencana 2. Menyusun rencana induk pengembangan PS induk pengembangan persampahan kabupaten PS persampahan 4. Pengawasan 1. Pengawasan terhadap 1. Melakukan seluruh tahapan pengawasan terhadap pengembangan seluruh tahapan persampahan di wilayah pengembangan kabupaten persampahan dan pelaksanaan NSPK 2. Evaluasi kinerja serta evaluasi kinerja penyelenggaraan di di tingkat kabupaten wilayah kabupaten 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK7. DRAINASE 1. Pengaturan 1. Penetapan PERDA 1. Menyusun dan kebijakan dan strategi menetapkan PERDA kabupaten berdasarkan tentang kebijakan dan kebijakan nasional dan strategi propinsi pengembangan system drainase di
  12. 12. 2. Penetapan PERDA NSPK kabupaten yang drainase dan pematusan mengacu kepada genangan di wilayah kebijakan nasional dan kabupaten berdasarkan propinsi serta PERDA SPM yang disusun tentang NSPK pemerintah pusat dan drainase dan propinsi pematusan genangan di wilayah kabupaten (1 s/d 2 )2. Pembinaan 1. --- 1. ---- 2. Peningkatan kapasitas 2. Melakukan seminar, teknik dan manajemen pelatihan dan bimtek penyelenggara drainase untuk meningkatkan dan pematusan genangan kemampuan di wilayah kabupaten manajemen penyelenggara drainase tingkat kabupaten3. Pembangunan 1. Penyelesaian masalah 1. Menyelesaikan dan permasalahan masalah dan operasionalisasi system permasalahan drainase dan drainase, penanggulangan banjir di penanggulangan wilayah kabupaten serta banjir, melakukan koordinasi dengan daerah koordinasi, sekitarnya menyelenggara kan pembangunan PS 2. Penyelenggaraan drainase (1 s/d 2) pembangunan dan pemeliharaan PS drainase di wilayah kabupaten 2. Menyusun rencana 3. Penyusunan rencana induk PS drainase induk PS drainase skala skala kabuapaten kabupaten4. Pengawasan 1. Melakukan monitoring / 1. Evaluasi terhadap pengawasan penyelenggaraan system penyelengga raan drainase dan pengendali system drainase serta banjir di wilayah pengendalian banjir di kabupaten wilayah kabupaten (1s/ d 2) 2. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan 2. Melakukan pengendalian banjir di pengawasan dan kabupaten pengendalian atas pelaksanaan NSPK 3. Pengawasan dan drainase tingkat
  13. 13. pengendalian atas kabupaten pelaksanaan NSPK8. PERMUKIMAN 1. Kawasan Siap Bangun (KASIBA) DAN Lingkungan Siap Bangun (LISIBA) a. Pengaturan 1. Penetapan PERDA 1. Menyusun dan kebijakan dan strategi menetapkan PERDA KASIBA / LISIBA di tentang kebijakan dan wilayah kabupaten strategi Kasiba / Lisiba serta PERDA tentang NSPK tingkat kabupaten ( 1 s/d 2 ) 2. Penetapan PERDA NSPK KASIBA dan LISIBA di wilayah kabupaten b. Pembinaan 1. Peningkatan kapasitas 1. Melakukan seminar, manajemen dalam pelatihan, bimbingan pembangunan KASIBA teknis untuk dan LISIBA meningkatkan kemampuan manajemen dalam pembangunan Kasiba dan Lisiba 2. Penyelesaian masalah 2. Menyelesaikan KASIBA dan LISIBA dalam masalah yang wilayah kabupaten berkaitan dengan pembangunan Kasiba dan Lisiba dalam wilayah Kabupaten c. Pembangunan 1. Penyelenggaraan 1. Menyelenggarakan pembangunan KASIBA / pembangunan Kasiba LISIBA di kabupaten dan Lisiba, melaksanakan kerja 2. Pelaksanaan kerja sama sama dengan swasta swasta, masarakat dan masarakat dalam tingkat nasional dalam pembangunan kasiba pembangunan KASIBA / serta memberikan izin LISIBA lokasi Kasiba / Lisiba di kabupaten ( 1 s/d 3 ) 3. Penetapan izin lokasi KASIBA / LISIBA di kabupaten d. Pengawasan 1. Pengawasan dan 1. Mengawasi dan pengendalian mengendalikan serta
  14. 14. penyelenggaraan mengevaluasi KASIBA dan LISIBA di penyelenggaraan kabupaten pembangunan Kasiba dan Lisiba ( 1 s/d 2 ) 2. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pembangunan KASIBA dan LISIBA di kabupaten 2. Mengawasi dan 3. Pengawasan dan mengendalikan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di pelaksanaan NSPK di kabuapten kabupaten2. Permukiman Kumuh / Nelayana. Pengaturan 1. Penetapan PERDA 1. Menyusun dan kebijakan dan strategi menetapkan PERDA penanganan permukiman tentang kebijakan dan kumuh / nelayan di wilayah strategi penangan kabupaten permukiman kumuh dan PERDA tentang 2. Penetapan PERDA pencegah an tentang pencegahan timbulnya permukiman timbulnya permukiman kumuh di wilayah kumuh di wilayah kabupaten (1 s/d 2) kabupatenb. Pembinaan 1. Peningkatan kapasitas 1. melakukan seminar, manajemen dalam pelatihan, bimbingan penanganan permukiman teknik untuk kumuh di wilayah meningkatakan kabupaten kapasitas manajemen penanganan kawasan kumuh di wilayah kabupatenc. Pembangunan 1. Penyelenggaraan 1. Merencanakan dan penanganan kawasan menyelenggarakan kumuh perkotaan di penanganan kawasan wilayah kabupaten kumuh perkotaan dalam wilayah kabupatem 2. Pengelolaan peremajaan 2. Melakukan / perbaikan permukiman peremajaan / kumuh / nelayan dengan perbaikan permukiman rusunawa kumuh / nelayan dengan rusunawa di kabupatend. Pengawasan 1. Melakukan pengawasan 1. Melaksanakan dan pengendalian monitoring / permukiman kumuh di pengawasan dan
  15. 15. wilayah kabupaten pengendalian permukiman kumuh, 2. Evaluasi pelaksanaan pelaksanaan NSPK program penanganan serta mengevaluasi permukiman kumuh di pelaksanaan program kabupaten di kabupaten ( 1 s/d 3 ) 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di kabupaten3. Pembangunan Kawasana. Pengaturan 1. Penetapan PERDA 1. Menyusun dan kebijakan dan strategi menetapkan PERDA penanganan kawasan di tentang kebijakan dan wilayah kabupaten strategi penanganan kawasan serta PERDA 2. Penetapan PERDA NSPK tentang NSPK tingkat pembangunan kawasan di kabupaten ( 1 s/d 2 ) wilayah kabupatenb. Pembinaan 1. Peningkatan kapasitas 1. Melakukan seminar, daerah dalam pelatihan, bimbingan pembangunan kawasan teknis untuk di wilayah kabupaten meningkatkan kemampuan manajemen dalam pembangunan kawasan di kabupaten 2. Penyelesaian masalah 2. Menyelesaikan pembangunan kawasan masalah yang di wilayah kabupaten berkaitan dengan pembangunan kawasan dalam wilayah Kabupaten .c. Pembangunan 1. Penyelenggaraan 1. Menyelenggarakan pembangunan kawasan pembangunan strategis nasional kawasan strategis nasional di wilayah kabupatend. Pengawasan 1. Melaksanakan 1. Melaksanakan pengawasan dan monitoring / pengendalian pengawasan dan pembangunan kawasan pengendalian di wilayah kabupaten pembangunan kawasan kumuh, 2. Evaluasi pelaksanaan pelaksanaan NSPK program pembangunan serta mengevaluasi kawasan di kabupaten pelaksanaan program pembangunan 3. Pengawasan dan kawasan kumuh di
  16. 16. pengendalian atas kabupaten ( 1 s/d 3 ) pelaksanaan NSPK di kabupaten9. BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN 1. Pengaturan 1. Penetapan PERDA 1. Menyusun dan Kabupaten mengenai menetapkan PERDA bangunan gedung dan tentang kebijakan lingkungan mengacu dan NSPK nasional strategi,bangunan gedung, 2. Penetapan kebijakan kelembagaan, IMB, dan strategi kabupaten Pembinaan mengenai bangunan Bangunan Gedung, gedung dan lingkungan persyaratan administrasi dan 3. Penetapan kelembagaan teknis bangunan bangunan gedung di gedung, penyusunan kabupaten dan penetapan rencana tata 4. Penyelenggaraan IMB bangunan dan gedung lingkungan ( 1 s/d 7 ) 5. Pembinaan bangunan gedung 6. Penetapan persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan gedung adat, semi permanent, darurat dan bangunan gedung yang dibangun di lokasi bencana. 7. Penyusunan dan penetapan rencana tata bangunan dan lingkungan ( RTBL) 2. Pembinaan 1. Pemberdayaan kepada masarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan 1. Melaksanakan lingkungannya pelatihan, bimtek, bantek kepada 2. Pemberdayaan masarakat masarakat dalam dalam penyelenggaraan penyelenggaraan bangunan gedung dan bangunan gedung dan lingkungannya lingkungannya (1 s/d 2) 3. Pembangunan 1. Penyelenggaraan
  17. 17. bangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan 1. Menyelenggarakan masarakat pembangunan dan pengelolaan 2. Pembangunan dan bangunan gedung pengelolaan bangunan dan lingkungan, gedung dan rumah rumah Negara serta Negara yang menjadi penetapan status asset pemerintah bangunan gedung kabupaten dan lingkungan yang dilindungi dan 3. Penetapan status dilestarikan berskala bangunan gedung dan local ( 1 s/d 3) lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang 4. Pengawasan berskala lokal 1. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan 1. Melaksanakan perundang – undangan, pengawas an, pedoman dan standar penertiban terhadap teknis dalam pelaksanaan peraturan penyelenggaraan perundang-undangan, bangunan gedung dan pedoman dan standar lingkungannya. teknis penyelenggaraan 2. Pengawasan dan bangunan gedung, penertiban pembangunan dan pembangunan, pemanfaatan gedung, pemanfaatan dan pembongkaran, pembongkaran pelestarian bangunan bangunan gedung. gedung dan lingkungan yang 3. Pengawasan dan dilindungi dan penertiban pelestarian dilestarikan berskala bangunan gedung dan local (1 s/d 3) lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala local.10. JASA KONTRUKSI 1. Pengaturan 1. Pelaksanaan kebijakan 1. Melaksanakan pembinaan jasa kebijakan pembinaan kontruksi yang telah jasa konstruksi yang ditetapkan. telah ditetapkan 2. ----- 3. ----- 4. ----- 5. ----- 6. -----
  18. 18. 2. Pemberdayaan 1. Pengembangan system 1. Mengembangkan informasi jasa kontruksi sistem informasi, dalam wilayah melakukan penelitian kabupaten yang dan pengem bangan, bersangkutan. peningkatan SDM dan kemampuan 2. Penelitian dan teknologi melalui pengembangan jasa pelatihan, bimtek dan kontruksi dalam wilayah penyuluhan tingkat kabupaten yang kabupaten ( 1 s/ bersangkutan. d 5) 3. Pengembangan SDM bidang jasa kontruksi ditingkat kabupaten. 4. Peningkatan kemampuan teknologi jasa kontruksi dalam wilayah kabupaten yang bersangkutan. 5. Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan dalam wilayah kabupaten. 6. Penertiban perizinan usaha jasa kontruksi. 2. Menertibkan izin usaha jasa konstruksi3. Pengawasan 1. Pengawasan tata lingkungan dalam 1. Melakukan wilayah kabupaten yang pengawasan terhadap bersangkutan. tata lingkungan dan tata tertib penyeleng 2. Pengawasan sesuai garaan pekerjaan kewenangannya untuk konstruksi (1 s/d 3) terpenuhinya tata tertib penyelenggaraan pekerjaan kontruksi. 3. ----- Lewoleba, 16 Pebruari 2008 Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Lembata, IR.ANTONIUS Z.M.SENDA, MT NIP.110 038 309

×