Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tabloid Diplomasi Februari 2015 Versif PDF

285 views

Published on

Tabloid Diplomasi Februari 2015 Versif PDF

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Tabloid Diplomasi Februari 2015 Versif PDF

  1. 1. 15 februari - 14 maret 2015No. 85 TAHUN VIII Email: tabloiddiplomasi@kemlu.go.id tidak untuk diperjualbelikan www.tabloiddiplomasi.org Tgl. 15 FEBRUARI - 14 maret 2015 No. 85 Tahun VIII Media Komunikasi dan Interaksi DiplomasiDiplomasiKementerian Luar Negeri Republik Indonesia TABLOID www.tabloiddiplomasi.org 771978 9173869 ISSN 1978-9173 Diplomasi Indonesia Akan Terkoneksi Dengan Kepentingan Rakyat Rapat Kerja Pimpinan Kemlu Dengan Kepala Perwakilan RI tahun 2015
  2. 2. 15 februari - 14 maret 2015No. 85 TAHUN VIII 7 fokus DiplomasiDaftar Isi TABLOID Media Komunikasi dan Interaksi fokus utama 4 diplomasi indonesia akan terkoneksi dengan kepentingan rakyat fokus 8 Kontribusi PMI Terhadap Kemajuan Malaysia Perlu DiImbangi Dengan Perlindungan dan Kesejahteraan 10 IKunjungan Menlu Ke Malaysia Tekankan Kerjasama Maritim Dan Perlindungan TenagaKerja 11 Rapat Kerja Pimpinan Kemlu Dengan Kepala Perwakilan RI tahun 2015 sorot 12 Kemlu - Universitas Darussalam Gontor Tanda Tangani Nota Kesepahaman 13 iNDIAN OCEAN RIM ASSOCIATION (IORA) PERAN Indonesia Memperkuat KERJASAMA DI KAWASAN SAMUDERA INDIA 15 PENINGKATAN HUBUNGAN DENGAN NEGARA-NEGARA KEPULAUAN PASIFIK 16 Meningkatkan Diplomasi Ekonomi Di Kawasan Pasifik 17 WNI DI FIJI DIKAGUMI WARGA LOKAL 18 Potensi Seni Dan Budaya Indonesia Salah Satu Modal Penting Dalam Pelaksanaan Diplomasi Publik 19 Indonesia Diharapkan Dapat hadir Lebih Banyak Lagi Di Dalam Bidang Ekonomi Di Afrika lensa 20 KJRI Jeddah Telah MembEbaskan 11 WNI Terpidana Hukuman Mati 21 RI – SAUDI ARABIa AKAN MENDORONG KERJASAMA EKONOMI YANG LEBIH LUAS 22 Kunjungan Mahasiswa Flinders University, Australia ke Direktorat Diplomasi Publik kemlu ri 23 kunjungan pelajar dan guru Sekolah Menengah Cikal Amri, Cipayung, berkunjung ke Direktorat Diplomasi Publik kemlu ri 24 KEMLU DAN PEMDA SELENGGARAKAN FORUM KOMUNIKASI REGULER RI – Malaysia Komitmen Percepat Kesepakatan Soal Perbatasan
  3. 3. 15 februari - 14 maret 2015No. 85 TAHUN VIII Bagi anda yang ingin mengirim tulisan atau menyampaikan tanggapan, infor- masi, kritik dan saran, silahkan kirim email: tabloiddiplomasi@kemlu.go.id Wartawan Tabloid Diplomasi tidak diperkenankan menerima dana atau meminta imbalan dalam bentuk apapun dari narasumber, wartawan Tabloid Diplomasi dilengkapi kartu pengenal atau surat keterangan tugas. Apabila ada pihak mencurigakan sehubungan dengan aktivitas kewartawanan Tabloid Diplomasi, segera hubungi redaksi. Para pembaca setia Tabloid Diplo- masi yang terhormat, pada edisi Februari-Maret 2015 kali ini, topik yang kami suguhkan sebagai tema utama adalah mengenai pelak- sanaan Rapat Kerja Pimpinan Ke- menterian Luar Negeri RI dengan Kepala Perwakilan RI yang dilak- sanakan pada tanggal 2-5 Februari 2015, di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Rapat Kerja ini dimaksudkan untuk menyelaraskan langkah diplomasi, politik luar negeri dan hubungan luar negeri RI sekaligus untuk merealisasikan visi dan misi Presiden RI untuk periode 2014- 2019. RapatKerjainimerupakanawal bagi jajaran Kementerian Luar Ne- geri dan Perwakilan RI di luar ne- geri untuk mulai bekerja menca- pai target-target yang ditetapkan sejalan dengan prioritas Kemlu RI kedalam berbagai program kerja yang feasible. Topik berikutnya adalah sepu- tar kunjungan kerja Presiden RI ke Malaysia, Brunei Darussalam dan Filipina. Kunjungan ini utamanya adalah untuk meningkatkan kerja sama di bidang ketenagakerjaan, dimana ini terkait erat dengan upaya Pemerintah RI untuk mem- berikan perlindungan kepada seluruh WNI yang berada di luar negeri. Kedua adalah untuk mem- percepat penyelesaian perbatasan, mendorongkerjasamaperdagang- an dan investasi yang berimbang, serta meningkatkan kerjasama di bidang pertahanan. Kunjungan Menlu RI ke Ma- laysia dalam rangka menghadiri pertemuan ASEAN Ministry Re- treat dan melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Malaysia juga merupakan topik yang kami angkat dalam edisi kali ini. Kun- jungan ini juga dimaksudkan untuk melihat kondisi para Pekerja Mig- ran Indonesia (PMI) yang berada di Malaysia serta mencari solusi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh para PMI terse- but. Topik ini dirangkaikan dengan kunjungan pertama Menlu RI ke Ethiopia sejak dibukanya hubung- an bilateral RI-Ethiopia 50 tahun yang lalu (1974). Perlindungan WNI/BHI di luar negeri juga kami tampilkan seba- gai topik utama, dimana pada edisi kaliinidipaparkanmengenaiupaya untuk memberikan pemahaman seputar hukum yang berlaku di ne- gara lain, khususnya di Arab Saudi, disamping juga jumlah kasus berat yang dialami oleh WNI di luar ne- geri serta upaya perlindungan dan pembebasan yang dilakukan oleh Pemerintah RI dan Perwakilan RI. Topik berikutnya adalah me- ngenai upaya Kemlu RI dalam membumikan diplomasi ekonomi yang diharapkan dapat berman- faat langsung terhadap masyara- kat. Terkait hal ini Perwakilan RI senantiasa terus berupaya mendo- rong dan memfasilitasi para pe- bisnis Indonesia, khususnya UKM untuk dapat berekspansi lebih luas lagi di luar negeri, termasuk upaya promosi hubungan ekonomi ke Negara-negara Pasifik. Topik menarik lainnya adalah seputar upaya promosi pariwisata yang dilakukan oleh KBRI dan KJRI. Dengan keunggulan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia serta potensi pariwisata kelautan yang sangat kaya, Indonesia me- nawarkan berbagai paket wisata maritim yang menjanjikan penga- laman wisata mengesankan. Topik lainnya yang kami tam- pilkan adalah mengenai profil Republik Kepulauan Fiji, sebagai sesama negara di kawasan Pasi- fik, persiapan Indonesia yang akan menjadi ketua PerhimpunanAsosi- asi Negara-negara Samudera Hin- dia (IORA) pada akhir 2015, kesia- pan negara-negara ASEAN dalam menghadapi MEA 2015, persiapan Indonesia dalam pelaksanaan pe- ringatan ke-60 tahun Konferensi Asia Afrika, pelaksanaan Public Discussion on Charlie Hebdo: “Freedom of Expression is NotWit- hout Limit” yang diselenggarakan di Jakarta, serta sarasehan terbuka “Sumbangan Budaya Etnik pada Kesejahteraan Masyarakat Dunia” yang diselenggarakan di Universi- tas Udayana (UNUD) Bali. Potensi seni dan budaya etnik Indonesia merupakan salah satu modal penting dalam pelaksanaan diplomasi publik Indonesia, khus- usnya yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri. Potensi tersebut diwujudkan dalam ber- bagai program dan kegiatan, di- antaranya melalui World Culture Forum (WCF), interfaith dan inter- media dialogue, Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (BSBI), Out- standing Students for the World, Presidential Friends of Indonesia (PFoI) dan Forum Global ke-6 Uni- ted NationsAlliance ofCivilizations (UNAOC) tahun 2014. Demikian antara lain berbagai topik yang kami suguhkan didalam Tabloid Diplomasi edisi Februari- Maret 2015 kali ini. Selamat mem- baca dan semoga bermanfaat. Salam Diplomasi. Redaksi Catatan PENANGGUNG JAWAB Duta Besar R. A. Esti Andayani (Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik) Al Busyra Basnur (Direktur Diplomasi Publik) REDAKTUR Aris Triyono PENYUNTING/EDITOR Johanes Subagia Made S. Ari Wardhana Eni Hartati Adik Panitro Azis Nurwahyudi Widya Airlangga Agus Badru Jamal Pinkan O Tulung Khariri Cahyono DESAIN GRAFIS DAN FOTOGRAPHY Mulyanto Sastrowiranu Anggita Gumilar Dilla Trianti Tsabit Latief SEKRETARIAT Orchida Sekarratri Tubagus Riefhan Iqbal Ledynce Iskandar Syahputra Suradi Suparno Iriana AS Kurnia Sari Rosidi Heri Gunawan Alamat Redaksi Direktorat Diplomasi Publik, Lt. 12 Kementerian Luar Negeri RI Jl. Taman Pejambon No.6 Jakarta Pusat Telp. 021- 68663162, 3863708, Fax : 021- 29095331, 385 8035 Tabloid Diplomasi dapat didownload di http://www.tabloiddiplomasi.org Email : tabloiddiplomasi@kemlu.go.id Diterbitkan oleh Direktorat Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri R.I.
  4. 4. 15 februari - 14 maret 2015No. 85 TAHUN VIIIFOKUS UTAMA4 Diplomasi Indonesia Akan Terkoneksi Dengan Kepentingan Rakyat Diplomasi TABLOID Media Komunikasi dan Interaksi Terdapat dua tantangan utama dalam menjaga ke- daulatan Indonesia, yaitu isu separatisme; dan percepa- tan penyelesaian batas wilayah perbatasan.Terkait sepa- ratisme, kondisi kondusif bagi kemungkinan munculnya isu separatisme harus ditiadakan. Di luar negeri, merupakan tugas para diplomat In- donesia untuk membentengi kemungkinan munculnya dukungan pihak luar terhadap gerakan separatisme di Indonesia. Untuk perundingan perbatasan, Kemlu meru- pakan koordinator bagi perundingan batas maritim. Se- cara garis besar 65% dari batas maritim Indonesia telah dapat diselesaikan. Untuk mempercepat proses negosi- asi batas maritim, Kemlu telah menyiapkan roadmap dan telah melakukan komunikasi dengan beberapa negara tetangga mengenai perlunya disegerakan perundingan, antara lain: Dengan Vietnam: Perundingan mengenai ZEE; Dengan Malaysia: Perundingan mengenai Laut Wilayah, ZEE, dan Landas Kontinen; Dengan Filipina: Perunding- an mengenai Landas Kontinen. Untuk memperlancar proses negosiasi dengan Ma- laysia, Indonesia dan Malaysia telah sepakat untuk menunjuk chief negotiator. Penunjukkan ini diharapkan akan dapat memberikan “ political push ” bagi kemajuan negosiasi. Kerja sama Pemberantasan IUU Fishing serta Upaya untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia kami ibaratkan sebagai menjaga keutuhan sebuah rumah. Kedaulatan menjadi conditio sine qua non atau prasyarat bagi kehidupan Indonesia sebagai sebuah negara. I ndonesia menganut politik luar negeri yang bebas aktif. Diplomasi Indonesia akan menonjolkan karakter sebagai Negara maritim. Diplomasi Indonesia akan terkoneksi dengan kepentingan rakyat (diplomacy for the people). Diplomasi Indonesia akan membumi (down to earth). Dan diplomasi Indonesia akan dilakukan secara tegas dan bermartabat. Situasi kawasan dan global saat ini masih diwarnai ketidakpastian. Kondisi stabilitas keamanan dan perda- maian dunia menghadapi berbagai macam tantangan. Di kawasan tertentu, masih terjadi konflik. Keadaan di beberapa negara Timur Tengah dan Afrika masih diwar- nai ketidakstabilan. Konflik internal juga terjadi di be- berapa negara, seperti di Ukraina, yang tidak menutup kemungkinan mencipatkan persaingan terbuka negara- negara besar. Fenomena Foreign Terrorist Fighters (FTF) untuk bergabung dalam Islamic State in the Levant/Syria (ISIL/ ISIS) juga mengemuka. Perdagangan manusia, kejaha- tan narkoba juga semakin marak. Wabah penyakit se- perti Ebola sangat mengkhawatirkan dunia. Di bidang ekonomi, perekonomian dunia masih di- warnai dengan lambatnya proses pemulihan krisis eko- nomi dan keuangan global. Berlanjutnya dampak krisis ekonomi dan keuangan di negara-negara zona Euro juga masih mempengaruhi pemulihan perekonomian global secara penuh. Dampak perubahan iklim, krisis energi dan pangan, terjadinya bencana alam di berbagai belahan dunia juga menjadi tantangan tersendiri bagi dunia. Sebagai implementasi visi dan misi Presiden-Wakil Presiden, maka prioritas politik luar negeri Indonesia akan difokuskan pada: Menjaga kedaulatan Indonesia; Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hu- kum Indonesia di luar negeri; Diplomasi Ekonomi untuk menopang kemandirian ekonomi nasional; dan Mening- katkan peran aktif Indonesia di kawasan dan dunia Inter- nasional. Upaya untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia kami ibaratkan sebagai menjaga keutuhan sebuah rumah. Kedaulatan menjadi conditio sine qua non atau prasyarat bagi kehidupan Indonesia sebagai sebuah negara. Retno LP Marsudi Menlu RI
  5. 5. 15 februari - 14 maret 2015No. 85 TAHUN VIII FOKUS UTAMA 5Diplomasi TABLOID Media Komunikasi dan Interaksi dan asuransi. Guna menjamin dipenuhinya hak-hak dan perlindungan, maka Pemerintah Indonesia hanya akan melakukan pengiriman buruh migran apabila: (i) negara tujuan memiliki peraturan nasional yang mengatur per- lindungan terhadap buruh migran asing; dan/atau (ii) Indonesia memiliki perjanjian bilateral dengan negara tujuan yang mengedepankan perlindungan PMI. Sesuai dengan instruksi Presiden, maka moratorium juga akan diteruskan. Satu isu yang telah lama selalu diperjuangkan dan pada akhirnya dapat membuahkan hasil adalah diplo- masi untuk memperjuangkan hak pendidikan anak-anak PMI di Malaysia. Pada tanggal 6 Februari 2015, Pemerin- tah Malaysia telah menyetujui ijin kegiatan Community Learning Centers (CLCs) bagi anak-anak PMI. Right to Education untuk anak-anak PMI di Malaysia telah dapat dipenuhi. Diplomasi dalam rangka perlindungan WNI tidak berhenti pada tataran bilateral. Indonesia saat ini tengah memperjuangkan terciptanya suatu instrumen hukum untuk melindungi pekerja migran dalam konteks ASE- AN. Upaya untuk meningkatkan perlindungan di luar ne- geri tentunya tidak akan membuahkan hasil secara opti- mal, apabila pembenahan di hulu tidak dilakukan. Oleh karena itu, pembenahan hulu akan sangat menentukan masalah yang terjadi di hilir. Prioritas ke-3 diplomasi Indonesia adalah mening- katkan Diplomasi Ekonomi untuk menopang kemandi- rian ekonomi nasional demi mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Diplomasi ekonomi Indonesia akan ditujukan untuk meningkatkan akses pasar produk- produk Indonesia, termasuk ke pasar-pasar yang selama ini belum tergarap secara maksimal. Setiap diplomat Indonesia harus mampu untuk mencari peluang perdagangan, investasi dan peluang kerjasama ekonomi lainnya. Diplomat Indonesia adalah “marketers” bagi Indonesia di luar negeri. Penguatan pe- mahaman terhadap peraturan perdagangan internasio- nal juga merupakan syarat utama bagi setiap diplomat Indonesia untuk dapat mampu memperjuangkan kepen- tingan Indonesia. Untuk menjalankan diplomasi ekonomi, koordinasi dengan stakeholders terkait merupakan hal mutlak. Da- lam kaitan ini, Kementerian Luar Negeri telah memulai kembali budaya untuk menyelenggarakan Foreign Po- licy Breakfast. Pertemuan dengan kalangan swasta dan BUMN telah dilakukan dua kali. Untuk lebih menunjang pelaksanaan diplomasi eko- nomi, Kemlu telah membentuk Satuan Tugas Diplomasi Ekonomi yang diketuai oleh Wakil Menteri Luar Negeri. Satgas diplomasi ekonomi digerakkan untuk memas- tikan bahwa berbagai komitmen kerja sama ekonomi yang telah dicapai ditindaklanjuti dan membawa hasil konkret dan membawa manfaat bagi rakyat. Kemlu juga tengah mengembangkan database mengenai berbagai peraturan dan kebijakan perdagang- an negara lain yang dapat merugikan akses pasar produk Indonesia. Data tersebut akan memudahkan Indonesia menetapkan kebijakan yang tepat. Sebagai negara maritim, diplomasi ekonomi Indone- sia juga akan mendorong kerja sama infrastruktur ma- ritim, energi, perikanan dan pelestarian lingkungan ba- people-smuggling juga akan menjadi perhatian politik luar negeri Indonesia. Merupakan kewajiban bagi Negara untuk hadir me- lindungi warga negaranya, termasuk warga negara yang tinggal di luar negeri. Sudah menjadi komitmen diplo- masi Indonesia, untuk secara optimal melakukan perlin- dungan kepada Warga Negara Indonesia. Perlindungan diberikan dalam bentuk pelayanan yang baik serta pen- dampingan hukum dan kekonsuleran bagi warga negara yang sedang mengalami masalah hukum di negara lain. Kewajiban perlindungan ini tentunya dilakukan dengan memperhatikan peraturan internasional dan pe- raturan nasional yang berlaku di negara tersebut. Men- jadi kewajiban setiap orang, termasuk Warga Negara In- donesia, untuk menghormati hukum nasional di negara dimana mereka tinggal. Berdasarkan data yang sudah terhimpun di Kemen- terian Luar Negeri, terdapat 2,7 juta warga Negara Indo- nesia yang berada di luar negeri. Jumlah total WNI yang berada di luar negeri diperkirakan dapat mencapai 4,3 juta orang. Dari jumlah yang terdaftar tersebut, 99,3% merupakan pekerja migran ( non professional) Indone- sia. 99,1% dari pekerja non-profesional tersebut bekerja pada sektor domestik, dimana 65% adalah perempuan. Dalam kurun waktu hampir 4 bulan, Kementerian Luar Negeri telah melakukan beberapa langkah pening- katan perlindungan terhadapWarga Negara Indonesia di luar negeri. Di akhir tahun 2014 Kemlu telah menanda- tangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan dengan lima perusahaan penyedia layanan seluler, untuk mem- berikan informasi telepon hotline Perwakilan RI terdekat bagiWNI yang melakukan perjalanan ke luar negeri. Kemlu juga telah melakukan integrasi database WNI di luar negeri dengan database Pekerja Migran Indone- sia (PMI) yang dioperasikan oleh BNP2TKI. Sejak tang- gal 7 April 2014, sistem database ini telah secara resmi digunakan di Kemlu dan 129 Perwakilan RI di luar negeri dengan alamat: perlindungan.kemlu.go.id. Dengan de- mikian, ke depannya permasalahan WNI di luar negeri akan dapat dideteksi dan ditangani dengan lebih baik dan lebih cepat. Saat ini, Kemlu sedang menjajaki inte- grasi e-perlindungan dengan database kependudukan yang dikelola Kementerian Dalam Negeri dan database keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM. Pemerintah Indonesia secara bertahap telah dan akan memfasilitasi pemulangan overstayers di luar ne- geri. Sebanyak 20.379 orang telah dipulangkan sepan- jang tahun 2014; dilanjutkan dengan pemulangan 481 WNI overstayers ke Indonesia tanggal 19 Januari 2015. Dapat pula kami laporkan bahwa sejak tahun 2010 hing- ga awal tahun 2015 ini, Pemerintah Indonesia telah ber- hasil membebaskan 238 orang WNI dari hukuman mati. Jumlah ini sudah termasuk pembebasan Sdr. Frans Hiu dan Sdr. Dharry Hiu dari hukuman mati di Malaysia pada bulan November tahun lalu. Pada catatan Kemlu, terda- pat 229WNI yang saat ini terancam hukuman mati. Perlindungan juga dilakukan untuk menjamin hak- hak WNI di luar negeri. Dalam tragedi tenggelamnya kapal Oryong 501, Kemlu bukan hanya memfasilitasi pemulangan 3 (tiga) ABK WNI yang selamat serta pe- mulangan 16 jenazah ABK WNI, namun juga memasti- kan dipenuhinya hak-hak korban oleh pihak perusahaan Sudah menjadi komitmen diplomasi Indonesia, untuk secara optimal melakukan perlindungan kepada Warga Negara Indonesia. Perlindungan diberikan dalam bentuk pelayanan yang baik serta pendampingan hukum dan kekonsuleran bagi warga negara yang sedang mengalami masalah hukum di negara lain.
  6. 6. 15 februari - 14 maret 2015No. 85 TAHUN VIII Diplomasi TABLOID Media Komunikasi dan Interaksi FOKUS UTAMA6 hari. Inisiatif kerja sama investasi infrastruktur kelautan sudah mulai dijajaki melalui pertemuan bilateral antara Presiden RI dengan beberapa kepala negara/pemerin- tahan asing, di antaranya dengan Presiden RRT, PM Je- pang, Presiden Rusia, dan Presiden Vietnam di sela-sela rangkaian KTT APEC, ASEAN dan G-20 di bulan Novem- ber 2014. Di tingkat kawasan, Kemlu terus berupaya memaksi- malkan manfaat dari kerja sama ASEAN dan APEC, khu- susnya untuk mendukung konektivitas dan pembangu- nan kelautan nasional. Begitu pula dalam konteks multilateral. Kemlu saat ini telah membentukUnit Implementasi Komitmen Indo- nesia di G-20, yang berkoordinasi dengan kementerian dan instansi terkait lainnya, untuk memastikan imple- mentasi berbagai komitmen G-20 di tingkat nasional. Prioritas Keempat dalam Polugri Indonesia adalah meningkatkan peran aktif Indonesia di kawasan dan du- nia Internasional. Indonesia sebagai negara middle po- wer dengan jumlah penduduk tidak kurang dari 250 juta orang; negara demokrasi terbesar dan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia; negara terbesar di ASEAN; dan sebagai anggota G-20, sudah seharusnya memainkan peran penting di kawasan dan di dunia. Terciptanya stabilitas dan perdamaian kawasan merupakan salah satu prioritas diplomasi Indonesia. Sta- bilitas dan perdamaian diperlukan agar pembangunan ekonomi di kawasan dapat terus berjalan dengan baik. Melalui ASEAN, Indonesia akan terus berupaya untuk mengelola dan mendorong early conclusion dari Code of Conduct di LautTiongkok Selatan. ASEAN akan terus menjadi prioritas politik luar ne- geri Indonesia. Dalam pertemuan retreat para Menteri Luar Negeri ASEAN di Kota Kinabalu Januari 2015, In- donesia telah menyampaikan posisi bahwa keberadaan ASEAN harus dapat dirasakan manfaatnya bagi Rakyat (ASEAN for the people). Indonesia juga akan terus men- jadi motor bagi upaya untuk lebih merampingkan dan meng-efisienkan pertemuan-pertemuan ASEAN. Mulai tahun ini Indonesia dipercaya menjadi ketua Indian Ocean Rim Association (IORA) periode 2015-2017. Kesempatan ini akan dimanfaatkan untuk mengarus- utamakan konsep blue economy, mendorong kerja sama maritim, fasilitasi perdagangan dan investasi, serta kerja sama pariwisata dan ilmu pengetahuan. Di tahun ini pula Indonesia akan menjadi tuan ru- mah Peringatan ke-60 Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika (KAA) dan peringatan 10 tahun New Asia-Africa Strategic Partnership (NAASP) dengan tema Pertemuan “Reinvigorating South-South Cooperation for World Peace and Prosperity”. Indonesia akan menjadi motor bagi pe- nguatan kerjasamaSelatan-Selatan. Indonesia juga akan terus menggerakkan kerja sama trilateral dalam konteks Selatan-Selatan, termasuk kerja sama untuk membantu Palestina. Indonesia akan terus menjaga peran aktif dan kon- tribusi melalui berbagai forum regional. Indonesia juga terus mendorong Kerja Sama Ekonomi Sub Regional (KESR) seperti Indonesia Malaysia Thailand Growth Tri- angle (IMTGT), dan Brunei Indonesia Malaysia Philippines - East ASEAN Growth Area (BIMP EAGA). Pada tataran global, Indonesia akan terus aktif ber- kontribusi dalam pembahasan-pembahasan isu interna- sional, antara lain Climate Change dan Sustainable Deve- lopment Goals (SDGs). Keaktifan Indonesia juga akan diteruskan dalam konteks pemeliharaan perdamaian dunia. Saat ini, tidak kurang dari 1.881 personel Indonesia tergabung dalam Pasukan Perdamaian PBB (data per 31 Januari 2015). Kontribusi ini menempatkan Indonesia di urutan 16 dari 122 negara. Ke depan, jumlah ini akan terus ditingkatkan hingga mencapai target 4.000 personel pada tahun 2019, atau disebut Vision 4.000 Peacekeepers. Indonesia akan terus menggunakan demokrasi dan pluralisme sebagai aset diplomasi. Terkait program legislasi bidang luar negeri tahun 2015-2019, berdasarkan data yang kami miliki, terdapat sejumlah perjanjian internasional yang masih menunggu proses ratifikasi, di antaranya perjanjian ektradisi; kese- pakatan kerja sama di bidang pertahanan; RUU terkait Pengaturan Perbatasan; dan RUU tentang Perampasan Aset, serta pelaporan perjanjian batas yang telah dirati- fikasi ke PBB. Kementerian Luar Negeri sendiri memprioritaskan beberapa rancangan dan revisi undang-undang, dian- taranya revisi UU No. 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan revisi UU No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Besar harapan kami agar perjanjian yang telah di- tandatangani dapat diratifikasi dan rancangan maupun revisi undang-undang yang kami sebutkan tadi dapat di- selesaikan dalam periode lima tahun kedepan. Diplomasi Indonesia harus didukung selain dengan sumber daya manusia yang mumpuni, juga sarana dan prasarana yang memadai. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah program penguatan Perwakilan RI di luar negeri dan reformasi birokrasi di Kemlu. Terkait peningkatan kapasitas Perwakilan RI di luar negeri, aspek-aspek yang perlu diperkuat adalah: (i) kelembagaan; (ii) anggaran; (iii) sarana-pra sarana; (iv) sumber daya manusia; dan (v) pengawasan dan pengen- dalian. Beberapa upaya yang perlu dilakukan antara lain: (i) evaluasi indeksasi perwakilan RI; (ii) peningkatan peng- elolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomis, efek- tif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan akutansi pemerintah; (iii) peningkatan kualitas pengelo- laan barang milik negara dan penatausahaan aset tetap pada Perwakilan RI; (iv) meningkatkan kompetensi, pro- fesionalisme, integritas, budaya kerja dan kesejahteraan pegawai Perwakilan RI di luar negeri; dan (v) pengawa- san implementasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi serta wilayah birokrasi bersih dan melayani di Kemlu dan Perwakilan RI. Sejak tahun 2001 proses benah diri Kemlu telah dila- kukan. Pada tahun 2012 Kemlu membentuk Pokja Refor- masi Birokrasi dalam rangka kelengkapan penilaian ke- siapan pelaksanaan RB Kemlu oleh KemenPan dan RB. Beberapaupayayangtelahdilakukanadalah,antaralain, perbaikan sistem kepegawaian dan pengembangan karir pegawai, peningkatan kualitas manajemen keuangan dan laporan keuangan, pengelolaan barang milik negara dan jasa, peningkatan penataan tata laksana, penguatan pengawasan dan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik.[] Stabilitas dan perdamaian diperlukan agar pembangunan ekonomi di kawasan dapat terus berjalan dengan baik.
  7. 7. 15 februari - 14 maret 2015No. 85 TAHUN VIIIDiplomasi TABLOID Media Komunikasi dan Interaksi FOKUS UTAMA 7 RI – Malaysia Komitmen Percepat Kesepakatan Soal Perbatasan P residen Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia, Mohd. Najib Razak sepakat untuk mempercepat penyelesaian perbatasan kedua negara. Hal ini merupakan salah satu butir kesepakatan utama antara Indonesia dan Malaysia dalam pertemuan bilateral antara kedua negara di Putra Jaya, Malaysia (6/2/2015). Dalam kaitan ini, disepakati bahwa perundingan tek- nis batas maritim RI-Malaysia akan dilaksanakan pada tanggal 24-26 Februari 2015. Selain itu, guna memberi- kan dorongan bagi penyelesaian perundingan, Presiden Jokowi dan PM Najib sepakat untuk menunjuk Chief Negotiator dari kedua negara. Kedua negara juga sepa- kat untuk menyelesaikan Standard of Procedures (SOP) dalam menangani nelayan-nelayan di wilayah perairan yang masih tumpang tindih status kepemilikannya (over- lapping claim areas). Sedangkan mengenai Pekerja Migran Indonesia (PMI), kedua Pemimpin sepakat untuk mendorong upaya-upaya perlindungan yang lebih baik terhadap PMI, diantaranya melalui penguatan pengiriman tenaga kerja melalui sarana legal dan prosedural. Kedua negara telah memiliki Nota Kesepahaman tentang rekrutmen dan penempatan PMI yang ditandatangani pada tahun 2006 dan 2011. PM Malaysia juga setuju untuk memberikan ijin bagi pendirian Community Learning Centers (CLCs) di Sabah dan Sarawak untuk menjamin akses pendidikan bagi ribuan anak-anak PMI di Malaysia. Pemerintah kedua negara wajib memberikan akses pendidikan bagi setiap anak sebagaimana yang diamanatkan UNESCO. Secara khusus, kedua Pemimpin bertekad untuk te- rus mengoptimalkan potensi kerja sama ekonomi kedua negara, termasuk di bidang perdagangan dan investasi, diantaranya dengan menggalakkan kerja sama promosi perdagangan dan investasi bersama. Dalam kaitan ini, Presiden Jokowi mengundang investor Malaysia untuk berinvestasi di Indonesia, khususnya sektor infrastruk- tur, seperti jalan tol, pembangkit tenaga listrik, kereta api dan pelabuhan. Kunjungan ke Malaysia ini merupakan rangkaian dari kunjungan kenegaraan Presiden RI ke tiga negara, yakni Malaysia, Brunei Darussalam dan Filipina. Dalam kesem- patan tersebut, Presiden Jokowi telah menyampaikan undangan kepada PM Malaysia untuk dapat hadir pada KTT Asia Afrika, dan peringatan Konferensi Asia-Afrika tgl 22-24 April 2015 di Jakarta dan Bandung. Berikutnya pada saat acara silaturahmi dengan WNI di Malaysia yang berlangsung diAula KBRI Kuala Lumpur (6/2/2015), Presiden Jokowi memastikan bahwa negara akan selalu hadir, terutama untuk memberikan perlin- dungan dan membantu menyelesaikan masalah yang di- alami oleh Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri. Sekitar 300 orang yang hadir memenuhi Aula KBRI ter- diri dari perwakilan para Pekerja Migran Indonesia (PMI), pekerja profesional, pelajar, guru/dosen, dan komunitas diaspora Indonesia. Lebih lanjut PresidenJokowi berpesan agar paraWNI yang tinggal dan bekerja di Malaysia menaati peraturan keimigrasian dan ketenagakerjaan, sehingga memudah- kan upaya perlindungan bagi WNI di Malaysia. Menurut Presiden Jokowi, PM Malaysia Datuk Seri Najib Tun Ra- zak telah menyatakan bersedia bekerja sama dalam hal memastikan perlindungan bagi pekerja migran Indone- sia melalui perbaikan pengiriman dan penempatan PMI. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi yang didampingi oleh Duta Besar RI untuk Malaysia, Herman Prayitno, juga memberikan kesempatan pada masyara- katyanghadiruntukdapatberdialogdanmenyampaikan aspirasi secara langsung. Hal yang ditanyakan masyara- katdiantaranyamengenaie-KTKLNmenggunakanfinger print yang dipastikan lebih mudah dan tanpa pu-ngutan. Presiden kemudian mencatat beberapa permasalahan dan berjanji akan segera bergerak mencari solusinya, se- perti masalah visa pelajar Indonesia di Malaysia, masalah izin kerja, dan pemalsuan produk barang Indonesia. Pertemuan dengan WNI yang tinggal di Malaysia merupakan agenda Presiden Joko Widodo di sela-sela kunjungan kenegaraan Presiden ke Malaysia. Usai me- lawat ke Malaysia, Presiden Jokowi melanjutkan perjala- nan menuju Brunei Darussalam dan Filipina. Dalam kun- jungan ini, Presiden didampingi Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, serta Kepala Badan Nasional Pe- nempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) NusronWahid.[] Secara khusus, kedua Pemimpin bertekad untuk terus mengoptimalkan potensi kerja sama ekonomi kedua negara, termasuk di bidang perdagangan dan investasi, diantaranya dengan menggalakkan kerja sama promosi perdagangan dan investasi bersama.
  8. 8. 15 februari - 14 maret 2015No. 85 TAHUN VIII Diplomasi TABLOID Media Komunikasi dan Interaksi FOKUS8 Kontribusi PMI Terhadap Kemajuan Malaysia Perlu DiImbangi Dengan Perlindungan dan Kesejahteraan ribu lebih, namun yang memiliki akses ke pendidikan baru sekitar 23 ribu anak. Mengingat bahwa Indonesia adalah Pihak dalam Konvensi Buruh Migran dan konven- si PBB tentang Convention on Migrant Worker and Their Families, dalam hal ini Indonesia tidak saja memikirkan para pekerja migrannya saja melainkan juga memikirkan bagaimana keluarganya. Fakta yang dihadapi di Malaysia bahwa ternyata ba- nyak keluarga PMI yang anak-anaknya tidak memiliki akses ke pendidikan, dan hal ini menjadi perhatian serius Menlu. Ketiga, adalah terkait dengan masalah pekerja illegal atau di Malaysia dikenal dengan ‘Pati’ (pendatang asing tanpa ijin). Hal ini terkait dengan arahan Presiden RI un- tuk memulangkan sekitar 1,8 juta PMI. Sebelum hal ter- sebut dilaksanakan, Menlu Retno LP Marsudi berkeingi- nan untuk mengetahui dan memahami lebih dulu segala permasalahan dan bagaimana kondisinya di lapangan. Berangkat dari situ akan bisa dilihat apa saja yang harus dilakukan ke depan dalam rangka proses pemulangan tersebut. Pada tanggal 25 Januari, Menlu Retno menyempat- kan diri berkunjung ke salah satu perkebunan kelapa sa- wit terluas di Malaysia yang terletak di Selangor. Disini terdapat sekitar 800 PMI. Dalam kesempatan tersebut Menlu Retno melakukan pertemuan langsung dan ber- tukar fikiran secara terbuka serta menerima berbagai keluhan, saran dan masukan dari para PMI. Oleh karena kunjungan tersebut juga dihadiri oleh manajemen dari perusahaan pengelola perkebunan, maka pada saat yang sama Menlu Retno juga meminta perhatian dari manaje- men pengelola perkebunan. Salah satu keluhan yang disampaikan oleh para PMI adalah terkait dengan ijin tinggal yang prosesnya sangat lama yaitu sekitar tiga hingga enam bulan, se- hingga dalam jeda waktu tersebut para pekerja migran tersebut tidak bisa bepergian kemana-mana, padahal mereka juga memiliki keperluan untuk keluar dari perke- bunan, misalnya keperluan untuk mentransfer uang dan membeli kebutuhan sehari-hari. Hal inilah yang meny- ebabkan banyaknya para PMI yang ditangkap, padahal mereka sudah mengajukan ijin tinggal namun belum di endorse. Terkait hal ini Menlu Retno meminta perhatian serius manajemen perkebunan dan berjanji untuk mem- bahasnya secara bilateral dengan pemerintah Malaysia dan akan meminta perhatian secara khusus. Ada satu hal khusus yang disampaikan oleh Menlu Retno dalam kunjungan tersebut, baik kepada para PMI maupun manajemen perkebunan yang mempekerja- kan mereka, yaitu bahwa keberadaan PMI di Malaysia adalah juga hal yang sangat krusial bagi pembangunan di Malaysia. Ini bukanlah hubungan yang bertepuk se- belah tangan, dimana hanya para PMI yang membutuh- kan pekerjaan di Malaysia tetapi pemerintah Malaysia K unjungan Menlu RI ke Malaysia adalah dalam rangka menghadiri pertemuan ASEAN Ministry Retreat di kota Kinabalu, namun Menlu memutuskan untuk berangkat lebih dini dan memanfaatkan kunjungan ke Malaysia untuk melihat kondisi para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berada di Malaysia. Dalam kesempatan ini Menlu juga melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Malaysia. Kunjungan Menlu tersebut ditujukan untuk; Perta- ma, melihat kondisi para PMI dan sekaligus membahas- nya dengan pemerintah Malaysia, khususnya mengenai cara-cara terbaik untuk memberikan perlindungan yang maksimal kepada para pekerja migran tersebut. Kedua, melihat kondisi dan mencari solusi terkait dengan pendidikan anak-anak para PMI yang ada di Ma- laysia yang sekarang diperkirakan jumlahnya sekitar 50 LALU M. IQBAL Plt. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia/ Badan Hukum Indonesia PWNI/BHI
  9. 9. 15 februari - 14 maret 2015No. 85 TAHUN VIIIDiplomasi TABLOID Media Komunikasi dan Interaksi FOKUS 9 di luar perkebunan, karena menurut peraturan di Malay- sia bahwa CLC hanya boleh dibuat di ladang. Ternyata pengertian Indonesia dan Malaysia mengenai ladang ini berbeda, bagi Malaysia yang dimaksud ladang adalah hanya perkebunan kelapa sawit, oleh karena itu perke- bunan lainnya tidak tercover, sehingga CLC-CLC yang berada di perkebunan lain selain perkebunan kelapa sa- wit statusnya menjadi tidak resmi. Menlu Malaysia menyatakan akan memberikan per- hatian serius terkait hal ini karena anak-anak para pe- kerja migran itu berhak untuk mendapatkan pendidikan, karena masa depan mereka adalah masa depan Indone- sia dan juga masa depan Malaysia. Hal ini akan dibahas secara serius oleh Menlu Malaysia dengan Kementerian Pendidikan. Dalam kunjungan ke CLC yang berada di Kinabalu dan sudah selama lima bulan ditutup karena berada di luar perkebunan kelapa sawit, Menlu Retno melakukan dialog interaktif dengan orang tua, guru dan para siswa. Salah satu siswa kelas 2 SD menanyakan kepada Menlu Retno kapan ia bisa sekolah kembali karena ia juga ingin pintar seperti teman-temannya yang ada di Indonesia. Hal ini membuat Menlu Retno trenyuh dan terharu dan berjanji untuk melakukan hal terbaik yang bisa dilaku- kan, baik sebagai seorang ibu ataupun sebagai Menlu RI dalam memperjuangkan agar anak-anak tersebut bisa sekolah kembali. Salah seorang orang tua siswa menanyakan tentang Kartu Inonesia Pintar, bagaimana mereka bisa menda- patkan fasilitas kartu tersebut seperti masyarakat yang tinggal di Indonesia. Menanggapi hal tersebut Menlu Retno langsung menghubungi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dan langsung memfollow up ketika telah kembali ke Indonesia. Menlu Retno langsung memberi arahan agar segera melakukan koordinasi dengan Ken- dikbud, Kementerian PDT dan kementerian lain yang terkait, supaya pada tahun ini meskipun mungkin kita belum bisa menyelesaikan akses pendidikan bagi 30 ribu anak-anak PMI yang berada diluar perkebunan kelapa sawit, tapi paling tidak kita sudah mempunyai road map yang jelas mengenai akses pendidikan bagi anak-anak PMI di seluruh Malaysia, khususnya di Sabah dan Sera- wak, terlebih lagi diTawau. Di Malaysia ada 207 CLC dan sebagian besar berada diTawau dan kondisinya sungguh memprihatinkan. Perkebunan kelapa sawit memiliki luas puluhan hektar, jadi ketika di buat CLC di perkebunan maka anak-anak yang berada di luar perkebunan tidak memi- liki akses karena jaraknya mencapai dua jam perjalanan dengan menggunakan sepeda motor dengan kondisi jalan yang tidak memadai. Ini akan menjadi prioritas Kemlu dan Kemlu akan melakukan koordinasi dengan Kementerian terkait untuk membahas berbagai opsi, termasuk kemungkinan untuk membuka boarding school di wilayah Indonesia yang dekat dengan perbatasan, seperti misalnya di Sebatik dan Nunukan. Dengan de- mikian maka anak-anak tidak perlu ikut orang tuanya ke ladang, karena kita mengkhawatirkan bahwa anak-anak akan turut bekerja memungut biji kelapa sawit dan se- bagainya jika bersekolah di dalam area perkebunan. Kita ingin anak-anak PMI tersebut hanya fokus sekolah di per- batasan dan orang tua mereka bisa menjenguk sebulan sekali dan sebagainya. Namun demikian kita tetap me- nawarkan berbagai opsi, hanya saja opsi tersebut adalah opsi yang sudah on board sekarang ini.[] juga membutuhkan para PMI, tanpa adanya PMI maka pembangunan di Malaysia tidak akan bisa mencapai se- perti sekarang ini. Ini adalah hubungan yang saling mem- butuhkan, jadi para PMI diharapkan untuk memberikan yang terbaik, di sisi lain pihak manajemen perkebunan dan pemerintah Malaysia juga diharapkan agar memikir- kan kesejahteraan para PMI berikut keluarganya. Berikutnya Menlu Retno melakukan pertemuan bi- lateral dengan Menlu Malaysia dan membahas seputar perlindungan terhadap para pekerja migran.Ada tiga hal yang dibicarakan, yaitu mengenai kebijakan pemerintah Malaysia pasca dilaksanakannya program pemutihan yang diberikan mulai 2011 hingga 2014. Dalam program pemutihan ini, ada 600 ribu PMI dari sekitar 700 ribu war- ga negara Indonesia yang terdata, termasuk didalamnya para pekerja migran tanpa dokumen. Sekitar 300 ratus ribu PMI telah mendaftarkan diri dalam program terse- but, namun yang terserap hanya 200 ribu, dalam artian mereka bisa pulang ke Indonesia atau mendapatkan su- rat ijin untuk bekerja di Malaysia. Jadi masih ada sekitar 400 ribu PMI yang tidak ter- serap dan bahkan belum mendaftarkan diri dalam pro- gram tersebut. Dengan demikian maka jumlah PMI yang masih berada di Malaysia masih cukup besar, dan hal ini ditanyakan oleh Menlu Retno kepada pihak pemerintah Malaysia, khususnya mengenai rencana pemerintah Ma- laysia terkait hal tersebut. Dalam hal ini pemerintah In- donesia akan memberikan dukungan jika diperlukan dan mendorong pemerintah Malaysia agar program pemuti- han tersebut bisa dilaksanakan kembali, sehingga me- reka yang benar-benar fit and propper bisa diserap oleh pasar tenaga kerja yang ada di Malaysia. Menanggapi hal ini, Menlu Malaysia mengatakan bahwa pemerintah Malaysia akan membahasnya dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Tenaga Kerja, namun mereka akan memberikan pertimbangan positif terhadap permintaan Menlu RI tersebut. Kedua, Menlu menyampaikan kepada Menlu Malay- sia bahwa Menlu RI sudah blusukan ke perkebunan dan sudah menerima berbagai permasalahan yang dihadapi oleh para PMI dan meminta pemerintah Malaysia untuk memberikan perhatian terhadap hal-hal yang disampai- kan oleh para PMI. Menlu kembali menekankan bahwa keberadaan PMI di Malaysia dipercaya memberikan kon- tribusi terhadap pembangunan di Malaysia sehingga su- dah sepantasnya bagi Malaysia untuk memberikan per- hatian terhadap kesejahteraan para PMI. Ketiga,Menlumembahasmengenaipendidikananak yang saat ini terdapat berbagai mekanisme pengelola- annya, tetapi yang paling banyak dan paling menonjol adalah Community LearningCentre (CLC), yaitu semacam sekolah yang berada di perkebunan-perkebunan. Secara fisik CLC ini sangat sederhana dan dibiayai oleh peru- sahaan perkebunan melalui program CSR. Sedangkan untuk gurunya didatangkan dari Indonesia, yaitu para orang muda yang sangat motivated. Mereka di kontrak oleh pemerintah Indonesia karena Pemri punya komit- men terhadap pendidikan anak-anak PMI. Karena itu Pemerintah RI juga membantu menyediakan fasilitas buku-buku agar ketika para siswa disana nanti kembali ke Indonesia dan memiliki raport dan izajah dari CLC- CLC tersebut pendidikan mereka bisa di transfer ke da- lam sistem pendidikan di Indonesia. Yang menjadi masalah adalah CCL-CLC yang berada Persaingan yang terlalu kompetif memicu kesenjangan ekonomi antarnegara. Singapura misalnya, negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di ASEAN ini tentunya tidak bisa dibandingkan bahkan disamaratakan dengan negara- negara berkembang di kawasan Asia Tenggara.
  10. 10. 15 februari - 14 maret 2015No. 85 TAHUN VIII Diplomasi TABLOID Media Komunikasi dan Interaksi10 FOKUS M enlu RI Retno L.P. Marsudi, dalam pertemuan retreat Menteri Luar Negeri ASEAN di Kota Kinabalu tanggal 28 Januari 2015 lalu menegaskan sekaligus mendorong adanya kerjasama maritim di ASEAN. Pentingnya kerjasama maritim ini telah pula disampaikan Presiden RI dalam KTT ASEAN ke-25 dan KTT lainnya di Myanmar pada November 2014. Indonesia mengusulkan kerjasama maritim dapat diperluas hingga mencakup bidang-bidang: konektivitas maritim dan pemberantasan IUU fishing, Humanitarian Assistance and Disaster Relief Practical Cooperation, Sett- lement of Border and Maritime Territorial Dispute serta operasi SAR. Indonesia juga menegaskan pentingnya kerjasama maritim dalam konteks EAS, termasuk imple- mentasi laporan EAS Track 2 Study Group on Enhancing Food Security and Fishery Management. Dalam pertemuan tersebut, juga menekankan pen- tingnya perlindungan bagi pekerja migran di ASEAN. Bagi Indonesia, perlindungan buruh migran pada tingkat regional hanya akan efektif apabila ASEAN memiliki ke- rangka hukum untuk perlindungan buruh migran.Usulan Indonesia ini sejalan dengan ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of MigrantWorkers dan ASEAN Human Rights Declaration. Indonesia percaya bahwa kerangka hukum (legal framework) perundingan buruh migran sangat penting artinya bagi tujuan yang hendak dicapai oleh ASEAN Community. Instrumen ini juga penting bagi perlindun- gan hak dan martabat lebih dari 6 juta buruh migran di ASEAN. Sebelumnya, dalam sesi dialog dan ramah tamah dengan sekitar 100 orang Buruh Migran Indonesia yang bekerja di Sime Darby Plantation, salah satu perusa- haan perkebunan kelapa sawit terbesar di Carey Island, Selangor (25/1/15). Menlu RI Retno L.P Marsudi mene- gaskan bahwa Pemerintah RI tetap menjadikan perlin- dungan Warga Negara Indonesia (WNI) sebagai salah satu prioritas politik luar negeri sebagaimana tercantum dalam visi-misi Presiden RI. Menurut Menlu Retno, hal tersebut juga merupakan implementasi dari janji pe- merintah RI bahwa negara akan selalu hadir dimanapun, termasuk untuk melindungi para Pekerja Migran Indone- sia (PMI) yang bekerja di luar negeri. Menlu Retno menegaskan pentingnya mematuhi dan tunduk terhadap peraturan yang berlaku di Malay- sia, termasuk memahami kontrak yang sudah ditanda- tangani. Jika dirasa ada permasalahan yang dinilai meru- gikan, dapat melaporkan atau berkomunikasi dengan perwakilan Indonesia di Malaysia, dalam hal ini KBRI Kuala Lumpur. Usai mengunjungi Sime Darby Plantation, Menlu Retno kemudian bertolak ke KBRI Kuala Lumpur untuk berjumpa dan berdialog dengan PMI bermasalah yang ada di penampungan (shelter) KBRI Kuala Lumpur. Pada Kunjungan Menlu Ke Malaysia Tekankan Kerjasama Maritim Dan Perlindungan Tenaga Kerja kesempatan tersebut, Menlu RI kembali menyampaikan kepedulian dan komitmen pemerintah untuk terus be- kerja dan memberikan perlindungan bagi PMI, baik legal maupun ilegal. Menlu Retno mengimbau kepada para PMI yang mayoritas merupakan wanita ini, agar memahami pen- tingnya proses prosedural yang benar saat ingin bekerja ke luar negeri dan tidak mudah terbujuk janji-jani manis para agen atau perusahaan penyalur PMI. Hal tersebut ditegaskan oleh Menlu Retno, mengingat status PMI yang ilegal sangat rentang terhadap eksploitasi majikan dan tindakan pidana lainnya termasuk kejahatan perda- gangan manusia, sehingga juga menyulitkan tugas pe- merintah untuk memberikan perlindungan secara opti- mal. Menlu Retno menambahkan bahwa pemerintah saat ini sedang fokus untuk membenahi kembali sistem pengiriman dan pemantauan terhadap PMI. Dari sisi hulu, mekanisme pengiriman PMI akan ditata sedang- kan dari sisi hilir kesejahteraan, kontrak, dan kondisi kesehatan para PMI akan menjadi perhatian Perwakilan RI di luar negeri. Pelayanan dan perlindungan WNI dan PMI di Malay- sia memang menjadi tantangan yang besar. Diperkira- kan terdapat sekitar 2,5 juta warga Indonesia berada di Malaysia, dimana hampir setengahnya berstatus ilegal. Sehubungan dengan itu diharapkan agar PMI tidak perlu segan untuk melapor atau mengadukan permasalahan, baik mendatangi KBRI langsung atau menghubungi hotline yang sudah disediakan selama 24 jam dalam seminggu. Selain itu, PMI atau kerabat BMI yang ingin mengadukan permasalahan terkait ketenagakerjaan atau kekonsuleran dapat juga mengunjungi website e- perlindungan.go.id dan membuat pengaduan secara online. Selanjutnya, tim perlindungan di Jakarta akan segera menyampaikan ke perwakilan RI di negara akre- ditasi terkait.[] Menlu Retno menambahkan bahwa pemerintah saat ini sedang fokus untuk membenahi kembali sistem pengiriman dan pemantauan terhadap PMI. Dari sisi hulu, mekanisme pengiriman PMI akan ditata sedangkan dari sisi hilir kesejahteraan, kontrak, dan kondisi kesehatan para PMI akan menjadi perhatian Perwakilan RI di luar negeri.
  11. 11. 15 februari - 14 maret 2015No. 85 TAHUN VIII P 11FOKUSDiplomasi TABLOID Media Komunikasi dan Interaksi Diplomasi TABLOID Media Komunikasi dan Interaksi Rapat Kerja Pimpinan Kemlu Dengan Kepala Perwakilan RI tahun 2015 R apat Kerja Pimpinan Kemlu dengan Kepala Perwakilan RI tahun 2015 dilaksanakan dalam rangka untuk menyediakan forum bagi para Kepala Perwakilan RI dan Menlu untuk menterjemahkan visi misi Presiden RI dan prioritas Kemlu RI yang harus dijabarkan dan di sesuaikan dengan kondisi objektif di Perwakilan- Perwakilan supaya bisa dibuat sebagai program kerja yang terukur dan terencana yang akan dilakukan oleh KBRI-KBRI kita di luar negeri. Raker ini dimaksukan untuk memproduksioutputyangkitasebutpolicyrecomendation yang akan menjadi guidelines, basis dan pedoman bagi Kepala Perwakilan kita di luar negeri dalam rangka menyusun program kerja lima tahun ke depan. Setelah selama empat hari penuh berdiskusi, curah pendapat, mendengar dan mempertimbangkan semua masukan, baik dari Presiden RI, Menteri Luar Negeri, Menteri Koordinator dan Menteri-Menteri lainnya, serta Ketua DPR RI dan juga mendengar serta mencatat curah pendapat para peserta, usulan-usulan baik lisan maupun tulisan, diskusi dengan Steering Ambassador dan Tim Substansi Kemlu, maka raker ini menghasilkan beberapa Rekomendasi Kebijakan. Rekomendasi Kebijakan ini disusun berdasarkan em- patsumber,yangpertamaadalaharahandariparapeting- gi Republik ini, yaitu mulai dari Presiden RI hingga Men- ko, Menteri dan Ketua DPR RI; masukan dan arahan dari peserta empat panel diskusi; diskusi dan curah pendapat dalam focus group discussion, dan terakhir masukan dari 132 Perwakilan yang sudah disampaikan pada jauh hari sebelumnya melalui matriks yang kami minta. Dari semua pendekatan itu kami telah menyusun policy recomendation terhadap empat isu yang men- jadi prioritas. Pertama mengenai isu kedaulatan, hal-hal yang menonjol dan penting saya laporkan disini adalah bahwa para peserta sepakat untuk menggalakkan dan mengimplementasikan road map perundingan perbata- san. Rekomendasi juga menyebutkan para Kepala Perwa- kilan untuk mengadakan dan menggalakkan kemiteraan khusus dengan negara-negara Pasifik. Kemudian dalam Rekomendasi Kebijakan juga disebutkan mengenai pen- dirian Melanesian Culture Centre dan pembentukan vocal point Kemlu untuk manajemen informasi mengenai isu Papua. Terkait diplomasi ekonomi, Rekomendasi Kebijakan antara lain meminta kepada seluruh Kepala Perwakilan RI untuk memfasilitasi dan membantu upaya menarik investor asing untuk melakukan investasi di bidang infra- struktur maritim bagi 28 pelabuhan, 88 galangan kapal dan mendukung target perdagangan tiga kali lipat ekspor Indonesia selama 2015 ini. Wisatawan ditargetkan sebesar 10 juta pada 2015 ini, 500 pembangkit listrik di perbatasan dalam rangka mem- pertahankan kedaulatan RI dan 9 bandara di perbatasan untuk ditawarkan kepada para mitra kerja kita di luar ne- geri dalam bentuk investasi dan kerjasama keuangan. Mendorong pembentukan National Promotion Board sebagai sebuah badan promosi terpadu untuk mempro- mosikan TTI (Trade, Turism and Investment). Mendukung pembentukan dan membantu pelaksanaan tugas Satgas Diplomasi Ekonomi dengan menginventarisasi isu-isu pending ekonomi di perwakilan masing-masing. Mengenai isu perlindungan, hal yang bisa kami sam- paikan antara lain perlu dibentuknya SOP atau guidance untuk penanganan perlindungan dan pelayanan bagi WNI dan BHI, khususnya para Pekerja Migran Indonesia (PMI). Hal lain yang juga disampaikan dalam rekomen- dasi adalah menggalakkan dan mendorong pelayanan perlindungan PMI yang berbasis IT untuk diberlakukan di seluruh Perwakilan RI terkait. Hal penting yang memiliki aspek kemanusiaan adalah mendorong pengadaan pen- didikan bagi anak-anak PMI, program pelatihan bagi para PMI di penampungan dan memberlakukan moratorium pengiriman PMI khususnya diTimurTengah. Terakhir adalah mengenai Tata Kelola Pemerintahan yang baik, dimana hal yang kami catat dan perlu kami sampaikan adalah mengenai penataan organisasi atau restrukturisasi kelembagaan di Kemlu sesuai dengan prioritas Pemerintah dan sesuai dengan Perpres Nomor 7 Tahun 2015. Membangun Zona Integritas Bebas Korup- si, Birokrasi Bersih dan Melayani di setiap Perwakilan RI sebagai turunan dari kebijakan yang sudah dilakukan di Kementerian Luar Negeri RI. Hal lainnya adalah mengu- payakan pengadaan kepemilikan rumah dinas dan kantor perwakilan di luar negeri supaya tampil lebih berwibawa. Itulahempatisuyangdisampaikandidalamrekomen- dasi kebijakan, dan rekomendasi ini akan kami kirim ke seluruh Perwakilan RI untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan program kerja di perwakilan masing-masing yang akan disesuaikan dengan kondisi di masing-masing perwakilan. Raker ini dimaksukan untuk memproduksi outputyang kita sebut policy recomendation yang akan menjadi guidelines, basis dan pedoman bagi Kepala Perwakilan kita di luar negeri dalam rangka menyusun program kerja lima tahun ke depan. Darmansyah Djumala Kepala BPPK Kemlu 15 februari - 14 maret 2015No. 85 TAHUN VIII Para Pimpinan Kemlu dan Kepala Perwakilan bersama Presiden Jokowi di depan Gedung Pancasila.
  12. 12. 15 februari - 14 maret 2015No. 85 TAHUN VIIIsorot12 Diplomasi TABLOID Media Komunikasi dan Interaksi Tanda Tangani Nota Kesepahaman Gontor - Bertempat di KampusUniversitas Darussalam (UNIDA) Gontor, Ponorogo, Jawa Timur, Direktur Jen- deralInformasi dan DiplomasiPublik (IDP) Kemlu, Duta Besar Esti Andayani dan Rektor UNIDA Prof. Dr. Amal Fathullah Zarkasyi, M.A menandatangani Nota Ke- sepahaman di bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia (13/2). Dirjen Duta Besar Esti Andayani dalam sambutan- nya  antara lain  mengatakan  bahwa metode pembe- lajaran ala pesantren yang modern di Gontor dapat menjadi contoh kehidupan multikultur dan toleransi di Indonesia.Oleh sebab itu, Dirjen EstiAndayani menga- jak para mahasiswa Unida untuk lebih aktif mempro- mosikan Islam yang rahmatan lil’ alamiin dan moderat ke dunia internasional, termasuk melalui sosial media. Dibagian lain Dirjen Esti Andayani juga menekan- kan pentingnya sumber daya manusiabagi keunggul- an suatu bangsa.  Dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman tersebut,diharapkan kerjasama Kemlu dengan UNIDA Gontor  semakin erat dan luas,  se- hingga mendorong tumbuhnya kader-kader pemimpin bangsa yang lebih unggul. Sementara itu Rektor UNIDA dalam sambutannya mengatakan bahwa nota kesepahaman dengan Kemlu merupakan kerjasama yang pertama ditandatangani dengan instansi pemerintahsejakUNIDAGontor berdi- ri tahun 2014. Cita-cita pendiri Pesantren Gontor ada- lah menjadikan Gontor sebagai center of excellence studi Islam, sejajar dengan pusat studi Islam lainnya di dunia, seperti Universitas Al Azhar di Kairo. Rektor mengharapkan, kerja sama antara Kemlu dan UNIDA dapat menjadi wadah untuk menyerap aspirasi, menyebarkan informasi, bertukar pikiran dan bersinergi dalam berbagai program dan kegiatan terkait pelaksanaan diplomasi RI. Penandatanganan Nota Kesepahaman dilakukan di hadapan pimpinan, dosen dan mahasiswaUNIDAGon- tor di Gedung  Centre of Islamic and Occidental Stud- ies (CIOS) UNIDA Gontor. Setelah sebelumnya dikenal dengan nama Institut Studi Islam Darussalam (ISID), melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 197/E/O/2014 pada bulan September 2014, ISID resmi berubah menjadi Universitas Darussalam Gontor.[] nota kesepahaman dengan Kemlu merupakan kerjasamayang pertama ditandatangani dengan instansi pemerintah sejak UNIDA Gontor berdiri tahun 2014. Cita-cita pendiri Pesantren Gontor adalah menjadikan Gontor sebagai center of excellence studi Islam, sejajar dengan pusat studi Islam lainnya di dunia, seperti Universitas Al Azhar di Kairo. Kemlu - Universitas Darussalam Gontor
  13. 13. 15 februari - 14 maret 2015No. 85 TAHUN VIII sorot 13Diplomasi TABLOID Media Komunikasi dan Interaksi A sosiasi Negara-negara di kawasan Samudera Hindia atau “Indian Ocean Rim Association” (IORA) masih asing ditelinga sebagian besar masyarakat atau bahkan mungkin di dunia pendididikan, sekolah-sekolah atau perguruan tinggi di Indonesia. Padahal Samudera Hindia adalah halaman depan Indonesia yang merupakan samuderaterbesarketigadiplanetiniyangmenyediakan sumber kehidupan bagi para nelayan Indonesia, khususnya sepanjang pantai Barat pulau Sumatera dan Jawa. Tidak hanya itu, Samudera Hindia menjadikan Indonesia secara geografis dan geo-strategis menjadi sangat penting dalam konteks kepentingan ekonomi dan juga pertahanan keamanan global. Visi Presiden Jokowi untuk mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai Negara maritim sangat terkait deng- an kepentingn Indonesia di Samudera Hindia. Sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia, laut a dalah masa depan bagi ekonomi Indonesia. Laut telah menyedia berbagai potensi seperti ikan, mineral, minyak, gas, dan lain-lain yang perlu digarap secara optimal bagi kepen- tingan bangsa dan rakyat Indonesia. Dalam pidato akhir tahun 2014, Menlu Retno L.P. Marsudi menyebutkan bahwa Indonesia akan men- jadi ketua dalam perhimpunan asosiasi Negara-negara Samudera Hindia (IORA) pada akhir tahun 2015 ini. IORA adalah satu-satunya organisasi Negara-negara dikawa- san Samudera Hindia yang menghubungkan tiga benua, yaituAustralia,Asia, danAfrika termasuk kawasanTimur Tengah. IORA beranggotakan 21 negara, diantaranya: Indo- nesia, Australia, Singapura, Malaysia, Thailand, India, Bangladesh, Sri Lanka, Oman,Yemen, Iran, UAE, Soma- lia, Seychelles, Mauritius, Madagascar, Comoros, Tanza- nia, Kenya, Mozambique, dan Afrika Selatan. Semen- tara dua Negara lainnya, yaitu Maldives dan Myanmar diharapkan dalam waktu dekat akan segera bergabung ke dalam IORA. Disamping itu IORA memiliki enam Ne- gara mitra dialog, yaitu: Jepang, AS, Perancis, Inggris, Mesir, dan China. Potensi ekonomi: Dilihat dari kepentingan ekonomi, Samudera Hindia memiliki potensi yang sangat prospektif, diantaranya: pasar yang besar dengan jumlah penduduk sekitar 2,5 milyar;sekitar 70% perdagangan dunia melewati kawa- san ini; menyimpan sekitar 55% cadangan minyak dunia dan 40% cadangan gas dunia; memproduksi sekitar 1/3 produksi tuna dunia; serta menyimpan berbagai ca- dangan mineral yang bernilai ekonomis tinggi. PERAN Indonesia Memperkuat KERJASAMA DI KAWASAN SAMUDERA INDIA Firdaus Dahlan Direktur PADA Sekretariat IORA DI Mauritius Menlu Retno L.P. Marsudi : ”Indonesia akan menjadi ketua dalam perhimpunan asosiasi Negara-negara Samudera Hindia (IORA) pada akhir tahun 2015 ini.” iNDIAN OCEAN RIM ASSOCIATION (IORA) IORA Opportunities: 1. Huge market (+2,5 Billion people) 2. 70% world container traffic in petroleum 3. 55% world oil reserve + 40% world gas reserve 4. 1/3 world tuna production 5. Accumulation of mineral resources IOR A
  14. 14. 15 februari - 14 maret 2015No. 85 TAHUN VIIIsorot14 Diplomasi TABLOID Media Komunikasi dan Interaksi Sejatinya Blue Economy mencakup aspek yang sangat luas mulai dari keselamatan/keamanan di laut, perda- gangan, energy, pariwisata, explorasi mineral, perika- nan, penelitian, dan lain-lain. Para ahli mengatakan sedikitnya ada 24 sektor yang terkait di dalam aspek kerjasama blue economy ini. Namun demikian, IORA telah menetapkan ada delapan (8) prioritas area kerjasama yang akan digarap, yaitu: Fisheries and Aquaculture; Renewable Ocean Energy; Seaports & Shipping; Seabed Exploration & Minerals; Marine Biotechnology, Research & Development; Tou- rism; Ocean Knowledge Clusters, and SIDS & LDCs. SIDS adalah Small Islands Development States yang terdiri dari; Mauritius, Seychelles, Madagascar, dan Co- moros.Sedangkan LDCs adalah Least DevelopedCountri- esyang terdiri dari; Bangladesh,Yemen,Comoros, Mada- gascar, Mozambique, danTanzania. Pada September 2015 nanti, IORA untuk pertama- kalinyaakanmenyelenggarakankonferensitingkatMen- teri (KTM) Blue Economy di Mauritius. Ada empat sektor utama yang akan diusulkan untuk dibahas, diantaranya: Fisheries and Aquaculture; Renewable Ocean Energy; Sea- ports & Shipping; dan Seabed Exploration & Minerals. Sementara itu di sektor pariwisata, IORA telah ber- hasil menyelenggarakan Pertemuan tingkat Menteri (PTM) pertama di Seychelles pada Nopember 2014. PTM ini telah menghasilkan sejumlah rekomendasi “roadmap kerjasama pariwisata IORA” ke depan dan menyepakati “Seychelles Declaration”.Sedangkan pertemuan para pa- kar di bidang pariwisata dijadwalkan akan diselenggara- kan di Indaba, Afrika Selatan pada Mei 2015. Keketuaan Indonesia dan Harapan ke depan Sebagai anggotaG-20, Indonesia diyakini akan dapat berperan besar memperkuat kerjasama IORA di masa datang. Negara-negara anggota IORA lainya berharap pengalaman dan peran sentral Indonesia di ASEAN se- bagai asosiasi kerjasama Negara-negara berkembang tersukses di planet ini akan dapat membawa perubahan yang signifikan dalam kerjasama IORA. Laut adalah masa depan dan akan menjadi tulang punggung perekonomian di masa yang akan datang. Semoga keketuaan Indonesia di IORA pada periode 2015 – 2017 akan sukses membawa gerbong kerjasama yang semakin solid dan dirasakan manfaatnya oleh semua Negara anggota.[] IORA didirikan secara resmi sekitar 17 tahun yang lalu dengan Sekretariat di Mauritius, sebuah Negara ke- cil di tengah Samudera Hindia dengan jumlah penduduk saat ini sekitar 1,3 juta jiwa dan pendapatan per kapita rata-rata sekitar USD 14.000. Indonesia sudah bergabung dengan IORA dari sejak awal, namun baru pada 2015 ini, sebagaimana telah di- nyatakan oleh Menlu RI Retno, bahwa Indonesia akan menjadi ketua IORA untuk periode dua tahun (2015 – 2017). Sesuai dengan pertemuan Council of Ministers (COM) IORA ke-14 yang diselenggarakan di Perth padaOktober 2014 yang lalu, serah tererima keketuaan IORA akan dila- kukan dari Australia kepada Indonesia dalam COM yang dijadwalkan diselenggarakan pada akhir tahun ini. Semula, kerjasama regional ini bernama “Indian Oce- an Rim Association for Regional Cooperation” (IORARC). Namun dalam pertemuanCOM ke-13 di Perth tahun 2013 berubah nama menjadi “Indian Ocean Rim Association” (IORA). Sebagaisebuahorganisasiinter-governmental,IORA memilikitujuanutamamengembangkankerjasamadibi- dang ekonomi dan perdagangan. Sampai saat ini, IORA tidak memiliki agenda kerjasama di bidang politik. Untuk mencapai tujuan utama di atas, Pertemuan COM IORA 2012 telah menetapkan enam prioritas kerja- sama, yaitu: Maritime Safety and Security, dengan Flag- ship project berupa MaritimeTransport Council;Trade and Investment Facilitation, dengan Flagship project berupa Preferential Trade Agreement (PTA); Fisheries Manage- ment, dengan Flagship project berupa Fisheries Support Unit (FSU); Disaster Risk Management; Academic and Science &Technology Cooperation, dengan Flagship pro- ject berupa University Student Mobility Program for the Indian Ocean Region (UMIOR), dan IORA Virtual Open Uni- versity;Tourism Promotion and Cultural Exchanges, deng- an Flagship project berupa IORA Travel Card. Selain itu, pada 2013 Australia menambahkan kerjasama “Women Empowerment” sebagai cross-cutting issue dalam priori- tas kerjasama di atas. DalamstrukturkerjasamaIORA,pertemuantertinggi adalah tingkat menteri yang disebut Council of Ministers (COM) yang bertemu sekali dalam setahun. Kemudian pertemuan pejabat tinggi (Committee of Senior Officials –CSO) yang bertemu dua kali dalam setahun (Bi-Annual) . Selain itu, juga terdapat pertemuan empat Working Group, yaitu: WG onTrade and Investment; IOR Academic Group (IORAG); IOR Business Forum (IORBF); dan WG on Head of Missions (WGHM). Disamping itu, IORA juga memiliki dua “specialized agency” yaitu: Regional Science for Regional Transfer (RCSTT) yang berlokasi di Iran, dan FisheriesSupportUnit (FSU) yang berlokasi di Oman. Blue Economy: Sebagai asosiasi kerjasama Negara-negara yang ber- basiskan laut, Blue Economy adalah tema proyek baru IORA yang disepakati dalam pertemuan COM di Perth bulan Nopember 2014 yang lalu. Kerjasama ini intinya dimaksudkan bagaimana memanfaatkan laut sebagai sumber ekononomi bagi Negara-negara anggota, IORA. IORA memiliki tujuan utama mengembangkan kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan. Sampai saat ini, IORA tidak memiliki agenda kerjasama di bidang politik.
  15. 15. 15 februari - 14 maret 2015No. 85 TAHUN VIII sorot 15Diplomasi TABLOID Media Komunikasi dan Interaksi PENINGKATAN HUBUNGAN DENGAN NEGARA-NEGARA KEPULAUAN PASIFIK negara yang ada di Pasifik. Papua Nugini yang berbatasan darat dengan Indo- nesia, memiliki keistimewaan tersendiri, yaitu sebagai negeri kepulauan namun memiliki alam mainland yang berpegunungan luas dan rawa pesisir, disamping juga memiliki keragaman penduduk yang paling majemuk di dunia dengan keberadaan sekitar 700 kelompok etnis dan 800 bahasa. Solomon Islands merupakan negara dengan ratusan pulau (sekitar 922 pulau), sedangkan Kiribati hanya memiliki 33 pulau namun tersebar di pe- rairan yang sangat luas yakni mencapai 3,5 juta km2, sementara Nauru dikenal sebagai salah satu negara re- publik terkecil di dunia. Kawasan kepulauan Pasifik memiliki arti khusus ter- sendiri bagi Indonesia, yaitu sebagai kawasan tetangga yang perlu didekati dalam konteks mendorong tercip- tanya lingkungan yang stabil, makmur, dan bersahabat bagi upaya pembangunan. Ini merupakan manfaat yang tentunya dapat dirasakan bersama oleh Indonesia dan negara-negara di kawasan Pasifik. Sebagai sesama ne- gara kepulauan dan perekonomian yang berkembang, Indonesia relatif memiliki beberapa kesamaan dalam hal tantangan pembangunan yang dihadapi, seperti misal- nya keterbatasan lahan dan sumber daya alam, sensiti- fitas terhadap gejolak ekonomi dunia, maupun kerawa- nan terhadap dampak perubahan iklim dan bencana. Tidak kalah pentingnya, masyarakat Pasifik memiliki kesamaan akar budaya, khususnya dengan masyarakat Indonesia yang bermukim di kawasan timur Nusantara. (Sumber: Direktorat AsiaTimur dan Pasifik). H ubungan Indonesia dengan negara- negara kepulauan di Pasifik telah berlangsung lama dan terus mengalamiperkembanganpositifdari tahun ke tahun. Indonesia pertama kali membuka hubungan diplomatik di kawasan ini dengan Fiji yaitu pada 1974, dan terakhir dengan Kiribati pada 2013. Dengan demikian Indonesia sudah membuka hubungan diplomatik dengan seluruh negara kepulauan di Pasifik yang terdiri dari 12 negara, yaitu: Fiji, Kiribati, Marshall Islands, Federasi Mikronesia, Nauru, Palau, Papua Nugini, Samoa, Solomon Islands, Tonga,Tuvalu, danVanuatu. Dewasa ini, peningkatan engagement Indonesia di Pasifik terus dilakukan melalui enam perwakilan diplo- matik RI yang terletak di Canberra, Manila, Port Mores- by, Suva, Tokyo, dan Wellington, serta melalui satu per- wakilan konsuler RI di Noumea, Kaledonia Baru (teritori Perancis). Keduabelas negara kepulauan di Pasifik tersebut be- rada dalam tiga subkawasan, yaitu Melanesia, Polinesia, dan Mikronesia, dan masing-masing memiliki karakter geografi dan penduduk yang beragam. Total penduduk di negara-negara kepulauan Pasifik hanya sekitar 9,6 juta jiwa, namun tersebar di wilayah perairan samudera yang sangat luas. Bank Dunia memperkirakan bahwa luas negara-negara kepulauan di Pasifik mencakup 15 persen luas permukaan bumi, belum termasuk Papua Nugini dan Nauru maupun belasan wilayah/teritori non- Kawasan kepulauan Pasifik memiliki arti khusus tersendiri bagi Indonesia,yaitu sebagai kawasan tetanggayang perlu didekati dalam konteks mendorong terciptanya lingkunganyang stabil, makmur, dan bersahabat bagi upaya pembangunan
  16. 16. 15 februari - 14 maret 2015No. 85 TAHUN VIII16 Diplomasi TABLOID Media Komunikasi dan Interaksi SOROT U paya promosi hubungan ekonomi ke negara negara Pasifik terus dilakukan oleh Perwakilan RI terkait, meskipun disadari secara realistis prospek peningkatanhubunganperdagangan, investasi, dan pariwisata dari Indonesia ke Pasifik masih terkendala oleh isu-isu seperti konektifitas(belumterdapatpenerbangandanpelayaran langsung),dayaserappasartujuanyangterbatassebagai small island economies, maupun kendala di lokasi seperti isu kepemilikan tanah, keamanan lokal, dan biaya tinggi pembangunan prasarana. Indonesia memiliki 2 (dua) mitra dagang terbesar tra- disional di kepulauan Pasifik yakni Fiji dan Papua Nugini, dengan volume perdagangan dua-arah masing-masing mencapai USD26,2 juta/ USD20,9 juta dan USD253, 58 juta/ USD97,4 juta (2013) dengan posisi surplus untuk RI . Produk unggulan RI di Fiji mencakup kertas, sanitasi, plastik, garmen, elektronika, dan mesin/ kendaraan raki- tan, sementara produk RI yang diminati di Papua Nugini mencakup kertas, minyak sawit, sanitasi, pangan, dan produk baja. Dalam rangka mendorong hubungan dagang dan bisnis yang lebih erat dengan kedua negara tersebut, Perwakilan-Perwakilan RI terkait terus mengupayakan kehadiran para pengusaha Fiji dan Papua Nugini pada acara rutin Trade Expo Indonesia (TEI) dari tahun ke ta- hun, maupun memperkenalkan produk-produk Indone- sia melalui berbagai acara dan kesempatan promosi ter- padu (ekonomi, seni-budaya) pada pameran-pameran setempat, guna meningkatkan familiaritas masyarakat Fiji dan Papua Nugini kepada Indonesia. Peningkatan kerja sama pembangunan antara In- donesia dan negara-negara kepulauan Pasifik melalui upaya sharing of best practices juga terus dilakukan, khususnya dalam bidang-bidang yang diminati seperti pertanian, perikanan, pendidikan, demokrasi, good go- vernance, dan penanggulangan bencana. Sejak berdiri- nya Direktorat Kerja Sama Teknik di Kementerian Luar Negeri RI pada 2006, tercatat sebanyak 500 peserta dari negara-negara di Pasifik Selatan telah berpartisipasi pada berbagai program peningkatan kapasitas yang di- selenggarakan oleh Indonesia. Bantuan lainnya yang di- berikan Pemerintah RI kepada negara-negara kepulauan di Pasifik, diantaranya adalah beasiswa pendidikan serta hibah peralatan pertanian dan kepolisian. Dalam Pernyataan PersTahunan Menteri Luar Negeri 2015, Menlu Retno L.P. Marsudi telah menyampaikan ba- hwa kawasan Pasifik Selatan dianggap sebagai wilayah yang strategis, dimana Indonesia telah berkontribusi aktif pada berbagai forum di kawasan (MSG, PIDF, PIF, SwPD) dan ke depannya akan mengembangkan kerja sama dalam berbagai bidang yang diminati bersama, se- perti demokrasi, perikanan, pemuda dan olahraga, dan seni budaya. Hal ini sesuai dengan komitmen Indonesia dalam kerja sama peningkatan kapasitas untuk negara- negara di Pasifik senilai USD 20 juta selama periode 2015-2019. Oleh karena itu, ke depannya masih banyak terdapat hal yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan dia- log dan partisipasi konstruktif Indonesia dengan negara- negara di kepulauan Pasifik, baik pada tataran bilateral, regional, maupun pada kerja sama dan saling dukung pada organisasi internasional. Kegiatan-kegiatan seperti saling kunjung pejabat senior dan konsultasi bilateral, partisipasi pada forum sidang dan kegiatan regional, maupun misi muhibah dan pertukaran people-to-people contacts akan semakin mendekatkan Indonesia dan negara-negara kepulauan Pasifik pada cita-cita bersama untuk stabilitas, kemakmuran, hubungan bertetangga baik, dan pergaulan yang saling menghormati di kawa- san Asia-Pasifik. (Sumber: Direktorat AsiaTimur dan Pa- sifik). Peringatan ke–60 KAA, Indonesia Akan Undang 109 negara P emerintah Indonesia akan mengundang 109 negara dan 25 organisasi internasional dalam peringatan ke-60 tahun Konferensi TingkatTinggi (KTT)AsiaAfrika yang akan dilaksanakan pada bulan April 2015 mendatang. Acara ini akan diisi dengan agenda besar, yaitu KTT negara-negara Asia Afrika, dan peringatannya yang akan dilakukan di Bandung, Jawa Barat. Untuk acara KTT Asia Afrika di Jakarta akan diselenggarakan pada 19-24 April, sedangkan acara peringatan akan dilaksanakan di Bandung, pada 24 April 2015. Acara di Jakarta terdiri dari beberapa pertemuan, dimulai dengan pertemuan ting- kat pejabat tinggi, diteruskan dengan pertemuan tingkat menteri, dan akan diakhiri dengan pertemuan tingkat kepala negara/pemerintahan. Persiapan penyelenggaraan peringatan ke-60 KTT Asia Afrika sudah dilakukan, dan Presiden Jokowi sudah memberikan arahan agar selain acara yang sifatnya po- kok juga ada acara lainnya berupa Asia Africa (AA) Business Summit dan Historical walk di Museum KAA. Proses persiapan substansi penyelenggaraan peringatan KTT Asia Afrika ini akan dibantu dari perwakilan tetap RI di NewYork, Amerika Serikat. Penggodokan substansi untuk outcomenya akan diawali di Jakarta, kemudian dibawa ke New York untuk dimatangkan, dan berakhir kembali di Jakarta untuk dibahas pada tingkat kepala negara/kepala pemerintahan, kemudian pada tingkat menteri, dan berakhir di KTT. Adapun tema utama yang akan ditonjolkan Indonesia dalam acara ini adalah perkuatan, kerjasama Selatan-Selatan dan pada saat yang sama Indonesia juga menginginkan kerjasama Selatan-Selatan ini memberikan kon- tribusi terhadap upaya perdamaian dan kesejahteraan dunia.[] Meningkatkan Diplomasi Ekonomi Di Kawasan Pasifik
  17. 17. 15 februari - 14 maret 2015No. 85 TAHUN VIII 17Diplomasi TABLOID Media Komunikasi dan Interaksi SOROT WNI DI FIJI DIKAGUMI WARGA LOKAL “Orang Indonesia hebat!” puji Naca, seorang warga kampung Korovou, Navakacoa, di Pulau Taveuni Fiji. Pujian itu terlontar dari bibir lelaki paruh baya ini sesaat ketika saya tiba di kampung tempatnya tinggal, pada menit-menit pertama kami berkenalan. Pujian itu tidak ditujukan kepada saya,yang mungkin satu-satunya orang Indonesiayang mencapai desa kecil di pulau berjuluk “the Garden Island of Fiji” itu. Naca menceritakan pengalamannya bertemu dengan orang-orang Indonesia ketika dia bekerja di pulau Laucala (baca: Lau- dza-la). Sebuah pulau kecil tak jauh dari Pulau Taveuni. S aat itu mereka bekerja untuk pembangunan sebuah hotel milik bos minuman energi Redbull. Orang- orang Indonesia luar biasa. Terampil dan pintar membelah batu-batu alam. Batu-batu dibelah dan dipotong hingga pipih lalu dipakai untuk melapisi lantai dan dinding bangunan, bahkan kolam renang, dan penghias taman. “Sementara, kami orang Fiji, hanya bekerja di bagian mengaduk semen,” kenang Naca. Kekaguman warga Navakacoa bukan hanya pada keterampilan duta konstruksi asal Indonesia dalam pertukangan. Villy, tetangga Naca juga mengaku ka- gum dan mendapat pelajaran mengenali daun-daun yang dapat dimakan. Lalapan. “Sebelumnya, kami menganggap daun-daun itu tidak bisa dimakan. Tum- buhan liar yang tidak bermanfaat.” Menurut catatan KBRI, jumlah warga Indonesia di Villy, tetangga Naca juga mengaku kagum dan mendapat pelajaran mengenali daun-daunyang dapat dimakan. Lalapan. “Sebelumnya, kami menganggap daun- daun itu tidak bisa dimakan. Tumbuhan liaryang tidak bermanfaat.” Syam Asinar Radjam Fiji tergolong sedikit, hanya sekitar 500-an. Tapi melalui pengamatan singkat saya, mereka dikenal baik berhasil membawa nama baik Indonesia. ‘Duta Indonesia’ di Fiji terdiri dari banyak kalangan. Dari kalangan pejabat negara, akademisi, konsultan keu- angan, pemuka agama seperti suster dan pendeta, ahli pangan, praktisi jasa pariwisata, mekanik, pekerja kon- struksi, hingga anak buah kapal (ABK) ikan.Yang terba- nyak adalahABK.Sekitar tiga perempat dari keseluruhan WNI di Fiji. Ketika saya mengunjungi Koronivia, Pusat Penelitian Pertanian Fiji di dekat kota Nausori, misalnya. Saat itu, ada Endah Puspitojati, seorang ahli teknologi pangan dari Indonesia yang diminta membantu riset peng- embangan pengolahan pangan di sana. Koronivia me- mang terbilang sering bekerja sama dengan pemerintah Republik Indonesia melalui kedutaan besar Republik In- donesia (KBRI) untuk Fiji. Litia, seorang staf Koronivia mengaku terkesan dengan pengetahuan dan teknologi olah pangan Indo- nesia. Berkat transfer pengetahuan yang dilakukan En- dah, laboratorium teknologi pangan milik Koronivia kini penuh dengan contoh pengolahan umbi-umbian dan bu- ah-buahan dalam bentuk tepung, keripik, dan makanan olahan lain yang memiliki umur simpan lama, kandungan gizi baik, dan nilai ekonomis tinggi. Endah juga berhasil meletakkan fondasi dasar sebuah lab teknologi pangan. Jika sebelumnya laboratorium ini berfungsi sekadar da- pur umum berukuran besar, kini menjadi laboratorium penelitian sungguhan. Jika sebelumnya para staf labora- torium ini memakai celemek ketika bekerja, kini mema- kai jas lab. “Laboratorium ini adalah tempat melakukan peneli- tian pangan, bukan cooking-class,” celetuk Endah. Litia dan rekan-rekannya mengangguk paham sambil terse- nyum kena sindir. Litia dan beberapa staf Koronivia pun berencana belajar langsung ke Indonesia. Dalam hal pangan, ahli Indonesia memang banyak terpakai di Fiji. Mulai dari tenaga ahli bidang pertanian, perikanan, dll. Dari produksi hingga pengolahan. Bahkan salah satu industri pangan terbesar di Fiji, memercaya- kan seorang ahli Indonesia sebagai chief engineer. Di Fiji banyak pula orang Indonesia yang bekerja di Laut. Mereka para ABK. Tersebar di paling tidak 4 pe- labuhan. Pelabuhan King’s Wharf dan Walu Bay di kota Suva, Pelabuhan Lami di Kota Lami, dan Lautoka Port di Kota Lautoka. Cukup banyak saya berinteraksi dengan mereka. Mereka dikenal kompak dan bisa bekerja deng- an baik. Para agen ABK yang saya jumpai mengakui hal itu. Di kawasan Pasifik Selatan, ABK asal Indonesia tak hanya dapat pujian di Fiji. Suatu kali di Suva, saya ber- cakap-cakap ringan dengan High Commissioner (setara dengan duta besar) negara Tuvalu untuk Fiji. Menurut- nya, meski tak sebanyak di Fiji para ABK sangat mem- bantu sektor perikanan dan kelautan di negerinya.[]
  18. 18. 15 februari - 14 maret 2015No. 85 TAHUN VIII Diplomasi TABLOID Media Komunikasi dan Interaksi18 SOROT Dharmayikti Syailaendra Konsul Jenderal RI di Jeddah Q ishos atau hukuman mati dengan cara dipancung merupakan salah satu hukum yang berlaku di Arab Saudi. hukum qishos berlaku bagi warga lokal maupun warga asing yang tinggal di Saudi Arabia. WNI yang terancam hukum qishos cukup banyak. Jumlah kasus yang ada di KJRI Jeddah selama tahun 2014 sampai dengan awal 2015 terdapat 32 kasus berat yang kita tangani. Kasus itu terdiri dari berbagai kasus, mulai dari kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang melakukan pembunuhan terhadap majikannya, kasus PMI yang menjadi korban penyiksaan hingga meninggal dunia, kasus PMI yang membunuh sesama PMI lainnya, kasus jinah mushod sehingga harus menjalani hukum rajam sampai mati, serta kasus narkoba. Dari 32 kasus tersebut, pihak KJRI Jeddah telah melakukan upaya perlindungan dan pem- bebasan, sehingga 11 kasus dinyatakan bebas dari hukuman mati. Dari 11 WNI yang terbebas dari hukuman mati tersebut, 2 orang diantara- nya sudah dipulangkan ke Indonesia dan 6 orang tengah dalam proses pemulangan, dan sisanya (3 orang) tengah menjalani sisa masa hukuman. Salah satunya adalah PMI yang melakukan pem- bunuhan namun dibebaskan karena pihak ahli waris korban memberi maaf dan tidak meminta uang diyat. Itulah hasil capaian KJRI Jeddah selama ta- hun2014,dimanakeberhasilanmembebaskan11 WNI yang terancam hukuman mati merupakan upaya KJRI Jeddah yang selalu melakukan pen- dampingan dan penyediaan lawyer tetap yang kita kontrak selama setahun. Namun demikian selain upaya-upaya yang kita lakukantersebut, saat ini ada 14 WNI yang masih terancam huku- man mati, yaitu 13 karena kasus pembunuhan dan 1 karena kasus jinah mushod. Dari 13 kasus pembunuhan tersebut, 11 ma- sih dalam proses hukum dan 2 diantaranya dalam kondisi krusial karena sangat tipis kemungkinan untuk mendapatkan pemaafan, dan 2 lainnya sudah dijatuhkan hukuman qishos oleh penga- dilan dan mendapat penguatan dari pengadilan tinggi dan pelaksanaan qishosnya sudah disa- hkan oleh Pemerintah Arab Saudi, jadi hanya tinggal menunggu waktu pelaksanaan qishos. Segala upaya sudah kita lakukan dalam rangka membantu, mulai dari pendampingan hukum, penyediaan penterjemah, penyediaan lawyers, termasuk upaya non-litigasi melalui lembaga pe- maafan yang disediakan oleh pemerintah Arab Saudi. Saat ini Tim dari Direktorat PWNI/BHI ber- sama-sama dengan Tim KJRI tengah berada di Madinah dalam rangka untuk mengupayakan langkah-langkah dan upaya terakhir kita dalam memintakan pemaafan terhadap pihak keluarga. Dari pihak Pemerintah RI sendiri sudah berkali- kali Presiden SBY dan saat ini Presiden Jokowi mengirimkan surat kepada pemerintah Arab Saudi (Raja) untuk membantu mengupayakan pemaafan atau paling tidak melakukan penun- daan pelaksanaan hukuman dalam rangka mem- berikan kesempatan untuk kita mendapatkan pemaafan. Dalam hal ini kita memang harus memaha- mi hukum yang berlaku di Arab Saudi, dimana dalam kasus pembunuhan ada dua peraturan yang berlaku. Pertama adalah Hak Khusus, yaitu hak keluarga untuk meminta proses pengadi- lan khusus jika dijatuhkan hukuman qishos oleh pengadilan, karena yang berhak memberikan pe- maafan adalah pihak keluarga ahli waris. Sejauh pihak keluarga ahli waris bersedia memberikan pemaafan, baik dengan pembayaran uang diyat ataupun tidak. Kedua adalah Hak Umum, yaitu hak pemerintah. Di lihat dari kasusnya, maka ada dua kemungkinan. Jika seseorang sudah dijatuhkan hukuman qishos oleh pengadilan dalam Hak Khusus, kemungkinan dia akan mendapatkan hukuman qishos atau hanya hukuman penjara di dalampengadilanHakUmum.Kalaudipengadilan Hak Umum dia mendapatkan hukuman qishos, maka dia mendapatkan hukuman double qishos. Pada qishos yang dijatuhkan oleh pengadilan Hak Umum, dia bisa meminta pemaafan kepada Raja, tetapi pada qishos yang dijatuhkan oleh pengadilan Hak Khusus, maka Raja tidak bisa turut campur, karena pemaafan itu sepenuhnya hak keluarga ahli waris. Kita harapkan hukum yang berlaku di Arab Saudi ini bisa difahami oleh WNI yang berada di Arab Saudi dan juga masyarakat kita yang bera- da di tanah air. Hukuman mati diberlakukan ha- nya kepada pelaku pembunuhan, jinah mushod dan narkoba. Tapi khusus bagi pelaku narkoba tidak ada proses pemaafan, namun akan dilihat seberapa banyak dan seberapa besar kontri- businya dalam tindak kejahatan narkoba yang dilakukannya. Dalam tahun 2015 ini, yaitu sejak Januari hingga Februari, pemerintah Arab Saudi telah melaksanakan hukuman qishos terhadap 19 orang (termasuk warga negara Arab Saudi), dimana 6 karena kasus pembunuhan dan 13 ka- rena kasus narkoba. Untuk WNI overstayer di wilayah Jeddah, diperkirakan sekitar 527 ribu WNI, tetapi yang real terdaftar di KJRI hanya 35 ribu WNI. Pada umumnya mereka tinggal di rumah majikannya dan di rumah-rumah yang mereka kontrak secara berkelompok. Mereka bekerja ada yang dalam bentuk harian, mingguan dan bulanan, tergan- tung dari kesepakatan kerja mereka dengan ma- jikannya. Mereka dicarikan kerja oleh para calo, dan setelah merasa cukup mengumpulkan uang biasanya mereka ingin pulang ke Indonesia dan untuk itu mereka harus masuk Tahrir (karantina). Sekarang ini yang berada di karantinaJeddah ada sekitar 600 orang, mereka sudah siap dipulang- kan, dimana setiap hari Pemerintah Arab Saudi mengupayakan untuk memulangkan mereka, tergantung dari tersedianya seat penerbangan Saudi Arabia Airlines rute Jakarta. Tapi biasanya mereka dipulangkan secara berkelompok seki- tar 30-50 orang. Dan Selanjutnya pemerintah Arab Saudi terus melakukan razia terhadapWNA overstayer, baik di jalan-jalan maupun di rumah- rumah tempat mereka berkumpul. KJRI tetap memberikan perhatian terhadap halini.Terhadapmerekayangpulangsecaraman- diri, KJRI memberikan bantuan untuk mendapat- kan exit permit. Dan bagi mereka yang ingin tetap bekerja secara resmi, KJRI membantu penguru- san dokumen yang dibutuhkan, asalkan mereka sudah mendapatkan majikan yang cocok. Pemerintah Indonesia akan terus meningkat- kan kehadiran negara dalam upaya pelayanan dan perlindungan terhadap WNI yang berada di luar negeri, termasuk upaya pendampingan hu- kum dan pendampingan penterjemah sejak dari awal hingga kasus selesai. Khusus mengenai uang diyat, ini masuk kedalam koordinasi Kemlu dan Kementerian terkait. Banyak hal dalam ma- salah perlindungan ini yang harus dibahas ber- sama dengan Kementerian lain terkait. Kami di KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah sudah menyampaikan kepada pemerintah Pusat supaya kita memiliki kebijakan umum yang berkaitan dengan sumber dana untuk diyat yang tentunya disesuaikan dengan kasus yang terjadi. Memang ada pertanyaan, baik WNI yang berada di tanah air maupun di Arab Saudi, mengenai kasus Karni yang membunuh anak balita. Bagi kami, kita ti- dak usah berupaya mengupayakan uang diyat lebih dulu, tetapi bagaimana kita mengupayakan agar pihak ahli waris korban mau memberikan pemaafan, itulah hal utama yang kami lakukan di perwakilan. Untuk persoalan uang diyatnya itu kami serahkan kepada pihak keluarga, dimana mereka bisa meminta bantuan dari pemerintah daerah maupun pusat. Hal itu sepenuhnya kami serahkan kepada Pusat. [] KJRI Jeddah Telah MembEbaskan 11 WNI Terpidana Hukuman Mati
  19. 19. 15 februari - 14 maret 2015No. 85 TAHUN VIIIDiplomasi TABLOID Media Komunikasi dan Interaksi 19SOROT A rab Saudi merupakan negara besar dan ekonomi terbesar di Timur Tengah, dan bagi Indonesia hubungan bilateral dengan Arab Saudi ini sudah berjalan sangat erat. Ini bukan saja karena Indonesia adalah pengirim jemaah umroh dan haji terbesar, tapi di sisi lain berbagai peluang kerjasama di bidang ekonomi juga sangat terbuka luas. Pada era pemerintahan yang baru kali ini kita memiliki momentum yang besar untuk mendorong kerjasama ekonomi yang lebih besar. Dengan produksi minyak sekitar 4 juta barel per hari dan juga pembangunan infrastruktur yang sedemikian besar, Arab Saudi merupakan kekuatan ekonomi dengan peluang yang spek- takuler. Peluang terbesar adalah di bidang kon- struksi yang mengalami pertumbuhan sekitar 20% dan dalam 20 tahun ke depan Pemerintah Arab Saudi tengah menggalakkan berbagai, mi- salnya mega proyek pembangunan infrastruktur di Jeddah, termasuk juga pembangunan peng- embangan Masjidil Haram untuk 20 tahun ke depan. Dengan wafatnya RajaAbdullah yang dikenal sangat pro rakyat pada 23 Desember lalu, maka sekarang ini sudah diangkat Raja yang baru yaitu Salman bin Abdul Aziz yang berkomitmen untuk meneruskan kebijakan Raja Abdullah. Kita me- lihat bahwa kerjasama ekonomi adalah aspek yang sangat menguntungkan bagi Indonesia. Di sektor konstruksi kita bisa masuk dari dua sisi, yang pertama adalah kita bisa memanfaatkan sektor tenaga kerja formal di bidang konstruksi. Peluangnya sangat terbuka luas namun belum kita upayakan secara maksimal karena selama ini kita lebih banyak memikirkan sektor informal. Sisi kedua, bahwa dengan kemajuan di sektor konstruksi ini, maka kita juga bisa memberikan kontribusi bagi pengembangan dunia usaha In- donesia untuk melakukan ekspor ke Arab Saudi. Sektor ini akan terus berkembang, paling tidak dalam 20 tahun ke depan. Di Arab Saudi sudah ada perusahaan kons- truksi Indonesia yang cukup berkembang, dian- taranya Waskita Karya yang sudah menangani beberapa proyek konstruksi diArabSaudi disam- ping juga proyek pemeliharaan gedung-gedung daninfrastrukturpublikyangluarbiasabesarnya. Namun demikian kita juga ingin ada perusahaan Indonesia yang bisa masuk di sektor yang lain. Indonesia sekarang ini merupakan pengimpor terbesar minyak dari Arab Saudi, dan kita ingin mengembangkan Crude Palm Oil dan komoditi lainnya untuk di ekspor ke Arab Saudi. Ke depannya, kami inigin aspek-aspek di bidang ekonomi dan perdagangan serta aspek kunjungan wisatawan Arab Saudi ke Indonesia untuk dikembangkan, khususnya paket wisata keluarga agar destinasi yang dikunjungi bisa le- bih banyak, dan masa tinggalnya menjadi lebih lama. Sampai dengan Oktober 2014, jumlah wisatawan asal Arab Saudi yang berkunjung ke Indonesia sebanyak 131 ribu orang, sementara jumlah total wisatawan asal Arab Saudi yang berwisata ke luar negeri mencapai sekitar 1,5 juta. Hampir 2/3 dari jumlah tersebut berkun- jung ke Malaysia dan Dubai. Terkait hal ini kami akan terus mengupayakan peningkatan, namun memang masih ada masalah infrastruktur yang perlu diperhatikan untuk wisatawan asal Arab Saudi. Mereka umumnya suka menginap di apartemen-apartemen yang lux, makanan yang biasa mereka santap, dan fasilitas hotel yang cukup memadai, termasuk tersedianya sajadah, arah kiblat dan sebagainya. Setiap tahun kita juga menyelenggarakan paling tidak dua kali event promosi pariwisata bekerjasama dengan Kemenparekraf.Tapi untuk tahun ini kita minta event tersebut tidak hanya diselenggrakan di wilayah Mekah, tetapi juga di wilayah Riyadh. Satu kemajuan yang kita capai dalam tahun 2014 akhir adalah berupa keterliba- tan swasta. Dengan menggandeng pihak swasta maka promosi yang dilakukan menjadi lebih leluasa, dan visa yang diberikan pun adalah visa bisnis. Dengan demikian pemanfaatan ekonomi da- lam hubungan bilateral ini akan menjadi fokus utama kita. Disamping itu kita juga akan lebih fokus dalam upaya perlindunganWNI yang bera- da diArab Saudi. Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi juga merupakan komponen besar, karena Arab Saudi merupakan pintu gerbang dua kota suci, pusat bisnis, pusat pemukiman WNI dan juga kota kosmopolitan dimana banyak warga negara asing yang berada disana. Dalam hal perlindungan warga, selama ini pihak KBRI sudah melakukan upaya-upaya maksimal dalam membantu dari aspek hukum, kekonsuleran dan perlindungan warga secara keseluruhan, disamping juga melakukan upaya pemulangan paraWNI overstayer. Kita berharap, terutama pada kasus-kasus berat seperti kasus Satinah, dimana pemerintah dalam hal ini Direktorat PWNI/BHI telah me- ngupayakan jauh-jauh hari sebelumnya, yaitu upaya pembebasan sejak dari tahun sebelum- nya. Dari sisi hukum kita sudah bergerak optimal dengan lawyer KBRI. Sisi lainnya juga sudah kita upayakan dalam bentuk pembayaran uang di- yat, walaupun prosesnya agak tersendat karena memang disisi lain selain kasus tersebut juga ada kasus hukum lainnya. Kali ini dengan Raja yang baru kita berharap bahwa upaya-upaya yang kita lakukan selama ini termasuk menulis surat dalam menyampaikan concern Pemerintah RI kepada Raja secara langsung untuk memperoleh pemaafan dapat memperoleh hasil positif dalam pemulangan Satinah. Dari hari ke hari KBRI kita terus melakukan komunikasi dengan pihak kon- suler Arab Saudi untuk mendapatkan update se- putar perkembangan kebijakan Raja. Inilah yang menjadi concern kita saat ini. Di sisi lain kita juga melakukan upaya-upaya bantuan hukum kepada para WNI lainnya yang terlibat kasus-kasus berat. Bulan lalu satu orang WNI terbebas dari hukuman pancung dan saat ini tengah menjalani proses administrasi dan pelaksanaan masa hukuman yang masih tersisa. Saat ini di KBRI Riyadh ada 15 kasus hukuman mati yang melibatkan WNI dalam kasus pem- bunuhan, sihir dan jinah. Seluruhnya sudah di- tangani mulai dari proses awal pengadilan, mela- kukan pendampingan selama proses peradilan dan memberikan bantuan hukum dalam proses persidangan. Kami juga menjalin komunikasi dengan pihak keluarga melalui Direktorat PWNI/ BHIuntuksenantiasamengupdateperkembangan yang terjadi, sehingga pihak keluarga di Indone- sia bisa mengikuti perkembangan dengan tepat waktu.[] RI – SAUDI ARABIa AKAN MENDORONG KERJASAMA EKONOMI YANG LEBIH LUAS Soenarko KUAI KBRI RIYADH Waskita Karya salah satu perusahaan Indonesia yang mengerja- kan proyek konstruksi di Saudi Arabia.
  20. 20. 15 februari - 14 maret 2015No. 85 TAHUN VIII20 lensa Diplomasi TABLOID Media Komunikasi dan Interaksi Potensi Seni Dan Budaya Indonesia Salah Satu Modal Penting Dalam Pelaksanaan Diplomasi Publik “Sumbangan Budaya Etnik pada Kesejahteraan Masyara- kat Dunia” menjadi topik sarasehan terbuka yang dise- lenggarakan di Universitas Udayana (UNUD) Bali pada 6 Pebruari 2015. Sarasehan budaya yang dibuka secara langsung oleh Prof. Dr. I Wayan Cika, MS, Dekan Fakul- tas Sastra dan Budaya UNUD ini dihadiri oleh sekitar 100 orangmahasiswadansejumlahpimpinanFakultasSastra dan Budaya UNUD, antara lain Prof. Dr. dr.A.A. Raka Su- dewi, Sp.S (K), Ketua Program Pascasarjana UNUD; dan Prof. Dr. A.A. Bagus Wirawan, SU, Ketua Program Studi S3 UNUD. Dalam kesempatan ini Direktur Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri RI,Al Busyra Basnur, tampil se- bagai pembicara dan memaparkan bahwa potensi seni dan budaya etnik Indonesia merupakan salah satu modal penting dalam pelaksanaan diplomasi publik Indonesia, khususnya yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri. Potensi tersebut diwujudkan dalam berbagai program dan kegiatan, baik diselenggarakan di dalam maupun di luar negeri. Lebih lanjut, Al Busyra Basnur menjelaskan bahwa peran Indonesia dalam mempromosikan budaya etnik, antara lain dilakukan melalui WorldCulture Forum (WCF), interfaith dan inter-media dialogue, Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (BSBI), Outstanding Students for the World, Presidential Friends of Indonesia (PFoI) dan Forum Global ke-6 United Nations Alliance of Civilizations (UNA- OC) tahun 2014. Selain itu, dalam paparannya Al Busyra Basnur juga menjelaskan mengenai keberadaan dan peranan dias- pora Indonesia yang cukup besar pengaruhnya dalam pembangunan ekonomi dan promosi budaya etnik Indo- nesia di luar negeri. Pembicara lain pada acara sarasehan ini adalah Prof. Kusumita P. Pedersen,Trustee Council for a Parliament of the World’s Religion; Prof. Wayan Windia, Kepala Pusat Penelitian Subak UNUD; serta Dr. Diane Butler, Lektor Prodi Doktor Kajian Budaya UNUD/Presiden Internatio- nal Foundation for Dharma Nature Time sebagai mode- rator. Prof. Kusumita P. Pedersen menerangkan mengenai pentingnya melihat dunia dari sudut pandang masyara- kat etnik agar adat istiadat masing-masing etnis dapat terus dipelihara dan agar kesejahteraan dunia dapat ter- wujud. Sementara itu, Prof. Wayan Windia menjelaskan mengenai keunikan Subak, sebuah bentuk manajemen pengairan sawah yang merupakan buah pemikiran ma- syarakat etnik di Bali. Subak telah mendapatkan penga- kuan UNESCO pada tahun 2012. Beberapa pokok pikiran yang mengemuka dalam diskusi dan tanya jawab antara lain bahwa diplomasi pu- blik bukan hanya domain Pemerintah. Kegiatan promosi budaya Indonesia khususnya budaya etnik merupakan tugas bersama, pemerintah dan non pemerintah. Sarasehan terbuka semacam ini dinilai sangat bermanfaat untuk menambah wawasan khususnya bagi generasi muda dari kalangan pemuda dan mahasiswa. Acara ini juga mampu menjelaskan mengenai peran Ke- menterian Luar Negeri dalam kaitannya dengan promosi budaya etnik yang dinilai penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dunia.[] Al Busyra Basnur Direktur Diplomasi Publik, Kemlu RI
  21. 21. 15 februari - 14 maret 2015No. 85 TAHUN VIII 21Diplomasi TABLOID Media Komunikasi dan Interaksi LENSA tersebut, melainkan juga disampaikan dalam berbagai kesempatan pertemuan dengan para menlu negara-ne- gara Afrika. Dalam kesempatan pertemuan tersebut, Menlu RI juga berkesempatan bertemu dengan Menlu dari Me- sir, Togo, Alzajair, Madagaskar, Afrika Selatan, Kenya dan juga Ketua African Union. Semuanya mengharap- kan dan mengapresiasi Indonesia yang telah mengam- bil leading role dalam konteks mendorong kerjasama Selatan-Selatan, namun juga ditekankan harapan agar Indonesia bisa hadir lebih banyak lagi di dalam bidang ekonomi di Afrika, khususnya di negara-negara mereka. Para Menlu tersebut mengharapkan agar Indonesia bisa seperti negara-negara besar lainnya, termasuk negara- negara Asia lainnya yang cukup aktif di Afrika. Selanjutnya pada tanggal 30 Januari Menlu RI meng- hadiri pertemuan KTT Uni Afrika, ini juga merupakan pertama kalinya seorang Menlu RI hadir dalam KTT Uni Afrika sebagai observer. Tema pertemuan tersebut adalah The role ofWomen Empowerment in African Deve- lopment, yang tentunya juga sangat cocok dengan keha- diran Menlu RI.[] Indonesia Diharapkan Dapat hadir Lebih Banyak Lagi Di Dalam Bidang Ekonomi Di Afrika Arrmanatha C. Nasir Kepala BAM K unjungan Menlu RI Retno LP Marsudi ke Ethiopia pada 29-30 Januari 2015 merupakan kunjungan pertama seorang Menlu RI ke Ethiopia sejak dibukanya hubungan bilateral RI- Ethiopia sejak 50 tahun lalu (1974). Dalam kesempatan tersebut Menlu RI melakukan pertemuan dengan Presiden Ethiopia dan pertemuan bilateral dengan Menlu Ethiopia. Tujuan kunjungan tersebut adalah untuk meningkatkan hubungan kerjasama bilateral dan menyampaikan undangan Presiden RI terkait dengan rencana pelaksanaan Konferensi Asia-Afrika pada bulan April yang akan datang. Rencana pelaksanaan Konferensi Asia-Afrika terse- but disambut baik oleh Presiden dan Menlu Ethiopia, di- mana Presiden dan Menlu Ethiopia sangat mengapresia- si peran yang diambil oleh Indonesia dalam mendorong kerjasama Selatan-Selatan, dan menyampaikan indikasi yang positif untuk hadir dalam pertemuan KAA. Selain itu dalam pertemuan tersebut juga diangkat usulan RI terkait dengan rencana untuk segera mem- buka kantor Kedutaan Besar Ethiopia di Jakarta. Hal ini penting karena selain untuk meningkatkan kerjasama bilateral, Jakarta danAddisAbaba merupakan diplomatic capital, dimana di Jakarta ada Sekretkrtariat ASEAN se- dangkan di Addis Ababa ada Sekretariat Uni Afrika. Pembukaan kantor Kedubes Ethiopia di Jakarta akan sangat bermanfaat dalam upaya untuk meningkatkan hubungan yang lebih erat lagi, tidak saja antara Uni Afrika dan ASEAN melainkan juga dalam lingkup lebih luas antara Asia dan Afrika. Usulan ini disambut baik oleh Presiden maupun Menlu Ethiopia dan akan segera ditindaklanjuti dengan mengirim salah satu Dirjen dari Kemenlu Ethiopia ke Jakarta untuk memulai pembaha- san hal tersebut. Topik lainnya yang cukup menarik adalah masalah ekonomi, dimana baik Presiden maupun Menlu Ethio- pia sangat mengharapkan kehadiran Indonesia baik di Ethiopia maupun di Afrika secara umum. Mereka sangat mengharapkan agar lebih banyak lagi perusahaan-peru- sahaan Indonesia yang berkiprah di Ethiopia dan Afrika karena peluangnya memang cukup besar. Hal ini tidak saja disampaikan oleh Menlu Ethiopia dalam pertemuan Semuanya mengharapkan dan mengapresiasi Indonesia yang telah mengambil leading role dalam konteks mendorong kerjasama Selatan- Selatan, namun juga ditekankan harapan agar Indonesia bisa hadir lebih banyak lagi di dalam bidang ekonomi di Afrika.
  22. 22. 15 februari - 14 maret 2015No. 85 TAHUN VIII Diplomasi TABLOID Media Komunikasi dan Interaksi22 lensa Kunjungan Mahasiswa Flinders University, Australia ke Direktorat Diplomasi Publik kemlu ri Keamanan Diplomatik. Dalam sambutannya, Eni Hartati menyampaikan ha- rapan agar kunjunganpara mahasiswa tersebut ke Kemlu dapatbermanfaat untuk lebih mengenal Indonesia dan lebih memahami hubungan RI – Australia,serta lebih memperkuat hubungan masyarakat kedua negara. Indonesia danAustralia berkepentingan untuk mem- perkuat hubungan kedua negara karena posisi geogra- fis kedua negara yang berdekatan, sama-sama sebagai negara yang demokratis, dan memiliki kepentingan ekonomi yang timbal balik. Demikian disampaikan oleh Pejabat Fungsional Diplomatik-Direktorat Asia Timur dan Pasifik, Pandu Utama Manggala, selaku narasumber dalam acara tersebut. Lebih lanjut Pandu menjelaskan mengenai isu-isu strategis dalam hubungan bilateral kedua negara. “Ada berbagai tantangan yang dihadapi dalam hubungan bi- lateral kedua negara, terutama dengan adanya stereoty- ping dan bias yang muncul di media massa. Oleh karena itu pentinguntuk meningkatkan peran konstruktif me- dia, perbaikan hubungan antar pemerintah, dan saling pengertian antara masyarakat melalui people-to-people contact’, tegas Pandu. Sementara itu, Pejabat Fungsional Diplomatik-Direk- torat Diplomasi Publik, J. Subagia Made memaparkan mengenai soft power diplomacy yang dilaksanakanoleh Indonesia, antara lain melalui program BeasiswaSenidan Budaya Indonesia, Bali Democracy Forum, dan Presiden- tial Friends of Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Subagia Made juga menjelaskan secara singkat perihal relevansi DasaSila Bandungdengansituasiglobalsaatini,perbedaansituasi politik internasional 60 tahun lalu dengan sekarang, per- geseran geopolitik dan geoekonomi dari kawasan Trans Atlantik ke Asia Pasifik, dan tantangan dunia modern. “Perubahan situasi global yang dramatis ini mendorong semakin pentingnya peran diplomasi soft power untuk mencapai kepentingan nasional suatu negara”, tukas Subagia Made. Seusai acara pemaparan, para mahasiswa dari Aus- tralia tersebut melakukan kunjungan ke Gedung Panca- sila dan mendapatkan penjelasan mengenai sejarah dan fungsi Gedung Pancasila dalam pelaksanaan diplomasi Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga saat ini. Para mahasiswa Flinders University tersebut me- mandang positif acara kunjungan mereka dan mem- berikan apresiasi terhadap paparan yang disampaikan karena dinilai sangat bermanfaat dalam meberikan gam- baran yang lebih jelas mengenai hubungan RI-Australia dan pentingnya untuk memperkuat hubungan bilateral Australia-Indonesia melalui people-to-people contact.[] D ua puluh mahasiswa Flinders University, Adelaide, South Australia beserta tim pendamping melakukan kunjungan ke Direktorat Diplomasi Publik pada 4 Februari 2015. Mereka diterima oleh Eni Hartati, Kepala Sub Direktorat Isu-Isu Aktual danStrategis, Direktorat Diplomasi Publik, Kemlu RI di Ruang Rapat Direktorat Indonesia dan Australia berkepentingan untuk memperkuat hubungan kedua negara karena posisi geografis kedua negarayang berdekatan, sama- sama sebagai negara yang demokratis, dan memiliki kepentingan ekonomiyang timbal balik.
  23. 23. 15 februari - 14 maret 2015No. 85 TAHUN VIIIDiplomasi TABLOID Media Komunikasi dan Interaksi 23LENSA kunjungan pelajar dan guru Sekolah Menengah Cikal Amri, Cipayung, berkunjung ke Direktorat Diplomasi Publik kemlu ri S ebanyak 60 pelajar dan guru Sekolah Menengah Cikal Amri, Cipayung, Jakarta Timur berkunjung ke Direktorat Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri RI pada 20 Januari 2015. Mereka kemudian mendapatkan pemaparan mengenai resolusi konflik, peran Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia, sejarah Kementerian Luar Negeri RI, tugas dan fungsi diplomat, serta kegiatan diplomasi publik RI. Kepala Seksi Operasi Pasukan Pemelihara Perda- maian PBB-Direktorat Keamanan Internasional dan Per- lucutan Senjata, RezaWiranataatmadja, dalam paparan- nya menjelaskan bahwa Indonesia turut berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia, sesuai dengan Pem- bukaan UUD 1945 serta visi misi Presiden JokoWidodo. Indonesia telah aktif berpartisipasi dalam misi Pe- melihara Perdamaian PBB sejak tahun 1957 di berbagai negara yang mengalami konflik, antara lain di Kongo, Lebanon, Darfur dan Sudan. Indonesia menduduki pe- ringkat ke-16 negara yang paling banyak mengirimkan personil dengan jumlah total 2.600 orang. Diharapkan jumlah personil Indonesia yang bergabung dalam misi- pemelihara perdamaian PBB akan mencapai 4.000 per- sonil padatahun 2019, sehingga masuk dalam peringkat 10 besar. Sementara itu, Pejabat Fungsional-Direktorat Dip- lomasi Publik, Pinkan Tulung, memaparkan tentang se- jarah Kemlu RI dan pelaksanaan tugasnya. Lebih lanjut Pinkan Tulung menyampaikan bahwa Kemlu RI membu- ka kesempatan kepada pelajar Indonesia yang mempu- nyaiprestasi menonjol di tingkat nasional dan internasio- nal untuk berpartisipasi dalam kegiatan diplomasi publik Outstanding Students for the World. Dalamkegiatan tersebut para pelajar diajak secara langsung untuk mem- promosikan Indonesia di luar negeri dengan prestasi yang mereka miliki. Para pesertakunjungan memberikan apresiasi ter- hadap kunjungan dan paparan yang disampaikan karena menurut mereka acara kunjungan ini sangat positif dan dinilai sangat bermanfaat untuk menambah wawasan mengenai pelaksanaan hubungan luar negeri Indonesia. Penyerahan cinderamata dari Dit. Diplomasi Publik (diwakili oleh Sdri. Eni Hartati, Kepala Subdit. Isu Aktual dan Strategis) kepada Sdr. Nazar, guru Sekolah Menengah Cikal Amri, Cipayung Jakarta Timur pada 20 Januari 2015. Penyerahan cinderamata dari guru dan siswa pelajar Sekolah Menengah Cikal Amri, Cipayung Jakarta Timur kepada Dit. Diplomasi Publik (diwakili oleh Sdri. Eni Hartati, Kepala Subdit. Isu Aktual dan Strategis) pada 20 Januari 2015. Suasana pemaparan dan dikusi antara narasumber dan pelajar Seko- lah Menengah Cikal Amri, Cipayung Jakarta Timur . Narasumber dalam acara tersebut adalah Sdr. Reza Wiranataatmadja (Kepala Seksi Operasi Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB- Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata) dan Sdri. Pinkan Tulung (Pejabat Fungsional- Direktorat Diplomasi Publik).

×