Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tabloid Diplomasi Edisi Januari 2018

491 views

Published on

Tabloid Diplomasi Edisi Januari 2018

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Tabloid Diplomasi Edisi Januari 2018

  1. 1. tidak untuk diperjualbelikan Diplomasitabloiddiplomasi.org tabloiddiplomasi@Kemlu.go.id @diplik_Kemluwww. Kemlu.go.id No. 111 tahun xI tabloid Tgl. 15 JANUARI - 14 FEBRUARI 2018 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Direktorat Diplomasi Publik Jalan Taman Pejambon No. 6 Jakarta 10110 Telepon : 021-3813480 Faksimili : 021-3858035 Media Komunikasi dan Interaksi SatuDekade BaliDemocracyForum
  2. 2. surat pembaca catatan redaksi Melihat keberhasilan Indonesia dalam menyelenggarakan Bali Democracy Forum yang diinisiasi pada 2008, tampaknya Indonesia akan semakin memiliki peran penting, tidak saja dalam lingkup kawasan namun juga global. Dengan dimulainya pelaksanaan BDF Chapter Tunisia yang dimaksudkan untuk memberikan wadah dialog mengenai demokrasi di kawasan Afrika Utara dan Timur Tengah, maka Indonesia telah semakin mengembangkan pengaruh dan perannya di lingkup global. Keunikan yang dimiliki Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dan negara dengan tingkat keragaman budaya, bahasa, agama, dan etnis yang tinggi telah menjadi kekuatan Indonesia sebagai negara demokrasi paling demokratis di dunia. Hal inilah yang mendorong negara-negara di dunia untuk belajar demokrasi dari Indonesia, bahkan termasuk negara- negara yang telah dikenal mumpuni dalam hal demokrasi. Bagaimanapun, demokrasi di Indonesia menjadi lebih lengkap dan menarik karena adanya fakta keragaman yang begitu nyata. Rini Ambarwati, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah, Jakarta. Para pecinta Tabloid Diplomasi yang terhormat, edisi ke 111 kali ini mengawali kehadiran kami dalam menapaki tahun 2018. Edisi ini menjadi spesial karena pada edisi ini secara khusus kami tampilkan pelaksanaan Bali Democracy Forum (BDF) ke-10 yang dirangkaikan dengan peringatan Satu Dekade BDF sebagai topik utama. Penyelenggaraan BDF ke-10 kali ini bersifat khusus, karena untuk pertama kalinya diadakan Bali Democracy Student Conference (BDSC) sebagai upaya edukasi demokrasi kepada generasi muda, dan pertama kalinya pula diadakan BDF Chapter Tunisia sebagai upaya perluasan forum dialog demokrasi di kawasan Afrika Utara dan Timur Tengah. BDF ke-10 bertambah istimewa karena diawali dengan pernyataan sikap tegas Indonesia menolak pernyataan Presiden AS yang mengumumkan pengakuan Yerusalem sebagai Ibukota Israel. Indonesia mengutuk pengakuan yang dinilai mencederai demokrasi tersebut dan menyatakan komitmen kuat Indonesia untuk selalu berdiri bersama dengan rakyat Palestina. BDF ke-10 kali ini mengangkat tema “Does Democracy Deliver?” mengingat adanya kekhawatiran global terkait sistem demokrasi dan kemampuannya untuk mengelola keberagaman, keamanan, kesetaraan, dan keadilan sosial. Dalam sambutan pembukaannya Wapres Jusuf Kalla menekankan keyakinan Indonesia bahwa demokrasi memberikan manfaat dan memberikan kesempatan bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia adalah contoh bagaimana demokrasi dapat memberikan manfaat konkret bagi masyarakat berupa kemakmuran dan perdamaian. Melalui pesan videonya, Sekjen PBB Antonio Gutteres menyampaikan apresiasinya terhadap BDF sebagai forum untuk berbagi pengalaman dan pembelajaran berdemokrasi melalui kerja sama dialog pada tataran regional dan global. Sedangkan Presiden Nauru, Baron Divavesi Waqa dalam keynote speechnya menyatakan bahwa keberhasilan demokrasi tidak terlepas dari upaya komunitas internasional dalam memenuhi komitmennya, terutama pencapaian agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs) 2030. Dalam pelaksanaan BDF ke-10 ini, untuk pertama kalinya pula dilakukan sesi Diskusi Panel Tingkat Menteri, dimana para Menteri secara aktif berpartisipasi membahas tema “Democracy for Managing Diversity, Security, Equity, and Social Justice”. Melengkapi ulasan yang kami suguhkan pada edisi kali ini juga kami tampilkan paparan Sekretaris Jenderal ASEAN Le Luong Minh, Managing Director Asia- Pacific Uni Eropa Gunnar Wiegand, dan Deputy Secretary General, Pacific Islands Forum Secretariat Cristelle Pratt, dan beberapa tanggapan dari para mahasiswa peserta BDSC. Selanjutnya kami tampilkan pula kunjungan delegasi BDF ke-10 ke kota Bandung untuk menyaksikan Festival BEKRAF 2017 dan mencicipi produk kopi Indonesia yang merupakan kopi terbaik di dunia. Salam Diplomasi, selamat membaca dan Selamat Tahun Baru 2018.
  3. 3. daftar isi PENANGGUNG JAWAB Cecep Herawan (Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik) Azis Nurwahyudi (Direktur Diplomasi Publik) Al Busyra Basnur (Sekretaris Direktorat Jenderal IDP) REDAKTUR Wahono Yulianto ANGGOTA REDAKTUR Agus Heryana Arif Suyoko Devdy Risa Meylia Wulandari PENYUNTING/EDITOR Cherly Natalia Palijama Amalia Maryafanti Khariri Cahyono DESAIN GRAFIS DAN FOTOGRAFI Arya Daru Pangayunan Ibnu Sulhan SEKRETARIAT Mahendra Hesty M. Lonmasa Darmia Dimu Orchida Sekarratri Agus Usmawan Kistono Alamat Redaksi Direktorat Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri RI, Lt. 12 Jl. Taman Pejambon No.6, Jakarta Pusat Telp. 021- 68663162,3863708, Fax : 021- 29095331, 385 8035 Tabloid Diplomasi edisi bahasa Indonesia dan Inggris dapat didownload di : http://www.tabloiddiplomasi.org Email : tabloiddiplomasi@Kemlu.go.id Diterbitkan oleh Direktorat Diplomasi Publik, Direktorat Jenderal IDP Kementerian Luar Negeri R.I. Wartawan Tabloid Diplomasi tidak diperkenankan menerima dana atau meminta imbalan dalam bentuk apapun dari narasumber. Wartawan Tabloid Diplomasi dilengkapi kartu pengenal atau surat keterangan tugas. Apabila ada pihak mencurigakan sehubungan dengan aktivitas kewartawanan Tabloid Diplomasi, segera hubungi redaksi. Bagi anda yang ingin mengirim tulisan atau menyampaikan tanggapan, informasi, kritik dan saran, silahkan kirim email: tabloiddiplomasi@Kemlu.go.id FOKUS UTAMA 4 Bali Democracy Forum Memproyeksikan Demokrasi Dalam Politik Luar Negeri 5 Satu Dekade Bali Democracy Forum 6 BDF 10, Indonesia Memiliki Pengalaman Panjang Menjalankan Demokrasi 8 Demokrasi Di Wilayah Asia Pasifik Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Cukup Signifikan FOKUS 9 Menlu RI: BDF Ke-10 Menjadi Penting, Demokrasi Tengah Menghadapi Tantangan 10 BDF Ke-10 Libatkan Kalangan Muda 11 151 Mahasiswa Internasional dari 61 Negara Turut Ambil Bagian dalam Forum BDSC 12 Perspektif Demokrasi Suara Kaum Muda 13 Kaum Muda Memiliki Suara dan Kontribusi yang Nyata dalam Demokasi 13 Sekjen PBB : BDF Berperan untuk Meningkatkan Representasi dan Mendorong Pemilu yang Terbuka 14 BDF Ke- 10 Mengeksplorasi Pengelolaan Keragaman, Keamanan, Kesetaraan dan Keadilan Sosial SOROT 15 Menlu RI : Indonesia Merupakan Contoh Negara Tempat Demokrasi dan Islam Dapat Berjalan Berdampingan 16 Presiden Republik Nauru : Perjalanan Satu Dasawarsa, Merupakan Bukti Keberhasilan Forum BDF 17 Bagaimana Demokrasi Mengelola Keberagaman Dalam Proses Pembangunan Negara 18 Sesi Panel Diskusi Menteri Menandai Satu Dasawarsa Inisiatif BDF 18 Apa Kata Mereka? 19 Pelaksanaan BDF Diluar Bali Membawa Dampak Positif 20 Munculnya Demokrasi dalam Agenda ASEAN LENSA 21 Demokrasi Telah Membawa 70 Tahun Perdamaian di Uni Eropa 22 Komitmen Indonesia Dalam Mendorong Demokrasi Sebagai Agenda Kawasan 23 Gamelan di Swiss 24 Catatan Perjalanan Tentang Keindahan Gamelan FOKUS 10 BDF Ke-10 Libatkan Kalangan Muda
  4. 4. No. 111 Tahun XI - 15 Januari - 14 Februari 2018 Bali Democracy Forum Bali Democracy Forum (BDF) yang diinisiasi oleh Indonesia pada 2008, merupakan forum tahunan antarpemerintah yang inklusif dan terbuka mengenai perkembangan demokrasi di kawasan Asia Pasifik. Forum ini bertujuan untuk mempromosikan dan mendorong kerja sama regional dan internasional di bidang perdamaian dan demokrasi melalui dialogue-based mengenai berbagi pengalaman dan praktik terbaik yang sesuai dengan prinsip kesetaraan, saling menghormati dan pengertian, serta berbagi kepemilikan dengan negara- negara peserta. Dalam pandangan Indonesia, demokrasi bukan hanya tentang pemilihan umum yang sukses. Demokrasi perlu dikonsolidasikan dan berakar pada setiap aspek kehidupan nasional Indonesia. Selanjutnya, sebagaimana diabadikan dalam sistem nilai Pancasila, demokrasi sebagai falsafah bangsa, perlu diproyeksikan dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Oleh karena itu promosi demokrasi merupakan bagian integral dari kebijakan luar negeri Indonesia, khususnya di kawasan Asia. Indonesia menekankan pentingnya bagaimana demokrasi harus dibangun di kawasan ini berdasarkan prinsip utamanya yaitu: (i) Demokrasi tidak dapat dipaksakan dari luar. Setiap perkembangan politik harus menjadi pengalaman ‘tumbuh dari bawah’. Ini adalah sesuatu yang harus dibangun berdasarkan pengalaman sejarah dan kondisi budaya suatu negara. (ii) Sangat penting bagi komunitas bangsa di dunia, terlepas dari afinitas ideologi dan kesetiaan politik mereka, untuk belajar satu sama lain dalam menyempurnakan metode pemerintahan sehingga mereka dapat melayani tujuan kemakmuran dan kedamaian yang lebih baik. Proses saling belajar dan berbagi pengalaman akan semakin menentukan sifat demokrasi sebagai faktor pemersatu. Indonesia percaya bahwa demokrasi adalah elemen kunci dalam mempromosikan perdamaian dan stabilitas di kawasan. Banyak negara di kawasan yang menerima universalitas dari nilai-nilai demokrasi, seperti penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental, serta kepatuhan terhadap nilai-nilai tersebut, ini dapat membantu mengkonsolidasikan perdamaian, stabilitas dan kemakmuran di kawasan. Dengan pemikiran ini, Pemerintah Indonesia pada tahun 2008, berinisiatif menyelenggarakan Bali Democracy Forum (BDF) sebagai forum tahunan antar Menteri Luar Negeri dari negara-negara Asia Pasifik yang demokratis atau bercita-cita tinggi untuk lebih demokratis. Dan selama satu dekade keberadaannya, BDF telah menjadi forum tahunan bagi para pemimpin negara/ pemerintahan untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik demokrasi dan bahkan menarik para petinggi negara dari kawasan lain.[] FOKUS UTAMA 4 No. 111 Tahun XI - 15 Januari - 14 Februari 2018 Memroyeksikan Demokrasi dalam Politik Luar Negeri
  5. 5. No. 111 Tahun XI - 15 Januari - 14 Februari 2018 FOKUS UTAMA 5 Satu Dekade Bali Democracy Forum Bali Democracy Forum ke- 10 telah dibuka oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Serpong, Banten, pada tanggal 7 Desember 2017. Sesi pembukaan ini dihadiri oleh 400 peserta yang berasal dari 96 negara dan 7 Organisasi Internasional serta 151 mahasiswa dari 61 negara. Mempertimbangkan perkembangan aktivitas vulkanik Gunung Agung, maka tempat penyelenggaraan BDF yang selama ini diselenggarakan di Bali harus dipindahkan ke Serpong Banten untuk menghindari ketidaknyamanan perjalanan para delegasi. Penyelenggaraan BDF ke-10 kali ini menjadi bersifat khusus, karena sekaligus memperingati satu dekade penyelenggaraan BDF, disamping juga untuk pertama kalinya BDF bagaimana demokrasi dapat memberikan manfaat konkret bagi masyarakat berupa kemakmuran dan perdamaian. Indonesia telah memilih demokrasi sebagai jalan hidup bernegara, yang diyakini sebagai pilihan terbaik. Menlu Retno L.P Marsudi, dalam laporannya menjelaskan bahwa tema BDF yang diangkat tahun ini adalah “Does Democracy Deliver?”. Tema ini dianggap tepat, mengingat adanya kekhawatiran global terkait sistem demokrasi dan kemampuannya untuk mengelola keberagaman, keamanan, kesetaraan, dan keadilan sosial. Sementara itu, Sekjen PBB Antonio Gutteres dalam pesan videonya menyampaikan apresiasinya terhadap BDF sebagai forum untuk berbagi pengalaman dan pembelajaran berdemokrasi melalui kerja sama dialog pada tataran menyelenggarakan Bali Democracy Student Conference (BDSC) sebagai upaya edukasi demokrasi kepada generasi muda. Pada sesi pembukaan, para delegasi mendengarkan Laporan Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi terkait penyelenggaraan BDF ke- 10. Kemudian dilanjutkan dengan presentasi hasil BDF Chapter Tunis oleh Menteri Luar Negeri Tunisia, pesan video Sekjen PBB dan Keynote Speech dari Presiden Nauru. Terakhir adalah sambutan Wakil Presiden RI yang sekaligus membuka BDF ke-10. Dalam sambutannya Wapres Jusuf Kalla menekankan keyakinan Indonesia bahwa demokrasi memberikan manfaat dan memberikan kesempatan bagi semua untuk berkontribusi. Wapres juga menekankan bahwa Indonesia adalah contoh regional dan global. Sedangkan Presiden Nauru, Baron Divavesi Waqa dalam keynote speechnya menyerukan bahwa keberhasilan demokrasi tidak terlepas dari upaya komunitas internasional dalam memenuhi komitmennya, terutama pencapaian agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs) 2030 yang memandatkan pemberantasan kemiskinan, penanggulangan dampak perubahan iklim, dan kerja sama untuk pembangunan berkelanjutan. Menteri Luar Negeri Tunisia, Khemaies Jhinaoui, yang diundang secara khusus, dalam sesi pembukaan ini menyampaikan hasil dari BDF Chapter Tunis yang diselenggarakan pada 2 Oktober 2017 lalu di Tunis, Tunisia. BDF Chapter Tunis merupakan BDF Chapter pertama yang diselenggarakan di luar Indonesia. Usai sesi pembukaan, acara selanjutnya adalah berupa dua sesi Ministerial Panel yang mengangkat tema Democracy for Managing Diversity, Security, Equity, and Social Justice. Pada sesi pertama, panel dimoderatori oleh Dr. Alwi Shihab sedangkan panel sesi kedua dimoderatori oleh Dr. N. Hassan Wirajuda. Keduanya adalah mantan Menteri Luar Negeri RI.[] Dok.goodnewsfromindonesia.id
  6. 6. No. 111 Tahun XI - 15 Januari - 14 Februari 2018FOKUS UTAMA6 Pertama-tama saya ingin menyampaikan selamat datang ke Indonesia untuk semua peserta dan mengucapkan selamat bahwa Bali Democracy Forum ini yang ke-10, tempat dimana kita semua saling bertukar pandangan, sharing informasi, sharing sistem, sharing pengalaman, dan tentunya lesson learned. Saya mengucapkan selamat, bahwa hari ini kita tidak berada di Bali, tapi berada di Banten, juga untuk memberikan pengertian bahwa Indonesia bukan hanya Bali. Indonesia mempunyai 17.000 ribu pulau. 3.000 yang mempunyai penduduk dengan penduduk yang sangat besar. Karena itulah, apabila anda ingin ke pantai, Banten memiliki pantai yang baik untuk melihat pemandangan yang indah di Indonesia, bukan hanya Bali. Di samping itu, kami ingin semua berjalan dengan aman dan juga teratur. Karena itulah kami lebih memprioritaskan keamanan daripada menikmati Bali setelah konferensi ini. Jika kita berbicara tentang demokrasi, tentu sudah banyak, dan bagi saya, Indonesia mempunyai pengalaman yang panjang dalam menjalankan demokrasi. Sejak Indonesia merdeka selama 72 tahun, telah berjanji baik dalam undang undang dasar kita, dan sistem Pemerintahan Indonesia dengan bentuk republik dengan dasar pelaksanaannya Pancasila, kemudian demokrasi yang menjadi bagian dari jalan hidup bagi bangsa ini. Pertanyaannya, apakah mudah untuk menjalankannya itu? Selama 70 tahun Indonesia mengalami banyak perubahan dan pengalaman. Pada saat Indonesia merdeka dengan sistem demokrasi, dengan demokrasi parlementer, telah melaksanakan pemilihan umum yang sangat demokratis pada tahun 55. Namun, presiden pertama setelah lebih dari sepuluh tahun cenderung untuk menjadi otoriter. Jadi demokrasi berjalan dengan baik hanya sepuluh tahun, diganti oleh presiden yang kedua yang juga demokratis selama hampir lima tahun. Lebih dari lima tahun, setelah itu, 20 tahun lebih berjalan dengan lebih otoriter dibanding dengan prinsip-prinsip demokrasi yang kita perjuangkan, yang juga berakhir dengan otoriter . Kemudian kita mulai lagi demokrasi terbuka setelah krisis tahun 97. Sampai sekarang, dua puluh tahun demokrasi terbuka dijalankan dengan baik di Indonesia. Ini setiap lima tahun. Belajar dari itu, Indonesia menetapkan kenapa presiden untuk Indonesia hanya boleh dua kali, maksimal 10 tahun. Karena presiden yang berkuasa lebih lama cenderung berubah dari demokrasi ke otoriter. Itu suatu pengalaman yang kita pelajari dari pengalaman bangsa ini. Dari sistem pemerintah yang lama, yang cenderung berubah dari kondisi yang seharusnya terjadi. Karena itulah pengalaman ini penting untuk kita semua pelajari dan dan saya yakin juga di negara-negara yang besar, negara demokratis yang lainnya juga mempunyai batasan-batasan seperti itu. Itu tentulah pelajaran pertama yang ditempuh Indonesia yang dialami selama ini. Apakah mudah untuk menjalankan, men-deliver pertanyaan seperti ini? Tadi saya katakan bahwa pengalaman Indonesia mempunyai banyak tantangan. Demokrasi dan republik selalu mempunyai kesamaan prinsip, namun kadang-kadang tidak sejalan dengan namanya. Banyak republik yang lebih otoritarian dibanding dengan monarki. Karena itulah maka sistem dengan gaya hidup itu berbeda. Pengalaman yang menarik ialah Arab Spring. Kemlu Indonesia tentu paling mengetahui semua krisis yang terjadi ada di negara republik tidak di monarchy. Tentu perlu kita pelajari hal-hal seperti ini. Krisis di Irak, di Syria, di Mesir, di Yaman, di Indonesia yang pertama, di Libya, semuanya dalam bentuk republik. Tapi monarki tidak terjadi seperti itu. Artinya adalah demokrasi tidak bisa di-copy paste untuk semua orang. Demokrasi harus disesuaikan dengan tradisi, gaya hidup di daerah itu masing-masing. Tapi WAPRES JUSUF KALLA Indonesia Memiliki Pengalaman Panjang Menjalankan Demokrasi BDF Ke-10
  7. 7. No. 111 Tahun XI - 15 Januari - 14 Februari 2018 FOKUS UTAMA 7 prinsip pokok demokrasi di mana rakyat yang menentukan dan pembangunan dari rakyat untuk rakyat itu yang paling penting untuk dilaksanakan. Karena bagi kami demokrasi bukanlah tujuan. Demokrasi adalah alat untuk mencapai tujuan. Banyak bangsa besar yang seakan-akan membawa demokrasi itu sebagai agama, sebagai tujuan, menyerang negara lain untuk demokrasi sehingga demokrasi dijadikan sebagai tujuan. Sehingga kemudian kehidupan bangsa itu menjadi jauh lebih buruk daripada sebelumnya. Lihat Irak, lihat Syria. Karena dipaksakan untuk demokrasi, diserang oleh Amerika, kemudian kehidupan negeri itu jauh lebih buruk daripada tujuan sebelumya. Bagaimana Libya hari ini? Saya kira tujuannya lebih jelek daripada apa yang dipikirkan dari demokrasi. Jadi, demokrasi juga bukan agama yang harus mempunyai ketentuan-ketentuan yang sama. Demokrasi adalah alat yang disesuaikan dengan kondisi-kondisi yang berada. Di Asia Tenggara ini semua tentu negara demokratis. Tapi demokrasi Indonesia berbeda dengan Singapura, berbeda dengan Malaysia, dengan Filipina, berbeda dengan banyak negara,. Tapi tetap ujungnya adalah suatu demokrasi yang harus menghasilkan kemakmuran daripada bangsa-bangsa yang adil. Tahun ini sebagaimana dicantumkan adalah tahun ke sepuluh Indonesia menjadi tuan rumah Forum Demokrasi Bali. Sudah begitu banyak pengalaman yang di-sharing dalam forum ini. Karena itulah, maka kita bergembira untuk mencapai hal-hal yang baik dalam demokrasi itu. Kita tanpa rasa takut menjalankan demokrasi itu. Tanpa nyaman, dengan nyaman, secara konstruktif dan itulah esensi demokrasi yang kita pahami. Memang menjalankan demokrasi tidaklah harus black and white. Pengalaman Indonesia pada saat reform tahun 1997, menuju demokrasi dari otoritarian menuju demokrasi yang terbuka itu mempunyai korban yang banyak. Konflik di Poso Ambon yang menyebabkan ribuan orang meninggal akibat kita selenggarakan demokrasi yang langsung ingin dilaksanakan secara terbuka dan langsung mempunyai efek- efek disharmoni. Demokrasi sesuai tujuannya tentu menciptakan persatuan dan harmoni. Apabila demokrasi terlalu ditekankan kepada The Winner Takes All itu akan menghilangkan harmoni yang ada di negeri ini. Demokrasi harus menghilangkan diskriminasi. Tetapi apabila demokrasi dijalankan sesuai dengan hukum, The Winner Takes All menyebabkan disharmoni. Terdapat pengalaman yang hitam atau sulit, yang dialami pada awal demokrasi terbuka yang dijalankan dua puluh tahun yang lalu di Indonesia ini. Karena sebelumnya ada harmoni dalam mengatur pimpinan daerah, tiba-tiba The Winner Takes All menyebabkan banyak kehilangan harmoni di daerah tersebut. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua. Negara-negara lain yang ingin menjalankan demokrasi terbuka haruslah mempunyai masa transisi yang baik. Menjalankannya tiba-tiba bisa menimbulkan pengalaman Indonesia, disharmoni. Karena itulah juga dalam kesempatan ini saya berterimakasih bahwa juga diikutkan para mahasiswa sebagai pimpinan masa mendatang di setiap negara, untuk menjalankan konferensi mahasiswa demokrasi di Bali ini. Generasi muda dari sejak awal permulaan demokrasi, kemajemukan, toleransi, mereka juga menjadi generasi muda yang cinta damai menjadi agen perdamaian. Karena apabila kita tidak menjalankan demokrasi seperti itu, pada akhirnya juga muncul radikalisme. Hampir semua radikalisme dimulai dari generasi muda yang diajarkan tentang radikalisme, yang hanya mencapai tujuan tanpa suatu proses yang baik. Saya juga berterimakasih atas penyelenggaraan BDF Chapter Tunis, dimana Yang Mulia Menlu Tunis telah menyampaikan hasilnya yang baik, melengkapi semua pembicaraan yang telah kita dengarkan. Dalam konteks global, kita saksikan bahwa demokrasi tengah dihadapi berbagai tantangan. Bahkan demokrasi-pun tidak jarang disalahgunakan seperti saya katakan tadi, menyerang suatu negara atas nama demokrasi. Itu juga tentu sangat berbahaya apabila tidak disiapkan suatu sosialisasi atau suatu persiapan infrastruktur bagi seluruh rakyatnya. Kebebasan berpendapat juga disalahgunakan dengan bermunculannya sumber- sumber informasi yang tidak terpercaya, berita-berita hoax, dan juga ujaran kebencian. Demokrasi juga harus kita ubah dalam banyak hal. Sistem pemerintahan yang demokratis juga harus memberikan otologi. Ada tiga hal dalam perubahan demokrasi Indonesia pada tahun 1997, 20 tahun yang lalu. Pertama, sistem demokrasi yang menimbulkan kesetaraan antara legislatif dan eksekutif. Parlemen harus menjadi parlemen yang juga dapat mengontrol pemerintah dengan baik. Demokrasi juga, tentu suatu hal yang sangat penting ialah kebebasan pers, kebebasan berpendapat, dan hanya dengan kebebasan berpendapat itu dapat menjadikan demokrasi itu ada check and balance. Begitu juga demokrasi seperti negara Indonesia yang besar itu membutuhkan otonomi pemerintahan daerah. Hanya dengan pemerintahan daerah yang kuat, demokrasi itu dapat berjalan di daerah masing-masing. Apabila tetap sentralistis, maka cenderung kembali otoriter daripada pemerintah kepada rakyatnya. Tiga hal penting itu selalu melekat karena sistem demokrasi terbuka yang khususnya dijalankan di Indonesia. Indonesia adalah contoh bagaimana demokrasi dapat memberikan manfaat konkrit bagi masyarakat, bagi kemakmuran dan perdamaian. Pertama, tentu demokrasi mendekatkan jarak antar negara dan masyarakat, meningkatkan partisipasi, aspirasi, dan pengawasan oleh rakyat. Tentunya pada INDONESIA ADALAH CONTOH BAGAIMANA DEMOKRASI DAPAT MEMBERIKAN MANFAAT KONKRIT BAGI MASYARAKAT, BAGI KEMAKMURAN DAN BAGI PERDAMAIAN.
  8. 8. No. 111 Tahun XI - 15 Januari - 14 Februari 20188 akhirnya, tentu tingkat pelayanan meningkat sebagai ciri masyarakat madani yang modern. Hal yang penting juga ialah perspektif others, toleransi. Tanpa toleransi tentu demokrasi tidak akan berjalan dengan baik. Apabila hanya The Winner Takes All, tanpa toleransi yang besar pada yang kecil, akan menyebabkan masalah-masalah. Indonesia mempunyai pengalaman bagaimana toleransi itu berjalan. Di kabinet Indonesia ada 35 menteri. Semua masyarakat yang berasal dari daerah- daerah umumnya dapat turut serta dalam pemerintahan. Begitu juga semua penganut agama, wakilnya ada di kabinet Indonesia, apakah Islam, Kristen, Budha, Chinese semua mempunyai perwakilan. Ada menteri yang tidak mewakili agama tapi menteri yang beragama. Begitu juga Gubernur. Dari 34 Gubernur juga 30% non-Islam, walaupun Islam adalah agama mayoritas di Indonesia. Kita saling menghormati. Baik yang kecil yang besar mempunyai tempat yang sama di negeri ini. Demokrasi hanya bisa berjalan apabila tidak ada diskriminasi satu sama lain. Di samping itu juga demokrasi baru bisa berjalan apabila hukum berjalan dengan baik, dan berjalan dengan baik. Hal-hal itu tentu menjadi hal yang lumrah karena seperti saya katakan sejak awal, demokrasi adalah alat bukan tujuan. Tujuannya adalah kemakmuran bangsa itu, kebebasan bangsa itu dan tentu hidup berdampingan bangsa itu, semua warganya tanpa diskriminasi satu sama lain. 20 tahun terakhir Indonesia telah menikmati kehidupan seperti itu, sehingga demokrasi juga sangat berdampingan dengan ekonomi. Demokrasi terbuka juga ekonomi yang terbuka. Memang ada negara yang ekonominya terbuka, namun politiknya secara struktural tidak berjalan secara demokratis walaupun sudah ada demokrasi di dalam pemerintahan tapi dapat juga berjalan dengan baik. Namun hal umum adalah apabila kita menjalankan demokrasi terbuka di dalam politik maka tentu juga ada keterbukaan ekonomi. Karena itulah Indonesia bisa menjaga ekonominya dengan baik secara terbuka tumbuh 5%, minimum 5% setiap tahun sehingga menimbulkan juga hal yang baik untuk kita semuanya di negeri ini. Itulah harapan saya, short sharing dari pandangan dan pengalaman-pengalaman yang ada. Saya berterimakasih kepada anda semua yang nanti juga memberikan pandangan- pandangan berdasarkan pengalaman yang ada. Kita mengambil yang baik pengalaman dan kita tentu menghindari pengalaman yang jelek daripada berbagai hal. Seperti saya katakan tadi, Indonesia mempunyai pengalaman yang baik karena begitu politik menjadi demokratis, ekonomi juga terbuka dan dapat diambil manfaat yang ada. Tapi efeknya adalah apabila tidak dipersiapkan, demokrasi dengan baik justru akan menimbulkan disharmoni masyarakat yang ada. Itulah maka saya harapkan konferensi ini, seminar ini, menghasilkan hasil yang baik untuk kita semua. Dan dengan mengucapkan Bismillahirohmanirohim saya nyatakan Forum Demokrasi Bali ke-10 dibuka dengan resmi.[] Demokrasi di Wilayah Asia Pasifik Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Cukup Signifikan Cecep Herawan Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik Meskipun secara umum kondisi di Bali normal, namun aktivitas gunung Agung di Karangasem Bali yang terus berkembang berdampak pada erupsi yang akan mengganggu wilayah udara di sekitar Bali, sehingga penerbangan sewaktu-waktu dapat mengalami penundaan seperti yang terjadi pada beberapa waktu lalu. Dalam kaitan ini guna memberikan dan menjamin kenyamanan kepada para delegasi yang akan menghadiri Bali Democracy Forum ke-10, maka kami pemerintah telah memutuskan untuk memindahkan tempat penyelenggaraan Bali Democracy Forum yang ke- 10 ke Indonesia Convention Exhibition (ICE) di Bumi Serpong Damai, Banten. Sejauh ini calon delegasi perwakilan negara yang hadir pada acara BDF ke-10 telah menyampaikan pengertian mereka atas situasi tersebut. Pada BDF ke-10 ini, pemerintah Indonesia juga akan menyelenggarakan Bali Student Conference yang akan diikuti oleh 160 pelajar dan mahasiswa dari berbagai negara. Hal ini bertujuan agar generasi muda dapat memberikan pandangannya tentang demokrasi dan harapan mereka ke depan. Mereka, akan menyampaikan hasil pembahasan di Bali Student Conference itu kepada para pemimpin pada acara penutupan BDF ke-10. Tidak ada satu formula pun yang dapat digunakan oleh semua negara dalam menerapkan demokrasi. Oleh karena itu, forum seperti Bali Democracy Forum (BDF) sangat bermanfaat untuk bertukar pikiran dan berbagi pengalaman terkait dengan proses demokrasi. Dan saya melihat ada kemajuan yang dihasilkan di kawasan Asia Pasifik dengan pertukaran pikiran dan pengalaman terkait demokrasi ini. Kenyataannya wilayah Asia Pasifik mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Kenapa pertumbuhan ekonomi menjadi penting terkait dengan demokrasi karena ada kenyamanan dalam bernegara dan berbangsa di negara- negara itu sehingga manfaat dari satu bentuk keterbukaan, kreatifitas yang berkembang menjadi terbuka negaranya terhadap investasi asing dan lain sebagainya sehingga dampak ekonominya cukup signifikan.[] FOKUS
  9. 9. No. 111 Tahun XI - 15 Januari - 14 Februari 2018 9 Saat kita berkumpul di sini hari ini untuk merayakan demokrasi...untuk menghormati dialog, pagi ini Presiden AS mengumumkan pengakuan Yerusalem sebagai Ibukota Israel. Kami mengutuk pengakuan ini. Demokrasi berarti menghormati hukum internasional. Pengakuan tersebut tidak menghormati berbagai resolusi Dewan Keamanan PBB. Sebagai negara demokratis, AS semestinya memahami arti demokrasi. Saya berdiri di sini mengenakan syal Palestina untuk menunjukkan komitmen kuat Indonesia ... rakyat Indonesia ... untuk selalu bersama dengan rakyat Palestina...untuk hak-hak mereka. Indonesia akan selalu berdiri bersama Palestina. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh delegasi di Bali Democracy Forum ke-10. Ini adalah Bali Democracy Forum yang istimewa. Tahun ini kita merayakan ulang tahun ke-10 Bali Democracy Forum. Bali Democracy Forum ini mendapat kehormatan atas kehadiran Yang Mulia Presiden Nauru. BDF ini istimewa karena untuk pertama kalinya sejak dari kelahirannya... Bali Democracy Forum tidak diadakan di Bali tapi di Banten...disebabkan karena aktivitas gunung berapi baru- baru ini. BDF ini juga istimewa karena pada tahun ini, untuk pertama kalinya, kami mulai memperluas jangkauan ke kawasan lain ..... khususnya melalui “Bali Democracy Forum Chapter Tunis”. Saya ingin menyampaikan penghargaan saya kepada saudara saya, Menteri Luar Negeri Tunisia, Khemais Jhinaoui, sebagai tuan rumah Bali Democracy Forum Chapter Tunis. Menteri Jhinaoui selanjutnya akan menyampaikan laporannya tentang kegiatan Bali Democracy Forum Chapter Tunis. Tema Bali Democracy Forum tahun ini adalah “Does Democracy Deliver?” Tema ini sangat tepat di saat demokrasi dewasa ini tengah menghadapi tantangan dan keraguan besar terhadap keefektifannya. Dengan bangga dapat kami sampaikan bahwa Bali Democracy Forum ke-10 ini dihadiri oleh 103 delegasi dari 96 negara dan 7 organisasi internasional. Pada pelaksanaan Bali Democracy Forum ke-10 ini, untuk pertama kalinya, semua Menteri yang hadir akan berpartisipasi aktif dalam dua sesi Diskusi Panel. Sesi Debat Umum juga akan dilaksanakan untuk menjajaki cara-cara memastikan demokrasi membawa hasil. Untuk pertama kalinya juga kami menyelenggarakan Bali Democracy Students Conference (BDSC) dengan tema “From Campus for Democracy” dan dihadiri oleh sekitar 150 mahasiswa dari berbagai latar belakang dan kebangsaan. Generasi muda memegang kunci masa depan dan nasib demokrasi kita. Inilah sebabnya mengapa kami memilih untuk menampilkan kreativitas generasi muda kami di sesi pembukaan.[] Menlu RI: BDF Ke-10 Menjadi Penting, Demokrasi Tengah Menghadapi Tantangan SAAT KITA BERKUMPUL DI SINI HARI INI UNTUK MERAYAKAN DEMOKRASI... UNTUK MENGHORMATI DIALOG, PAGI INI PRESIDEN AS MENGUMUMKAN PENGAKUAN YERUSALEM SEBAGAI IBUKOTA ISRAEL. MENLU RETNO FOKUS
  10. 10. No. 111 Tahun XI - 15 Januari - 14 Februari 201810 BDF Ke-10 Libatkan Kalangan Muda Mahasiswa dan pemuda merupakan calon penerus bangsa, penerus cita-cita perjuangan negara dan pengemban mandat untuk memajukan bangsa. Namun hal ini sering kurang diresapi secara baik, bahkan oleh para mahasiswa dan pemuda itu sendiri. Peran pemuda dan mahasiswa kerap tidak dipandang serius, meski sejarah perjuangan kemerdekaan di Rengas Dengklok telah membuktikan sebaliknya. Untuk kembali meningkatkan kesadaran pemuda dan mahasiswa mengenai signifikansi eksistensi mereka bagi bangsa Indonesia, khususnya dalam kaitan dengan proses politik di dalam negeri, maka Kementerian Luar Negeri menyelenggarakan Bali Democracy Students Conference (BDSC), di Serpong, Banten, pada tanggal 7-8 Desember 2017. BDSC ini diselenggarakan bersamaan dengan pelaksanaan Bali Democracy Forum (BDF) ke-10, dimana para peserta BDSC juga berkesempatan untuk mendengarkan pidato dan berfoto bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla. Sejumlah 151 mahasiswa dari 61 negara saling berbagi pengalaman tentang demokrasi di negara masing-masing dengan harapan dapat memperkaya wawasan tentang proses politik di berbagai negara. Pada kesempatan BDSC ini, para mahasiswa juga saling bertukar pikiran tentang kontribusi nyata bagi demokrasi.  Di bagian akhir konferensi, delegasi BDSC menyampaikan kesimpulan yang dituangkan dalam Voice of the Youth, yaitu mengenai perlunya meningkatkan awareness dan keterlibatan aktif para mahasiswa dalam proses demokrasi, baik pada tataran nasional maupun pada tingkatan global. Para delegasi juga menyebutkan perlunya para mahasiswa untuk tetap tanggap terhadap tren dan dinamika masyarakat, serta kritis terhadap kebijakan yang dapat mempengaruhi masyarakat luas. Selain itu, para delegasi juga menghimbau agar mahasiswa menggunakan setiap saluran yang tersedia untuk menyuarakan pandangan atau saran untuk kebaikan rakyat. Pada tataran praktis diantaranya para mahasiswa dihimbau untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum. Mengamati prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dalam setiap aspek kehidupan pemerintahan, untuk memastikan bahwa pemerintah melayani kepentingan terbaik rakyatnya, secara transparan, inklusif dan akuntabel. Digarisbawahi bahwa kegagalan terhadap hal ini akan menyebabkan hilangnya minat, jika tidak bersikap apatis, terhadap rakyatnya, terutama kaum muda, terhadap pemerintah dan proses demokrasi. Para mahasiswa menyampaikan penghargaan kepada Pemerintah Indonesia atas penyelenggaraan BDSC dan mengharapkan berlanjutnya penyelenggaraan BDSC di tahun-tahun berikutnya.[] FOKUS
  11. 11. No. 111 Tahun XI - 15 Januari - 14 Februari 2018 11 151 Mahasiswa Internasional dari 61 Negara Turut Ambil Bagian dalam Forum BDSC Bali Democracy Forum (BDF) ke-10 yang diselenggarakan pada 7-8 Desember 2017 di International Convention Exhibition, Serpong, Banten tidak hanya memberikan pengembangan demokrasi bagi perwakilan negara-negara delegasi, tetapi juga kepada para generasi muda, karena pada forum internasional BDF ke-10 ini juga diselenggarakan Bali Democracy Student Conference (BDSC) yang pertama. Tercatat terdapat sekitar 151 mahasiswa asing dari 61 negara yang hadir dan turut ambil bagian dalam forum ini. Mereka saling berbagi pengalaman mengenai demokrasi di negaranya masing-masing melalui tiga sesi konferensi yang kemudian menghasilkan hasil akhir berupa sebuah dokumen rekomendasi yang disampaikan kepada para delegasi negara peserta Bali Democracy Forum ke-10. Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengucapkan terima kasih atas penyelenggaraan BDF X tahun ini karena selain berhasil mengundang delegasi dari berbagai negara namun tahun ini juga mendatangkan para pemuda. “Saya berterima kasih karena diikutkan juga para mahasiswa sebagai pimpinan masa datang di setiap negara untuk juga menjalankan konferensi mahasiswa mengenai demokrasi di Indonesia” kata Wapres Jusuf Kalla. Lebih lanjut Wapres Jusuf Kalla menyampaikan bahwa generasi muda dari sejak awal perlu penggambaran demokrasi, yaitu kemajemukan dan toleransi. “Mereka juga harus menjadi generasi muda yang cinta damai dan menjadi agen perdamaian. Karena apabila kita tidak menjalankan demokrasi seperti itu, maka pada akhirnya akan muncul radikalisme, dimana hampir semua radikalisme dimulai dari dari generasi muda yang diajarkan radikalisme, yang hanya ingin mencapai tujuan tanpa suatu proses yang baik,” ujar Wapres Jusuf Kalla. Pada sesi pertama BDSC, aktris film Dian Sastrowardoyo yang juga sosok seorang ibu dan aktivis tampil sebagai inspirational figure. DaIam pidatonya ia menyampaikan pertanyaan Does Democracy (Give) Power to the People or to Some? yang harus dijawab oleh generasi saat ini. Dian juga menyampaikan mimpi besarnya pada anak-anak bangsa di masa depan dan mengajak generasi muda untuk bersama-sama berkontribusi meninggalkan warisan bagi generasi penerus berupa freedom, hope and peace. Pada sesi kedua, para delegasi BDSC mengikuti diskusi panel bertema “Expectation to Deliver Democracy Youth Perspective”. Pada sesi ini para anak muda diajak untuk menyampaikan bagaimanakah demokrasi yang mampu tersampaikan dan bermanfaat bagi sebuah masyarakat dalam kacamatanya masing-masing. Diskusi diawali dengan pemaparan dari tiga narasumber yang berasal dari tiga negara, yaitu: Afifah Puti Sholihat dari Indonesia, Meaza Haddis Gebeyehu dari Ethiopia, dan Rachel Jacob dari Amerika Serikat. Ketiganya menyampaikan mengenai bagaimanakah praktek sebuah demokrasi yang berhasil tersampaikan pada masyarakat. Afifah Puti Sholihat yang merupakan mahasiswi di Universitas Udayana Bali ini memaparkan bahwa pemuda memiliki banyak cara-cara kreatif untuk menyampaikan aspirasinya. Puti menggambarkan bagaimana dua orang bersaudara, Melati dan Isabel Wijsen yang masih remaja berhasil mengkampanyekan Bali bebas sampah plastik melalui ‘Bye Bye Plastics Bags’. “Mereka mulanya mencari dukungan menggunakan petisi online, namun ternyata petisi yang didapatkan sangat sedikit. Hingga kemudian mereka berinisiatif untuk mencari tanda tangan dari para turis di Bandara Ngurah Rai. Di sana setiap harinya ratusan ribu orang berlalu lalang. Dalam waktu satu minggu mereka akhirnya mendapatkan 100.000 lebih tanda tangan dan menarik perhatian pemerintah setempat. Dan akhirnya berhasil mendorong peraturan pelarangan tas plastik yang dimulai pada tahun 2018.” papar Puti. Dijelaskan oleh Puti bahwa itu adalah bukti bahwa pemuda FOKUS
  12. 12. No. 111 Tahun XI - 15 Januari - 14 Februari 201812 Adabanyakceritayangdapatdisampaikan daripelaksanaanBali Democary Student Conference (BDSC) yang pertama, mulai dari sesi diskusi yang begitu aktif hingga banyaknya perspektif demokrasi yang disampaikan oleh para pemuda yang hadir dalam BDSC. Ada cerita tentang bagaimana pengalaman demokrasi di suatu negara, ataupun tentang demokrasi dan nilai-nilai yang seharusnya diangkat. Peserta dari Fiji menyampaikan bahwa akses informasi menjadi masalah di negaranya yang berbentuk kepulauan. Dalam hal ini para pemuda kemudian memiliki peran untuk mengedukasi masyarakat yang tersebar di ratusan pulau. Bagi masyarakat Fiji, demokrasi menjadi penting karena negaranya harus melakukan sesuatu untuk menghadapi climate change. Sementara itu, peserta dari Mali mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki kesempatan yang lebih besar dalam berdemokrasi dibandingkan negaranya. Karena itu ia berpandangan bahwa Indonesia harus memanfaatkan kesempatan itu dengan baik meskipun masih banyak terdapat masalah seperti money politic. Peserta dari Gambia pun mengakui bahwa food atau makanan yang menjadi unsur money politic memang masih menentukan sikap politik dan masyarakat yang demokratis. Namun menurutnya yang membuat demokrasi penting adalah demokrasi harus sesuai dengan budaya lokal, sehingga tetap relevan dan memberikan dampak. Dari diskusi yang begitu aktif, para peserta kemudian menyusun sebuah dokumen akhir berupa hasil diskusi dan rekomendasi. Dokumen tersebut kemudian disampaikan kepada forum BDF X tahun 2017 oleh Chairwoman BDSC, Maryna Kyrylchuk yang berasal dari Ukraina dan juga mahasiswi Manajemen Bisnis di Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung. Dokumen tersebut menjadi bukti bahwa para generasi muda mampu untuk bersuara dan berkontribusi, terlibat dalam berbagai upaya peningkatan kualitas dan tujuan demokrasi, yaitu kesetaraan dalam hal kesempatan, hak asasi manusia, dan kesejahteraan. Maryna mengungkapkan bahwa dirinya merasa sangat terhormat bisa menjadi Chairwoman dan dipercaya untuk mempersembahkan Voice of Youth (Suara Para Pemuda). “Menjadi kepala konferensi dan mempersembahkan dokumen kepada orang yang lebih tua seperti para menteri dan tamu partisipan bagi saya sebagai seorang mahasiswi adalah sebuah kehormatan,” ujar Maryna.[] Perspektif Demokrasi Suara Kaum Muda No. 111 Tahun XI - 15 Januari - 14 Februari 2018 ingin didengarkan aspirasinya dan juga ingin terlibat dalam proses pengambilan keputusan. “Youth lack of influence but have the voice. Student wants to involved in decision making” ujar Puti. Meaza Haddis Gebeyehu dari Ethiopia tampil sebagai pembicara kedua, ia adalah mahasiswi di Universitas Indonesia. DaIam paparannya Meaza menyampaikan bahwa demokrasi memerlukan sebuah akuntabilitas agar mampu menjadi sistem yang berkualitas. Tanpa akuntabilitas, demokrasi tidak akan mampu memberi proses yang transparan. “Akuntabilitas dan transparansi adalah dua sisi yang tidak terpisahkan dalam demokrasi,” katanya. Sementara itu, Rachel Jacob yang merupakan mahasiswi dari Illinois University, Amerika Serikat, dalam paparannya menyampaikan tentang bagaimana institusi yang baik untuk menjalankan demokrasi sehingga menciptakan suasana demokratis. Belajar dari pengalaman Amerika Serikat sebagai salah satu negara demokrasi tertua, Rachel mengungkapkan bahwa tanpa institusi yang baik, proses demokrasi tidak akan berjalan, dan beberapa hal yang diperlukan untuk menciptakan institusi yang demokratis adalah kebebasan pers dan transparansi. Menurut Rachel, tantangan sebenarnya saat ini adalah bagaimana membuat para pemuda untuk lebih peduli dengan situasi sekitarnya. Sebab saat ini para pemuda yang memiliki kebebasan malah cenderung untuk disenggagement atau tercerabut dari lingkungannya namun sangat terkoneksi dengan sesuatu yang jauh dari jangkauannya.[] FOKUS
  13. 13. No. 111 Tahun XI - 15 Januari - 14 Februari 2018 13 Bagi Sahara, mahasiswi asal Malaysia yang sedang kuliah di Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, penyelenggaraan Bali Democracy Student Conference (BDSC) telah membuka wawasan yang sangat luas tentang bagaimana sebuah konferensi diselenggarakan. Dari konferensi ini ia bisa mendengar banyak Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa, Antonio Guterres, mengapresiasi penyelenggaraan Bali Democracy Forum ke-10 yang diselenggarakan pada tanggal 7-8 Desember 2017. Forum dialog ini dinilai mampu menjadi salah satu kunci upaya menjamin perdamaian dan keberlanjutan pembangunan dalam konteks demokrasi. “Forum ini memungkinkan dialog antarnegara, demokrasi dan prinsip inklusi, keterbukaan serta dialog bersama,” kata Guterres dalam pesan video secara langsung pada sesi pembukaan BDF di ICE Serpong, Banten. Lebih lanjut Guterres mengatakan, bahwa forum diskusi demokrasi seperti BDF memiliki peran untuk meningkatkan representasi, mendorong pemilihan umum yang terbuka, memperkuat masyarakat sipil hingga memberdayakan perempuan yang sesuai dengan aturan hukum. “Seluruh masyarakat memiliki peran yang dimainkan untuk memastikan dukungan negara-negara berkembang dan demokrasi yang berkembang” ujar Guterres.  Bentuk kemajuan pengaruh forum ini antara lain, bekerja sama dengan pemerintah Tunisia dalam penyelenggaraan BDF chapter Tunisia yang juga telah berkembang menjadi platform bagi negara-negara di kawasan Afrika Tengah dan Timur Tengah untuk bertukar pengalaman dalam proses demokrasi.  BDF Tunisia membahas perkembangan home-grown democracy di masing-masing negara untuk melihat tantangan perkembangan demokrasi di kawasan serta mencari solusi tantangan yang ada.[] opini yang tidak semuanya sesuai dengan apa yang ia percaya, sehingga ia harus berusaha menerima dan berusaha menciptakan solusi yang bisa sama-sama diterima. Kesan serupa juga disampaikan oleh Tanti Rianti, mahasiswi Universitas Padjajaran, Bandung. Menurutnya BDSC telah berhasil membuka wawasannya tentang bagaimana demokrasi di berbagai negara di dunia. “Saya mulanya tidak tahu bagaimana demokrasi di Uganda, Jepang dan Malaysia seperti apa, namun di sini saya akhirnya tahu. Dan juga paham bahwa ternyata demokrasi tidak bisa diterapkan dengan cara yang sama di setiap negara sehingga tiap negara memiliki cara menerapkan demokrasi,” ujar Tanti. Dari sekian banyak cerita tentang BDSC, ternyata dapat dipetik sebuah pelajaran bahwa para pemuda di era teknologi informasi saat ini merupakan sebuah peluang dan bukan ancaman bagi kehidupan masyarakat di masa depan, khususnya dalam hal berdemokrasi yaitu selama para elit dan pengambil kebijakan mau untuk terbuka dan melibatkan peran serta para pemuda untuk turut hadir dalam sebuah pengambilan kebijakan. Karena bagaimanapun para pemuda memiliki suara dan kontribusi yang nyata.[] Kaum Muda Memiliki Suara dan Kontribusi yang Nyata dalam Demokasi No. 111 Tahun XI - 15 Januari - 14 Februari 2018 Sekjen PBB : BDF Berperan untuk Meningkatkan Representasi dan Mendorong Pemilu yang Terbuka FOKUS
  14. 14. No. 111 Tahun XI - 15 Januari - 14 Februari 201814 Sejak diinisiasi pada tahun 2008, Bali Democracy Forum (BDF) telah memicu upaya global dalam membangun arsitektur demokratis yang progresif, terutama di kawasan Asia Pasifik. Dalam hal ini berbagai tema telah dibahas sehingga menghasilkan berbagai program dan kegiatan. Melalui BDF, semua negara yang berpartisipasi dapat terus berbagi pelajaran dan praktik terbaik dalam mengelola keragaman di dalam masyarakat yang demokratis. Pengaturan demokratis global dan regional telah begitu sangat dinamis sejak BDF dimulai pada 10 tahun yang lalu. Hal ini menjadikan kawasan Asia sebagai tempat pembelajaran praktik terbaik dan pelajaran berharga lainnya yang memungkinkan BDF menjadi forum yang lebih relevan dan menarik. Dinamika ini juga memberi irama pada tren demokrasi secara global. Pada saat yang sama, muncul kembali pertanyaan tentang apakah demokrasi adalah mekanisme yang sempurna untuk kemajuan masyarakat, baik di lingkup nasional, regional, maupun global. BDF ke-10 diselenggarakan pada 7-8 Desember 2017 dan mengangkat tema “Does Democracy Deliver?” dengan tujuan untuk mengeksplorasi tentang bagaimana praktik demokrasi mempengaruhi masyarakat dalam hal pengelolaan keragaman, keamanan, kesetaraan dan keadilan sosial. Perkembangan tren global, regional dan nasional saat ini mengenai demokrasi menunjukkan bahwa pola pasti apakah demokrasi memiliki kaitan langsung dengan kesejahteraan ekonomi, keadilan sosial dan juga stabilitas politik masih belum ditemukan. Telah terjadi perdebatan panjang mengenai apakah demokrasi mengarah pada pembangunan dan stabilitas serta memberi kontribusi perdamaian atau sebaliknya. Ada kekhawatiran tentang apakah sistem demokrasi dapat mengantarkan pengelolaan keberagaman, keamanan, kesetaraan dan keadilan sosial bagi populasi mereka. Pada saat yang sama, kita bisa melihat keberhasilan negara dengan model pembangunan tertentu yang terlihat stabil dengan tingkat kemiskinan yang rendah. Maraknya demokrasi di Asia-Pasifik telah banyak dirayakan. Dalam banyak kasus, lahirnya demokrasi akan dilanjutkan dengan reformasi kelembagaan negara, antara lain berupa pengembangan pemilu, reformasi lembaga negara, dan penegakan hak politik warga negara. Pengalaman dalam membangun stabilitas dan ketertiban telah mendapatkan manfaat. Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi juga telah memperkuat hubungan masyarakat. Variasi kerja sama ekonomi regional menjadi lebih semarak, dan negara-negara Asia Pasifik tetap mengalami perkembangan meskipun terjadi perlambatan ekonomi global. Terlepas dari postur di atas, negara-negara Asia Pasifik saat ini menghadapi tantangan untuk tidak hanya mengkonsolidasikan demokrasi, namun juga yang lebih penting adalah memperdalam dampaknya. Beberapa negara masih menangani isu hak minoritas, ketidakseimbangan regional, bahkan pemberontakan etnis. Isu untuk mendapatkan strategi yang terbaik dalam mengelola keberagaman pada akhirnya menjadi lebih menonjol. Beberapa negara dihadapkan pada ketegangan dan ketidakamanan di perbatasan yang diakibatkan oleh para ekstremis radikal, atau konflik di kalangan elit/ kelompok politik. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana negara harus mengembangkan mekanisme untuk mempertahankan perdamaian dan keamanan. Beberapa negara sedang berjuang untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan yang terpenting adalah memastikan kesetaraan bagi warganya. Dalam beberapa kasus, hanya sebagian kecil dari populasi yang menikmati hak istimewa yang besar, sementara sebagian besar masih berjuang untuk mempertahankan kehidupan mereka sehari-hari. Beberapa negara masih menghadapi tantangan dalam menyediakan layanan dasar bagi sebagian besar warganya (yaitu pendidikan, kesehatan, dan perumahan). Ketidaktanggapan dan kurangnya akuntabilitas menjadi ciri layanan publik di negara-negara tersebut. Ketidakmampuan mengelola keberagaman ini bisa memecah bangsa. Kurangnya kapasitas untuk memanfaatkan keamanan juga bisa menyebabkan ketidakstabilan dan kekacauan. Kurangnya akuntabilitas dan sikap tanggap bisa menimbulkan ketidakpercayaan. Ketidakmampuan untuk memberikan keadilan akan menciptakan ketidaksesuaian dan mengurangi legitimasi negara. Semua tantangan di atas dapat secara serius mempertanyakan pencapaian reformasi kelembagaan negara dan berfungsinya pemerintahan yang demokratis. Setelah satu dekade BDF, sekaranglah saatnya untuk mengajukan pertanyaan strategis apakah demokrasi menepati janjinya. Penyediaan demokrasi pada waktunya, lembaga-lembaga demokratis harus direformasi untuk menjamin kelayakan sistem. Semuanya harus berfungsi sesuai dengan nilai dan norma demokrasi mereka. Demokrasi menjadi instrumen sosial untuk memperbaiki masyarakat, khususnya untuk menghapus ketimpangan sosial dan ketidakadilan, sambil memastikan keamanan negara dan pengelolaan keberagaman. Keadaan ini membutuhkan institusi dan pemerintahan yang demokratis untuk membuka ruang bagi pemanfaatan fungsi politik demokrasi - yang didefinisikan sebagai budaya partisipasi yang mencakup kapasitas warga untuk menuntut pertanggungjawaban para penguasa. Dialog antara perwakilan pemerintah di BDF ke-10 akan mendorong pemahaman dan berbagi pengalaman tentang bagaimana pemerintahan yang demokratis dipraktikkan di setiap negara.[] BDF Ke- 10 Mengeksplorasi Pengelolaan Keragaman, Keamanan, Kesetaraan dan Keadilan Sosial Dok.pbs.twmig FOKUS
  15. 15. No. 111 Tahun XI - 15 Januari - 14 Februari 2018 15 “TIDAK ADA SATU FORMULA YANG DAPAT DIGUNAKAN SEMUA NEGARA DALAM MENERAPKAN DEMOKRASI, SEHINGGA FORUM SEPERTI BALI DEMOCRACY FORUM (BDF) SANGAT BERMANFAAT UNTUK BERTUKAR FIKIRAN DAN MEMBAGI PENGALAMAN TERKAIT DENGAN PROMOSI DEMOKRASI” KATA MENLU RETNO L.P. MARSUDI SAAT MEMBUKA BDF CHAPTER TUNISIA, YANG MENGANGKAT TEMA “HOME-GROWN DEMOCRACY: THE NORTH AFRICA EXPERIENCE” PADA TANGGAL 2 OKTOBER 2017 DI TUNIS, TUNISIA. Bekerja sama dengan Pemerintah Tunisia, penyelenggaraan BDF Chapter Tunis merupakan upaya Indonesia untuk menyediakan platform bagi negara-negara di kawasan Afrika Tengah dan Timur Tengah untuk bertukar pengalaman dalam hal proses demokrasi, membahas perkembangan home-grown democracy di masing- masing negara, dan untuk melihat tantangan terhadap perkembangan demokrasi di kawasan serta mencari solusi terhadap tantangan tersebut. Sejalan dengan tema BDF Chapter Tunis, Menlu Retno dalam sambutannya menyampaikan pengalaman Indonesia dalam proses transformasi demokrasi. Menlu Retno menuturkan bahwa demokrasi adalah suatu proses panjang yang berkelanjutan. Berdasarkan pengalaman Indonesia dan banyak negara lainnya, proses demokrasi tidaklah mulus. Menlu RI : Indonesia Merupakan Contoh Negara Tempat Demokrasi dan Islam Dapat Berjalan Berdampingan “Demokrasi adalah proses yang berkelanjutan dan bukan tujuan, karena tujuan kita bernegara adalah untuk mencapai kesejahteraan dan kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat kita” terang Menlu Retno. Selanjutnya Menlu Retno menekankan bahwa walaupun nilai demokrasi adalah universal, namun tidak ada pendekatan yang one-size-fit-all untuk demokrasi. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya harus memperhatikan kepentingan dan keinginan rakyat, bukan kepentingan luar. Menlu Retno juga menekankan bahwa Indonesia merupakan contoh negara tempat demokrasi dan Islam dapat berjalan berdampingan. Hal ini, selain disebabkan oleh berbagai nilai demokrasi yang sejalan dengan Islam, namun juga karena sejarah panjang pluralisme sehingga masyarakat Indonesia biasa dengan perbedaan dan adanya ideologi Pancasila. “Jika ingin melihat Islam, demokrasi, modernitas dan hak perempuan berjalan berdampingan, datanglah ke Indonesia” kata Menlu Retno. BDF Chapter Tunis dihadiri oleh peserta dari Aljazair, Mesir, Libya, Maroko dan Tunisia. Sedangkan narasumber yang hadir dari Indonesia adalah Prof. Dr. Azyumardi Azra (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta) dan Rahimah Abdulrahim (Direktur Eksekutif Habibie Center). Tunisia akan melaporkan hasil dari pertemuan BDF Chapter Tunisia ini pada Bali Democracy Forum ke-10 yang diselenggarakan pada tanggal 7-8 Desember 2017 di Serpong, Banten.[] “JIKA INGIN MELIHAT ISLAM, DEMOKRASI, MODERNITAS DAN HAK PEREMPUAN BERJALAN BERDAMPINGAN, DATANGLAH KE INDONESIA” MENLU RETNO. Menlu Tunisia, Khemaies Jhinaoui saat menghadiri penyelenggaraan Bali Democracy Forum yang ke-10 yang di gelar di Indonesia Convention Exhibition (ICE) di Bumi Serpong Damai, Banten. SOROT
  16. 16. No. 111 Tahun XI - 15 Januari - 14 Februari 201816 Presiden Republik Nauru : Perjalanan Satu Dasawarsa, Merupakan Bukti Keberhasilan Forum BDF BARON DIVAVESI WAQA M.P. Presiden Republik Nauru Saya menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Indonesia atas inisiatif penyelenggaraan Bali Democracy Forum ke-10 ini - sebuah kesempatan langka untuk mendiskusikan isu-isu politik yang paling mendasar di kawasan Asia-Pasifik ini. Saya juga mengucapkan selamat kepada Presiden Joko Widodo, karena telah menyelenggarakan pertemuan satu dasawarsa ini. Panjangnya umur inisiatif ini merupakan bukti keberhasilan forum ini. Pertanyaan yang diajukan kepada kita - “Does Democracy Deliver?” - adalah tepat waktu mengingat pergolakan politik yang telah kita lihat di banyak tempat di seluruh dunia. Kebajikan demokrasi yang paling abadi - menghormati kebebasan individu, perlindungan hak warga negara, ucapan terakhir masyarakat di dalam pemerintahan yang mereka kelola sendiri, dan sebuah sistem untuk memeriksa kekuatan setiap orang atau kelompok - itu adalah ciri-ciri dasar pemerintahan yang demokratis dalam arti terbebas dari isu efektivitas. Kami melihat itu sebagai nilai fundamental yang patut dijaga dan dihargai, terlepas dari apakah sistem yang berbeda mungkin juga bisa ‘mewujudkan’ atau tidak. Namun, kita melihat ancaman terhadap pemerintahan yang demokratis semakin berkembang, bahkan di beberapa negara demokrasi terkemuka di dunia, yang seringkali berakar dari rasa ketidakpuasan dan keterasingan yang dalam. Agar demokrasi berkembang, ia harus diwujudkan. Dan kita tahu itu bisa diwujudkan. Apakah kemakmuran ekonomi mendorong terciptanya lembaga demokrasi yang stabil atau sebaliknya, itu tetap menjadi pertanyaan yang sulit, dimana para ilmuwan berdebat mengenai kedua sisi isu tersebut. Lebih jelasnya, kedua tren ini seringkali dapat bekerja sama, saling bahu membahu, dimana pembangunan berkelanjutan dan institusi-institusi politik yang stabil muncul berdampingan. Kita juga tahu bahwa upaya-upaya kembar ini harus dikelola dalam konteks global yang terus berubah dan sering berubah-ubah. Krisis di satu bagian dunia bisa menyuburkan intoleransi dan kebijakan yang regresif di negara lain. Demikian pula halnya dengan kerja sama ekonomi dan kemitraan pembangunan yang adil, dapat memberikan peningkatan kualitas kehidupan dan kepercayaan yang lebih besar pada institusi-institusi demokratis. Bantuan pembangunan sangat penting dalam membantu membangun institusi-institusi domestik. Namun, ‘dollar’ untuk demokrasi sering kali - datang dengan senjata yang merusak dan preskriptif yang sebenarnya dapat melemahkan pemerintahan yang demokratis dalam jangka panjang. Demikian pula halnya jika kita ingin mewujudkan janji- janji demokrasi, masyarakat internasional harus memenuhi komitmen multilateralnya, khususnya Sustainable Development Agenda 2030 dan janji untuk memberantas kemiskinan, memerangi dampak perubahan iklim yang merusak, dan mitra pembangunan berkelanjutan. Masa depan demokrasi di kawasan Asia Pasifik dan lingkup yang lebih luas bergantung pada pencapaian komitmen- komitmen internasional. Kami menyambut inisiatif-inisiatif seperti ini untuk memastikan agar momentum kita terus berlanjut.[] SOROTDok.setkab
  17. 17. No. 111 Tahun XI - 15 Januari - 14 Februari 2018 17 Bagaimana Demokrasi Mengelola Keberagaman Dalam Proses Pembangunan Negara Pokok pembahasan pada BDF ke-10 memberikan kesempatan yang menarik, tidak hanya bagi negara-negara peserta tapi juga pemangku kepentingan lainnya yang hadir, untuk memperbincangkan tema utama dan sub-tema pertemuan. Sebagai bagian dari misi pendidikan, tahun ini forum menyelenggarakan Bali Democracy Student Conference (BDSC) dimana sekitar 150 siswa, termasuk mahasiswa asing, dari berbagai universitas di Indonesia diberikan kesempatan untuk menyampaikan pemikiran dan pandangan mereka mengenai berbagai topik yang sesuai dengan tema. BDSC ini diadakan secara paralel dengan BDF. Seperti pada pelaksanaan sebelumnya, BDF didahului oleh pertemuan antara media dan masyarakat sipil. Sesi pembukaan terdiri dari presentasi laporan oleh Menteri Luar Negeri RI sebagai tuan rumah dan Menteri Luar Negeri Tunisia sebagai tuan rumah BDF chapter Tunis. Berbeda dengan pelaksanaan BDF sebelumnya, BDF ke-10 menghadirkan dua sesi Panel Menteri yang membahas sub-tema: “Democracy in Managing Diversity, Security, Equity and Social Justice”. Para panelis pada dua panel ini terdiri dari Kepala Delegasi tingkat Menteri di mana mereka akan menyampaikan presentasi maksimal selama lima menit. Sesi tanya jawab disediakan dan Kepala Delegasi selain di tingkat Menteri juga disarankan untuk berpartisipasi secara interaktif dalam diskusi, baik untuk menanggapi presentasi dan untuk menunjukkan pengamatan mereka terhadap sub-tema secara singkat. Setiap intervensi dari floor dialokasikan waktu satu sampai tiga menit dan setiap panel akan difasilitasi oleh moderator. Setelah Panel Menteri, diadakan sesi Debat Umum, dengan tema utama: “ Does Democracy Deliver?”. Sidang ini dipimpin oleh Wakil Menteri Luar Negeri RI. Delegasi didorong untuk menjadi pembicara, dan diberi waktu maksimal tiga menit untuk menyampaikan pernyataan mereka. Dianjurkan agar pernyataan dalam Debat Umum juga mengeksplorasi kemungkinan program pengembangan kapasitas praktis dan dapat dilaksanakan, terutama di bidang pendidikan dan inklusivitas yang relevan dengan sub-tema. Para delegasi didorong untuk memasukkan refleksi negara mereka mengenai partisipasi mereka dalam BDF di tahun-tahun sebelumnya dan ekspektasi mereka untuk tahun-tahun mendatang. Di akhir forum, dilakukan sesi penutupan, dengan fokus pada presentasi laporan bersama Bali Civil Society and Media Forum (BCSMF) dan Bali Democracy Student Conference (BDSC), yang dilanjutkan dengan Chair’s Statement BDF ke-10 dan Penutupan oleh Wakil Menteri Luar Negeri RI. Pada hari kedua forum, dilakukan kunjungan ke Bandung, untuk menunjukkan korelasi positif antara demokrasi dan kesejahteraan masyarakat yang diharapkan dapat menjadi praktik terbaik yang patut dicontoh sesuai dengan tema forum tahun ini. Panel Menteri: Democracy for Managing Diversity, Security, Equity and Social Justice. Pada tingkat nasional, demokrasi memberikan kapasitas untuk mengelola keberagaman jika mampu menyeimbangkan antara menjaga integritas teritorial dan kedaulatan nasional sambil menangani keragaman budaya dalam ranah publik. Desain dan praktik demokrasi harus memberi ruang untuk pengakuan, inklusi dan akomodasi keragaman sosial, didukung oleh institusi demokrasi yang berfungsi secara baik. Untuk itu, lembaga demokrasi harus fleksibel untuk memenuhi dinamika kehidupan sosio-politik, selaras dengan institusi formal dan informal yang ada, dan didukung oleh kepemimpinan yang memiliki kemampuan. Selain itu, partisipasi masyarakat perlu diberdayakan untuk memberi umpan balik terhadap berfungsinya demokrasi, dalam mengelola keberagaman. Pada saat yang sama, dengan pengalaman beberapa orang, ada kebutuhan untuk mempertimbangkan konsep pembangunan negara, yang sering dianggap mengurangi ruang untuk keberagaman. Ada tantangan untuk mencapai keseimbangan antara integritas dalam proses pembangunan negara dan mempromosikan keberagaman ke masyarakat pluralis. Demokrasi untuk perdamaian dan keamanan mengacu pada kapasitas untuk mempromosikan penyelesaian konflik melalui cara damai dan dialog, bukan kekerasan. Keamanan pada umumnya berarti kebebasan dari rasa takut, kekerasan, dan ancaman kekerasan (paksaan). Dalam beberapa pengalaman, institusi demokratis, khususnya pemerintahan yang demokratis, berjanji untuk membawa dan mempertahankan keamanan termasuk mencapai mekanisme yang sah. Demokrasi untuk kesetaraan dan keadilan sosial secara konseptual sangatlah kompleks. Ini adalah tentang bagaimana kebijakan dan peraturan dapat memberikan keadilan dan mendorong kerja sama di masyarakat. Pada saat yang sama, demokrasi juga merupakan proses dan hasil yang tepat. Demokrasi sebagai sebuah sistem harus bisa mendamaikan ekspektasi yang bertentangan tentang sosio-ekonomi dan keadilan. Tantangan membuat demokrasi memberikan kesetaraan dan keadilan sosial, antara lain melakukan upaya untuk menghilangkan ketidakadilan dan untuk mengatasi kebutuhan orang-orang yang kurang mampu. Panel diharapkan membahas isu berikut: Bagaimana demokrasi mengelola keberagaman dalam proses pembangunan negara dan bagaimana cara menanggapi ancaman keamanan, keadilan dan keadilan sosial; Bagaimana pemerintahan yang demokratis memecahkan masalah keberagaman, keamanan, dan distribusi ekonomi, sosial, dan politik yang tidak merata; Kondisi yang bisa menghambat demokrasi dalam mengelola keberagaman, memastikan keamanan berkelanjutan serta memberikan kesetaraan dan keadilan sosial.[] SOROT
  18. 18. No. 111 Tahun XI - 15 Januari - 14 Februari 201818 Sesi Panel Diskusi Menteri Menandai Satu Dasawarsa Inisiatif BDF Ada sesuatu yang baru dalam penyelenggaraan Bali Democracy Forum ke-10 tahun 2017. Sebagai bagian untuk menandai satu dasawarsa inisiatif BDF, Indonesia mengagendakan sesi Ministerial Panel, disamping sesi Perdebatan Umum yang selalu dilaksanakan pada setiap tahunnya. Sesi panel diskusi Menteri dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi para Menteri atau pejabat setingkat Menteri untuk lebih interaktif dan mendalam dalam membahas tema “Democracy for Managing Diversity, Security, Equity, and Social Justice”. Pada BDF ke-10 tahun 2017 ini terdapat dua sesi Panel Menteri yang masing-masing dimoderatori oleh mantan Menteri Luar Negeri RI yaitu Dr. Alwi Shihab dan Dr. N. Hassan Wirajuda, namun dengan tema pembahasan yang sama, yaitu“Democracy for Managing Diversity, Security, Equity, and Social Justice”. Diskusi panel tingkat Menteri ini secara aktif diikuti oleh 9 (sembilan) negara dan 1 (satu) organisasi internasional, yaitu Menlu Indonesia, Tunisia, Jordan, Qatar, Papua New Guinea, Madagascar, Samoa, Sri Lanka, dan Suriname, serta Sekretaris Jenderal ASEAN.  Para Menteri tersebut telah berbagi pengalaman mengenai pilihan demokrasi sebagai jalan hidup bernegara. Para Menteri menggarisbawahi pentingnya demokrasi yang home-grown dan didasarkan pada konsensus nasional. Selain itu, para Menteri juga menekankan bahwa kondisi eksternal yang kondusif akan memperkuat demokrasi, baik di tingkat nasional maupun regional. Panel Menteri menekankan bahwa demokrasi juga menuntut edukasi dan estafet komitmen lintas generasi dan masyarakat di mana keluarga menjadi basisnya. Panel Menteri juga meng- garisbawahi inclusiveness sebagai kunci untuk mewujudkan par- tisipasi dan kerukunan sosial yang nantinya akan mendorong kemajuan ekonomi, menjaga keamanan dan stabilitas, dan menghilangkan kesenjangan sosial. Pengalaman berbagai negara juga menunjukkan bahwa dinamika demokrasi di mana faktor-faktor keamanan, kesetaraan, dan keadilan sosial saling berinteraksi sangat menentukan kemajuan demokrasi itu sendiri. Selain itu, panel Menteri juga melihat bagaimana upaya pemajuan demokrasi di ASEAN melalui Piagam ASEAN dan berbagai mekanisme ASEAN.  Semangat dialog dan saling tukar pengalaman yang terus dimajukan oleh pertemuan BDF telah mampu menghadirkan pembahasan diantara para Menteri dan peserta secara terbuka dan bersahabat, terutama dalam memahami perbedaan karakteristik dan juga tantangan yang dihadapi oleh masing-masing negara. Semangat ini diapresiasi oleh berbagai negara dan akan terus dimajukan Indonesia sebagai elemen penting dalam pembelajaran demokrasi.  Melalui penyelenggaraan Panel Menteri pada BDF ke- 10 ini, Indonesia berupaya membiasakan peserta BDF untuk berdialog mengenai demokrasi dengan nyaman dan konstruktif karena hal ini juga merupakan esensi dari demokrasi.[] apa kata mereka? Zabihullah Saleem mahasiswa asal Afghanistan yang kuliah di Hubungan Internasional, President University mengatakan bahwa BDSC adalah event yang besar. Dalam event ini dirinya memiliki kesempatan bertemu dengan mahasiswa- mahasiswa lainnya dari berbagai negara untuk membahas tentang demokrasi dan cara- cara menerapkan demokrasi dengan lebih baik.  “Saya sangat bangga bisa ikut serta dalam acara ini karena disini saya tidak hanya mewakili negara saya, tetapi juga universitas saya. Disamping itu saya juga bisa berbagi pengetahuan yang saya pelajari di sini dengan rekan-rekan saya yang lain” ujar Saleem. Sementara itu, Zorigt Tugsjargal mahasiswa asal Mongolia yang juga kuliah di Hubungan Internasional President University, mengatakan bahwa forum internasional BDSC adalah forum yang benar-benar bagus, apalagi karena BDSC menjadi bagian dari pelaksanaan Bali Democracy Forum. Terkait hal ini Zorigt menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri yang bisa menghadirkan beberapa pemimpin negara dan berbagai organisasi internasional dalam skala besar, apalagi forum internasional tersebut kemudian berjalan dengan sukses.[] SOROT
  19. 19. No. 111 Tahun XI - 15 Januari - 14 Februari 2018 19 Dalam sambutannya, Sekretaris Jendral Kementerian luar Negeri, Mayerfas, mewakili Menlu RI, mengatakan bahwa Kemenlu RI sangat berterima kasih kepada Pemprov Jawa Barat yang telah menyambut para delegasi BDF ke-10 dengan jamuan dan keramahan. Lebih lanjut Mayerfas menjelaskan bahwa BDF adalah sebuah forum yang berusaha mempromosikan demokrasi dan berbagi pengalaman dalam menjalankan demokrasi di negara-negara peserta melalui forum dialog.  Kunjungan ke Bandung PEMINDAHAN PELAKSANAAN BALI DEMOCRACY FORUM (BDF) KE-10 KE SERPONG, BANTEN RUPANYA BERDAMPAK POSISTIF. TIDAK SAJA MEMPROMOSIKAN KAWASAN BUMI SERPONG DAMAI YANG TELAH MEMILIKI FASILITAS KONFERENSI BERTARAF INTERNASIONAL NAMUN JUGA MEMBERIKAN KESEMPATAN BAGI DAERAH SEKITARNYA UNTUK TAMPIL. PADA HARI KEDUA PELAKSANAAN BDF KE-10, PARA DELEGASI BERKUNJUNG KE KOTA BANDUNG YANG MASUK DALAM JARINGAN KOTA KREATIF DUNIA UNTUK MENYAKSIKAN FESTIVAL BEKRAF 2017 DAN MENCICIPI KOPI INDONESIA YANG DIKENAL SEBAGAI KOPI TERBAIK DUNIA.  adalah upaya mengajak para delegasi untuk melihat kemajuan-kemajuan daerah lain di Indonesia. “Kami berharap para delegasi akan mendapatkan pengalaman berharga dan akan memperluas agen-agen demokrasi yang sudah berkembang melalui BDF” ungkap Mayerfas di Gedung Sate Kantor Gubernur Provinsi Jawa Barat pada 8 Desember 2017. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan dalam sambutannya mengungkapkan bahwa para delegasi dijamu dengan kopi- kopi terbaik milik Jawa Barat. “Di tahun 2016, di Atlanta Coffee Festival terdapat 20 kopi specialty terbaik di dunia dan enam diantaranya adalah berasal dari Jawa Barat, Indonesia. Bersamaan dengan acara festival kopi tahunan kami, dengan senang hati kami akan memberikan para delegasi produk-produk kopi kami” ujar Gubernur Ahmad Heryawan. Kopi terbaik milik Jawa Barat tersebut adalah Kopi Gunung Puntang, Kopi Mekar Wangi, Kopi Malabar Honey, Kopi Java Cibeber, West Java Pasundan Honey dan Kopi Andungsari. Selain itu, para delegasi juga diberi kesempatan untuk mencicipi kopi termahal di dunia yang harganya sekitar Rp 2 juta per kilogramnya yaitu Kopi Gunung Patuha Ciwidey yang telah masuk Museum Rekor Indonesia (MURI), dan para delegasi pun mengaku menyukai kopi-kopi Arabica Manual Brew yang diberikan. Bali Democracy Forum adalah forum internasional yang digagas pada 2008 di Bali dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi di kawasan Asia Pasifik. Seiring berjalannya waktu, minat negara-negara untuk bergabung dalam BDF terus bertambah dan bahkan datang dari kawasan Afrika. Oleh karena itu maka pada pelaksanaan BDF ke-10 tahun 2017, untuk pertama kalinya diadakan BDF chapter Tunisia yang diperuntukkan bagi negara-negara di kawasan Afrika Utara dan Timur Tengah. Pelaksanaan BDF diluar Bali Membawa Dampak Positif SOROT
  20. 20. No. 111 Tahun XI - 15 Januari - 14 Februari 201820 Demokrasi dalam Piagam ASEAN diadopsi pada KTT ASEAN yang ke-31 di Manila, Filipina. Deklarasi tersebut meminta ASEAN untuk mempromosikan budaya pencegahan berdasarkan pemahaman perdamaian dan budaya; menghormati semua; tata pemerintahan yang baik di semua tingkat; ketahanan dan kepedulian terhadap lingkungan; gaya hidup sehat; dan dukungan untuk nilai moderasi. Itu semua mendeterminasikan bahwa cara efektif untuk mempromosikan budaya pencegahan adalah melalui pendidikan, terutama pendidikan berbasis nilai sebagai sarana untuk menanamkan penghormatan terhadap kehidupan, keberagaman dan nilai toleransi, non-kekerasan dan saling pengertian. Kembali ke tema forum ini, bagi ASEAN ini sangat relevan pada saat kami merayakan ulang tahun ke-50. Menanggapi pertanyaan apakah demokrasi ‘delivers’, maka jawaban saya adalah “ya”, untuk ASEAN demokrasi tersampaikan. Namun, harus disampaikan bahwa meskipun sudah banyak yang dilakukan ASEAN dalam 50 tahun terakhir, namun masih banyak keinginan yang dikehendaki. ASEAN perlu memastikan bahwa prestasinya dapat bertahan lama dan berkelanjutan untuk kepentingan masyarakatnya. ASEAN juga perlu memperluas keterlibatannya dengan pendekatan ke seluruh masyarakat untuk memastikan bahwa upaya tersebut memiliki dampak positif bagi semua pemangku kepentingan, sehingga menjadikan mereka bukan hanya penerima manfaat, tetapi juga berkontribusi pada demokrasi sejati dan kebebasan fundamental dalam komunitas ASEAN yang people-centered.[] LE LUONG MINH Sekretaris Jenderal ASEAN Pada saat ASEAN didirikan pada tahun 1967, demokrasi tidak secara eksplisit dikatakan sebagai tujuan Asosiasi dalam dokumen pendiriannya, namun pada intinya adalah aspirasi untuk mewujudkan perdamaian, kebebasan dan kemakmuran bagi masyarakat di kawasan melalui pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan budaya. Demokrasi baru diperkenalkan pada wacana resmi ASEAN melalui ASEAN Security Community Plan of Action pada tahun 2004, sebagai bagian yang terkait dengan upaya Indonesia dalam mempromosikan demokrasi sebagai landasan untuk keamanan regional. Untuk pertama kalinya dalam sejarah ASEAN, plant of action ini secara tegas menyatakan bahwa Negara Anggota ASEAN harus mempromosikan pembangunan politik untuk mencapai perdamaian, stabilitas, demokrasi dan kemakmuran di kawasan. Munculnya demokrasi dalam agenda ASEAN ditegaskan kembali dalam Piagam ASEAN dimana demokrasi resmi ditetapkan sebagai tujuan dan prinsip ASEAN. Demokrasi dalam Piagam ASEAN sejalan dengan komitmen ASEAN untuk meningkatkan tata pemerintahan yang baik dan supremasi hukum, mematuhi prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang konstitusional, mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia serta kebebasan fundamental. Dokumen pengganti Security Community Plan of Action 2004, yaitu ASEAN Political- Security Community Blueprint 2025 memperkuat komitmen ini dengan menyediakan kerangka normatif untuk kerja sama ASEAN dalam pembangunan politik dan penguatan demokrasi. Faktanya, Bali Democracy Forum (BDF) disebutkan dalam Blueprint sebagai ajang ASEAN untuk berbagi pengalaman dalam mempromosikan demokrasi dan institusi demokratis. ASEAN telah mengikuti komitmen ini dengan memusatkan perhatian pada penyampaian manfaat nyata bagi masyarakat. ASEAN telah membuat kemajuan besar selama bertahun-tahun untuk memastikan bahwa kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat berada di puncak agenda pembangunan Komunitas ASEAN. Prakarsa konkret di pilar Politik- Keamanan, Ekonomi dan Sosial- Budaya telah dilakukan dengan dipandu oleh visi Komunitas ASEAN 2025 dan tiga Cetak Biru komunitas. Bergerak menuju sebuah organisasi yang rules-based, ASEAN telah menerapkan instrumen hukum untuk memungkinkan negara anggotanya mengatasi berbagai tantangan regional secara kolektif, termasuk ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution; ASEAN Convention on Counter- Terrorism; ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response; dan terakhir adalah ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, khususnya perempuan dan anak-anak. Termasuk ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) yang didirikan pada tahun 2009, dan telah meningkatkan pekerjaannya dalam mengarusutamakan dan memajukan hak asasi manusia di ASEAN, dan juga pendekatan human rights-based pada isu lintas sektoral dan lintas pilar seperti perdagangan manusia, hak penyandang cacat, dan hak anak. Piagam ASEAN menetapkan bahwa ASEAN harus meningkatkan kesejahteraan dan penghidupan masyarakatnya dengan memberi mereka akses yang adil terhadap kesempatan untuk pembangunan manusia, kesejahteraan sosial, dan keadilan. Pada tahun 2013, ASEAN mengadopsi Declaration on Strengthening Social Protection yang diharapkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat ASEAN pada tahun 2025. Upaya bersama ASEAN untuk menciptakan cakupan kesehatan universal berada dalam kerangka perlindungan sosial dan juga ASEAN Post- 2015 Health Development Agenda 2016-2020, dan Negara Anggota ASEAN berusaha untuk memperkuat sistem kesehatan dan memperbaiki akses terhadap perawatan berkualitas bagi semua masyarakat ASEAN, khususnya kelompok rentan. ASEAN juga menyadari pentingnya mengatasi akar penyebab ekstremisme kekerasan dan semua bentuk kekerasan lainnya seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, marginalisasi, pengucilan sosial dan ketidakadilan. Untuk tujuan ini, ASEAN Declaration on Culture of Prevention for a Peaceful, Inclusive, Resilient, Healthy and Harmonious Society No. 111 Tahun XI - 15 Januari - 14 Februari 2018SOROT
  21. 21. No. 111 Tahun XI - 15 Januari - 14 Februari 2018 21 juga ketika hak asasi manusia terlindungi, tersedianya layanan publik yang layak, dan juga memiliki institusi yang bertanggung jawab, efektif dan transparan di semua tingkat. Aturan hukum adalah kunci dalam memerangi korupsi, terorisme dan kejahatan terorganisir. Demokrasi telah membawa 70 tahun perdamaian di Uni Eropa, yang belum pernah diketahui sebelumnya oleh benua kami. Masyarakat sipil yang aktif, media yang bebas dan pluralistik, serta checks and balances telah menjadi ciri khas masyarakat kami. Namun kita tidak boleh lupa bahwa perjalanan ini tidaklah selalu mulus dan kita seharusnya tidak pernah menganggap prestasi ini dengan begitu saja. Jika ada sesuatu yang telah kita pelajari selama ini, demokrasi tidak akan pernah selesai dipelajari dan tidak ada kemajuan demokrasi yang tidak dapat dirubah. Pada kenyataannya, saat ini demokrasi tengah mendapat tekanan di seluruh GUNNAR WIEGAND Managing Director Asia-Pacific, Uni Eropa Saya ucapkan selamat kepada Indonesia atas peringatan 10 tahun Bali Democracy Forum (BDF) dan juga pembukaan BDF Chapter Tunis. Salah satu tantangan terbesar demokrasi adalah bagaimana mewujudkannya - bagaimana mengatasi harapan dan kebutuhan semua warga negara, dan sekaligus mengamankan masa depan yang berkelanjutan bagi generasi penerus. Di Uni Eropa, kami percaya bahwa demokrasi terwujudkan dan, lebih dari itu, demokrasi sangat diperlukan untuk mengejar perdamaian, keadilan sosial dan penghormatan terhadap martabat manusia. Jelas bahwa demokrasi pada dasarnya lebih efektif dan responsif dalam memenuhi kebutuhan warganya. Negara dan masyarakat menjadi kuat dan tangguh ketika memiliki stabilitas keamanan dan ekonomi, tapi dunia, di sini dan di benua kami. Ketidakpercayaan didalam institusi politik dan pemutusan hubungan antara pemimpin politik dan warga negara merupakan salah satu tantangan utama yang membuka jalan bagi wacana populisme dan anti-kemapanan. Tantangan keamanan, degradasi lingkungan, migrasi dan ketimpangan ekonomi semakin menambah kompleksitasnya. Namun Uni Eropa juga sangat prihatin dengan menyusutnya ruang bagi masyarakat sipil, sebuah fenomena global yang telah semakin dalam dan semakin cepat dalam beberapa tahun terakhir. Terlebih lagi bahwa menyusutnya ruang tersebut tidak hanya berhubungan dengan pembelaan hak asasi manusia dan organisasi masyarakat sipil; ini adalah bagian dari dorongan balik otoriter terhadap demokrasi, menyerang kebebasan fundamental, media, peradilan yang independen dan pilar demokrasi lainnya. Pada saat yang sama, ada juga cerita positif dan transisi demokrasi yang sukses. Aktivisme demokratis yang penuh semangat membuat terobosan di banyak bagian dunia termasuk di Asia Tenggara. Uni Eropa selalu memuji dan menghargai kepemimpinan Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dan sebuah negara dengan tradisi toleransi dan pluralisme yang membanggakan. Keterlibatan warga, akses yang sama terhadap kesempatan, pemberdayaan perempuan, serta penyertaan generasi muda dan kelompok rentan yang semakin menonjol, terutama pada saat membicarakan hasil pembangunan berkelanjutan. Di dalam demokrasi modern, teknologi digital merupakan kesempatan besar untuk memberdayakan warga biasa; membawa konektivitas yang cepat dan komunikasi yang instan, tetapi juga dapat digunakan sebagai pendorong utama untuk memperkuat kepercayaan dan dialog antara warga negara dan perwakilan terpilih serta untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Namun, demokrasi kita masih harus menyesuaikan diri dengan lingkungan baru ini, karena peran utama media sosial dan dampak “berita palsu” pada pemilihan baru-baru ini telah terlihat. Uni Eropa sangat menyadari tantangan dan peluang demokrasi ini. Tetap menjadi prioritas Uni Eropa untuk mendukung transisi demokrasi secara global, namun juga terus memperbaiki tata pemerintahan yang demokratis serta membangun masyarakat yang lebih kuat dan lebih tahan banting.[] Demokrasi Telah Membawa 70 Tahun Perdamaian di Uni Eropa No. 111 Tahun XI - 15 Januari - 14 Februari 2018 LENSA
  22. 22. No. 111 Tahun XI - 15 Januari - 14 Februari 201822 Gelaran Bali Democracy Forum (BDF) ke-10 di ICE-Serpong, Banten secara resmi ditutup oleh Wakil Menlu A.M. Fachir pada 7 Desember 2017 malam. Pada esok harinya (8 Desember 2017), para delegasi BDF ke-10 dijadwalkan melakukan site visit ke Festival BEKRAF di Bandung dengan menggunakan kereta api. Dalam Chair’s Statement yang disampaikannya, Wakil Menlu menggarisbawahi poin-poin penting yang diangkat dalam panel tingkat Menteri maupun sesi perdebatan umum yaitu meliputi: prasyarat dasar demokrasi, antara lain pembagian kekuasaan, pemilu, dan masyarakat sipil yang aktif; tantangan demokrasi masa kini seperti terorisme dan populisme membutuhkan kerja sama yang intensif; Pentingnya home-grown democracy, konsensus nasional, serta kondisi eksternal yang kondusif untuk mengembangkan demokrasi; inclusiveness sebagai kunci terciptanya kerukunan sosial dan partisipasi; faktor keamanan, kesetaraan, dan keadilan sosial sangat menentukan kemajuan demokrasi; kemajuan ekonomi adalah salah satu hasil demokrasi; demokrasi sebagai suatu proses yang membutuhkan komitmen dan persatuan masyarakat; serta upaya ASEAN sebagai suatu organisasi regional dalam memperkuat demokrasinya. Dalam forum tersebut sejumlah negara menyampaikan kecaman keras atas keputusan Amerika Serikat yang akan memindahkan Kedutaan Besarnya ke Yerusalem. Hal ini karena bertentangan dengan keputusan Dewan Keamanan PBB.   Selain itu, pada sesi penutupan tersebut, delegasi BDF ke-10 juga mendengarkan laporan dari perwakilan Bali Civil Society and Media Forum (BCSMF), Endy Bayuni serta dari perwakilan Bali Democracy Student Conference (BDSC), Maryna Kyrylchuk (Ukraina) yang merupakan kegiatan paralel BDF. BDF merupakan pertemuan tahunan tingkat Menteri yang diselenggarakan oleh Indonesia sejak 2008. Pada BDF ke-10 tahun 2017 ini, sebanyak 400 delegasi dari 99 negara dan 7 organisasi internasional hadir dan berperan serta. Terus bertambahnya jumlah negara dan organisasi internasional yang hadir dari tahun ke tahun, semakin menguatkan perhatian dan komitmen internasional terhadap demokrasi, khususnya BDF.  Para delegasi menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah RI atas kesinambungan komitmen Indonesia dalam mendorong demokrasi sebagai agenda kawasan. BDF ke-10 juga ditandai dengan penyelenggaraan Bali Democracy Students Conference (BDSC) secara paralel yang menghadirkan 151 mahasiswa dari 61 negara. BDSC bertujuan untuk menumbuh- kembangkan demokrasi di kalangan generasi muda. Komitmen Indonesia dalam Mendorong Demokrasi Sebagai Agenda Kawasan LENSA
  23. 23. No. 111 Tahun XI - 15 Januari - 14 Februari 2018 23 Pusat Pelatihan dan Pertunjukan Gamelan di Swiss telah diresmikan pada tgl. 10 November 2017 di kota Sion, dalam sebuah acara inaugurasi di gedung Parlemen yang diselenggarakan bersama oleh KBRI Bern dan Sekolah Musik “En, Deux, Troi, Musiques...” yang berkedudukan di Sion, sekitar 150 Km dari Bern. Acara peresmian tersebut berlangsung meriah dengan menampilkan Gamelan, tarian, membatik, dan kuliner Indonesia, serta dihadiri oleh berbagai kalangan dari Parlemen, pejabat Swiss serta masyarakat setempat. Sion merupakan kota kecil yang indah dengan alam pegunungannya dan ibu kota Kanton (Provinsi) Vallais, yang juga dikenal sebagai penghasil wine terbaik di Swiss. Direktur dan pendiri Sekolah Musik tersebut, Mrs. Nicole Coppey, bersama putranya Timothée Coppey yang juga merupakan pelatih Gamelan, telah menekuni pelatihan dan pertunjukan Gamelan sejak sepuluh tahun yang lalu. Dalam prosesnya mereka juga telah berkolaborasi dengan Asosiasi Gamelan Pantcha Indra di Paris dan memperdalam pengetahuan mengenai Gamelan di Solo. Sejumlah pertunjukan telah diselenggarakan secara rutin di Swiss dan Paris, bahkan dalam resepsi-resepsi diplomatik yang diadakan oleh KBRI Bern dan PTRI Jenewa. Adanya Pusat Pelatihan dan Pertunjukan Gamelan di Sion, Swiss, merupakan sarana yang sangat efektif dan bermanfaat bagi upaya mempromosikan seni budaya Indonesia di luar negeri, dan oleh karenanya perlu didukung penuh bukan saja oleh KBRI Bern namun oleh Pemerintah Indonesia melalui program- program diplomasi publik Kementerian Luar Negeri RI. Yang menarik dari Group Gamelan “En, Deux, Troi, Musiques...” adalah bahwa seluruh siswa dan pemainnya merupakan warga Swiss yang berusia antara 9 tahun hingga remaja. Dalam metode pengajarannya, Mrs. Nicole Coppey senantiasa menekankan pentingnya nilai- nilai kerjasama dan harmonisasi dalam bermain Gamelan. Hal ini penting bagi pembentukan karakter setiap manusia, untuk dapat saling menghargai dan bertanggung jawab, berkonsentrasi, melatih kesabaran dan ketenangan, mengendalikan diri dan emosi, yang sangat dibutuhkan dalam bermasyarakat serta menyikapi berbagai perbedaan. Untuk memberikan gambaran bagaimana warga Swiss menghargai musik Gamelan, di bawah ini dapat kita nikmati terjemahan dari karya artistik seorang seniman, penyair dan penulis berkebangsaan Swiss, M. Noëlline. Beberapa karyanya mengenai seni budaya Indonesia telah dimuat dalam media lokal dan internasional. Naskah asli tulisan dibawah ini berbahasa Perancis dan belum pernah dimuat dalam media lainnya. Dimuatnya karya M. Noëlline dalam edisi Tabloid Diplomasi ini telah memperoleh persetujuan dari yang bersangkutan.[] Gamelan Di SwissLINGGAWATY HAKIM, Dubes RI Bern, periode February 2014-November 2017 PUSAT PELATIHAN DAN PERTUNJUKAN GAMELAN DI SION, SWISS, MERUPAKAN SARANA YANG SANGAT EFEKTIF DAN BERMANFAAT BAGI UPAYA MEMPROMOSIKAN SENI BUDAYA INDONESIA DI LUAR NEGERI DAN OLEH KARENANYA PERLU DIDUKUNG PENUH BUKAN SAJA OLEH KBRI BERN NAMUN OLEH PEMERINTAH INDONESIA MELALUI PROGRAM-PROGRAM DIPLOMASI PUBLIK KEMENTERIAN LUAR NEGERI RI. Duta Besar Linngawati Hakim foto bersama saat peresmian Pusat Pelatihan dan Pertunjukan Gamelan di Sion. LENSA
  24. 24. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Direktorat Diplomasi Publik Jalan Taman Pejambon No. 6 Jakarta 10110 Telepon : 021-3813480 Faksimili : 021-3858035 Diplomasitabloiddiplomasi.org tabloiddiplomasi@Kemlu.go.id @diplik_Kemluwww. Kemlu.go.id tabloid No. 111 tahun xI Tgl. 15 JANUARI - 14 FEBRUARI 2018 Bayangkan, terdengar suara yang menggetarkan seluruh bumi, yang terbang ke alam semesta, dari belahan bumi yang lain, dari Indonesia sampai ke Swiss, menembus cuaca dan ganasnya lautan dan samudra.... Bayangkan, suara-suara itu menjelajahi segala penjuru dunia bersama dengan burung Garuda. Disinilah kita berada, dalam ikatan antara Indonesia dan Swiss, di mana sekelompok pemuda, remaja dan anak- anak, memainkan musik Indonesia. Betapa anehnya situasi ini! Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa berkembang? Kita sekarang tahu bahwa ini sudah berlangsung selama 10 tahun. Namun, bagaimana bisa menjelaskan perasaan ini, bahkan Cinta ini? Kami sampai di Sekolah Musik Pedagogi “Un, Deux, Trois, Musiques ...” di kota Sion, Swiss, dan suara Gamelan yang menggetarkan langsung menarik perhatian kami. Kami ingin tahu lebih banyak.
“Selamat pagi! Apa Kabar?” Ini adalah sebuah senyuman dan sapaan untuk suara gamelan yang penuh dengan nuansa tradisi Jawa, dengan warna-warni khas merah dan emas. Kami langsung terkesima dengan keindahan visual yang dihasilkan oleh suara Gamelan, yang dimainkan oleh sekelompok musisi dan berlatih di bawah pimpinan Saudara Timothée Coppey. Mereka sudah tampil dan bermain dalam sejumlah pertunjukan di seluruh negeri dan dalam resepsi diplomatik di Bern dan Jenewa. Sungguh sangat mengesankan untuk bisa memiliki suasana yang begitu lembut mengenai Indonesia di Swiss ini. Ibu Nicole Coppey, Pendiri dan Direktur sekolah tersebut, menyambut kami dengan hangat untuk masuk ke suasana ini. Kami melepas sepatu kami, dan atas sarannya kami duduk di lantai, di tengah-tengah gamelan.
Posisi duduk ini, dalam sebuah relung yang dikelilingi langit-langit, dan ruangan yang dipenuhi getaran, menguasai perasaan kami sepenuhnya. Kami penasaran ingin tahu lebih banyak lagi! Betapa inginnya untuk merasakan dan memahami lebih jauh lagi, sebelum menerjemahkannya dalam kata-kata. Kami terus menikmati suasana tersebut, sambil mengamati sikap masing-masing musisi yang bermain dalam kelompok ini sebagai satu kesatuan yang utuh. Di samping saya, seorang remaja sedang bermain Kenong. Kami sangat terkesan dengan sikapnya yang tenang, yang serius mendengarkan, dan terkadang membantu musisi di sampingnya dengan mengisyaratkan bagian yang harus dia mainkan. Jelas tampak bahwa para musisi tersebut mengenal satu sama lain dan benar-benar telah membentuk satu kesatuan yang utuh. Saya mengetahui bahwa remaja ini telah mengalami beberapa situasi sulit di masa lalu, yang mengharuskannya untuk mengakhiri beberapa kegiatan lainnya. Namun, untuk Gamelan, dia tetap berada disini dan terus bermain. Hal ini mendorong saya untuk merenungkan masa muda kita dan manfaat musik dari instrumen gamelan ini, di mana saya melihat cahaya bintang berseri dan menari bersama musik tradisional Jawa. Betapa indahnya melihat orang-orang muda yang telah mencintai budaya ini, dengan telinga terbuka, siap bermain dan tampil di sini, di Swiss. Perasaan saya juga terbawa hanyut oleh penampilan musisi lainnya dalam permainan Gamelan ini. Sesuatu benar- benar terjadi ... sebuah fenomena besar, yang tak dapat dilukiskan dengan kata-kata.
 Dalam proses yang menghanyutkan ini, saya sempat berbicara dengan Ibu Nicole Coppey, tokoh yang sangat responsif di dalam menangani proyek permainan musik Gamelan di Swiss. Beliau menatap saya dan hanya menjawab: “Keheningan berbicara, semua ada dalam keheninganku ... getarannya cukup dalam untuk dapat memahami semuanya tanpa harus mengatakan apapun. Terima kasih atas kunjungan Anda, ini sangat menyentuh bagiku...” Tidak diragukan lagi, Garuda ini adalah burung surgawi; dia tahu bagaimana membawa kita ke tempat dimana saya akhirnya bisa merasakan dimensi spiritual dan artistik yang sejati. Saya berharap bahwa orang-orang muda ini, yang berkembang dan tumbuh dalam kebajikan, pada gilirannya akan mampu membawa kedamaian dan ketenangan bagi dunia.

 Salam.... Dalam mimpi ini, saya pulang dengan menunggang burung Garuda, dan membayangkan semua perang dan konflik global ... dengan membangun harapan, dengan belas kasih di dalam hati. Saya sangat percaya bahwa kita bisa, dalam skala kecil dan dalam skala besar, menaiki tangga menuju awan putih.[] Catatan Perjalanan Tentang Keindahan Gamelan M. NOËLLINE, Penyair dan Penulis Swiss Kelompok gamelan 1-2-3-Musiques, terdiri dari musisi muda Swiss. © 1-2-3-Musiques Gambar oleh Mélinda Delaloye, pemusik di Sekolah “Un, Deux, Trois, Musiques ...” Sebagai ilustrasi untuk CD “Gamelan javanais et poésie Indonésienne” oleh Nicole Coppey. © 2012 “Sous la lime” edisi SLM 572.

×