Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tabloid Diplomasi Edisi September 2017

411 views

Published on

Tabloid Diplomasi Edisi September 2017 Diterbitkan oleh Direktorat Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

Tabloid Diplomasi Edisi September 2017

  1. 1. tidak untuk diperjualbelikan Diplomasitabloiddiplomasi.org tabloiddiplomasi@Kemlu.go.id @diplik_Kemluwww. Kemlu.go.id No. 109 tahun x tabloid Tgl. 15 septembeR - 14 Oktober 2017 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Direktorat Diplomasi Publik Jalan Taman Pejambon No. 6 Jakarta 10110 Telepon : 021-3813480 Faksimili : 021-3858035 Media Komunikasi dan Interaksi LANGKAH DIPLOMASI INDONESIA MENGATASI KRISIS RAKHINE
  2. 2. Surat Pembacacatatan redaksi Bangga Dengan Langkah Presiden dan Menlu Usul Indonesia agar Myanmar secepatnya memulihkan stabilitas keamanan dan menghentikan kekerasan terhadap warga Rohingya di Negara Bagian Rakhine mulai dijalankan pemerintah ‘Negeri Tanah Emas’ tersebut. Upaya Indonesia turut menyelesaikan krisis kemanusiaan seperti termaktub dalam Formula 4+1 itu pun beroleh pujian dari sejumlah negara. Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi dalam pidato di televisi selama 30 menit, kemarin, menyatakan pemerintahannya memperbarui sikap terhadap pengungsi Rohingya dengan langkah verifikasi status 410 ribu warga Rakhine yang eksodus ke Bangladesh dan negara lain. Suu Kyi juga mengecam pelanggaran hak asasi manusia dan menegaskan siapa pun yang bertanggung jawab atas pelanggaran itu akan menghadapi proses hukum. Dalam pidato pertamanya mengenai kemelut di Rakhine itu, Suu Kyi mengaku merasakan penderitaan warga yang terjebak di daerah perang tersebut. Sementara itu, AS, Australia, dan Swedia memuji langkah diplomasi Indonesia yang menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga di Rakhine. Hal itu dikemukakan Menlu Indonesia Retno Marsudi dalam rilis Kemenlu yang diterima di Jakarta, kemarin. “Indonesia tidak tinggal diam melihat situasi di Rakhine. Menlu Swedia, Menlu Australia, dan Dubes AS untuk PBB khusus memuji kerja keras RI mencarikan solusi atas krisis kemanusiaan di Rakhine,” kata Retno. Retno menjelaskan Formula 4+1 merupakan solusi untuk mengatasi konflik di Rakhine. Formula 4+1 meliputi pemu­lih­ an keamanan, menahan diri tidak menggunakan ke­kerasan, perlindungan bagi seluruh penduduk tanpa memandang agama, serta akses bantuan kemanusiaan. Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana mengaku bangga terhadap apresiasi dunia terhadap Indonesia. Hikmahanto juga mneyayangkan suara-suara sumbang dari sebagian pihak didalam begeri yang mengkritik langkah diplomasi Indonesia. Padahal, langkah tersebut bertujuan meringankan penderitaan saudara kita di Rakhine dan berusaha mengakhiri konflik antara militer Myanmar dan warga di Rakhine. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menilai bantuan kemanusiaan Indonesia untuk warga Rohingya hanya pencitraan Presiden Joko Widodo. Tampaknya Presiden Jokowi tidak terpengaruh dengan suara-suara dari dalam negeri yang mengecam atau mengkritik langkahnya. Presiden terus melakukan berbagai upaya untuk membantu pendiritaan warga Rakhine. Presiden Jokowi pada Rabu (13/9) melepas 34 ton bantuan kemanusiaan bagi warga Rohingya di perbatasan Myanmar-Bang­ ladesh, dari Base Ops Halim Perdanakusuma. Jakarta Timur. Sebagai warga negara kami bangga dengan kebijakan Presiden dalam membantu kirisis kemanusian di Rakhine dan langkah cepat cepat Menlu RI dalam melakukan diplomasi di Myanmar. Semoga diplomasi kita terus bergerak maju membantu menyelesaiakan persoalan-persoalan di kawasan ASEAN dan kawasan lainnya. Bintang Putra Nugroho, Universitas Uhamka, Jakarta. Para pembaca setia Tabloid Diplomasi yang terhormat, pada edisi ini kami menyuguhkan seputar capaian diplomasi Indonesia, khususnya di era kepemimpinan Presiden Jokowi dan Menlu Retno. Di ranah diplomasi internasional, beberapa capaian penting telah diraih oleh Indonesia, khususnya dalam upaya menciptakan perdamaian dunia, memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia, menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan kepemimpinan Indonesia di tingkat regional dan global. Sebagai perwujudan dari politik luar negeri yang bebas dan aktif, pemerintah Indonesia secara aktif mengambil peran kepemimpinan di tingkat regional dan global. Dalam hal ini, Indonesia meningkatkan kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular sebagai bagian dari perjuangan membangun kerja sama internasional dan tantangan dunia yang lebih adil, sejajar dan saling menguntungkan. Tiga artikel yang mengupas hal tersebut, kami tempatkan dalam rubrik Fokus Utama. Dan sebagai pelengkap, kami juga menurunkan tujuh artikel seputar wajah diplomasi Indonesia dalam rubrik Fokus. Selanjutnya, berbagai langkah dan terobosan diplomasi Indonesia yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri RI, kami suguhkan dalam beberapa artikel di rubrik Sorot. Pada edisi ini, sorotan kami tujukan pada upaya pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Berikutnya, peluncuran Kartu Diaspora yang dilandasi oleh semangat untuk memberikan perhatian dan dukungan kepada masyarakat Indonesia di luar negeri; Negosiasi isu global compact tentang migrasi dan pengungsi guna memperkuat perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia, serta kontribusi Indonesia dalam menampung sementara para pengungsi dan pencari suaka dari luar negeri; Ekspor Indonesia ke Argentina; serta target pasar non tradisional dan pariwisata Indonesia. Sebagaimana biasanya, kami juga menampilkan berbagai topik menarik lainnya yang kami kemas dalam rubrik Lensa, diantaranya mengenai produk biji kopi Indonesia di Brazil dan apresiasi PBB kepada Indonesia dalam perlindungan hak pekerja migran. Demikian topik yang kami ulas pada edisi ini, dimana sebagai negara besar, diplomasi Indonesia tidak hanya mengupayakan kepentingan nasional semata, karena Indonesia juga layak dan sangat penting artinya untuk berkontribusi kepada dunia. Selamat membaca, dan semoga bermanfaat. Salam Diplomasi.
  3. 3. daftar isi PENANGGUNG JAWAB Cecep Herawan (Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik) Al Busyra Basnur (Direktur Diplomasi Publik) Azis Nurwahyudi (Sekretaris Direktorat Jenderal IDP) REDAKTUR Wahono Yulianto ANGGOTA REDAKTUR Agus Heryana Arif Suyoko Devdy Risa Meylia Wulandari PENYUNTING/EDITOR Cherly Natalia Palijama Amalia Maryafanti Khariri Cahyono DESAIN GRAFIS DAN FOTOGRAFI Arya Daru Pangayunan Ibnu Sulhan SEKRETARIAT Mahendra Hesty M. Lonmasa Darmia Dimu Orchida Sekarratri Agus Usmawan Kistono Sumber Cover : metronews.com Alamat Redaksi Direktorat Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri RI, Lt. 12 Jl. Taman Pejambon No.6, Jakarta Pusat Telp. 021- 68663162,3863708, Fax : 021- 29095331, 385 8035 Tabloid Diplomasi edisi bahasa Indonesia dan Inggris dapat didownload di : http://www.tabloiddiplomasi.org Email : tabloiddiplomasi@Kemlu.go.id Diterbitkan oleh Direktorat Diplomasi Publik, Direktorat Jenderal IDP Kementerian Luar Negeri R.I. Wartawan Tabloid Diplomasi tidak diperkenankan menerima dana atau meminta imbalan dalam bentuk apapun dari narasumber. Wartawan Tabloid Diplomasi dilengkapi kartu pengenal atau surat keterangan tugas. Apabila ada pihak mencurigakan sehubungan dengan aktivitas kewartawanan Tabloid Diplomasi, segera hubungi redaksi. Bagi anda yang ingin mengirim tulisan atau menyampaikan tanggapan, informasi, kritik dan saran, silahkan kirim email: tabloiddiplomasi@Kemenlu.go.id 7 fokus utama FOKUS UTAMA 4 Menlu RI : Menciptakan Sebuah Ekosistem Perdamaian Global Bukanlah Khayalan 5 Atasi Krisis Rakhine Menlu RI Mengusulkan Formula 4+1 6 Bertemu Dengan Panglima Angkatan Bersenjata Menlu RI : Otoritas Keamanan Myanmar Perlu Segera Menghentikan Segala Bentuk Kekerasan FOKUS 8 Penyaluran Bantuan Kemanusian di Rakhine Terus Berlangsung 9 Bantuan Rumah Sakit, Bukti Indonesia Peduli Krisis Kemanusian di Myanmar 10 Apresiasi Atas Bantuan Indonesia 11 Bantuan Kemanusian Mengalir Ke Rakhine 12 Indonesia Aktif Mendorong PBB Lakukan Peace Building Pasca Konflik Di Negara- Negara Berkembang 13 Menlu RI : G-77 Telah Memainkan Peran Penting Dalam Pembangunan Global SOROT 14 Briefing Diplomasi Multilateral 15 Dialog Lintas Agama RI – Italia 16 Museum Konferensi Asia Afrika Dapat Penghargaan “Museum Menyenangkan” 17 Meningkatkan Diplomasi Melalui Film LENSA 18 Indonesia Expo 2017 di Mesir Bukukan Total Transaksi Sebesar 27 Juta Dollar 19 Bawa Tema Digital Diplomacy dan Perlindungan WNI Kemlu Gelar Public Lecture dan Sosialisasi di Yogyakarta dan Semarang 20 Kuliah Umum : Diplomasi Indonesia dan Kepentingan Nasional Di Bidang Ekonomi dan Lingkungan Hidup 21 Asia Global Fellows Program (AGF) Mengapresiasi Peran Indonesia Dalam Isu-Isu Global 22 Wakil Tetap Venezuala Untuk PBB Membantah Propaganda Separatis Benny Wenda 23 PBB Apresiasi Indonesia Dalam Perlindungan Hak Pekerja Migran 24 BDF Chapter Tunisia Promosikan Demokrasi di Afrika Utara dan Timur Tengah Mensikapi Krisis Rakhine Dengan Pendekatan Kemanusian
  4. 4. Menlu RI : Menciptakan Sebuah Ekosistem Perdamaian Global Bukanlah Khayalan Kontribusi Indonesia dalam menciptakan ekosistem perdamaian, stabilitas dan kesejahteraan di kawasan menjadi landasan bagi upaya Indonesia mendorong terciptanya ekosistem yang sama di tingkat global. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri RI, Retno LP Marsudi, di hadapan 150 undangan yang memenuhi ruangan di Asia Society, New York, Amerika Serikat pada 25 September 2017. Dalam keynote speech nya, Menlu Retno menegaskan bahwa upaya untuk menciptakan sebuah ekosistem perdamaian global bukanlah sebuah khayalan. Setengah abad lalu saat ASEAN dibentuk, tidak ada seorang pun yang mengira ASEAN akan tetap berdiri hingga saat ini. Namun kenyataannya, ASEAN kini menjadi jangkar stabilitas dan mesin pertumbuhan ekonomi kawasan.  “ASEAN merupakan contoh nyata bagaimana sebuah kawasan yang sarat akan konflik antar negara tetangga serta lemah secara ekonomi mampu bertansformasi menjadi salah satu kekuatan global,” tutur Menlu Retno. Menlu Retno selanjutnya menjelaskan tiga resep keberhasilan ASEAN. Pertama, bahwa melalui ASEAN Way, telah tumbuh budaya dialog, konsensus, inklusivitas, serta penyelesaian damai atas dasar penghormatan pada kedaulatan dan keutuhan wilayah. Kedua, dari kultur dialog kemudian tumbuh kemampuan untuk mengembangkan institusi dan prinsip-prinsip seperti Zone of Peace, Freedom and Neutrality (ZOPFAN), Treaty of Amity and Cooperation, ASEAN Charter hingga terbentuknya Komunitas ASEAN. Terakhir, ASEAN memberikan platform bagi negara-negara mitranya, termasuk kekuatan besar dunia, untuk dapat bertemu secara rutin.  “Keberhasilan ASEAN di bidang politik ini menjadi landasan keberhasilan pembangunan ekonomi, yang bermuara pada terciptanya ekosistem kesejahteraan di kawasan,” Menlu Retno menambahkan.  Meski demikian, ASEAN masih menghadapi tiga tantangan utama, yakni bagaimana mengatasi persaingan geo-politis negara-negara besar, kejahatan lintas negara termasuk terorisme, serta menjaga keutuhan dan sentralitas ASEAN. Dalam sesi tanya jawab yang dipandu oleh Duta Besar Daniel Russel (mantan Assistant Secretary of State for East Asian and Pacific Affairs), Menlu Retno mendapatkan pertanyaan mengenai upaya ASEAN menangani terorisme dan isu kemanusiaan di Rakhine State.  Secara lugas, Menlu Retno menegaskan bahwa ASEAN telah memperkuat upaya kerja sama penanganan terorisme, khususnya terkait regionalisasi kelompok teroris seperti di Marawi, Filipina, melalui kerja sama sub-kawasan, seperti trilateral. Bersama negara tetangga, Indonesia terus memperkuat pengawasan di perbatasan, guna mencegah perlintasan para teroris.  Selanjutnya, Menlu Retno menjelaskan pula upaya diplomasi marathon untuk kemanusiaan yang dilakukan ke Myanmar dan Bangladesh. Dijelaskan bahwa saat ini terus dilakukan upaya-upaya untuk memastikan agar bantuan kemanusiaan dapat berjalan lancar. Menlu Retno juga menyampaikan upaya pendekatan kepada para tokoh agama dan masyarakat untuk turut membantu melakukan pendekatan kepada masyarakat. Menutup ceramahnya, Menlu Retno mengingatkan, ”Perdamaian tidaklah diperoleh tiba-tiba, melainkan harus diperjuangkan bersama.” Menlu Retno menyebutkan bahwa guna mewujudkan ekosistem perdamaian global, Indonesia siap untuk mempererat kerja sama dengan seluruh mitra, termasuk Amerika Serikat.  Asia Society mengundang Menlu Retno untuk memberikan ceramah mengenai ekosistem perdamaian dan stabilitas global. Menurut Tom Nagorski, Wakil Presiden Eksekutif Asia Society, kontribusi Indonesia dalam menciptakan perdamaian patut mendapatkan pujian. Selain itu, inisiatif dan kepedulian Indonesia dalam penanganan berbagai krisis, juga layak menjadi contoh bagi negara- negara lainnya. Asia Society adalah lembaga nirlaba terkemuka yang memiliki misi untuk mengembangkan saling pengertian dan kemitraan antar masyarakat, pemimpin dan institusi. Yayasan ini didirikan pada tahun 1956 oleh John D. Rockefeller III, salah satu tokoh terkemuka Amerika Serikat. [] FOKUS UTAMA 4 No. 109 Tahun X - 15 September - 14 Oktober 2017 Dok. tirto.id
  5. 5. FOKUS UTAMA 5No. 109 Tahun X - 15 September - 14 Oktober 2017 Atasi Krisis Rakhine Menlu RI Mengusulkan Formula 4+1 Pada tanggal 4 September 2017, Menlu Retno melakukan pertemuan dengan State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi. Menlu Retno mengatakan bahwa pertemuan tersebut merupakan amanah masyarakat Indonesia, yang sangat khawatir terhadap krisis kemanusiaan di Rakhine State dan agar Indonesia membantu masyarakat di Rakhine State. Disamping itu, Menlu Retno juga membawa suara dunia internasional yang berkeinginan agar krisis kemanusiaan di Rakhine State dapat segera diselesaikan. Dalam pertemuan tersebut, Menlu Retno menyampaikan usulan Indonesia yang disebut sebagai Formula 4+1, yaitu empat elemen utama yang harus segera dilakukan agar krisis kemanusian dan keamanan di Rakhine State tidak semakin memburuk, plus satu elemen pelaksanaan segera rekomendasi Laporan Komisi Penasehat untuk Rakhine State yang dipimpin oleh Kofi Annan. Empat elemen utama yang diusulkan Indonesia adalah: (i) mengembalikan stabilitas dan keamanan; (ii) menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan; (iii) perlindungan kepada semua orang yang berada di Rakhine State, tanpa memandang suku dan agama; dan (iv) pentingnya segera dibuka akses untuk bantuan kemanusiaan.  Capaian penting misi diplomasi kemanusiaan Indonesia yang dihasilkan dari pertemuan ini adalah disepakatinya keterlibatan Indonesia dan ASEAN dalam penyaluran bantuan kemanusiaan di Rakhine State. Mekanisme penyaluran bantuan dipimpin oleh Pemerintah Myanmar, namun dengan melibatkan ICRC dan beberapa negara, termasuk Indonesia dan ASEAN. Dalam hal ini Indonesia menekankan bahwa bantuan harus sampai kepada semua orang yang memerlukan, tanpa kecuali, tanpa memandang agama dan etnis. Sedangkan untuk pelaksanaan rekomendasi Laporan Komisi Penasehat untuk Rakhine State, Pemerintah Myanmar membentuk Komite Implementasi dan Badan Penasehat untuk mengawasi pelaksanaan rekomendasi tersebut. Dalam pertemuan tersebut, Menlu Retno juga menyampaikan kepedulian dan komitmen LSM Kemanusiaan Indonesia terhadap Myanmar yang tergabung dalam AKIM. Menlu Retno berharap agar Pemerintah Myanmar dapat melanjutkan pemberian akses kepada AKIM karena selama ini telah bersama-sama dengan Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan beberapa program bantuan. Selain melakukan pertemuan dengan State Counsellor, Menlu Retno juga melakukan pertemuan dengan tiga Menteri, yaitu Menteri pada kantor Presiden, National Security Advisor dan Menteri Muda Urusan Luar Negeri untuk membahas masalah teknis mekanisme bantuan kemanusiaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Myanmar. Menlu Retno menyatakan bahwa dari pertemuan yang dilakukan, paling tidak telah tercapai dua hal, pertama menyampaikan perhatian besar masyarakat Indonesia kepada situasi kemanusiaan di Rakhine State dan adanya komitmen otoritas Myanmar untuk segera mengatasi krisis kemanusiaan tersebut. Selain itu, Indonesia juga telah mendapatkan akses dalam mekanisme penyaluran bantuan kemanusiaan yang dipimpin Pemerintah Myanmar dan melibatkan ICRC. [] PENINGKATAN PERAN INDONESIA DI KAWASAN DAN DUNIA INTERNASIONAL DAPAT DILIHAT DARI PEMBAHASAN LAPORAN HAM INDONESIA PADA UNIVERSAL PERIODIC REVIEW (UPR) DEWAN HAM PBB SIKLUS KETIGA DIMANA 103 NEGARA MENYATAKAN DUKUNGAN TERHADAP HAM INDONESIA. SELANJUTNYA, REKOMENDASI ISU PAPUA TURUN DARI UPR SIKLUS KEDUA, SERTA PELAKSANAAN PELAPORAN UPR 2017 DAN 2013.
  6. 6. FOKUS UTAMA 6 Bertemu Dengan Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar DALAM PERTEMUAN DENGAN PANGLIMA ANGKATAN BERSENJATA MYANMAR, JENDERAL SENIOR U MIN AUNG HLAING (4/9), MENLU RETNO MENYAMPAIKAN BAHWA UPAYA DE-ESKALASI SITUASI DI RAKHINE STATE HARUS MENJADI PRIORITAS UTAMA BAGI OTORITAS KEAMANAN DI MYANMAR. Menlu Retno menekankan bahwa Indonesia dan dunia sangat mengkhawatirkan perkembangan situasi di Rakhine State. Kekerasan telah menyebabkan krisis kemanusiaan yang telah memakan banyak korban meninggal, luka dan kehilangan tempat tinggal. Oleh karena itu Menlu Retno menegaskan bahwa otoritas keamanan Myanmar perlu segera menghentikan segala bentuk kekerasan yang terjadi di Rakhine State dan memberi perlindungan kepada seluruh masyarakat termasuk masyarakat Muslim. Menlu Retno mengharapkan agar otoritas keamanan Myanmar dapat segera mengembalikan keamanan dan stabilitas di Rakhine State. Hal tersebut diperlukan agar bantuan kemanusiaan dan proses rehabilitasi serta pembangunan inklusif yang selama ini berlangsung dapat kembali dilanjutkan, termasuk yang sedang dilakukan oleh Indonesia seperti pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Myauk U, Rakhine State. Demikian juga dengan program bantuan di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan peningkatan kapasitas, termasuk yang dilakukan oleh AKIM (Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar), dimana LSM Indonesia telah lama bekerjasama dengan Pemerintah dan LSM Myanmar dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan, bantuan pembangunan jangka menengah dan panjang. Menlu Retno juga menekankan agar akses bantuan kemanusiaan untuk mengatasi krisis kemanusiaan saat ini dapat segera dibuka, khususnya bagi LSM Indonesia yang berniat membantu kemanusiaan. Bantuan kemanusiaan ini diharapkan dapat mencapai semua orang yang memerlukan, tanpa kecuali.  Wilayah-wilayah dimana penduduk sangat memerlukan bantuan pangan dan obat-obatan perlu didahulukan, ujar Menlu Retno. Lebih lanjut, Menlu Retno menyampaikan pentingnya rekomendasi hasil laporan Advisory Commission on Rakhine State yang dipimpin Kofi Annan. Indonesia menyambut baik hasil laporan tersebut dan mengharapkan agar tindak lanjut rekomendasi laporan dapat segera dilakukan.   Menlu Retno juga mengharapkan agar hubungan otoritas Myanmar dengan Bangladesh tetap dapat terjaga. Keberhasilan pengelolaan perbatasan dengan memperhatikan faktor kemanusiaan akan terlaksana apabila terdapat hubungan baik antara otoritas kedua negara. [] Menlu RI : Otoritas Keamanan Myanmar Perlu Segera Menghentikan Segala Bentuk Kekerasan MENLU RETNO MENGHARAPKAN AGAR OTORITAS KEAMANAN MYANMAR DAPAT SEGERA MENGEMBALIKAN KEAMANAN DAN STABILITAS DI RAKHINE STATE. No. 109 Tahun X - 15 September - 14 Oktober 2017
  7. 7. FOKUS UTAMA 7 Krisis yang terjadi di Rakhine State, Myanmar, telah menarik perhatian masyarakat Indonesia yang selanjutnya membentuk ‘Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar’ (AKIM). Aliansi ini kemudian membuat program Humanitarian Assistance for Sustainable Community (HASCO) untuk Myanmar yang bertujuan membantu masyarakat Myanmar, khususnya di Rakhine State. Program ini diluncurkan oleh Menteri Luar Negeri RI, Retno LP Marsudi, di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2017. Berbagai program bantuan yang diberikan dalam bingkai HASCO ini diantaranya berupa peningkatan kapasitas, pengiriman tenaga ahli, livelihood, dan pemulihan.​ Program bantuan tersebut nilainya sekitar USD 2 juta, dimana dana tersebut didapat dari donasi masyarakat Indonesia yang telah terkumpul melalui 11 lembaga anggota AKIM. Tujuan utama program HASCO adalah terpenuhinya kebutuhan dasar bagi masyarakat di Rakhine State, yaitu kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan juga kebutuhan-kebutuhan lainnya. Dalam sambutannya, Menlu Retno menyampaikan bahwa program HASCO menunjukkan adanya sinergi yang baik antara Pemerintah dan organisasi sosial kemasyarakatan dalam menjalankan komitmen untuk mendukung negara- negara sahabat yang membutuhkan bantuan. Menlu Retno juga mengapresiasi komitmen Mer-C, PMI, Walubi, dan PKPU untuk berkontribusi pada pembangunan rumah sakit / health center di Rakhine State untuk membantu proses rekonsiliasi dan pemulihan di daerah tersebut. Bantuan ke Rakhine State ini merupakan model bantuan internasional yang partisipatif dan inklusif. Hal ini sejalan dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Advisory Commission on Rakhine State yang dipimpin oleh Kofi Annan. Selain itu, Menlu Retno juga menegaskan komitmen Indonesia untuk mendukung upaya Myanmar dalam mewujudkan reformasi, rekonsiliasi, dan pembangunan inklusif di Myanmar. Indonesia juga senantiasa mendorong Myanmar untuk memperkuat proses demokrasi di negara tersebut. Menyikapi kejadian di Rakhine State, Indonesia terus melakukan kerja sama intensif dengan Pemerintah Myanmar. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas keamanan dan mendorong semua pihak untuk menghentikan aksi kekerasan, utamanya di Rakhine State. “Indonesia sangat prihatin terhadap situasi keamanan dan menyesalkan jatuhnya korban jiwa di Rakhine State,” ujar Menlu Retno. Sikap Indonesia tersebut mengundang apresiasi dari Kofi Annan dan berbagai pihak. Kofi Annan mendukung pemerintah Indonesia yang sangat aktif dalam melakukan constructive engagement untuk membantu pemerintah Myanmar dalam menangani situasi di Rakhine State. Sejauh ini, Indonesia telah memberikan bantuan berupa pembangunan empat buah sekolah senilai USD 1 juta untuk komunitas Muslim dan Buddha di Rakhine State yang diresmikan pada tahun 2014; pembangunan dua buah sekolah di Sittwe, Rakhine State yang diresmikan pada Januari 2017; serta 10 kontainer makanan dan pakaian yang diluncurkan oleh Presiden RI pada Desember 2016. [] Menyikapi Krisis Rakhine Dengan Pendekatan Kemanusian No. 109 Tahun X - 15 September - 14 Oktober 2017
  8. 8. FOKUS 8 Awal pekan ini, KBRI Yangon dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah melakukan kunjungan ke Sittwe, Rakhine State, Myanmar. Dalam kunjungan ini, KBRI dan BNPB memfasilitasi pelatihan pemasangan tenda pengungsi dan memantau penyaluran bantuan kemanusiaan Indonesia  kepada masyarakat di Rakhine State. Bantuan kemanusiaan dari Indonesia telah tiba di fasilitas pergudangan Pemerintah Daerah Sittwe, Rakhine State, dan disalurkan secara langsung kepada para pengungsi oleh Menteri Kesejahteraan Sosial, Bantuan Darurat dan Pemukiman, Myanmar, Dr. Win Myat Aye, dan Chief Minister Rakhine State, U Nyi Pu, pada tanggal 26 September 2017. KBRI Yangon juga telah menyalurkan bantuan kemanusiaan Indonesia secara simbolis kepada pimpinan masyarakat Muslim di Internally Displaced Persons (IDPs) di Thet Kel Pyin dan berdialog dengan kelompok Muslim di sana. Pertemuan serupa juga dilakukan di tempat pemukiman Muslim di Desa Aung Mingalar. Dari dialog maupun interaksi yang telah dilakukan, komunitas Muslim di kedua lokasi tersebut sangat menghargai bantuan dan perhatian yang telah diberikan oleh Indonesia kepada komunitas di Rakhine State. U Shwe La, pemimpin komunitas Muslim di Desa Aung Mingalar, mengaku sempat mengikuti berita tentang kunjungan Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, ke Nay Pyi Taw awal bulan ini. Ia berharap bahwa pemerintah Indonesia dapat terus mendukung dan melakukan langkah konkret bagi proses perdamaian di Rakhine State. U Shwe La siap bekerja sama dengan Pemerintah Myanmar demi mencegah konflik yang berkelanjutan. Sementara itu, komunitas Muslim di IDPs Sittwe saat ini menghadapi kendala karena dihentikannya bantuan makanan dan obat-obatan yang sebelumnya diterima secara teratur dari Badan PBB maupun internasional lainnya. Selain itu, mereka juga berharap agar Pemerintah Myanmar dapat segera memindahkan mereka ke tempat pemukiman tetap. Selain melakukan penyerahan bantuan kepada pengungsi dan komunitas Muslim, KBRI dan BNPB juga melakukan pelatihan pemasangan tenda pengungsi, tenda kompi, dan portable water tank di penampungan pengungsi di Stadion Dinyawady, Sittwe, yang melibatkan petugas pemadam kebakaran Sittwe. Stadion Dinyawady digunakan untuk menampung 210 Kepala Keluarga yang terdiri dari 600 pengungsi dari Maungtaw dan Buthidaung. Para peserta pelatihan ini diharapkan dapat membantu pemasangan tenda di fasilitas penampungan pengungsi di Maungtaw dan Buthidaung. Sampai saat ini, telah dikirimkan bantuan berupa 20 tenda pengungsi, 20 tenda kompi, dan 30 portable water tank ke Maungtaw dan Buthidaung.​ [] Pada acara Working lunch on the situation in Rakhine State yang diadakan oleh Menlu Inggris, Boris Johnson di sela-sela Sidang Umum PBB di New York, Amerika Serikat pada tanggal 18 September 2017, Menlu Retno menegaskan bahwa sebagai negara sahabat dan bertetangga, Indonesia tentunya tidak dapat tinggal diam melihat situasi yang terjadi di Rakhine State, Myanmar. Pada kesempatan tersebut, Menlu Retno menjelaskan mengenai langkah diplomasi marathon yang dilakukan Indonesia kepada Bangladesh dan Myanmar. Selain bertemu dengan para pemangku kepentingan di kedua negara tersebut, Menlu Retno juga menyampaikan formula 4+1 yang dapat menjadi jawaban dari situasi yang terjadi di Rakhine State. Inisiatif dan langkah Indonesia tersebut memperoleh apresiasi yang tinggi dari negara-negara yang hadir di pertemuan. Menlu Australia, Menlu Swedia, dan Dubes AS untuk PBB, secara khusus memuji langkah Indonesia dan kerja keras Menlu Retno dalam membantu mencari solusi di Rakhine State. Pertemuan ini dihadri oleh wakil dari kantor Sekjen PBB, para Menteri Luar Negeri dan Duta Besar dari sejumlah negera seperti Bangladesh, Myanmar, Australia, Swedia, Turki, Rusia, China, Kanada, Amerika Serikat, dan Malaysia. Dalam pertemuan tersebut, National Security Adivisor Myanmar, juga men­ yampaikan briefing mengenai perkembangan terakhir di Rakhine State. Disampaikan bahwa Pemerintah Myanmar telah membentuk Satgas guna menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Rakhine State. Satgas tersebut meli­ batkan ICRC (International Committee of the Red Cross) dan beberapa negara lain ter­ masuk ASEAN. [] Langkah Diplomasi Indonesia dalam Mengatasi Krisis Rakhine Penyaluran Bantuan Kemanusian di Rakhine Terus Berlangsung SEBAGAI NEGARA SAHABAT DAN BERTETANGGA, INDONESIA TENTUNYA TIDAK DAPAT TINGGAL DIAM MELIHAT SITUASI YANG TERJADI DI RAKHINE STATE, MYANMAR. No. 109 Tahun X - 15 September - 14 Oktober 2017
  9. 9. FOKUS 9 DALAM KUNJUNGAN KE NAYPYIDAW, MYANMAR PADA 4 SEPTEMBER 2017, SELAIN MELAKUKAN PERTEMUAN DENGAN STATE COUNSELLOR DAN SEJUMLAH MENTERI, MENLU RETNO JUGA MEMBAHAS KEMAJUAN PROSES PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT INDONESIA YANG TERLETAK DI MYAUK U, RAKHINE STATE. Bantuan Rumah Sakit, Bukti Indonesia Peduli Krisis Kemanusian di Myanmar Pembangunan tahap pertama Rumah Sakit Indonesia yang meliputi pembangunan pagar dan pengurukan tanah agar tidak rentan terhadap banjir telah selesai dilakukan. Saat ini pembangunan Rumah Sakit Indonesia sudah masuk ke tahap II, yaitu pembangunan ruang dokter dan perawat. Pembangunan tahap II ini direncanakan selesai dalam dua bulan, dan kemudian akan dilanjutkan dengan pembangunan tahap III berupa pembangunan gedung utama rumah sakit. Bangunan Rumah Sakit Indonesia ini menempati lahan sekitar 8000 m2 dengan luas bangunan sekitar 1000 m2 lebih. Pelaksanaan pembangunan rumah sakit ini sepenuhnya dilakukan oleh kontraktor dan pekerja Myanmar, yang terdiri dari orang Rakhine dan Muslim. Proses pembaruan melalui kegiatan ekonomi ini diharapkan akan membantu proses rekonsiliasi ketegangan antar komunal di Rakhine State. Pembangunan Rumah Sakit Indonesia ini sangat diharapkan oleh masyarakat di wilayah Rakhine. Diharapkan dengan selesainya pembangunan rumah sakit ini, maka pelayanan kesehatan untuk semua masyarakat di Rakhine State akan dapat dilakukan dengan baik. [] No. 109 Tahun X - 15 September - 14 Oktober 2017
  10. 10. FOKUS 10 Apresiasi Atas Bantuan Indonesia Director General  Relief and Restlement Department, Ministry of Social Welfare, Relief and Resettlement Myanmar, U Ko Ko Naing mewakili Pemerintah Myanmar menyampaikan apresiasi atas bantuan Indonesia dan menghargai hubungan baik yang telah terbina oleh kedua negara sejak lama, baik secara bilateral maupun sebagai sesama negara anggota ASEAN. Pemerintah Myanmar menyampaikan komitmen untuk mendistribusikan bantuan dari Indonesia tersebut kepada para pengungsi di Rakhine State tanpa diskriminasi etnis maupun agama. Mengingat lokasi pengungsi yang tersebar dan cukup jauh, maka Pemerintah Myanmar bekerja sama dengan organisasi internasional kemanusiaan untuk pendistribusiannya yaitu dengan Palang Merah Internasional (Internasional Committee of the Red Cross - ICRC) Myanmar. Duta Besar RI, Dr. Ito Sumardi, mewakili  Pemerintah Indonesia, pada tanggal 21 September 2017 telah menyampaikan bantuan kemanusiaan untuk pengungsi di Rakhine State kepada Pemerintah Myanmar yang diwakili oleh DG U Ko Ko Naing. Penyerahan bantuan disaksikan oleh wakil dari BNPB, Kemlu RI, KBRI Yangon, pejabat Kemlu Myanmar, media Myanmar dan media tanah air. Bantuan kemanusiaan Indonesia tersebut, selanjutnya dikirim oleh Ministry of Social Welfare, Relief and Resettlement ke Sittwe, Rakhine State pada hari yang sama. Bantuan kemanusiaan dari Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Myanmar, merupakan bantuan tahap pertama, yang berjumlah ±20 ton.  Bantuan tersebut  diangkut dengan mengggunakan 2 pesawat TNI AU, Hercules C-130 (A1319 dan A1326)  dari Bandara Han Nadiem, Banda Aceh. Pesawat tersebut membawa bantuan yang  terdiri dari Shelter Tent, Portable Water Tank, makanan siap saji, makanan khusus untuk ibu hamil dan balita, obat-obatan dan sarung.   Bantuan kemanusiaan dari Indonesia merupakan bantuan dalam bentuk barang pertama yang diterima oleh Pemerintah Myanmar dengan menggunakan mekanisme G to G sesuai kebijakan yang ditempuh Pemerintah Myanmar terkait penyaluran bantuan kemanusiaan untuk masyarakat di Rakhine State. Selaku wakil Pemerintah Indonesia, Dubes Ito mengharapkan kiranya bantuan kemanusiaan tersebut dapat segera diserahkan kepada para pengungsi di wilayah Rakhine State. Selain itu Dubes Ito juga mengharapkan Pemerintah Myanmar dapat membuka akses bagi relawan asing yang ingin membantu para pengungsi di Rakhine State. “Bantuan kemanusiaan Indonesia ini merupakan bantuan untuk tahap Emergency Relief.  Indonesia juga akan memberikan bantuan untuk tahapan rehabilitasi bagi pembangunan infrastruktur yang rusak,” ungkapnya. Penyerahan bantuan telah berjalan dengan lancar atas dasar dukungan kerja sama yang penuh Pemerintah Myanmar dan Pemerintah Indonesia. Pemerintah Myanmar sangat menghargai proses penyaluran bantuan yang diberikan Indonesia yang menyesuaikan dengan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah Myanmar. Menindaklanjuti penyerahan bantuan tahap pertama tersebut, Dubes Ito bersama dua orang staf dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) selanjutnya bergerak menuju ke Rakhine State pada 26 September 2017 untuk memantau penyerahan bantuan. (Sumber: KBRI Yangon).[] No. 109 Tahun X - 15 September - 14 Oktober 2017
  11. 11. FOKUS 11 Bantuan Kemanusian Mengalir Ke Rakhine Bantuan kemanusiaan dari Indonesia seberat 74 ton telah tiba seluruhnya di bandara Chittagong, Bangladesh pada 18 September 2017. Seluruh bantuan itu dibawa bertahap dalam delapan sortie pengiriman dengan pesawat C-130 milik TNI AU. Bantuan tersebut kemudian dikirim ke gudang penyimpanan Pemerintah di District Administration di Cox’s Bazar dan selanjutnya didistribusikan ke lokasi pengungsian. Bantuan kemanusiaan tersebut berupa beras (30 ton), selimut (14.000), sarung (17.400) makanan siap saji (2.490 paket), generator listrik (10 set), tenda besar (20 unit), tanki air fleksibel (10 unit), family kit (850 paket), pakaian (900 paket), gula pasir (1 ton), minyak goreng (325 boks), dan biskuit (2.000 boks). Pada hari ini (18/9), bantuan berupa beras dan nasi yang sudah dimasak telah didistribusikan kepada 120.000 pengungsi yang berada di sejumlah titik kamp pengungsi. Distribusi utamanya dilakukan di kamp-kamp sementara Kutupalong 1, Kutupalong 2 dan Balukhali. Pada hari ini pula, relawan Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM) telah tiba di Dhaka, Bangladesh untuk memulai memberikan dan menyalurkan bantuan kepada pengungsi dari Rakhine State.​ “Bantuan kemanusiaan Indonesia telah diterima oleh Pemerintah Bangladesh dan akan segera didistribusikan kepada pengungsi dari Rakhine State yang berada di sekitar Cox’s Bazar,” ujar Dubes RI untuk Bangladesh, Rina Soemarno. Dubes Rina Soemarno selaku wakil Pemerintah Indonesia telah menyerahkan bantuan Indonesia kepada Kepala District Administration Chittagong, Zillur Rahman Chowdhury, pada tanggal 14 September 2017 di Bandara Chittagong. Pada pengiriman sebelumnya, yaitu pada tanggal 16 September 2017, total baru sebanyak 54 ton bantuan kemanusiaan dari Indonesia yang telah sampai di Chittagong dalam enam kali pengiriman dengan pesawat C-130 TNI AU. Bantuan Indonesia yang sudah berada di gudang Cox’s Bazar selanjutnya didistribusikan ke 12 pos/titik distribusi di wilayah pengungsi oleh District Administration Cox’s Bazar pada tanggal 18 September 2017, bekerja sama dangan badan internasional seperti UNHCR dan IOM. Sementara ini, Pemerintah Bangladesh belum dapat memberikan izin bagi delegasi dari Indonesia untuk mengunjungi kamp-kamp pengungsi ataupun ke kota Cox’s Bazar karena alasan keamanan. ​[] No. 109 Tahun X - 15 September - 14 Oktober 2017
  12. 12. FOKUS 12 No. 109 Tahun X - 15 September - 14 Oktober 2017 Mengawali rangkaian kegiatannya di Sidang Majelis Umum PBB ke-72, pada tanggal 18 September 2017, Menlu Retno menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri mengenai Bina Perdamaian (Peacebuilding), di Perutusan Tetap Republik Indonesia di New York, Amerika Serikat. Pertemuan tersebut merupakan inisiatif Indonesia dan Norwegia. Kedua negara adalah focal point untuk isu pendanaan di bawah Komisi Bina Perdamaian PBB, yang selama ini sangat aktif dalam upaya mendukung pembangunan di negara- negara berkembang pasca konflik. “Mencapai perdamaian itu sulit, namun jauh lebih sulit memelihara perdamaian. Tantangan terbesar dalam upaya mendukung pembangunan di negara-negara pasca konflik adalah memastikan adanya pendanaan yang cepat dan memadai. Kerja sama global yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan pendanaan, sangat diperlukan” tegas Menlu Retno dalam sambutan pembukaan pertemuan. Menlu Retno menggarisbawahi upaya untuk mendukung pembangunan di negara-negara pasca konflik. Lebih lanjut, Menlu Retno menjelaskan bahwa untuk memastikan pendanaan yang memadai, semua pihak harus berkontribusi. Negara maju harus memenuhi komitmennya. Semua pihak juga harus dapat menarik sektor swasta untuk membantu pendanaan dan pembangunan di negara-negara pasca konflik. “Indonesia senantiasa siap memberikan bantuan melalui Kerja sama Selatan- Selatan dan Triangular (KSST), khususnya untuk program-program unggulan yang selama ini telah berhasil mendukung pembangunan di negara-negara pasca konflik,” jelas Menlu Retno. Pada pertemuan yang mengusung tema “Peran Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular untuk Meningkatkan Kapasitas dalam Mendukung Pembangunan Pasca Perdamaian” dan dihadiri oleh negara- negara anggota Komisi Bina Perdamaian PBB, wakil dari Sekjen PBB, dan negara-negara pasca konflik ini, Indonesia telah memberi contoh sumber pendanaan inovatif dalam bantuan kepada negara-negara pasca-konflik. Pertemuan ini juga telah berhasil mengidentifikasi hal-hal yang diperlukan dari negara-negara pasca konflik, serta bantuan yang siap diberikan oleh negara-negara donor. Selama tahun 2016, Indonesia telah memberikan bantuan pembangunan kapasitas kepada lebih dari 40 orang dari sejumlah negara. Sedangkan dalam kerangka kerja sama Triangular, Indonesia telah melaksanakan program pembangunan kapasitas kepada lebih dari 30 negara sejak tahun 2011. Tidak berhenti sampai di situ, pada tahun 2018, Indonesia telah merencanakan sejumlah program bantuan kepada lebih dari 20 negara dan penguatan kemitraan dengan Afrika melalui Forum Indonesia-Afrika pada bulan April 2018. [] Indonesia Aktif Mendorong PBB Lakukan Peace Building Pasca Konflik Di Negara-Negara Berkembang Dok. okezone
  13. 13. FOKUS 13No. 109 Tahun X - 15 September - 14 Oktober 2017 Menlu RI : G-77 Telah Memainkan Peran Penting Dalam Pembangunan Global “SOLIDARITAS YANG KUAT DI ANTARA ANGGOTA TELAH MEMBANTU NEGARA- NEGARA ANGGOTA G-77 MENCAPAI PRIORITAS PEMBANGUNAN,” DEMIKIAN DISAMPAIKAN MENLU RI RETNO L.P. MARSUDI, PADA PERTEMUAN TINGKAT MENTERI KE-41 KELOMPOK 77 DAN CHINA (G-77) YANG DILANGSUNGKAN DI NEW YORK, AMERIKA SERIKAT PADA TANGGAL 22 SEPTEMBER 2017, DI SELA- SELA SIDANG MAJELIS UMUM PBB KE-72.    Menlu Retno menyampaikan bahwa sejak berdirinya, G-77 telah memainkan peran penting dalam pembangunan global. G-77 secara aktif terlibat dalam perumusan dan penerapan resolusi dan keputusan penting terkait isu-isu pembangunan di PBB.   Dalam pertemuan yang mengangkat tema “Pembiayaan untuk Pembangunan dan Peran G-77 dalam Pemajuan Implementasi Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030” itu, Menlu Retno menyatakan bahwa tantangan pembangunan semakin beragam dan kompleks.  “Tidak ada solusi pembangunan yang one size fits all, kerena setiap negara memiliki kapasitas sumber daya alam, manusia dan institusi, serta tingkat perkembangan yang berbeda-beda,” tegasnya.  Dalam menghadapi tantangan pembangunan tersebut, Menlu Retno menekankan enam prioritas kunci G-77 di masa depan. Pertama, G-77 harus tetap menjadi koalisi tawar-menawar yang kuat untuk mencapai kepentingan bersama negara- negara berkembang dalam berbagai isu. Dalam hal ini persatuan dan relevansi kelompok sangat penting. Kedua, G-77 harus berada di garis depan untuk mendorong implementasi komitmen Pembangunan Berkelanjutan dan Perubahan Iklim. Ketiga, G-77 harus memperkuat proses tindak lanjut Pembiayaan untuk Pembangunan melalui kerja sama internasional.  Keempat, G-77 harus menjadi ujung tombak pelaksanaan Agenda Baru Perkotaan (New Urban Agenda). Kelima, G-77 perlu mendorong kemitraan global yang direvitalisasi untuk menindaklanjuti hasil dan komitmen 2017 Ocean Conference. Keenam, G-77 harus menjadi contoh pelaksanaan Kerja Sama Selatan-Selatan yang dimulai melalui kerja sama di dalam Kelompok.  Secara khusus Menlu Retno menekankan kesiapan Indonesia, sebagai negara kepulauan, dalam membantu negara-negara berkembang lainnya, terutama negara- negara kepulauan kecil.  “Untuk mewujudkan tindak lanjut konkret 2017 Ocean Conference, Indonesia siap membantu negara- negara berkembang melalui pengembangan kapasitas dan berbagi pengetahuan dalam menangani sampah plastik laut, memerangi IUU Fishing, dan mitigasi perubahan iklim,” tutur Menlu Retno.  Sebagai penutup, Menlu Retno menyampaikan komitmen dan kesiapan Indonesia untuk terlibat secara konstruktif terhadap pencapaian tujuan G-77 dan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim global.  Pada akhir pertemuan ini diadopsi sebuah Deklarasi Menteri yang berisikan penegasan kembali komitmen negara-negara anggota G-77 dalam mendukung pembangunan global.  G77 adalah organisasi antar Pemerintah dari negara- negara berkembang di PBB yang menyediakan sarana bagi negara-negara berkembang untuk mempromosikan kepentingan ekonomi kolektif dan meningkatkan kapasitas negosiasi bersama mereka pada isu-isu ekonomi internasional dalam perundingan di PBB. G77 di dirikan pada tahun 1964 dan jumlah anggotanya saat ini terdiri dari 134 negara.[]
  14. 14. FOKUS 14 Direktur Jenderal Kerja Sama Multialteral (Dirjen KSM) Febrian A. Ruddyard pada tanggal 6 Oktober 2017 telah menggelar Briefing on Multilateral Diplomacy bagi para Duta Besar asing dan Kepala Organisasi Internasional yang ada di Jakarta, di Ruang Nusantara Kementerian Luar Negeri. Kegiatan ini bertujuan un­ tuk memberikan update men­ genai kegiatan Sidang Majelis Umum (SMU) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) ke-72 tahun 2017 yang dihadiri oleh Wakil Presiden, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Koordina­ tor Bidang Pembangunan Ma­ nusia dan Kebudayaan, posisi Indonesia pada berbagai isu di SMU PBB ke-72, capaian Indo­ nesia di tingkat internasional, ratifikasi dan penandatanganan konvensi, pencalonan Indone­ sia khususnya sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan (DK) PBB, partisipasi Indonesia pada kegiatan internasional tahun 2017-2018, dan isu-isu tematis yang menjadi kepent­ ingan Indonesia. Selain itu, disampaikan pula hasil tiga pertemuan bilateral di tingkat Wakil Presiden dan 54 per­ temuan di tingkat Menteri Luar Negeri. Sejumlah topik yang dibahas pada SMU PBB berkaitan erat dengan kepentingan Indonesia, seperti peace and security, cli- mate change, South-South and Triangular Cooperation, dan UN reform. Selain itu, disam­ paikan pula penganugerahan penghargaan agen perubahan dari UN Women dan Global Partnership Forum (GPF) kepa­ da Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi, yang merupa­ kan pengakuan internasional atas berbagai terobosan yang dilakukan, khususnya dalam memajukan Agenda 2030 dan pembangunan berkelanjutan, serta penanganan isu-isu global melalui diplomasi kemanusiaan dan perdamaian. Pada kesempatan briefing, Dirjen KSM yang didampingi para Eselon II dan wakilnya, kembali menggarisbawahi pencalonan Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan (DK) PBB 2019-2020. “Indonesia terus berkomitmen untuk terus menjunjung tinggi prinsip-prinsip yang tertu­ ang dalam Piagam PBB, serta akan berperan sebagai bridge- builder di antara negara-negara PBB”. “Melalui pencalonan ini, Indonesia akan menjadi mitra sejati (true partner) di tingkat global dan regional untuk men­ ciptakan lingkungan global yang damai dan stabil, memas­ tikan sinergi antara perdamaian dan agenda pembangunan, serta melawan terorisme dan ekstrimisme kekerasan,” lanjut Febrian A. Ruddyard. Publik sendiri telah dapat mengakses informasi mengenai pencalonan Indonesia pada DK PBB 2019-2020 melalui tau­ tan indonesia4unsc.kemlu.go.id. Briefing yang dihadiri 96 peserta dari 86 Kedutaan Besar asing dan Organisasi Internasi­ onal ini mendapatkan sambu­ tan yang baik dan mengharap­ kan agar kegiatan serupa dapat dilakukan secara berkala guna meningkatkan networking dan menguatkan kerja sama Indo­ nesia dengan negara-negara mitra. [] Briefing Diplomasi Multilateral No. 109 Tahun X - 15 September - 14 Oktober 2017 Direktur Jenderal Kerja Sama Multialteral (Dirjen KSM) Febrian A. Ruddyard menggelar Briefing on Multilateral Diplomacy bagi para Duta Besar asing dan Kepala Organisasi Internasional yang ada di Jakarta, di Ruang Nusantara Kementerian Luar Negeri (6/10).
  15. 15. SOROT 15 Nilai-nilai Pancasila yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia dipandang dapat dijadikan contoh proses integrasi berbangsa di Italia. Oleh karena itu Pemerintah Italia mengajak Indonesia berbagi best practices melalui Dialog Lintas Keyakinan (Interfaith Dialogue) yang bertajuk «Pluralism and Integration in Indonesian and Italian Societies: Perspective, Opportunities, Challenges» di Kementerian Luar Negeri Italia, Roma pada tanggal 11 Oktober 2017. Indonesia dan Italia memiliki pemahaman yang sama atas pentingnya mempromosikan dialog lintas keyakinan, utamanya di tengah meningkatnya intensitas isu terorisme, ekstrimisme dan radikalisme. Pemerintah Indonesia sendiri berkomitmen kuat untuk mempromosikan dialog lintas keyakinan dengan mengedepankan pendekatan sosial budaya melalui pemberdayaan para pemangku kepentingan, khususnya pemuka agama, tokoh nasional, akademisi, serta generasi muda. Hal ini diutarakan Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik (IDP) Kementerian Luar Negeri RI, Cecep Herawan, dalam key note speech yang disampaikan pada awal acara. Sementara itu Profesor Azyumardi Azra dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang didaulat sebagai salah satu pembicara dari Indonesia, menjelaskan bahwa kelima sila Pancasila menegaskan politics of recognition atau prinsip penerimaan terhadap siapapun yang menjadi bagian bangsa. Hal ini diamini Presiden Comunita Religiosa Islamica Italia (COREIS), Imam Dialog Lintas Agama RI – Italia Yahya Pallavicini, yang menyebutkan bahwa semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” juga sangat relevan dalam proses integrasi masyarakat Italia. Selain itu, kebijakan Pemerintah Indonesia yang mengedepankan keterlibatan kaum muda dapat menjadikan proses tersebut berjalan lebih efektif untuk jangka panjangnya. Isu integrasi saat ini memang tengah mengemuka di Italia. Dengan angka penerimaan pengungsi dan pencari suaka tertinggi di Uni Eropa, Pemerintah Italia memandang penting adanya proses asimilasi sosial budaya antara kaum migran dengan penduduk setempat. “Keberhasilan harmonisasi masyarakat tersebut sangat ditunjang oleh kearifan beradaptasi dengan nilai- nilai setempat. Dimana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung”, hal ini ditegaskan Direktur Indonesian Consortium for Religious Studies Universitas Gajah Mada, Dr. Siti Syamsiyatun, yang menjadi pembicara kedua dari Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, Azyumardi Azra dalam sesi diskusi mengajak umat Muslim sebagai bagian sebuah masyarakat dapat menyesuaikan diri terhadap nilai-nilai dan aturan hukum setempat. Selain para tokoh dialog lintas keyakinan tersebut, panel diskusi diisi pula oleh Alberto Quattrucci dari Komunitas Sant’Egidio Italia serta Marta Matscher dari Divisi Kebijakan Penanganan Migran dan Pencari Suaka Kementerian Dalam Negeri Italia. Para peserta, yang terdiri dari 45 orang akademisi, pejabat kementerian, serta aktivis HAM dan integrasi sosial budaya Italia, secara antusias menanyakan berbagai isu seputar interaksi antar keyakinan dan lintas budaya di Indonesia. Hadir pula Duta Besar RI untuk Italia, Esti Andayani, dan Duta Besar RI untuk Tahta Suci Vatikan, Agus Sriyono. Mengawali Dialog Lintas Keyakinan tersebut, Dirjen Cecep Herawan didampingi Dubes Esti Andayani, juga mengadakan pertemuan dengan Direktur Jenderal Isu-isu Global Kementerian Luar Negeri Italia, Massimo Gaiani. Kedua pihak sepakat menuangkan kerja sama lintas keyakinan RI-Italia dalam kegiatan konkrit, antara lain melalui pertukaran akademisi, pemuda serta tokoh agama kedua negara disamping intensifikasi kerja sama global lainnya. (sumber: KBRI Roma) No. 109 Tahun X - 15 September - 14 Oktober 2017
  16. 16. SOROT 16 Museum Konferensi Asia Afrika Dapat Penghargaan “Museum Menyenangkan” Museum KAA kembali menerima penghargaan kategori ‘Museum Menyenangkan’ di ajang Indonesia Museum Award 2017 tanggal 14 Oktober 2017 di Aula Barat Gedung Sate Jalan Diponegoro No.22 Bandung. Kepala Museum KAA Meinarti Fauzie menerima penghargaan tersebut yang disampaikan oleh Netty Heryawan, istri Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.  Penghargaan itu diterima Museum KAA karena museum ini dianggap berhasil melibatkan komunitas dalam penyampaian informasi koleksi kepada masyarakat. Tak hanya itu Museum KAA juga dinilai sukses mensinergikan kegiatan museum dengan komunitas.  Sementara Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dalam sambutan singkatnya mengingatkan agar fungsi museum sebagai sumber informasi masa lalu dapat bermanfaat untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Dalam kesempatan itu, Gubernur mencontohkan Museum KAA yang menciptakan cara yang informatif dan menyenangkan bagi masyarakat yang mempelajari sejarah.  Museum KAA lolos penilaian yang dilakukan tim survei Komunitas Jelajah yang melibatkan 54 orang relawan. Mereka berpartisipasi mengumpulkan data secara incognito. Survei sendiri memakan waktu cukup lama.  Dewan Juri yang diketuai Prof. Ir. Wiendu Nuryanti, M. Arch., Ph.D (Wakil Menteri Pendidikan Kebudayaan 2011-2014) menilai Museum KAA sebagai ‘Museum Menyenangkan’ karena museum ini dianggap paling memenuhi aspek menyenangkan, mulai dari pelayanan yang tepat sasaran, pemanfaatan koleksi museum, fungsi museum sebagai rumah belajar, kelengkapan informasi pelayanan, dan kelengkapan sarana dan prasarana yang tersedia.  Selain kategori ‘Museum Menyenangkan’, ada sejumlah kategori lain yang turut diberikan. Komunitas Jelajah melalui serangkaian diskusi dan sidang menyepakati pada 27 September 2017, pemberian anugerah dalam kategori Museum Cerdas, Museum Cantik, Museum Bersahabat, dan Museum Unik.  Indonesia Museum Award 2017 yang digelar Komunitas Jelajah merupakan ajang penghargaan prestisius di dunia permuseuman Indonesia. Seperti di lansir di laman resmi Komunitas Jelajah, komunitas ini adalah sebuah komunitas yang bertujuan menumbuhkan rasa cinta terhadap sejarah, budaya, bahasa, kemasyarakatan, teknologi dan sains, termasuk peristiwa, tokoh, tempat dan peninggalannya.  Sejak tahun 2012 Komunitas Jelajah telah lima kali menggelar acara Museum Awards. Pada tahun 2017 Museum Awards memasuki era baru. Museum Awards berubah menjadi Indonesia Museum Awards.  (Sumber:Museum KAA)​[] No. 109 Tahun X - 15 September - 14 Oktober 2017
  17. 17. 17SOROT Meningkatkan Diplomasi Melalui Film Dalam hubungan internasional, Film menjadi salah satu media yang dapat mendukung kegiatan diplomasi budaya dan ekonomi. Melalui film Indonesia dapat memperkenalkan kekayaan budaya kepada dunia internasional sekaligus menumbukan ekonomi kreatif. Film itu aset diplomasi karena dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan Indonesia. ini harus dimaksimalkan untuk mendukung diplomasi, ujar Azis Nurwahyudi, Sekretaris Dirjen Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri RI, Di Bandung Jawa Barat Kamis (14/9). Hal itu disampaikan Azis pada pembekalan pejabat diplomatik dan konsuler Indonesia yang akan ditempatkan diluar negeri. Para diplomat diharapkan membantu para sineas tanah air mempromosikan filmnya diluar negeri. Aziz mengatakan selama ini Kemenlu telah menjadikan film sebagai media diplomasi, tapi belum semua KBRI dan KJRI dapat memaksimalkannya. Untuk itu sekarang diingatkan kembali untuk lebih giat memperkenalkan Indonesia melalui film, ucapnya. Tak hanya terkait diplomasi budaya, film juga berfungsi menjadi sarana promosi pariwisata. Menurut Aziz banyak wisatawan mancanegara tertarik mengunjungi Indonesia setelah menonton film karya anak bangsa. Dalam acara pembekalan Diplomat, hadir pula Sutradara Livi Zheng. sutradara Indonesia yang yang berhasil menembus Hollywood ini memberikan penjelasan seputar seluk beluk dunia perfilman, terutama perfilman internasional kepada ratusan diplomat Indonesia yang akan dikirim ke luar negeri. “Saya ingin sekali memperkenalkan ke dunia, oleh karena itu saya selalu memasukkan unsur-unsur Indonesia di setiap film saya seperti dalam fim pertama saya yakni ‘Brush with Danger’ dimana saya memasukkan puluhan lukisan dari Indonesia dan gamelan dalam musik film tersebut,” ujar Livi, panggilan akrab Livi Zheng, kepada wartawan di Museum Konferensi Asia-Afrika, Bandung, usai paparannya dalam acara tersebut, pertengahan pekan ini. Livi menjelaskan informasi mengenai seluk-beluk dunia dan industri perfilman seperti festival film asing dan sebagainya kepada diplomat- diplomat dalam diskusi bertajuk “Film Sebagai Aset Diplomasi”. Dalam kegiatan pembekalan yang dihelat Kemenlu tersebut, Livi juga memutar sejumlah cuplikan video mengenai film- film karyanya seperti “Brush with Danger”, “Bali: Beats of Paradise” dan film terbarunya “Insight” yang akan tayang di Indonesia. “Acara hari ini dihadiri oleh 110 diplomat yang akan dikirim ke berbagai negara. Mereka perlu mendapat pemahaman tentang diplomasi ekonomi untuk kelancaran tugas di perwakilan Republik Indonesia. Oleh karena itu Kementerian Luar Negeri mengundang para praktisi termasuk dari industri perfilman, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri mengundang Livi Zheng sebagai ikon industri film Indonesia,” ujar Sekretaris Ditjen Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Aziz Nurwahyudi kepada wartawan di sela acara tersebut. “Kami menghadirkan Livi, sutradara sekaligus diaspora Indonesia di Amerika Serikat, dengan segala prestasinya yang luar biasa akan memberikan suatu inspirasi bagi para diplomat Indonesia,” kata Aziz.[]    No. 109 Tahun X - 15 September - 14 Oktober 2017
  18. 18. SOROT 18 Indonesia Expo 2017 di Mesir Bukukan Total Transaksi Sebesar 27 Juta Dollar KBRI Cairo dalam rangka promosi terpadu trade, tourism dan investment (TTI) telah menyelenggarakan Indonesia Expo 2017, di Cairo dan Alexandria pada 21-27 September 2017. Dalam kaitan ini, Direktorat Diplomasi Publik memberikan dukungan promosi potensi ekonomi produk Indonesia, dengan turut mengirimkan Coffee Blanco untuk mempromosikan kekayaan dan keragaman kopi asli Indonesia dengan kualitas premium. Coffee Blanco adalah perusahaan yang memproduksi kopi robusta dan arabika di perkebunan kopi Aceh Gayo. Delegasi Coffee Blanco terdiri dari 2 (dua) orang, yaitu: Bimo Pramana (Pemilik/Direktur) dan Aca Bagus Terratama (Barista). Kegiatan Indonesia Expo 2017, terbagi dalam dua bentuk yaitu pertama, eksibisi produk-produk unggulan Indonesia di Mall of Arabia pada 21-23 September 2017, dan kedua, berformat business matching di Hotel Semiramis Intercontinental, Cairo, tanggal 24 September 2017 dan di Hotel Four Seasons, Alexandria, tanggal 26 September 2017. Kegiatan tersebut telah memberikan kesempatan kepada pelaku ekonomi di Indonesia untuk dapat berperan dalam diplomasi ekonomi Indonesia; mendorong para entitas bisnis di Indonesia untuk melakukan ekspansi pasar melalui kunjungan langsung ke pasar potensial; serta meningkatkan postur produk Indonesia melalui tampilan perkembangan ekonomi Indonesia yang tumbuh secara positif. Selama berlangsungnya Indonesia Expo 2017, Coffee Blanco banyak menerima permintaan informasi dari para pengusaha maupun masyarakat Mesir. Kapasitas produksi yang dapat disiapkan oleh Coffee Blanco adalah 10 kontainer biji kopi setiap bulannya. Dari kesepakatan awal, direncanakan pengiriman 1 kontainer biji kopi Aceh Gayo dengan nilai transaksi 1 juta dollar pada waktu dekat. Total transaksi yang terbukukan usai pelaksanaan Indonesia Expo 2017 adalah 27 juta dollar, yang diantaranya diperoleh dari kontrak pembelian Palm Kernel Shell (arang cangkang kepala sawit) senilai 20 juta dollar dari PT Megumi Shigen, produk Coffee Blanco senilai 1 juta dollar, dan 25 kontainer ikan tuna kaleng oleh PT Megumi Shigen senilai 1,68 juta dollar. Perusahaan Indonesia lainnya yang turut berpartisipasi dalam Indonesia Expo adalah Pertamina Lubricant, PT. Eshan Agrorina Mulia (rempah-rempah) AK Goldenesia (produk sayuran), Saesha Global Trading (produk bambu), Citixpress (agen perjalanan), Hanif Rattan (produk rotan). Disamping dari Indonesia, Indonesia Expo 2017 juga diikuti oleh beberapa perusahaan Mesir yaitu: Ghataty-MM Group (produk ban), Ashrafco (produk ban), GT Radial Tires (produk ban), dan Indomie- Salim Wazaran Abou Alata (produk mie instan). Para pengusaha Mesir direncanakan turut berpartisipasi pula pada Indonesia-Middle East Annual Gathering on Economy (IMAGE), yang akan diselenggarakan di Bandung, 8-10 Oktober 2017 dan 32th Trade Expo Indonesia (TEI) di Tangerang, 11-15 Oktober 2017. Turut berpartisipasi pula pada Indonesia Expo 2017 pemerintah daerah Kabupaten Karimun, Riau yang sukses menampilkan ragam seni dan budaya, berikut potensi TTI serta keuntungan letak geografis Kabupaten Karimun, yang diapit oleh Malaysia dan Singapura.[] No. 109 Tahun X - 15 September - 14 Oktober 2017
  19. 19. 19SOROT Bawa Tema Digital Diplomacy dan Perlindungan WNI Kemenlu Gelar Public Lecture dan Sosialisasi di Yogyakarta dan Semarang Para pelajar dan mahasiswa di kota Yogyakarta dan Semarang tampak antusias dalam mengikuti kegiatan Public Lecture dan Sosialisasi yang diadakan Kemenlu, 5-8 September 2017. Berbagai pertanyaan kritis, pandangan dan saran muncul dari para pelajar dan mahasiswa menanggapi materi yang dipaparkan oleh pembicara. Kegiatan di Yogyakarta diadakan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Daerah Istimewa Yogyakarta (Disdikpora DIY) dan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta (UPN Veteran Yogyakarta). Kegiatan dihadiri masing- masing oleh 200 pelajar dari berbagai SMA/SMK dan 200 mahasiswa dari berbagai universitas di Yogyakarta. Sosialisasi yang dilaksanakan di Gedung Sasana Krida, Disdikpora DIY dibuka oleh Kepala Dinas Dikpora DIY,R. Kadarmanta Baskara Aji.Sementara Public Lecture dilaksanakan di Ruang Seminar Gedung Agus Salim, UPN “Veteran” Yogyakarta dan dibuka oleh Ketua Jurusan Hubungan Internasional UPN “Veteran” Yogyakarta, Muharjono, M.Si. Sesditjen Informasi dan Diplomasi Publik, Azis Nurwahyudi, menyampaikan paparan tentang Digital Diplomacy dan mengajak para pemuda untuk memanfaatkan teknologi informasi secara positif. “Dalam menghadapi era digital ini, kita harus pintar- pintar memilih dan memilah informasi. Jangan mudah percaya dengan berita yang belum tentu kebenarannya.” Agus Heryana (Kasubdit IAS, Dit. Diplomasi Publik) dalam paparannya menekankan peran penting non-government actors, termasuk pemuda pelajar, dalam melakukan diplomasi. Sementara Ludiro Madu SIP, MSi. (dosen UPN Veteran) menyampaikan bahwa dalam era digital saat ini, para pemuda daerah selaku generasi penerus bangsa perlu meningkatkan competitiveness sehingga bisa bersaing baik pada tingkat nasional maupun internasional. Kegiatan di Semarang diadakan bekerjasama dengan Universitas Diponegoro dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (Disdikbud Jateng), tanggal 7-8 September 2017. Tema dalam kegiatan tersebut adalah Peran Diplomasi Publik dan Upaya Perlindungan WNI di Luar Negeri, yang dihadiri oleh masing-masing 200 pelajar dari berbagai SMA/SMK dan 200 mahasiswa Universitas Diponegoro. Public Lecture dilaksanakan di Ruang Teater FISIP Undipdan dibuka oleh Dr. Sunarto, Dekan FISIP Undip. Sementara itu, Sosialisasi dilaksanakan di Aula Gedung B, Disdikbud Jateng dan dibuka oleh Gatot Bambang Hastowo, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan menghadirkan 3 narasumber dari Kemenlu, yaitu Agus Heryana, Kasubdit IAS, Dit. Diplomasi Publik; Sapto Anggoro Broto, Kasubdit Wilayah IV, Dit. PWNI dan BHI; Hermawan Bagaskoro Abid, Fungsional Diplomat, Dit. PWNI dan BHI. Selain itu, dalam kegiatan Public Lecture juga tampil sebagai pembicara Tri Cahyo Utomo, MA, dosen Hubungan Internasional, FISIP Undip. Sapto Anggoro Broto dan Hermawan Bagaskoro Abid menjelaskan upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, khususnya perlindungan WNI melalui pemanfaatan teknologi dengan dirilisnya aplikasi “Safe Travel”. “Melalui aplikasi ini, WNI yang ingin berpergian ke luar negeri bisa mendapatkan informasi negara tujuan dengan mudah. Disamping itu juga, terdapat informasi lengkap mengenai perwakilan Indonesia terdekat dan kondisi negara tersebut, apakah aman untuk dikunjungi atau tidak”. [] No. 109 Tahun X - 15 September - 14 Oktober 2017
  20. 20. sorot 20 No. 109 Tahun X - 15 September - 14 Oktober 2017 Kuliah Umum Diplomasi Indonesia dan Kepentingan Nasional di Bidang Ekonomi dan Lingkungan Hidup Direktorat Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri RI (Dit. Diplik Kemlu RI) bekerja sama dengan Fakultas Kehutanan Universitas Jambi telah melaksanakan kegiatan kuliah umum di Aula Rektorat Universitas Jambi pada tanggal 20 Oktober 2017 dengan tema “Diplomasi Publik Mengenai Diplomasi Indonesia dan Kepentingan Nasional di Bidang Ekonomi dan Lingkungan Hidup”. Kegiatan kuliah umum dibuka oleh Rektor Universitas Jambi, Prof. Johni Najwan, A.H. M.H., Ph.D., dan dihadiri oleh 174 mahasiswa dan dosen dari berbagai perguruan tinggi di kota Jambi. Rektor Universitas Jambi menyampaikan apresiasi kepada Kemenlu RI atas terselenggaranya kegiatan kuliah umum dengan tema yang sangat relevan dan strategis bagi masyarakat di Jambi, khususnya dikaitkan dengan salah satu komoditas utama yang dihasilkan Provinsi Jambi, yaitu kelapa sawit. Kuliah umum menampilkan 3 (tiga) orang pembicara, yaitu: Retno Kusniati, S.H., M.H., Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jambi, Leonard Felix Hutabarat, Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa (Kapus P2K2 Amerop), dan Agus Heryana, Kepala Subdit Isu-Isu Aktual dan Strategis (Kasubdit IAS), Dit. Diplik. Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jambi dalam presentasinya menjelaskan antara lain aspek-aspek hukum di bidang lingkungan, kepentingan Indonesia dalam perundingan perubahan iklim, serta hambatan terhadap ekspor sawit Indonesia, khususnya ke Uni Eropa (UE). Kapus P2K2 Amerop memaparkan antara lain mengenai diplomasi Indonesia yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, termasuk kepentingan masyarakat di Jambi. Berkaitan dengan hambatan ekspor sawit Indonesia ke UE, Indonesia perlu menunjukkan bahwa tuduhan deforestasi, kerusakan keanekaragaman hayati, dan child labor adalah tidak benar. Hal ini penting mengingat UE merupakan pasar sawit terbesar ke-2 bagi Indonesia. Kasubdit IAS, Dit. Diplik menjelaskan mengenai berbagai program Kemenlu RI yang melibatkan masyarakat, khususnya mahasiswa, sebagai non state actor dalam diplomasi. Ditekankan pentingnya pengetahuan dan skill tentang diplomasi mengingat profesi apapun yang dijalani mahasiswa ke depan akan bersentuhan dengan masyarakat internasional. Kegiatan berlangsung dengan lancar dan disambut positif oleh para peserta, terlihat dengan partisipasi aktif para peserta dalam sesi tanya jawab. Isu lingkungan hidup utamanya mendapatkan perhatian khusus dari para peserta. []
  21. 21. LENSA 21No. 109 Tahun X - 15 September - 14 Oktober 2017 Asia Global Fellows Program (AGF) Mengapresiasi Peran Indonesia Dalam Isu-Isu Global Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri RI telah menerima 16 orang peserta Asia Global Fellows Program (AGFP) 2017 yang dipimpin oleh Direktur AGFP, Dr. Patrick Low pada tanggal 9 Oktober 2017. Para peserta berasal dari berbagai negara, yaitu: Amerika Serikat, Argentina, Australia, Bangladesh, Brazil, China, Indonesia, India, Inggris, Italia, Filipina, Meksiko, Singapura dan Spanyol. Pada kesempatan tersebut, Dr. Low menyampaikan apresiasi atas kesediaan Kemenlu menerima audiensi peserta AGFP 2017. Dijelaskan bahwa AGFP diikuti oleh mid-career professionals dari berbagai bidang seperti pemerintahan, bisnis, masyarakat madani, dan sebagainya. Melalui AGFP, diharapkan para peserta memperoleh pemahaman tentang isu-isu global, khususnya dari perspektif Asia. Dalam kaitan ini, para peserta mengharapkan dapat memperoleh informasi tentang peran Indonesia dalam isu-isu global. Menanggapi hal tersebut, kami menyampaikan antara lain sebagai berikut: Apresiasi kepada Asia Global Institute yang telah berkunjung ke Kemenlu RI dalam rangka study tour ke Singapura, Indonesia, dan China. Landasan politik luar negeri RI dan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Profil Indonesia -- sebagai negara yang demokratis, beragam, berpenduduk mayoritas Islam, berstatus middle power – yang turut menentukan arah kebijakan luar negerinya. Prioritas politik luar negeri Indonesia, yaitu menjaga kedaulatan NKRI, perlindungan WNI, diplomasi ekonomi, dan peran Indonesia pada forum regional dan multilateral. Pertanyaan yang diajukan antara lain terkait isu Laut Cina Selatan, hubungan bilateral Indonesia – Amerika Serikat pada masa administrasi Presiden Trump, peran Indonesia pada Forum Regional ASEAN, serta pelaksanaan Bali Democracy Forum X di Bali tanggal 7 – 8 Desember 2017 mendatang. Pertemuan berlangsung lancar dan para peserta AGFP 2017 sangat antusias dan aktif mengajukan berbagai pertanyaan mengenai kebijakan luar negeri Indonesia.[] PROFIL INDONESIA SEBAGAI NEGARA YANG DEMOKRATIS, BERAGAM, BERPENDUDUK MAYORITAS ISLAM, BERSTATUS MIDDLE POWER YANG TURUT MENENTUKAN ARAH KEBIJAKAN LUAR NEGERINYA.
  22. 22. LENSA 22 Nilai Transaksi DalamTrade Expo Indonesia (TEI) 2017 Capai USD 223,23 juta Pameran dagang skala internasional terbesar di Indonesia, Trade Expo Indonesia (TEI) 2017 telah secara resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 11 Oktober 2017 di Indonesia Convention Exhibition Bumi Serpong Damai (ICE BSD), Tangerang, Banten dengan tema “Global Partner for Sustainable Resources”. Indonesia telah siap menjadi mitra penyedia sumber daya yang berkesinambungan bagi pelaku usaha dunia, yang ingin semakin menancapkan kuku di kancah perdagangan global. Fokus utama TEI 2017 adalah transaksi business-to-business yang bersifat jangka panjang dan bertaraf internasional dengan tujuan akhir berupa peningkatan ekspor Indonesia di kancah perdagangan internasional. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dalam sambutan pembukaan TEI 2017 di Nusantara Room, ICE BSD. TEI 2017 digelar selama lima hari, dari tanggal 11 hingga 15 Oktober 2017, dan telah menjadwalkan sekitar 33 penandatanganan kontrak dagang buying mission selama TEI berlangsung. Kontrak dagang itu antara lain berasal dari Arab Saudi, Malaysia, Mesir, Australia, Thailand, India, Brasil, Inggris dan Amerika Serikat. Perkiraan total nilai kontrak dagang yang akan dicapai selama TEI 2017 adalah sekitar USD 223,23 juta. Pada hari pertama pameran, penandatanganan kontrak dagang tercatat senilai USD 16,07 juta. Pada hari kedua, kontrak dagang membukukan nilai transaksi USD 154,82 juta. Sementara itu, pada hari ketiga nilai kontrak yang akan ditandatangani adalah sebesar USD 47,25 juta. Sedangkan pada hari keempat, nilai kontrak perdagangan yang terjadi di perkirakan sebesar USD 5,10 juta.  Menurut Mendag Enggartiasto, nilai kontrak perdagangan tersebut tentunya akan terus bertambah pada saat penyelenggaraan, bahkan setelah usainya penyelenggaraan TEI 2017. Lebih lanjut Mendag Enggartiasto menyampaikan bahwa buyer terbanyak yang telah mendaftar untuk mengunjungi TEI antara lain datang dari Nigeria, Arab Saudi, India, Pakistan, Bangladesh, Belanda, Malaysia, Afganistan, dan Australia. Satu hari sebelum penyelenggaraan TEI 2017 sudah ada 7.084 permintaan terhadap produk Indonesia. Permintaan terbesar adalah untuk produk makanan dan minuman; produk dan jasa manufaktur; serta furnitur, furnis, dan furnitur taman. TEI 2017 sangat fokus untuk mendatangkan buyer mancanegara. Untuk itu, Kemendag bekerja sama dengan Kemenlu RI melalui 132 Kantor Perwakilan RI di luar negeri, 23 Atase Perdagangan, 19 kantor Indonesian Trade Promotion Center (ITPC), 1 Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia, serta 1 Konsul Perdagangan maupun KADIN negara-negara sahabat dalam menyebarluaskan informasi tentang penyelenggaraan TEI di mancanegara. Untuk dapat menampung peserta pameran yang mencapai 1.089 perusahaan nasional, TEI 2017 diselenggarakan di Indonesia Convention Exhibition Bumi Serpong Damai (ICE BSD), Tangerang, dengan lahan pameran seluas 15.000 m2 . Peserta pameran merupakan produsen, eksportir serta pemasok produk dan jasa terbaik dari Indonesia, mulai dari produk manufaktur, pertambangan, industri strategis, hingga kerajinan. Untuk mempermudah buyer menemukan produk yang diminati, area TEI 2017 dibagi ke dalam tujuh zonasi yaitu Pangan Nusa di Hall 1; Furniture and Furnishing di Hall 2 dan 3; Premium Products, Kementerian, dan Lembaga di Hall 3A; Strategic Industries, BUMN Goes Export di Hall 5; Manufacturing Products and Services di Hall 6 dan 7; Foods and Beverages Products di Hall 8 dan 9; dan Province Premium Products di Hall 10. Disamping itu ada pula zona khusus, yaitu Zona Indonesia Design Development Center (IDDC) dan Zona Import Promotion Desk (IPD) Jerman. TEI 2017 juga telah mempersiapkan berbagai kegiatan di luar kegiatan pameran, yaitu business matching dan juga Trade, Tourism, and Investment Forum (TTI Forum). Business matching digelar selama TEI 2017 berlangsung. Sedangkan TTI Forum dilaksanakan pada 11-14 Oktober 2017. TTI Forum memiliki beberapa ragam kegiatan seperti TTI Seminar, regional discussion, business counseling, export startup competition, dan talkshow. Pada pembukaan TEI 2017 ini, Pemerintah memberikan apresiasi kepada eksportir berprestasi dalam bentuk Penghargaan Primaniyarta kepada 22 perusahaan yang giat melakukan ekspor. Sementara itu, Pemerintah juga akan memberikan penghargaan Primaduta kepada 33 buyers mancanegara yang loyal membeli produk-produk Indonesia, serta satu kategori buyer inspiratif dari Australia. Penerima penghargaan Primaniyarta terbagi menjadi 4 kategori, yaitu: 1) Eksportir Berkinerja; 2) Eksportir Pembangun Merek Global; 3) Eksportir Pelopor Pasar Baru; dan 4) Eksportir Potensi Unggulan. Sementara itu, penghargaan Primaduta diberikan kepada 33 buyer yang terbagi berdasarkan pasar negara tujuan ekspor, yaitu: Pasar Ekspor Utama dan Pasar Ekspor Non Tradisional. TEI merupakan ajang promosi tahunan berskala internasional yang menampilkan produk dan jasa Indonesia berorientasi pasar ekspor. Pada tahun ini penyelenggaraan TEI merupakan yang ke-32 kalinya. Dan berbeda dengan penyelenggaraan TEI pada tahun-tahun sebelumnya, pada tahun ini, pembiayaan TEI sepenuhnya berasal dari pihak swasta, yaitu melalui public private partnership dengan PT Debindomulti Adhiswasti. [] No. 109 Tahun X - 15 September - 14 Oktober 2017 Dok. mudanews.com
  23. 23. LENSA 23 Wakil Tetap Venezuala Untuk PBB Membantah Propaganda Separatis Benny Wenda Wakil Tetap / Duta Besar Venezuela untuk PBB, Rafael Ramirez, pada tanggal 28 September 2017 pukul 9.46 waktu setempat, telah menyampaikan klarifikasi kepada media mengenai pemberitaan koran Guardian berjudul “Banned West Papua independence petition handed to UN” di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat.  “Sebagai Ketua Komite Khusus Dekolonisasi PBB (C- 24), saya maupun Sekretariat Komite, tidak pernah menerima, secara formal maupun informal, petisi atau siapapun mengenai Papua seperti yang diberitakan dalam koran Guardian,” demikian pernyataan Duta Besar Venezuela untuk PBB, Rafael Ramírez, sebagai ketua Komite Dekolonisasi PBB di markas besar PBB di New York. Menjawab pertanyaan wartawan apakah Dubes Ramírez pernah berkomunikasi dengan Benny Wenda, ditegaskan bahwa selaku Ketua Komite Dekolonisasi, yang bersangkutan tidak mungkin berhubungan dengan pihak- pihak di luar agenda C24. Duta Besar Rafael Ramírez menyampaikan kegusarannya dengan adanya individu maupun pihak-pihak yang memanipulasi namanya untuk propaganda. Pernyataan tersebut disampaikan setelah pada tanggal 27 September 2017 koran Guardian dalam artikelnya, menyebutkan bahwa Benny Wenda telah menyampaikan petisi yang meminta dilakukannya referendum untuk Papua kepada Komite Dekolonisasi PBB. Lebih lanjut Duta Besar Ramírez menegaskan bahwa dirinya sangat menghormati integritas dan kedaulatan wilayah semua anggota. Seperti di jelaskan oleh Ketua Komite Dekolonisasi, bahwa mandat dari Komite Dekolonisasi terbatas kepada 17 Non-Self-Governing Territories. Lebih lanjut ditegaskan fakta bahwa Papua tidak termasuk dalam 17 teritori tersebut. “Sebagai sesama anggota Gerakan Non Blok, kita selalu menjunjung tinggi prinsip utama GNB yang menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah negara anggota”. Ditegaskan Duta Besar Ramírez, bahwa Venezuela tidak akan pernah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia. Pernyataan dari Ketua Komite Dekolonisasi kembali menunjukan bahwa kelompok separatis dan Benny Wenda terus menyebarkan hoax dan kebohongan kepada publik. Kegiatan bohong seperti ini sangat sering dilakukan khususnya apabila ada pertemuan besar dan terdapat pejabat tinggi PBB yang hadir. “Tahun lalu Benny Wenda pernah menyebutkan bahwa telah menyerahkan dokumen mengenai Papua kepada Sekjen PBB, namun setelah di konfirmasi ke kantor Sekjen PBB ternyata bohong,” tegas Dubes RI untuk PBB, Triansyah Djani. (sumber: PTRI New York) [] No. 109 Tahun X - 15 September - 14 Oktober 2017 Wakil Tetap/Duta Besar Venezuela, Rafael Ramirez Dok.SinarHarapan
  24. 24. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Direktorat Diplomasi Publik Jalan Taman Pejambon No. 6 Jakarta 10110 Telepon : 021-3813480 Faksimili : 021-3858035 BDF Chapter Tunisia Promosikan Demokrasi di Afrika Utara dan Timur Tengah “Tidak ada satu formula yang dapat digunakan semua negara dalam menerapkan demokrasi, sehingga forum seperti Bali Democracy Forum sangat bermanfaat untuk bertukar pikiran dan membagi pengalaman terkait dengan promosi demokrasi,” kata Menteri Luar Negeri RI, Retno LP Marsudi saat membuka Bali Democracy Forum (BDF) Chapter Tunisia, yang mengambil tema “Home-Grown Democracy: The North Africa Experience” di Tunis (2/10/17). Sejalan dengan tema BDF-Chapter Tunisia, Menlu RI dalam sambutannya Bekerja sama dengan Pemerintah Tunisia, penyelenggaraan BDF- Chapter Tunisia merupakan upaya Indonesia untuk menyediakan platform bagi negara-negara di kawasan Afrika Tengah dan Timur Tengah untuk bertukar pengalaman dalam hal proses demokrasi. Kegiatan ini membahas perkembangan home-grown democracy di masing- masing negara, dan untuk melihat tantangan terhadap perkembangan demokrasi di kawasan serta mencari solusi terhadap tantangan tersebut. menyampaikan pengalaman Indonesia dalam proses transformasi demokrasi. Menlu RI bertutur bahwa demokrasi adalah suatu proses panjang yang berkelanjutan. Berdasarkan pengalaman Indonesia dan banyak negara lainnya, proses demokrasi tidaklah mulus. “Demokrasi adalah proses yang berkelanjutan dan bukan tujuan, karena tujuan kita bernegara adalah untuk mencapai kesejahteraan dan decent life bagi semua rakyat kita,” ujarnya. Selanjutnya Menlu menekankan bahwa walaupun nilai demokrasi adalah universal, namun tidak ada pendekatan yang one-size- fit-all untuk demokrasi. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan kita harus memperhatikan kepentingan dan keinginan rakyat kita, bukan kepentingan luar. Menlu Retno juga menekankan bahwa Indonesia merupakan contoh negara tempat demokrasi dan Islam dapat berjalan berdampingan. Hal ini, selain disebabkan oleh berbagai nilai demokrasi yang sejalan dengan Islam, namun juga karena sejarah panjang pluralisme sehingga masyarakat Indonesia biasa dengan perbedaan dan adanya ideologi Pancasila. “Jika ingin melihat Islam, demokrasi, modernitas dan hak perempuan berjalan berdampingan, datang ke Indonesia,” tegasnya. BDF-Chapter Tunisia dihadiri oleh peserta dari Aljazair, Mesir, Libya, Maroko dan Tunisia. Narasumber yang hadir dari Indonesia adalah Prof. Dr. Azyumardi Azra (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta) dan Rahimah Abdulrahim (Direktur Eksekutif Habibie Center). Tunisia akan melaporkan hasil dari pertemuan BDF- Chapter Tunisia ini pada Bali Democracy Forum (BDF) X, tanggal 7 – 8 Desember 2017 di Bali, Indonesia. (EP) Diplomasitabloiddiplomasi.org tabloiddiplomasi@Kemlu.go.id @diplik_Kemluwww. Kemlu.go.id tabloid No. 109 tahun x Tgl. 15 septembeR - 14 oktober 2017 Menteri Luar Negeri RI, Retno LP Marsudi saat membuka Bali Democracy Forum (BDF) Chapter Tunisia, yang mengambil tema “Home-Grown Democracy: The North Africa Experience” di Tunis (2/10/17).

×