Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tabloid Diplomasi Edisi Oktober 2017

744 views

Published on

Tabloid Diplomasi Edisi Oktober 2017 Diterbitkan oleh Direktorat Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

Tabloid Diplomasi Edisi Oktober 2017

  1. 1. tidak untuk diperjualbelikan Diplomasitabloiddiplomasi.org tabloiddiplomasi@Kemlu.go.id @diplik_Kemluwww. Kemlu.go.id No. 110 tahun x tabloid Tgl. 15 OKTOBER - 14 november 2017 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Direktorat Diplomasi Publik Jalan Taman Pejambon No. 6 Jakarta 10110 Telepon : 021-3813480 Faksimili : 021-3858035 Media Komunikasi dan Interaksi dancapaianpolitikluarnegeri KILASBALIK diplomasiindonesia
  2. 2. Surat Pembaca catatan redaksi Membaca apa yang ditampilkan Tabloid Diplomasi seputar sepak terjang diplomasi Indonesia dalam mengatasi persoalan yang terjadi di Rakhine State, Myanmar, sungguh membuat kami bangga. Terlihat jelas bahwa upaya bantuan penyelesaian yang diberikan Indonesia terhadap persoalan yang terjadi di Myanmar adalah bantuan yang tulus, kongkrit, menyeluruh dan tanpa kegaduhan. Mulai dari upaya shuttle diplomacy yang dilakukan oleh Menlu RI kepada otoritas Bangladesh dan Myanmar, pembicaraan dengan seluruh pihak yang terkait, penawaran formula 4+1, pengiriman bantuan kemanusiaan, hingga pembangunan rumah sakit. Kesungguhan Indonesia dalam menyelesaikan persoalan di Rakhine State secara nyata dan menyeluruh serta tanpa kegaduhan tersebut semakin menunjukkan kualitas kepemimpinan Indonesia di kawasan. Tanpa banyak bicara dan upaya pencitraan, Indonesia menjadi negara pertama yang terjun langsung ke lapangan untuk memberikan bantuan dan melihat situasinya secara langsung. Ketika negara-negara lain belum sempat berfikir mengenai bantuan apa yang terbaik yang harus diberikan, Indonesia sudah mengusulkan Formula 4+1 sebagai konsep penyelesaian persoalan di Rakhine State, Myanmar. Kami bangga dengan kesigapan Menlu RI dan jajaran Kementerian Luar Negeri dalam mensikapi permasalahan saudara-saudara kita di Myanmar. Mereka adalah saudara kita dalam satu komunitas ASEAN yang wajib kita perhatikan bersama. Dewi Lestari, Mahasiswa Universitas Nasional, Jakarta Para pembaca Tabloid Diplomasi yang terhormat, pada edisi ini kami menempatkan press briefing Menlu RI mengenai capaian politik luar negeri Indonesia selama tiga tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo sebagai Fokus Utama. Sejumlah kilas balik yang menjadi highlight selama tiga tahun terakhir ini adalah terkait diplomasi kemanusiaan di Rakhine State, isu Palestina, perlindungan WNI di luar negeri, diplomasi kedaulatan NKRI, diplomasi ekonomi, dan diplomasi perdamaian.  Berikutnya, kami menempatkan seputar pelaksanaan ASEAN Youth Interfaith Camp” (AYIC) 2017 bertema “Tolerance in Diversity for ASEAN and World Harmony” di Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (Unipdu), Jombang, Jawa Timur di rubrik Fokus. Dialog antar agama ini berperan penting dalam menghadapi tantangan dunia yang terus berkembang seperti radikalisme dan terorisme. Topik berikutnya adalah Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) IORA ke-17 di Durban, Afrika Selatan, dimana Indonesia secara resmi telah menyerahkan estafet kepemimpinan IORA kepada Afrika Selatan. Di sisi lain, negara-negara anggota IORA menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kepemimpinan Indonesia yang telah meningkatkan profil IORA dan meletakkan dasar penguatan kerja sama ke depan. Topik ini kami rangkaikan dengan Penyelenggaraan The 2nd IORA Blue Economy Ministerial Conference (BEC II) di Jakarta yang membahas mengenai pelaksanaan konsep Ekonomi Biru. Suksesnya penyelenggaraan festival musik bertajuk Festival Cross Border di Skouw, Jayapura, Papua juga kami tampilkan di rubrik ini. Topik penutup di rubrik Fokus adalah pembukaan pameran Europalia bertajuk Power and Other Things (POT) di Center for Fine Arts Brussels, Brussels, Belgia dimana sejumlah seniman Indonesia dari berbagai bidang seni menampilkan karya terbaik mereka agar masyarakat internasional, khususnya Eropa, dapat memahami Indonesia secara lebih positif. Pada rubrik Sorot, kami menyuguhkan delapan topik, yaitu Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) ke-17 D-8 di Istanbul, Turki yang menyimpulkan bahwa kerja sama D-8 saat ini masih belum sepenuhnya memanfaatkan potensi dan kesempatan yang ada, oleh karena harus diperkuat sesuai mandat piagam D-8. Pidato kunci Menlu RI pada peringatan UN Charter di Gedung Pancasila, Kemenlu RI, Jakarta bertajuk “Builidng Indonesia’s Civilian Capacity and Its Role in Sustaining Peace”. Berkontribusi dalam menjaga perdamaian telah menjadi bagian tak terpisahkan dari DNA Indonesia sebagaimana di amanahkan dalam Pembukaan UUD 1945. Jakarta Fashion Week 2018 yang diselenggarakan di Jakarta dan merupakan ajang yang mencerminkan kemajuan industri kreatif Indonesia dewasa ini serta sejalan dengan arahan Presiden Jokowi mengenai penguatan diplomasi ekonomi dan budaya. Pelatihan entrepreneurship untuk peserta asing dari negara-negara Pasifik, khususnya Fiji dan sejumlah kalangan wirausaha Indonesia sebagai mitra belajar untuk saling tukar informasi dan pengalaman. Pelatihan ini mengangkat konsep inkubasi bisnis yang bertujuan untuk menanamkan jiwa entrepreneurship yang kreatif dan inovatif dalam mengembangkan bisnis. Sosialisasi mengenai fasilitas bagi Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (MILN) serta penyampaian berbagai informasi dan program kerja Direktorat Diplomasi Publik yang disampaikan oleh Direktur Diplomasi Publik, Kemenlu RI di Konsulat Jenderal RI Ho Chi Min City. Pelaksanaan program The 9th Capacity Building on the Development of ASEAN Community di Jakarta dan Sumatera Utara dalam upaya terus mendukung tercapainya visi ASEAN Community 2025 dimana melalui program ini, para diplomat, akademisi dan praktisi saling berbagi pengetahuan tentang bagaimana dunia digital menjadi alat yang penting untuk membantu kerja diplomasi di era real-time informasi seperti sekarang ini. Indonesia menekankan masyarakat internasional untuk ambil bagian dalam mengatasi masalah arus pengungsi pada Thematic Discussion ke-5 mengenai proses penyusunan Global Compact on Refugee yang diselenggarakan oleh Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) di Jenewa, Swiss. Pertemuan ‘UN Peacekeeping Defense Ministerial Meeting’ di Vancouver, Kanada dimana dalam pertemuan ini PBB dan negara-negara di dunia memberikan apresiasi atas peningkatan peran aktif Indonesia yang pesat pada 10 tahun terakhir. Seminar bertema ‘IORA dan Peran Indonesia sebagai Maritime Gateway Timur Tengah ke Pasifik yang digelar di Universitas Lampung, adalah topik pertama yang kami suguhkan di rubrik Lensa. Seminar ini diselenggarakan mengingat besarnya potensi kerja sama Indonesia dengan negara-negara Timur Tengah, baik dalam kerangka bilateral, regional maupun internasional. Berikutnya menyusul anugerah ‘Benevolence Award’ kepada Wapres Jusuf Kalla yang dinilai berjasa dan banyak memberikan kontribusi dalam upaya penyelesaian konflik dan perdamaian. Topik ini kami rangkaikan dengan kerja sama antara Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN Kemenlu, Pemprov Sumatera Barat, Kementerian Koperasi dan UKM, Pusat Studi ASEAN Universitas Andalas dan Google Indonesia dalam rangka memberikan bimbingan teknis kepada UMKM. Edisi ini kami tutup dengan topik Asia-Europe Public Diplomacy Training Initiative: 5th Face-to-face Training on Public Diplomacy di Jakarta. Training ini merupakan wujud komitmen Indonesia untuk mendorong peningkatan konektivitas ASEM dalam mengoptimalkan forum kerja sama regional. Selamat membaca, dan semoga bermanfaat. Salam Diplomasi. []
  3. 3. daftar isi PENANGGUNG JAWAB Cecep Herawan (Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik) Al Busyra Basnur (Direktur Diplomasi Publik) Azis Nurwahyudi (Sekretaris Direktorat Jenderal IDP) REDAKTUR Wahono Yulianto ANGGOTA REDAKTUR Agus Heryana Arif Suyoko Devdy Risa Meylia Wulandari PENYUNTING/EDITOR Cherly Natalia Palijama Amalia Maryafanti Khariri Cahyono DESAIN GRAFIS DAN FOTOGRAFI Arya Daru Pangayunan Ibnu Sulhan SEKRETARIAT Mahendra Hesty M. Lonmasa Darmia Dimu Orchida Sekarratri Agus Usmawan Kistono Alamat Redaksi Direktorat Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri RI, Lt. 12 Jl. Taman Pejambon No.6, Jakarta Pusat Telp. 021- 68663162,3863708, Fax : 021- 29095331, 385 8035 Tabloid Diplomasi edisi bahasa Indonesia dan Inggris dapat didownload di : http://www.tabloiddiplomasi.org Email : tabloiddiplomasi@Kemlu.go.id Diterbitkan oleh Direktorat Diplomasi Publik, Direktorat Jenderal IDP Kementerian Luar Negeri R.I. Wartawan Tabloid Diplomasi tidak diperkenankan menerima dana atau meminta imbalan dalam bentuk apapun dari narasumber. Wartawan Tabloid Diplomasi dilengkapi kartu pengenal atau surat keterangan tugas. Apabila ada pihak mencurigakan sehubungan dengan aktivitas kewartawanan Tabloid Diplomasi, segera hubungi redaksi. Bagi anda yang ingin mengirim tulisan atau menyampaikan tanggapan, informasi, kritik dan saran, silahkan kirim email: tabloiddiplomasi@Kemlu.go.id FOKUS UTAMA 4 Kilas Balik Diplomasi Indonesia dan Capaian Politik Luar Negeri Era Presiden Jokowi 5 Diplomasi Indonesia untuk Palestina 5 Diplomasi Perlindungan WNI 5 Diplomasi Kedaulatan 6 Diplomasi Ekonomi 6 Peran Indonesia di Kawasan dan Internasional 7 Tiga Sorotan Utama Diplomasi dan Politik Luar Negeri FOKUS 8 ASEAN Youth Interfaith Camp (AYIC) 20179 Terobosan Diplomasi Ekonomi 10 Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) IORA ke-17 di Durban 11 Intensifkan Diplomasi Ekonomi, Kemenlu dan Pemprov Jawa Tengah Promosi Potensi Daerah 12 Diplomasi Musik Dengan Menggelar Festival Cross Border Skouw di Jayapura 13 Festival Europalia, Menampilkan Wajah Indonesia di Eropa 14 Indonesia Menjadi Negara ASEAN Pertama Jadi Tuan Rumah Festival Europalia SOROT 15 Menlu RI : Kerja Sama D-8 Harus diarahkan Untuk Membawa Kesejahteraan Rakyat 16 Menlu RI : Berkontribusi Dalam Menjaga Perdamaian Telah Menjadi bagian Dari DNA Indonesia 17 Diplomasi Industri Kreatif Tercermin dalam Jakarta Fashion Week 17 Pelatihan Entrepreneurship untuk Fiji dalam Rangka Kerjasama Selatan-Selatan 18 Sosialisasi Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN) 18 Diplomat Muda ASEAN Kembangkan Kemampuan Diplomasi Digital 19 Indonesia Desak Masyarakat Internasional Atasi Akar Masalah Arus Pengungsi 20 PBB Apresiasi RI di Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB LENSA 21 Seminar IORA dan Peran Indonesia sebagai Maritime Gateway Timteng ke Pasifik 22 Wapres Jusuf Kalla Raih Benevolence Award dalam WECS 2017 23 Kemlu Gandeng Google untuk Kemajuan UMKM di Pasar ASEAN 24 Diplomat Muda Asia dan Eropa Ikuti Pelatihan Diplomasi Publik SOROT 15 Menlu RI : Kerja Sama D-8 Harus diarahkan Untuk Membawa Kesejahteraan Rakyat
  4. 4. No. 110 Tahun X - 15 Oktober - 14 November 2017 Kilas Balik Diplomasi Indonesia dan Capaian Politik Luar Negeri Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi - Jusuf Kalla Bertempat di Gedung Pancasila, Jakarta, pada tanggal 26 Oktober 2017, Menlu Retno L.P. Marsudi menyampaikan press briefing mengenai capaian Politik Luar Negeri Indonesia selama tiga tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo kepada para pemimpin redaksi serta awak media nasional dan asing. Sejumlah kilas balik yang menjadi highlight dan menonjol selama tiga tahun terakhir diangkat oleh Menlu Retno dalam press briefing ini, diantaranya mengenai Diplomasi Kemanusiaan di Rakhine State, Isu Palestina dan Perlindungan WNI di luar negeri. Diplomasi Kemanusiaan Indonesia untuk Rakhine State Indonesia melihat adanya krisis kemanusiaan dan kompleksitas masalah di Rakhine State. Melihat situasi ini, Indonesia memilih untuk tidak duduk berdiam diri saja melainkan menjalankan mesin diplomasinya dan berupaya untuk berbuat sesuatu dengan tujuan membantu para korban. Menlu Retno telah menyampaikan concern Indonesia dan juga concern dunia internasional agar situasi di Rakhine State tidak memburuk, dan juga menawarkan bantuan kemanusiaan. Mesin diplomasi Indonesia telah dan terus bekerja secara penuh menjalankan misi kemanusiaan untuk membantu penyelesaian krisis kemanusiaaan di Rakhine State. “Indonesia merupakan  negara pertama yang berada di Myanmar dan Bangladesh setelah new cycle of violence terjadi pada tanggal 25 Agustus 2017. Trust  yang dimiliki Indonesia dari dua negara tersebut kita gunakan untuk membantu saudara- saudara pengungsi yang ada di Rakhine State dan di Bangladesh. Trust tersebut tidak dimiliki oleh semua negara,” jelas Menlu Retno. Pada pertemuan di Yangon, Indonesia menyampaikan formula 4+1 (formula four plus one) bagi penyelesaian Rakhine State, selain itu Indonesia juga menjembatani komunikasi antara Myanmar dan Bangladesh. “Setidaknya sudah terjadi tiga kali pertemuan antara Myanmar dan Bangladesh, yang terakhir adalah pertemuan atau kunjungan Menteri Dalam Negeri Bangladesh ke Myanmar,” terang Menlu Retno. Dari aspek bantuan ke- manusiaan, Indonesia telah menyampaikan bantuan kema- nusiaan, baik ke Rakhine State maupun ke Bangladesh. Indo- nesia membuka pintu bagi ASE- AN Humanitarian Assistance Centre (AHA Centre) untuk pengungsi Rakhine State. Saat ini deployment  bantuan telah disampaikan AHA Centre ke Rakhine State dan diserahterimakan melalui instansi terkait di Yangon. Pengiriman dan penyampaian bantuan tersebut dipantau oleh Menlu Retno melalui laporan dan masukan yang diterima. Indonesia juga mendorong agar laporan rekomendasi Kofi Annan dapat diimplemen- tasikan. “Dalam pertemuan saya dengan Daw Aung San Su Kyi pada 12 Oktober 2017, kita mendorong tiga butir rekomendasi dapat diimple- mentasikan. Tiga butir terse- but, yaitu (1). Repatriation and humanitarian assistance, (2). Reconstruc- tion and rehabilitation ser- ta (3). Development and durable peace,” terang Menlu Retno. Indonesia juga selalu di- mintakan saran dalam setiap pembahasan isu Rakhine State, termasuk Dewan Keamanan PBB dan Kantor Sekjen PBB. Peran diplomasi kemanusiaan Indonesia untuk Rakhine State bukan saja dimulai pada tahun 2017 melainkan sebelumnya pada tahun 2015 mesin diplo- masi Indonesia untuk Rakhine State sudah berjalan. Saat itu, Indonesia juga melakukan maraton diplomasi. Namun bedanya bahwa pada tahun 2015 Indonesia menerima in- flux pengungsi dari Myanmar dan Bangladesh yang berjum- lah sekitar 1.800 orang. Saat itu, Indonesia ikut berkontribusi dalam menan- gani akar masalah, antara lain dengan menjadi tuan rumah dalam Jakarta Decla- ration Roundtable Meeting on the Rootcauses of Irregular Movement of Persons pada November 2015. Kontribusi serupa dalam penanganan akar masalah dilakukan melalui penyeleng- garaan interfaith dialogue an- tara Indonesia-Myanmar. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menanamkan dan shar- ing mengenai nilai-nilai toleransi dan harmoni. “Semua langkah diplomasi Indonesia yang telah dilakukan oleh mes- in diplomasi tersebut dilakukan secara konstruktif tanpa keg- aduhan,” ungkap Menlu Retno. FOKUS UTAMA 4 No. 110 Tahun X - 15 Oktober - 14 November 2017
  5. 5. No. 110 Tahun X - 15 Oktober - 14 November 2017 FOKUS UTAMA 5 Diplomasi Indonesia untuk Palestina Dalam berbagai kesempatan Menlu Retno selalu menyampaikan bahwa perjuangan rakyat Palestina berada di jantung politik luar negeri Indonesia. Pada setiap helaan napas diplomasi Indonesia disitu selalu ada Palestina, oleh karena itu diplomasi Indonesia atau upaya Indonesia untuk membantu Palestina, tidak pernah berhenti. Konsulat kehormatan Republik Indonesia di Ramalah mer- upakan langkah pertama untuk mendekatkan diri dengan rakyat Palestina. Pada 2016 Indonesia menjadi tuan rumah KTT Luar Bia- sa  OKI ke 15 mengenai Palestina dan Al Quds Al Syarif. Sebelumnya pada tahun 2015, Indonesia menjadi tuan ru- Tantangan pelaksanaan perlindungan bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di Luar negeri semakin besar, namun Menlu Retno menyatakan bahwa Indonesia tidak akan surut dan mundur. Pemerintah sudah berkomitmen untuk menjalankan perlindungan tersebut dengan sepenuh hati. Fokus perlindungan WNI dan BHI di luar negeri dilakukan dengan memperkuat sistem perlindungan den- gan menggunakan data, teknologi dan inovasi.  Pertama adalah dengan melakukan integrasi database; kedua, peluncuran bebera- pa aplikasi temasuk mobile safe travel; ketiga, peluncuran aplikasi baru SMS blast; dan keempat, memperbaiki pelayanan dan kuali- tas perlindungan.​ Data perlindungan WNI yang telah berhasil dicapai dalam tiga tahun terakhir, Kemenlu telah berhasil menyelesaikan sebanyak 27.341 kasus. Membebaskan 144 WNI dari ancaman hukuman mati.  Melakukan repatriasi 181.942 WNI yang memiliki masalah termasuk overstayers. Melakukan evakuasi 16.426 WNI dari berb- Diplomasi kedaulatan dijalankan untuk melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui penyelesaian perundingan batas negara, baik darat maupun maritim. Dua hal yang menonjol dalam upaya ini adalah adanya roadmap perundingan dan mengintensifkan negosiasi, karena beberapa perundingan sudah cukup lama tidak berjalan. Kemenlu berkomitmen untuk mengintensifkan perundingan batas negara, karena perundingan batas negara bukanlah suatu perkara yang mudah, dan disamping itu memakan waktu yang cukup lama. Kemenlu berkeyakinan bahwa perundingan intensif akan mengalami kemajuan.   Sembilan perundingan telah dilakukan pada 2015 untuk batas maritim dengan Filipina, Malaysia, Vietnam, Palau, dan Timor Leste.  Indonesia juga telah menunjuk special envoy untuk perundingan batas maritim dan melakukan 14 perundingan batas darat dengan Malaysia. Pada tahun 2016 terdapat 20 perundingan penetapan batas mah International Conference on the question of Jerusalem. Indone- sia aktif dalam Peace Conference yang diinisiasi oleh Perancis. In- donesia juga menjadi pihak  yang mendorong pertemuan tingkat menteri OKI pasca kerusuhan yang terjadi di Yerusalem. Kegiatan ini dilangsungkan di Istambul pada Agustus 2017. Indonesia juga memperkuat capacity building bagi rakyat Palestina, dan sejauh ini Indonesia telah memberikan pelatihan terhadap ribuan warga negara Palestina yang mencakup beberapa program unggulan. “Sekali lagi, kita tidak akan menyurutkan di- plomasi kita untuk membela Palestina,” tegas Menlu Retno. agai wilayah konflik, perang dan bencana alam. Serta berhasil membebaskan 31 sandera WNI dari Filipina dan Somalia. Kemenlu juga telah berhasil mengembalikan hak finansial WNI yang mengalami permasalahan di luar negeri yang nilainya mencapai sebesar Rp 388 miliar.  Hal ini dapat dilakukan Kemenlu melalui pendampingan hukum yang diberikan oleh Perwakilan RI. Untuk memperbaiki situasi penyediaan pendidikan dasar bagi anak-anak Buruh Migran Indonesia (BMI) yang bekerja di perke- bunan kelapa sawit di Malaysia.  Dalam tiga tahun terakhir, In- donesia telah berhasil menambah 16 Community Learning Center (CLC) di Sabah dan Sarawak, sehingga total CLC yang ada menca- pai 255. Kemenlu telah melakukan kerja sama dengan tujuh Kemente- rian/ Lembaga untuk meningkatkan penanganan penyelundupan dan perdagangan manusia. Disamping itu, Kemenlu juga melaku- kan penguatan capacity building perlindungan WNI di 60 kabupat- en/kota tempat sebagian besar BMI berasal. maritim dan 16 perundingan batas darat. Tiga perundingan batas maritim dilakukan oleh special envoy. Indonesia sudah meratifi- kasi perjanjian garis batas laut wilayah dengan Singapura pada 15 Desember 2016. Indonesia juga sudah menyepakati MoU Survey and demarcation antara Indonesia-Malaysia (Kalimantan-Sabah). Sementara itu, dari dua unresolved segment batas darat Indonesia- Timor Leste, saat ini sudah pada penyelesaian tahap akhir perund- ingan. Pada tahun 2017, dua ratifikasi telah dirampungkan. Satu rati- fikasi dan sekaligus pendepositan instrumen ratifikasi batas laut Indonesia-Singapura di bulan September dan Perjanjian Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) antara Indonesia-Filipina. Perundingan batas wilayah akan terus dilakukan menuju progres yang hendak dicapai karena sangat penting artinya. Diplomasi Perlindungan WNI Diplomasi Kedaulatan
  6. 6. No. 110 Tahun X - 15 Oktober - 14 November 2017 FOKUS UTAMA 6 Diplomasi Ekonomi Kondisi ekonomi global dalam tiga tahun terakhir diwarnai pertumbuhan 3-3,1%. Dengan rendahnya pertumbuhan perdagangan, banyak negara menerapkan kebijakan proteksionis sehingga meningkatkan resiko dagang dan investasi internasional. Indonesia terus melakukan perbaikan sistem investasi sehingga akhirnya berhasil mendapatkan pengakuan investment grade. Diplomasi ekonomi sangat penting artinya untuk diting- katkan karena dengan situasi yang belum kondusif maka diplomasi ekonomi perlu dit- ingkatkan. Salah satunya den- gan membuka pasar non tra- disional untuk produk-produk Indonesia, terutama ke Afrika, Asia Selatan dan Tengah, serta Amerika Selatan.  Sebagai ilustrasi, pada 2016 terdapat peningkatan perd- agangan Indonesia dengan sejumlah negara Afrika : Mad- agaskar meningkat lebih dari 112%, Chad 207%, Zimbabwe 223%, Gabon 562%, Congo 566%, Zambia 637%, dan Rwanda meningkat menjadi 17 kali lipat. Upaya mendorong ke- dekatan bisnis Indonesia-Afri- ka dilakukan dengan mening- katkan intensitas kunjungan, tidak hanya di tingkat pejabat pemerintah, namun juga pada tingkat swasta.  Indonesia telah melakukan perundingan perdagangan dalam kerangka PTA dengan beberapa kelompok ekonomi di Afrika untuk mendapatkan penurunan tarif perdagangan. Tantangan perdagangan dengan Afrika adalah tingginya tarif bagi sebagian produk-produk Indonesia. Pada tahun 2018 mendatang Indonesia-Afrika Forum (IAF) akan digelar untuk pertama kalinya dengan tujuan untuk mendekatkan interaksi pihak swasta Indonesia-Afrika. Pada 2015, perundingan CEPA tel- ah dilakukan dengan Jepang, Hong Kong, Korea dan Afrika Selatan. Sedangkan Regional Economic Partnership dilakukan dengan 10 negara ASEAN dan 6 negara mitra. Pada 2016, 16 kali perundingan telah dilakukan dengan Uni Eropa. Diplomasi ekonomi telah dilakukan untuk meningkatkan perdagangan pada tahun 2016. Pada 2017 sudah dilakukan 11 kali perundingan untuk menyelesaikan FTA dan CEPA. Perwakilan RI di luar negeri juga terus mendorong partisipa- si pengusaha asing dalam Trade Diplomasi perdamaian Indonesia dan peran sebagai bridge builder yang ingin dimainkan Indonesia dalam menjembatani banyaknya perbedaan.  Peran Indonesia da- lam peace keeping mis- sion adalah wujud nyata dalam mewujudkan perdamaian dunia. Lebih dari 2800 pers- onel  sejauh ini sudah diter- junkan. Pada tahun 2017, Indonesia merupakan 8 negara terbesar kontributor PKO. In- donesia  juga aktif dalam Peace Building Committte PBB, untuk menjamin tersedianya sumber daya pembangunan pasca konflik. Upaya Indonesia untuk menjembatani  konflik di Timur Tengah dan menjembatani ko- munikasi antara Myanmar-Ban- gladesh. ASEAN Bagi Indonesia, isu unity and sentrality ASEAN merupakan isu penting. Tahun 2017 ini ASE- AN merayakan ulang tahunnya ke-50. Banyak hal yang sudah dicapai terutama dalam men- ciptakan ekosistem bagi stabili- tas perdamaian dan kesejahter- aan di kawasan Asia Tenggara. Expo Indonesia (TEI).  Pada 2017, transaksi TEI mencapai hampir USD 1 miliar dengan penandatanganan 31 kontrak dagang. “Mendag menyampaikan terjadi peningkatan transaksi secara signifikan dan menyam- paikan terima kasih kepada Perwakilan dan diplomat In- donesia yang telah membantu diplomasi ekonomi dalam kon- teks promosi perdagangan dan TEI,” kata Menlu. Tim Pokja Diplomasi In- donesia dan Perwakilan RI telah  memfasilitasi lebih dari 35.000 pelaku usaha Indonesia untuk menangani  informasi yang diperlukan sekaligus men- gadakan matchmaking. Satu hal menonjol dalam diplomasi Indonesia terus berusaha untuk menjalankan peran menjaga sentralitas ASEAN sebagai mo- tor utama dalam menjaga sta- bilitas dan penyelesaian konflik di kawasan.  Tantangan ASEAN  jika ASEAN bersatu dan dapat menjalankan sentralitasnya. Indonesia terus berusaha untuk menjalankan peran kepemi- mpinannya di ASEAN. Indone- sia tidak pernah tinggal diam untuk merespon dengan cepat jika terjadi masalah di ASEAN. Sebagai contoh, ketika kea- manan di perairan Sulu dan sekitarnya terancam, Indonesia adalah pihak  yang menginisi- asi Trilateral Cooperation dan pada saat kota Marawi diserang kelompok teroris, Pertemuan Trilateral dan Pertemuan yang bersifat Sub Regional untuk membantu Filipina mengatasi situasi dan sekaligus meningkatkan kerja sama. Kontribusi yang tak kalah pentingnya adalah berhasil- nya ASEAN dan RRT dalam menyepakati framework code of conduct. Ini merupakan suatu awal untuk melanjutkan nego- siasi code of conduct. Kawasan Samudera Hin- ekonomi adalah upaya untuk memperkuat kemampuan  in- dustri strategis Indonesia.  Indonesia telah berhasil men- jual produk industri strategis seperti kereta api PT INKA dan pesawat buatan PT Dirgantara Indonesia. Bangladesh telah mem- beli sebanyak 400 gerbong kereta api, 150 sudah dikirim dan 250 gerbong yang sudah ditandatangani kontraknya.  Pe- sawat CN 235 banyak dipakai di beberapa negara Afrika dan  investasi produk-produk Indonesia seperti mie instan di Afrika dan juga di beberapa negara Eropa antara lain di  Ser- bia dengan total nilai investasi 11 juta USD. dia tidak luput dari perhatian diplomasi Indonesia. Sudah banyak kerja sama di Samudera Pasifik,  untuk kerja sama mari- tim di Samudera Hindia masih banyak yang bisa dioptimalkan. Indonesia dalam masa Keketuaannya  telah berhasil mendorong kerja sama maritim dalam kerangka IORA melalui kesepakatan Jakarta Concord.  Indonesia telah meletakkan dasar dan fondasi baru untuk meningkatkan kerja sama di masa mendatang  dengan pembentukan Jakarta Con- cord. Kerja sama maritim di tingkatkan dengan pemben- tukan  8 perjanjian kerja sama bilateral di bidang maritim. Dengan presentasi yang telah disampaikan diharapkan awak media dapat mendapat- kan gambaran utama apa yang sudah dicapai, apa yang sudah dilakukan dan tantangan yang ada. “Diplomasi Indonesia terus bekerja tanpa kegaduhan untuk memperjuangkan kepentingan nasional dan juga untuk mem- berikan kontribusi bagi stabili- tas, perdamaian dan kesejahter- aan dunia,” tutur Menlu Retno menutup Press Briefing. Peran Indonesia di Kawasan dan Internasional
  7. 7. No. 110 Tahun X - 15 Oktober - 14 November 2017 FOKUS UTAMA 7 MEMASUKI TIGA TAHUN PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKO WIDODO, BANYAK PENCAPAIAN YANG TELAH DILAKUKAN OLEH MESIN KEPEMIMPINANNYA. SALAH SATU LANGKAH PEMERINTAH YANG KIAN MENJADI SOROTAN ADALAH UPAYA DARI KEMENTERIAN LUAR NEGERI RI DALAM MENJALANKAN DIPLOMASI DAN POLITIK LUAR NEGERI RI DI DUNIA INTERNASIONAL. Tiga Sorotan Utama Diplomasi dan Politik Luar Negeri Terkait hal tersebut, Menlu Retno Marsudi menyampaikan tiga sorotan utama. “Dari sekian banyak isu yang telah kami tangani, ada tiga hal yang terlihat menonjol dan kian dipantau oleh masyarakat luas. Hal pertama adalah krisis kemanusiaan yang terjadi di Rakhine. Kedua, bantuan pemerintah Indonesia untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Ketiga, diplomasi perlindungan warga Indonesia yang berada di luar negeri,” ujar Menlu Retno. Menyoroti peran nyata Indonesia dalam mengatasi krisis kemanusiaan yang terjadi di Rakhine State, Myanmar, Menlu Retno mengatakan bahwa terdapat permasalahan yang begitu kompleks. Melihat situasi tersebut, pemerintah Indonesia tidak mau duduk diam dan hanya berteriak di tempat, melainkan memilih untuk menjalankan mesin diplomasinya. “Informasi terkini yang telah kami himpun, dalam enam minggu ini mesin diplomasi terus berjalan. Indonesia adalah negara pertama yang mendatangi Myanmar dan Bangladesh sejak kondisi Muslim Rohingya mulai terancam,” terang Menlu Retno. Demi mengatasi permasalahan tersebut, Menlu Retno mewakili pemerintah Indonesia telah bertemu dengan pihak Myanmar dan memberikan Formula 4+1. Posisi Indonesia dianggap sebagai jembatan bagi kedua negara untuk saling berdiskusi. Menlu Retno menyampaikan bahwa sejak kedatangannya ke Myanmar dan Bangladesh, sudah dilakukan tiga kali pertemuan antara kedua negara untuk membahas isu tersebut. Capaian lain pemerintah Indonesia dalam menjalankan diplomasi politik luar negeri adalah dukungan nyata RI untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina. Disampaikan oleh Menlu Retno bahwa Palestina berada di jantung politik luar negeri Indonesia, dimana disetiap helaan diplomasi RI disitu selalu ada Palestina. “Mendirikan konsulat Indonesia di Palestina adalah cara terbaik bagi kami untuk mendekatkan diri dengan warga Palestina,” kata Menlu Retno. Capaian ketiga adalah langkah pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada WNI yang tersebar di luar negeri. Diakui oleh Menlu Retno bahwa tantangan yang dihadapi semakin besar, namun demikian Pemerintah RI terus menjalankan komitmennya dengan sepenuh hati. Lebih lanjut Menlu Retno menjelaskan bahwa apabila WNI menjumpai pemasalahan ketika berada di luar negeri, pemerintah telah meluncurkan mobile save travel, sehingga dapat meningkatkan kualitas perlindungan terhadap WNI. Dalam tiga tahun terakhir, pemerintah telah menyelesaikan total 27.341 kasus WNI di luar negeri. Di antaranya membebaskan 144 WNI dari ancaman hukuman mati, melakukan repatriasi terhadap 181.942 WNI yang mengalami masalah, termasuk overstayer, serta mengevakuasi 16.426 WNI dari berbagai wilayah konflik, perang dan bencana alam. Selain itu, Indonesia juga berhasil membebaskan 31 sandera WNI dari Filipina dan Somalia serta mengembalikan hak finansial WNI yang nilainya mencapai Rp 388 miliar berupa gaji yang tidak dibayar oleh majikan. “MENDIRIKAN KONSULAT INDONESIA DI PALESTINA ADALAH CARA TERBAIK BAGI KAMI UNTUK MENDEKATKAN DIRI DENGAN WARGA PALESTINA” MENLU RETNO
  8. 8. No. 110 Tahun X - 15 Oktober - 14 November 2017 FOKUS 8 Wakil Menteri Luar Negeri, Abdurrahman Mohammad Fachir secara resmi membuka kegiatan “ASEAN Youth Interfaith Camp” (AYIC) 2017 di Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (Unipdu), Jombang, Jawa Timur, pada 28 Oktober 2017 pagi.   AYIC 2017 adalah bagian dari rangkaian kegiatan Peringatan 50 (lima puluh) tahun berdirinya Association of South East Asian Nations (ASEAN), dan merupakan kegiatan pemuda ASEAN pertama yang diadakan di pesantren. Dalam pelaksanaan AYIC 2017 kali ini, Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, Kemenlu bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Jombang dan Pusat Studi ASEAN Unipdu, Jombang. Untuk menyebarluaskan informasi dan kegiatan ASEAN, Kemenlu bekerja sama dengan lembaga/institusi pendidikan di seluruh Indonesia melalui pembentukan Pusat Studi ASEAN (PSA). Saat ini, telah terdapat 46 Pusat Studi ASEAN di seluruh Indonesia. Kegiatan AYIC 2017 mengusung tema “Tolerance in Diversity for ASEAN and World Harmony” . Menurut Wakil Menlu AM Fachir, tema ini berkaitan erat dengan semboyan Indonesia “Bhineka Tunggal Ika” yang berhasil membingkai keberagaman di Indonesia menuju persatuan. Untuk itu, lanjut AM Fachir, dialog antar agama berperan penting dalam menghadapi salah satu tantangan dunia yang terus berkembang seperti ancaman radikalisme dan terorisme. Akhir-akhir ini sering terjadi konflik perbedaan di berbagai belahan dunia yang mengatasnamakan agama, suku dan ras yang berpotensi mengganggu kestabilan keamanan, termasuk di kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu, sikap toleransi perlu ditanamkan kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama kepada para pemuda sebagai generasi penerus dan agen perubahan. AYIC 2017 bertujuan untuk mencegah intoleransi dan radikalisme; menyediakan akses informasi yang terkait dengan perbedaan praktik agama dan toleransi di ASEAN kepada para pemuda; dan memperkenalkan toleransi dalam keberagaman di Indonesia. Dalam sambutannya AM Fachir memaparkan bahwa sebagai seorang santri, ia ingat betul bagaimana pesantren telah mengajarkan dirinya menjadi seorang yang moderat, toleran dan menjalani hidup yang seimbang. Bekerja keras untuk dunia tapi juga ingat beramal untuk akhirat. “Itulah kunci untuk mencapai ketentraman, resep untuk hidup tenang”, ujar AM Fachir. Lebih lanjut AM Fachir menyampaikan bahwa masyarakat dalam Komunitas Sosial-Budaya ASEAN adalah jantung dari Komunitas ASEAN secara keseluruhan. Dan dalam hal ini para pemuda ASEAN berperan penting dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan serta membawa masyarakat ASEAN menuju kemakmuran. Hal tersebut memerlukan saling pengertian yang hanya bisa dicapai melalui dialog. “Dengan semangat inilah, Indonesia telah berinisiatif untuk memajukan dialog lintas-agama sebagai ciri khas diplomasi. Untuk itulah, saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mendorong Anda sekalian menjadi duta perdamaian dan toleransi” ujar AM Fachir. Kegiatan AYIC 2017 berlangsung pada tanggal 28-30 Oktober 2017 dan diikuti oleh 150 pemuda dari 21 negara, yaitu Indonesia, Kamboja, Brunei Darussalam, Laos, Malaysia, Filipina, Viet Nam, Thailand, Singapura, Jepang, Pakistan, Madagaskar, Lithuania, Maroko,  Mesir, Hongaria,  Amerika Serikat, Tanzania,  Korea Selatan, Libya, Belanda, dan Inggris. AYIC 2017 merupakan forum interfaith dialogue bagi para pemuda ASEAN yang difasilitasi melalui kegiatan international conference; cultural perfomance; dan field trip ke berbagai tempat ibadah di Jombang, diantaranya Masjid, Gereja, Patung Budha Tidur, dan Pagoda Hong San Kiong. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pengajaran kepada para peserta mengenai pentingnya menghormati dan menghargai perbedaan agama. Berbagai tempat ibadah tersebut menunjukkan keharmonisan dan kerukunan antar umat beragama yang ada di Indonesia. Keharmonisan dan perdamaian merupakan modal utama bagi kawasan untuk menuju kesejahteraan, sebagaimana yang dicita- citakan dalam visi Masyarakat ASEAN 2025. Kegiatan AYIC 2017 menghasilkan Jombang Declaration on Youth Tolerance dan Action Plan. Deklarasi ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi para Pemimpin ASEAN dan juga pandangan para pemuda peserta AYIC 2017 untuk berkontribusi dan ASEAN Youth Interfaith Camp (AYIC) 2017
  9. 9. No. 110 Tahun X - 15 Oktober - 14 November 2017 FOKUS 9 bekerjasama dalam memerangi paham dan gerakan radikal yang mengatasnamakan agama yang mengakibatkan ketidakstabilan keamanan. Deklarasi ini juga sebagai bentuk dukungan para pemuda peserta AYIC 2017 untuk meningkatkan toleransi diantara umat beragama serta masyarakat meskipun berbeda suku, ras maupun etnis. Kota Jombang Kota Jombang memiliki motto “Jombang Kota Beriman”, dan sesuai dengan mottonya tersebut, Kota Jombang sarat dengan nuansa agamisnya. Hal ini terlihat dari banyaknya bangunan-bangunan Masjid dan sejumlah majelis santri serta pondok pesantren di beberapa tempat. Dengan banyaknya pondok pesantren di Jombang, telah menjadikan kota ini terkenal dengan sebutan Kota Santri. Bahkan Jombang dipercaya sebagai Pusat Pesatren di Jawa karena hampir seluruh pendiri pesantren di Pulau Jawa pernah menjadi santri di Jombang.  Beberapa pondok pesantren yang cukup terkenal di Jombang, diantaranya: Tebuireng, Tambak Beras, Denanyar, dan Pesantren Tinggi Darul Ulum. Kota Jombang juga telah melahirkan beberapa tokoh muslim terkenal, seperti KH Wahid Hasyim (Pahlawan Nasional), KH Abdulrrahman Wahid (Presiden RI ke-4), Nurcholis Majid (cendikiawan) dan Cucuk Espe (seniman). Sebagai salah satu kota strategis yang berada di persimpangan jalur lalu lintas Utara dan Selatan Pulau Jawa dengan tebu sebagai komoditas utama hasil pertanian, Jombang terpilih menjadi tuan rumah kegiatan ASEAN Youth Interfaith Camp (AYIC) 2017 yang berlangsung pada tanggal 28-30 Oktober 2017 di kampus Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (Unipdu). AYIC 2017 adalah salah satu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka merayakan HUT ASEAN yang ke-50. Dan dipilihnya pondok pesantren Unipdu sebagai tempat pelaksanaan AYIC 2017 adalah karena Indonesia ingin menyampaikan kepada dunia sebuah cerminan kehidupan damai suatu masyarakat yang majemuk di negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Diharapkan melalui interaksi antara peserta AYIC dan para santri di Jombang akan tumbuh rasa saling pengertian, sehingga terciptalah suasana dunia yang damai, stabil dan tangguh.  Kegiatan AYIC 2017 dilaksanakan bertepatan dengan perayaan Hari Sumpah Pemuda dan dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Luar Negeri RI serta ditutup oleh Menteri Sosial RI. Hadir dalam kegiatan ini beberapa pejabat tinggi negara lainnya seperti Wakil dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM yang memberikan paparan terkait resolusi konflik dan perdamaian di Indonesia. Di akhir acara, Wakil Presiden RI juga menyampaikan pandangannya mengenai indahnya keberagaman di Indonesia. Dalam kegiatan ini, para pemuda dari negara anggota ASEAN dan mitra ASEAN ber- diskusi dan berdialog menge- nai bagaimana membangun toleransi di tengah keber- agaman agama melalui tiga subtema yaitu tolerance, bal- ance dan moderate. Dan sela- ma berada di Jombang, para peserta AYIC 2017 diberikan kesempatan untuk merasakan kehidupan sebagai santri. Kegiatan pemuda lintas agama di Kota Santri ini dihara- pkan dapat menumbuhkan saling pengertian antar agama sebagai cikal bakal terciptanya kawasan yang damai, stabil dan tangguh. Kegiatan ini juga dihara- pkan semakin mengukuhkan peran pesantren dalam upaya membangun perdamaian di kawasan ASEAN dan dunia internasional, karena peranan pondok pesantren saat ini tidak bisa dianggap sebelah mata. Saat ini, pondok pesantren mendapat perhatian khusus dari Presiden Joko Widodo. Hal ini terlihat dari seringnya Pres- iden Joko Widodo melakukan kunjungan ke pondok pesant- ren, serta ditetapkannya Hari Santri Nasional pada tanggal 22 Oktober 2017. Hari Santri merupakan mo- mentum pengakuan sekaligus penghargaan negara atas per- an santri, kyai dan pesantren yang telah berkontribusi besar bagi negara, terutama dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Hal ini sebagaimana pernah dikatakan oleh Douwes Dekker dalam bukunya: “Ka- lau tidak ada kyai dan pondok pesantren, maka patriotisme bangsa Indonesia sudah hancur berantakan”.
  10. 10. No. 110 Tahun X - 15 Oktober - 14 November 2017 FOKUS 10 Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) IORA ke-17 di Durban Negara-negara anggota Indian Ocean Rim Association (IORA) harus terus memajukan IORA menjadi wadah kerja sama utama di Samudera Hindia untuk menjaga kestabilan, perdamaian dan keamanan di wilayah Samudera Hindia. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menlu Dr. A.M. Fachir, dalam sambutan pembukaannya sebagai Outgoing Chair pada Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) IORA ke-17 di Durban, Afrika Selatan pada tanggal 18 Oktober 2017. Pada pertemuan tersebut, Indonesia secara resmi menyerahkan estafet kepemimpinan IORA kepada Afrika Selatan setelah menjabat sebagai Ketua IORA periode 2015-2017. Keketuaan Indonesia diawali pada PTM ke-15 yang diselenggarakan di Padang, bulan Oktober 2015. Meskipun tidak lagi menjabat sebagai Ketua, Indonesia akan terus berperan dalam memajukan IORA, khususnya sebagai bagian dari Troika IORA, bersama dengan Afrika Selatan dan Persatuan Emirat Arab (Wakil Ketua IORA periode 2015-2017). Wakil Menlu AM Fachir mengingatkan bahwa IORA belum sepenuhnya memanfaatkan seluruh potensi yang ada di kawasan, karena itu diperlukan kerja sama yang lebih giat dan solid di antara Negara Anggota, maupun dengan Negara Mitra Dialog dan berbagai organisasi internasional lainnya. Negara Anggota menyampaikan apresiasi tinggi atas kepemimpinan Indonesia yang telah meningkatkan profil IORA dan meletakkan dasar penguatan kerja sama ke depan. Selama menjadi Ketua IORA, berbagai capaian utama telah diraih oleh Indonesia, diantaranya pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) IORA pertama, serta pengesahan Jakarta Concord yang berisikan visi para pemimpin IORA, serta Rencana Aksi 2017-2021 yang memuat aktivitas dan program nyata pelaksanaan isu-isu prioritas IORA. Pada 7 Maret 2017, untuk pertama kalinya IORA menyelenggarakan pertemuan Kepala Negara/Kepala Pemerintahan di Jakarta. “Pada saat Indonesia mencetuskan rencana penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi IORA dalam rangka peringatan ke-20 tahun IORA, terdapat pandangan bahwa inisiatif tersebut terlalu ambisius. Dengan komitmen dan upaya sungguh-sungguh negara- negara anggota, pelaksanaan KTT akhirnya dapat terlaksana dengan sukses,” terang Wakil Menlu AM Fachir. Afrika Selatan sebagai Ketua IORA yang baru, akan memimpin selama periode 2017-2019. Menlu Afrika Selatan, Maite Nkoana-Mashabane menyampaikan pada sambutannya, bahwa Afrika Selatan mengangkat tema “IORA – uniting the peoples of Africa, Asia, Australia, and the Middle East through enhanced cooperation for peace, stability and sustainable development.» PTM IORA ke-17 ini juga telah mengesahkan Durban Communique, yang pada intinya menegaskan kembali komitmen Negara Anggota IORA untuk menindaklanjuti dan mengimplementasikan Jakarta Concord dan IORA Action Plan, serta mendorong Negara Mitra Dialog untuk lebih berkontribusi pada kerja sama IORA. Jakarta Concord memuat visi untuk mendorong penguatan kerja sama IORA guna menjawab tantangan baru di kawasan, termasuk penegasan UNCLOS 1982 sebagai hukum internasional yang harus dipatuhi. KTT IORA juga telah mengesahkan Declaration on Preventing and Countering Terrorism and Violent Extremism, sebagai wujud komitmen bersama untuk mencegah dan melawan terorisme dan kekerasan ekstremisme sekaligus mempromosikan pesan-pesan toleransi, saling menghargai, hidup berdampingan secara damai, kebhinekaan dan kohesi sosial.   “Indonesia telah melaksanakan berbagai program, antara lain Second Ministerial Blue Economy Conference di Jakarta pada Mei 2017, IORA Business Summit di Jakarta pada Maret 2017, dan Indian Ocean Dialogue ke-3 di Padang pada April 2016 dan the Meeting of Medicinal Plants focal points of RCSTT ke-3 pada April 2016,” tutur Wakil Menlu AM Fachir.  Dua tahun masa kepemimpinan di IORA, Indonesia telah meningkatkan kerja sama maritim komprehensif di kawasan Samudera Hindia. Pengelolaan isu- isu kelautan yang menjadi salah satu prioritas pada masa keketuaan Indonesia diharapkan dapat diteruskan pada masa kepemimpinan Afrika Selatan.[]
  11. 11. No. 110 Tahun X - 15 Oktober - 14 November 2017 FOKUS 11 Intensifkan Diplomasi Ekonomi, Kemenlu dan Pemprov Jawa Tengah Promosi Potensi Daerah Upaya Kemenlu untuk meningkatkan diplomasi ekonomi, tidak hanya difokuskan pada kegiatan ekonomi di luar negeri, akan tetapi juga dilakukan di dalam negeri diantaranya dengan menyelenggarakan kegiatan Updates from the Region (UFTR). Kementerian Luar Negeri bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyelenggarakan kegiatan Updates from the Region (UFTR): The Windows of Jawa Tengah, di Hotel J.S. Luwansa, Jakarta Pada tanggal 24 November 2017. UFTR dilaksanakan sebagai upaya mendukung promosi potensi daerah ke luar negeri terutama di bidang perdagangan, pariwisata dan investasi. Kegiatan tersebut dihadiri oleh sekitar 150 tamu undangan terdiri dari korps diplomatik (31 Kedutaan Besar negara sahabat), perwakilan dari Foreign Chambers di Jakarta, KADIN Pusat dan Jakarta, pengusaha internasional dan nasional, pejabat Kementerian Luar Negeri dan Pemerintah Daerah Jawa Tengah serta media massa. Dalam sambutan pembukaan, Menlu RI antara lain menyampaikan komitmen tinggi Presiden RI dalam: (i) pembangunan inklusif yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah termasuk bagian Timur Indonesia (Papua), (ii) menyederhanakan proses investasi sehingga peringkat Indonesia dalam indeks kemudahan melakukan bisnis meningkat dari peringkat 114 di tahun 2015 menjadi 72 di tahun 2017 dan indeks kompetitif global Indonesia meningkat dari 41 ke 36. Sementara itu, Gubernur Provinsi Jawa Tengah dalam paparannya menyampaikan bahwa peningkatan laju pertumbuhan ekonomi di Propinsi Jawa Tengah selama 5 tahun terakhir yang melampaui laju pertumbuhan ekonomi nasional, serta pertumbuhan positif volume ekspor yaitu rata-rata 5% per tahun dengan komoditas utama: kayu olahan, benang, produk minyak kelapa, furniture, garment dan lain-lain. Peningkatan rata-rata tahunan kunjungan turis mancanegara sebesar 9,78% dan 7,89% untuk turis domestik ke berbagai tujuan wisata di Jawa Tengah. Kenaikan rata-rata investasi 61% per tahun lewat pengembangan investasi melalui regionalisasi. Terdapat 6 sektor investasi yaitu infrastruktur, pariwisata, pertanian, industri, properti, pertambangan, dan energi. Faktor-faktor pendorong investasi di Provinsi Jawa Tengah: (i) kawasan industri yang beragam, (ii) dukungan infrastruktur yang memadai, (iii) tenaga kerja yang melimpah dengan upah yang kompetitif; (iv) insentif berupa tax allowance dan tax holiday, serta (v) kemudahan aplikasi perijinan investasi dan memulai bisnis. Penyebarluasan informasi potensi sumber daya dan investasi serta produk berdaya saing global kerja sama antara Pemprov Jateng dengan Bank Indonesia dan KADIN Jawa Tengah, melalui Forum “Keris Jateng” (Koridor Ekonomi, Perdagangan, Investasi, dan Pariwisata Jawa Tengah). Situs Keris Jateng juga terintegrasi dengan e-commerce platform : “Sadewa Market”, website pariwisata : “Visit Jateng” dan website investasi: “Siap Jateng”. UFTR juga menampilkan 39 booths pameran dan workshop dari Pemprov dan IKM Jawa Tengah, yang dibuka untuk umum hingga pukul 8 malam. Perhitungan sementara, nilai transaksi penjualan pameran tercatat lebih dari Rp. 280 juta. Beberapa penjajakan bisnis yang terjalin selama UFTR diantaranya: Kedutaan Besar Amerika Serikat akan memfasilitasi CV. Kina Citratama, perusahaan furniture Jepara untuk mengikuti Expo Dagang di Los Angeles pada September 2018; Kedutaan Besar Polandia dan Afrika Selatan akan memasarkan produk-produk Jawa Tengah ke negara mereka masing-masing dan mengundang perusahaan- perusahaan di negara tersebut untuk menjalin kerja sama dengan perusahaan-perusahaan di Jawa Tengah; Perusahaan dari Ceko dalam tahap negosiasi dengan perusahaan Umiyako Jawa Tengah, atas produk tempe kaleng senilai Rp. 2,5 milyar untuk pengiriman awal tahun 2018; Pada saat yang sama sejumlah perusahaan di Jakarta juga menawarkan menjadi reseller di Jakarta terhadap produk-produk yang dihasilkan IKM Jawa Tengah seperti Sabila Craft - Magelang, Kopi Cangkir - Rembang, Abon Koki - Purbalingga, Yuasa Food - Wonosobo, Tas Roro Kenes - Semarang, dan Bawang Goreng Dua Putra - Brebes.[]
  12. 12. No. 110 Tahun X - 15 Oktober - 14 November 2017 FOKUS 12 No. 110 Tahun X - 15 Oktober - 14 Nopember 2017 Untuk meningkatkan citra cross border, pada tanggal 31 Oktober 2017 telah digelar Festival Cross Border Skouw di Jayapura, Papua. Salah satu Grup reggae dari Papua Barat ‘Dave Solution’ tampil sebagai bintang tamu dalam festival tersebut. Penampilan band penerus Black Brother Papua ini memang luar biasa. Dalam konser sebelumnya, yang digelar pada tanggal 5 Oktober 2017 mereka berhasil menghibur ribuan penggemar reggae di Papua. Ribuan orang hadir di border area Skouw untuk menyaksikan penampilan Dave Solution. Grup reggae dari Papua Barat ini terbukti memang sangat digemari di Papua. “Pinsip kami sederhana. Kami hanya mengikuti selera pasar dan kami sediakan yang masyarakat butuhkan,” ujar Deputi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara Kemenpar Esthy Reko Astuti mengungkapkan alasan dipilihnya grup tersebut sebagai bintang tamu di festival ini. Selain itu juga dihadirkan musisi reggae dari ibu kota, diantaranya Dhyo Haw, penyanyi yang membungkus genre reggae dengan jaz, rocksteady, dan pop di dalamnya. Dhyo Haw tampil dan manggung bersama saksofonis bernama Rivans dan membawakan lagu-lagu andalannya. Selain itu juga diundang grup reggae dari Papua Nugini ‘Mixmate Band’ serta penampilan seni Reog Ponorogo. Semuanya untuk menghibur masyarakat Skouw dan Papua Nugini. Saat ini, Pasar Skouw bukan hanya basis aktivitas perekonomian masyarakat sekitar.  Pasar di wilayah tapal batas dengan Papua Nugini yang hanya yang berjarak sekitar 300 meter dari PLBN Skouw ini sudah semakin cantik dan telah disulap menjadi tempat silaturahmi warga bagi kedua negara. Selama ini, masyarakat PNG memang banyak yang lebih memilih berbelanja di pasar yang buka pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu ini. Harga yang ditawarkan di pasar ini memang relatif lebih murah dan bervariasi. Dengan digelarnya festival crossborder secara rutin tentunya semakin menjadikan warga di kedua negara tertarik menjalankan aktifitas ekonomi di pasar tersebut. Menpar Arief Yahya mengakui bahwa promosi pariwisata via musik memang sangat ampuh mendatangkan puluhan ribu  orang. “Kami belajar dari pengalaman menggelar even crossborder di Kepri, Kalbar dan NTT, di cross border Atambua, ada Kikan, Slank, Jamrud yang pernah diboyong Kemenpar. Di Kalbar, ada Wali dan Cita Citata. Semuanya mampu mendatangkan puluhan ribu pononton,” kata Menpar Arief Yahya. Kekuatan musik memang sangat dahsyat. Musik adalah bahasa universal yang mampu menciptakan keramaian atau crowd. Menggelar event musik reggae di Skouw diyakini membuat wilayah crossborder semakin berkembang. Sementara itu, Pantai Baseg dan Holtekamp yang berpasir putih keabuan yang berada di dekat Skouw juga diyakini akan ikut terangkat dan semakin dikenal. Saat ini banyak orang yang mengarahkan pandangannya ke destinasi di bibir lautan Pasifik itu. “Cross border tourism banyak manfaatnya, terutama negara yang punya perbatasan darat. Benchmarking-nya bisa dilihat dari Belanda yang sukses mendatangkan 18 juta wisatawan, 13 juta di antaranya berasal dari negara tetangganya seperti Jerman, Belgia, dan Perancis. Indonesia yang punya banyak perbatasan darat, mulai Papua, NTT, dan Kalimantan, sangat mungkin mengadopsi keberhasilan Belanda,” ungkap Menpar. “Efek ekonominya juga bakal dahsyat. Kalau ada banyak orang Papua Nugini yang datang dan membelanjakan uangnya di Indonesia, ekonomi masyarakat setempat akan ikut bergerak. Perekonomian lokal akan hidup,” ujar Menpar. [] Diplomasi Musik Dengan Menggelar Festival Cross Border Skouw di Jayapura Dok. halallifestyle.id
  13. 13. No. 110 Tahun X - 15 Oktober - 14 November 2017 FOKUS 13No. 110 Tahun X - 15 Oktober - 14 Nopember 2017 Patung kayu Sigale-gale hampir seukuran manusia berbusana adat Batak lengkap dengan kain Ulos menjadi salah satu artefak yang mengisi ruang pameran seni Indonesia bertema “Ancestors and Ritual” di Brussel, Belgia. Patung Sigale-gale yang diyakini memiliki hubungan dengan leluhur masyarakat Batak ini biasa ditemukan terpajang di depan rumah tradisional warga Pulau Samosir di Sumatera Utara. Sigale-gale bersama ratusan artefak kuno lainnya dari berbagai daerah di Indonesia ditampilkan pada festival seni dan budaya “Europalia Arts Festival” yang pada tahun ini Indonesia mendapat kehormatan sebagai “tuan rumah”. Saat menghadiri pembukaan festival ini, Raja Philippe dan Ratu Mathilde tampak serius mengamati setiap koleksi yang ditampilkan dan dengan seksama mendengarkan penjelasan dari ahli sejarah tentang setiap artefak yang dipamerkan. Selain itu juga dipamerkan patung pahat kayu Ana Deo dari Flores, patung manusia Tau-Tau dari Tana Toraja hingga patung batu Sarkofagus dari Minahasa yang berfungsi memandikan jenazah. Sebanyak 40 ribu ton koleksi Museum Nasional telah diboyong ke pameran ini untuk memampilkan wajah Indonesia di Eropa. Festival Europalia kali ini berlangsung dari tanggal 10 Oktober 2017 sampai 21 Januari 2018 dan digelar di 45 kota di tujuh negara Eropa, diantaranya di kota Antwerpen, Leuven, Gent, Brusel, Amsterdam, Denhaag, Krakow, Berlin dan London. Selama pameran juga digelar 290 mata acara yang didukung oleh 316 artis seniman musik Indonesia, diantaranya Kande dari Aceh, Rahayu Supanggah dan Garasi Seni Benawa, Salawat Dulang dan Saluang Dendang, Wayang Hip Hop dan penampilan Ikke Nurjanah, Tesia Manaf serta pertunjukkan musik lawas “ 60’s & 70’s Indonesian Rock & Roll Night” di London. Selain itu, pameran juga menghadirkan sejumlah penulis Indonesia ternama untuk berdiskusi, antara lain Ayu Utami, Zubaidah Djohar, Intan Paramaditha, dan Tan Lioe Le. Tidak ketinggalan, film-film buah karya sineas besar Indonesia seperti Garin Nugroho, Mira Lesmana, Nia Dinata, Riri Riza dan Mouly Surya juga turut diputar pada pameran ini dengan menampilkan kurator film Nan Achnas. Dubes Indonesia untuk UNESCO, Fauzi Soelaiman, yang hadir pada acara pembukaan pameran ini menyampaikan penghargaannya atas keberhasilan Indonesia sebagai tuan rumah festival kali ini dengan menampilkan pagelaran yang terbaik di depan Raja dan Ratu Belgia. Wajah Indonesia yang berwarna-warni, rancak, memukau pengunjung yang berdecak kagum ketika menyaksikan Tari Saman, salah satu seni tari dari Aceh yang tercatat di UNESCO sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia di tahun 2011. “Saya berharap Indonesia akan menjadi tujuan utama warga Eropa untuk berlibur setelah diperkenalkan dalam Festival Europalia,” ujar Dubes Fauzi. Pembukaan Festival Europalia 2017 ini dimeriahkan dengan pertunjukan seni budaya Indonesia sehingga pengunjung pameran dimanjakan dengan kekayaan seni tari Indonesia, diantaranya tari Topeng Losari, Suara Papua, dan ditutup dengan tari Saman Gayo Lues yang mendapat sambutan meriah dari para penonton. Kehadiran Indonesia sebagai tuan rumah pada Festival Europalia 2017 ini telah menjadikan Menlu Retno Marsudi merasa bangga. Lebih lanjut Menlu Retno mengatakan bahwa penyelenggaraan Festival Europalia ini dapat dimanfaatkan untuk eksposur budaya Indonesia secara luas. [] Festival Europalia, Menampilkan Wajah Indonesia di Eropa
  14. 14. No. 110 Tahun X - 15 Oktober - 14 November 2017 FOKUS 14 Bertempat di Center for Fine Arts Brussels (Bozar), Rue Ravenstein, Brussels, Belgia pada tanggal 17 Oktober 2017, telah diselenggarakan pembukaan pameran Europalia bertajuk Power and Other Things (POT). Pameran ini akan berlangsung hingga tanggal 21 Januari 2018. General Commissioner  Europalia Indonesia, Ibu Shanti Poesposoetjipto yang mewakili Indonesia pada pembukaan pameran tersebut menyampaikan harapan agar pameran dapat diapresiasi secara positif dan keterlibatan berbagai seniman dari Indonesia adalah untuk membawa karya terbaik bangsa Indonesia untuk dapat dipahami secara lebih positif. Pembukaan pameran ini dihadiri sekitar 300 undangan yang terdiri dari para seniman, pekerja seni Belgia, jurnalis setempat dan diliput oleh koresponden TV One, Metro TV, dan Tempo yang berbasis di Eropa. Pameran POT ini menjadi pameran kedua yang ditampilkan di Bozar setelah pameran yang pertama bertajuk “Ancestors and Rituals” dibuka pada tanggal 10 Oktober 2017 dan dikunjungi khusus pertama kali oleh Raja dan Ratu Belgia serta Wapres RI dan Ibu Mufidah Jusuf Kalla. Pembukaan pameran di Bozar ini merupakan bagian dari tradisi Festival Europalia sejak pertama kali diselenggarakan pada tahun 1969 dimana Italia menjadi negara tamu festival tersebut. Indonesia merupakan negara tamu pertama dari ASEAN dan negara kelima di Asia yang menjadi negara tamu di festival ini setelah sebelumnya Jepang (1989), China (2009), India (2013) dan Turki (2015). Sebanyak 21 perupa dari Indonesia dan Eropa menampilkan karyanya dalam pameran yang menampilkan karya seni rupa mulai dari periode 1835 hingga sekarang. Masa kolonialisme Belanda dan Jepang, kedudukan perempuan dan imigrasi adalah beberapa hal yang diangkat oleh para seniman untuk memberikan pemahaman mengenai Indonesia dari sisi kontemporer. Kurator pameran, Riksa Afiaty dan Charles Esche memaparkan bahwa pameran ini diawali dengan karya tiga perupa abad ke-19 yakni Raden Saleh, Jan Toorop, dan Emiria Sunarsa. Raden Saleh adalah pelukis pertama Indonesia yang meninggalkan negaranya dan menerima pendidikan Eropa di Belanda. Ia kemudian kembali ke Indonesia untuk memahami identitas gandanya. Jan Toorop adalah pelukis kelahiran Indonesia yang hijrah ke Belanda tetapi terus berhubungan dengan negaranya. Sedangkan Emiria Sunarsa menghabiskan seluruh masa hidupnya di Indonesia setelah sempat tinggal di Brussels. Lukisan dan sketsa karya para seniman tersebut yang dipamerkan di pameran ini merupakan koleksi Istana Kepresidenan, Galeri Nasional Indonesia, OHD Museum, Galeri Nasirun, dan S.Sudjojono Center. Pameran ini juga menampilkan karya instalasi baru dari para perupa lintas generasi Indonesia, diantaranya FX Harsono, Agung Kurniawan, Mella Jaarsma, Saleh Husein, Maryanto, Antariksa, Dea Aulia Widyaevan, Leonardiansyah Allenda, Lifepatch, Timoteus Anggawan Kusno dan Octora Chan. Secara teknik, para perupa Indonesia tersebut juga sudah mumpuni jika disandingkan dengan para perupa Eropa, karena itu para penikmat seni yang datang ke pameran ini akan disuguhkan pesatnya kemajuan perkembangan seni rupa Indonesia, sehingga pameran ini dapat menjadi ajang diplomasi budaya melalui karya-karya yang ditampilkan. Salah satu mata acara penting dalam rangkaian pameran POT ini adalah simposium internasional bertajuk “Lupa Lupa Ingat: Imperial Zombies, Modern Vampires and Contemporart Ghosts” yang diselenggarakan di Royal Museum for Central Africa, Brussels pada tanggal 19 Oktober 2017. Simposium ini membahas sejarah konflik di Indonesia dan bagaimana kaitannya dengan sejarah pasca kolonialisme. Simposium juga menggali lebih dalam pemahaman mengenai seni modern dan kontemporer di Indonesia dan internasionalisasinya. (Sumber : KBRI Den Haag) [] Indonesia Menjadi Negara ASEAN Pertama Jadi Tuan Rumah Festival Europalia Dok.pbs.twmig
  15. 15. No. 110 Tahun X - 15 Oktober - 14 November 2017 SOROT 15 “Kita harus terus membuat organisasi D-8 tetap menjadi sebuah platform ekonomi yang relevan, memastikan agar dapat berkontribusi secara nyata kepada kesejahteraan rakyat” tegas Menlu Retno Marsudi dalam pidatonya pada Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) ke-17 Developing Eight atau D-8 di Istanbul, Turki tanggal 19 Oktober 2017. Menlu Retno menyampaikan bahwa capaian kerja sama D-8 saat ini masih belum sepenuhnya memanfaatkan potensi dan kesempatan yang ada. Dibarengi dengan kondisi ekonomi global saat ini yang tidak menentu, tantangan pembangunan ekonomi negara-negara anggota D-8 kini semakin besar. Oleh karena itu, kerja sama D-8 harus terus diperkuat sesuai mandat piagam D-8. “Kita harus mengubah D-8 menjadi organisasi yang lebih kuat, melakukan kerja sama nyata sesuai piagam D-8,” tegas Menlu Retno. Lebih lanjut, Menlu Retno menekankan bahwa kedepan, kerja sama D-8 harus diarahkan kepada bidang-bidang yang dapat secara langsung membawa kesejahteraan bagi semua rakyat di negara anggota. Kerja sama D-8 ditekankan harus juga dapat mengurangi kesenjangan antara yang miskin dan kaya. Hal ini penting, mengingat kemiskinan dan ketimpangan ekonomi sering menjadi akar masalah dari berbagai kejahatan lintas batas termasuk perdagangan narkoba dan terorisme. Menlu RI : Kerja Sama D-8 Harus diarahkan Untuk Membawa Kesejahteraan Rakyat “Bidang-bidang kerja sama D-8 harus bisa mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan miskin, seperti di bidang pertanian, UMKM, infrastruktur dan konektivitas, serta kelautan” jelas Menlu Retno. Juga ditekankan oleh Menlu Retno pentingnya partisipasi dan keterlibatan lebih luas dari sektor swasta termasuk UMKM dalam berbagai kerja sama ekonomi D-8. Sinergi yang kuat antara sektor swasta dan Pemerintah dapat mengurangi biaya pembangunan dan meningkatkan efek pengganda keuntungan ekonomi dan pembangunan bagi rakyat. “Kemitraan Pemerintah yang kuat dengan sektor swasta, akan meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan memperkuat kapasitas sektor swasta termasuk UMKM,” ujar Menlu Retno. Selaras dengan tema pertemuan D-8 dibawah keketuaan Turki yaitu “Expanding Opportunities Through Cooperation,” Menlu Retno juga mengajak seluruh negara anggota D-8 untuk dapat memperluas peluang melalui kerja sama Selatan- Selatan yang lebih erat. Menlu Retno menekankan bahwa kerja sama Selatan- Selatan yang kuat akan dapat berkontribusi dalam mendorong kemandirian negara-negara berkembang dalam pembangunan ekonomi di tengah tantangan global yang semakin besar. D-8 dibentuk melalui Deklarasi Istanbul pada tanggal 15 Juni 1997, dengan anggota yaitu Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan dan Turki. D-8 bertujuan menghimpun kekuatan negara-negara berpenduduk Muslim dalam memperkuat ekonominya guna menghadapi tantangan global yang semakin besar. Tahun 2017 menandai 20 tahun kerja sama D-8, yang merupakan tahap penguatan berbagai instrumen kerja sama dan kapasitas D-8 sebagai organisasi. Selama keketuaan Turki, telah ditetapkan enam area prioritas kerja sama yaitu perdagangan, perindustrian, pertanian, energi, perhubungan dan pariwisata. Setelah Pertemuan Tingkat Menteri, selanjutnya diadakan Konferensi Tingkat Tinggi D-8 yang dihadiri oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan sebagai tuan rumah, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, Perdana Menteri Pakistan, Presiden Nigeria, Wakil PM Malaysia, dan Wakil Presiden Iran. KTT D-8 ke-9 ini diharapkan menghasilkan dua buah dokumen akhir, yaitu Istanbul Declaration 2017 dan D-8 Istanbul Plan of Action. [] Dok.pbs.twmig
  16. 16. No. 110 Tahun X - 15 Oktober - 14 November 2017 SOROT 16 Menlu RI : Berkontribusi Dalam Menjaga Perdamaian Telah Menjadi bagian Dari DNA Indonesia Menteri Luar Negeri, Retno LP Marsudi, pada tanggal 27 Oktober 2017 menyampaikan pidato kunci dalam seminar internasional bertajuk “Building Indonesia’s Civilian Capacity and Its Role in Sustaining Peace” di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta. Seminar ini diselenggarakan dalam rangka memperingati hari disahkannya UN Charter yang menandai berdirinya Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) pada tanggal 24 Oktober 1945. Dalam pidatonya, Menlu Retno menyampaikan bahwa berkontribusi dalam menjaga perdamaian telah menjadi bagian tak terpisahkan dari DNA Indonesia. Amanah Pembukaan UUD 1945 ini diantaranya diwujudkan dengan mengirimkan pasukan perdamaian. “Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi kontributor terbesar dalam Pasukan Perdamaian PBB,” ujar Menlu Retno. Sampai saat ini, Indonesia tercatat telah mengirimkan lebih dari 2.800 personel yang bertugas di 9 daerah misi. Di antara ke-2.800 personel tersebut, terdapat 64 personel perempuan. Berdasarkan pengalaman, negara yang baru keluar dari konflik sering menghadapi permasalahan dalam mempertahankan perdamaian di wilayahnya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk menopang perdamaian seperti guru, dokter, perawat, insinyur, serta penyusun kebijakan. “Dalam hal ini, SDM yang memiliki kapasitas dan pengalaman di bidang bina- damai pasca-konflik (post- conflict peacebuilding) dapat melengkapi personel militer dan polisi,” kata Menlu Retno. Indonesia telah mengumpulkan berbagai pakar sipil, utamanya dalam bidang dialog dan rekonsiliasi, demokrasi dan good governance, hukum, serta perkembangan inklusif dan merata. Menlu Retno menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam pengiriman kapasitas sipil tersebut demi mempertahankan perdamaian. Salah satu kontribusi Indonesia dalam hal peningkatan kapasitas sipil adalah Resolusi Sidang umum PBB tahun 2012 tentang kapasitas sipil yang dimotori oleh Indonesia dan Kanada. Resolusi tersebut menekankan antara lain kepemilikan nasional terhadap pembangunan institusi, pembangunan kapasitas sipil nasional, dan mobilisasi kapasitas negara berkembang. Di sela-sela pelaksanaan Sidang Umum ke-72 PBB di New York, Amerika Serikat, baru-baru ini, Indonesia dan Norwegia menginisiasi Kerja Sama Selatan-Selatan Triangular untuk mendukung pembangunan di negara-negara pasca-konflik. Di akhir pidatonya, Menlu Retno menegaskan kembali pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019- 2020. Dengan menjadi bagian dari DK PBB, Indonesia akan mampu berkontribusi lebih besar lagi bagi perdamaian dunia. “I count on your support for Indonesia’s candidacy in the UNSC,” ujar Menlu Retno menutup pidatonya. Seminar ini dihadiri oleh berbagai kalangan dan perwakilan PBB serta kedutaan negara sahabat di Indonesia. Selain untuk merayakan UN Day ke-72, seminar ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai kemitraan Indonesia dan PBB, khususnya dalam agenda peace and security. [] Menteri Luar Negeri, Retno LP Marsudi, menyampaikan pidato kunci dalam seminar internasional bertajuk “Builidng Indonesia’s Civilian Capacity and Its Role in Sustaining Peace” di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta (27/10)
  17. 17. No. 110 Tahun X - 15 Oktober - 14 November 2017 19SOROT Diplomasi Industri Kreatif Tercermin dalam Jakarta Fashion Week “Sebagai produk budaya, busana tradisional seperti Batik, Tenun, dan Ikat sangat lekat dengan diplomasi Indonesia” kata Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik (IDP) Kemenlu, Cecep Herawan, seusai pembukaan Jakarta Fashion Week/JFW 2018 yang diselenggarakan pada tanggal 21 Oktober 2017. Lebih lanjut Dirjen Cecep Herawan mengungkapkan bahwa perhelatan Jakarta Fashion Week yang mencerminkan kemajuan industri kreatif dewasa ini, adalah sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo mengenai penguatan diplomasi ekonomi dan budaya. Selaku wakil dari Kementerian Luar Negeri RI, Dirjen Cecep didaulat sebagai salah satu tamu kehormatan pada sesi pembukaan JFW 2018, dan bersama-sama dengan Kepala Badan Ekonomi Kreatif RI, Triawan Munaf dan Ketua JFW, Svida Alisyahbana turut membuka secara resmi JFW 2018. JFW merupakan ajang pekan mode terbesar di Indonesia dan telah menginjak usia satu dekade. JFW 2018 mengusung tema “Bhinneka dan Berkarya” dan digelar selama sepekan, yaitu pada tanggal 21-27 Oktober 2017. Pada perhelatan tahun ini, JFW tidak hanya menampilkan karya-karya apik para desainer Tanah Air namun juga karya- karya hasil kolaborasi desainer lokal dengan desainer asing, diantaranya dari Australia, Swedia, India, Jepang, Korea Selatan dan Inggris. Kolaborasi ini diharapkan dapat menjadi penentu arah mode Indonesia di tahun berikutnya. Selain bekerja sama dengan Dewan Kerajinan Nasional, dalam menggali tekstil tradisional, JFW juga bekerja sama dengan Kedutaan Besar Australia, The British Council, Kedutaan Besar Swedia, Korea Creative Content Agency, Korea Model Association, Japan Fashion Week Tokyo dan Fashion Design Council of India. [] Inovasi merupakan hal terpenting dan strategi kunci untuk memenangkan persaingan bisnis global di masa depan. Untuk itu pengetahuan dan pola pikir yang inovatif sangat diperlukan untuk meningkatkan kegiatan bisnis dan menciptakan solusi kreatif dalam menghadapi tantangan. Kesimpulan tersebut terangkum dalam seluruh rangkaian pelatihan entrepre- neurship untuk Fiji yang telah selesai dilaksanakan dan di- tutup pada tanggal 11 Oktober 2017 oleh Duta Besar Ronny P. Yuliantoro, Pejabat Direktorat Jenderal Informasi dan Diplo- masi Publik (IDP), Kemenlu dan dihadiri oleh Direktur Kerja Sama Teknik Kemenlu serta Direktur dari Ciputra Entrepreneurship Center. Pelatihan entrepre­ neurship tersebut ditujukan untuk peserta asing dari neg- ara-negara Pasifik, khususnya negara Fiji dan diikuti pula oleh sejumlah peserta dari kalangan wirausaha Indonesia sebagai mitra belajar untuk saling tukar informasi dan pengalaman. Selain itu, pelati- han mengangkat konsep inkubasi bisnis yang bertu- juan untuk menanamkan jiwa entrepreneurship yang kreatif dan inovatif dalam mengembangkan bisnis. Ke- giatan pelatihan internation- al entrepreneurship tersebut diselenggarakan oleh Direktorat Kerja Sama Teknik, Direk- torat Jenderal IDP Kemenlu bekerja sama dengan Ciputra Entrepreneurship Centre. Kegiatan pelati- han entrepreneurship telah dimulai melalui kegia- tan international workshop on entrepreneurship dalam tiga fase yang dilaksanakan pada bulan November 2015, Febru- ari-Maret 2016, dan April 2017. Selama fase pertama dan kedua dari kegiatan tersebut telah diundang 14 peserta dari Fiji pada setiap tahapnya untuk bertemu dan bertukar pandan- gan dengan peserta dari Indo- nesia. Untuk fase ketiga, ahli entre- preneurship dari Ciputra telah dikirimkan ke Fiji untuk mem- pelajari bagaimana para peserta Fiji mengelola dan memberikan konsultasi tentang bagaimana meningkatkan bisnis mereka. Kegiatan tersebut kemu- dian dilanjutkan dengan pelaksanaan tiga sesi pelatihan kewirausahaan “International Scale up Bootcamp 2017 “ yang diselenggarakan pada bulan Juli, Agustus dan Oktober 2017. Pelatihan entrepreneurship ini merupakan salah satu ban- tuan pembangunan Indonesia dalam rangka Kerjasama Se- latan-Selatan untuk berbagi pengetahuan tentang kewirau- sahaan ke Fiji. Indonesia telah berbagi ban- yak bantuan pembangunan ke Fiji, yaitu sekitar 125 program pembangunan kapasitas yang telah dilakukan sejak tahun 1999-2016 dan diikuti oleh 540 peserta dari Fiji. Program pembangunan kapasitas tersebut terdiri dari banyak sektor, termasuk pertanian, usaha kecil dan menengah, rekayasa bangunan, tenaga air, manajemen risiko ben- cana dan pariwisata. Sebelum acara penutupan tersebut, pada hari yang sama juga telah dituntaskan pelati- han sesi ketiga “International Scale up Bootcamp 2017” yang mendatangkan peserta dari Fiji untuk memberikan gam- baran dan informasi yang lebih jelas mengenai kegiatan bisnis di Fiji dan peluang-pel- uang yang dapat dijajaki oleh peserta dari Indonesia. Kegia- tan ini diikuti oleh 15 peserta Indonesia dan dua peserta dari Fiji.  [] Pelatihan Entrepreneurship untuk Fiji dalam Rangka Kerjasama Selatan-Selatan
  18. 18. No. 110 Tahun X - 15 Oktober - 14 November 2017 SOROT 18 Sosialisasi Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN) Dalam upaya memberdayakan dan meningkatkan peran masyarakat Indonesia di luar negeri, diperlukan adanya fasilitas yang memadai untuk dapat terlibat aktif dalam kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya. Dengan pertimbangan tersebut maka pada tanggal 3 Agustus 2017, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2017 tentang Fasilitas Bagi Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (MILN). MILN adalah masyarakat Indonesia di luar negeri, warga negara asing eks warga Negara Indonesia dan warga negara asing yang salah satu orang tuanya adalah warga Negara Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Diplomasi Publik, Al Busyra Basnur pada pertemuan di Konsulat Jenderal RI di Ho Chi Min City pada tanggal 15 Oktober 2017. Perpres Nomor 76 tersebut ditindak lanjuti oleh Kementerian Luar Negeri RI dengan menerbitkan Peraturan Menteri Luar Negeri (Permenlu) Nomor 7 tahun 2017 tentang Penerbitan dan Pencabutan Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN). Dalam Perpres Nomor 76 Tahun 2017 tersebut disebutkan bahwa pemegang KMILN adalah Masyarakat Indonesia di Luar Negeri yang akan diberikan fasilitas berupa: membuka rekening di bank umum, memiliki properti di Indonesia, dan/ atau mendirikan badan usaha di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain menyampaikan informasi mengenai MILN dan KMILN, Direktur Diplomasi Publik juga menyampaikan berbagai informasi dan program kerja Direktorat Diplomasi Publik guna menambah pengenalan mengenai Direktorat Diplomasi Publik yang pada gilirannya akan memperkuat sinergi dan kerja sama antara Direktorat Diplomasi Publik dan KJRI HCMC. (Sumber: KJRI HCMC) Kemenlu terus menerus men- dukung tercapa- inya Visi ASEAN Community 2025 melalui antara lain program yang dapat memban- tu tercapainya a people-oriented ASEAN Community dengan kualitas hidup yang lebih tinggi. Salah satu program yang ditawarkan adalah the 9th Capacity Building on the Development of ASEAN Community yang akan berlangsung di Jakarta dan Sumatera Utara pada 6 – 15 November 2017. Para peserta akan berkesempatan untuk belajar dari diplomat, akademisi dan praktisi yang akan berbagi pengetahuan tentang bagaimana dunia digital seperti sosial media merupakan alat yang penting untuk membantu kerja diplomasi di era real-time informasi seperti sekarang ini. Pemilihan tema Diplomasi Digital semata-mata dengan pertimbangan bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi selayaknya dapat dimanfaatkan guna dapat mendukung Komunitas ASEAN yang lebih dinamis dan kuat. Selain itu disadari pula pentingnya pengembangan kapasitas dan kualitas diplomat muda mengingat peran generasi muda ASEAN sebagai ujung tombak diplomasi ASEAN di fora Internasional. Peningkatan peran ASEAN perlu dimulai dari para diplomat muda yang berkualitas dan memiliki kapasitas yang mumpuni. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Sekolah Dinas Luar Negeri Spica Tutuhatunewa (Senin, 6/11) saat membuka kegiatan the 9th Capacity Building on the Development of ASEAN Community di Pusdiklat. Kegiatan ini merupakan program tahunan Pusdiklat Kemlu yang telah dilaksanakan sejak tahun 2009 dan kali ini diselenggarakan dengan tema “the Importance of Digital Diplomacy for ASEAN’s Integration“. Peserta kegiatan ini adalah 13 diplomat muda dari Kamboja, Laos, Myanmar, Vietnam, Timor Leste dan Indonesia. Acara pembukaan dihadiri pula oleh wakil dari Kedutaan Besar Laos dan Timor Leste serta Ditjen KS ASEAN. [] Diplomat Muda ASEAN Kembangkan Kemampuan Diplomasi Digital
  19. 19. No. 110 Tahun X - 15 Oktober - 14 November 2017 19SOROT pemukiman kembali di negara ketiga, maupun reintegrasi di negara transit, namun di lain pihak masyarakat internasional juga perlu tetap mengupayakan terciptanya jalur migrasi internasional yang aman, teratur dan berdasarkan aturan hukum.” Dalam pertemuan tersebut, Dubes Hasan Kleib menguraikan di hadapan para delegasi negara-negara anggota PBB mengenai tujuan dan berbagai capaian Bali Process yang diketuai bersama oleh Indonesia dan Australia, sebagai institusi regional di kawasan Asia Pasifik yang berfokus pada pencegahan dan pemberantasan penyelundupan manusia dan perdagangan orang serta kejahatan lintas- negara terkait lainnya.  Jenewa, Swiss: Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) menggelar Thematic Discussion ke-5 proses penyusunan Global Compact on Refugee di Jenewa, Swiss (15/11). Wakil Tetap Republik Indonesia pada PBB di Jenewa, Duta Besar Hasan Kleib, menekankan bahwa masyarakat internasional harus ambil bagian mengatasi masalah arus pengungsi. Menurut Hasan, masalah arus pengungsi kebanyakan berasal dari negara asal, baik itu masalah keamanan, ekonomi, HAM, atau kebebasan fundamental. Hasan menambahkan, “Meskipun masyarakat internasional perlu terus mengatasi arus pengungsi melalui pemulangan secara sukarela ke negara asal, Meskipun mandat dari Bali Process berfokus pada penanganan penyelundupan manusia dan perdagangan orang, namun Bali Process juga berperan dalam pembangunan kapasitas, keahlian, serta kerja sama dan jejaring di kawasan. Hal ini telah membantu kesiapan kawasan dalam penanganan migrasi irreguler, khususnya pengungsi dan pencari suaka, serta mendorong terbentuknya jalur migrasi yang aman dan teratur di kawasan Asia Pasifik. Oleh karena itu, Hasan menegaskan bahwa praktik dan pengaturan kerja sama regional dalam kerangka Bali Process dapat menjadi model bagi kerangka penanganan pengungsi secara komprehensif dan program aksi pada Global Compact for Refugees. Hasan yang menjabat sebagai ketua Bali Process periode 2012– April 2017 tersebut secara khusus diundang oleh UNHCR untuk menjadi panelis dan memaparkan peran dan kontribusi Bali Process dalam penanganan masalah pengungsi secara komprehensif. UNHCR juga melihat peran dan kepemimpinan Indonesia di kawasan untuk atasi persoalan migrasi internasional yang aman. Diskusi panel menghadirkan panelis yang terdiri dari sejumlah perwakilan organisasi regional yaitu ECOWAS, African Union, Organization of American States,  Liga Arab, dan Bali Process. Kegiatan diskusi tematik yang dihadiri oleh negara- negara anggota PBB dan organisasi internasional pemangku kepentingan terkait, bertujuan untuk menjaring berbagai masukan negara-negara dan pemangku kepentingan internasional dalam menyusun Global Compact on Refugee, yang akan terdiri dari dokumen Comprehensive Refugee Response Framework (CRRF)  dan Programme of Action, sebagai pendukung implementasi CRRF.  Dijadwalkan pada bulan Februari 2018, UNHCR telah dapat menyelesaikan konsep awal dokumen Global Compact on Refugee ini untuk dikonsultasikan kembali  dan disepakati oleh negara-negara anggota di Sidang Majelis Umum PBB bulan September 2018.[] Indonesia Desak Masyarakat Internasional Atasi Akar Masalah Arus Pengungsi
  20. 20. No. 110 Tahun X - 15 Oktober - 14 November 2017 sorot 20 PBB Apresiasi RI di Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB penting dalam menunjang kapasitas host state dalam melakukan perlindungan sipil. “Sebagaimana direkomendasikan HIPPO, perlindungan sipil haruslah realistis melihat tantangan di lapangan, dan melalui pendekatan politik yang lebih luas”, lanjut Delri.  Pentingnya peran strategis female peacekeepers turut menjadi isu yang dipertegas oleh Delri. “Kehadiran female peacekeepers sangat bermanfaat bagi efektifitas mandat perlindungan sipil dalam dalam situasi konflik”, imbuh Delri. Sekjen Kemhan RI juga berkesempatan melakukan pertemuan bilateral dengan UN Under-Secretary General for Field Support Mr. Atul Khare. Dalam pertemuan disampaikan apresiasi PBB terhadap kualitas personil Indonesia yang diterjunkan di 9 misi PBB. Pertemuan juga membicarakan strategi peningkatan kontribusi Indonesia kedepannya. Apresiasi serupa juga disampaikan oleh Ketua Delegasi Mesir, Fiji, dan Irlandia Utara pada kesempatan pertemuan bilateral dengan Sekjen Kemhan RI. UN Peacekeeping Defense Ministerial Meeting berlangsung pada tanggal 14-15 November 2017 di Vancouver dan merupakan tindak lanjut dari pertemuan serupa pada September 2016 di London dan Leaders’ Summit on Peacekeeping pada September 2015 di New York. []   VANCOUVER, KANADA - “SEBAGAI KANDIDAT ANGGOTA TIDAK TETAP DEWAN KEAMANAN PBB PERIODE 2019-2020, INDONESIA AKAN TETAP BERKOMITMEN MENDUKUNG MISI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN PBB. KONTRIBUSI INDONESIA PADA PEACKEEPING DIMULAI SEJAK 1957, DAN SAAT INI LEBIH DARI 2.600 PERSONIL INDONESIA TENGAH BERTUGAS DI 9 MISI”, DEMIKIAN DISAMPAIKAN SEKJEN KEMHAN RI DALAM UN PEACEKEEPING DEFENSE MINISTERIAL MEETING, VANCOUVER, KANADA (15/11) Terpilihnya Indonesia untuk ketiga kalinya sebagai co- host pertemuan serupa menunjukkan apresiasi PBB dan negara-negara di dunia atas peningkatan pesat peran aktif Indonesia pada peacekeeping dalam kurun 10 tahun terakhir. Delegasi RI pada pertemuan terdiri dari unsur Kemhan, Kemenko Polhukam, Kemenlu, Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Mabes TNI, PTRI New York, dan unsur perwakilan RI di Kanada, yakni Dubes RI di Ottawa dan Konjen RI di Vancouver.  Pertemuan di Vancouver tersebut, bertujuan untuk menjaring komitmen kontribusi baru dari negara- negara penyumbang pasukan untuk mengatasi kesenjangan kapasitas di misi dan mencari solusi inovatif untuk meningkatkan efektivitas Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB. Pertemuan membahas 4 area utama, yakni Smart Pledges; Innovation in Training and Capacity Building; Protecting Those at Risk; dan Early Warning and Rapid Deployment. Pertemuan juga telah menghasilkan Vancouver Communiqué yang berisi rekomendasi kebijakan pada 4 area utama tersebut untuk meningkatkan kinerja dan kapabilitas peacekeeping. Dalam sesi diskusi, Delegasi RI menyampaikan fokus Pemerintah Indonesia saat ini yang sedang merealisasikan pengiriman 1 Batalyon Komposit TNI ke MINUSCA (800 personil), 1 Formed Police Unit Polri ke UNMISS (180 personil), dan 100 Individual Police Officers Polri ke berbagai misi. “Indonesia juga memiliki beberapa kapasitas nasional yang berpotensi sebagai specialized contribution untuk Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB, seperti satgas medis, pelatihan keahlian militer dan pelatihan kapasitas di bidang penegakan hukum bagi personil negara lain yang dibutuhkan di misi”, terang Ketua Delri. Delri menyampaikan pula bahwa Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB selama ini berperan No. 110 Tahun X - 15 Oktober - 14 November 2017 Dok.idntimes.com
  21. 21. No. 110 Tahun X - 15 Oktober - 14 November 2017 LENSA 21 2017, Indonesia menerima kunjungan kenegaraan Raja Arab Saudi dan Emir Qatar,” papar Sunarko.  Acara Seminar IORA kali ini diselenggarakan oleh Direktorat Timur Tengah dan Direktorat Kerja Sama Intra Kawasan Asia Pasifik dan Afrika - Kementerian Luar Negeri, bekerja sama dengan Universitas Lampung (Unila). Seminar bertujuan untuk melakukan diseminasi hasil- hasil keketuaan Indonesia di IORA periode 2015-2017 serta peran IORA dalam memperkuat kerja sama antara Indonesia dan negara-negara Timur Tengah. Seminar dibuka secara resmi oleh Rektor Unila, Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, dan dihadiri oleh Dekan FISIP Unila, Dr. Syarief Makhyar, 120 orang mahasiswa FISIP Lampung, khususnya program studi hubungan internasional (HI), dekan, dosen dan civitas akedimika Unila. Hadir sebagai narasumber, Direktur Timur Tengah, Sunarko, Pejabat Fungsional Madya KSIA Aspasaf, Asa Silalahi, serta Dosen Jurusan HI FISIP Unila, Iwan Sulistyo dan Gita Karisma. Bertindak sebagai moderator, Lampung: Potensi kerja sama Indonesia dengan negara- negara Timur Tengah sangat besar. Baik dalam kerangka bilateral, regional maupun internasional. Dalam kerangka IORA, Indonesia menjalin kerja sama dengan 3 anggota IORA, yaitu PEA, Oman, dan Yaman. Hal itu disampaikan Sunarko, Direktur Timur Tengah, pada Seminar Indian Ocean Rim Association (IORA) dengan tema: “IORA dan Peran Indonesia sebagai Maritime Gateway Timur Tengah ke Pasifik” di Universitas Lampung (13/11). ​ Sunarko menambahkan, saat ini terdapat 3 prioritas utama Indonesia di kawasan Timur Tengah, yaitu politik dan keamanan; ekonomi, perdagangan dan investasi; dan perlindungan WNI.  “Hubungan dan kerja sama Indonesia-Timur Tengah terus meningkat. Ditandai dengan meningkatnya kunjungan antar Kepala Negara dan pejabat tinggi, baik dari Indonesia maupun dari negara mitra. Kunjungan tersebut menghasilkan sejumlah komitmen, antara lain investasi di bidang infrastruktur, energi dan pariwisata. Pada tahun Aman Toto Dwijono Kepala Jurusan/Program Studi HI Unila. Dalam sambutannya, Rektor Unila menjelaskan pentingnya kerja sama di bidang kemaritiman. Utamanya untuk pengembangan jalur logistik. “Tema seminar IORA hari ini sangat tepat. Sudah saatnya Indonesia meningkatkan peranannya di kawasan Pasifik sebagai maritime gateway Timur Tengah,” kata Rektor Unila. Ditambahkan oleh Rektor, kiranya Indonesia dapat membangun pelabuhan- pelabuhan internasional yang didukung dengan industri- industri kemaritiman. Sementara Asa Silalahi, Pejabat Fungsional Madya KSIA Aspasaf, menyampaikan dalam paparannya bahwa Samudera Hindia dan Samudera Pasifik adalah “halaman depan” bagi Indonesia. Banyak potensi kerja sama yang dapat dikembangkan Indonesia dalam kerangka IORA. Keketuaan Indonesia di IORA periode 2015-2017 dimanfaatkan untuk meletakkan landasan- landasan strategis bagi penguatan kerja sama antar negara Samudera Hindia ke depan. Narasumber berikutnya, Iwan Sulistyo dalam paparannya menekankan pentingnya IORA dalam isu- isu keamanan laut/maritim. Penting bagi IORA untuk berkontribusi dalam mencegah dan memerangi isu-isu keamanan transnasional yang banyak melewati jalur Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selanjutnya, narasumber Gita Karisma menekankan IORA sebagai organisasi regional yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kerja sama bilateral Indonesia di bidang perdagangan melalui peningkatan ekspor makanan dan tekstil, produk-produk bersetifikat halal. Ditekankan bahwa masih terdapat sejumlah tantangan IORA sebagai sebuah organisasi, utamanya isu-isu konflik antar anggota. Kegiatan seminar berlangsung dengan lancar dan mendapat respons positif dari peserta seminar, terlihat dari antusias peserta dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Peserta seminar mengharapkan kiranya partisipasi Indonesia di IORA benar-benar dapat dioptimalkan untuk mengembangkan kerja sama yang berguna bagi pembangunan nasional Indonesia. Di akhir acara, Kepala Program Studi HI menyampaikan kembali terima kasih kepada Kemenlu atas dipercayanya Unila sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan Seminar. Di masa mendatang, besar harapan kiranya Kemenlu dapat menggelar kegiatan serupa karena memberikan manfaat bagi pengembangan wawasan mahasiswa dan civitas akademika Unila.[] Seminar IORA dan Peran Indonesia sebagai Maritime Gateway Timteng ke Pasifik No. 110 Tahun X - 15 Oktober - 14 November 2017
  22. 22. No. 110 Tahun X - 15 Oktober - 14 November 2017 LENSA 22 Wapres Jusuf Kalla Raih Benevolence Award dalam WECS 2017 Wapres berpendapat bahwa revolusi industri keempat ini memberikan kesempatan kepada negara berkembang seperti Indonesia untuk ikut berperan dan bahkan beberapa startup Indonesia telah dikenal di tingkat regional. “Namun tetap ada dampak negatif yang perlu diantisipasi dari kemajuan ini yaitu pengangguran, kesenjangan dan ketidakseimbangan permintaan dan penawaran” ujarnya. Menutup pidato, JK menyerukan perlunya masyarakat dunia meningkatkan kerja sama dan kolaborasi dalam mengatasi tantangan-tantangan tersebut. “Kita perlu membuat sebuah sejarah yang dapat menginspirasi generasi berikutnya”, tegas Wapres. Selain Wapres JK, dalam WCES 2017 ini juga disampaikan penghargaan kepada mantan Chief Executive Hong Kong CY Leung dan beberapa tokoh masyarakat dan profesional dari diaspora Tiongkok lainnya. Disampaikan panitia bahwa selain Wapres Jusuf Kalla, penerima Benevolence Award tahun-tahun sebelumnya antara lain mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan mantan Perdana Menteri Australia Kevin Rudd. Dalam acara Gala Dinner ini, hadir Prof. Dr. Din Syamsuddin, Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerjasama Antaragama dan Peradaban, perwakilan KJRI Hong Kong dan perwakilan dari Kamar Dagang dan Industri (KADIN). [] Hongkong, Tiongkok: Dianggap berjasa dan banyak memberikan kontribusi dalam upaya penyelesaian konflik dan perdamaian, Wapres RI Jusuf Kalla dianugerahi penghargaan “Benevolence Award” oleh ASEAN Strategy and Leadership Institute (ASLI), sebuah lembaga kajian yang berbasis di Malaysia. Penganugrahan penghargaan itu dilaksanakan dalam Gala Dinner dan malam penyerahan penghargaan yang dilaksanakan dalam “The 9th World Chinese Economic Summit (WCES) 2017” di Hong Kong, Senin (13/11). Acara yang dihadiri oleh Deputi Perdana Menteri Malaysia ini diikuti oleh lebih dari 300 perwakilan pemerintah dan swasta dari sekitar 30 negara. Dalam pengantar penyerahan penghargaan, Chairman ASLI Tan Sri Dr. Jeffrey Cheah menyebutkan bahwa sebagai bagian dari WCES, pihaknya memberikan penghargaan bagi para diaspora Tiongkok yang dianggap berjasa dan berkontribusi dalam kepemimpinan di berbagai sektor. “Namun khusus untuk Benevolence Award ini kami anugerahkan kepada tokoh non-Tiongkok yang juga banyak kontribusinya dalam memimpin masyarakat,” katanya. Dijelaskan Dr. Cheah, “benevolence” atau kebajikan merupakan konsep utama yang membentuk nilai-nilai moral Konfusianisme yang dianut di Tiongkok. “Kami melihat bahwa hanya dengan dasar nilai-nilai moral kebajikan dan budi pekerti yang luhur seseorang bisa melakukan tindakan- tindakan yang berguna bagi lingkungan masyarakatnya,” jelasnya. Sementara itu Wapres Jusuf Kalla dalam pidato penerimaan penghargaan yang disampaikan dalam rekaman video menyampaikan terima kasih atas penghargaan ini. “Ini adalah bentuk nyata dari keinginan kita semua untuk menciptakan dunia yang damai dan sejahtera,” kata Wapres. Selanjutnya Wapres menyatakan bahwa saat ini dunia tengah menghadapi tantangan sangat besar. “Mulai dari perselisihan di Semenanjung Korea, Laut Tiongkok Selatan dan konflik di Timur Tengah, sampai ke permasalahan kemanusaiaan di Myanmar, masalah pengusngsi di Eropa dan kekhawatiran kebijakan AS di bawah Presidennya saat ini,” ungkapnya. Lebih jauh, Wapres juga mengatakan bahwa saat masyarakat dunia tengah memasuki revolusi industri keempat yang ditandai dengan perkembangan pesat dalam bidang kecerdasan buatan, teknologi robotik dan “Internet of Things”. “Sama halnya dengan revolusi industri sebelumnya, revolusi industri keempat ini juga sedikit banyak akan mengubah landscap politik dan ekonomi global,” jelasnya. Akibat dari perkembangan itu, ungkap Wapres, masyarakat akan menghadapi tantangan baru yaitu pengangguran yang diakibatkan oleh digantikannya tenaga manusia oleh mesin. “Selain itu, dominasi para perusahaan- perusahaan teknologi besar akan mengakibatkan sulitnya perusahaan kecil bersaing,” kata Wapres.
  23. 23. No. 110 Tahun X - 15 Oktober - 14 November 2017 LENSA 23 ​Padang, Sumatera Barat: “Perkuat pasar domestik, rambah pasar ASEAN dengan memanfaatkan internet” itulah kira-kira pesan yang ditekankan dalam rangkaian kegiatan Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN, Kementerian Luar Negeri bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Kementerian Koperasi dan UKM, Pusat Studi ASEAN Universitas Andalas, serta Google Indonesia di Padang, Sumatera Barat.(30-31/10) Staf Ahli Menteri Luar Negeri Bidang Diplomasi Ekonomi, Bapak Ridwan Hassan bersama dengan Head Marketing on Small and Medium Business Google Indonesia, Farida Renata Heyder menyampaikan saran kebijakan bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan bimbingan teknis tentang digitalisasi pemasaran UMKM kepada lebih dari 175 peserta. Ketertarikan Provinsi Sumatera Barat untuk memajukan UKM secara digital ditekankan kembali oleh Gubernur Sumatera Barat, Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, S.Psi., M.Sc. kepada Kementerian Luar Negeri dan Google Indonesia. Melalui kegiatan yang diinisiasi oleh Kementerian Luar Negeri, Google Indonesia akan menjajaki pembukaan operation program Gapura Digital di Provinsi Sumatera Barat untuk pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berbasis digital secara berkesinambungan. Indonesia secara aktif kini telah memasuki regional value chain Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). UMKM dan pariwisata merupakan sektor strategis lintas isu yang sangat unggul namun belum tergarap dengan baik. Dengan tersusunnya platform yang kuat, diharapkan sektor-sektor ini dapat meningkatkan daya saing Indonesia di ASEAN. Tidak hanya meningkatkan daya saing, namun Indonesia dapat memperoleh keuntungan dengan maksimal melalui keberadaan MEA. Indonesia kiranya perlu membuat model yang memiliki dampak yang sifatnya dapat menyentuh langsung kepada kebutuhan rakyat. Kerja sama pada sektor UMKM di kawasan ASEAN memiliki nilai yang sangat besar dan memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan per kapita, penyerapan tenaga kerja serta membuka lahan investasi. Namun dengan keberadaan MEA, masih banyak masyarakat Indonesia yang memandang MEA sebagai ancaman bagi UMKM di Indonesia. Padahal dengan kompetensi yang baik, MEA adalah peluang besar bagi pariwisata, UMKM, dan investasi Indonesia menembus pasar yang lebih luas. Di ASEAN, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian dengan statistik: i) jumlah total mencapai 96% dari seluruh perusahaan di ASEAN; ii) kontribusi penyerapan tenaga kerja sekitar 50—97%; iii) kontribusi terhadap PDB sekitar 30— 60%, dan; iv) kontribusi  terhadap ekspor sekitar 19—31%. Jumlah UMKM terbesar di ASEAN berada di Indonesia. ​Dalam usaha mengimplementasi komitmen Indonesia di ASEAN serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas serta daya saing UMKM, Kementerian Luar Negeri dalam hal ini diwakili Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN mengupayakan pelaksanaan program pelatihan kepada pemangku kebijakan, pelaku UMKM, serta mahasiswa sebagai calon agent of change untuk isu ekonomi nasional di Sumatera Barat. Kuliah umum serta pelatihan akan dilaksanakan dengan kerja sama dari kementerian dan lembaga pemerintah pusat terkait, pemerintah daerah universitas, kalangan bisnis, maupun UMKM binaan terpilih dengan potensi tinggi. Diharapkan melalui program ini, sektor UMKM Indonesia, Sumatera Barat khususnya, dapat memperoleh pengetahuan, praktik bisnis, serta access of finance yang lebih tepat untuk menjadi bagian regional/global value chain (RGVC) MEA. [] Kemlu Gandeng Google untuk Kemajuan UMKM di Pasar ASEAN
  24. 24. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Direktorat Diplomasi Publik Jalan Taman Pejambon No. 6 Jakarta 10110 Telepon : 021-3813480 Faksimili : 021-3858035 Baru, Vietnam, RRT, India, Mongolia, Portugal, Swiss, Irlandia, Latvia, Lithuania, Belanda, Polandia, Romania, dan ASEAN Secretariat. Asia-Europe Public Diplomacy Training Initiative: 5th Face-to-Face Training on Public Diplomacy merupakan hasil kerja sama antara Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Luar Negeri dengan Asia-Europe Foundation, DiploFoundation dan National Centre for Research on Europe (NCRE). Sebelum kegiatan face-to-face training dilakukan, para peserta terlebih dahulu mengikuti pelatihan intensif secara online selama 8 minggu dengan sistem penilaian yang ketat dan selektif. Jakarta - Rangkaian kegiatan Asia-Europe Public Diplomacy Training Initiative: 5th Face-to-Face Training on Public Diplomacy berlangsung di Jakarta pada 9-13 Oktober 2017.  Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Eko Hartono didampingi Direktur Kerja Sama Intrakawasan dan Antarkawasan Amerika dan Eropa, Dewi Gustina Tobing serta Deputy Executive Director Asia- Europe Foundation (ASEF), Mr. Sun Xiangyang telah membuka kegiatan yang melibatkan diplomat muda Asia dan Eropa, (9/10). Rangkaian kegiatan pelatihan ini diikuti oleh 23 diplomat muda dari 18 negara Asia dan Eropa yang berasal dari Indonesia, Hungaria, Bulgaria, Jerman, Selandia Dalam sambutannya, Kepala Pusdiklat menyampaikan bahwa kegiatan Asia-Europe Public Diplomacy Training Initiative ini membuktikan wujud komitmen Indonesia untuk mendorong peningkatan konektivitas di ASEM, yaitu di bidang kepemudaan, pendidikan dan kebudayaan. Para peserta diharapkan dapat berbagi pengalaman dan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang pengalaman negara mitra ASEM dalam mengoptimalkan forum kerja sama regional. Sementara itu, Deputy Executive DirectorASEF telah menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Indonesia yang telah bersedia menjadi tuan rumah kegiatan yang dimulai sejak tahun 2013 ini. Pada saat pembukaan, beberapa peserta dari Eropa dan Asia juga menyampaikan kesan positifnya terhadap kegiatan ini karena dianggap sangat berguna untuk membangun network dan  pengertian yang dapat menjembatani berbagai perbedaan sikap dan cara pandang mereka terhadap berbagai isu yang dibahas. Selama 4 hari pelatihan, para peserta akan memperoleh ilmu dan pengetahuan tentang diplomasi dari pakar internasional maupun Indonesia dengan berbagai latar belakang seperti dari DiploFoundation, National Center for Research in Europe, University of Canterbury, Le Temps dan Le Figaro, European Parliament, Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada serta diplomat senior dari Indonesia dan Swiss. Selama berada di Jakarta, para peserta juga akan diundang untuk mengunjungi beberapa objek wisata seperti museum, Kota Tua, dan Taman Mini Indonesia Indah. Asia-Europe Public Diplomacy Training Initiative merupakan inisiatif yang dikembangkan oleh ASEF sejak tahun 2013 untuk mendukung implementasi salah satu pilar ASEM, yaitu kebudayaan dan kepemudaan. Sedangkan ASEF adalah satu-satunya badan di ASEM yang dibentuk untuk melaksanakan berbagai program tematik yang telah dibahas dan disetujui oleh 53 mitra ASEM termasuk Indonesia.[] Diplomasitabloiddiplomasi.org tabloiddiplomasi@Kemlu.go.id @diplik_Kemluwww. Kemlu.go.id tabloid No. 110 tahun x Tgl. 15 OKTOBER - 14 november 2017 ​Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Eko Hartono membuka Asia-Europe Public Diplomacy Training Initiative: 5th Face-to- Face Training on Public Diplomacy di Jakarta (9-13/10/2017). Diplomat Muda Asia dan Eropa Ikuti Pelatihan Diplomasi Publik

×