Tabloid Diplomasi Versi PDF Mei 2014

1. 15 mei - 14 juni 2014No. 76 TAHUN VII www.tabloiddiplomasi.org 771978 9173869 ISSN 1978-9173 Email: tabloiddiplomasi@kemlu.go.id UNITED NATIONS OF ALLIANCE CIVILIZATIONS UNITY IN DIVERSITY BALI, 29-30 AGUSTUS 2014 tidak untuk diperjualbelikan www.tabloiddiplomasi.org Tgl. 15 mei - 14 juni 2014 No. 76 Tahun VII Media Komunikasi dan Interaksi DiplomasiDiplomasiKementerian Luar Negeri Republik Indonesia TABLOID TIDAK DIPERJUALBELIKAN Diplomasi Hijau Pro Lingkungan Open Government Partnership Presiden RI : Mengubah Diri Menjadi Gerakan Global

2. 15 mei - 14 juni 2014No. 76 TAHUN VII 11 fokus DiplomasiDaftar Isi TABLOID Media Komunikasi dan Interaksi Fokus Utama Sorot Fokus Utama Sorot Fokus Lensa Lensa Lensa Fokus LensaFokus Fokus Fokus 4 15 6 18 8 20 21 23 9 2210 12 12 Diplomasi Hijau Pro Lingkungan Diplomasi Ke arah Ekonomi Hijau Peran Media Sebagai Aktor Non-Negara Dalam Pencapaian Kepentingan Nasional Indonesia di Fora Multilateral Liberalisasi Sektor Jasa Tidaklah Seberhasil Liberalisasi Di Sektor Perdagangan Barang Open Government Partnership Memiliki Peran Besar Dalam Peningkatan Pelayanan Public Presiden SBY dan Kebijakan Luar Negeri “Konstruktif” Diplomasi Indonesia Perlu Dimotori Sumber Daya Manusia Yang Tepat ri bantu susun kajian islam eropa Membangun Kesadaran Masyarakat Terhadap Komunitas ASEAN Bantuan Teknik Kepada Negara Berkembang, Indonesia Mengedepankan Pendekatan Simpatik Upaya Meningkatkan Citra Indonesia Di Dunia Internasional Strategi Diplomasi Ekonomi Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Pasifik Selatan Open Government Partnership Mengubah Diri Menjadi Gerakan Global

3. 15 mei - 14 juni 2014No. 76 TAHUN VII PELINDUNG Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik PENANGGUNG JAWAB/PEMIMPIN REDAKSI Direktur Diplomasi Publik Direktur Informasi dan Media Sekretaris Direktorat Jenderal IDP REDAKTUR PELAKSANA Firdaus DEWAN REDAKSI Siuaji Raja Eni Hartati I Made Subagja S. Ari Wardhana Azis Nurwahyudi Aji Setiawan Triyogo Jatmiko STAF REDAKSI Ainan Nuran Shirley Malinton Evan Pujonggo A.R. Aji Nasution Khariri Cahyono PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI Tubagus Riefhan IqbaI Muji Lastari TATA LETAK DAN ARTISTIK Tsabit Latief Anggita Gumilar PENANGGUNG JAWAB WEBSITE Kistono Wahono Yulianto Alamat Redaksi Direktorat Diplomasi Publik, Lt. 12 Kementerian Luar Negeri RI Jl. Taman Pejambon No.6 Jakarta Pusat Telp. 021- 68663162, 3863708, Fax : 021- 29095331, 385 8035 Tabloid Diplomasi dapat didownload di http://www.tabloiddiplomasi.org Email : tabloiddiplomasi@kemlu.go.id Diterbitkan oleh Direktorat Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri R.I. Bagi anda yang ingin mengirim tulisan atau menyampaikan tanggapan, informasi, kritik dan saran, silahkan kirim email: tabloiddiplomasi@kemlu.go.id Wartawan Tabloid Diplomasi tidak diperkenankan menerima dana atau meminta imbalan dalam bentuk apapun dari narasumber, wartawan Tabloid Diplomasi dilengkapi kartu pengenal atau surat keterangan tugas. Apabila ada pihak mencurigakan sehubungan dengan aktivitas kewartawanan Tabloid Diplomasi, segera hubungi redaksi. Untuk melengkapi sajian topik utama, berikut juga ditam- pilkan beberapa topik lainnya, diantaranya mengenai kursus diplomat yang diperuntukkan bagi para diplomat yunior, upaya- upaya untuk membangun kesadaran mengenai pembentukan Ma- syarakat Ekonomi ASEAN 2015 di berbagai pelosok daerah di Indo- nesia, dan bantuan kerja sama teknik yang diberikan Indonesia kepada Negara-negara berkembang khususnya dalam kerangka kerja sama Selatan-Selatan. Berikutnya adalah topik mengenai penguatan SDM dalam upaya mencapai keberhasilan dalam berdiplomasi. Dalam hal ini, diplomasi Indonesia harus dimotori oleh SDM yang tepat, yaitu para diplomat yang tidak pernah merasa lelah untuk terus mengembangkan diri secara terus-menerus, dibarengi disiplin, pembentukan watak, karakter dan profesionalisme secara berkelanjutan. Diplomat Indonesia juga dituntut untuk memahami Indonesia secara utuh, mengenal dengan baik potensi Negara termasuk kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kekuatan sosial budayanya serta permasalahan yang dihadapi. Demikian antara lain berbagai topik yang disuguhkan dalam tabloid Diplomasi edisi Mei 2014 kali ini. Harapan kami semoga seluruh sajian yang kami tampilkan dapat memberikan manfaat dan inspi- rasi bagi kita agar menjadi lebih baik. Selamat membaca. Salam Diplomasi, Sidang pembaca yang terhormat, pada edisi Mei 2014 kali ini, tabloid Diplomasi menyuguhkan mengenai penyelenggaraan Forests Asia Summit 2014 yang dilak-sanakan di Jakarta, sebagai fokus utama. Lebih dari seratus pemuda yang berpartisipasi dalam acara terse- but dan ini menunjukkan kesiapan generasi muda Asia dan khususnya generasi muda Indonesia untuk berbagi dedikasi dalam melestarikan lingkungan hutan tropis. Kebijakan pro - lingkungan merupakan bagian dari strategi pembangunan empat - pilar di In- donesia. Dengan strategi ini, Indo- nesia berupaya untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan sejalan dengan visi ekonomi hijau . Kebijakan Hijau merupakan program nasional Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan stok karbon yang dimiliki oleh Indonesia melalui reformasi pengelolaan hutan hingga ke tingkat keberlanjutan yang lebih tinggi. Pengelolaan hutan merupakan isu lintas sektor dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan untuk melestarikan lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan serta kemajuan ekonomi yang sejalan dengan strategi pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Fokus utama lainnya adalah terkait dengan Open Government Partnership (OGP) Asia Pacific Re- gional Conference. Pada periode 2013-2014, Indonesia menjabat sebagai Ketua Utama (Lead Chair) di OGP dan menetapkan persoalan partisipasi dan keterlibatan publik sebagai tema dalam masa keketuaan Indonesia. Bagi Indonesia, pelaksanaan prinsip open government memiliki peran besar dalam peningkatan pelayanan publik dan menjadi dasar bagi pembangunan berkelanjutan. Hal ini berujung pada meningkatnya kemampuan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat dan memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Diplomasi Ekonomi Indonesia juga menjadi fokus utama yang disuguhkan oleh tabloid Diplomasi edisi Mei 2014 ini. Diplomasi ekonomi dicanangkan oleh Pemerin- tah RI sebagai salah satu upaya untuk mendapatkan kepercayaan dari luar negeri dan menarik investor asing ke Indonesia. Diplomasi ekonomiIndonesiaberupayauntuk menjalin, meningkatkan dan memanfaatkan hubungan kerjasama dengan negara lain dengan menggunakan kekuatan politik, untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi. Salah satu strategi Indonesia untuk menjalankan diplomasi ekonomi adalah melalui pembentukan FTA bilateral dengan negara-negara yang menjadi mitra dagang utama Indonesia. Topik lainnya adalah sepu- tar pelaksanaan DiplomasiTotal Indonesia yang dilaksanakan untuk mencapai apa yang menjadi kepentingan nasional Indonesia, yaitu mewujudkan Indonesia yang bersatu, aman dan damai, adil, demokratis dan sejahtera. Dalam hal ini, Kementerian Luar Negeri RI sebagai penyelenggara hubungan luar negeri, berupaya melibatkan seluruh komponen pemangku kepentingan. Redaksi Catatan

4. 15 mei - 14 juni 2014No. 76 TAHUN VIIFOKUS UTAMA Diplomasi TABLOID Media Komunikasi dan Interaksi4 Diplom Pro Lingkunhutan dan daerah aliran sungai. Sekarang ini masyarakat telah sadar akan bahaya praktek tebas bakar tersebut. Selain melepas- kan karbon ke atmosfer, cara itu juga menghancurkan habitat dan mengancam ekosistem. Selain itu, teknik ini dapat mengekspos risiko yang lebih besar bagi desa ber- sangkutan yaitu bahaya kelaparan. Sekarang ini, para petani di desa Lonca menanam di sebidang tanah permanen. Mereka menanam berbagai jenis tanaman secara ber- gantian untuk memastikan kesu- buran lahan mereka. Presiden SBY. Dalam empat tahun terakhir, Indonesia telah menanam lebih dari 4 miliar pohon. Sebuah kisah sukses dalam mengadopsi kebijakan pro - lingkungan juga dapat dilihat di desa Lonca , Sulawesi Tengah. Selama beberapa generasi, di desa Lonca dipraktekkan pembukaan lahan tebas bakar selama beberapa dekade, karena cara inilah satu-satunya metode yang diketahui masyarakat desa Lonca. Praktik ini bisa dihentikan setelah pengenalan program ber- basismasyarakatdalammengelola lahan gambut. Area ini jauh lebih besar dari penggabungan daratan Malaysia dan Filipina. Tahun lalu, kebijakan ini diperpanjang hingga tahun 2015. “Saya berharap peng- ganti saya nanti dapat memper- panjang moratorium ini. Melalui kebijakan ini kita telah menurun- kan tingkat deforestasi dari 1,2 juta hektar per tahun pada periode 2003-2006, menjadi 450 dan 600 ribu hektar per tahun selama periode moratorium pada tahun 2011 hingga 2013. Dan oleh karena itu, kita berhasil mengurangi 211 juta ton setara CO2 per tahun” ungkap Presiden SBY menyatakan sangat senang karena lebih dari seratus pemuda yang berpartisipasi dalam kesempatan yang baik tersebut untuk belajar. Presiden menyatakan bahwa partisipasi para pemuda tersebut menunjukkan bahwa kita siap untuk berbagi dedikasi yang sama untuk melestarikan lingkungan alam kita. Ini merupakan bukti kesiapan para generasi muda untuk memikul tujuan mulia menjaga hutan tropis agar tetap aman. Selain para pemuda, pertemuan juga dihadiri oleh para Menteri dan pejabat senior yang bertang- gung jawab di bidang kehutanan, para ahli pembangunan, peneliti, akademisi serta perwakilan masyarakat dan sektor swasta. Hal ini sesungguhnya merupakan per- wujudan dari kebersamaan gairah dan antusiasme untuk melindungi lingkungan. Presiden SBY juga merasa senang karena antusiasme terse- but juga dimiliki oleh masyarakat di AsiaTenggara. Saat ini sudah semakin banyak negara di kawasan ini yang mengadopsi pembangunan berkelanjutan dan praktek investasi hijau, dimana kebijakan pro - lingkungan semakin terlihat dalam strategi pembangunan pemerintah dan juga perencanaan sektor swasta. Bahkan, kebijakan pro lingkungan merupakan bagian dari strategi pembangunan empat pilar di Indonesia yang meliputi pro - pertumbuhan, pro - lapangan kerja, dan pro- pengentasan kemiskinan. Dengan strategi ini, In- donesia berupaya untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan sejalan dengan visi ekonomi hijau . Salah satu kebijakan baru di Indonesia yang berkaitan dengan Kebijakan Hijau adalah program nasional untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan stok karbon yang dimiliki oleh In- donesia. Untuk itu Indonesia mela- kukanreformasipengelolaanhutan hingga ke tingkat keberlanjutan yang lebih tinggi. Disamping itu, Indonesia juga meningkatkan jumlah pohon yang ditanam dan mela- rang pembukaan lahan dan hutan primer sehingga pohon-pohon di hutan mendapatkan pijakan yang lebih luas. Pada tahun 2011, Presiden SBY telah menandatangani moratorium izin utilisasi dan konversi baru untuk melindungi lebih dari 63 juta hektar hutan primer dan Bertempat di Hotel Shangrila Jakarta, pada tanggal 5-6 Mei 2014, Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan Forests Asia Summit 2014. Dalam pidato pembukaannya, Presiden SBY menyampaikan penghargaan kepada CIFOR (Center for International Forestry) dan Kementerian Kehutanan Indonesia yang telah menyelenggarakan pertemuan penting ini. Dok: cifor.org

5. 15 mei - 14 juni 2014No. 76 TAHUN VII FOKUS UTAMA 5Diplomasi TABLOID Media Komunikasi dan Interaksi masi Hijau kungan terjadi. Hutan dan lahan gambut diAsiaTenggara terus menurun. Di Provinsi Riau, Sumatera, misalnya, meskipun semua tindakan pencegahan telah dilakukan oleh pihak Pemprov selama bertahun-tahun, kebakaran hutan masih terjadi dari waktu ke waktu dan berdampak sangat buruk bagi masyarakat lokal dan provinsi tetangga. Terkait hal ini Presiden SBY menegaskan bahwa pemerintah telah mengambil langkah-langkah penegakan hukum yang kuat. Le- bih dari seratus orang dan belasan perusahaan menghadapi sidang pengadilan atas kejahatan yang berhubungan dengan kehutanan. Kejahatan yang menyebabkan bencana kemanusiaan dan lingkungan. Upaya hukum ini mengi- rimkan pesan yang tegas, bahwa pembakaran lahan dan hutan, penebangan ilegal dan pertanian serta perkebunan ilegal baik oleh individu atau perusahaan tidak akan ditoleransi atau dibiarkan tanpa hukuman. “Dua kasus yang kontras dari komunitas Lonca dan provinsi Riau tersebut meyakinkan kita bahwa tata kelola kehutanan harus diperkuat. Ini melibatkan pemetaan hutan yang akurat untuk konser- vasi dan pemanfaatan lahan yang berkelanjutan” tukas Presiden SBY. Melalui inisiatif penguatan tata kelola kehutanan ini, Indone- sia akan memiliki peta kesatuan untuk membantu menyelesaikan klaim persaingan. Pada saat yang sama juga dapat lebih mengurangi deforestasi dan meningkatkan produktivitas lingkungan. Upaya lain untuk memperkuat tata kelola kehutanan ini adalah pembentukan Badan REDD + . Pengelolaan hutan merupakan isu lintas sektor, dan tidak hanya tentang menjaga pohon-pohon melainkan tentang keseimbangan antara kebutuhan untuk melestarikan lingkungan, dan menjamin hak-hak masyarakat lokal atas hutan adat mereka. Dengan demikian maka tersedia sarana untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan ekonomi yang sejalan dengan strategi pembangunan Indonesia yang berkelanjutan dan pertumbuhan ekuitas. Prinsip utama dari strategi ini adalah menciptakan kemakmuran untuk semua, dengan cara yang tidak merugikan lingkungan alam di mana semuanya tergantung. Gagasan pertumbuhan yang berkelanjutan dan berkeadilan telah tercermin dalam dokumen hasil akhir dari Panel Tingkat Tinggi Agenda Pembangunan Pasca 2015. Presiden berharap bahwa setelah penerimaan laporan oleh Majelis Umum PBB, gagasan ini akan menjadi bagian dari kebijakan pembangunan negara-negara anggota PBB. Tahun depan Indonesia akan mulai pembahasan proses pasca - Kyoto Protocol dan melihat awal dari pelaksanaan agenda pembangunan pasca - 2015. Ke- hutanan yang berkelanjutan tentu- nya akan menjadi bagian penting dari dua proses ini. Indonesia dan negara-negara Asia lainnya harus memastikan bahwa negosiasi iklim mendatang di Lima , Peru , memberikan perhatian khusus terhadap masalah ini. Hutan melindungi kita terhadap perubahan iklim. Indone- sia memiliki hamparan mangrove kedua terpanjang di dunia, dan kawasan terbesar tanah gambut tropis yang menyimpan sejumlah besar karbon. Menjaga hal terse- but tetap utuh adalah penting untuk menghindari dampak terburuk perubahan iklim. Dalam lima belas tahun ke depan, populasi negara-negara anggota ASEAN diproyeksikan meningkat sebesar 84 juta orang . Ini berarti bahwa akan ada tuntutan lebih untuk perumahan , trans- portasi , makanan dan energi. Jika dibiarkan, ini akan menempatkan lebih banyak tekanan pada lingkungan. Oleh karena itu Presiden SBY menghimbau pemerintah di Asia Tenggara untuk terus mengembangkan strategi regional. Sebuah strategi untuk meningkatkan kapasitas adaptasi dan untuk mempromosikan ekonomi rendah karbon . Presdiden SBY juga mendesak bisnis di kawasan ASEAN berkomitmen untuk penggunaan lahan dan praktik investasi berkelanjutan . Kepada segenap masyarakat, organisasi-organisasi kemasyarakatan, pusat penelitian , pemikir dan akademisi Presdiden SBY berpesan untuk memperkuat dan mengembangkan kemitraan mereka. Sebuah kemitraan untuk mencapai praktek-praktek pengelolaan hutan yang lebih berkelanjutan.[] Cerita yang sama juga dapat ditemukan di seluruh pelosok In- donesia. Setelah bergabung dengan serikat petani dan mendapatkan izin hutan kemasyarakatan, ratusan petani dari Kabupaten Gu- nung Kidul, Yogyakarta, sekarang mengelola 115 hektar lahan secara berkelanjutan. Di antara pohon- pohon jati raksasa, mereka menanam tanaman obat dan tanaman untuk pakan ternak. Di Konawe Selatan, SulawesiTenggara, warga desa membentuk kemitraan dengan LSM global untuk menghasilkan produk-produk kehutanan bersertifikat internasional. Mereka melakukan ini dari bidang tanah yang mereka memiliki dan mereka kelola. Komunitas-komunitas sema- cam ini dan organisasi berbasis komunitas lain yang serupa, sekarang ini banyak berada di garis depan dalam upaya pengelolaan hutan lestari. Praktek penggunaan lahan berkelanjutan ini sekarang telah mengakar di masyarakat di Indonesia. Meskipun demikian, kasus praktek penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan masih banyak

6. 15 mei - 14 juni 2014No. 76 TAHUN VII Diplomasi Ke arah Ekonomi Hijau Para Menteri dari seluruh AsiaTenggara bersama-sama dengan para CEO, tokoh masyarakat sipil, ahli pembangunan dan scientist top dunia, berbagi pengetahuan tentang bagaimana kawasan dapat mempercepat pergeseran ke arah ekonomi hijau dengan mengelola hutan dan lanskap yang lebih baik. Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan yang paling dinamis di dunia. Ekonominya semakin berkembang pesat bersamaan dengan semakin meningkatnya jumlah kelas menengah, tetapi di sisi lain menghadapi tantangan besar dalam hal kebijakan : keti- daksetaraan, ketidakpastian kepe- milikan lahan, penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan, hilang- nya keanekaragaman hayati, ke- rawanan pangan dan perubahan iklim. Dengan latar belakang seperti itu, beberapa negara Asia Tenggara yang mengadopsi pendekatan green-growth, secara su- karela menetapkan target untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengelola hutan dan lanskap mereka secara berkelanjutan. Ber- samaan dengan itu, berbagai bisnis terkemuka juga melakukan upaya penggunaan lahan dan praktik investasi berkelanjutan. Namun demikian, masih banyak upaya yang harus dilakukan. Perluasan pertanian di Asia Teng- gara telah mengancam hutan tropis terbesar ketiga di dunia dan sekian banyak ekosistem yang tersedia. Dan perubahan penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan juga telah membuat kawasan Asia Tenggara sebagai salah satu sumber emisi gas rumah kaca terbesar di dunia. Berbagai penelitian terbaru dan juga praktik terbaik yang disampaikan dalam Forests Asia Summit telah memungkinkan para peserta pertemuan untuk berbagi pengetahuan dengan para pem- buat kebijakan dalam mengejar jalur green-growth terbaru untuk pembangunan. Pertemuan yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Kehu- tanan Internasional bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia ini merupakan pertemuan terbesar di Asia dalam beberapa tahun terakhir dan menarik lebih dari 1.000 pemangku kepentingan terkemuka tidak saja dari Asia Tenggara melainkan dari seluruh dunia. Sementara ribuan peserta lainnya berpartisipasi secara online atau melalui siaran nasional. Di sini mereka belajar secara khusus dengan para ahli terkemuka dunia di bidang Green Economy, krisis asap di Asia Teng- gara, negosiasi perubahan iklim dan berbagai tujuan pembangunan berkelanjutan. Berbagai informasi yang disampaikan terkait dengan inisiatif nasional dan proses utama di Asia Tenggara yang disampaikan dalam Forests Asia Summit terse- but meliputi: promosi pertukaran bilateral dan multilateral untuk meningkatkan pelaksanaan kebijakan green growth; Memperkuat penegakan hukum dan tata kelola yang berkaitan dengan kepemili- kan lahan, penggunaan lahan dan perdagangan; Mengembangkan ekonomi yang rendah karbon dan meningkatkan kapasitas adaptasi untuk mencapai sinergi win- win antara perubahan iklim dan pembangunan ekonomi; Mene- gaskan kembali potensi REDD + di ASEAN dan pembelajaran untuk mitigasi perubahan iklim, konser- vasi keanekaragaman hayati dan mata pencaharian; Mencari keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial untuk mengurangi dan mencegah dampak negatif terhadap ketahanan pangan. Forests Asia Summit ini telah menghasilkan beberapa hasil kunci, yaitu: komitmen untuk membuat program riset regional yang terintegrasi, yang dimulai dengan program percontohan untuk mengatasi krisis asap; komitmen untuk melaksanakan investasi di lanskap yang berkelanjutan, dan; komitmen untuk terus melakukan dialog multi-stakeholder untuk memperbaiki berbagai opsi berbasis kebijakan dalam menghadapi tantangan utama regional. Forests Asia Summit dipandu oleh pendekatan lanskap berupa: kerangka kerja yang luas dan se- penuhnya mengintegrasikan se- Diplomasi TABLOID Media Komunikasi dan Interaksi FOKUS UTAMA6 Dok: cifor.org

7. 15 mei - 14 juni 2014No. 76 TAHUN VIIDiplomasi TABLOID Media Komunikasi dan Interaksi FOKUS UTAMA 7 mua sektor berbasis lahan - kehutanan, pertanian, perikanan, peternakan, pertambangan dan penggunaanlahan perkotaan yang merupakan agenda pembangunan berkelanjutan. Upaya ini berusaha untuk menilai kinerja terhadap tujuan pembangunan yang lebih luas, seperti pengentasan kemiskinan, pertumbuhan hijau, ketahanan pangan dan gizi, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, kota yang efisien, serta penggunaan lahan dan praktek pertanian berkelanjutan. Untuk tujuan ini, konferensi di- selenggarakandenganmengusung lima tema utama. Pertama, Gover- nance and Legal Frameworks to Promote Sustainable Landscapes, yaitu bagaimana kita bisa lebih baik dalam mengatasi lahan dan tata kelola perusahaan untuk perlindungan sosial dan lingkungan yang efektif, di tengah struktur pemerintahan yang semakin kompleks. Kedua, Investing in Landsca- pes for Green Returns, yaitu bagaimana kita bisa memandu manfaat dari pertumbuhan ekonomi untuk kembali berinvestasi di lanskap dan penggunaan lahan berkelanjutan untuk memberikan keuntungan bagi investor dan produsen. Ketiga, Climate change and low emissions development on the ground, yaitu bagaimana kita bisa mempromosikan pembangunan rendah emisi dengan cara yang memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal lanskap dan mencapai pengurangan emisi yang dapat di diverifikasi sementara itu juga menghasilkan peluang untuk meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim. Keempat, Forest landscapes for food and biodiversity, yaitu bagaimana pentingnya hutan sebagai sumber makanan, gizi dan keanekaragaman hayati di Asia Teng- gara. Kelima, Changing communi- ties, sustainable landscapes and equitable development, yaitu bagaimana kita bisa memberikan kesempatan kepada petani untuk meningkatkan mata pencaharian mereka serta bagaimana proses migrasi, urbanisasi dan multi-loka- litas berinteraksi dengan lanskap. Sektor swasta adalah dan akan selalu menjadi pemain kunci dalam memutuskan masa depan lanskap berbasis hutan. Dengan demikian, maka para pemimpin bisnis dari mulai bisnis skala kecil hingga skala besar - termasuk bisnis di sektor kayu, pulp dan kertas, kelapa sawit dan barang-barang konsumsi yang lebih luas - mewakili sektor swasta pada penyelenggaraan ForestsAsia Summit. Panel diskusi memfasilitasi dialog multi-stakeholder yang terdiri dari sektor swasta , para ilmuwan dan para Menteri dari berbagai pemerintahan. Diskusi ini bertujuan untuk menghasilkan solusi untuk memfasilitasi lanskap yang berkelanjutan untuk pertumbuhan hijau di seluruh AsiaTenggara. Para pemimpin bisnis di berbagai sektor turut ambil bagian sebagai pembicara dalam panel diskusi yang digelar selama dua hari. Panel diskusi terfokus pada lima tema utama pertemuan. Delegasi yang terdiri dari para pemimpin pemerintahan, pemimpin bisnis, pemimpin masyarakat dan inovator dari sektor swasta menghadiri dan berpartisipasi dalam pertemuan ini untuk berbagi pandangan dan wawasan mereka. ForestsAsiaSummitmerupakan platformglobalyangunikyangber- tujuan untuk mempengaruhi para pengambil keputusan dan pemimpin opini kunci di semua pemangku kepentingan pembangunan keberlanjutan, termasuk klien, pemerintah, media dan mitra LSM. Mitra pendukung dalam pelaksanaan pertemuan ini, diantaranya adalah Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), sebuah organisasi terkemuka yang mewakili kepentingan sektor swasta di Indonesia. KADIN Indonesia berusaha untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih inklusif dan kondusif dengan memperluas platform konsultasi untuk semua industri agar menjadi mitra yang lebih efektif bagi pembangunan nasional dan untuk terciptanya masyarakat yang terstruktur, makmur dan sejahtera. Berikutnya adalah Indonesia BusinessCouncil forSustainable De- velopment (IBCSD), yaitu sebuah asosiasi para CEO pimpinan perusahaan yang beroperasi di Indone- sia yang memiliki komitmen untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, keseimbangan ekologi dan kemajuan sosial. IBCSD diluncurkan pada bulan April 2011dan merupakan hasil dari upaya bersama antara World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) dan KADIN dan merupakan babak regional baru untuk WBCSD. IBCSD menyediakan platform bagi perusahaan untuk berbagi dan mempromosikan praktek terbaik dalam menanggulangi risiko dan memanfaatkan peluang yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan. IBCSD juga bertindak sebagai mitra kunci pemerintah dan masyarakat sipil dengan memberikan masukan dan solusi bisnis terhadap kebijakan pemerintah Indonesia mengenai isu-isu pembangunan keberlanjutan.[] Dok: kemojang121

8. 15 mei - 14 juni 2014No. 76 TAHUN VII Diplomasi TABLOID Media Komunikasi dan Interaksi FOKUS8 Strategi Diplomasi Ekonomi Pengertian diplomasi ekonomi internasional adalah segala upaya untuk menjalin, meningkatkan dan memanfaatkan hubungan atau kerjasama dan apabila diperlukan dengan menggunakan kekuatan politik, untuk mencapai tujuan- tujuan ekonomi. Seperti yang telah ditekankan, bahwa politik luar negeri Indonesia dirumuskan untuk memperjuang- kan suatu kepentingan melalui hubungan atau kerjasama dengan bangsa-bangsa di dunia. Kepen- tingan tersebut dapat bersifat global, regional dan nasional. Sebagai salah satu strategi Indonesia untuk menjalankan diplomasi ekonomi internasional adalah dengan mempertimbangkan pembentukan FTA bilateral dengan negara-negara terutama yang menjadi mitra dagang utama Indonesia seperti Jepang danAme- rika Serikat. Setelah melakukan tiga kali pertemuan, kedua pihak mengu- sulkan kepada pemerintah masing- masing untuk mulai merundingkan Economic Partnership Agreement (EPA). Perundingan ini telah dimulai pada tangal 14 Juli 2005. Perse- tujuan kerja sama ini dimotori oleh antisipasi Indonesia berkenaan dengan dibentuknya FTA antara Jepang dengan negara-negara ASEAN seperti Thailand, Malaysia dan Filipina, dimana negara-negara tersebut adalah pesaing utama Indonesia di pasar Jepang. Setelah Jepang, Indonesia juga telah mengintensifkan pertemuan dengan Amerika Serikat dalam rangka TIFA (Trade and Investment Facilitation and Agreement). Se- mentara itu, dengan sejumlah negara lainnya seperti China, Korea, India dan Australia serta Selandia Baru, apabila jalur FTA antara ASEAN dengan negara-negara tersebut tidak cukup maksimal, maka ditempuhnya jalur FTA bilateral mungkin dapat dipertimbang- kan, misalnya seperti FTA bilateral Indonesia-Australia sebagai bagian dari Comprehensive Agree- ment. Berbagai hubungan FTA bilateral dengan negara-negara tersebut sebaiknya tidak hanya dilakukan sebagai langkah defensif semata, namun juga dijadikan sebagai suatu strategi diplomasi ekonomi yang efektif untuk mendapatkan keuntungan ekonomi yang sebesar-besarnya demi tercapainya kehidupan bangsa yang sejahtera, adil dan makmur. Diplomasi Indonesia di Kawa- san Eropa juga salah satunya ditujukan untuk pencapaian kepentingan ekonomi. Secara garis besar negara-negara Eropa, khususnya Eropa Barat merupakan pangsa pasar tradisional untuk ekspor produk produk RI. Disamping sebagai sumber pendanaan dan investasi serta berbagai kerjasama teknik. Hal ini sesuai dengan ketetapan Pemerintah RI yakni membangun teknologi dan kapasitas industri nasional dalam rangka memperkuat perekonomian bangsa di dalam era globalisasi dewasa ini. Namun tidak kurang pula negara negara Eropa Barat masih memberlaku- kan hambatan tariff dan non-tariff terhadap produk produk unggulan RI, yang dikaitkan dengan kondisi- onalitas HAM, Eco-labelling dan isu lingkungan hidup, demokratisasi serta good-governance. Meningkatkan peranan dan kepemimpinan Indonesia dalam proses integrasi ASEAN, peran aktif di Asia-Pasifik, membangun kemitraan strategis baru Asia-Afrika serta hubungan antar sesama negara berkembang. Salah satu peran penting Indonesia dalam rangka mempertahankan dan menjaga stabilitas regional adalah dengan berpartisipasi aktif di ASEAN dalam ASEAN Regional Forum (ARF), East Asia Summit (EAS) serta secara berkesinambungan meningkatkan hubungan kerja sama di berbagai bidang dengan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan. Dalam setiap partisipasinya, Indonesia selalu menekankan dan memprio- Salahsatuupayayangdilakukanuntukmendapatkankepercayaandariluarnegeri,dengan maksud untuk menarik investor asing ke Indonesia adalah dengan dicanangkannya “diplomasi ekonomi”. Upaya pemulihan ekonomi nasional terus di lakukan dengan mengundang masuknya investasi dari luar negeri ke Indonesia.Sesungguhnya, minat para investor asing untuk menanam modalnya di Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang besar amat tinggi.Tetapi ini hanya dapat dicapai kalau kita sukses memperbaiki citra Indonesia, sehingga kepercayaan internasional terhadap Indonesia pulih kembali. Dok:wikipedia.org

9. 15 mei - 14 juni 2014No. 76 TAHUN VIIDiplomasi TABLOID Media Komunikasi dan Interaksi FOKUS 9 Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Pasifik Selatan kawasan Pasifik Selatan dengan mempertimbangkan kesamaan budaya masyarakat Melanesia di Indonesia dengan negara-negara di kawasan Pasifik. FKKLN akan menindaklanjuti hasil kajian P3K2 Aspasaf dengan mencari dan menganalisis feed- back yang diberikan oleh pihak - pihak terkait. Selain FKKLN, pada tanggal 30 April 2014 P3K2 Aspasaf juga mengadakan Focus Group Discus- sion (FGD) mengenai penjajakan pendirian Pusat Studi Pasifik Sela- tan dan Budaya Melanesia di NTT. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa NTT secara geografis ber- batasan langsung dengan kawasan Pasifik, dan berpenduduk mayori- gai nara sumber. Sedangkan Duta Besar RI untuk Fiji tahun 2010-2013, Aidil Chandra Salim dan Ketua Bagian Hukum Internasional Universitas Nusa Cendana, Wilhelmus Wetan Songa SH, M.Hum. bertindak sebagai moderator. Acara FKKLN ini dihadiri oleh peserta aktif wakil dari instansi pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat dan media massa. Se- dangkan acara FGD dihadiri oleh pemangku kepentingan terkait rencana pendirian Pusat Studi Pa- sifik Selatan dan Budaya Melane- sia di NTT. P3K2 Aspasaf Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kemlu bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi NTT pada tanggal 29 April 2014 lalu menyelenggarakan Forum Kajian Kebi- jakan Luar Negeri (FKKLN) dengan tema ”Kebijakan Luar Negeri Indo- nesia di Pasifik Selatan” di Hotel Swiss Bell Inn-Kristal, Kupang. Tujuan pelaksanaan FKKLN adalah untuk mensosialisasikan hasil kajian P3K2 Aspasaf dengan tema ”Kebijakan Indonesia di Pa- sifik Selatan: Menimbang Budaya Melanesia” yang telah dilaksanakan pada tahun 2013. Dalam kajian tersebut dirumuskan rekomendasi kebijakan luar negeri Republik Indonesia di tas etnis Melanesia. Acara yang dibuka oleh Gu- bernur NTT, Frans Lebu Raya dan Kepala BPPK Kementerian Luar Negeri, Dr. Darmansyah Djumala, MA. ini menampilkan Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi, Velix Wang- gai, Kepala P3K2 Aspasaf Kemen- terian Luar Negeri, Mohamad Hery Saripudin, Direktur Kerja Sama Intra Kawasan Asia Pasifik dan Afrika, Arto Suryodipuro, Direktur Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Diah Harianti, Kepala Museum Propinsi NTT, Leonardus Nahak, dan Rektor Uni- versitas Nusa Cendana, Prof. Ir. Fredrik L. Benu, M.Si. Ph.D. seba- kemakmuran bersama. Berdasar- kan hal ini, diplomasi luar negeri Indonesia di era globalisasi harus dapat membangun dan memelihara kerja sama yang lebih luas dan efektif untuk memperoleh kemajuan yang subtantif dalam penyelesaian konflik dan integrasi ekonomi di kawasan AsiaTenggara. Berdasarkan kondisi alamnya, kemampuan ekonomi dan kemau- an politik untuk bergabung dalam proses regional, Indonesia akan terus memainkan peran strategis demi kemajuan dan terciptanya integrasi ASEAN. Peranan Indonesia di Asia Tenggara diperkuat dengan partisipasi untuk menyelesaikan konflik di Kamboja dan Filipina Se- latan serta ikut menjadi anggota dalam pasukan perdamaian PBB. Indonesiajugamemilikiinisiatif untuk melaksanakan diplomasi kemanusiaan dan turut serta dalam proses pembentukan Masyarakat Asia Timur. Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur (East Asia Sum- mit) yang diadakan pada tanggal 14 Desember 2005 dihadiri oleh 10 negara ASEAN dan enam negara kunci di kawasan yaitu Australia, China, India, Jepang, Korea Sela- tan dan Selandia Baru dan telah menghasilkan kesepakatan bersama untuk membangun suatu masyarakat regional Asia Timur. Ker- jasama tersebut akan ditingkatkan Malaka harus dilihat secara komprehensif dimana diperlukan kerja sama di bidang capacity building dan burden sharing antara negara pantai dan negara-negara peng- guna. Indonesia juga berperan aktif dalam pertemuan tahunan ARF Intersessional Meeting on Counter Terrorism and Transnational Cri- mes (ISM CTTC) untuk kegiatan pertukaran informasi intelijen dan peningkatan integritas dan keamanan dokumen. Selanjutnya, Pada pertemuan ARF Seminar on Cyber Terrorism di Cebu, Filipina, 3-5 Oktober 2005, Indonesia menge- mukakan bahwa tanggapan suatu negara terhadap ancaman cyber terrorism bisa beragam karena perbedaan tingkat penguasaan dan pemanfaatan, serta ketergantung- an pada teknologi informasi dan tingkat kesadaran terhadap ancaman cyber terrorism. Oleh karena itu. Indonesia terus mendorong peningkatan kapasitas, alih teknologi, sosialisasi dan pertukaran informasi. Memperkuat hubungan dan kerjasama bilateral, regional dan internasional di segala bidang dan meningkatkan prakarsa dan kontribusi Indonesia dalam pencapaian keamanan dan perdamaian internasional serta memperkuat multilateralisme. ritaskan cara-cara damai (confi- dence building measures) dalam menyelesaikan segala macam bentuk konflik yang terjadi dengan tetap berpegang teguh pada prinsip politik luar negeri bebas aktif dan secara konsisten terus mendukung setiap usaha menjaga perdamaian di kawasan dengan memperhati- kan prinsip-prinsip penghormatan terhadap integritas wilayah dan kedaulatan negara. TelahdisebutkanbahwaASEAN merupakan pilar utama bagi politik luar negeri Indonesia. Itu artinya bahwa ASEAN berfungsi sebagai kendaraan utama bagi Indonesia untuk melaksanakan hubungan luar negeri atau kerja sama negara-negara kawasan Asia Tenggara dalam rangka pencapaian tujuan nasional. Melalui ASEAN, Indone- sia juga dapat memproyeksikan norma dasarnya – prinsip regional resilience and non-interference- terhadap wilayah sekitar kawasan. Oleh karena itu, lingkungan yang kondusif dapat diciptakan secara kolektif untuk kemajuan ekonomi bersama. Walaupun terdapat perbedaan budaya, kondisi geografis, sistem politik dan tingkat kesejahteraan, negara-negara anggotaASEAN telah menunjukan kesamaan etikad dalam mengutamakan kerja sama untuk mencapai keuntungan dan dengan tujuan strategis bersama untuk mendorong terbentuknya perdamaian, stabilitas dan kemajuan ekonomi di kawasan. ASEAN Regional Forum (ARF) yang dilahirkan sebagai respon dari berakhirnya perang dingin yang menimbulkan ketidakpastian dalam hubungan internasional, ditandatangani pada tahun 1995. ARF didirikan untuk menjaga dan meningkatkan perdamaian dan keamanan di wilayah Asia-Pasifik melalui tiga tahap yaitu: confi- dence building measures (CBM), preventive diplomacy dan conflict resolution. Dalam penanganan bencana tsunami di kawasan Samudera Hindia, Pertemuan Tingkat Men- teri ARF ke-12 telah menyepakati untuk diaktifkannya kembali ARF Intersessional Meeting on Disaster Relief (ISM on DR) yang sejak tahun 2000 sudah tidak aktif. Bagi In- donesia pengaktifan kembali ISM on DR diharapkan mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Indonesia, serta sekaligus untuk mengembangkan kemampuan dan kesiapan masyarakat dalam menanggulangi bencana alam. Pada pertemuan ARF CBMs on Regional Cooperation in Maritime Security di Singapura, 2-4 Maret 2005, Indonesia menekankan bahwa isu keamanan maritim di Selat

10. 15 mei - 14 juni 2014No. 76 TAHUN VII Diplomasi TABLOID Media Komunikasi dan Interaksi10 FOKUS Acara dibuka oleh Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan pada Organisasi Internasional, Phi- lemon Arubaya, mewakili Kepala BPPK Kemlu. Dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Philemon Arubaya, Kepala BPPK Kemlu menyampaikan beberapa hal mengenai mengapa BPPK mengadakan acara FGD ini, yaitu selain untuk terus menelurkan kebijakan yang lebih efektif, juga memaparkan mengenai posisi Indonesia di percaturan diplomasi internasional.Saat ini In- donesia merupakan the new middle power, kekuatan ekonomi ke-16 di dunia dan digadang akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke-7 di dunia pada tahun 2030, ten- tunya hal ini menuntut Indonesia untuk lebih cermat dalam melaksanakan politik luar negerinya. Di tengah krisis global tahun 2008, ekonomi Indonesia tumbuh mencapai 5-6%, lebih baik dibandingkan negara-negara emerging powers lain. Indonesia juga menjadi anggota G20 dan mempunyai banyak inisiatif dan partisipasi aktif dalam fora multilateral, termasuk co- chair UN High-Level Panel on the Post-2015 Development Agenda, tuan rumah APEC 2013 dan inisia- tor Bali Democracy Forum. Dalam konteks hubungan media dan kebijakan luar negeri, media mempunyai beberapa peran. Peran yang pertama adalah media sebagai controlling actor. Sebagai controlling actor, media mendo- Badan Pengembangan dan Pengkajian Kebijakan Kementerian Luar Negeri Indonesia (BPPK Kemlu RI) pada tanggal 2 Mei 2014 mengadakan acara Focus Group Discussion bertajuk Peran Media sebagai Aktor Non- Negara dalam pencapaian Kepentingan Nasional Indonesia di Fora Multilateral. Kegiatan ini diselenggarakan di Bogor, Jawa Barat. rong sekaligus menekan kebijakan luar negeri ini” papar Kepala BPPK. Pada dekade 1990an, menurut Kepala BPPK, terjadi sejumlah peristiwa yang menjadi contoh nyata peran media sebagai pengontrol kebijakan luar negeri, yakni CNN effect. Peran yang kedua adalah media sebagai constraining actor, atau memberikan informasi real-time dalamprosespengambilankeputu- san. Ketiga, intervening actor, yaitu media sebagai penengah konflik. Peran media yang terakhir adalah media sebagai instrumen- tal actor, yaitu peran media untuk mengartikulasikan dan mempromosikan kebijakan luar negeri. FGD kali ini dibagi menjadi dua sesi dan menghadirkan beberapa praktisi media yang sangat mum- puni. Sesi pertama hadir sebagai moderator Dr. Mahmud Syatout, Direktur Eksekutif PACIVIS, UI. Trias Kuncahyono, Wakil Pe- mimpin Redaksi Kompas dan Vic- tor Silaen, Ketua PengurusYayasan Komunikasi Massa hadir sebagai pembicara. Sesi kedua, hadir Siti Sofia Sudarma, Direktur Informasi dan Media dari Kementerian Luar Negeri. Susy Tekunan, Ketua Program Studi HI dari FISIP Universitas pe- lita Harapan dan Edi Utama, editor senior kantor berita Antara juga hadir sebagai pembicara. Dalam FGD ini antara lain mengemuka pandangan bahwa meskipun pemerintah dan media memiliki peran yang berbeda, namun masing-masing dapat berperan memajukan isu-isu yang menjadi kepentingan nasional di fora multilateral. Pemerintah perlu meningkatkan dan mempertahankan hubungan baik dengan media karena media dapat menjadi sumber informasi dalam proses pengambilan kebijakan luar negeri. (Sumber: BPPK Kemlu) Peran Media Sebagai Aktor Non-Negara Dalam Pencapaian Kepentingan Nasional Indonesia di Fora Multilateral

11. 15 mei - 14 juni 2014No. 76 TAHUN VII 11FOKUS Kami sangat senang menjadi tuan rumah penyelenggaraan Asia-Pa- cific Regional Conference dari Open Government Partnership (OGP) dengantemaUnlockingIn-novative Openness: Impetus to Greater Civic Engagement. Kegiatan ini memang sangat tepat waktu. Sejalan dengan pencapaian ekonomi di seluruh kawasan kita, kita melihat peningkatan aktivisme diantara masyarakat kita di pemerintahan. Karena itu saya memuji Orga- nizing Committee Indonesia, bersama-sama dengan OGP Steering Committee dan OGP Support Unit, atas penyelenggaraan Konferensi penting ini. Anda telah berhasil menghimpun beragam kelompok delegasi dalam kesempatan yang baik ini. Saya melihat bahwa di antara kita ada perwakilan dari pemerintah, organisasi regional dan internasional, organisasi masyarakat sipil, akademisi, pemuda, sektor swasta, dan media. Pertemuan ini menunjukkan kekuatan dan peningkatan rele- vansi Open Government Partner- ship atau OGP. Kalau kita melihat ke belakang, OGP berawal dari inisiatif multilateral negara-negara like-minded di seluruh dunia. Ter- masuk diantaranya Brazil, Indone- sia, Meksiko, Norwegia, Filipina, Afrika Selatan, Inggris dan Ame- rika Serikat, serta sejumlah organisasi masyarakat sipil. Dua tahun kemudian, OGP telah mengubah dirinya menjadi sebuah gerakan global. Sekarang ini ada 64 negara, dan sekitar 200 organisasi masyarakat sipil bergabung dengan OGP. Ini adalah perkembangan yang menggembira- kan dan Indonesia merasa bangga menjadi co-chairs OGP tahun ini bersama-sama dengan Meksiko. Sebagai co-chairs, kami bertekad untuk memperkuat gerakan global ini sejalan dengan dinamika yang terus-menerus di kawasan. Saya percaya kita semua berbagi pandangan bahwa keterbukaan dan transparansi merupakan kunci untuk pemerintahan yang efektif. Ini adalah kebajikan dari promosi OGP. Dan ini adalah ke- mempengaruhi mereka. Ketiga adalah Fasilitasi dan Pemberdayaan. Tidak semua warga negara dan masyarakat sipil memiliki kapasitas dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan yang terbuka. Oleh karena itu, kita perlu memberdayakan mereka sehingga mereka dapat secara aktif terlibat dalam ruang publik. Ini termasuk pemberdayaan melalui berbagai langkah administratif, hukum, dan kelembagaan. Dan Keempat adalah Mem- bangun Budaya Partisipasi dan Ke- terlibatan. Budaya partisipasi dan keterlibatan sangat penting, tidak hanya untuk demokrasi yang kuat tetapi juga gagasan tentang keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan yang terbuka. Membuat partisipasi danketerlibatansebagaikebiasaan sangat penting untuk keterbukaan dan transparansi yang berkelanjutan. Indonesia terus menempatkan bajikan yang dapat membantu pemerintah dalam merespon kebutuhan publik secara lebih cepat dan tepat. Seperti misalnya untuk lebih memberikan manfaat ekono- mis, hak-hak sipil, dan kesempatan yang sama untuk memperbaiki kehidupan masyarakat. Kita juga percaya bahwa pemerintahan yang terbuka dan transparan merupakan sumber kepercayaan dan prediktabilitas. Itu semua memberikan dasar yang baik bagi kerjasama yang lebih berkelanjutan antara pemerintah, termasuk untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah regional dan global yang lebih ko- heren. Meskipun pemerintahan yang terbuka dan transparan itu baik, namun masih belum cukup baik jika masyarakat jauh dari partisipasi masyarakat. Dalam pandangan saya, keterbukaan dan transparansi harus merangsang rasa kepemili- kan masyarakat dalam pemerintahan yang terbuka. Itulah sebabnya kepemimpinan Indonesia di OGP tahun ini memberikan penekanan khusus pada partisipasi publik. Dalam hal ini, perkenankan saya berbagi beberapa pemikiran tentang cara untuk mempromosikan keterlibatan masyarakat yang lebih besar dalam pemerintahan yang terbuka dan transparan. Pertama adalah Bangunan Kepercayaan. Pemerintahan yang terbuka dan transparan harus bekerja sama dengan warga dan masyarakat sipil berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan tersebut akan memungkinkan mereka semua untuk memecahkan masalah mendesak bersama-sama sebagai mitra. Kedua adalah Outreach. Dalam era “jaringan sosial online, “pemerintah perlu menjangkau lebih sering dan inovatif kepada warga negara. Mereka perlu untuk membuka akses yang lebih besar bagi partisipasi masyarakat. Ini termasuk dalam proses anggaran dan pengambilan keputusan yang Open Government Partnership Mengubah Diri Menjadi Gerakan Global Diplomasi TABLOID Media Komunikasi dan Interaksi Presiden RI : Dok:angkor.co

12. 15 mei - 14 juni 2014No. 76 TAHUN VIIFOKUS12 makna terhadap cita-cita pemerintahan yang terbuka. Kita mencoba yang terbaik untuk memberdayakan daripada menginstruksikan, menginspirasi daripada kekuatan, dan merangkul daripada menge- cualikan. Ini adalah alasan mengapa kami membuat Pemerintahan Indonesia Terbuka - atau dikenal sebagai OGI (Open Government In- donesia). Saya harus mengatakan bahwa OGI telah meningkatkan upaya nasional kami untuk menerapkan good governance dan transparansi. Ini berfungsi sebagai katalis untuk reformasi pelayanan publik. Dan pada saat yang sama, ini mengubah persepsi publik mengenai hak- hak mereka terhadap informasi. Dengan cara persuasi dan inovasi programOGI kami telah membantu mereformasi birokrasi kami menjadi lebih baik. Saya senang bahwabeberapainisiatifkamitelah disebut sebagai praktik terbaik. Dalam hal ini, perkenankan saya berbagi dengan Anda tiga inisiatif yang telah kami majukan dalam konteks OGI. Pertama, di bidang transparansi fiskal dan data. Program transparansi fiskal kamiditujukanuntukmemberikan informasi anggaran kepada masyarakat. Hal ini memungkinkan warga untuk melakukan pengawa- san yang lebih besar pada transparansi anggaran. Saya senang bahwa upaya kami telah diakui oleh Internatio- nal Budget Partnership melalui Sur- vei Indeks Anggaran Terbuka. In- dex Anggaran Terbuka kami score nya meningkat pada 2012, dari 51 di tahun 2010 menjadi 62 di 2012 - menjadikan Indonesia sebagai salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara. Dan pada transparansi data, penemuan baru kami adalah “One Map Indonesia”. Ini adalah suatu peta yang berfungsi sebagai refe- rensi nasional - yang dimungkin- kan oleh upaya kolektif dari berbagai instansi pemerintah. Anda mungkin ingin memeriksa Peta ini di portal web dari waktu ke waktu. Fungsi peta ini adalah sebagai acuan otoritatif tunggal untuk semua jenis peta pemerintahan- mulai dari hutan hingga konsesi pertambangan dan kawasan kon- servasi. Hal ini juga membuat kami lebih menghargai nilai dari satu re- ferensi, satu standar, satu geopor- tal dan satu database informasi. bahwa beberapa pengiriman terbukti berguna dalam proses pembuatan kebijakan. Pada sisi saya, saya telah membuka diri untuk komunikasi langsung dengan warga melalui media tradisional seperti PO Box 9949 dan SMS 9949. Meskipun kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, dalam delapan tahun terakhir, saya masih menerima lebih dari 100.000 surat melalui PO Box.Saya juga menerima lebih dari 3,5 juta teks - pesan . Baru-baru ini, saya bergabung dengan media sosial seperti Twit- ter dan Facebook untuk pertukaran ide secara cepat dengan warga negara. Yang mengejutkan, pada hari ini saya memiliki hampir 5 juta pengikut Twitter dan 2,7 juta fans Facebook. Saya juga aktif terlibat dalam Youtube. Beberapa followers saya mengatakan bahwa ini membuat saya sebagai Pemimpin politik kedua yang paling diikuti di dunia. Bah- kan, berdasarkan laporan dari sumber terpercaya, banyak di antara para audiens saat ini yang aktif mengikuti akunTwitter saya. Dalam pengalaman saya bergabung dengan Twitter, Facebook dan Youtube, kita harus setiap saat siap menghadapi kritik dan saran. Danpastinyajugauntukmempero- leh dukungan. Setelah kita mampu menanggapi masukan ini dengan bijak, kita pasti akan merasa lebih dekat dengan nasyarakat. Saya menggunakan masukan mereka untuk menilai apakah mereka mendukung atau tidak keputusan dan kebijakan saya. Saya dapat mengatakan bahwa masyarakat saya tidak merasa ditinggalkan dalam proses pengambilan keputusan. Alhamdulillah, ini telah memberikan kontribusi positif terhadap upaya kami dalam menjaga stabilitas sosial dan politik dalam sepuluh tahun terakhir. Sebagaimana kami mencapai stabilitas sosial serta politik dan keamanan, dengan demikian kami juga dapat terus meningkatkan perekonomian kami. Meskipun pertumbuhan yang luar biasa dari OGP, partisipasi negara-negara Asia-Pasifik dalam gerakan ini belum meningkat. Un- tuk saat ini, hanya sepuluh negara Asia - Pasifik yang menjadi ang- gotaOGP. Kami ingin melihat lebih banyak negara dari kawasan kami untuk bergabung dengan gerakan ini, sehingga suara kita dapat cu- Kami sekarang juga mengembangkan “Data Portal Indonesia”. Sebuah ruang virtual yang terintegrasi untuk semua data pemerintah, yang tersedia secara bebas dan dapat diakses untuk keperluan publik. Saya percaya bahwa Portal ini akhirnyaakanmembantuPemerin- tah Indonesia dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik ; mencapai pembangunan ekonomi yang lebih besar; mengkatalisasi inovasi; dan mempromosikan good governance dan akuntabilitas sosial. Sumber informasi yang terintegrasi ini akan membantu mempercepat pencapaian tujuan kami untuk pembangunan berkelanjutan. Kedua, di bidang pelayanan publik, kami telah memulai “Kom- petisi Layanan Publik OGI” pada 2012. Kami mengundang 34 Ke- menterian dengan 62 pelayanan publik mereka untuk berpartisipasi dalam “Kompetisi OGI.” Melalui kompetisi, lembaga pemerintah diukur berdasarkan tingkat keterbukaan kepada publik. Kompetisi ini juga memungkinkan birokrasi untuk berinovasi dan menciptakan cara- cara praktis bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan yang terbuka. Dan Ketiga, di bidang suara warga negara, kami telah memanfaatkan teknologi informasi untuk mempercepat lalu lintas komunikasi dua arah antara pemerintah dan warga negara. Terinspirasi oleh penggunaan media sosial yang luas, kami telah meningkatkan dan memperkuat program “Lapor“ - yang berarti “melaporkan”. Dalam program ini, kami dapat memperkecil penyim- pangan waktu dalam menanggapi keluhan, aspirasi, dan pertanyaan warga. Kami juga telah mengembangkan sebuah program yang dikenal sebagai “Solusimu“ - yang berarti “solusi Anda“. Program ini ditujukan untuk katalisisasi ide-ide inovatif dan menyediakan saluran yang lebih komprehensif bagi in- put warga. Dalam program ini, kami menerima sejumlah besar pengajuan dari warga negara, termasuk melalui media sosial. Ini adalah salah satu sarana bagi pemerintah untuk menjangkau berbagai lokasi ter- pencil di seluruh Nusantara. Saya senang untuk menyebutkan kup terwakili dalam OGP. Partisipasi Asia-Pasifik penting karena kekuatan terbesar OGP ter- letak pada fasilitasi pertukaran ide, pembelajaran, dan pengalaman pemerintahan yang baik dan terbuka. Melalui pengalaman belajar bersama ini, OGP menawarkan kesempatan bagi negara-negara di kawasan untuk bertukar pengalaman dalam pelaksanaan good governance. Saya percaya bahwa kawasan kita harus memainkan peran penting dalam mempromosikan OGP. Asia-Pasifik tetap menjadi salah satu kawasan yang paling dinamis di dunia. Saya yakin bahwa hal itu akan terus menjadikan kawasan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi global. Dan saya senang bahwa kepercayaan saya juga dimiliki oleh PemimpinAPEC lainnya ketika mereka berkumpul di sini di Balipadabeberapabulanyanglalu. Bersama-sama kami menyatakan bahwa masa depan Asia - Pasifik akan makmur, stabil, dinamis, inklusif, dan forward-looking. Sebelummengakhirisambutan ini, saya ingin sekali lagi menyampaikan penghargaan kepada Anda semua atas partisipasi dalam konferensi ini. Saya juga ingin men- gucapkan terima kasih kepada Pe- merintah Meksiko atas dukungan dan kerja sama yang erat selama menjadi co-chairs OGP. Dengan partisipasi publik sebagai tema sentral dari konferensi ini, saya berharap bahwa pembahasan selama dua hari ini akan lebih memajukan keterlibatan masyarakat di OGP. Saya juga berharap bahwa konferensi kita bisa menarik lebih banyak minat di antara organisasi- organisasi masyarakat sipil terhadap OGP, dan mungkin bergabung dengan gerakan ini. Akhir kata, sambil berharap akan suksesnya konferensi, saya harap Anda sekalian juga akan mendapatkan kesempatan dan memiliki banyak keterlibatan masyarakat di Bali. Saya mendorong Anda untuk menikmati keindahan budaya dan alam Bali. Saya juga mendorongAnda untuk membawa pulang souvenir Bali. Ketika Anda melakukan ini, Anda akan terlibat dengan masyarakat lokal yang beragam dan memberikan kontribusi bagi perekonomian lokal. (Disunting dari pidato Presiden RI pada pembukaan Asia-Pacific Re- gional Conference of OGP di Nusa Dua, Bali tanggal 6 Mei 2014) Diplomasi TABLOID Media Komunikasi dan Interaksi

13. 15 mei - 14 juni 2014No. 76 TAHUN VII FOKUS 13 Open Government Partnership Memiliki Peran Besar Dalam Peningkatan Pelayanan Public Sebagai Ketua (Lead Chair) Open Government Partnership (OGP) periode 2013-2014, Indonesia menyelenggarakan OGP Asia Pacific Regional Conference (6-7/05). Aca- ra yang berlangsung di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) tersebut dibuka secara resmi oleh Presiden Susilo Bambang Yudho- yono. Acara dihadiri oleh lebih dari 600 peserta yang datang dari negara-negara kawasan, antara lain terdiri atas para Menteri asing, menteri-menteri anggota Kabinet Indonesia Bersatu II, para Duta Be- sar dan perwakilan korps diplomatik di Indonesia, anggota-anggota organisasi masyarakat sipil (CSO), kaum muda, swasta, media, serta anggota organisasi internasional. Dalam keynote speech-nya, Presiden Yudhoyono menyampaikan arti penting keterbukaan, transparansi, dan partisipasi publik bagi pemerintahan yang efektif. Bagi Indonesia, partisipasi dan keterlibatan publik menjadi tema dalam masa keketuaan utamanya. Pelaksanaan prinsip kunci open government tersebut memiliki peran besar dalam peningkatan pelayanan publik dan menjadi dasar bagi pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut berujung pada meningkatnya kemampuan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat dan memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Indonesia merupakan salah satu dari delapan negara pelopor terbentuknya OGP pada tahun 2011, bersama dengan Brasil, Mek- siko, Norwegia, Filipina, Afrika Selatan, Inggris, dan Amerika Se- rikat. Hanya dalam tiga tahun sejak terbentuk, gerakan keterbukaan ini telah berhasil diterima secara luas dan kini beranggotakan 64 negara. Berbeda dengan organisasi international lainnya, partisipasi CSO, bersama dengan pihak pemerintah, merupakan hal yang krusial dalam OGP. Terhadap perkembangan OGP ran informasi tersebut, Presiden Yudhoyono berbagi pengalaman mengenai berbagai inovasi open government di Indonesia, antara lain portal “One Map Indonesia” dan “Indonesia Data Portal” untuk transparansi data fiskal, peluncu- ran “Open Government Indonesia Public Service Competition” pada tahun 2012, dan jaringan “LAPOR” yang berbasis sosial media. Setelah pembukaan oleh Pre- siden RI, dilaksanakan sesi Pleno dimana para wakil pemerintahan dan CSO dari Negara anggota dan non-anggotaOGP pun turut menyampaikan pengalamannya dalam penyelenggaraan open government masing-masing. Selain itu, dalam dua hari konferensi dilaksanakan pula 18 brea- kout sessions berbagai tema terkait open government, seperti lessons tersebut, Presiden Yudhoyono lebih lanjut menyampaikan pentingnya peningkatan pemahaman OGP di kawasan Asia Pasifik, yang tingkatkeanggotannyadalamOGP masih cukup rendah dibandingkan kawasan lainnya. Hal ini menjadi perhatian Indo- nesia dan menjadi salah satu dasar penyelenggaraan konferensi di Bali. “Kawasan Asia Pasifik yang besar dan dinamis harus memiliki suara yang cukup dalam OGP,” ungkap PresidenYudhoyono. Konferensi di Bali diharapkan membukakesempatanbagipenye- baran informasi dan pendalaman pemahaman akan manfaat OGP, yang akhirnya bisa meningkatkan tingkat partisipasi negara-negara kawasan. Sebagai bagian penyeba- learned pelaksanaan open government, partisipasi publik, inovasi- inovasi open data, serta kemitraan pemerintah dan masyarakat. Sesi ini menghadirkan lebih dari 60 pembicara dari berbagai negara. Konferensi OGP diselenggarakan back-to-back dengan CSO Day pada tanggal 4 Mei 2014 dan Per- temuan Komite Pengarah (Steering Committee) OGP pada tanggal 4-5 Mei 2014. Pertemuan yang dihadiri oleh delegasi dari sembilan negara anggota Komite Pengarah, masing- masing terdiri atas wakil pemerintah dan CSO, tersebut mencapai berbagai kesepahaman demi pe- majuan organisasi OGP dan misi outreach ke depannya. Komite Pengarah diantaranya menyepakati dokumen “OGP Four-Year Strategy 2014-2017”. Diplomasi TABLOID Media Komunikasi dan Interaksi

14. 15 mei - 14 juni 2014No. 76 TAHUN VIIFOKUS14 Penerapan politik luar negeri bebas - aktif tersebut juga harus disesuaikan dengan perubahan lingkungan strategis baik di tingkat global maupun regional yang sangat mempengaruhi penekanan kebijakan luar negeri Indonesia. Polugri Indonesia didesain untuk mampu mempertemukan kepentingan nasional Indonesia dengan lingkungan internasional yang selalu berubah. Tidak dapat dipungkiri perlunya polugri yang luwes dan flexible untuk menghadapi segala tantangan dimaksud. Pe- rubahan lingkungan internasional tersebut tidak hanya disebabkan oleh dinamika hubungan antar negara tetapi juga perubahan isu, dan munculnya aktor baru dalam hubungan internasional yang berupa non-state actors. Lingkungan Strategis Internasio- nal Fenomena saling ketergan- tungan antar negara dan saling keterkaitan antar masalah memang telah terlihat dalam interaksi hubungan internasional. Hal ini tercermin dari pembentukan kelompok kerja sama regional baik berlandaskan kedekatan geografis maupun fungsional yang semakin meluas. Demikian pula, saling keterkaitan antar masalah juga terlihat dari pembahasan topik-topik global pada agenda internasional yang cenderung membahas isu-isu yang menyangkut hak asasi manusia (HAM), intervensi humani- ter, demokrasi dan demokratisasi, “good governance” dan anti-korupsi, lingkungan hidup, masalah tenaga kerja, kejahatan transnasional seperti terorisme dan lain- lainnya. Fenomena tersebut di atas diikuti pula oleh fenomena globalisasi yang semakin meluas, dimana globalisasi merupakan arus kekuatan yang dampaknya tidak dapat dielakkan oleh negara manapun di dunia. Globalisasi telah membawa berbagai peluang besar bagi kemajuan perekonomian negara-negara yang dapat memanfaatkannya, namun tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi pada kenyataannya juga memiliki dampak yang merugikan, khususnya bagi negara- negara yang belum atau kurang mampu memanfaatkan kesempatan yang tersedia. Situasi politik dan keamanan dunia pasca perang dingin relatif stabil dalam pengertian tidak ada menghambat pertumbuhan ekonomi global adalah kemiskinan. Sekitar 21 % dari penduduk dunia masih berada di bawah garis kemiskinan. Sementara itu, upaya mencapai sasaran pembangunan global yang ditargetkan dalam Mil- lenium Development Goals (MDGs) setelah lima tahun ternyata masih menjadi sumber keprihatinan khususnya bagi negara-negara berkembang. Setelah 20 tahun pasca perang dingin, unilateralisme ekslusif Amerika Serikat memang masih terjadi di berbagai kawasan, tetapi sudah mulai melemah secara berangsur-angsur. Dalam gamba- ran dunia yang kontradiktif, muncul kekuatan-kekuatan baru di luar Amerika. Untuk kawasan Eropa, Uni Eropa masih merupakan be- nih kekuatan baru kendati di tahun 2005 mereka gagal menyepakati konstitusi bersama. Di Asia Selatan, India muncul sebagai kekuatan yang sangat ber- pengaruh dan menjadi penentu stabilitas di kawasan. Sedangkan di kawasan Asia Timur, China dan Jepang memainkan peranan politik yang sangat penting. Pergese- ran kekuatan ini disebabkan salah satunya oleh faktor ekonomi, lebih spesifik lagi adalah soal minyak. Ditahunmendatang,persoalan energiinimasihakantetapmenjadi motor dinamika politik dunia. Pe- rebutan pengaruh atas sumber minyak dunia tercermin di lapangan geostrategis. Ketika Amerika berhasil mengontrol minyak Timur Tengah, China dan Rusia berhasil menguasai jalur eksplorasi minyak Asia Tengah dan Laut Utara. Me- dan pengaruh minyak masih akan meluas ke wilayah lain seperti Asia Tenggara, Afika dan lain-lain. Dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan kontradiksi inilah yang menjadi lingkungan strategis di mana diplomasi Indonesia dapat dijalankan secara tepat dan menyeluruh. Peluang untuk memanfaatkan kesempatan yang terbuka dari era globalisasi ini, akan tergantung pada kedekatan faktor- faktor internasional dengan faktor- faktor domestik (intermestik) kita. Kemajuan dari proses reformasi dan demokratisasi telah memungkinkan Indonesia menjadi negara yang lebih siap dalam menghadapi proses globalisasi dan mampu menempatkan dirinya tampa ada rasa kecanggungan dalam arus utama dari masyarakat global. perang besar yang terjadi, namun terjadi proxy war dibeberapa kawasan. Dalam perkembangan terakhir, kawasan Asia dan Pasifik re- latifamandanstabil.Situasikonflik di Afghanistan telah menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Dalam situasi konflik Arab/Israel, terdapat langkah maju dengan penarikan mundur Israel secara sepihak dari Jalur Gaza dan berlangsungnya proses demokratisasi di Palestina yang memberikan harapan bagi pembukaan kembali perundingan damai yang berkelanjutan. Selain itu, di sejumlah negara khususnyadikawasanAfrika,Ame- rika Selatan danTengah, serta Asia Pasifik –yang sejak awal 1990-an menjadi ajang konflik internal- kini telah tampil pemerintahan-pemerintahan baru yang demokratis. Proses demokratisasi yang mulai tumbuh dan menguat di wilayah- wilayah konflik dapat dijadikan titik awal yang sangat diperlukan demi terciptanya penyelesaian konflik-konflik tersebut. Selain konflik-konflik eksternal, konflik - konflik internal di berbagai belahan dunia juga relatif mereda. Misalnya saja Indonesia yang dapat menyelesaikan konflik di Aceh dengan cara-cara damai. Banyak pihak yang menilai bahwa penyelesaian masalah di Aceh dapat dijadikan salah satu contoh yang baik dalam menyelesaikan konflik internal suatu negara. Dalam sektor ekonomi, pertumbuhan ekonomi dunia akhir – akhirinimenunjukkantanda-tanda perkembangan positif. Peningka- tan ini dipengaruhi oleh ekonomi AS yang terus membaik dan ekonomi China yang terus tumbuh dengan rata-rata tinggi. Menyusul perekonomian Jepang yang mulai pulih setelah mengalami stagnasi, berbagai krisis dan skandal selama 15tahun. BahkanJepangmencatat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari pada Eropa. Ekonomi India juga telah menyumbangkan prestasi ekonomi dalam dunia internasional dengan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 7 %. Namun demikian, terdapat pula beberapa peristiwa penting yang berdampak pada perekonomian dunia saat ini. Kenaikan harga bahan bakar minyak adalah salah satu masalah yang cukup mendominasi. Setelah topan Ka- trina menyapu Amerika Serikat, harga minyak per barrel sempat menyentuh 70 Dolar AS. Namun, sejumlah pakar mengingatkan bahwa kenaikan harga BBM dunia terutama disebabkan permintaan tinggi yang tidak diimbangi kapasitas penyediaan yang memadai dari pihak produsen. Selain itu, faktor lain yang Diplomasi TABLOID Media Komunikasi dan Interaksi Duniayang penuh dengan ketidakpastian dan kontradiksi inilahyang menjadi lingkungan strategis di mana diplomasi Indonesia dapat dijalankan secara tepat dan menyeluruh

15. 15 mei - 14 juni 2014No. 76 TAHUN VIIDiplomasi TABLOID Media Komunikasi dan Interaksi FOKUS 15 Moenir Ari Soenanda Pada hakekatnya kepentingan nasional Indonesia adalah menjamin kesejahteraan seluruh rakyat Indo- nesia yang berada di dalam Ne- gara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, tegaknya NKRI yang memiliki wilayah yurisdiksi nasional dari Sabang sampai Merauke sangat perlu untuk dipelihara. Namun mengingat wilayah Indo- nesia yang sangat luas, dimana terdiri lebih dari 17.500 pulau, memiliki posisi yang sangat strategis di antara benuaAsia danAustralia, serta di antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Dengan posisi strategis terse- but, maka berbagai negara khususnya negara-negara besar memiliki kepentingan terhadap kondisi stabilitas keamanan di Indonesia. Implikasi dari kepentingan negara lain tersebut menimbulkan kecenderungan campur tangan atau kepedulian yang tinggi dari negara-negara tersebut terhadap kemungkinan gangguan stabilitas keamanan Indonesia. Sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, maka kepentingan nasional Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan kea- dilan sosial. Kepentingan nasional tersebut diaktualisasikan salah satunya dengan pelaksanaan politik luar negeri bebas dan aktif. Polugri ini dituangkan kedalam program kerja kabinet dan merupakan bagian dari kebijakan pemerintah yang secara konsisten diabdikan bagi kepentingan nasional. Pencapaian kepentingan nasional Indonesia di dunia internasional tidak terlepas dari perubahan lingkungan strategis balik dalam tata- ran global maupun regional yang memberikan tantangan sekaligus kesempatan bagi proses pencapaian kepentingan tersebut. Dan dalam rangka menghadapi tatanan dunia yang semakin berubah dengan cepatnya, semakin disada- riperlunyauntukmengembangkan kelenturan dan keluwesan dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri agar dapat memanfaatkan berba- Presiden SBY dan Kebijakan Luar Negeri “Konstruktivis” kui pentingnya menggalang kerja sama dengan like-minded develo- ping countries. Itulah yang menyebabkan Indonesia secara aktif ikut serta dalam keanggotaan Non- Aligned Movement (NAM), the Or- ganization of the IslamicConference (OIC), theGroup of 77 (G-77) dan the Group of 20 (G-20). Dengan forum-forum terse- but Indonesia dapat menerapkan diplomasinya untuk memperkuat usaha bersama dalam rangka menjembatani kesenjangan antara negara-negara berkembang dengan negara maju. Sementara itu, pada level global, Indonesia mengharapkan dan menekankan secara konsisten penguatan multilateralisme melalui PBB, khususnya dalam menyelesaikan segala permasalahan perdamaian dan keamanan dunia. Indonesia juga menolak segala keputusan unila- teral yang diambil di luar kerangka kerja PBB. gai tantangan dan peluang yang muncul dari perubahan lingkungan strategis secara optimal. Sehubungan dengan hal tersebut, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyonotelahmemperkenalkan suatu konsep baru yaitu kebijakan luar negeri “konstruktivis”, yang pada intinya dimaksudkan untuk mengembangkantigamacamkon- disi dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia yaitu: (1) pola pikir positif dalam mengelola keru- mitan permasalahan luar negeri; (2) konektivitas yang sehat dalam urusan-urusan internasional; dan (3) identitas internasional yang so- lid bagi Indonesia yang didasarkan pada pencapaian-pencapaian domestik dan diplomatiknya. Diplomasi Indonesia yang dilaksanakan oleh Kementerian Luar Negeri (Kemlu) turut mengaktualisasikan program dan prioritas pemerintah yang pada intinya adalah melakukan diplomasi total untuk ikut mewujudkan Indonesia yang bersatu, lebih aman damai, adil, demokratis dan sejahtera. Untuk memastikan tercapainya tujuan nasional, Kemlu menekankan pada kerja sama diplomatik dengan negara-negara di dunia internasional dalam seri lingkaran konsentris (concentric circles) yang terdiri dari: Lingkaran pertama adalah Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) yang merupakan pilar utama bangsa Indone- sia dalam menjalankan politik luar negerinya. Kemudian yang berada pada lingkaran konsentris kedua adalah ASEAN + 3 (Jepang, China, Korea Selatan). Di luar hal tersebut, Indo- nesia juga mengadakan hubungan kerja sama yang intensif dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa yang merupakan partner utama ekonomi Indonesia. Dalam lingkaran konsentris yang ketiga, Indonesia menga- Dok:reuters

16. 15 mei - 14 juni 2014No. 76 TAHUN VII16 Diplomasi TABLOID Media Komunikasi dan Interaksi SOROT Lingkungan Strategis Kawasan investasi, kesempatan kerja dan alih tekonologi; (3) meningkatkan peranan dan kepemimpinan Indonesia dalam proses integrasi ASEAN, peran aktif di Asia-Pasifik, membangun kemitraan strategis baru Asia-Afrika serta hubungan antar sesama negara berkembang; (4) memperkuat hubungan dan kerja sama bilateral, regional dan internasional di segala bidang dan meningkatkan prakarsa dan kontribusi Indonesia dalam pencapaian keamanan dan perdamaian internasional serta memperkuat multilateralisme; (5) meningkatkan citra Indonesia di masyarakat internasional sebagai negara demokratis, pluralis, menghormati hak asasi manusia, dan memajukan perdamaian dunia; (6) meningkatkan pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri; (7) melanjutkan benah diri untuk peningkatan kapasitas kelembagaan, budaya kerja dan profesionalisme pelaku diplomasi serta peranan utama dalam koordinasi penyelenggaraan kebijakan dan hubungan luar negeri. Berkaitan dengan pemeli- haraan dan peningkatan dukungan internasional terhadap keutuhan wilayah dan kedaulatan Indonesia, diplomasi Indonesia telah memainkan peranan penting se- menjak masa perjuangan untuk merebutkemerdekaan.Padawaktu itu, diplomasi Indonesia telah berhasil mencari dukungan dan pengakuan internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Lebih lanjut, diplomasi juga memainkan peranan penting dalam menjaga keutuhanNKRI.Upayainidilakukan baik melalui diplomasi bilateral maupun multilateral. Dengan perubahan lingkungan internasional dan regional, upaya pencapaian kepentingan nasional mendapatkan hambatan dengan munculnya aktor-aktor baru dalam hubungan internasional. Dukungan NGOs terhadap separatisme dan pemberitaan media massa untuk pembentukan opini internasional semakin menyulitkan upaya diplomasi Indonesia. Pelaksanaan Kebijakan Luar negeri RI demi mewujudkan kepentingan nasional RI di Pasifik Selatan Proses integrasi negara-negara kawasan Asia Timur semakin berkembang pesat. Hal ini tidak terlepas dari peran penting ASEAN sebagai organisasi regional di kawasan Asia Tenggara. Rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN IX telah menyepakati pembentukan ASEAN Community pada tahun 2020 yang bersendikan pada tiga pilar (komunitas ekonomi, politik keamanan dan sosial budaya), serta kesepakatan mengenai rencana-rencana aksi untuk masing- masing pilar tersebut. Selain itu, KTT ASEAN + 3 di Vientiene juga telah menghasilkan kesepakatan untuk memprakarsai penyelenggaraan KTT Asia Timur (East Asian Summit) pertama yang telah diadakan di Malaysia pada tahun 2005 lalu. Hal tersebut telah menegaskan ASEAN sebagai pemegang peran kendali dalam proses integrasi di kawasan Asia Timur. Ketegangan antara Jepang dan China menjadi isu yang menon- jol di kawasan Asia akhir – akhir ini. Ketegangan ini terjadi karena kedua belah pihak belum mampu mengatasi beban sejarah masa lalu. Namun ketegangan tersebut tidak berubah menjadi konflik terbuka. Bahkan tidak mengurangi kecenderungan kerja sama kawasan yang menguat seperti dapat diselenggarakannya KTT Asia Ti- mur pertama. Korea Selatan dan Korea Ut- ara semakin meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi, sosial dan budaya yang mendukung ter- laksananya pertemuan puncak antar Korea yang ke-II. Pertemuan tersebut membuat kedua negara mencapai kemajuan kerja sama ekonomi yang cukup besar yang meliputi berbagai sektor danSeoul memusatkan perhatian pada pem- berianbantuankemanusiaankepa- da Korea utara dalam membangun negaranya. Kemudian dilakukan pula kerja sama kelautan dan pertanian. Kedua Korea telah setuju untuk mengadakan kerja sama pada perairan bebas di laut Barat, sedangkan di bidang pertanian merupakan perpaduan antara lahan di Korea Utara, dengan modal dan manajemen pertanian dari Korea Selatan. Selain itu, kerja sama di bidang industri ringan dan pembangunansumber-sumbermi- neral, juga merupakan aspek baru pengembangan kemitraan. Upaya-upaya perdamaian untuk penyelesaian konflik Palestina –Israelsudahbanyakdirundingkan dan disepakati, namun demikian implementasinya selalu kandas di tengah jalan. Kekerasan yang terjadi di lapangan sangat mengham- batpelaksanaankesepakatanyang telah dicapai di meja perundingan damai. Meskipun demikian, upaya perundingan damai terus diupaya- kan dengan harapan dapat mencapai penyelesaian final. Melihat berbagai perkembangan lingkungan strategis baik ditingkat internasional maupun regional, untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia, Kemlu menjalankan total diplomasi. Diplomasi Indonesia yang dilaksanakan oleh Kemlu turut mengaktualisasikan program dan prioritas Indonesia yang pada intinya adalah melakukan diplomasi total untuk ikut mewujudkan Indo- nesiayangbersatu,lebihamandan damai, adil, demokratis dan sejahtera. Dalam lingkup tugas dan kompetensi utama Kemlu sebagai penyelenggara hubungan luar negeri, Kemlu berupaya melibatkan seluruh komponen pemangku kepentingan untuk mempertahankan NKRI dan menerapkan agenda utama yang ditetapkan pemerintahan Presiden SBY. Kepentingan nasional Indo- nesia diterjemahkan kedalam visi Kemlu yang disebut sebagai “Sapta Dharma Caraka”, yaitu: (1) Memelihara dan meningkatkan dukungan internasional terhadap keutuhan wilayah dan kedaulatan Indonesia; (2) membantu pencapaian Indonesia sejahtera melalui kerja sama pembangunan dan ekonomi, promosi dagang dan Presiden SBY dan Kebijakan Luar Negeri “Konstruktivis” Dok:worldcdn.net

17. 15 mei - 14 juni 2014No. 76 TAHUN VII Mediasi Perdamaian Timur Tengah Untuk melaksanakan pembangunan nasional, Indonesia memer- lukan kondisi lingkungan regional dan internasional yang kondusif. Untuk tujuan tersebut, Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam memperkuat kerjasama bilateral, regional dan internasional dalam pencapaian keamanan dan perdamaian internasional serta memperkuat multilateralisme. Dalam kerangka upaya-upaya mewujudkan perdamaian di Timur Tengah, Indonesia tetap konsisten mendukung perjuangan bangsa Palestina berdasarkan Resolusi DK-PBB No. 242 (1967) dan No. 338 (1973), yang menyebutkan pengembalian tanpa syarat semua wilayah Arab yang diduduki Israel dan pengakuan atas hak-hak sah rakyat Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri, mendirikan negara di atas tanah airnya sendiri dengan Al-Quds As-Sharif (Jeru- salem) sebagai ibukotanya serta prinsip “land for peace”. Indone- sia selalu menyambut baik upaya perdamaian yang sejalan dengan resolusi-resolusi yang telah dikeluarkan oleh PBB maupun OKI, termasuk di antaranya Konferensi Perdamaian Madrid (1991), Oslo (1993), Sharm Al-Sheikh (1999), serta Peta Jalan Perdamaian (Road Map) gagasan kuartet AS, Rusia, PBB dan UE yang diharapkan dapat dilaksanakan sesuai jadwal. Indonesia mendukung prakarsa Kuartet(AS-Rusia-UEdanPBB)dan mengharapkankeduanegaradapat melaksanakan isi PJP secara baik sehingga konflik Palestina – Israel yang telah berlangsung lebih dari setengah abad dapat terselesaikan dan kedua negara dapat hidup ber- dampingan secara damai. Dalam kaitan ini, Indonesia mendukung senantiasa menyam- but baik upaya perdamaian di kawasan Timur Tengah yang sejalan dengan resolusi-resolusi yang telah dikeluarkan oleh PBB maupun OKI, sehingga tercapai pembentukan negara Palestina yang merdeka. Indonesia mengharap negara- negara pemrakarsa Road Map untuk terus mengupayakan agar Road Map tersebut dilaksanakan oleh kedua negara, Palestina-Israel. Dalam rangka upaya mediasi penyelesaian konflik Palestina - Is- rael, Indonesia mempertimbangkan untuk tidak hanya berbicara dengan Palestina saja, namun juga dengan Israel dalam kapasitas in- formal dan low profile. Ini mengin- dikasikan adanya suatu pengakuan diplomatik terhadap negara Israel. Pertemuan tersebut berlangsung dengan sepengetahuan pihak Pa- lestinadandimaksudkanuntukme- majukan kepentingan Palestina. terutama ditujukan untuk menjamin dukungan dari negara-negara kunci di kawasan, terutama Aus- tralia, Selandia Baru, Papua Nugini dan Fiji, bagi keutuhan dan kedaulatan wilayah RI, khususnya di bagian Timur Indonesia, dan mendorong rekonsiliasi permanen dalam hubungan RI danTimor Leste. Hubungan dengan Australia telah semakin dipererat dengan kunjungan Presiden SBY dan telah menghasilkan Pernyataan Bersa- ma Kemitraan Komprehensif yang memperkokoh hubungan antar pemerintah dan anatar masyarakat. Pemerintah Australia terlihat tetap konsisten dalam mendukung upaya Pemerintah RI dalam menyelesaikan masalah separatisme dengan jalan damai seperti misalnya kebijakan otonomi khusus di Papua. Upaya pelibatan atau engagement Indonesia dengan negara- negara Melanisia di Pasifik terus dibina melalui keikutsertaan aktif dalam forum-forum di kawasan khususnya PIF dan Dialog Pasi- fik Barat Daya (SWPD) yang telah memberikan hasil politik yaitu tidak digunakannya forum-forum kawasan tersebut untuk mendukung kemerdekaan Papua. Sebagai mitra- wicara PIF, Indonesia menjalankan peranan penghubung antara PIF dengan ASEAN dan menampilkan berbagai permasalahan keamanan dan pembangunan kawasan serta pencapaian Indonesia khususnya dalam hal perkembangan Otonomi Khusus di Papua. Indonesia juga turut memfasilitasi keterlibatan para anggota PIF dalam pertemuan kontra-terorisme tingkat menteri di kawasan yang dikenal dengan sebutan “the Bali Process”. Semen- tara itu, pertemuan tingkat menteri dengan negara-negara anggota SWPD (Indonesia, Australia, Selan- dia Baru, Papua Nugini, Filipina, Timor Leste) terutama membica- rakan permasalahan dalam kerja sama sosial budaya dan keamanan (khususnya terorisme dan kejahatan transnasional). Membantu pencapaian Indo- nesia sejahtera melalui kerja sama pembangunan dan ekonomi, promosi dagang dan investasi, kesempatan kerja dan alih tekonologi. Krisis moneter yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 berdampak besar bagi perekonomian Indonesia. External creditor dan juga investor asing menarik diri, maka dengan sendirinya sumber- sumber dana jangka pendek yang menjadi pendukung utama bagi perekonomian Indonesia juga ikut berkurang. Secara bertahap krisis ekonomi di Indonesia telah berkembang menjadi krisis yang bersifat mul- tidimensi yang melibatkan unsur sosial, politik, etnis, terutama masalah disintegrasi bangsa. Mero- sotnya nilai rupiah hingga ke titik terendah didorong oleh krisis kepercayaan pihak investor, baik domestik maupun asing terhadap kredibilitas pemerintah yang saat itu tampaknya tidak berdaya dalam menanggulangi masalah tersebut. Stabilitas keamanan yang tidak menentu menimbulkan kera- guan investor untuk melanjutkan penanaman modalnya di Indone- sia dan tingginya resiko berusaha yangdisebabkanolehmelonjaknya inflasi. Sektor perdagangan terutama ekspor dan impor, yang selama ini mendatangkan devisa utama dalam perekonomian Indonesia, mengalami hambatan yang cukup besar. Demikian juga investasi sebagai suatu bagian tak terpisahkan dari sektor perdagangan. Indone- sia kehilangan sumber foreign ex- change yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai transaksi dalam kegiatan ekonomi interna- sionalnya. Pertumbuhan ekonomi Indo- nesia yang saat ini telah mencapai angka 5,5% ternyata masih berada diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi di kawasana Asia Tenggara. Indikasi pulihnya perekonomian Indonesia, menuntut perhatian yang cukup besar dari pemerintah. Namun angka pertumbuhan tersebut belum cukup bagi upaya Indonesia untuk mengentaskan kemiskinan, mengatasi pengang- guran dan peningkatan mutu pendidikan. Meskipun konsumsi dan in- vestasiasinglangsungcukupmem- berikan kotribusi bagi pertumbuhan tersebut, namun masuknya investasi asing di Indonesia masih relatif rendah. Oleh sebab itu penataan kembali perekonomian Indonesia dari sisi makro perlu dilakukan secepatnya agar kegiatan ekonomi mikro, seperti sektor industri/manufaktur dapat berta- han dan kembali berjalan dengan baik. Manajemen yang baik sangat diperlukan dan waktu yang dibutu- hkan untuk kembali mencapai semuanya itu cukup panjang. 17Diplomasi TABLOID Media Komunikasi dan Interaksi SOROT Presiden SBY dan Kebijakan Luar Negeri Dok:presidensby.go.id

18. 15 mei - 14 juni 2014No. 76 TAHUN VII Diplomasi TABLOID Media Komunikasi dan Interaksi18 SOROT Wakil Menlu RI Wardana pada pembukaan Diklat Sekolah Dinas Luar Negeri ke-38, PKKRT Angkatan ke-8, dan Pendidikan Petugas Komunikasi Angkatan ke-5 yang dilangsungkan di Ruang Nusantara Kemlu RI pada tanggal 5 Mei 2014 mengatakan bahwa agar tercapainya sebuah keberhasilan dalam berdiplomasi, maka diplomasi Indonesia perlu dimotori oleh sumber daya manusia yang tepat. “Saudara sekalian diberikan kepercayaan demi kelanjutan estafet perjuangan bangsa” tegas WamenluWardana. Untuk mengemban misi tersebut, Wamenlu Wardana mengingatkanagarseluruhpeserta didik jangan pernah merasa lelah untuk terus mengembangkan diri. “Profesi ini menuntut peningkatan diri secara terus-menerus, dibarengi disiplin, pembentukan watak, karakter dan profesionalisme secara berkelanjutan dari mulai sekarang ini”. Penting bagi seluruh calon diplomat untuk juga memahami Indonesia secara utuh, tambah Wamenlu RI. “Mengenali negeri dengan baik berartimemilikipengetahuanyang baik tentang potensi negara kita, sumber daya alamnya, dan sumber daya manusia, termasuk kekuatan sosial budayanya beserta dengan masalah-masalah yang dihadapi- nya”, paparWamenluWardana. Sementara itu, dalam laporan- nya, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kemlu RI, Dubes Soehar- djono Sastromihardjo menyatakan bahwa dalam membekali para peserta didik, Pusdiklat akan menerapkan metode-metode yang baru. Cara-cara tersebut tidak lagi akan menempatkan peserta didik dibelakang meja, namun aktif untuk melakukan kegiatan-kegiatan di luar kelas dan mekanisme praktek. Untuk mempersiapkan diplomat muda dalam menghadapi tantangan ke depan, Dubes Soehardjono menitikberatkan pada peningkatan keterampilan diplomasi dan pengembangan karakter. pengembangan karakter ini akan mengedepankan mekanisme konseling bersama para diplomat senior dan para Dubes. ”Peningkatan keterampilan diplomasi adalah mutlak harus dimiliki oleh para calon diplomat”, tegas Dubes Soehardjono. Lebih lanjut Dubes Soehard- jono menjelaskan bahwa Pusdiklat akan membekali para diplomat muda dengan kegiatan budaya dan ekstrakulikuler. Sedangkan yang menjadikan tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, menurut Dubes Soehardjono, adalah akan diajarkannya ragam bahasa ASEAN kepada para peserta didik. “Bahasa-bahasa ASEAN yang akan dipelajari oleh para peserta didik meliputi bahasa Thailand, bahasaViet Nam, bahasa Laos, bahasa Kamboja dan bahasa Myan- mar”, imbuh Dubes Soehardjono. Untuk bisa bergabung bersama Kementerian Luar Negeri dan menjadi diplomat, para calon diplomat harus melalui proses seleksi yang sangat ketat yang juga diakui secara nasional dan internasional. Dalam hal ini Kemlu telah menerima berbagai penghargaan sebagai bentuk konsistensi pelaksanaan sistem rekrutmen yang telah dibakukan dan telah memperoleh Sertifikat Sistem Manaje- men Mutu ISO 9001:2008. Bukan hanya itu, Kemlu juga telah menerima Piagam Penghar- gaan dari Museum Rekor Indone- sia sebagai instansi pemerintah pertama dengan sistem seleksi yang memenuhi standar ISO. Pendekatan ini telah mendapatkan sambutan luas dari masyarakat, terlihat dari tingginya jumlah pelamar untuk mengisi formasi di Kementerian Luar Negeri, yang pada tahun 2013 mencapai lebih dari 20.000 pelamar. Untuk merefleksikan kemaje- mukan dan memberikan kesempatan yang sama kepada lulusan berbagai perguruan tinggi di daerah, Kemlu juga telah menyelenggarakan seleksi penerimaan melalui jalur khusus. Seleksi ini dilakukan atas kerjasama Kemlu dengan lima perguru- antinggiterpilih,yakni:Universitas Negeri Papua, Manokwari; Uni- versitas Cendrawasih, Jayapura; Universitas Khairun, Ternate; Uni- versitas Nusa Cendana, Kupang; dan Universitas Negeri Gorontalo. Diplomasi Indonesia Perlu Dimotori Sumber Daya Manusia Yang Tepat Wamenlu RI : ”Peningkatan keterampilan diplomasi adalah mutlak harus dimiliki oleh para calon diplomat” Dubes Soehardjono.

19. 15 mei - 14 juni 2014No. 76 TAHUN VIIDiplomasi TABLOID Media Komunikasi dan Interaksi 19SOROT Diplomat Harus Meningkatkan Kapasitas Guna Memberikan Perlindungan prima luar negeri. “Ini merupakan amanat konstitusi yang menjadi agenda nasional dan prioritas kita bersama”. Dubes Kristiarto mengharapkan bahwa dengan pelatihan ini, pejabat dan staf konsuler di Perwakilan RI menjadi semakin tanggap akan bahayaTPPO dan mampu mencegah kasus TPPO terjadi kepada WNI di negara akreditasi. Sekjen Kemlu juga menyampaikan penghargaan yang besar atas jasa para diplomat perlindungan yang tidak kenal lelah melindungi WNI di luar negeri. “Kehadiran saudara sekalian adalah bukti bahwa kami mengikuti secara dekat kerja keras saudara di manapun kalian ditempatkan”. Sementara itu Direktur Per- lindungan WNI dan BHI Kemlu, Tatang Budie Utama Razak menyampaikan bahwa kejahatan trafficking adalah sebuah bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan dan di luar negeri kejahatan trafficking ini telah menunjukan trend peningkatan yang meng- khawatirkan. Pelatihan ini merupakan salah satu inovasi yang terus digi- atkan pemerintah RI guna melawan kejahatan traffickingWNI di luar negeri. “Langkah pemerintah ini menunjukan keberpiha- kan dan langkah ini tidak jarang terus bekejaran dengan para ok- num individu penyelundup manusia” jelasTatang Budie Utama Razak . Berdasarkan Laporan Global 2012 Kantor PBB Urusan Nar- koba dan Kejahatan (Global Re- port 2012 UNODC), data kasus perdagangan orang di Indonesia pada periode tahun 2008 – 2010, tercatat bahwa Organisasi In- ternasional untuk Migrasi (IOM) telah memberikan bantuan kepada WNI korban trafficking (perdagangan orang) sebanyak 1.647 orang. Kegiatan yang dihadiri oleh 52 peserta yang merupakan utusan dari 27 perwakilan RI di luar negeri seperti Doha, Hongkong, Moskow, Amman, Baghdad dan Dubai ini dimaksudkan sebagai sebuah pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi staf kedutaan Indonesia. Se- makin rumitnya aspek perdagangan manusia harus dijawab dengan sumber daya manusia yang memiliki teknik identifikasi yang cang- gih. Diplomat adalah garda terde- pan perlindungan WNI, dan sudah menjadi tugas diplomat untuk terus meningkatkan kapasitas guna memberikan perlindungan yang prima. Hal ini disampaikan oleh Sekjen Kemlu Dubes Kristiarto Soeryo Legowo menanggapi isu TPPO yang semakin kompleks. Kasus TPPO adalah kejahatan terhadap kemanusiaan yang tidak lagi dapat ditangani dengan cara- cara yang konvensional. Pelatihan ini, diharapkan mampu memberikan pemuktahiran tentang bagaimana menangani dan mencegah kasusTPPO secara cerdas. “at the end, kita (diplomat) harus mampu memberikan perlindungan, kita harus mampu jadi solusi”, tegas Dubes Kristiarto. Menurutnya hal ini penting karena sudah merupakan amanat konstitusi dalam melindungi segenap bangsa Indonesia. Namun, niat perlindungan harus juga dibarengi dengan niat baik di dalam hati kita masing-masing untuk membantu sesama. “Apabila kita ingin menjadi pembawa solusi, kita tidak boleh berpuas diri dan terus mengembangkan diri.Sudah harus menjadi kesepahaman bersama bahwa pejabat Kemlu harus terus mengembangkan diri untuk melindungi WNI dari tindak pidana penyelundupan orang (TPPO) di Pada saat membuka BasicTraining onVictim Identification for Indonesia Consular Officers and Staffs di Mataram, NTB yang dihelat oleh Direk- torat PWNI BHI bersama lembaga internasional IOM dan UNODC pada tanggal 12 Mei 2014, Sekjen Kemlu, Drs. Kristiarto Legowo mengatakan bahwa semua kegiatan di Pemerintahan, termasuk Kementerian Luar Negeri, harus dapat dipertang- gungjawabkan kepada publik. Hasil dari kegiatan dimaksud harus jelas, bisa diukur dan tidak mengada-ada. Dengan cara itulah, maka kemajuan bangsa secara keseluruhan dapat diraih. Sekjen Kemlu :

20. 15 mei - 14 juni 2014No. 76 TAHUN VII20 No. 73 TAHUN VIIlensa Diplomasi TABLOID Media Komunikasi dan Interaksi Gubernur NTB Dr.TGH. Muham- mad Zainul Majdi dalam pidato pembukaannya. “Dengan ber- kembangnya jaman, para sindikat/mafia TPPO atau bad guys punya keahlian yang luar biasa dalam melaksanakan aksinya, sudah menjadi tugas kita para good guys untuk juga meningkatkan kapasitas”. Ini adalah tugas penting dan amanat yang mulia, tambahnya. Apabila peningkatan kapasitas penegak hukum adalah penting, pendekatan berbeda disampaikanolehwakilUNODC, TroelsVester dalam pidato pembukaannya. “Perlu suatu langkah bersama untuk tidak hanya mengindetifikasi para korban namun bagaimana menindak dan membidik para pelaku atau sindikatTPPO”. Menurutnya, banyak kasus dimana para sindikat sama sekali tidak tersentuh dan sedikit sekali yang terkena hukuman. Hal ini harus menjadi pekerjaan rumah semua negara anggota PBB untuk bekerja bersama karena tidak ada satupun negara yang tidak terpengaruh isu TPPO. Sedangkan pada database e-perlindungan Kementerian Luar Negeri tercatat pada Ku- artal ITahun 2014 sebanyak 109 kasus trafficking telah terjadi, dengan peningkatan mencapai 73% jika dibandingkan dengan data Kuartal I Tahun 2013. Un- tuk itu maka semua pihak wa- jib memiliki komitmen serta mengambil peran aktif dalam upaya pemberantasannya, sesuai porsi kewenangannya masing-masing. Berangkat dari kondisi ob- yektif tersebut, Kemlu melihat bahwa pejabat dan staf konsuler di Perwakilan RI adalah first responder dalam kasus WNI korban trafficking dan kemam- puannya untuk melakukan identifikasi korban secara dini merupakan kunci utama yang akan menentukan keberhasilan pencegahan dan pemberantasan kejahatan trafficking selanjutnya. Selain menghadirkan trai- ner dari UNODC, IOM, dan ILO, kegiatan pelatihan ini juga menghadirkan Deputi Perlin- dungan Perempuan Kemeneg PP & PA, Mudjiati, SH, Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Kemlu, Duta Besar Salman Al Fari- si, S.E., dan Deputy Chief of Mission KBRI Kuala Lumpur, Hermono. Pelatihan menggunakan metode simulasi dan studi kasus dimana para peserta mendapatkan pengajaran dan pelatihan intensif mengenai indikator-indikator kejahatan trafficking, termasuk teknik wawancara dan identifikasi korban, sekaligus membahas tahapan dalam proses penanganan korban sebelum dan selama proses hukum berjalan di luar negeri. Guna melawan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) tidak lagi hanya cukup menyamakan persepsi, namun sekarang yang terpenting adalah menyamakan langkah dan aksi. “Tanpa inovasi maka hal ini akan sulit untuk di- penuhi”, ujar Tatang Budie Utama Razak. Namun, inovasi dan langkah konkret dalam menangani isu TPPO tidak muncul baru-baru ini. Kemlu telah tanggap dan mengikuti hal ini dari dekat, hal ini terbukti dari terbentuknya ci- tizenship service di 24 Perwakilan RI sejak lama. Ke-24 Perwakilan RI yang ditunjuk adalah yang saat itu sangat rawan terhadap kasus perdagangan manusia, utamanya WNI. Salah satu langkah tepat yang diambil pemerintah adalah moratorium. “Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan diterapkannya moratorium, kasus penyelundupan manusia dan praktek jual beli TKI ilegal turun secara drastis”, ungkap Direktur PWNI dan BHI.. Namun ternyata hal ini tidak cukup karena beberapa negara seperti Persatuan Uni Emirat menjadi hub baru transaksi ilegal ini ke berbagai negara tujuan. “Untuk itu Kemlu senantiasa memperbaha- rui grand desain perlindungan dan penopangnya melalui eksplorasi dan identifikasi kasus serta kerja sama dengan berbagai organisasi internasional”, tambah Tatang Bu- die Utama Razak. Pelatihan ini adalah salah satu elemen penting dalam grand desain perlindungan. Melalui pelatihan ini bukan hanya dapat menyamakan persepsi tentangTPPO tapi lebih dari itu, yaitu menyamakan langkah dan tindakan. Diharapkan bahwa ke depan, pelatihan ini dapat menjadi rujukan strategis per- lindunganWNI dariTPPO. Hal serupa juga disampaikan hubungan luar negeri. Berbagai perencanaan kegiatan diplomasi di masa yang akan datang harus didukung dengan tata kelembagaan yang kuat dan kapasitas mesin diplomasi yang memadai baik dari segi sarana maupun sumber daya manusia yang berkualitas, dengan selalu menerapkan prinsip-prinsip good governance. Disamping melanjutkan proses penataan kelembagaan, Kemlu RI akan terus memberikan perhatian dalam upaya menciptakan tertib fisik, admi- nistrasi, keuangan dan tertib waktu. Selain itu, pembenahan pengamanan jaringan komunikasi juga sangat diperlukan guna menciptakan misi diplomatik yang aman. (Sumber : P3K2 Aspasaf) Saat ini, Indonesia tengah berupaya untuk meningkatkan citra Indonesia di masyarakat internasional sebagai negara demokratis, pluralis, menghormati hak asasi manusia, dan memajukan perdamaian dunia. Upaya untuk meningkatan citra Indonesia di masyarakat internasional ini dilakukan dengan promosi pariwisata dan budaya dengan berbagai negara di dunia. Selain berbagai pembica- raan tingkat tinggi, Indonesia juga mendorong hubungan antarmasyarakat atau disebut juga people-to-people contact terutama melalui pelatihan pertanian, pertukaran kebudayaan dan beasiswa seni-budaya. Program beasiswa seni-budaya telah memfasilitasi rakyat negara-negara Pasifik Selatan yang tergabung dalam SWPD untuk mempelajari kesenian Jawa, Sunda dan Bali di berbagai kota di Indonesia.Dengandemikian,maka untuk membina hubungan yang lebih erat dengan masyarakat Mela- nisia Pasifik, Pemerintah Indonesia nampaknya dapat mewujudkan berbagai skema kerja sama praktis dalam bentuk pendidikan dan pelatihan, khususnya di bidang penegakkan hukum dan perluasan beasiswa yang tidak hanya men- cakup SWPD tetapi juga negara- negara PIF (misalnya Kiribati, Tu- valu), serta peningkatan program penyuluhan pertanian yang tidak hanya melalui skema Kerja sama Teknik antara Negara-Negara Berkembang (KTNB) tetapi juga dengan memanfaatkan peluang kerja sama dengan negara-negara donor pihak ketiga. Promosi citra Indonesia ini juga dengan intensif dilakukan di seluruh belahan dunia. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indo- nesia (WNI) di luar negeri serta me- lancarkan diplomasi kemanusiaan guna mendukung tanggap darurat bencana. Diplomasi kemanusiaan ini berfokus pada usaha diplomasi Indonesia yang bertujuan untuk membangkitkan serta memelihara nilai-nilai etis dan kemanusiaan da- lamhubunganinternasional,mempromosikan solidaritas global dan mendorong perasaan “kekitaan” antar negara serta pada akhirnya adalah mengaktualisasikan usaha bersama dalam mengatasi tragedi kemanusiaan. Melanjutkan benah diri untuk peningkatan kapasitas kelembagaan, budaya kerja dan profesionalisme pelaku diplomasi serta peranan utama dalam koordinasi penyelenggaraan kebijakan dan Upaya Meningkatkan Citra Indonesia Di Dunia Internasional

21. 15 mei - 14 juni 2014No. 76 TAHUN VII LENSA 21LENSA Fakultas Teologi dan Kajian Agama, Universitas Katolik Lueven (Katholieke Universiteit Leuven - FTKA-KUL ) di Belgia berencana untuk membuka program S2 Kajian Islam pada Musim Gugur Tahun Akademik 2014-2015, dan sehubungan dengan hal ini, Indonesia di- minta untuk membantu me- nyusun kurikulum program S2 tersebut. Counsellor KBRI Brussel, Riaz J.P.Saehu dalam keterang- annya yang disampaikan kepada media mengatakan bahwa Program S2 Kajian Islam di Universitas Katolik Lueven ini merupakan yang pertama kali- nya di seluruh Eropa. Program ini disusun dengan konsep dan karakter yang khas dengan melibatkan akademisi Indonesia dari sejak awal. Selanjutnya FTKA-KUL Belgia juga meminta Direktur Pascasarjana UIN Syarif Hidayatul- lah Jakarta, Prof. Azyumardi Azra untuk membantu penyempurnaan konsep penyelenggaraan Program S2 Kajian Islam (MA Program in Islamic Studies) yang tengah di- siapkan oleh tim kerja dengan penanggungjawabdariFTKA-KUL. Sekitar tiga minggu Prof. Az- yumardi Azra berada di Belgia dan menjadi ”Visiting Professor” di Fa- kultas Teologi dan Kajian Agama, Katholieke Universiteit Leuven (FTKA-KUL) serta melakukan kajian terkait sumber pembelajaran, jaringan kerjasama dan dukungan tenaga pengajar bagi FTA-KUL. Prof.AzyumardiAzra menekankan agar program S2 Kajian Islam di KUL ini memiliki arah dan tujuan untuk memberikan perspektif yang lebih akurat tentang Islam dan kaum Muslim, baik di kalangan Muslimsendirimaupundikalangan non-Muslim, khususnya di Belgia atau Eropa pada umumnya. Program Kajian Islam ini dia- rahkan untuk membuka wawasan intelektual, pemahaman dan praktek keislaman yang lapang, moderat dan toleran di kalangan generasi muda di Eropa yang ke- lak diharapkan akan menjadi pemimpin Eropa di masa yang akan datang. Untuk kepentingan tersebut, Prof. Azyumardi Azra menekankan agar dalam proses pembelajaran di FTA-KUL dapat diberikan perhatian khusus tentang kontekstualisasi dan indigenisasi Islam di Eropa, khususnya di Belgia. Deng- an demikian, maka para alumni Program S2 ini akan dapat menjelaskan dan sekaligus melakukan kontekstualisasi dan indigenisasi Islam, sehingga Islam bukan lagi merupakan sesuatu hal yang im- ported dari tempat lain dan asing bagi masyarakat Eropa atau khususnya masyarakat Belgia. Seiring dengan kebijakan baru Pemerintah Belgia agar KUL membentuk program S2 Kajian Islam untuk mengakomodasi keinginan masyarakat Belgia dan Muslim di Eropa dalam mengembangkan pengertian yang lebih baik dan lebih akurat tentang Islam dan masyarakat Muslim, Duta Besar RI Arif Ha- vas Oegroseno menjelaskan bahwa Indonesia telah menawarkan bantuan kepada Belgia. Jika Program S2 Kajian Is- lam di KUL ini dapat diwujud- kan, Dubes Havas Oegroseno berharap agar akademisi Per- guruan Tinggi Agama Islam di Indonesia, apakah itu dari UIN atau IAIN dapat menjadi tenaga pengajardiuniversitastersebut, dansecaratidaklangsunghalini dapat mengangkat status Indo- nesia sebagai negara demokrasi dengan masyarakat Muslim terbesar di dunia.[] (Sumber : KBRI Belgia). ri bantu susun kajian islam eropa Diplomasi TABLOID Media Komunikasi dan Interaksi Dok:pwikipedia.org

Tabloid Diplomasi Versi PDF Mei 2014

You are reading a preview.

Check these out next

Tabloid Diplomasi Versi PDF Mei 2014

More Related Content

Slideshows for you (20)

Similar to Tabloid Diplomasi Versi PDF Mei 2014 (20)

More from Tabloid Diplomasi (17)

Recently uploaded (20)