Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
FILSAFAT PANCASILA
Kelompok 71
PEMBAHASAN
 a) Pengertian Filsafat
 b) Pengertian Pancasila Secara Etimologis
 c) Pengertian Pancasila Secara Termitolo...
PENGERTIAN FILSAFAT
 Secara etimologis istilah ”filsafat“ atau dalam bahasa
Inggrisnya “philosophi” adalah berasal dari b...
PENGERTIAN PANCASILA SECARA
ETIMOLOGIS
 Perkataan Pancasil mula-mula terdapat dalam
perpustakaan Buddha yaitu dalam Kitab...
PENGERTIAN PANCASILA SECARA
TERMITOLOGIS
 Proklamasi 17 Agustus 1945 telah melahirkan
Negara RI untuk melengkapai alat2 P...
PENGERTIAN FILSAFAT PANCASILA
 Filsafat pancasila asli
 Filsafat pancasila versi soekarno
 Filasafat pancasila versi so...
OBJEK FILSAFAT
 objek material filsafat adalah sarwa yang ada
(segala sesuatu yang berwujud), yang pada garis
besarnya da...
PANCASILA SEBAGAI ILMU
 Pancasila suatu kesatuan yang majemuk tunggal, setiap
sila tidak dapat berdiri sendiri terlepas d...
PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT
 Aspek ontologis
 Aspek epistemologis
 Aspek aksiologis
9
PANCASILA SEBAGAI FALSAFAH BANGSA
INDONESIA
 a. Dalam Pidato Ir. Soekarno tanggal 1 Juni 1945.
Dalam Naskah Politik yang ...
TINJAUAN PANCASILA DALAM HAL PRAKTIS
 Kondisi ideologi
 Kondisi politik
 Kondisi ekonomi
 Kondisi sosial budaya
 Kond...
KONDISI IDEOLOGI
 Pada tanggal 1 juni 1945 bangsa Indonesia telah
menyepakati bahwa Pancasila adalah ideologi bangsa
Indo...
KONDISI POLITIK
 Korupsi ? belakangan ini kita mengetahui istilah
korupsi kerap di identikan dengan dunia
perpolitikan di...
KONDISI EKONOMI
 Keadilan ? Sudahkah pemerintah dan pemimpin
bangsa Indonesia memberikan keadilan untuk
bangsanya sendiri...
KONDISI SOSIAL BUDAYA
 Bekembangnya westernisasi saat ini cukup pesat
pada gaya hidup masyarakat Indonesia, masihkah
kita...
KONDISI PERTAHAHANAN DAN
KEAMANAN
 Permasalahan yang terjadi beberapa tahun lalu
antara Indonesia dan negara tetangga Mal...
KONDISI HUKUM
 Menurut Prof. Bagir, kesulitan dan masalah dalam
pelayanan hukum bisa ditemui di tingkat kelurahan,
hingga...
KESIMPULAN
 1. Filsafat Pancasila adalah hasil berpikir/pemikiran yang sedalam-
dalamnya dari bangsa Indonesia yang diang...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Filsafat pancasila

2,173 views

Published on

MATAKULIAH KEWARGANEGARAAN MENGENAI FILSAFAT PANCASILA

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Filsafat pancasila

  1. 1. FILSAFAT PANCASILA Kelompok 71
  2. 2. PEMBAHASAN  a) Pengertian Filsafat  b) Pengertian Pancasila Secara Etimologis  c) Pengertian Pancasila Secara Termitologis  d) Pengertian Filsafat Pancasila  e) Objek Filsafat  f) Pancasila sebagai ilmu  g) Pancasila Sebagai Sistem Filsafat  h) Pancasila Sebagai Falsafah Bangsa Indonesia 2
  3. 3. PENGERTIAN FILSAFAT  Secara etimologis istilah ”filsafat“ atau dalam bahasa Inggrisnya “philosophi” adalah berasal dari bahsa Yunani “philosophia” yang secara lazim diterjemahkan sebagai “cinta kearifan” kata philosophia tersebut berakar pada kata “philos” (pilia, cinta) dan “sophia” (kearifan). Berdasarkan pengertian bahasa tersebut filsafat berarti cinta kearifan. Kata kearifan bisa juga berarti “wisdom” atau kebijaksanaan sehingga filsafat bisa juga berarti cinta kebijaksanaan. Berdasarkan makna kata tersebut maka mempelajari filsafat berarti merupakan upaya manusia untuk mencari kebijaksanaan hidup yang nantinya bisa menjadi konsep kebijakan hidup yang bermanfaat bagi peradaban manusia. Seorang ahli pikir disebut filosof. 3
  4. 4. PENGERTIAN PANCASILA SECARA ETIMOLOGIS  Perkataan Pancasil mula-mula terdapat dalam perpustakaan Buddha yaitu dalam Kitab Tripitaka dimana dalam ajaran buddha tersebut terdapat suatu ajaran moral untuk mencapai nirwana/surga melalui Pancasila yang isinya 5 J [idem], yaitu :  1. Tidak boleh melakukan kekerasan  2. Tidak boleh mencuri  3. Tidak boleh dengki  4. Tidak boleh berbohong  5. Tidak boleh mabuk (minum minuman keras) 4
  5. 5. PENGERTIAN PANCASILA SECARA TERMITOLOGIS  Proklamasi 17 Agustus 1945 telah melahirkan Negara RI untuk melengkapai alat2 Perlengkapan Negara PPKI mengadakan sidang pada tanggal 18 Agustus 1945 dan berhasil mengesahkan UUD 45 dimana didalam bagian Pembukaan yang terdiri dari 4 Alinea didalamnya tercantum rumusan Pancasila. Rumusan Pancasila tersebut secara Konstitusional sah dan benar sebagai dasar negara RI yang disahkan oleh PPKI yang mewakili seluruh Rakyat Indonesia. 5
  6. 6. PENGERTIAN FILSAFAT PANCASILA  Filsafat pancasila asli  Filsafat pancasila versi soekarno  Filasafat pancasila versi soeharto 6
  7. 7. OBJEK FILSAFAT  objek material filsafat adalah sarwa yang ada (segala sesuatu yang berwujud), yang pada garis besarnya dapat dibagi atas tiga persoalan pokok yaitu : 1). Hakekat Tuhan; 2). Hakekat Alam; dan 3). Hakekat manusia  objek formal filsafat ialah usaha mencari keterangan secara radikal terhadap objek material filsafat. 7
  8. 8. PANCASILA SEBAGAI ILMU  Pancasila suatu kesatuan yang majemuk tunggal, setiap sila tidak dapat berdiri sendiri terlepas dari sila lainnya, diantara sila satu dan lainnya tidak saling bertentangan. Inti dan isi Pancasila adalah Manusia monopluralis yang memiliki unsur-unsur susunan kodrat (jasmani – rohani), sifat kodrat (individu-makhluk sosial), kedudukan kodrat sebagai pribadi berdiri sendiri, yaitu makhluk Tuhan YME. Pancasila merupakan penjelmaan hakekat manusia monopluralis sebagai kesatuan organis. 8
  9. 9. PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT  Aspek ontologis  Aspek epistemologis  Aspek aksiologis 9
  10. 10. PANCASILA SEBAGAI FALSAFAH BANGSA INDONESIA  a. Dalam Pidato Ir. Soekarno tanggal 1 Juni 1945. Dalam Naskah Politik yang bersejarah, tanggal 22 Juni 1945 alinea IV yang kemudian dijadikan naskah rancangan Pembukaan UUD 1945 (terkenal dengan sebutan Piagam Jakarta).  b. Dalam naskah Pembukaan UUD Proklamasi 1945, alinea IV.  c. Dalam Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) tanggal 27 Desember 1945, alinea IV.  d. Dalam Mukadimah UUD Sementara Republik Indonesia (UUDS RI) tanggal 17 Agustus 1950.  e. Dalam Pembukaan UUD 1945, alinea IV setelah Dekrit Presiden RI tanggal 5 Juli 1959. 10
  11. 11. TINJAUAN PANCASILA DALAM HAL PRAKTIS  Kondisi ideologi  Kondisi politik  Kondisi ekonomi  Kondisi sosial budaya  Kondisi pertahanan dan keamanan  Kondisi hukum 11
  12. 12. KONDISI IDEOLOGI  Pada tanggal 1 juni 1945 bangsa Indonesia telah menyepakati bahwa Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia dan kemudian ditetapkan sebagai dasar negara pada sidang PPKI pada 18 agustus 1945. Dengan demikian, sudah menjadi kewajiban kita bangsa Indonesia untuk menjalankan apa yang telah kita sepakati bersama, dan itu membutuhkan pendidikan dasar tentang bagaimana kita harus memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai yang ada dalam pancasila tersebut. Lalu, apakah hasil dari pendidikan-pendidikan tentang kewarganegaraan dan pancasila kepada seluruh warga negara Indonesia sudah memenuhi harapan ? jawabannya adalah tidak. Ini salah satu permasalahan yang fundamental yang dialami negara kita. 12
  13. 13. KONDISI POLITIK  Korupsi ? belakangan ini kita mengetahui istilah korupsi kerap di identikan dengan dunia perpolitikan di Indonesia, bagaimana kredibilitas para politikus yang notabene adalah para wakil rakyat selalu menjadi pertanyaan yang tidak kunjung mendapatkan jawaban yang memuaskan. Belum lagi penyalahgunaan kekuasaan sebagai alat penyalur kepentingan-kepentingan pribadi dan kelompok elite, kita pun dapat memahami bahwa betapa tidak ada kesesuaian antara komitmen bersama dan realitas dalam kehidupan bernegara masyarakat Indonesia. 13
  14. 14. KONDISI EKONOMI  Keadilan ? Sudahkah pemerintah dan pemimpin bangsa Indonesia memberikan keadilan untuk bangsanya sendiri, sesuai apa yang tercantum dalam pancasila, sila ke-5 yaitu ”Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” ? 14
  15. 15. KONDISI SOSIAL BUDAYA  Bekembangnya westernisasi saat ini cukup pesat pada gaya hidup masyarakat Indonesia, masihkah kita bangga dengan kebudayaan Indonesia yang multikultur sebagai budaya yang kita cintai dan hargai ? atau masyarakat Indonesia memiliki pandangan yang justru malah sebaliknya ? 15
  16. 16. KONDISI PERTAHAHANAN DAN KEAMANAN  Permasalahan yang terjadi beberapa tahun lalu antara Indonesia dan negara tetangga Malaysia ketika terdapat permasalahan dalam persengketaan lahan, wilayah teritorial indonesia yang semakin menyempit dikarenakan terdapat kasus pergeseran batas wilayah yang merugikan Indonesia merupakan contoh lemahnya pertahanan dan keamanan Indonesia khususnya diwilayah perbatasan. 16
  17. 17. KONDISI HUKUM  Menurut Prof. Bagir, kesulitan dan masalah dalam pelayanan hukum bisa ditemui di tingkat kelurahan, hingga pada pihak yang paling atas, seperti Mahkamah Agung (MA). Permasalahan tersebut ia contohkan seperti sulitnya mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), pembayaran pajak, dan lain sebagainya. “Ini semua sumber masalahnya adalah birokrasi yang gagal dari atas ke bawah. Selain itu, di negara kita ini masih menganut filsafat „Kalau bisa dipersulit kenapa harus dimudahkan?‟,” jelasnya 17
  18. 18. KESIMPULAN  1. Filsafat Pancasila adalah hasil berpikir/pemikiran yang sedalam- dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya dan diyakini sebagai sesuatu (kenyataan, norma-norma, nilai-nilai) yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik dan paling sesuai bagi bangsa Indonesia.  2. Fungsi utama filsafat Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia yaitu:  a) Filasafat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia  b) Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia  c) Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia  3. Falsafah Pancasila sebagai dasar falsafah negara Indonesia, hal tersebut dapat dibuktikan dengan ditemukannya dalam beberapa dokumen historis dan di dalam perundang-Undangan negara Indonesia seperti di bawah ini :  Dalam Pidato Ir. Soekarno tanggal 1 Juni 1945.  Dalam Naskah Politik yang bersejarah, tanggal 22 Juni 1945 alinea IV yang kemudian dijadikan naskah rancangan Pembukaan UUD 1945 (terkenal dengan sebutan Piagam Jakarta). 18

×