Tabloid Diplomasi Edisi Juni 2022

1. MEDIA KOMUNIKASI DAN INTERAKSI Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Direktorat Diplomasi Publik Jalan Taman Pejambon No. 6 Jakarta 10110 Telepon : 021-3813480 Faksimili : 021-3858035 Diplomasi tabloiddiplomasi.org tabloiddiplomasi@Kemlu.go.id @diplik_kemlu www. kemlu.go.id TABLOID NO. 118 TAHUN XIV TGL. 15 JUNI 2022 IKHTIAR MENGATASI TANTANGAN PELINDUNGAN TIGA JUTA WNI DI LUAR NEGERI DIPLOMASI EKONOMI AKSES PASAR DAN PELINDUNGAN INVESTASI PERHATIAN INDONESIA DARI ROHINGYA, PALESTINA HINGGA AFGHANISTAN

2. SURAT PEMBACA CATATAN REDAKSI Pembaca Tabloid Diplomasi yang budiman. Edisi Juni 2022 kali ini Tabloid Diplomasi me nyuguhkan tema utama pelindungan War- ga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri. Di bawah koordinasi Direktorat Pelindungan WNI Kemlu RI, jejak rekam pelindungan WNI kita di berbagai negara, terekam secara gam- blang dari tahun ke tahun. Dari sisi penyelesaian kasus, hingga akhir tahun 2021, persentase Kasus WNI di Luar Ne geri yang diselesaikan adalah sebanyak 26.173 kasus dari 29.223 kasus WNI di luar negeri yang ditangani. Dari jumlah tersebut, seba nyak 11.066 kasus khusus telah diselesaikan dari 11.938 kasus khusus yang sedang dita ngani (92,70%). Sebanyak 15.107 kasus umum telah diselesaikan dari 17.295 kasus umum yang sedang ditangani (87,35%). Dengan for mula penghitungan realisasi dikali bobot (45% untuk kasus umum dan 55% untuk kasus khusus), maka diperoleh realisasi sebesar 90,29%. Ikhtiar pelindungan lain yang telah dituntaskan pemerintah, dalam hal ini Kemlu RI di antaranya mengenai evakuasi 33 orang dari Kabul, Afghanishtan yang terdiri dari 26 WNI dan 7 WNA, penyelesaian 1.157 dari 1.202 kasus yang ditangani pada anak buah kapal (ABK) dari 285 kapal dengan 21 flag states, Penanganan tersebut termasuk pemulang an untuk 38 jenazah ABK yang meninggal dunia di tahun 2021, Fasilitasi pemulangan 75.591 WNI dengan rincian: 69.688 repatriasi dari Malaysia, 4.463 repatriasi mandiri, dan 1.440 ABK, hingga dipulangkannya 133 WNI dari Ukraina akibat adanya agresi Rusia ke wilayah Ukraina. Topik mengenai Bali Democracy Forum (BDF) juga tidak ketinggalan. Penyelenggaraan nya yang masih menggunakan metode hyb rid, yakni virtual dan tatap muka langsung, menandai bahwa pandemi hingga akhir tahun lalu menjadi peristiwa besar yang masih berpengaruh pada banyak gelaran internasional. Pandemi yang mulai melandai tahun ini, semoga dapat menjadi awal yang baik untuk perbaikan dan pemulihan ekonomi secara global. Sejumlah artikel lain mengenai kerja sama antarnegara, pengiriman bantuan ke Sri Lan- ka, hingga beragam kejadian menarik dari belahan dunia lain, menjadi pelengkap edisi kali ini. Semoga beragam suguhan tersebut makin mencerahkan dan menginspirasi upaya diplomasi kita di berbagai level. Selamat membaca. Cerita nasib WNI di luar negeri yang tidak mengenakkan sudah se ring kita dengar dari berbagai media maupun cerita-cerita personal yang kita dengar langsung dari para korban. Saya meyakini pemerintah sudah berbuat terbaik dan maksimal dalam melakukan pelindu ng an untuk para WNI kita di luar negeri. Sebenarnya, pihak yang nakal justeru sering berasal dari perusahaan pemberangkatan Pekerja Mi- gran Indonesia ke luar negeri. Sebagai warga yang merasa miris dengan nasib PMI kita, saya berharap pemerintah dapat menertibkan perusahaan-perusahaan nakal yang sering memberi iming-iming janji manis kepada para perempuan kita, terutama yang dari pelosok-pelosok, yang masih banyak sekali tertipu oknum seperti ini. Cabut saja izin perusahaan pemberangkatan PMI yang jelas-jelas menipu masyarakat kita. Tentu ke- wenangan ini bukan di Kemlu RI, namun di BP2MI. semoga antarinstansi pemerintah dapat saling berkoordinasi semata-mata untuk melindungi WNI kita di luar negeri. (Husni Salim, Bengkulu). Perlu Koordinasi antarinstansi Pemerintah Untuk menangkap Perusahaan Nakal Sebagai WNI yang pernah berada di luar negeri, saya merasakan betul jasa besar dan pertolongan yang diberikan oleh perwakilan pemerintah di luar negeri. Saat menjadi pelajar di Suriah, tidak pernah terlintas bahwa situasi Suriah akan menjadi porak-poranda seperti se- karang. Kesigapan diplomat dan staf perwakilan pemerintah dalam mengawal dan memberikan perlindungan warga Indonesia di sana benar-benar luar biasa. Hal yang sama pun terulang saat membaca banyak pemberitaan mengenai usaha Indonesia mengevakuasi warganya dari Ukraina beberapa waktu lalu. Pastilah tidak mudah di tengah kepanikan terjadinya perang di sana. Di Yaman, Libya, Afghanistan, dan banyak negara konflik lain, kita harus benar-benar angkat topi pada kerja keras wakil kita di luar negeri. Saya merasakan betul evakuasi sangat tidak mudah. Menurut saya, kesigapan Kemenlu dan tim KBRI dan KJRI adalah kuncinya. (Abdur Rasyid, Malang) Apresiasi Tindakan Evakuasi Kemlu RI

3. DAFTAR ISI Penanggung Jawab Teuku Faizasyah (Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik) Yusron B. Ambary (Direktur Diplomasi Publik) REDAKTUR Joneri Alimin ANGGOTA REDAKTUR Annisa Paramita Nadya Almira Yasyfi Yahya Wulan Widyaningrum PENYUNTING/EDITOR Khariri SEKRETARIAT Sofiah Alamat Redaksi Direktorat Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri RI, Lt. 12 Jl. Taman Pejambon No.6, Jakarta Pusat Telp. 021- 68663162,3863708, Fax : 021- 29095331, 385 8035 Tabloid Diplomasi edisi bahasa Indonesia dan Inggris dapat di-download di : http://www.tabloiddiplomasi.org Email : tabloiddiplomasi@Kemlu. go.id Diterbitkan oleh Direktorat Diplomasi Publik, Direktorat Jenderal IDP Kementerian Luar Negeri R.I. Wartawan Tabloid Diplomasi tidak diperkenankan menerima dana atau meminta imbalan dalam bentuk apapun dari narasumber. Wartawan Tabloid Diplomasi dilengkapi kartu pengenal atau surat keterangan tugas. Apabila ada pihak mencurigakan sehubungan dengan aktivitas kewartawanan Tabloid Diplomasi, segera hubungi redaksi. BAGI ANDA YANG INGIN MENGIRIM TULISAN ATAU MENYAMPAIKAN TANGGAPAN, INFORMASI, KRITIK DAN SARAN SILAHKAN KIRIM EMAIL: tabloiddiplomasi@Kemlu.go.id FOKUS UTAMA 04 05 06 07 FOKUS 08 09 10 11 LENSA 12 13 14 15 16 17 18 19 SOROT 20 21 22 KILAS 23 24 Perhatian Indonesia : Rohingya (Rakhine State), Palestina Hingga Afghanistan Menlu RI Tekankan Kesetaraan Akses Vaksin Bagi Semua Negara Kisah Awal BDF: Terinspirasi Reformasi, Libatkan Beragam Pemangku Kepentingan The 14Th BDF 2021 Menyoroti Konektivitas Antarnegara Hingga Pemulihan Ekonomi Lokal Kesiapan Infrastruktur Dukung Presidensi G20 Indonesia Diplomasi Ekonomi Demi Akses Pasar dan Pelindungan Investasi Pemimpin Keuangan dan Kesehatan Negara G20 Tekankan Pentingnya Arsitektur Kesehatan Global Menkeu Tekankan Penanganan Luka Ekonomi Akibat Pandemi Dalam Pembukaan FMCBG G20 Pertama Mendorong Inovasi dan Investasi dalam Upaya Pemulihan Global Pascapandemi Infografik Diplomasi Vaksin dan Kerjasama Multilateral Hadapi Pandemi Diplomasi Kedaulatan Wilayah Capaian perundingan Perbatasan Dengan Sejumlah Negara Kontribusi Indonesia Sebagai Anggota Dewan HAM PBB Misi Kemanusiaan Indonesia di Afghanistan, Palestina, dan Negara-Negara PBB Beragam Tantangan Pelindungan WNI Selama Pandemi Cerita di Balik Evakuasi WNI dari Ukraina Capaian Kinerja 2021 dari Pembebasan Hukuman Mati Hingga Pelepasan Penyanderaan oleh Kelompok Bersenjata Ikhtiar Mengatasi Tantangan Pelindungan Tiga Juta WNI di Luar Negeri Indonesia-Malaysia Sepakati MoU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia Wujud Negara Hadir Indonesia Kawal Kepulangan WNI di Malaysia Hingga Suriah Tampilan Budaya dan Kuliner Indonesia Hiasi Kegiatan Amal untuk Pengungsi Ukraina di Rumania Indonesia Luncurkan Deklarasi Bali untuk Memerangi Perdagangan Ilegal Merkuri

4. No. 118 Tahun XIV 15 Juni 2022 Diplomasi FOKUS UTAMA 4 MEDIA KOMUNIKASI DAN INTERAKSI PERHATIAN INDONESIA DARI ROHINGYA, PALESTINA HINGGA AFGHANISTAN Terkait dengan isu pengungsi, pada tahun 2021 dapat disampaikan bahwa atas dasar kemanusiaan, peme rintah telah melakukan koordinasi dan penanganan pendaratan 81 (delapan puluh satu) pengungsi Rohingya di Ka- bupaten Aceh Timur pada Juni 2021 dan 105 pengungsi Rohingya yang mendarat di Lhokseumawe pada 31 Desember 2021. Sepanjang tahun 2021, telah dilakukan vaksinasi COVID-19 kepada pengungsi LN yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, IOM, UNHCR, dan pihak swasta. Data per 23 Februari 2022, sebanyak 4638 orang (67.1% dari total 6914 pengungsi LN yang eligible untuk vaksin) telah mendapatkan vaksinasi COVID-19 dosis kedua. Kemlu RI juga berkontribusi dalam proses penjajakan awal rencana revisi Perpres No. 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pen- gungsi dari Luar Negeri. Kemlu RI juga memulai pembahasan kerja sama Data Sharing Pengungsi dari Luar Negeri di Indonesia antara Pemri dan IOM yang ditargetkan akan rampung pada tahun 2022. MoU Data Sharing dengan IOM akan melengkapi MoU Data Sharing serupa yang telah berlangsung dengan UNHCR sejak tahun 2019. Dukungan Indonesia terhadap situasi kemanusiaan di Palesti- na. Menambahkan komitmen ban tuan Indonesia sebesar USD 800.000 kepada UNRWA dan USD 500.000 kepada ICRC sebagai bagian dari total hibah penanganan COVID-19 sebesar USD 2,5 juta kepada Pemerintah Pa lestina, UNRWA, dan ICRC). Pada pertemuan International Confe rence on UNRWA-sustaining the rights and human development of Palestine refugees tanggal 16 November 2021 Indonesia kembali menyampaikan komitmen dukungan kepada UNRWA sebesar USD 200.000. Bantuan Kemanusiaan ke Afghanistan Menlu RI telah berpartisipasi dalam High Level Ministerial Meet ing on Humanitarian Situation in Afghanistan dan menyampaikan pledge sebesar USD 3 juta untuk Afghanis tan. Bantuan kemanusiaan sebesar USD 150,000 terse- but disalurkan melalui mitra NGOs lokal yang kre dibel. Sementara itu, USD 2,85 juta akan diberikan dalam bentuk kerja sama pembangunan selama periode (Development assistance) 2022-2024, utamanya dalam bidang kesehat an, pendidikan, dan pertambang an. Di tingkat nasional, Pemerintah Indonesia juga secara aktif terli- bat dalam Keanggotaan Komnas HAM di dalam Global Alliance of National Human Rights Institu tions (GANRI) dan Asia-Pacific Fo rum for National Human Rights Institutions (APF). Kemudian terli- bat aktif dalam penyusunan Ren- cana Aksi Nasional di Bidang HAM (RANHAM) tahun 2021-2025, yang telah disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021. Tidak hanya itu, perhatian negara terhadap kemanusiaan ini juga diwujudkan dalam Gugus Tugas Na- sional Bisnis dan HAM yang dibentuk pada tanggal 5 April 2021. Saat ini pemerintah tengah menyusun Strategi Nasional Bisnis dan HAM. Untuk itu diharapkan tahun 2022 draf tersebut telah selesai dan dapat diimplementasikan. Terkait penghilangan orang secara paksa, pemerintah saat ini juga tengah dalam proses ratifika- si Konvensi Penghilangan Orang Secara Paksa (International Con vention for the Protection of All Persons from Enforced Disap pearance) yang diharapkan dapat selesai dibahas dengan DPR pada tahun 2022. Semua keterlibatan tersebut adalah bagian penting dari perhatian negara terhadap nilai- nilai kemanusiaan yang sedang mengemuka di berbagai negara, terutama negara-negara yang kurang beruntung secara kebijakan ekonomi dan politik regional. [] SEMUA KETERLIBATAN TERSEBUT ADALAH BAGIAN PENTING DARI PERHATIAN NEGARA TERHADAP NILAI- NILAI KEMANUSIAAN YANG SEDANG MENGEMUKA DI BERBAGAI NEGARA, TERUTAMA NEGARA-NEGARA YANG KURANG BERUNTUNG SECARA KEBIJAKAN EKONOMI DAN POLITIK REGIONAL..

5. No. 118 Tahun XIV 15 Juni 2022 Diplomasi FOKUS UTAMA 5 MEDIA KOMUNIKASI DAN INTERAKSI MENLU RI TEKANKAN KESETARAAN AKSES VAKSIN BAGI SEMUA NEGARA Dalam penyampaian refleksi awal tahun 2022, Menteri Luar Nege ri Republik Indonesia Retno L.P. Marsudi menggarisbawahi bahwa sepanjang 2021 pandemi Covid-19 masih hidup bersama bangsa Indonesia. “Dua varian baru muncul dengan tingkat penyebaran yang cukup tinggi, yaitu varian Delta dan Omicron. Di tengah tantangan ini, ketimpangan vaksinasi masih cukup besar,” ujarya. Hingga pertengah an Desember 2021, Dirjen WHO menyebutkan bahwa 41 negara belum memvaksinasi 10% populasi dan 98 negara belum mencapai vaksinasi 40% populasi sesuai target WHO. Dampak pandemi memang sa ngat dalam dirasakan. Pandemi telah menggerus berbagai capai an SDGs terutama bagi negara berkembang. Lebih dari 100 juta orang tambahan di seluruh dunia jatuh kembali ke jurang kemis kinan dan sekitar 800 juta orang menderita kelaparan. “Selain pandemi, du nia juga dihadapkan pada berbagai tantangan lainnya seperti konflik dan ketegang an di berbagai belahan dunia; ben- cana alam; krisis pe ngungsi; perubahan iklim dan masih banyak lagi,” ujar Menlu. Di tengah berbagai tantangan ini, Indonesia melihat rivalitas antara negara besar semakin me- najam. Rivalitas ini juga terlihat di kawasan Indo-Pasifik. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi ASE- AN. Pen ting bagi ASEAN untuk terus memperkuat kesatuan dan sentralitasnya. Di saat yang sama, ASEAN juga dihadapkan pada krisis politik di Myanmar. ASE- AN telah mengambil sikap yang bulat di Jakarta April 2021 untuk membantu Myanmar menga tasi krisis politiknya melalui “Five- Point Consensus” agar kekerasan dapat dihentikan dan demokrasi dapat dipulihkan melalui dialog yang inklusif. Soliditas ASEAN harus terus diperkuat. ASEAN harus terus melanjutkan kerjanya untuk membangun komunitas ASE- AN dan mewujudkan kawasan Indo-Pasifik yang aman, stabil, dan sejahtera. Ibu Bapak hadirin sekalian, untuk dunia bisa pulih kesehatan menjadi agenda utama. “Untuk itulah, diplomasi kesehatan meru pakan prioritas Indonesia di tahun 2021. Sepan- jang 2021, berbagai langkah diplomasi terus dilakukan baik secara bilateral, regional maupun multilateral,” ujar Menlu. Pertama, untuk memenuhi kebutuhan vaksin rakyat Indo nesia. Menjelang akhir Desember 2021, Indonesia telah menyuntikkan le bih dari 270 juta dosis vaksin. Kelima terbesar didunia setelah RRT, India, Amerika dan Brazil. Dari semua vaksin yang diterima Indonesia, le bih dari 20,15 % berasal dari COVAX maupun dukungan dose- sharing negara sahabat. Pada 22 Desember 2021, Indonesia telah memenuhi target WHO melakukan vaksinasi penuh terhadap 40% penduduknya. Menlu menyatakan bahwa tantangan selanjutnya adalah memenuhi target 70% vaksinasi penuh dari total populasi pada pertengahan 2022. Kedua, Indonesia juga terus memperjuangkan kesetaraan akses vaksin bagi semua negara. Perjuangan ini dibawa Indonesia di semua forum internasional. Sebagai salah satu co-chairs CO- VAX AMC Engagement Group, Indonesia ikut bekerja memperjuangkan kesetaraan vaksin. Di tengah segala kesulitan dan tantangan, sampai minggu ke-4 De- sember 2021, COVAX Facility telah berhasil menyalurkan vaksin sejumlah 811 juta dosis kepada 144 negara dan entitas. Kedepannya, COVAX akan terus memperkuat infrastruktur distribusi, logistik dan kapasitas tenaga kesehatan di negara penerima. Di tingkat kawasan, sebagai ketua badan sektor kerja sama kesehatan ASEAN untuk 2020- 2021, Indonesia memimpin dan mendorong berbagai inisiatif ASEAN dalam mengatasi pandemi dan memperkuat mekanisme ketahanan kesehatan kawasan. Ibu Bapak Ysh. Untuk tahun 2022, diplomasi kesehatan akan terus menjadi salah satu prioritas Indonesia. Pandemi Covid-19 mengajarkan kita untuk memperbaiki ketahanan kesehatan nasional dan global. Kerja sama jangka panjang diperlukan termasuk untuk memperkuat infrastruktur kesehatan nasional maupun industri kesehatan baik obat-obatan maupun vaksin. In- donesia harus mampu mempro- duksi vaksin sendiri dan dapat menjadi hub produksi vaksin di kawasan. Indonesia harus mampu membuat obat sendiri dan memenuhi bahan baku obat. Pengembang an riset dan jejaring manufaktur vaksin juga terus didorong, termasuk melalui CEPI. Di tingkat global, arsitektur kesehatan du nia harus diperkuat agar dunia lebih siap menghadapi ancaman pandemi kedepan. Penguatan arsitektur kesehatan global menjadi salah satu prioritas keketuaan Indonesia pada G-20. Indonesia akan terus mendo rong penguatan peran sentral WHO dalam mengoordinasikan aksi global bidang kesehatan. In- donesia juga menilai pentingnya sebuah Pandemic Treaty yang baru agar dunia lebih siap menghadapi pandemi. Indonesia siap berkontribusi secara konstruktif dalam proses negosiasi Pande mic Treaty tersebut. Mekanisme baru pendanaan kesehatan bagi negara berkembang juga harus dibentuk. []

6. No. 118 Tahun XIV 15 Juni 2022 Diplomasi FOKUS UTAMA 6 MEDIA KOMUNIKASI DAN INTERAKSI Pada awal pembentukan dan penyelenggaraan di tahun 2008, BDF berangkat dari sebuah keyakinan bahwa promosi demokrasi merupakan sebuah cerminan dari komitmen Pemerintah Indonesia serta bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan luar negeri Indonesia. Menilik kembali pada konstelasi politik domestik pada saat itu Indonesia baru saja melalui sebuah proses reformasi yang tidak mudah. Pemilu 1999 yang menjadi tonggak penting dalam demokratisasi yang merupakan pilar utama reformasi, secara cepat membuat demokrasi merasuk ke dalam kehidupan rakyat Indonesia dan bertransformasi menjadi sistem nilai berkebangsaan di Indonesia. Diplomasi sebagai alat memperjuangkan kepentingan nasional serta memproyeksikan sistem nilai nasional, menjadikan pemajuan Demokrasi menjadi salah satu agenda diplomasi yang penting bagi Indonesia. Urgensi pemajuan demokrasi juga semakin terasa dengan kondisi kawasan Asia-Pasi fik yang hanya sepertiga menganut sistem demokrasi, sementara sisanya masih dalam kuasi-demokratis maupun non-demokratis, dengan sistem peme rintahan otoriter yang tidak sedikit. Di samping itu, tercatat bahwa dari sejumlah negara di dunia yang tidak menyelenggarakan pemilu, sebagian besar terkonsentrasi pada kawasan ini. Pada kondisi ini, Indonesia berupaya menjadi pionir untuk menanam benih demokrasi di kawasan. BDF yang lahir dari proses internal demokratisasi yang penuh perjuangan, juga menjadikannya berbeda dari forum demokrasi lain di dunia. Kearifan nusantara turut mewarnai semangat pemajuan demokrasi. Indonesia meyakini bahwa demokrasi merupakan proses yang tumbuh dan berkembang dari inisiatif internal (home-grown). Tidak terdapat satu bentuk demokrasi rigid yang sama untuk semua negara, karena itu demokrasi merupakan proses yang terkait erat dengan nilai dan budaya negara terkait. Indonesia juga meyakini bahwa demokrasi adalah sistem yang menjunjung tinggi nilai-nilai pluralisme dan keberagaman. Dan Indonesia juga berpandangan bahwa demokrasi haruslah bersifat inklusif. Pada beberapa tahun ke belakang, per kembangan BDF juga melebar ti dak hanya melibatkan kalangan/pilar pemerintah. Tiga pilar lain yang turut berkembang dengan melibatkanberbagaipemangkukepentingan di antaranya Pilar Masyarakat Madani dan Media (yang dikenal dengan Bali Civil Society and Media Forum), Pilar Kepemudaan (Bali Democracy Student Conference), serta Pilar Ekonomi dan Bisnis. Pertemuan pilar-pilar ini kemudian diselenggarakan secara terpisah dari pertemuan utama melalui rangkaian Road to BDF, yang diselenggarakan 1 s/d 2 bulan sebelum penyelenggaraan BDF. Hal ini selain memperluas diskusi mengenai demokrasi beserta berbagai isunya yang semakin beragam, juga menunjukkan bahwa demokrasi tidak dilakukan oleh pemerintah, namun menjadi milik bersama seluruh aspek masyarakat. Sejak diinisiasi pertama kali, hingga penyelenggaraan yang ke-14 kalinya pada tahun 2021 yang lalu, keanggotaan BDF terus meng alami perkembangan. Hingga saat ini terdapat 73 ne gara peserta, yaitu negara-negara yang berada di kawasan Asia Pa sifik. Kemudian, ada 56 ne gara peninjau serta 10 organisasi internasional. Kepesertaan tidak terbatas pada negara yang demokratis, namun BDF juga menerima ber bagai negara yang belum maupun yang terinspirasi untuk menjadi demokratis. Hal ini berdasar pada keyakinan bahwa nilai demokratisasi yang menjunjung hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, pemerintahan yang melibatkan seluruh pihak di dalam negeri, tidak ek- sklusif bagi segelintir, namun sesuatu yang perlu untuk terus ditularkan dan dikembang- kan.[] KISAH AWAL BDF: TERINSPIRASI REFORMASI, MELIBATKAN BERAGAM PEMANGKU KEPENTINGAN

7. No. 118 Tahun XIV 15 Juni 2022 Diplomasi FOKUS UTAMA 7 MEDIA KOMUNIKASI DAN INTERAKSI (pemerintah dan non-pemerintah) dalam rangka mendiskusikan hasil diskusi dari masing-masing pilar dan menyusun rekomendasi yang mewakili berbagai stakeholder demokrasi. Pada pelaksanaannya, BDF ke-14 telah dihadiri secara fisik oleh 105 delegasi dari 48 negara dan organisasi internasional, serta sebanyak 230 delegasi dari 49 negara dan organisasi internasional ha dir melalui fasilitas daring. Format penyelenggaraan secara hybrid di satu sisi mampu meningkatkan jumlah kehadiran pejabat tinggi, nya berbagai kasus pengucilan dan diskriminasi yang juga memper- buruk kondisi ketidakadilan sosial. Pada akhirnya, saat pelaksanaan di 2021, BDF juga berupaya memberikan way forward yang memastikan demokrasi tetap efektif dalam perannya untuk mewujudkan keadilan ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Diskusi dalam BDF ke-14 dilaksanakan baik secara luring maupun daring dengan membagi tema besar menjadi tiga pembahasan sub bijakan yang mempertimbangkan pendekatan holistik, berkesinam- bungan, serta terintegrasi. BDF juga menyoroti penguatan konektivitas dan kerjasama antarnegara dalam rangka menjamin free and fairer trade. Berkaitan dengan hal terse- but, maka multilateralisme dan so lidaritas internasional menjadi kunci bagi percepatan pemulihan pascapandemi. Salah satu yang menjadi fokus dalam pembahasan pilar non- peme rintah adalah mengenai Tahun 2021 menjadi peringatan ke-14 tahun dari penyelenggaraan BDF. Pelaksanaan kali ini adalah kali kedua penyelenggaraan BDF di masa pandemi Covid-19 de ngan sejumlah pembatasan dan penyesuaian. Menyesuaikan de ngan protokol kesehatan, BDF ke- 14 diselenggarakan dalam format hybrid. Keikutsertaan fisik dibatasi hanya bagi 50 negara/organisasi internasional dan selebihnya mengikuti kegiatan melalui daring. Penye- lenggaraan dalam format hybrid juga ditujukan untuk membantu pemulihan ekonomi dan pariwisata Bali yang terdampak pandemi. Democracy for Humanity: Ad vancing Economic and Social Jus tice during the Pandemic menjadi tema utama dan haluan bagi seluruh rangkaian BDF, termasuk di dalamnya sejumlah pertemuan pilar non-pemerintah di dalam THE 14th BDF 2021 MENYOROTI KONEKTIVITAS ANTARNEGARA HINGGA PEMULIHAN EKONOMI LOKAL tema, yaitu Democracy for Huma nity: Addressing Poverty, Democ racy for Humanity: Addressing Inequality, dan Democracy for Hu manity: Advancing Inclusion. Se- jumlah 22 pembicara tingkat menteri turut serta berbagi pengalaman dan praktik terbaik, dan untuk pertama kalinya BDF juga menghadirkan pembicara dari kalangan expert (sejumlah 9 pembicara) dalam diskusi terbatas ini. Diskusi ditutup dengan diskusi ter buka antar keempat pilar BDF Road to BDF. Sejumlah pertim- bangan yang mendasari pemilihan tema di antaranya terkait dengan kondisi pandemi yang telah beru- jung pada krisis multiaspek yang menimbulkan tantangan tersendiri bagi upaya penegakan nilai-nilai kemanusiaan sebagai prinsip dan inti demokrasi. Di sisi lain, pandemi juga menjadi pemicu peningkatan angka kemiskinan global yang alhasil semakin memperlebar ketimpangan yang telah ada, di samping muncul terbukti dengan jumlah kehadiran pejabat tingkat menteri pada BDF ke-14 tercatat paling tinggi sejak pelaksanaan pertama kalinya tahun 2008. Sebagai hasil akhir BDF ke-14, disepakati sejumlah key messages yang menggarisbawahi sejumlah rekomendasi, di antaranya mendukung pemajuan good gover nance dan kepastian hukum serta jaminan kesetaraan khususnya bagi kelompok rentan. Hal ini tentunya memerlukan perumusan ke- pengembangan dan pemulihan ekonomi lokal melalui berbagai skema pendanaan, seperti deve lopment financing dan private financing. Semangat yang sama juga dimunculkan bagi dukungan kepada negara berkembang me lalui berbagai sovereign debt restructuring. Pada akhirnya, de mokrasi merupakan milik seluruh masyarakat, oleh karenanya peli batan aktor non-peme rintah secara aktif, baik civil society, media, dan generasi muda menjadi perhatian khusus dari BDF ke-14.[]

8. No. 118 Tahun XIV 15 Juni 2022 Diplomasi FOKUS 8 MEDIA KOMUNIKASI DAN INTERAKSI KESIAPAN INFRASTRUKTUR MENDUKUNG PRESIDENSI G20 INDONESIA Memasuki bulan keempat Presiden- si G20 Indonesia dan menjelang KTT Bali 15-16 November mendatang, Pemerintah RI terus menggiatkan persiapan di semua lini. Dengan jumlah rangkaian kegiatan Presi- densi yang banyak, yaitu 184 kegiat an utama serta 254 side event dan kegiatan showcase Road-to-G20, dibutuhkan dukungan infrastruktur yang kuat. Apalagi, acara-acara dimaksud tersebar di 25 kota, termasuk Bali, DKI Jakarta, Bogor, Solo, Medan, Manado, hingga Samarinda. Untuk itu, ketersediaan infrastruktur dan fasilitas pertemuan yang mumpuni berstandar internasional dipekuat di tingkat daerah. Secara khusus, Pemerintah telah mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di beberapa daerah yang akan menjadi host terbanyak kegiatan Presidensi. Melalui Peraturan Presiden No. 116 Tahun 2021, terdapat empat daerah yang target percepatan itu adalah Bali, DKI Jakarta, NTB, dan NTT. Bali tercatat akan menyelenggarakan 81 kegiatan Presidensi G20, Jakarta 102 kegiatan, NTB 5 kegiatan, dan NTT 9 kegiatan. Persiapan yang masif ini memiliki fungsi ganda. Selain untuk men dukung penyelenggaraan kegi atan Presidensi G20, berbagai infrastruktur dan fasilitas ini juga menjadi manfaat nyata bagi warga, karena dapat dinikmati masyarakat ke depannya. Dengan ini, maka masyarakat pun bisa nyata menikmati misi pulih bersama, Recover Together Recover Stronger, yang diusung Presidensi Indonesia. PLN Siapkan Dukungan Daya Listrik Salah satu infrastruktur yang krusial untuk mendukung rangkaian kegiatan Presidensi G20 Indonesia adalah kelistrikan. Memahami hal ini, maka pasokan daya listrik terus ditingkatkan. Dalam hal ini, PT PLN (Persero) selaku BUMN penyedia telah memperkuat sejumlah fasilitas energi, khususnya yang ramah lingkungan, hingga ke pelosok daerah. Sebagai contoh adalah melalui pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di pulau-pulau kecil di kawasan sekitar Labuan Bajo, seperti PLTS di Pulau Messah dan PLTS di Pulau Papagarang. Fasilitas ini juga merupakan showcase Indonesia kepada dunia, bahwa listrik ramah lingkungan telah hadir di pulau-pulau kecil di tanah air, untuk menopang kehidupan masyarakat terpencil di Indonesia. Pada akhir Februari lalu, Co-Sherpa G20Indonesia,DubesDianTriansyah Djani dan Dr. Edi Pambudi, beserta Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian, Susiwijono selaku Ketua Sekretariat Gabungan bid. Sherpa Track dan Finance Track, telah meninjau kesiapan PLTS tersebut. Kunjungan juga sekaligus memastikan bahwa Labuan Bajo siap secara logistik sebagai kota penyelenggara kegiatan G20. “Labuan Bajo merupakan salah satu lokasi yang didorong untuk menjadi tempat penyelenggaraan berbagai acara Presidensi G20. Ada sekitar 8 events yang akan dihelat di sini, antara lain 2nd Sherpa Meeting serta beberapa pertemuan tingkat Work ing Group (Tourism, Supreme Audit, Energy Transition, Digital Economy, Trade-Invesment-Industry),” tutur Susiwijono, sebagaimana dilansir dari rilis Kemenko Perekonomian (1/3). Hadirnya PLTS ini tidak hanya me nunjukkan komitmen Indonesia un tuk listrik ramah lingkungan, tetapi juga secara nyata membawa manfaat bagi masyarakat di wilayah yang terisolasi. Listrik di pulau ter pencil mampu mendorong pro duk tivitas dan perekonomian ma syarakat setempat antara lain usaha es batu, pertukangan dengan skap listrik, isi ulang air galon, dan usaha penyimpanan hasil penangkapan ikan dengan alat pendingin. Pemanfaatan ini dinilai baik untuk di-showcase kepada masyarakat internasional di G20. Untuk mendukung berbagai kegiatan Presidensi G20 di Labuan Bajo, PLN juga telah melakukan rekonfigurasi konstruksi jaringan listrik saluran kabel tanah sebagai Kawasan DPSP (Destinasi Pariwisa- ta Super Prioritas), yang meliputi kawasan Puncak Waringin, Kampung Ujung, Marina, Kampung Tengah, Jl. Pantai Pede, dan kawasan Per- hotelan. Saat ini, total daya mampu kelistrikan Labuan Bajo pada Sistem Kelistrikan Flores sebesar 98 mega- watt (MW). Daya ini diperkirakan cukup memenuhi beban puncak saat acara Presidensi G20 sebesar 80 MW, dengan cadangan sebesar 18 MW. Penguatan di Sektor Kesehatan Sementara itu dalam aspek ke sehatan, peningkatan kualitas in frastruktur dan layanan tenaga medis juga menjadi prioritas Pemerintah RI. Misalnya untuk Bali, yang merupakan kota host dengan kegiatan terbanyak, faskes daerah setempat terus di perkuat dan kini dinilai siap untuk memberikan dukungan layanan medis bagi kegiatan Presidensi G20 Indonesia. Pada akhir Februari lalu, Menkes dan Menkomarves telah melakukan kunjungan kerja untuk meninjau faskes di Bali. Saat ini, sebanyak 30% dari total 400 ribu ketersediaan tempat tidur perawatan di RS di seluruh Indonesia telah dia- lokasikan untuk pasien COVID-19. “Jadi 120 ribu itu 30% dari 400 ribu. Kenapa 30%, karena masih ada orang yang juga sakit jantung, sakit kanker, sakit ginjal, dan lain-lain yang harus juga dirawat,” ucapnya, dikutip dari rilis Kementerian Kese- hatan (25/2). Meskipun begitu, saat ini keterpakaian hanya 38 ribu atau sepertiga dari kapasitas kamar yang tersedia. RSUP Sanglah yang menjadi RS rujukan karantina di Bali juga telah kantongi kelas A dan standar internasional dari Joint Commission Internasional (JCI) dan standar nasional dari Komisi Akreditasi Ru- mah Sakit (KARS). Pemerintah turut mempersiapkan beberapa faskes lainnya, yaitu RSUD Bali Mandara dan RS Siloam. Dengan ini, langkah selanjutnya adalah menyiagakan dokter ahli, termasuk spesialis penyakit dalam, bedah, jantung, anestesi, paru termasuk tenaga keperawatan de ngan kompetensi yang sudah di- latih sesuai standar internasional. Seluruh persiapan ini, mengutip Menkomarves, ditargetkan siap pada bulan Juni, atau lima bulan sebelum KTT G20 di Bali. Dari berbagai persiapan yang dilakukan jelas terasa bahwa Presidensi G20 Indonesia me rupakan momentum untuk mem buktikan kemampuan dan kesiapan Indonesia sebagai lokasi penyelenggara konferensi kelas dunia. Upaya Indonesia ini juga merupakan wujud percepat an pembangunan dan pembenahan infrastruktur kesehatan dan energi yang bermanfaat untuk masa depan.[]

9. No. 118 Tahun XIV 15 Juni 2022 Diplomasi FOKUS 9 MEDIA KOMUNIKASI DAN INTERAKSI DIPLOMASI EKONOMI DEMI AKSES PASAR DAN PERLINDUNGAN INVESTASI Diplomasi ekonomi terus diperkuat oleh Kemlu RI. Upaya pemulihan ekonomi dilakukan tanpa mengorbankan aspek ke sehatan. Ditekan kan juga bah wa upaya pemulihan eko nomi juga dilakukan dengan memperhati- kan lingkungan hidup dan SDGs. Pertama, diplomasi Indonesia bekerja untuk membentuk tra vel corridor arrangement (TCA) dengan tujuan pemulihan perjalanan lintas batas yang aman. Saling pengakuan ser tifikat vaksinasi dan interope rabilitas platform juga terus dijajaki. Menurut Menlu RI Retno LP Marsudi, pembahasan intensif sedang dilakukan de ngan Malaysia, Singapura, Arab Saudi, India, Australia, UAE, Turki, Belanda, Serbia, Hungaria, Ukraina, Kazakhstan, dan Uni Eropa. Kedua, memperluas akses pa sar serta promosi dan pelindungan investasi, antara lain dilakukan melalui dimulainya perunding an CEPA dengan UAE dan peluncuran CEPA dengan Kanada dan MERCOSUR dan FTA ASE- AN-Kanada. Selain itu, Kemlu RI juga berhasil menyelesaikan Perundingan Perjanjian Investa- si Bilateral (BIT) dengan Swiss. Kemudian berlakunya CEPA In- donesia dengan EFTA pada 1 No- vember 2021. Selain itu, Indonesia juga menyelenggarakan sejumlah temu bisnis hybrid, seperti: Indonesia-Latin America and the Caribbean (INA-LAC) Business Forum III dengan transaksi dan potensi bisnis Rp. 1,23 triliun, serta Indonesia-Central and Eastern Europe (INA-CEE) Business Fo rum 2021 dengan transaksi bisnis senilai Rp. 44 miliar. Indonesia juga berpartisipasi pa da Dubai Expo 2020 dan komitmen investasi saat kunjungan Presiden di UAE sebesar USD 44,6 miliar. Diplomasi yang dijalan kan juga memperkokoh strategic presence/outbound investment BUMN dan swasta Indonesia di luar negeri, antara lain melalui program BUMN Go Global. Men- lu Retno Marsudi menyatakan bahwa penguatan industri stra tegis Indonesia seperti bidang kesehatan, bahan baku obat, industri pertahanan, petrokimia maupun energi ter barukan terus dilakukan. “Diplomasi juga dige rakkan un tuk memperjuangkan fair-treatment bagi komoditas In- donesia termasuk kelapa sawit,” ujarnya. Ketiga, diplomasi melakukan pe nguatan ekonomi digital, ekonomi kreatif dan ekonomi hijau antara lain melalui penyelenggaraan ASEAN Creative Eco nomy Business Forum (ACEBF) dalam kerangka ASEAN Com prehensive Recovery Frame work (ACRF). Promosi investasi ekonomi hijau dan transisi energi juga dilakukan bersama pelaku bisnis Inggris di sela pertemuan COP26 di Glasgow yang menghasilkan komitmen investasi USD 9,29 miliar. Diplomasi juga digerakkan untuk memperkuat kebijakan Pacific Elevation di Pasifik, antara lain melalui penyelenggaraan Virtual 2nd Pacific Exposition pada Ok- tober 2021 yang dikunjungi lebih dari 11 ribu orang dengan transaksi perdagangan senilai USD 104 juta. Kemudian penguatan kerja sama pembangunan melalui dukungan hibah kepada sebelas negara sahabat, yaitu Afghanis tan, Antigua dan Barbuda, India, Madagaskar, Mozambique, Palau, Suriname, Timor Leste, PNG, Zim- babwe dan Saint Vincent and the Grenadines. Fokusnya pada kerja sama pemberdayaan perempuan, peningkatan digital literacy UMKM, pemanfaatan teknologi pertanian dan mitigasi dampak perubahan iklim. Untuk tahun 2022, upaya pemulihan ekonomi global diperkirakan masih banyak menghadapi berbagai tantangan. Pelaksa- naan diplomasi ekonomi akan terus diperkuat, antara lain me lalui penguatan akses produk industri strategis nasional seper ti kesehat an, perkereta-apian, industri pertahanan, perkapalan ke kawasan Asia, Timur Tengah dan Afrika. Kemlu RI juga akan menyelenggarakan Pacific Fo rum for Development guna meningkatkan kerja sama pembangunan di Pasifik secara le bih terstruktur. Kemudian meningkatkan engagement dengan para investor di luar negeri guna memperkuat kemitraan dengan Sove reign Wealth Fund Indonesia. Penguatan kemitraan guna men dukung transisi energi, ekonomi hijau dan lestari juga menjadi fokus penting. Kemu- dian melanjutkan upaya mempercepat penyelesaian berbagai perundingan CEPA, antara lain dengan UAE, Uni Eropa. Turki dan Chile. Di tingkat multilateral, diplomasi dijalankan untuk terus mendorong sistem perdagangan internasional yang lebih adil dan transparan.[]

10. No. 118 Tahun XIV 15 Juni 2022 Diplomasi FOKUS 10 MEDIA KOMUNIKASI DAN INTERAKSI Seminar Tingkat Tinggi yang menjadi bagian dari rangkaian pertemuan pertama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral atau Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) meeting diadakan pada hari, Kamis (17/2) secara hybrid. Mengusung tema “Penguat an Arsitektur Kesehatan Global”, seminar ini dibuka secara resmi oleh Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani Indrawati. Demi memperkuat arsitektur kese hatan global, tema “Recover Together, Recover Stronger” yang diusung oleh Presidensi G20 Indonesia menekankan pentingnya kerja sama global untuk mengatasi kondisi saat ini dan mempersiapkan kondisi pandemi yang mungkin terjadi di masa depan, mengingat bahwa kapasitas untuk mengatasi ancaman kesehat an sangat bervariasi di seluruh negara. Dalam pidato pembukaannya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, “G20 harus berada di garis depan dalam pro ses penguatan arsitektur kesehatan global. Diperlu- kan komitmen yang kuat dan investasi yang lebih besar dari sebelumnya untuk mengatasi pandemi saat ini dan memitigasi dampaknya dengan mobilisasi sumber daya kesehatan.” Salah satu kesenjangan yang saat ini masih ditemui dalam arsitektur kesehatan global adalah masalah pembiayaan PPR (Pre vention Preparedness and Res ponse). Oleh sebab itu, Gugus Tugas Gabungan Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan negara-negara G20 (Joint Finance and Health Task Force/ JFHTF) yang dibentuk diharapkan untuk membahas mo- dalitas dalam membangun fasilitas pembiayaan yang digerakkan oleh G20 untuk dirancang secara inklusif, dengan menekankan pe ran pentingnya Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization atau WHO). “Krisis pandemi COVID-19 telah menunjukkan pentingnya kebutuhan aliran pendanaan internasional untuk merealisasikan PPR. Namun demikian, untuk mendapat kan hal tersebut dibutuhkan assessment atas kesenjangan pembiayaan yang solid dengan melibatkan berbagai pihak,” pungkas Menteri Keuangan. Di sesi pertama, Menteri Kesehat an Budi Gunadi Sadikin menyo roti tiga prioritas Indonesia untuk mencapai arsitektur kesehatan global yang lebih kuat, yaitu: (i) meningkatkan ketahanan kesehatan global; (ii) menye- laraskan standar protokol kesehatan global; dan (iii) redistribu- si pusat manufaktur dan pusat penelitian global untuk mengu rangi kerentanan kesehatan di masa depan. Hal ini diamini oleh Direktur Jenderal Organi- sasi Kese hatan Dunia Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, di mana skema pendanaan untuk arsitektur kesehatan butuh dilakukan oleh agensi khusus dan bersifat mengikat secara legal. Pada sesi kedua yang bertajuk “Mobilisasi Pembiayaan untuk Global Public Goods”, Menteri Keuangan Amerika Serikat Ja net Yellen menyampaikan pen tingnya peningkatan peran pihak swasta untuk berkolaborasi dalam pendanaan sektor kesehatan global. Para pembicara di sesi II sepakat bahwa situasi pandemi Covid-19 dan untuk menghadapi kemungkinan ter jadinya pandemi lainnya di masa depan mengharuskan komunitas global untuk bersatu dan bertin- dak bersama serta memastikan tidak ada negara yang tertinggal. Selanjutnya dalam pidato pe nutupannya, Gubernur Bank In- donesia Perry Warjiyo menyam paikan bahwa penguatan sistem kesehatan global dengan mekanisme pembiayaan yang berkelanjutan menjadi bagian krusial dari exit strategy menuju Recover Together dan Recover Stronger. Dengan itu, presidensi G20 Indonesia berkomitmen untuk mendorong agenda ini dapat memberikan hasil yang konkret pada 2022. Seminar Tingkat Tinggi ini terdiri atas dua sesi diskusi. Sesi pertama yang bertema “Penguatan Sistem Kesehatan Global” dihadiri oleh narasumber antara lain Menteri Kesehatan Italia Roberto Sparanza, Menteri Ke sehatan Indonesia Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan Nor- wegia Anne Beathe Tvinnereim, dan Direktur Jenderal WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreye- sus. Sedangkan, sesi kedua dihadiri oleh narasumber antara lain Menteri Keuangan Ameri- ka Serikat Janet Yellen, Menteri Keuang an India Nirmala Sitha- raman, Presiden World Bank Da- vid Malpass, dan Menteri Senior dan Menteri Koordinator Bidang Kebijakan Sosial Singapura Thar- man Shanmugaratnam.[] PEMIMPIN KEUANGAN DAN KESEHATAN NEGARA G20 TEKANKAN PENTINGNYA ARSITEKTUR KESEHATAN GLOBAL “KRISIS PANDEMI COVID-19 TELAH MENUNJUKKAN PENTINGNYA KEBUTUHAN ALIRAN PENDANAAN INTERNASIONAL UNTUK MEREALISASIKAN PPR. NAMUN DEMIKIAN, UNTUK MENDAPATKAN HAL TERSEBUT DIBUTUHKAN ASSESSMENT ATAS KESENJANGAN PEMBIAYAAN YANG SOLID DENGAN MELIBATKAN BERBAGAI PIHAK.” MENTERI KEUANGAN

11. No. 118 Tahun XIV 15 Juni 2022 Diplomasi FOKUS 11 MEDIA KOMUNIKASI DAN INTERAKSI MENKEU TEKANKAN PENANGANAN LUKA EKONOMI AKIBAT PANDEMI DALAM PEMBUKAAN FMCBG G20 PERTAMA Mengawali rangkaian kegiatan Indonesia sebagai Presidensi G20, hari ini, Kamis (17/02), telah berlangsung pertemuan pertama Menteri keuangan dan Gubernur Bank Sentral atau Finance Minis ters and Central Bank Governors (FMCBG) Meeting, yang akan ber langsung hingga 18 Februari 2022 mendatang. Pertemuan pertama ini dibuka oleh sambutan dari Pre siden Indonesia Joko Widodo, Men teri Keuangan Indonesia Sri Mulyani, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo yang turut hadir dan menyambut para delegasi secara virtual. Untuk menandai dimulainya rangkaian pertemuan seluruh Menteri Keuangan negara anggota G20, Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani memaparkan bagaimana kondisi perekonomian global terus meningkat sejak pertemuan FMC- BG tahun lalu, meskipun masih ada berbagai tantangan yang perlu dihadapi. “Indonesia memegang masa Pre sidensi G20 pada momentum yang sangat menantang. Di tahun ini, penanganan dampak ekonomi dan finansial dari pandemi, serta akses vaksin yang belum merata masih menjadi prioritas utama. Meskipun demikian, terdapat risiko dari sisi pengaturan kebijakan makro-fiskal salah satunya yaitu kebijakan khusus di masa pandemi yang tidak dapat terus menerus diterapkan di tengah ruang fiskal yang lebih terbatas,” ujar Sri Mulyani. Lebih lanjut, Menteri Keuangan menyampaikan bahwa untuk mencapai pemulihan yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan pertumbuhan inklusif, penting mengatasi masalah atas luka ekonomi (scar ring effect) yang berkepanjangan. Sebagai salah satu fokus dari G20, Menteri Keuangan juga menyoroti pentingnya isu perubahan iklim yang menjadi ancaman yang lebih besar dari pandemi. “Masa pandemi merupakan peringatan yang cukup keras kepada kita semua akan beta- pa rentannya ekonomi global terhadap kejutan-kejutan nontradisional. Dalam hal ini, kita harus mengingat bahwa perubahan iklim dapat menimbulkan dampak yang jauh lebih besar dari pandemi. Disinilah peran G20 dibutuhkan dalam memerangi perubahan iklim. Bukan hanya dalam penurunan emisi karbon, tetapi juga menemukan skema untuk meningkatkan dan mengarahkan lebih banyak pembiayaan dan investasi pada teknologi berkelanjut an yang memfasilitasi aksi iklim.” pungkas Sri Mulyani. Selanjutnya, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo dalam sambutannya menekankan bahwa di tengah tantangan yang dihadapi, peran dan kepemimpinan G20 menjadi lebih penting dari sebelumnya, baik dalam mengatasi akar permasalahan, seperti memastikan kecukupan produksi dan distribusi vaksin COVID-19, maupun dalam mengatasi berbagai isu strategis pada tataran global untuk mendorong pemulihan ekonomi. Sejalan dengan Tema Presidensi G20 Indonesia ‘recover together, recover stronger, Presiden Repub- lik Indonesia, Joko Widodo menga- jak seluruh negara anggota untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam meraih pemulihan global. Ia menyampaikan bahwa pertemuan FMCBG akan menciptakan sinergi kebijakan moneter dan fiskal untuk menyelesaikan masalah bersama guna mempercepat transformasi digital, menciptakan ekonomi baru, dan mendukung UKM. Di tengah kondisi peningkatan kasus baru COVID-19, penyelenggaraan acara Pertemuan Pertama Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) yang dilaksanakan pada 17 dan 18 Feb- ruari 2022 dilakukan secara hybrid (fisik dan virtual), dan memberlaku- kan protokol kesehatan yang ketat untuk pertemuan fisik.[] “UNTUK MENCAPAI PEMULIHAN YANG KUAT, BERKELANJUTAN, SEIMBANG, DAN PERTUMBUHAN INKLUSIF, PENTING MENGATASI MASALAH ATAS LUKA EKONOMI (SCARRING EFFECT) YANG BERKEPANJANGAN.” MENTERI KEUANGAN

12. No. 118 Tahun XIV 15 Juni 2022 Diplomasi LENSA 12 MEDIA KOMUNIKASI DAN INTERAKSI MENDORONG INOVASI DAN INVESTASI DALAM UPAYA PEMULIHAN GLOBAL PASCAPANDEMI Jakarta (29/4) – Pada masa pandemi, dunia mengalami perubahan signifikan. Kondisi ekonomi dan pembangunan yang terdampak krisis telah mengharuskan pelaku usaha untuk bertransformasi agar dapat bertahan, salah satunya beralih ke digitalisasi. Untuk membantu pro ses ini, diperlukan investasi, inovasi, dan kemitraan. Hal ini ditekankan Dubes Tri Tharyat, Dirjen Kerja Sama Multilateral, dalam pertemuan In- formal Working Group ke-2 sesi Leadership Dialogue 2 (IWG-2 LD-2), yang merupakan bagian dari forum Stockholm+50 pada Jumat malam (29/4). Dalam sesi LD-2 ini, Indonesia adalah co-chair bersama Jerman. Stockholm+50 (S+50) adalah forum untuk memperingati 50 tahun United Nations Conference on the Environment, atau yang dikenal dengan Konferensi Stock- holm 1972. Tema besarnya adalah “A healthy planet for the prosperity of all - our responsibility, our op portunity”. Dirjen Tri Tharyat menambahkan bahwa ke depan, sektor digital dan teknologi masih akan berperan dalam upaya pemulihan global. Arti penting transformasi digital juga mendorong Presidensi G20 Indo- nesia mengangkat upaya ini menjadi salah satu prioritasnya. Namun diakui, bahwa perubahan ke arah ini masih akan sangat menantang karena membutuhkan sumber da ya yang besar di tengah dampak pandemi yang sangat terasa. “Untuk itu, kita perlu kontribusi aktif semua pihak melalui kerja sama dan investasi, agar roda ekonomi dan langkah SDGs bisa berge rak kembali, bersama,” demikian disampaikan Dirjen KSM. Sektor UMKM merupakan salah satu contoh yang memerlukan dukungan kemitraan. Selama pandemi, UMKM di berbagai belahan dunia sangat terdampak, terutama di negara pulau kecil (SIDS) dan yang paling tertinggal (LDCs). Prinsip inklusivitas menjadi sangat penting, dan setiap langkah pemulihan harus mem- perhitungkan kemampuan setiap negara yang berbeda-beda. Sebagai contoh, proses kemitraan dengan UMKM di Indonesia dilakukan melalui sejumlah kegiatan pe latihan dan inisiatif lab inovasi. Indonesia juga menelurkan sejumlah regulasi untuk mempermudah UMKM dan melahirkan usaha-usaha baru. Dampaknya besar untuk menggerakkan ekonomi sekaligus menciptakan lapangan kerja. Dalam sesi dialog, sejumlah peserta menyampaikan pandangan dan pe ngalaman dalam strategi pemulihan. Ada yang menyoroti tantangan dalam upaya reaktivitasi pembangunan pascapandemi. Di negara berkembang misalnya ada kendala pendanaan, kesenjangan tingkat pendidikan, dan akses tek nologi yang menyulitkan upaya pemulihan. Sejumlah peserta memberikan ma sukan akan pentingnya pendidikan, program beasiswa, pemberdayaan perempuan, transfer teknologi, pembentukan peraturan, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Penguatan aksi iklim, ekonomi sir kuler, dan implementasi transisi energi juga sangat penting untuk menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan ke depan. Pertemuan IWG-2 LD-2 ini berlangsung virtual dan dihadiri lebih dari 100 peserta perwakilan ne gara anggota PBB dan organisasi internasional. Tercatat hadir pula sejumlah NGOs dari berbagai ne gara dan bidang, seperti energi, sosial, kepemudaan, HAM, iklim, dan lingkungan hidup. Banyak partisi- pan dari negara berkembang yang menyuarakan perspektifnya, seperti dari Algeria, Kolombia, Peru, Filipina, India, dan Kenya. Setelah IWG-2, masih dijadwalkan satu kali lagi pertemuan yaitu IWG- 3 untuk menjaring masukan dari berbagai pihak, sebelum kegiatan puncak S+50 tanggal 2-3 Juni 2022 di Stockholm, Swedia.[]

13. No. 118 Tahun XIV 15 Juni 2022 Diplomasi LENSA 13 MEDIA KOMUNIKASI DAN INTERAKSI 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 10 PENGEMBANGAN VAKSIN MANDIRI A Bio Farma – Baylor College of Medicine (AS) / Vaksin BUMN PT BCHT - Anhui Zhifei (Joint Venture: JBio) Etana – Walvax-Abogen (RRT) Bio Farma - Sinovac Biotech (RRT) Kerja Sama Vaksin dengan AstraZeneca (bilateral) Kimia Farma – Sinopharm Indo Farma - Serum Institute India (SII) Penjajakan Kerja Sama Kalbe Farma (Swasta) - Genexine (Korea Selatan) Bio Farma dan CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovation) Pengembangan TRIPS Waiver Partisipasi dalam Kerja Sama di bawah WHO Kontribusi Indonesia pada ACT-A Partisipasi Indonesia dalam COVAX Facility PENGEMBANGAN VAKSIN MELALUI KERJA SAMA B DIPLOMASI VAKSIN DAN KERJA SAMA MULTILATERAL HADAPI PANDEMI KERJA SAMA MULTILATERAL TERKAIT PENANGANAN PANDEMI C Saat ini sejumlah institusi di Indonesia tengah mengembangkan vaksin dari coronavirus strain yang ditemukan di Indonesia. Sudah berjalan: UNAIR – PT Biotis Pharmaceuticals : inactivated virus. Progress : Uji Klinis Fase 1 pada Februari 2022 Dalam upaya penanganan pandemi COVID-19, Kemlu RI telah memfasilitasi dan berperan dalam mengembangkan beberapa kerja sama vaksin melalui skema mandiri maupun kerja sama dengan mitra internasional, yaitu:

14. No. 118 Tahun XIV 15 Juni 2022 Diplomasi 14 MEDIA KOMUNIKASI DAN INTERAKSI LENSA DIPLOMASI KEDAULATAN WILAYAH CAPAIAN PERUNDINGAN PERBATASAN DENGAN SEJUMLAH NEGARA Pemerintah Indonesia terus berupaya mempercepat perundingan perbatasan dengan sejumlah negara pada tahun 2020. Upaya tersebut juga akan dilanjutkan kembali pada tahun ini. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan selama tahun 2021 pemerintah Indone- sia telah menggelar 17 perundingan dengan Malaysia, Palau, Filipina, dan Vietnam. Jumlah perundingan yang dilakukan selama pandemi Covid-19 bahkan dua kali lebih banyak ketimbang tahun 2020 yang hanya 7 kali perundingan. “Di tahun 2022, upaya akselera- si intensitas perundingan perbatasan darat dan maritim akan terus ditingkatkan,” ujar Retno melalui keterangan resmi pada Kamis (6/1). pemerintah berharap Perjanjian Batas Laut Teritorial di Laut Sulawesi dan Selat Mala ka bagian selatan dapat ditan- datangani dengan Malaysia pada tahun ini. Sementara dengan Palau, pemerintah tengah melanjutkan perundingan di tingkat Tim Tek nis untuk garis batas Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) agar dapat memperoleh kesepakatan. Terkait dengan Filipina, Menlu Retno menyebut saat ini terdapat dua rencana yakni memu lai perundingan penetapan batas landas kontinen di Tingkat Teknis. Selain itu, pemerintah tengah berupaya mencapai kesepakatan terkait penetapan batas landas kontinen dan ZEE dalam dua garis batas yang berbeda. Perundingan tingkat Tim Teknis juga tengah dilakukan dengan Vietnam untuk memperoleh garis batas ZEE. Menlu Retno menegaskan Indo- nesia akan tetap menolak klaim perbatasan maritim yang tidak memiliki dasar hukum yang diakui secara internasional. Hal ini juga dilakukan berdasarkan UNCLOS 1982. Mantan Dubes RI untuk Belanda tersebut mengatakan perundingan batas maritim harus didasarkan pada UN- CLOS 1982. “Indonesia akan terus menolak klaim yang tidak memiliki dasar hukum yang diakui secara internasional,” tandas mantan Dubes RI untuk Norwegia tersebut. Menlu Retno menyebut klaim perbatasan yang dilakukan oleh pihak manapun harus dilakukan sesuai dengan UNCLOS 1982 dan hukum internasional lainnya. Atu ran tersebut lantas menjadi prinsip kedaulatan dan hak berdaulat di perairan Indonesia. Sementara untuk batas darat, pada tahun 2022 pemerintah akan mempri- oritaskan untuk menyelesaikan demarkasi outstanding bounda ry problems (OBP) sektor Timur termasuk Pulau Sebatik dengan Malaysia. Pemerintah juga telah menyelesaikan dua unresolved segments dengan Timor Leste sesuai de ngan agreed principles yang di se pakati 2019 lalu. “Tim perun ding telah sepakat bahwa perundingan batas laut akan dimu- lai setelah perbatasan darat rampung,”ujarnya. Sebagai catatan, salah satu perbatasan ZEE yang kerap menimbulkan ketegang an ada di Laut Natuna. Wilayah tersebut memiliki kekayaan laut melimpah sehingga membuat nelayan dari berbagai negara mencari ikan di sana termasuk Vietnam.[] INFOGRAFI PERUNDINGAN BATAS MARITIM 2020/2021

15. No. 118 Tahun XIV 15 Juni 2022 Diplomasi 15 MEDIA KOMUNIKASI DAN INTERAKSI LENSA Pada tahun 2019, Indonesia kembali terpilih menjadi anggota Dewan HAM. Hal tersebut menjadikan In- donesia sebagai negara yang telah berkiprah selama 13 tahun pada badan subsider PBB yang berumur 16 tahun tersebut. Konsistensi Indo- nesia menjadi anggota Dewan HAM tidak terlepas dari adanya kepen tingan nasional agar Dewan HAM dapat memperkuat mekanisme HAM nasional, adanya perhatian berimbang antara hak ekososbud dan hak sipol, serta mencegah agar Dewan HAM tidak teregresi seperti Komisi HAM. Sebagai anggota, Indonesia telah berkomitmen untuk mendukung pemajuan dan pelindungan HAM tidak hanya di tingkat global, tetapi juga regional dan nasional. Di tingkat global, Indonesia telah menjadi penholder atau mensponsori berbagai resolusi, di antaranya menge nai situasi di Palestina, situasi di Myanmar, dampak negatif korupsi terhadap penerapan HAM, upaya memperkuat mekanisme HAM; serta berbagai resolusi terkait kerja sama teknis dan capacity-building. Selain itu, pemerintah telah meme nuhi sejumlah kewajiban Indonesia untuk menyampaikan pe laporan berkala berdasarkan treaty-based mechanism, yaitu: Laporan Perio- dik Kelima dan Ke enam Indonesia atas Implementasi Convention on the Rights of the Child (CRC) pada 21 Januari 2021, Tanggapan peme rintah atas List of Issue, laporan Ini- sial Indonesia atas Convention on the Rights of Persons with Disabili ties (CRPD) pada 28 Januari 2021, Laporan Nasional atas List of Issues Prior to Reporting (LOIPR) Interna tional Covenant on Civil and Politi cal Rights (ICCPR) pada 29 Juli 2021, Laporan Periodik Pemri ke-2 atas In ternational Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) pada 30 Juli 2021, dan dialog dalam kerangka pelaporan nasional Pem- ri atas implementasi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimi nation against Women (CEDAW) dengan Komite CEDAW pada 28-29 Oktober 2021. Indonesia juga memperkuat mekanisme regional dan menginisiasi sejumlah wadah untuk menggalang awareness kegiatan-kegiatan yang mendukung prinsip-prinsip HAM internasional, melalui kegiatan Re gional Conference on Business and Human Rights 2021 (18-19 Novem- ber 2021). Pertemuan diikuti oleh sejumlah dignitaries yaitu Dirjen KS Multilateral Kemlu, Wakil Direktur Regional Asia Pasifik UNDP, Presi- den Dewan HAM PBB, Menteri Hu- kum dan HAM, Menteri BUMN, dan Wakil Menteri Luar Negeri. Sekitar 250 peserta hadir secara hybrid yang berasal dari 18 negara di kawasan, berbagai organisasi internasional, national human rights institutions, non-govermental orga nization, akademisi, asosiasi bisnis dan pengacara, serta berbagai pemangku kepentingan nasional In- donesia (termasuk anggota Gugus Tugas Nasional Bisnis dan HAM dan 33 Kantor Wilayah Kemenkumham di seluruh Provinsi di Indonesia). Pertemuan menghasilkan chair summary mengenai perubahan mindset bahwa adopsi nilai-nilai bisnis dan HAM bukan sebagai beban namun sebagai investasi. Diperlukan kerja sama dan koordinasi antarinstansi pemerintah dan pemangku kepentingan guna mendukung perumusan dan implementasi Rencana Aksi Nasio nal mengenai bisnis dan HAM. Pemerintah juga dapat menggunakan insentif dan pendekatan smart-mix antara peraturan yang bersifat mengikat maupun inisia tif non-binding guna mendorong implementasi nilai-nilai bisnis dan HAM. Pelaku usaha perlu beradaptasi dan responsif terhadap tantang an-tantangan yang timbul akibat dampak dari kegiatan usaha terhadap pelindungan HAM. Dibutuhkan penguatan kapasitas mediasi dan mekanisme multi-stakeholders untuk memperluas akses pemulihan bagi para korban kasus-kasus bisnis dan HAM. Upaya pengarusutamaan UNGP dalam dekade selanjutnya memerlukan (1) advokasi kepada pemangku kepentingan yang lebih luas yang saat ini belum memahami prinsip-prinsip bisnis dan HAM, (2) penguatan akses pemulihan, dan (3) enabling environment untuk mendorong adaptasi UNGP oleh UMKM dan sektor informal. Selain itu, kegiatan lainnya beru- pa Second Regional Conference on Humanitarian Assistance (6-7 Oktober 2021) melanjutkan kesuk- sesan penyelenggaraan Regional Conference on Humanitarian As sistance (RCHA) pada tahun 2019. Direktorat HAM dan Kemanu siaan mengadakan pertemuan RCHA ke-2 dengan tema “Advancing Hu manitarian Capacities in a Chang ing World: National and Local Leadership”. RCHA dihadiri oleh lebih dari 100 aktor kemanusiaan negara dan non-negara dari 21 ne gara Asia Pasifik. RCHA 2021 berhasil menyusun Di rectories untuk Contact Points dan Expertise aktor kemanusiaan di Asia Pasifik yang dapat menjadi rujukan dalam mendukung penguatan kerja sama bantuan kemanusiaan di Asia. Directories ini akan menjadi living document dan Indonesia masih membuka pendaftaran aktor kemanusiaan di kawasan. Upaya mendorong promosi HAM juga dilakukan melalui kerja sama bilateral dalam bentuk Dialog HAM, sebagai forum saling tukar pan dangan mengenai isu-isu HAM yang menjadi kepentingan bersama serta tukar pengalaman upa ya pelindungan HAM di tingkat domestik masing-masing. Pada tahun 2021, dialog HAM juga telah diselenggarakan dengan Norwegia, Rusia, Uni Eropa, dan Iran.[] KONTRIBUSI INDONESIA SEBAGAI ANGGOTA DEWAN HAM PBB

16. No. 118 Tahun XIV 15 Juni 2022 Diplomasi 16 MEDIA KOMUNIKASI DAN INTERAKSI LENSA Menjelang tutup tahun 2021, Menlu RI Retno LP Marsudi telah menghadiri Sidang Luar Bia- sa Menlu OKI mengenai situasi kemanusiaan di Afghanistan. Indonesia termasuk inisiator pelaksanaan pertemuan tersebut mengingat situasi kemanusian Afghanistan yang semakin membu- ruk. “Posisi Indonesia selalu konsisten, ingin melihat Afghanistan damai, stabil dan sejahtera. Dalam engagement Indonesia dengan Taliban, Indone- sia terus mendorong agar janji yang disampaikan 16 Agustus 2021 dapat dipenuhi, termasuk peng- hormatan terhadap hak-hak perempuan,” ujar Menlu. Atas dorongan Indonesia, sebuah roadmap pemenuhan komitmen Taliban telah dimasuk- kan dalam Resolusi pertemuan OKI tersebut. Di bidang kemanusiaan, Indonesia juga terus berkomitmen untuk berkontribusi. Tidak kurang dari dua pesawat Indonesia tiba di Afghanistan membawa bantuan makanan dan nutrisi bagi rakyat Afghanistan, bekerja sama dengan badan PBB. Tahun 2022, Indonesia akan melanjutkan fokus pada isu pendidikan dan pemberdayaan bagi perempuan Afghanistan, termasuk melalui pemberian beasiswa Pendidikan. Mengenai peace keeping mission, partisipasi Indonesia dalam misi perdamaian tidak pernah surut. Saat ini, lebih dari 2.800 personel Indonesia bertugas di 8 misi perdamaian PBB. Indonesia adalah ne gara penyumbang pasukan pemeliharaan perdamaian PBB, terbesar ke-7 di dunia, naik dari peringkat ke-8 selama tiga tahun terakhir. Persentase peacekeepers perempuan Indone- sia, naik dari 5,9% pada tahun 2020, menjadi 6,7% pada tahun 2021. Indonesia juga aktif dalam penyusunan norma dan tata kelola Misi Perda- maian PBB. Indonesia menjadi salah satu Ke tua Group of Friends on Safety and Security of UN Peacekeeping yang diluncurkan bulan April 2021. Ini adalah sebuah inisiatif untuk memasti- SAAT INI, LEBIH DARI 2.800 PERSONEL INDONESIA BERTUGAS DI 8 MISI PERDAMAIAN PBB. INDONESIA ADALAH NEGARA PENYUMBANG PASUKAN PEMELIHARAAN PERDAMAIAN PBB, TERBESAR KE-7 DI DUNIA, NAIK DARI PERINGKAT KE-8 SELAMA TIGA TAHUN TERAKHIR. kan peningkatan keamanan dan keselamatan peace keepers. Dalam rangka me majukan isu Wo men, Peace and Security, Indonesia bersama South east Asia Network of Women Peace Negotiators and Mediators telah menyelenggarakan Regional Fo rum of Women Peace Negotiators and Mediators. Network kawasan ini telah tergabung dalam Global Alli ances of Regional Women Mediator Networks pada April 2021 sebagai anggota ke-6 dan satu-satunya wakil Asia. Untuk tahun 2022, Indonesia berko mitmen mengi rim kan 5 (lima) Satgas militer de ngan total 950 personel dan satu Satgas polisi dengan total 198 personel. Indonesia juga akan menyelenggarakan berbagai pelatihan dan program peningkatan kapasitas peacekeepers, termasuk dalam skema UN Triangular Partnership Project (TPP). Di bidang HAM dan demokrasi, sepanjang 2021, Indonesia telah menjadi penholder atau mensponsori berbagai resolusi terkait hak-hak rakyat Palestina, Rohingya serta isu hak asasi manusia dan kegiatan bisnis. Indonesia juga telah menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam mendorong pemajuan HAM di kawasan, antara lain melalui Regional Conference on Business and Human Rights 2021, Second Regional Confe rence on Humanitarian Assistance, dan ASEAN Human Rights Dialogue yang sudah vakum selama 6 tahun terakhir dan Indonesia berhasil me ngadakannya kembali tahun lalu. Selain itu, Indonesia juga kembali menyelenggarakan BDF ke-14 di tahun 2021. Secretary Blinken dan State Councellor Wang Yi berpartisipasi dalam BDF tahun 2021. BDF adalah bentuk komitmen In- donesia untuk terus memajukan demokrasi dan HAM di kawasan dan global. “Our commitment toward democracy goes beyond our borders,” ujar Menlu RI. MISI KEMANUSIAAN INDONESIA DI AFGHANISTAN, PALESTINA, DAN NEGARA-NEGARA PBB

17. No. 118 Tahun XIV 15 Juni 2022 Diplomasi 17 MEDIA KOMUNIKASI DAN INTERAKSI LENSA BERAGAM TANTANGAN PELINDUNGAN WNI SELAMA PANDEMI Pandemi menghadirkan tantang an tersendiri bagi pelindung an WNI. Direktorat Pelindung an WNI Kemlu RI menegaskan bahwa mesin pelindungan terus diperkuat untuk membantu WNI yang berada di luar negeri. Jika di awal 2020 evakuasi Wuhan menghadirkan tantangan yang sangat tinggi, maka di tahun 2021 evakuasi dari Kabul juga memiliki tingkat kesulitan yang sangat tinggi. Pada tahun 2021, 33 orang (26 WNI dan 7 WNA) dievakuasi dari Kabul. Lebih dari 73.000 orang difasilitasi repatriasi, termasuk 1.300 ABK. Hampir 240 ribu bantuan sembako disalurkan, kemudian 7 WNI dibebaskan dari hukuman mati. Lalu, 4 WNI dibebaskan dari penyanderaan, kemudian lebih dari Rp179,3 mili ar hak finansial diselamatkan, serta fasilitas pemberian vaksin bagi 88.637 WNI diberikan di berbagai kawasan dunia. Pemerintah juga memperkuat sistem pelindungan baik dalam penguatan infrastruktur hingga pembentukan kerja sama bilateral maupun norm setting di level multilateral. Untuk tahun 2022, dengan kompleksitas kasus pelindungan yang tinggi, maka fokus utama diplomasi pelindungan akan diberikan de ngan sejumlah fokus. Pertama, percepatan transformasi digital melalui penguatan Integrated Data Operating Centre (IDOC) untuk mengelola Big Data tentang pelindungan. Kemudian, Integrasi Aplikasi Safe Travel dengan Aplikasi Peduli Lindungi guna meningkatkan rasa aman pada saat WNI beper- gian di masa pandemi. Ini menjadi bagian dari pembangun an data awal pemilih luar negeri untuk Pemilu 2024. Kedua, Kem- lu RI akan meningkatkan infrastruktur dan SDM pelindungan melalui pembangunan Indone sian Seafarers’ Corner di Busan, Korea Selatan. Ikhtiar ini diiringi peningkatan kualitas infrastruktur dan tata kelola shelter di Per- wakilan RI. Selain itu, dilakukan juga penguatan kapasitas diplomat responsif gender. Ketiga, pengembangan kerangka hukum dan kerja sama di tingkat nasional maupun inter nasional melalui MoU integrasi sistem informasi antar Kemen terian/Lembaga,MouPenempat an dan Pelindungan PMI, Finali sasi Guidelines IMO-ILO untuk penanganan kasus penelantaran pelaut, dan perkuatan standar pelindungan pekerja migran dalam kerangka PBB.[] KINERJA DIREKTORAT PWNI KEMLU RI TOTAL 26.173 KASUS DITUNTASKAN, REALISASI 90,29% Direktorat Pelindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kemlu RI mengalami transformasi struktur organisasi sejak tahun 2021. Ber- dasarkan Peraturan Menteri No. 6/2021, nama direktorat yang semu- la “Direktorat Pelindungan WNI dan BHI” berubah menjadi “Direktorat Pelindungan WNI”. Hal ini merupakan bentuk komitmen Kemlu RI untuk senantiasa mengedepankan pelindungan WNI sebagai prioritas nasional pemerintah. Secara faktual, tahun kemarin masih diwarnai dengan pandemi global COVID-19, terutama dengan munculnya mutasi virus baru se perti varian delta. Distribusi vaksin COVID-19 yang belum merata juga mempengaruhi kerentanan WNI di Luar Negeri baik PMI, mahasis wa, masyarakat umum, hingga pejabat dan staf pelaksana fungsi pelindungan WNI. Protokol kesehatan dan pembatasan pergerakan masyarakat yang dilakukan secara ketat untuk mencegah penyebaran COVID-19 juga mempengaruhi mig rasi WNI. Meski demikian, volume kasus di tahun 2021 tidak sebanyak tahun 2020, namun masih lebih banyak dibandingkan tahun 2019. Kondi- si ini antara lain dipengaruhi oleh arus pergerakan WNI ke luar ne geri yang masih terbatas serta tingkat kesiapan negara-negara dalam pe ngelolaan pandemi COVID-19 yang semakin membaik. Kondi- si ini berbanding terbalik dengan kondisi awal pandemi pada tahun 2020. Saat itu terjadi kepanikan masif dan tiap negara masih dalam tahap mengupayakan pembangunan “COVID-19 response” yang ideal se suai kapasitas nasional masing-masing. Penurunan volu me kasus pada tahun 2021 memberikan peluang bagi Kemlu untuk menuntaskan kasus-kasus pada tahun 2020 serta menangani kasus-kasus baru yang dilaporkan. Di sisi lain, pembatasan pergerakan masyarakat membuat pembatalan, penjadwalan ulang, atau perubahan format berbagai kegiatan pelindungan WNI. Dari sisi penyelesaian kasus, persentase Kasus WNI di Luar Negeri yang diselesaikan adalah sebanyak 26.173 kasus dari 29.223 kasus WNI di luar negeri yang ditangani. Dari jumlah tersebut, sebanyak 11.066 kasus khusus telah diselesaikan dari 11.938 kasus khusus yang sedang ditangani (92,70%). Sebanyak 15.107 kasus umum telah diselesaikan dari 17.295 kasus umum yang sedang ditangani (87,35%). Dengan formula penghitungan realisasi dikali bobot (45% untuk kasus umum dan 55% untuk kasus khusus), maka diperoleh realisasi sebesar 90,29%. Selain itu, sebanyak 88.895 WNI telah terverifikasi datanya di Portal Peduli WNI atau 8,72% dari target sebanyak 50% data WNI terverifikasi dari Daftar Pemilih Tetap Pemilu RI. Kemudian, adanya partisipasi 12 SDM Kemlu RI dan 165 SDM Per- wakilan RI pada pelatihan/bim bingan teknis terkait sistem informasi pelayanan dan pelindungan WNI di luar negeri. DarisisiIndeksDiplomasiPelindung an WNI di Luar Negeri, sejumlah capaian utamanya adalah: (i) Penan- datanganan Memorandum of Un derstanding on the Cooperation in the Fields of Employment and La bour Affairs for Fishermen Working in Korean Coastal Fishing Vessels (MoU) antara Republik Indonesia dan Korea Selatan pada tanggal 31 Mei 2021, (ii) Diterimanya rekomendasi Kemlu pada 13th Global Forum on Migration and Development (GFMD) 2021 di Uni Emirat Arab secara virtual, 18-26 Januari 2021 dan Asia Pacific Regional Review of Im plementation of the Global Com pact for Safe, Orderly and Regular Migration di Bangkok secara virtual, 10-12 Maret 2021, (iii) Diterimanya masukan Kemlu pada Rencana Aksi Nasional Instruksi Presiden RI No- mor 2 Tahun 2021 tentang Optimali sasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Pera- turan Presiden RI Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia; serta (iv) 100% responden memberikan umpan balik positif atas Public Awareness Campaign.[]

18. No. 118 Tahun XIV 15 Juni 2022 Diplomasi 18 MEDIA KOMUNIKASI DAN INTERAKSI LENSA CERITA DI BALIK EVAKUASI WNI DARI UKRAINA Menyikapi ketegangan antara Rusia dan Ukraina, KBRI Kyiv dan Direktorat PWNI Kemlu RI sejak Desember 2021 telah menyelenggarakan serang- kaian pertemuan untuk menyusun Rencana Kontingensi Pelindungan WNI di Ukraina. Secara bertahap, pada 22 Februari 2022, Dubes RI di Kyiv telah menetapkan status Siaga III sesuai dengan parameter yang disusun dalam Rencana Kontingen- si. Pada 24 Februari 2022, Dubes RI kembali menetapkan status Siaga I untuk eskalasi situasi yang terjadi di Ukraina. Pada saat yang sama, Pasu- kan Rusia melancarkan serangan ke Ibu Kota Ukraina, sementara Kyiv dan Pemerintah Ukraina menetapkan state of emergency. Merespon situasi tersebut, KBRI Kyiv segera melaksanakan ekstraksi WNI dan mengum- pulkan WNI sementara di beberapa safe house di 3 titik kumpul, yakni Kyiv (KBRI Kyiv), Odessa (Hotel), Lviv (rumah milik WNI). WNI bergerak mandiri maupun atas penjemputan KBRI Kyiv. Pergerakan WNI keluar dari Ukraina dari masing-masing titik kumpul, difasilitasi oleh Per- wakilan RI yang berbeda. Evakuasi WNI dari titik kumpul Kyiv dilaksanakan oleh KBRI Kyiv, sementara evakuasi WNI dari titik kumpul Odessa dilaksanakan oleh KBRI Bucharest, dan evakuasi WNI dari titik kumpul Lviv dilaksanakan oleh KBRI Warsawa. Total pada 28 Februari 2022, Pe- merintah Indonesia berhasil mengevakuasi 99 WNI dan 5 WNA dari Ukraina. Pada data awal KBRI Kyiv, terdapat 122 WNI yang sebagian besar berada di Kyiv, sedangkan sebagian lainnya terpencar di berbagai daerah. Dalam rencana, disepakati bahwa seluruh WNI akan berkumpul di Kyiv untuk selanjutnya dievakuasi melalui Lviv menuju ke Polandia. Sejalan dengan upaya untuk mengekstraksi WNI dimaksud, pemerintah terus mendapatkan pengaduan lain dari WNI yang tidak lapor diri sebelumnya. Jumlah akhir, terdapat 165 WNI yang berada di Ukraina. Penjemputan dengan Pesawat Charter Pada 2 Maret 2022, Tim Penjemput yang terdiri atas unsur Kementerian Luar Negeri, TNI, dan BIN berangkat ke Bucharest, Rumania, dengan Pesawat Garuda Indonesia nomor penerbangan GA 7730. Pesawat tiba pada 2 Maret 2022 pukul 15.10 LT dan berangkat kembali ke Indonesia pada pukul 20.23 LT dengan membawa 80 WNI dan 3 WNA. Tim Penjemput dan peserta evakuasi tiba di Indonesia pada 3 Maret 2022 pukul 17.00 WIB. Pada saat itu, tidak seluruh WNI yang dievakuasi keluar dari Ukraina ikut kembali ke Indonesia menggunakan pesawat charter. Ada 12 orang WNI (dan 1 orang guardian pendamping) tidak ikut penerbangan karena positif COVID-19, sedangkan sebagian lagi ada yang kembali ke tempat domisili baik untuk tujuan bekerja ataupun studi. Evakuasi Susulan Pasca kepulangan WNI, sepanjang tanggal 3-18 Maret 2022, pemerintah masih melaksanakan evakuasi WNI susulan dalam jumlah yang le bih kecil. Terdapat total 20 WNI dan 1 WNA yang berpartisipasi dalam evakuasi susulan dimaksud. Selain dari WNI yang masih belum dapat keluar karena wilayahnya masih menjadi lokasi pertem- puran (Chernihiv dan Kharkiv), terdapat beberapa WNI yang sebelumnya sudah menandatan- gani SPTJM namun memutuskan kembali ke Indonesia (5 kasus). Lebih lanjut, terdapat 2 WNI lain yang baru lapor diri pascaevakuasi dengan pesawat charter. Evakuasi dilaksanakan oleh KBRI Kyiv dibantu oleh Tim Aju Pusat dan KBRI Warsa- wa. Tim gabungan dimaksud membentuk Safe House di Kota Lviv (Ukraina bagian barat) untuk menam- pung sementara WNI yang datang sebelum dievakuasi melalui Ukraina. Evakuasi 9 WNI dari Chernihiv memiliki tingkat kesulitan dan risiko yang cukup tinggi meng ingat wilayah Chernihiv tepat menjadi lokasi per- tempuran antara Pasukan Rusia yang berusaha masuk dari Utara dengan territorial defense Pa- sukan Ukraina. WNI dari Chernihiv dijemput dari lokasi tempat kerja menuju ke bunker umum pada 14 Maret 2022, sebelum dievakuasi ke Lviv pada 17-18 Ma- ret 2022. Tim Aju Pusat dan WNI tiba kembali ke Indonesia pada 21 Maret 2022. Walhasil, pemerintah telah berhasil mengevakuasi 133 WNI dan 6 WN Ukraina dalam evakuasi yang dilakukan sejak 28 Februari – 18 Maret 2022. Terdapat 23 WNI yang memutuskan untuk tetap berada di Ukraina. Proses evakuasi berhasil dilaksanakan atas kerjasama lintas Kementerian/ Lembaga K/L di Pusat, serta lintas Perwakilan RI, yakni KBRI Kyiv, KBRI Bucharest, KBRI Bratislava, KBRI Budapest, KBRI Moskow, dan KBRI Warsa- wa. Menlu RI Retno Marsudi bahkan mengakui proses evakuasi sangat tidak mudah. “Setiap hari, selama kurang lebih 22 hari, upaya untuk mengevakuasi para WNI dari Chernihiv terus dilakukan. Berbagai skenario dan jalur evakuasi yang kita buat terus perlu dilakukan adjustment hampir setiap hari. Tentunya adjustment ini dilakukan karena situasi lapangan yang terus berubah,” ujarnya. Alhamdulillah. Setelah pengalaman hidup-mati evakuasi WNI dari Kabul, Afghanistan beberapa waktu lalu, kini evakuasi WNI di Ukraina pun berhasil dilakukan dengan gemilang. []

19. No. 118 Tahun XIV 15 Juni 2022 Diplomasi 19 MEDIA KOMUNIKASI DAN INTERAKSI LENSA CAPAIAN KINERJA 2021 DARI PEMBEBASAN HUKUMAN MATI HINGGA PELEPASAN PENYANDERAAN OLEH KELOMPOK BERSENJATA (bimtek) yang diselenggarakan Direktorat Pelindungan WNI. 10. Telah terverifikasinya 88.894 data WNI di luar negeri pada Portal Peduli WNI. 11. Telah diterbitkannya Keputusan Menteri Luar Negeri No. 8 Tahun 2021 tentang Panduan Penggu naan Anggaran Pelindungan War ga Negara Indonesia untuk Penanganan Pandemi COVID-19 yang merupakan kerja sama Di- rektorat Pelindungan WNI dan Biro Keuangan. 12. Setelah diluncurkan pada tahun 2018, aplikasi perjalanan Safe Travel dapat diakses oleh seluruh pengguna telepon genggam berbasis Android dan iOS. Aplikasi tersebut telah diunduh sebanyak 93.493 kali, dengan rincian 70.900 unduhan di platform Android dan 22.593 unduhan di platform iOS. Pengguna telah melaporkan perjalanan mereka ke luar negeri pada tahun 2018 sebanyak 4.320 laporan, pada tahun 2019 seba nyak 6.421, pada tahun 2020 sebanyak 2.599 laporan, dan pada tahun 2021 sebanyak 515 laporan. penyanderaan dari kelompok bersenjata Abu Sayyaf di Filipina. Hal ini menandai tidak adanya lagi WNI yang disandera di luar nege ri. Adapun total jumlah korban penyanderaan WNI di luar negeri hingga Desember 2021 adalah 54 orang dengan rincian 44 di Filipi- na, 4 di Somalia, 3 di Rep. Kongo, dan 3 di Gabon. Data ini termasuk di antaranya 2 orang tewas di Fili- pina. 7. Evakuasi 33 orang dari Kabul, Af- ghanistan yang terdiri atas 26 WNI dan 7 WNA. 8. Penyelesaian 1.157 dari 1.202 kasus yang ditangani pada anak buah kapal (ABK) dari 285 kapal dengan 21 flag states. Penanganan terse- but termasuk pemulangan untuk 38 jenazah ABK yang meninggal dunia di tahun 2021. 9. Penyelenggaraan dan partisipasi 412 (empat ratus dua belas) pejabat dan staf Kemlu, 276 (dua ratus tujuh puluh enam) pejabat dan staf Perwakilan RI, dan 19 (sem- bilan belas) pejabat dan staf Ke- menterian/Lembaga Teknis pada pelatihan dan bimbingan teknis Semakin berkembangnya isu-isu sosial akibat perkembangan yang pe- sat teknologi transportasi dan informasi ikut mendorong peningkatan pergerakan manusia di luar negeri. Hal ini mengakibatkan jenis kasus WNI di luar negeri yang ditangani pemerintah lebih beragam dan semakin kompleks. Selain itu tuntutan dari masyarakat untuk tindakan res pon cepat, transparan, profesional, dan akuntabel semakin meningkat. Masyarakat tidak hanya berperan sebagai pemangku kepentingan, tetapi juga sebagai auditor sekaligus penilai dari kinerja jajaran pemerintah. Capaian kinerja penyelesaian kasus paling rendah tercatat pada tahun 2020, yaitu 88,35%. Itupun disebab- kan jumlah kasus yang dihadapi pada tahun 2020 merupakan ano mali akibat pandemi global COVID-19. Ini berbeda dengan capaian kinerja tahun berikutnya, yakni pada 2021. Sepanjang tahun kemarin, banyak hal telah dilakukan Direktorat PWNI Kemlu RI, di antaranya sebagai beri- kut: 1. Sebanyak 26.173 kasus telah dise lesaikan dari total 29.233 kasus yang ditangani. 2. Terbebasnya 7 orang WNI terancam hukuman mati dan di- turunkannya hukuman bagi 5 orang WNI terancam hukuman mati yaitu WNI yang berada di Malaysia, Arab Saudi, Singapura, dan Suriah. Masih terdapat 205 sisa kasus yang tengah ditangani yang tersebar di berbagai negara, yaitu 189 kasus di Malaysia, 5 kasus di Arab Saudi, 4 kasus di Persatu- an Emirat Arab, 3 kasus di Laos, 2 kasus di RRT, dan masing-masing 1 kasus di Myanmar dan Vietnam. 3. Pengembalian hak-hak finansial WNI di luar negeri (sisa gaji, asu- ransi, diyat, dll) 179.374.605.591 Ru- piah. 4. Fasilitasi pemulangan 75.591 WNI dengan rincian: 69.688 repatriasi dari Malaysia, 4.463 repatriasi mandiri, dan 1.440 ABK. 5. Pemberian sebanyak 236.148 pa- ket bantuan kepada WNI di luar negeri yang terdampak COVID-19, khususnya di Malaysia yang masih menerapkan movement con trol order atau pembatasan sosial. 6. Pembebasan 4 orang WNI dari Berbagai fitur pengembangan seperti panic button telah digu- nakan oleh WNI di luar negeri dan berhasil menyelamatkan le bih dari 40 WNI yang bermasalah termasuk ABK korban TPPO pada tahun 2019. Pada tahun 2020 aplikasi Safe Travel juga mengembangkan fitur laman khusus COVID-19 yang berisi kebijakan terkait pencegahan dan penang- gulangan COVID-19 negara2 di dunia yang dapat berdampak kepada WNI yang akan berangkat atau sedang berada di luar negeri. Berbagai capaian dan kemajuan dalam ikhtiar melindungi WNI di luar negeri tersebut tidak membuat pemerintah, dalam hal ini Direk- torat PWNI Kemlu RI berpuas diri. Komitmen utamanya adalah selalu memberikan pelayanan terbaik semata-mata untuk mengangkat har- kat dan martabat bangsa kita di luar negeri, serta selalu berusaha seopti- mal mungkin melakukan peningkatan penyelesaian kasus-kasus yang masih tersisa. Tentu dengan belajar dan mengambil pengalaman dari hambatan-hambatan yang selama ini melingkupi.[]

20. No. 118 Tahun XIV 15 Juni 2022 Diplomasi SOROT 20 MEDIA KOMUNIKASI DAN INTERAKSI IKHTIAR MENGATASI TANTANGAN PELINDUNGAN TIGA JUTA WNI DI LUAR NEGERI Berdasarkan data E-Pelindungan- dan Portal Peduli WNI, hingga 2019 Kemlu mencatat jumlah WNI di luar negeri sebanyak 3.011.202 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 90% adalah pekerja migran Indonesia (PMI), sisanya merupakan pelajar dan anak buah kapal (ABK). Jumlah WNI terbesar berada di Malaysia yakni 1.330.303 orang, kemudian Arab Saudi 665.552 orang, RRT 317.269 orang, Austra- lia 131.053, Si ngapura 112.785, Korea Selatan 70.478, Amerika Serikat 63.360, Brunei 58.369, dan Emirat Arab 52.843. Masyarakat Indonesia yang berada di luar negeri membutuhkan kuali tas pelayanan dan pelindungan yang responsif, cepat, tanggap, transparan dan akuntabel, sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Berdasarkan UU tersebut, masyarakat merupakan pengguna layanan sekaligus penilai atas kinerja instansi pemerintah, dalam hal ini Kemlu dan Perwakilan RI. Pelindungan WNI di luar negeri tercantum pada Sasaran Strategis Kementerian Luar Negeri nomor 4 “Pelindungan WNI di Luar Negeri dan Pelayanan Publik yang Prima”. Sedangkan, arah kebijakan dan strategi untuk meningkatkan pelindungan WNI/BHI di luar negeri dan pelayanan publik adalah: (i) Me- mastikan kehadiran negara melalui pembentukan sistem pelindungan WNI di luar negeri dalam rangka pelayanan publik dan pelindungan WNI di luar negeri yang berbasis semangat kepedulian dan keberpi- hakan dengan fokus peningkatan pada aspek pencegahan, deteksi dini, dan respon cepat guna mewujudkan pelayanan yang tepat, mudah, murah dan akurat, serta sesuai peraturan perundang-undangan, (ii) Investasi pada aspek pencegah an melalui pembangunan inovasi dan integrasi sistem informasi pelayanan publik dan pelindung an WNI, (iii) Memperkuat sistem kelembagaan pelindungan WNI dan pelayanan publik di luar negeri dengan fokus pada pembangun an standarisasi, norma, kebijakan, kapa sitas dan profesionalitas SDM, serta sistem monitoring dan evalu- asi. Kebijakan dan strategi lain adalah mengoptimalkan diplomasi pelin dungan WNI di luar negeri melalui pembentukan dan implementasi instrumen hukum serta kerja sama di tataran nasional dan internasio nal, termasuk melalui pembangun an tata kelola migrasi aman, reguler dan teratur. Kebijakan ini juga dito- pang dengan upaya meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan K/L terkait dengan seluruh pemangku kepentingan lainnya di segala lapisan, baik di dalam dan luar ne geri. Tidak lupa juga memperkuat sarana dan prasarana penunjang pelindungan WNI di luar negeri dan pelayanan publik. Melindungi WNI di luar negeri bukan tanpa kendala. Tantangan dari tahun-tahun sebelumnya pada ma sa sebelum pandemi juga masih ada, yaitu: (i) banyaknya faktor eksternal yang mempengaruhi proses penyelesaian kasus seperti: kebijakan pemerintah setempat, termasuk kebijakan protokol kesehatan (lockdown, terbatasnya jam pelayanan kantor pemerintahan dsb), (ii) ketersediaan moda transportasi repatriasi, (iii) keberadaan alat bukti, saksi, dan sistem hukum negara asing, (iv) proses koordinasi di dalam negeri untuk penanganan kasus juga kerap dihadapkan pada kendala keterbatasan kapasitas yang ada pada kementerian/lembaga/instansi yang menjadi mitra kerja Direktorat Pelindungan WNI dalam tindak lanjut penanganan kasus di dalam negeri, (v) kendala teknis pada integrasi Portal Peduli WNI dan SIAK Dukcapil Kemdagri yang menyebabkan verifikasi WNI terhambat, (vi) proses kerja sama dengan instansi lain yang memerlukan waktu lama karena tergantung dengan proses internal instansi tersebut. Dari sisi internal organisasi, Direk torat Pelindungan WNI masih meng hadapi tantangan keterba tasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang timbul dari bezetting pejabat dan/atau staf yang belum memenuhi kebutuhan Direktorat Pelindungan WNI. Tantangan internal kedua yang dihadapi adalah kondisi sistem informasi pelayanan dan pelindungan WNI “Portal Pedu- li WNI” yang relatif baru dibangun (2018) dan masih terus dalam tahap pengembangan yang mengakibatkan kuantitas data dan fitur dalam sistem tersebut masih terbatas. Di saat yang sama Dit. PWNI dan BHI juga belum memiliki mekanisme khusus untuk menangani penge- lolaan sistem informasi tersebut secara intensif. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, Direktorat Pelin dung an WNI berupaya melakukan Penanganan Tantangan Eksternal, di antaranya: 1) menyesuaikan target kinerja, bentuk kegiatan dan revisi serta optimalisasi anggaran untuk mengadaptasi kondisi pandemi COVID-19; 2) refocusing strategi, kebijakan, dan kegiatan untuk pelin dungan WNI terdampak COVID-19; 3) penguatan diplomasi Pelindung an WNI terdampak COVID-19 de ngan melibatkan pejabat Pusat atau Eminent Person; 4) penguatan pemanfaatan teknologi informasi untuk pengaduan dan penanganan kasus WNI di luar negeri; 5) pemberian advokasi dan bantuan hukum melalui penyediaan jasa pengacara untuk kasus-kasus khusus; dan 6) peningkatan kualitas koordinasi dengan seluruh pemangku kepen tingan terkait, baik di dalam dan di luar negeri, untuk pencegahan dan percepatan penyelesaian kasus WNI di luar negeri. Sementara secara internal, ikhtiar yang dilakukan adalah melakukan 1) peningkatan jumlah dan kapasitas SDM pada Direktorat Pelindungan WNI; 2) peningkatan kapasitas SDM Perwakilan RI di luar negeri dan K/L terkait, khususnya di bidang penggunaan Portal Peduli WNI dan Safe Travel serta penanganan kasus; 3) penyediaan dukungan anggaran dan tenaga perbantuan teknis; 4) pengawalan proses perencanaan dan penyusunan, serta supervisi penggunaan anggaran Pelindung an di Perwakilan RI; 5) percepatan proses migrasi data ke Portal Pedu- li WNI; 6) pengembangan Portal Peduli WNI dan Safe Travel se suai dengan peta jalan yang telah ditetapkan; dan 7) supervisi terhadap implementasi Portal Peduli WNI oleh Perwakilan RI di luar negeri.[] PELINDUNGAN WNI DI LUAR NEGERI TERCANTUM PADA SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN LUAR NEGERI NOMOR 4 “PELINDUNGAN WNI DI LUAR NEGERI DAN PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA”.

21. No. 118 Tahun XIV 15 Juni 2022 Diplomasi SOROT 21 MEDIA KOMUNIKASI DAN INTERAKSI INDONESIA-MALAYSIA SEPAKATI MSP PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI MALAYSIA Pemerintah Indonesia dan Malaysia menyepakati Memorandum Saling Pengertian (MSP) tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia. Mengu tip situs resmi setkab.go.id, penandatanganan MSP tersebut disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri (PM) Malaysia Ismail Sabri bin Yaakob di Istana Merdeka, Jakar- ta, pada Jumat, 1 April 2022. Dalam kunjungan kali ini, kita berdua menyaksikan penandatanganan MSP mengenai penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia,” ujar Presiden. Presiden menjelaskan, MSP antara kedua negara tersebut mengatur tentang penggunaan sistem satu kanal atau one channel system sebagai sistem perekrutan hingga pengawasan. Kepa- la Negara menilai penggunaan sistem ini akan memberikan pelindungan maksimal bagi para pekerja migran Indonesia (PMI). “Pekerja migran Indonesia telah berkontribusi banyak bagi pembangunan ekonomi di Malaysia. Sudah sewajar nya mereka mendapatkan hak dan pelindungan yang maksimal dari dua negara kita,” tambahnya. Presiden Jokowi pun berharap kesepakatan yang telah tertuang dalam MSP tersebut dapat dijalankan dengan baik di lapangan. Selain itu, Presiden juga berharap ke depan akan ada kerja sama serupa di sejumlah sektor lainnya antara kedua negara. “Saya juga berharap kerja sama serupa dapat dilanjutkan di sektor lain, antara lain perladangan, pertanian, manufaktur, dan jasa,” lanjutnya. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin negara juga berdiskusi mengenai permasalahan lain seperti praktik penyelundupan manusia yang masih terjadi hingga saat ini. Kedua pemimpin negara pun sepakat untuk membahas kerja sama untuk menangani permasalahan tersebut. Selain itu, pembahasan mengenai batas negara baik maritim dan darat juga menjadi topik perbincangan dalam pertemuan Presiden Jokowi dan PM Ismail Sabri. Presiden menutur- kan, negosiasi secara intensif mengenai batas negara harus segera diselesaikan. “Dengan sudah mulai dibukanya perbatasan kedua negara, maka sudah saatnya negosiasi ini diintensifkan,” ucap Presiden. Sementara itu, PM Ismail Sabri dalam keterangannya turut menegaskan bahwa MSP yang baru ditandatangi akan memastikan segala proses perekrutan dan perlindungan bagi PMI Indonesia di Malaysia. “MSP ini akan memastikan segala proses pengambilan dan mekanisme pelindungan PDI (Perkhidmat Domestik Indonesia) akan dilaksanakan secara komprehensif oleh pihak-pihak yang berkaitan, mengikuti dasar dan perundangan di kedua negara,” ujar PM Ismail Sabri. Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut yakni Menteri Luar Negeri Ret- no Marsudi, Menteri Hukum dan Hak Asasi Ma- nusia Yasonna Laoly, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Malay- sia Hermono. Sedangkan PM Malaysia Ismail Sabri didampingi oleh Menteri Sumber Daya Manusia M. Sarava- nan, Menteri Komunikasi dan Multimedia Annu- ar Haji Musa, Menteri Pembangunan Pedesaan Mahdzir bin Khalid, Wakil Menteri Luar Negara Malaysia Kamarudin Jaffar, dan anggota parle men Tajuddin bin Abdul Rahman.[] Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri (PM) Malaysia Ismail Sabri bin Yaakob di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 1 April 2022.

22. No. 118 Tahun XIV 15 Juni 2022 Diplomasi 22 MEDIA KOMUNIKASI DAN INTERAKSI SOROT Wujudkan komitmen pelindungan WNI, KBRI Kuala Lumpur kembali memfasilitasi pemulang an delapan orang WNI dari Malaysia ke Indone- sia (06/04/2022). Para WNI tersebut merupakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang sebelum nya ditampung KBRI Kuala Lumpur selama masa penanganan kasusnya. Melansir kemlu.go.id, dari delapan WNI tersebut, tiga orang berhasil mendapatkan tuntutan gaji mereka, dua orang adalah WNI terlantar ibu dengan anaknya yang tunagrahita, dua orang WNI penderita sakit pa rah, dan seorang PMI yang memerlukan bantuan kepulangan. Pada 31 Maret 2022, KBRI Kuala Lumpur juga te lah memfasilitasi pemulangan dari Kuala Lum- pur ke Jakarta bagi 12 orang WNI, termasuk tiga orang anak-anak. Seperti pemulangan-pemulangan sebelumnya, KBRI Kuala Lumpur bekerja sama dengan instansi terkait di Indonesia untuk penanganan kedatangan para WNI tersebut dan untuk transportasi ke daerah asalnya ma sing- masing. Repatriasi WNI tersebut merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan pelindung an bagi para WNI di Malaysia. Proses repatriasi WNI di antaranya mencakup bantuan pembuatan dokumen perjalanan, pengurusan administrasi repatriasi di kantor Imigrasi Malaysia dan tes PCR Covid-19. Selama bulan Januari-Ma- ret 2022, KBRI Kuala Lumpur telah memfasilitasi sebanyak 111 orang WNI yang sebelumnya ditampung di shelter KBRI Kuala Lumpur dan seba nyak 36 orang WNI/PMI nonshelter. Melansir kemenkopmk.go.id, Pemerintah Ma- laysia sejak pertengahan tahun kemarin bahkan mendeportasi sebanyak 7.200 Warga Negara In- donesia (WNI). Kebijakan itu dikeluarkan usai Ma- laysia menerapkan lockdown akibat melonjaknya kasus Covid-19. Jumlah tersebut di antaranya terdiri dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) baik yang documented atau undocumented, serta WNI de- portan. Di antara 7.200 orang tersebut, terdapat sebanyak 300 orang yang termasuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan anak-anak. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Femmy Eka Kartika Putri mengatakan, untuk mengantisipasi kepulangan WNI dari Malaysia diperlukan kehati-hatian. Lebih lanjut, Deputi Femmy menerangkan, pemerintah akan mendahulukan kepulangan WNI kelompok rentan. 300 orang WNI yang termasuk kelompok rentan ini akan dipulangkan tanggal 24 Juni. “Persiapannya tentunya kami mohon betul dari pihak Kementerian Luar Ne geri, dan perwakilan kita di Malaysia supaya memastikan mereka yang pulang betul-betul sehat. Yang sakit jangan dipulangkan dulu. Nanti di sini bisa kita terima, kita karantina lagi dengan baik,” terangnya. Repatriasi WNI di Suriah KBRI Damaskus memulangkan 20 Pekerja Mig ran Indonesia (PMI) dari Suriah melalui repatriasi gelombang ke-5 pada Kamis (19/05/2022). Repat riasi dilaksanakan dengan rute perjalanan darat dari Damaskus menuju Beirut dan dilanjutkan dengan penerbangan ke Jakarta dengan transit di Abu Dhabi. Salah satu PMI tersebut adalah WNI yang te lah dipekerjakan selama 11 tahun di Suriah yang belum menerima gaji. KBRI Damaskus telah melakukan berbagai upaya dengan bekerja sama dengan pihak terkait di Suriah sehingga berhasil memperjuangkan hak gaji yang ber- sangkutan dan memulangkannya ke Indonesia. Saat melepas para-PMI, Duta Besar Indonesia untuk Suriah, Wajid Fauzi, menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia telah dan akan terus melakukan upaya terbaik dalam memberikan pelayanan dan pelindungan kepada WNI. Meli- hat tren banyaknya sponsor yang lepas tanggung jawab dari permasalahan PMI yang dikirim, Duta Besar meminta kepada para WNI/PMI agar lebih berhati-hati ketika menerima tawaran bekerja di luar negeri untuk mencegah timbul- nya permasalahan ketika bekerja di luar negeri. Duta Besar juga meminta kepada semua pihak untuk menghentikan praktik pengiriman pekerja migran non-prosedural, yang tidak sesuai de ngan ketentuan perundang-undangan. Keberhasilan repatriasi tidak lepas dari kerja sama dan dukungan Kementerian Luar Negeri, KBRI Beirut, dan BP2MI serta pihak terkait lainnya.[] WUJUD NEGARA HADIR INDONESIA KAWAL KEPULANGAN WNI DI MALAYSIA HINGGA SURIAH

23. No. 118 Tahun XIV 15 Juni 2022 Diplomasi 23 MEDIA KOMUNIKASI DAN INTERAKSI KILAS Oleh: Ahmad Fadli Rasyid Indonesia berduka atas berpulang- nya Duta Besar Luar Biasa/Berkuasa Penuh (LBBP) Republik Indonesia untuk Ukraina, Republik Georgia, dan Armenia, Ghafur Akbar Dhar- maputra. Dubes Ghafur mengem- buskan napas terakhir pada 12 Mei 2022 sekitar pukul 21.50 WIB di Ru- mah Sakit Medistra, Jakarta Selatan, sebagaimana telah dikonfirmasi serta Kedutaan Besar Republik In- donesia (KBRI) Kiev lewat unggah an di Instagram via akun @indo- nesiainkyiv. Setelah berhasil membantu proses evakuasi WNI dari Ukraina, Dubes Ghafur tutup usia di usia 58 tahun, karena sakit. Sosok Ghafur yang dikenal amanah dan penuh tanggung jawab tercer- min dalam jasa besarnya saat membantu proses evakuasi Warga Ne gara Indonesia (WNI) dari Ukraina setelah konflik Rusia-Ukrania pecah menjadi perang terbuka menyusul invasi yang dilakukan oleh Rusia pada 24 Februari lalu. Sebagai Duta Besar RI untuk Ukraina, Ghafur memimpin langsung evakuasi WNI yang tersebar di beberapa kota di Ukraina, seperti Kiev, Kharkiv, dan Chernihiv. Tidak hanya WNI, tapi juga WNA yang keluarga/non-keluarga WNI yang ingin dievakuasi pun juga dipastikan keselamatannya. Per 18 Maret 2022, Kemlu telah mengkonfirmasi sebanyak 133 WNI telah berhasil dievakuasi dari Ukraina ke beberapa titik aman di negara-negara tetangga termasuk Rzeszow di Polandia dan Bucharest di Rumania. Dubes Ghafur, bersama dengan seluruh jajaran KBRI Kiev, berkoordinasi dengan KBRI Bucharest, KBRI Warsawa, dan juga Men- teri Luar Negeri RI Retno Marsudi dari Jakarta, turun langsung untuk memastikan keselamatan dan kesehatan para evacuee WNI maupun WNA. Evakuasi dilaksanakan berangsur-angsur dalam tiga gelombang. Pertama, evakuasi via Odessa yang melibatkan 25 WNI pada 27 Februari 2022. Kendati sempat tersendat dalam perjalanannya, tim evakuasi berhasil sampai dengan selamat di Bucharest sekitar pukul 16.30 waktu setempat, setelah melalui 5 kali pemeriksan di checkpoint di wilayah Ukraina, kemacetan antrian sepanjang lebih dari 10 km di perbatasan, sampai 1 orang WNI yang positif COVID hingga membutuhkan penanganan khusus. Lebih dari satu hari, tim evakuasi berhasil mengantarkan para evacuee ke titik aman pertama. Kemudian, 6 WNI dan 1 WNA selamat dalam mobilisasinya ke Rzeszow, Polandia, diikuti de ngan 4 WNI dan 2 WNA yang juga dijemput tim KBRI Warsawa dari Lviv menuju Polandia. Tidak selesai disitu, pada 28 Februari, rombongan evacuee sejumlah 60 orang (59 WNI & 1 WNA) berhasil dievakuasi melalui Moldova menuju Bucharest, Romania, setelah di hari sebelumnya sempat terkendala jam malam dan keterbatasan infrastruktur jalan yang terdampak perang. Ren- cana awal evakuasi via Lviv pun dialihkan ke jalur selatan melalui kota Vinnytsia. Selain itu, masih ada evacuee yang masih membutuhkan bantuan tim evakuasi dari KBRI, yakni WNI yang berada di Kharkiv dan Chernihiv. Walaupun perjalan an memakan sekitar 22 jam, para WNI berhasil diamankan ke Warsawa untuk selanjutnya diter- bangkan ke Indonesia pada 20 Maret. Sebelum menjadi Dubes RI untuk Ukraina, Gha- fur sempat berkiprah sebagai Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkalnjutan Kementerian Pem- bangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dan Konsul Jenderal di Konsulat Jenderal RI di New York. Pria kelahiran Bandung, 16 Februari 1964 tersebut dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Dubes LBBP RI untuk Ukraina, Republik Georgia dan Armenia pada 12 November 2021. Ghafur merupakan alumnus Fakultas Ekonomi Bisnis (pada saat itu Fakultas Ekonomi) Univer- sitas Sebelas Maret (UNS) Solo, dan - menurut salah seorang sahabat ‘kuliah’-nya, salah satu lulusan terbaik dari angkatan 1982. Darah diplomat memang mengalir di keluarga melalui Ayah yang merupakan diplomat di Departemen Luar Negeri RI. Sampai akhir hayat Ghafur dikenal akan semangatnya yang tak surut dalam memperjuangkan kemanusiaan, ungkap Taufan, seorang sahabat Ghafur yang bersama-sama aktif di keluarga Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Ko- misariat FE UNS dan Lingkar Studi Pembangun an (LSP) FE UNS. Akhir kata, sesuai dengan amanat konstitusi, pelindungan WNI telah menjelma sebagai salah satu prioritas politik luar negeri RI, dan semakin terasa implikasinya dalam aktivitas diplomasi Kemlu RI dalam beberapa tahun terakhir. Dalam hal ini, sosok Ghafur Akbar Dharmaputra akan terus dikenang sebagai salah satu pahlawan In- donesia yang telah berjasa menyelematkan pu- tra-putri bangsa dari perang terbesar Eropa di abad ke-21 ini. Tanpa kehadiran Ghafur beserta tim dan jajarannya, proses evakuasi yang berjalan aman dan lancar nampaknya sulit untuk diwujudkan28 Selamat jalan, Dubes Ghafur. OBITUARI GHAFUR AKBAR DHARMAPUTRA

24. MEDIA KOMUNIKASI DAN INTERAKSI Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Direktorat Diplomasi Publik Jalan Taman Pejambon No. 6 Jakarta 10110 Telepon : 021-3813480 Faksimili : 021-3858035 Diplomasi tabloiddiplomasi.org tabloiddiplomasi@Kemlu.go.id @diplik_Kemlu www. Kemlu.go.id TABLOID NO. 118 TAHUN XIV 15 Juni 2022 Nusa Dua, Bali (21/3) – Kepemim pinan Indonesia pada Konvensi Minamata telah membawa hasil kon kret bagi dunia. Melansir kemlu. go.id, pada tanggal 21 Maret 2022, di Nusa Dua, Bali, Menteri Lingkun- gan Hidup dan Kehutanan RI, Siti Nurbaya Bakar, dengan dukungan negara-negara Pihak pada Kon- vensi Minamata, telah secara resmi meluncurkan Deklarasi Bali untuk Memerangi Perdagangan Ilegal Merkuri. Peluncuran dilakukan di hari pertama Pertemuan Para Pihak ke-4 fase dua Konvensi Minamata (Con ference of the Parties – COP4.2), dengan penyerahan teks Deklara- si Bali oleh Menteri LHK kepada Sekretariat Minamata. Nantinya, Deklarasi Bali akan menjadi lam- piran dalam dokumen hasil COP-4 Konvensi Minamata. Konvensi Minamata merupakan konvensi internasional yang memiliki mandat untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dari dampak buruk merkuri. Walaupun konvensi ini telah melarang penggunaan merkuri pada kegiatan Per- tambangan Emas Skala Kecil dan Menengah (PESK), namun belum secara khusus mengatur perda gangan ilegal merkuri. Guna melengkapi kekosongan tersebut dan menyikapi mening- katnya perdagangan ilegal merkuri yang signifikan, Indonesia ter- dorong untuk mengajukan Deklara- si Bali guna menjawab tantangan global ini. Dalam sambutannya, Menteri LHK menekankan bahwa industri perdagangan ilegal merkuri merupakan tantangan besar dalam upaya membebaskan dunia dari merkuri. Sementara itu, Sekretaris Ekse- kutif Konvensi Minamata, Monika Stankiewicz, menyampaikan bahwa ancaman merkuri terhadap kesehat an manusia dan lingkung an sangat mendesak sehingga aksi nyata tidak dapat lagi dibiarkan menunggu. Turut berbicara dalam sesi peluncuran adalah Ketua Delegasi Indo- nesia, Dubes Muhsin Syihab, yang menjelaskan bahwa Deklarasi Bali lahir dari kebutuhan untuk memperkuat kerja sama global meme rangi perdagangan ilegal merkuri yang tiap tahunnya terus meningkat. “Deklarasi Bali merupakan ti tik awal yang akan membuka jalan untuk kerja sama yang lebih kuat dan mendorong semangat global dalam memerangi perdagangan ilegal merkuri,” ujar Dubes Muhsin di hadapan para delegasi COP 4.2. Selain itu, hadir pada peluncuran Deklarasi Bali adalah Chief Execu tive Officer Global Environment Facility (GEF), Carlos Manuel Rodri- guez yang menyampaikan penting nya upaya bersama dalam mengatasi perdagangan ilegal merkuri. Lebih lanjut disampaikan bahwa GEF siap untuk bekerja sama dalam menindaklanjuti Deklarasi Bali. Deklarasi Bali menggarisbawahi dampak negatif yang besar dari perdagangan ilegal merkuri. Pen tingnya kerja sama internasional, termasuk bantuan bagi negara berkembang, merupakan salah satu yang juga digarisbawahi oleh Deklarasi Bali. Proses penyusunan Deklarasi Bali sediri telah melalui pembahasan yang panjang, inklusif dan transpa ran sejak awal tahun 2021. Deklarasi Bali bersifat non-legally binding, dengan fokus mendorong kerja sama dan koordinasi internasio nal untuk memerangi perdagang an ilegal merkuri. Secara khusus, Deklarasi Bali mendorong adanya dukungan bagi pendidikan, ca pacity building, bantuan teknis, dan transfer teknologi bagi negara berkembang untuk memerangi perdagangan ilegal merkuri. COP4.2 merupakan paruh kedua Pertemuan Antar Pihak ke-4 Kon- vensi Minamata yang diselenggarakan secara tatap muka di BNDCC, Nusa Dua, Bali, 21-25 Maret 2022. Tercatat 461 delegasi dari 109 negara menghadiri pertemuan ini. Selain wakil pemerintah, terdapat pula sejumlah organisasi masyarakat sipil (CSOs) dari seluruh dunia. [] INDONESIA LUNCURKAN DEKLARASI BALI UNTUK MEMERANGI PERDAGANGAN ILEGAL MERKURI

Tabloid Diplomasi Edisi Juni 2022

You are reading a preview.

Check these out next

Tabloid Diplomasi Edisi Juni 2022

More Related Content

More from Tabloid Diplomasi

Featured

Related Books

Related Audiobooks

Tabloid Diplomasi Edisi Juni 2022