Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tabloid Diplomasi Edisi 15 Maret - 14 April 2018

56 views

Published on

Tabloid Diplomasi Edisi 15 Maret - 14 April 2018

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Tabloid Diplomasi Edisi 15 Maret - 14 April 2018

  1. 1. tidak untuk diperjualbelikan Diplomasitabloiddiplomasi.org tabloiddiplomasi@Kemlu.go.id @diplik_Kemluwww. Kemlu.go.id No. 113 tahun xI tabloid Tgl. 15 MARET - 14 APRIL 2018 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Direktorat Diplomasi Publik Jalan Taman Pejambon No. 6 Jakarta 10110 Telepon : 021-3813480 Faksimili : 021-3858035 Indonesia Gelar Pameran Foto di Markas PBB Media Komunikasi dan Interaksi Menlu RI : Indonesia Salah Satu dari 10 Penyumbang Terbesar Untuk Pasukan Perdamaian PBB
  2. 2. surat pembaca catatan redaksi Indonesia dinilai memiliki peran penting dalam diplomasi soft power untuk ikut menyelesaikan konflik di Afghanistan. Peran Indonesia, sangat signifikan karena misi Indonesia menggunakan pendekatan soft power dengan agama dan kebudayaan. Indonesia diharapkan bisa memberikan solusi dalam persoalan agama, budaya, dan sosial. Dengan pendekatan soft power dalam artian pendekatan dari hati ke hati, maka pemerintah RI akan dapat bekerja sama dengan berbagai komponen di Afghanistan semakin baik. Kita banyak kesamaan terutama kesamaan agama dan budaya. Saat ini Pemerintah Indonesia membantu pembangunan masjid dan Islamic center yang sudah dapat menampung 2.500 jamaah di Afghanistan. Masjid ini menjadi tempat berkumpul, menyatukan umat, dan juga menjadi tempat anak-anak belajar Al-Qur’an. Indonesia dinilai istimewa, salah satunya karena berhasil menggelar konferensi perempuan dunia. Saat ini, di Afghanistan ada sekitar 6.000 ulama yang tersebar di 22 provinsi. Mereka berharap Indonesia menjadi mediator, fasilitator untuk perdamaian di Afghanistan. Mereka memuji ulama dan masyarakat Indonesia yang sangat toleran. Ini menjadi contoh bagi mereka. Mereka sudah menangkap konsep kerukunan di Indonesia. Mohammad Iqbal, Mahasiswa UIN Ciputat Pembaca Tabloid Diplomasi yang Budiman, Edisi ke 113 kali ini akan mengupas tentang penyelenggaraan Africa-Indonesia Forum (IAF) 2018, yang telah dilaksanakan di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) pada tanggal 10 April 2018. “Indonesia-Africa Forum adalah perwujudan komitmen Indonesia dan negara-negara Afrika untuk maju dan sejahtera bersama, serta menjadi forum pertama, dimana Afrika dan Indonesia dapat bertemu dan bahas kerja sama konkret yang libatkan berbagai pemangku kepentingan. IAF 2018 yang baru pertama kali digelar ini mengusung tema “Developing Sustainable Economic and Investment Cooperation”. Forum ini diikuti sekitar 500 peserta dari 46 negara Afrika, Organisasi Internasional, dan Development partners. Dari Indonesia, hadir sekitar 200 peserta dari pihak pemerintah, swasta, dan pelaku bisnis/pengusaha. Pertemuan dibuka secara resmi oleh Wapres RI, Jusuf Kalla dan turut dihadiri oleh Menteri Luar Negeri, Menko Kemaritiman, dan Menteri Perdagangan. Dalam Panel Discussions, yang bertemakan “Policy Makers’ Perspective”, Menteri Luar Negeri, Menko Kemaritiman, Menteri Keuangan dan Menteri Kominfo hadir sebagai narasumber/panelis. Selain itu, edisi ini juga menyorot pidato dan debat terbuka Menlu RI pada tanggal 28 Maret 2018 di Dewan Keamanan PBB bertajuk “Collective Action to Improve UN Peacekeeping Operations”, di hadapan 15 Anggota Dewan Keamanan (DK) PBB dan seluruh peserta debat, di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat. Sebagai koordinator ASEAN untuk DK-PBB, Menlu Retno menyampaikan pidato atas nama ASEAN dan juga Indonesia.  Selain itu, pada tahun tahun ini Kementerian Luar Negeri RI membuka program Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (BSBI) ke-16. Acara pembukaan dilakukan pada 28 Maret 2018 di Ruang Nusantara, Kementerian Luar Negeri, Jakarta. Program tahunan ini diikuti sebanyak 72 peserta dari 44 negara Eropa, Asia-Pasifik, dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia dan lima negara peserta baru yaitu Ghana, Bangladesh, Benin, Bosnia-Herzegovina, dan Jordania. Program BSBI telah berjalan dengan sukses sejak diselenggarakan pertama kali pada 2003. Hal ini mendorong Indonesia untuk menambah jumlah negara peserta agar bisa berpartisipasi dalam program BSBI 2018. Dengan penambahan ini, maka sudah sebanyak 69 negara yang dirangkul Indonesia untuk mengikuti program BSBI ini. Selanjutnya, redaksi juga menyorot mengenai launching portal “Safe Travel”. yang diluncurkan oleh Kementerian Luar Negeri. Peluncuran portal “Safe Travel” ini merupakan inovasi terbaru dalam upaya melindungi Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri. Situs www.peduliwni.kemlu. go.id memperluas aplikasi mobile ‘Safe Travel Kemlu’ yang sudah diluncurkan pada 2017 lalu menjadi multi-platform (android, iOS, web, dan media sosial). “Secara garis besar, website peduli WNI lebih mengedepankan keamanan sehingga tidak dibuatkan mobile version-nya. Sedangkan aplikasi Safe Travel memiliki unsur fun, jadi perjalanan WNI akan aman dengan informasi yang ada sekaligus menyenangkan karena banyak fiturnya.[] Selamat membaca, salam diplomasi.
  3. 3. daftar isi PENANGGUNG JAWAB Cecep Herawan (Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik) Azis Nurwahyudi (Direktur Diplomasi Publik) Al Busyra Basnur (Sekretaris Direktorat Jenderal IDP) REDAKTUR Wahono Yulianto ANGGOTA REDAKTUR Agus Heryana Arif Suyoko Devdy Risa Meylia Wulandari PENYUNTING/EDITOR Cherly Natalia Palijama Amalia Maryafanti Khariri Cahyono DESAIN GRAFIS DAN FOTOGRAFI Arya Daru Pangayunan Ibnu Sulhan SEKRETARIAT Mahendra Hesty M. Lonmasa Darmia Dimu Orchida Sekarratri Agus Usmawan Kistono Alamat Redaksi Direktorat Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri RI, Lt. 12 Jl. Taman Pejambon No.6, Jakarta Pusat Telp. 021- 68663162,3863708, Fax : 021- 29095331, 385 8035 Tabloid Diplomasi edisi bahasa Indonesia dan Inggris dapat didownload di : http://www.tabloiddiplomasi.org Email : tabloiddiplomasi@Kemlu.go.id Diterbitkan oleh Direktorat Diplomasi Publik, Direktorat Jenderal IDP Kementerian Luar Negeri R.I. Wartawan Tabloid Diplomasi tidak diperkenankan menerima dana atau meminta imbalan dalam bentuk apapun dari narasumber. Wartawan Tabloid Diplomasi dilengkapi kartu pengenal atau surat keterangan tugas. Apabila ada pihak mencurigakan sehubungan dengan aktivitas kewartawanan Tabloid Diplomasi, segera hubungi redaksi. Bagi anda yang ingin mengirim tulisan atau menyampaikan tanggapan, informasi, kritik dan saran, silahkan kirim email: tabloiddiplomasi@Kemlu.go.id FOKUS UTAMA 4 Menlu Sampaikan Pidato di Debat Terbuka Dewan Keamanan PBB 5 Menlu RI : Indonesia Salah Satu dari 10 Penyumbang Terbesar Untuk Pasukan Perdamaian PBB 6 Pertemuan Bilateral Menlu RI di Sela-Sela Debat Terbuka DK PBB 7 IAF Menggali Potensi Kerjasama Indonesia - Afrika FOKUS 8 Indonesia Perkuat Kemitraan Dengan Afrika 9 Hasil Konkret IAF 2018: Penguatan Kemitraan Indonesia-Afrika 10 Pertemuan Bilateral dan Langkah Konkret Kerjasama Ekonomi 10 Wapres : Indonesia Melihat Afrika Sebagai Mitra Strategis 11 Indonesia Gelar Pameran Foto di Markas PBB 12 Forum Konsultasi Bilateral (FKB) Indonesia-Ethiopia 13 BSBI 2018 Diikuti 72 Peserta dari 44 Negara 14 MIKTA Bahas Pengembangan Ekonomi Kreatif SOROT 15 Peluncuran Buku dan Diskusi Panel berjudul MIKTA: Current Situation and the Way Forward 16 Kerja Sama ASEAN-Australia Akan Memperkuat Sentralitas ASEAN 17 Presiden RI : ASEAN Akan Menjadi Poros Perekonomian Baru Dunia 18 Menlu RI Paparkan Arah Kebijakan dan Polugri RI 18 Millennials, Nasionalisme, dan Diplomasi 19 Aplikasi Safe Travel Kemlu Diluncurkan Secara Resmi Oleh Menteri Luar Negeri 20 Kemitraan Kemlu dengan LPEI Untuk Menjembatani Hubungan yang Lebih Intensif dengan Dunia Usaha LENSA 21 Andorra Akan Mempertimbangkan Permohonan Dukungan Indonesia Secara Positif 22 Night at the Museum 22 Lomba Kreatifitas Anak 23 RI Tawarkan Pusat Misi Perdamaian di Sentul Sebagai Hub Pelatihan Kawasan 23 Kemlu Jadi Salah Satu Kementerian Berkinerja Terbaik dalam Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017 24 Bepergian yang Aman dan Menyenangkan Bersama Safe Travel Kemlu Forum Konsultasi Bilateral (FKB) Indonesia-Ethiopia 12 FOKUS
  4. 4. No. 113 Tahun XI - 15 Maret - 14 April 2018 Menlu Sampaikan Pidato Di Debat Terbuka Dewan Keamanan PBB Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi pada tanggal 28 Maret 2013 menyampaikan pidato di Debat Terbuka Dewan Keamanan PBB bertajuk “Collective Action to Improve UN Peacekeeping Operations”, di hadapan 15 Anggota Dewan Keamanan (DK) PBB dan seluruh peserta debat, di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat. Sebagai koordinator ASEAN untuk DK-PBB, Menlu Retno menyampaikan pidato atas nama ASEAN dan juga Indonesia.  Hal-hal utama yang disampaikan Menlu Retno dalam pidatonya mewakili ASEAN antara lain adalah pentingnya reformasi DK PBB yang harus ditujukan untuk meningkatkan kinerja dan kapasitas serta proses pengambilan keputusan di lapangan. Kedua, menekankan agar sumber pendanaan PKO (Peace Keping Operation) harus memadai. Ketiga, menegaskan bahwa keamanan dan keselamatan pasukan perdamaian menjadi tanggung jawab bersama negara anggota PBB, sehingga harus selalu diperhatikan. Sedangkan inti pidato Menlu Retno yang mewakili kepentingan nasional Indonesia, antara lain menekankan pentingnya membuat terobosan baru dalam memastikan keamanan dan keselamatan Peacekeepers di lapangan. Menlu Retno juga menegaskan, “Pasukan Keamanan PBB tidak bisa lagi bekerja Business as usual , Peacekeepers harus well-trained, well-equipped dan adequately- resourced.“  Oleh karena itu, Menlu Retno menekankan pengembangan kapasitas yang disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan menjadi keharusan. Lebih lanjut Menlu Retno menyampaikan agar terus didorong inovasi dalam pembelian peralatan untuk misi Pemeliharaan Perdamaian PBB termasuk penggunaan industri strategis dari negara berkembang. Menlu Retno juga menegaskan pentingnya peningkatan kemitraan dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan termasuk dengan organisasi regional.  Salah satu isu yang menjadi perhatian Indonesia, terkait pasukan perdamaian PBB adalah pentingnya untuk meningkatkan keterlibatan perempuan. “Jumlah Peacekeepers perempuan dalam misi Pemeliharaan Keamanan PBB harus ditingkatkan, mengingat lebih mudah bagi perempuan untuk memenangkan hati dan pikiran masyarakat lokal dan lebih efektif dalam melindungi masyarakat sipil dari eksploitasi seksual dan tindakan kekerasan” tegas Menlu Retno. Debat terbuka ini diselenggarakan di bawah presidensi Belanda di Dewan Keamanan PBB. Pertemuan dipimpin oleh Perdana Menteri Belanda dan Sekjen PBB selaku pemapar. Tercatat sebanyak 13 pejabat setingkat Menteri serta 69 negara anggota PBB ikut serta dalam debat terbuka ini. Menlu Retno mendapat kesempatan sebagai pembicara pertama setelah 15 negara anggota DK PBB berbicara. Kali ini, untuk pertama kalinya, ASEAN, sebagai regional grouping, menyampaikan pidato di depan DK PBB.  Tema debat terbuka dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya jumlah korban peacekeepers PBB yang disebabkan berbagai serangan dan ancaman keamanan terhadap misi PBB. Tercatat 57 korban selama tahun 2017 dan merupakan jumlah terbesar selama dua dekade. Selain itu debat juga mencoba untuk membahas proses politik bagi penyelesaian konflik di berbagai Misi Pemeliharaan. Perdamaian PBB.[]  4 FOKUS UTAMA No. 113 Tahun XI - 15 Maret - 14 April 2018
  5. 5. No. 113 Tahun XI - 15 Maret - 14 April 2018 Menlu RI : Indonesia Salah Satu dari 10 Penyumbang Terbesar Untuk Pasukan Perdamaian PBB 5FOKUS UTAMA Saya sampaikan terima kasih kepada Presidensi Belanda karena telah mengadakan debat yang tepat waktu ini. Saya menghargai briefing oleh Sekretaris Jenderal PBB dan juga briefers lainnya. Saya merasa terhormat untuk berbicara atas nama 10 Negara Anggota ASEAN. ASEAN juga ingin menyelaraskan diri dengan pernyataan Venezuela atas nama Gerakan Non-Blok. Penjaga Perdamaian PBB merupakan elemen tak terpisahkan dari agenda perdamaian berkelanjutan. Untuk memastikan bahwa misi Penjaga Perdamaian PBB berhasil dalam melaksanakan mandat mereka dan kemajuan dalam mempertahankan perdamaian, kita semua harus sepenuhnya mendukung misi dalam segala hal. Sambil mencatat bahwa upaya untuk membuat Penjaga Perdamaian PBB yang sedang berjalan lebih efektif dan efisien, prioritas harus diberikan kepada “misi lapangan” dan “orang-orang di lapangan”. Mengingat hal ini, ASEAN ingin menawarkan poin-poin berikut: Pertama, reformasi harus diarahkan untuk meningkatkan kinerja dan kemampuan, meningkatkan, mempercepat, dan memastikan proses pengambilan keputusan dalam misi lapangan. Kepemimpinan PBB di lapangan harus diberi tanggung jawab lebih dan dapat mengambil keputusan. Kedua, untuk mencapai kesimpulan misi yang berhasil, perlu sumber daya dan penganggaran yang cukup relevan untuk menyesuaikan dengan mandat misi. Kami tidak dapat memaksa misi dan pasukan perdamaian untuk melakukan lebih banyak dengan sumber daya yang sedikit di lapangan. Ketiga dan terakhir, menyediakan fasilitas kesehatan, membantu dalam pendidikan dan membantu memulihkan infrastruktur yang penting. Karena setiap konflik memiliki dinamikanya sendiri, penting untuk merumuskan peningkatan kapasitas yang disesuaikan untuk pasukan pemelihara perdamaian. Oleh karena itu, Indonesia telah mendirikan Pusat Penjaga Perdamaian kami sendiri pada tahun 2007 sebagai tempat pelatihan bagi Pasukan Pemelihara Perdamaian Indonesia dan Pusat Pelatihan Pemeliharaan Perdamaian di kawasan. Bersama-sama, kita perlu menemukan cara baru untuk menyediakan pengadaan yang efektif dan inovatif untuk peralatan guna mengatasi kesenjangan kemampuan dalam misi pemeliharaan perdamaian termasuk partisipasi industri strategis dari negara berkembang. Ketiga, kemitraan yang kuat dan pendekatan terkoordinasi di antara semua pemangku kepentingan harus ditingkatkan. TPCCs dan negara tuan rumah harus diberi lebih banyak suara dalam mendesain mandat. Dewan Keamanan harus memastikan bahwa mandatnya jelas dan realistis dengan strategi keluar yang dapat dicapai dan fokus pada mendukung proses politik. keselamatan dan keamanan pasukan pemelihara perdamaian kita adalah tanggung jawab bersama kita semua dalam Dewan yang mulia ini. Setiap pemangku kepentingan memiliki tanggung jawabnya sendiri untuk memastikan bahwa tidak ada penjaga perdamaian yang dirugikan dalam melaksanakan tugasnya. Yakinlah, Bapak Presiden, ASEAN akan terus mempromosikan dan mendukung Penjaga Perdamaian PBB melalui mekanisme dan upaya kolektif ASEAN. Bapak Presiden, saya sekarang akan berbicara dalam kapasitas nasional saya. Indonesia telah berada di pelayanan pemeliharaan perdamaian selama lebih dari 60 tahun. Mengerahkan lebih dari 37.000 pasukan pemelihara perdamaian sejak 1957 ke berbagai Misi PBB. Hari ini, Indonesia adalah salah satu dari 10 penyumbang terbesar untuk Penjagaan Perdamaian PBB dengan lebih dari 2.650 personel dalam 9 misi, 83 di antaranya adalah pasukan pemelihara perdamaian perempuan. Bulan lalu, saya mengunjungi pasukan kami di UNIFIL, Lebanon. Saya ingin berbagi pengamatan dari lapangan: Pertama, sementara mengakui prinsip-prinsip dasar Penjaga Perdamaian PBB, kita perlu mempertimbangkan ide- ide baru dalam melindungi warga sipil dalam situasi konflik, termasuk langkah-langkah baru dalam memastikan keselamatan dan keamanan pasukan penjaga perdamaian di lapangan. Kedua, kita tidak bisa lagi melakukan “business as usual “. Misi penjaga perdamaian dan penjaga perdamaian harus: terlatih dan dilengkapi dengan baik, cukup sumber daya, diarahkan untuk memenangkan hati dan pikiran masyarakat setempat seperti Sekretariat harus merumuskan kebijakan yang tidak birokratis dan fleksibel sehingga memungkinkan misi untuk bekerja lebih efektif. Kami menyambut upaya Sekretaris Jenderal dalam mengusulkan reformasi dalam pilar perdamaian dan keamanan dalam sistem PBB. Keempat, keterlibatan dengan organisasi regional dan sub-regional harus ditingkatkan untuk mendukung proses politik dalam misi perdamaian. Kelima, kita harus memiliki lebih banyak pasukan pemelihara perdamaian wanita. Saya telah menyaksikan secara langsung bagaimana pasukan penjaga perdamaian wanita berada dalam posisi yang baik untuk membantu memenangkan hati dan pikiran penduduk setempat secara efektif melindungi warga sipil untuk mencegah serta memerangi eksploitasi dan pelecehan seksual. Bapak Presiden, Sebagai penutup, sebagai calon Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB 2019-2020, Indonesia akan tetap berkomitmen untuk menjadi mitra sejati bagi perdamaian dunia. Terima kasih. (Disunting dari Pidato Menlu RI di Debat Terbuka Dewan Keamanan PBB, New York, 28 Maret 2018)
  6. 6. No. 113 Tahun XI - 15 Maret - 14 April 2018FOKUS UTAMA6 dalam rangka memajukan kepentingan negara kepulauan di Bali, pada Oktober mendatang. Grenada juga menghargai kontribusi signifikan Indonesia dalam menciptakan perdamaian dan keamanan negara kepulauan di hadapan berbagai tantangan global masa kini. Dalam pertemuan dengan Wakil Tetap Burkina Faso, Menlu Retno menekankan komitmen Indonesia untuk bekerja sama dengan Burkina Faso dan negara kawasan Afrika lainnya. “Komitmen ini merupakan posisi dasar Indonesia sejak Konferensi Asia Afrika, 1955”, tegas Menlu Retno. Burkina Faso menghargai kontribusi besar Indonesia dalam pemajuan perdamaian dan keamanan terutama melalui peran pasukan perdamaian Indonesia di PBB. Kesempatan ini juga digunakan oleh Menlu Retno untuk menyampaikan rencana penyelenggaraan Forum Asia Afrika pada bulan April 2018 di Bali sebagai langkah konkret dalam memperkuat kerja sama ekonomi Indonesia-Afrika. Selanjutnya Menlu Retno melakukan pertemuan dengan Wakil Tetap Togo. Dalam pertemuan ini Menlu Retno menegaskan komitmen kuat Indonesia untuk meningkatkan kerja sama ekonomi dengan Afrika. “Untuk itu, Indonesia akan menjadi tuan rumah Forum Asia Afrika pada bulan April 2018”, ungkapnya. Bidang kerja sama lainnya yang berpotensi adalah misi perdamaian. Sebagai salah satu negara kontributor pasukan perdamaian terbesar, Indonesia siap bekerja sama dengan Togo dalam hal pasukan perdamaian. Togo berpandangan sebagai emerging countries, Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan kerja sama ekonomi dengan negara-negara Afrika. Togo juga menghargai kontribusi besar Indonesia dalam pemajuan perdamaian dan keamanan khususnya melalui peran pasukan perdamaian Indonesia di berbagai misi PBB di Afrika. Sedangkan dalam pertemuan dengan Wakil Tetap Gabon, kedua pihak mencatat kerja sama ekonomi Indonesia dan Gabon telah meningkat berlipat ganda pada tahun 2017 dibandingkan tahun 2016. Menlu Retno juga mengungkapkan kemajuan kerja sama antar para pebisnis. Tercatat bahwa PERTAMINA, sebagai salah satu BUMN Indonesia, telah membentuk kerja sama dengan Gabon. Gabon menyambut baik komitmen konkrit Indonesia untuk meperkuat kerja sama dengan negara-negara Afrika, dan sebagaimana negara Afrika lainnya, Gabon turut menghargai kontribusi besar Indonesia bagi penciptaan perdamaian dan keamanan terutama melalui peran pasukan perdamaian Indonesia di berbagai misi perdamaian PBB di Afrika.[] Pertemuan Bilateral Menlu RI di Sela-Sela Debat Terbuka DK PBB Di sela-sela Debat Terbuka Dewan Keamanan PBB (DK PBB) di New York, Amerika Serikat pada tanggal 27 Maret 2018 Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi melakukan pertemuan dengan sejumlah koleganya, diantaranya Menteri Luar Negeri Belanda, Deputi Sekjen untuk Misi Perdamaian PBB, Wakil Tetap Grenada, Wakil Tetap Burkina Faso, Wakil Tetap Togo, dan Wakil Tetap Gabon. Dalam pertemuan dengan Menlu Belanda, Stef Blok, Menlu Retno menyampaikan apresiasi Indonesia atas Presidensi Belanda pada DK PBB untuk Maret 2018 yang difokuskan pada misi Perdamaian PBB. Misi Perdamaian PBB merupakan satu isu penting bagi Indonesia mengingat Indonesia merupakan salah satu negara kontributor terbesar bagi Misi Perdamaian PBB. Pada pertemuan ini, Menlu Stef Blok menyampaikan rencananya untuk berkunjung ke Indonesia tahun ini. Berikutnya dalam pertemuan dengan Deputi Sekjen untuk Misi Perdamaian PBB Jean Pierre Lacroix, Menlu Retno bertukar pandangan mengenai penguatan peran misi perdamaian PBB, sesuai dengan mandatnya, untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Deputi Lacroix mengapresiasi kontribusi Indonesia bagi misi perdamaian terutama polisi dan pasukan perdamaian perempuan Indonesia. Dalam pertemuan ini Menlu Retno menyampaikan kesediaan Indonesia untuk mengirimkan lebih banyak lagi pasukan perdamaian ke berbagai misi perdamaian PBB guna mencapai visi 4000 pada 2019. Menlu Retno juga menekankan keamanan dan keselamatan merupakan pilar penting dalam misi perdamaian PBB. Indonesia menawarkan Pusat Misi Perdamaian Indonesia di Sentul sebagai hub bagi pelatihan pasukan perdamaian PBB di kawasan. “Saya sependapat dengan Deputi Lacroix terkait pentingnya peningkatan partisipasi perempuan pada misi perdamaian”. Sementara itu pada pertemuan dengan Wakil Tetap Grenada, Menlu Retno menekankan bahwa sebagai dua negara kepulauan, Indonesia dan Grenada memiliki kepentingan serupa dalam upaya mengatasi dampak perubahan iklim dan manajemen resiko bencana. Grenada mengapresiasi inisiatif Indonesia untuk menyelenggarakan “Archipelagic and Islands State Conference”
  7. 7. No. 113 Tahun XI - 15 Maret - 14 April 2018 FOKUS UTAMA 7 IAF Menggali Potensi Kerjasama Indonesia - Afrika Indonesia-Africa Forum adalah perwujudan komitmen Indonesia dan negara-negara Afrika untuk maju dan sejahtera bersama, serta menjadi forum pertama, dimana Afrika dan Indonesia dapat bertemu dan bahas kerja sama konkret yang libatkan berbagai pemangku kepentingan”, papar Menlu RI, Retno LP Marsudi pada pidato pembukaan Indonesia-Africa Forum (IAF) 2018, di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) pada tanggal 10 April 2018. Menlu RI berharap kegiatan IAF ini dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk dapat menggali lebih banyak lagi potensi-potensi kerjasama menguntungkan bagi Indonesia-Africa untuk kemakmuran bersama. “This time for Africa”, tegas Menlu RI. Indonesia-Africa Forum yang pertama ini mengusung tema “Developing Sustainable Economic and Investment Cooperation” dan dibuka secara resmi oleh Wapres RI, Jusuf Kalla. Forum dihadiri oleh lebih dari 500 peserta termasuk 240 delegasi dari 46 negara Afrika, Organisasi Internasional dan Development Partners serta sekitar 200 delegasi dari Indonesia, yang terdiri dari kalangan Pemerintahan, swasta, dan pelaku bisnis. “Mari kita bergandengan tangan dalam memperkuat hubungan Indonesia-Afrika dan secara bersama mewujudkan dunia yang adil dan sejahtera”, ujar Wapres RI dalam pidato pembukaannya. Lebih lanjut Wapres RI menyampaikan harapan agar forum ini dapat menghasilkan kerjasama ekonomi yang nyata, di berbagai bidang serta terus memetakan kerjasama di bidang infrastruktur, industri strategis, hingga fasilitas pembiayaan. Saat ini, Indonesia memerlukan minyak bumi, kapas, dan biji kakao dari Afrika. Sementara Afrika memerlukan minyak sawit, kendaraan bermotor, dan mie instan dari Indonesia. Di bidang investasi, lebih dari 30 perusahaan di bidang farmasi, tekstil, energi dan lainnya, beroperasi di Afrika. Rangkaian kegiatan IAF 2018 ini terdiri dari forum diskusi, pameran industri, dan business deals. Di sela-sela pertemuan juga diselenggarakan sejumlah pertemuan bilateral antara Indonesia dengan negara- negara Afrika. IAF 2018 merupakan show case kerja sama ekonomi konkret antara Indonesia dan negara-negara Afrika dalam menerjemahkan kedekatan politik dan historis Indonesia- Afrika menjadi suatu kerjasama ekonomi yang erat dan nyata. Kedekatan Indonesia dan Afrika secara historis telah dimulai sejak Konferensi Asia Afrika (1955) yang dilanjutkan dengan Non-Alignment Movement (1965), New Asian- African Partnership (2005), dan 60th Commemoration of Asia-Africa Conference (2015). Indonesia berkomitmen untuk memperkokoh ker- jasama dengan Afrika, antara lain, peningkatan kerja sama teknik dan capacity building ke kawasan Afrika; peningkatan kerjasama beasiswa, pengem- bangan fasilitas kredit ekspor yang kompetitif, peningkatan kerjasama konektivitas, dan penjajagan perjanjian  perdagan- gan melalui pembentu- kan Prefer- ential Trade Agreement. Selain itu, pada tahun mendatang, sebagai up- aya menin- daklanjuti pertemuan IAF 2018 rencana akan diselengga- rakan per- temuan In- donesia-Africa Infrastructure Dialogue pada bulan Agustus/ September 2019 Pertemuan ini juga akan membahas potensi dan peluang kerjasama kedua negara, seperti kerjasama keamanan pangan, ekonomi kreatif dan digital, energi, dan pembangunan, serta langkah aksi untuk mewujudkan kemungkinan program kerjasama yang belum tergali selama ini. Nilai Perdagangan RI-Afrika pada tahun 2017, dengan nilai ekspor USD 4,86 miliar, dan impor USD 3,97 miliar. Dengan neraca perdagangan surplus bagi RI USD 887,28 juta serta tren yang meningkat 15,25% dari tahun 2016. Komoditas utama ekspor RI ke Afrika, antara lain, minyak sawit, makanan dan minuman olahan, sabun, kertas, garmen, kendaraan bermotor dan suku cadangnya. Sementara itu, komoditas utama impor RI dari Afrika: minyak bumi, kapas, biji kakao, bubur kayu, dan bahan kimia bagi pupuk dan industri. (Sumber: Dit. Infomed/Kemlu/ DS)
  8. 8. No. 113 Tahun XI - 15 Maret - 14 April 20188 FOKUS Indonesia Perkuat Kemitraan Dengan Afrika Komitmen Indonesia untuk semakin memperkuat dan mempererat kerjasama Indonesia-Afrika telah diwujudkan melalui penyelenggaraan perhelatan akbar, Indonesia-Afrika (IAF) 2018, 10-11 April 2018, di Bali, dengan tema “Developing Sustainable Economic and Investment Cooperation”. Forum ini diikuti sekitar 500 peserta dari 46 negara Afrika, Organisasi Internasional, dan Development partners. Dari Indonesia, hadir sekitar 200 peserta dari pihak pemerintah, swasta, dan pelaku bisnis/pengusaha. Pertemuan dibuka secara resmi oleh Wapres RI, Jusuf Kalla dan turut dihadiri oleh Menteri Luar Negeri, Menko Kemaritiman, dan Menteri Perdagangan. Sementara itu dalam Panel Discussions, yang bertemakan “Policy Makers’ Perspective”, Menteri Luar Negeri, Menko Kemaritiman, Menteri Keuangan dan Menteri Kominfo hadir sebagai narasumber/panelis. Menlu RI menjadi panelis dalam sesi pertama Panel Discussions dengan sub-tema “Economic Diplomacy: Exploring Innovative Ways to Strengthen Partnership.“ Sesi dimaksud juga menghadirkan panelis lainnya dari sektor pemerintah dan swasta Indonesia dan Afrika, yaitu Menteri Urusan Luar Negeri Kamerun, Lejeune Mbella; Komisioner Uni Afrika Bidang Perdagangan dan Industri, Albert M. Muchanga; dan CEO Indonesia Eximbank, Sinthya Roesli, dan sebagai moderator adalah Yos Adiguna Ginting. Mengawali diskusi panel, Menlu Retno menekankan komitmen Indonesia untuk menerjemahkan hubungan baik di bidang politik dengan Afrika ke dalam peningkatan kerja sama ekonomi yang konkret. Menlu juga menggarisbawahi tiga hal utama dalam kerjasama ekonomi Indonesia-Afrika yaitu perdagangan, investasi, dan pembangunan. “Kita ingin memanfaatkan forum ini untuk membangun sebanyak mungkin jembatan penghubung yang akan memperkuat kemitraan ekonomi antara Indonesia dan Afrika”, ujar Menlu RI. Rangkaian kegiatan IAF 2018 hari pertama diawali dengan Panel Discussions, dengan tema “Policy Makers’ Perspective”, yang terbagi menjadi 5 sesi Diskusi, dengan masing-masing sub tema, yaitu: 1) Economic Diplomacy: Exploring Innovative Ways to Strengthen Partnership, 2) Infrastructure Development and Energy as Engine of Growth and Economic Diversification; 3) Boosting Trade and Investment Relations through Financing Facility Iniatives; 4) Industry 4.0: Manufacturing in the Age of Digital Transformation- Challenges and Opportunities; 5) Strategic Industry Cooperation: Promoting Industrial Structure and Development of Emerging Economies. Di bidang perdagangan, Indonesia-Afrika berpeluang meningkatkan ekspor berbagai komoditas, yang perlu didukung melalui kemudahan regulasi dan kebijakan pengurangan trade barriers. Selain itu perlu dijajaki pembentukan preferential trade agreements. Indonesia berharap SACU dan ECOWAS dapat membahas usulan pembentukan free trade agreement. Sebagai informasi, pada tahun 2017, Indonesia- Afrika mencapai nilai perdagangan USD 8.84 miliar. Nilai tersebut tercatat naik 15,25% dari tahun 2016. Di bidang investasi, Indonesia-Afrika memiliki peluang kerja sama di bidang energi, pertambangan, dan infrastruktur. Sedangkan di bidang kerja sama pembangunan, Menlu Retno menggarisbawahi pentingnya people-to-people contact dan konektivitas. Saat ini tengah diupayakan pembukaan rute penerbangan langsung Addis Ababa – Jakarta oleh Eitophian Airlines. Pemerintah Indonesia juga akan melaksanakan 18 program kerjasama teknis dan peningkatan kapasitas di negara-negara Afrika pada tahun 2018. IAF 2018 diharapkan dapat menjadi forum bagi sektor pemerintah dan swasta di Indonesia-Afrika untuk bertukar pandangan dalam mencari solusi dan langkah bersama untuk lebih menggali potensi dan peluang Indonesia-Afrika. Komitmen keduanya telah ada, selanjutnya diperlukan upaya bersama untuk mewujudkan kemitraan kokoh Indonesia-Afrika. “Kunci utama adalah kemitraan. Kemitraan antara Indonesia dan Afrika, dan kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta”, tegas Menlu RI. Rangkaian IAF 2018 hari kedua akan dilanjutkan dengan Business Forum yang akan mempertemukan para pelaku bisnis Indonesia- Afrika. (sumber: Dit.Infomed/ Kemlu/DS/Abid/MIA)​
  9. 9. No. 113 Tahun XI - 15 Maret - 14 April 2018 9FOKUS Indonesia-Africa Forum (IAF) 2018, forum yang baru pertama kali diselenggarakan Indonesia, telah berhasil mendulang serangkaian kesepakatan konkret untuk lebih perkuat kemitraan Indonesia dengan negara-negara di kawasan Afrika. Forum yang pada pembukaannya (10/4) diawali dengan penandatanganan serangkaian  business deals senilai USD 586,56 juta di hadapan Wapres RI, Menlu RI, Mendag dan Menteri Kabinet Kerja lainya, ditutup dengan tambahan kesepakatan bisnis senilai USD 499,2 juta. Forum juga mencatat 11 business announcement dengan potensi total nilai USD 1,3 milyar. “Indonesia dan negara- negara di Afrika, sepakat untuk intensifkan lagi diplomasi ekonomi dan perdagangan serta perkuat kehadiran Indonesia di Afrika” papar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam konferensi pers bersama dengan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita (11/4). Selain itu, Menlu Retno juga menjelaskan berbagai sektor penting yang telah diidentifikasi pada forum ini antara lain energi, infrastruktur, digital economy and innovations, industri strategis, serta pertanian. Sejumlah inisiatif juga akan diperkuat, antara lain melalui penyelenggaraan berbagai pertemuan untuk berbagi pengalaman dan mendorong ketertarikan para pelaku usaha, baik di tingkat Pemerintah maupun swasta. Di sela-sela pertemuan IAF juga telah dibentuk Task Force on Indonesian Infrastructure to Africa. Task Force terdiri dari Pemerintah dan sektor swasta yang akan memetakan dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan infrastruktur. Lebih lanjut, Indonesia dan negara-negara Afrika juga sepa- kat untuk meningkatkan kerjasa- ma di bidang pembiayaan. Sejak 2015, Indonesia telah mengim- plementasikan National Interest Account (NIA). Menlu Retno menyampaikan bahwa skala dan lingkup NIA diharapkan dapat ditingkatkan untuk lebih men- dorong nilai perdagangan. Pada kesempatan konferensi pers, Menlu RI juga menyampaikan rencana Indonesia menjadi tuan rumah Indonesia-Africa Infrastructure Dialogue pada tahun 2019. Menlu RI dan Menkeu RI telah meluncurkan buku Road to Africa. Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para pelaku usaha dalam menjalin kerja sama bisnis dengan pelaku bisnis di Afrika. Selain itu, Menlu RI juga menyaksikan penandatanganan MoU on Economic Diplomacy antara Kemlu dengan Eximbank. Telah dilaksanakan pertemuan untuk mengawali pembahasan Preferential Trade Agreement (PTA) dengan Mozambik, Tunisia, Angola, Kenya, dan Afrika Selatan. Saat ini, rancangan PTA antara Indonesia dengan Mozambik sedang dibahas dan ditargetkan selesai tahun depan. Di bidang konektivitas, terdapat rencana Eithopian Airlines untuk membuka penerbangan rute baru dari Addis Ababa ke Jakarta dalam waktu dekat. Di bidang kerja sama pembangunan, Indonesia dan Afrika juga mendorong kerja sama teknis Selatan-Selatan dan pembangunan. Indonesia telah berkomitmen untuk menambahkan dua kali lipat program beasiswa dan  tiga kali lipat program peningkatan kapasitas dengan Afrika. Dalam kesempatan konferensi pers bersama tersebut, Menteri Perdagangan Enggartiasto memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan IAF yang mampu menghasilkan capaian penting dalam mendorong kerja sama konkret kedua pihak. “Forum ini luar biasa. Ini adalah betul-betul suatu terobosan. Dan bagi kami lebih memudahkan, sesuai dengan perintah bapak Presiden untuk membuka pasar baru, pasar non-tradisional,” tutur Mendag. IAF 2018 bertema “Developing Sustainable Economic and Investment Cooperation” telah berlangsung selama dua hari di Bali Nusa Dua Convention Center, 10-11 April 2018. Pertemuan dibuka oleh Wapres RI Jusuf Kalla dan dihadiri oleh sekitar 575 delegasi yang terdiri dari delegasi pemerintah dan pebisnis dari 47 negara Afrika. Rangkaian IAF terdiri dari Panel Discussion bertema “Policy Makers’ Perspective” dan forum bisnis yang melibatkan paritisipasi 39 narasumber dari kalangan pemerintah dan swasta Indonesia dan Afrika.  Selama pelaksanaan forum, untuk memfasilitasi business to business contacts, telah diselenggarakan pameran industri dan produk- produk Indonesia yang terbuka untuk umum. Di sela-sela IAF, berbagai pertemuan bilateral juga telah dilaksanakan untuk meningkatkan kerja sama antara Indonesia dengan negara-negara Afrika. (Sumber : Dit. Infomed) Hasil Konkret IAF 2018: Penguatan Kemitraan Indonesia-Afrika
  10. 10. No. 113 Tahun XI - 15 Maret - 14 April 201810 Pertemuan Bilateral dan Langkah Konkret Kerjasama Ekonomi Dalam rangka mewujudkan komitmen Indonesia untuk mempererat kemitraan dengan negara-negara Afrika, pada 10 April 2018 telah dilaksanakan pertemuan Indonesia-Africa Forum (IAF) 2018 di Nusa Dua Bali yang dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla. Memanfaatkan forum tersebut, Menlu RI mengadakan pertemuan bilateral dengan beberapa negara Afrika di sela- sela kegiatan forum. Beberapa pertemuan bilateral yang dilakukan Menlu RI antara lain dengan Menlu Madagaskar, Henry Rabary-Njaka. Dalam pertemuan ini, Menlu Madagaskar menyampaikan rencana pembukaan kedutaan besarnya di Indonesia. Selain itu juga dibahas kerja sama di bidang politik dan peningkatan ekonomi kedua negara. “Madagaskar dapat menyediakan lahan hingga seluas 10.000 m2 untuk kebutuhan perkebunan kelapa sawit Indonesia”, jelas Menlu RI usai pertemuan. Berbagai upaya peningkatan kerjasama ekonomi yang juga turut dibahas, antara lain di bidang standarisasi pertanian, energi, dan infrastruktur. Selanjutnya, Menlu RI mengadakan pertemuan bilateral dengan Menlu Kamerun, Lejeune Mbella Mbella. “Kami sepakat untuk meningkatkan kerja sama di berbagai bidang termasuk pertanian, energi, dan infrastruktur”, papar Menlu RI sesaat setelah pertemuan berlangsung. Hal lain yang juga disepakati adalah peningkatan kerja sama pemberdayaan generasi muda di kedua negara. Berikutnya Menlu RI menandatangani Perjanjian Bebas Visa untuk Paspor Diplomatik dan Dinas bersama dengan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Mozambik, Regendra de Sousa. Kedua Menlu berharap hubungan antara Indonesia dan Mozambik dapat meningkat dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut. Selanjutnya, untuk mendukung berbagai upaya yang telah disepakati dalam pertemuan bilateral dengan negara-negara Afrika tersebut, Menteri Luar Negeri dan Menteri Keuangan RI meluncurkan dan menandatangani buku “Road to Africa: Kajian Potensi Ekonomi dan Risiko Negara-Negara Benua Afrika”. Buku ini disusun bersama oleh Indonesia Eximbank dan Direktorat Afrika, Kemlu. Buku ini berisi data riset dan kajian mengenai potensi ekonomi negara-negara Afrika sehingga dapat digunakan oleh pelaku usaha dan pemangku kepentingan untuk melihat peluang kerja sama antara Indonesia dengan negara- negara Afrika. Selain itu, di buku ini juga terdapat identifikasi potensi, peluang dan risiko negara tujuan, termasuk dari sisi pembeli. Buku Road to Africa ini diharapkan dapat membantu para pelaku usaha dalam mengenali dan memetakan negara-negara Afrika yang menjadi fokus utama ekspor Indonesia dalam lima tahun ke depan. FOKUS Wapres : Indonesia Melihat Afrika Sebagai Mitra Strategis Penyelengaraan Indonesia-Africa Forum (IAF) yang pertama pada tahun ini telah dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla di Bali Nusa Dua Convention Centre (BNDCC) pada 10 April 2018. Dalam sambutannya Wapres Jusuf Kalla menyampaikan bahwa Indonesia bersama Afrika memiliki sejarah panjang yang dimulai dengan penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung pada 1955. Semangat kerja sama Indonesia-Afrika terus berlanjut yang ditandai dengan perigatan 50 tahun dan 60 tahun KAA pada tahun 2005 dan 2015. Indonesia dan Afrika selanjutnya terus bekerja sama memajukan kerja sama ekonomi. Indonesia juga melihat Afrika sebagai mitra strategis dalam kebijakan luar negeri. Negara-negara Afrika, diibaratkan seperti Wakanda dalam film Black Panther yang memiliki potensi dan sumber daya yang belum tergali dan tidak banyak diketahui oleh masyarakat internasional. Seperti halnya Afrika, Indonesia sebagai perekonomian yang berkembang di Asia, terbesar di Asia Tenggara, sekaligus anggota G20, tengah mengembangkan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Wapres Jusuf Kalla juga mendorong kelanjutan program Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) Indonesia- Afrika yang dapat menggali potensi kerja sama ekonomi di masa mendatang. Nilai perdagangan Indonesia-Afrika, menurut Wapres, terus meningkat. Terakhir pada tahun 2017, nilai perdagangan Indonesia- Afrika meningkat 15% dibanding tahun sebelumnya. Nilai perdagangan tersebut masih memiliki potensi besar untuk terus tumbuh mengingat negara- negara Afrika masih membutuhkan barang- barang ekspor Indonesia seperti minyak kelapa sawit, kendaraan bermotor, dan alat transportasi masal, selain yang sudah ada seperti Indomie. “Upaya tersebut perlu didukung dengan kerja sama kebijakan ekspor, konektivitas, trade egreement, dan peningkatan infrastruktur,” ungkap Wapres. Lebih lanjut Wapres Jusuf Kalla berpesan agar kerja keras terus dilanjutkan, dan kesepakatan kerja sama yang telah dibuat bersama harus ditindaklanjuti demi kesejahteraan bersama Indonesia-Afrika.[]
  11. 11. No. 113 Tahun XI - 15 Maret - 14 April 2018 11FOKUS Indonesia Gelar Pameran Foto di Markas PBB Menandai 60 tahun kontribusi Indonesia dalam perdamaian dunia, Kementerian Luar Negeri menggelar Pameran Foto pameran foto di Markas PBB, New York, pada 9-20 April 2018. Pameran foto bertajuk “A True Partner for World Peace” tersebut digelar selain untuk menunjukkan 60 tahun kontribusi Indonesia untuk perdamaian dunia juga dimaksudkan untuk kampanye Indonesia dalam pencalonan anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020. Lebih dari 200 tamu undangan yang terdiri dari para duta besar negara sahabat dan pejabat PBB hadir pada pembukaan pameran foto 60 tahun kontribusi Indonesia untuk perdamaian dunia. Dilansir dari Antara, puluhan foto tersebut dituangkan dalam desain poster besar berukuran 22 meter x 2,6 meter dan ditampilkan di sepanjang dinding koridor utama Markas Besar PBB. Berbagai aksi pasukan Indonesia di misi pemeliharaan perdamaian PBB dalam penyelesaian berbagai konflik global dan regional juga disajikan dalam pameran tersebut. “Pameran ini dapat memberikan gambaran utuh mengenai kontribusi nyata Indonesia sebagai mitra bagi perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan dunia,” kata Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral Kemlu RI Febrian Ruddyard dalam acara pembukaan pameran foto tersebut, Senin (9/4). Sementara, Wakil Tetap Indonesia untuk PBB di New York Dian Triansyah Djani menyebutkan, banyak yang tidak tahu bahwa Indonesia sudah mengirim pasukan perdamaian PBB sejak 1957. “Sekarang jumlah total pasukan kita mencapai 37.128, dan Indonesia duduki peringkat 10 besar penyumbang pasukan PBB di dunia,” katanya. Dalam pameran tersebut juga ditampilkan kiprah Indonesia dalam diplomasi kemanusiaan serta dalam kerangka kerja sama mendukung pembangunan negara berkembang di Asia- Pasifik dan Afrika sejak 1955. (*)
  12. 12. No. 113 Tahun XI - 15 Maret - 14 April 2018 7 12 Pada tanggal 9 April 2018, menjelang pelaksanaan Indonesia Africa Forum (IAF) di Nusa Dua, Bali, Pemerintah Indonesia dan Ethiopia menyelenggarakan Forum Konsultasi Bilateral (FKB) Indonesia-Ethiopia yang pertama. Forum ini dipimpin bersama oleh Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kemlu RI, Dr. Desra Percaya dan Direktur Jenderal Asia dan Oseania Kemlu Ethiopia, Tsegab Kebebew. “FKB pertama Indonesia-Ethiopia ini adalah implementasi dari nota kesepahaman kedua Menteri Luar Negeri pada Januari 2015, yang bertujuan membahas berbagai isu yang merupakan kepentingan bersama guna tingkatkan kerja sama bilateral,” ujar Dirjen Desra. Di bidang politik, kedua pihak mencatat peningkatan saling kunjung semenjak pembukaan Kedutaan Besar Ethiopia di Jakarta pada tahun 2016. Lebih lanjut, disepakati untuk mendorong kunjungan tingkat tinggi dan mempercepat penyelesaian Perjanjian Bebas Visa bagi Pemegang Paspor Dinas dan Diplomatik. Menyadari tren perdagangan Indonesia-Ethiopia yang terus menurun, kedua negara juga sepakat untuk mendorong peningkatan kerja sama perdagangan serta menjajaki kerja sama industri strategis. Kedua pihak mengapresiasi kemajuan rencana pembukaan penerbangan Ethiopian Airlines ke Jakarta pada tahun ini, yang merupakan penerbangan langsung pertama Indonesia dan Afrika. Penerbangan ini diharapkan akan meningkatkan konektivitas Indonesia-Ethiopia dan Afrika pada umumnya. Di bidang sosial budaya, kedua pihak setuju untuk meningkatkan kerja sama pendidikan dan peningkatan SDM, termasuk percepatan finalisasi MoU Kerja Sama antar Pusdiklat Kemlu RI-Ethiopia. Dalam forum ini Indonesia menyampaikan bahwa perdamaian dan keamanan Afrika merupakan salah satu prioritas utama Indonesia, yang diwujudkan melalui kontribusi Indonesia pada berbagai misi pemeliharaan perdamaian PBB di kawasan Afrika. Sementara itu, Ethiopia mengapresiasi peran dan dukungan Indonesia dalam memastikan perdamaian yang berkelanjutan di Afrika dan menyampaikan dukungan terhadap pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, periode 2019-2020.[] Forum Konsultasi Bilateral (FKB) Indonesia-Ethiopia FOKUS No. 113 Tahun XI - 15 Maret - 14 April 2018
  13. 13. No. 113 Tahun XI - 15 Maret - 14 April 2018 74 13 Tahun ini Kementerian Luar Negeri RI membuka program Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (BSBI) ke- 16. Acara pembukaan dilakukan pada 28 Maret 2018 di Gedung Pancasila, Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta. Program tahunan ini diikuti sebanyak 72 peserta dari 44 negara termasuk 5 peserta Indonesia dan lima negara baru yang pertama kali berpartisipasi yaitu Ghana, Bangladesh, Benin, Bosnia-Herzegovina, dan Jordania. Menurut Wakil Menteri Luar Negeri A.M. Fachir, program BSBI telah berjalan dengan sukses sejak diselenggarakan pertama kali pada 2003. Hal ini mendorong Indonesia untuk menambah jumlah negara peserta agar bisa berpartisipasi dalam program BSBI 2018. Dengan penambahan ini, maka sudah sebanyak 848 alumni dari 74 negara yang dirangkul Indonesia untuk mengikuti program BSBI ini. BSBI adalah program yang diselenggarakan pemerintah Indonesia untuk merangkul generasi muda di seluruh dunia karena masa depan dunia berada di tangan para generasi muda. Program ini sejalan dengan misi Presiden Indonesia pertama, Sukarno.  “Di dunia yang penuh diskriminasi dan kebencian, Indonesia hadir menawarkan inisiatif melalui program BSBI yang memanfaatkan peran generasi muda. Kita butuh sarana penjembatan. Melalui beasiswa ini, kami membawa para peserta untuk mempelajari Indonesia lebih dalam,” kata Wamenlu A.M. Fachir. Lebih lanjut Wamenlu mengatakan, bahwa selain menyediakan program BSBI, Indonesia juga menawarkan banyak forum yang menyasar kepada generasi muda, di antaranya Bali Democracy Student Conference (BDSC), yang merupakan wadah bagi kalangan muda untuk bersuara. Sedangkan untuk program beasiswa jangka panjang, Indonesia menyediakan Beasiswa Darmasiswa. Program paket beasiswa tersebut dibangun untuk menjembatani perbedaan serta menciptakan harmoni dan sikap saling menyayangi. Sedangkan melalui BSBI, Indonesia ingin memperlihatkan bagaimana cara masyarakat Indonesia hidup dalam perbedaan budaya dan agama. Sementara itu, Direktur Diplomasi Publik Kemlu, Azis Nurwahyudi menyampaikan bahwa program BSBI telah membawa manfaat besar bagi Indonesia. BSBI bukanlah ajang piknik gratis bagi para peserta, karena dalam program ini semua peserta tinggal di sanggar-sanggar untuk mempelajari budaya, seni, dan berbagai hal mengenai Indonesia.  BSBI telah menyebabkan terbentuknya sanggar tari “Bidadari” di Serbia, adanya 53 alumnus BSBI di Fiji, adanya yayasan ‘Kintari’ di Republik Czech yang mempromosikan Indonesia, dan di Suriname, ada alumnus BSBI yang membuka salon rias pengantin Jawa. “Semua itu adalah kontribusi dari para alumni program BSBI ini. Mereka membantu mempromosikan seni dan budaya Indonesia yang diajarkan selama program di negara asal mereka masing- masing” kata Azis Nurwahyudi. Kemlu dan kantor-kantor perwakilan Indonesia di luar negeri mempromosikan program BSBI melalui media sosial, kuliah umum, dan promosi ke kampus- kampus. Pada tahun ini ada sebanyak 408 pelamar yang mengikuti proses seleksi untuk menjadi peserta, namun hanya sebanyak 72 pelamar saja yang terpilih. Selanjutnya mereka akan di bagi menjadi enam kelompok dan tinggal di sanggar- sanggar yang berada di Yogyakarta, Banyuwangi, Padang, Bali, Makassar, dan Kutai Kartanegara selama tiga bulan untuk belajar mengenai seni dan budaya Indonesia.[] BSBI 2018 Diikuti 72 Peserta dari 44 Negara FOKUSNo. 113 Tahun XI - 15 Maret - 14 April 2018
  14. 14. No. 113 Tahun XI - 15 Maret - 14 April 201814 Indonesia selaku Ketua MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, Australia), telah memulai rangkaian kegiatan MIKTA 2018 di Ottawa, Kanada. Para Duta Besar anggota MIKTA di Kanada berdiskusi mengenai pengembangan ekonomi kreatif dengan menghadirkan Senior Fellow Conference Board of Canada, Glen Hodgson, di KBRI Ottawa pada 27 Maret 2018.  “Pembahasan mengenai pengembangan ekonomi kreatif sangatlah tepat waktu. Selain selaras dengan  prioritas Pemri untuk mencapai target peningkatan ekonomi. Ekonomi kreatif Indonesia menyumbang 7,05% dari PDB nasional. Berdasarkan proyeksi 2025, sektor ekonomi kreatif akan berkontribusi sekitar US$ 81 miliar (pada PDB nasional) sehingga pembahasan mengenai pengembangan ekonomi kreatif menjadi penting,” kata Dubes RI untuk Kanada, Dr. Teuku Faizasyah. Glen Hodgson, yang merupakan seorang ekonom (Chief Economist), menampilkan upaya Kanada dalam mengedepankan industri kreatif. “Sejak satu dekade terakhir, Kanada semakin mengedepankan ekonomi kreatif dalam upaya untuk transisi fokus ekonominya dari Sumber Daya Alam (SDA) menuju ekonomi yang bertumpu pada sektor manufaktur dan jasa. Ekonomi kreatif dalam perkembangan sejarahnya di Kanada, erat dikaitkan dengan industri budaya tradisional – sebab itu, urusan ekonomi kreatif berada di bawah tanggung jawab Dok.pbs.twmig FOKUS MIKTA Bahas Pengembangan Ekonomi Kreatif Kementerian Warisan Budaya”, kata Hodgson kepada kepala perwakilan negara MIKTA lainnya.  Setiap negara memiliki definisi dan pendekatan yang berbeda mengenai ekonomi kreatif. Namun demikian kelima kepala perwakilan sepakat bahwa ekonomi kreatif memiliki potensi tinggi guna mendorong maju perekonomian, khususnya pada era teknologi saat ini. Ekonomi kreatif akan menciptakan manfaat ekonomis, lapangan kerja, dan kekayaan intelektual. Dalam kerangka MIKTA, Dubes RI mengimbau kiranya negara-negara MIKTA dapat saling bekerja sama dalam menjual hasil ekonomi kreatif di antara negara MIKTA. Duta Besar RI selanjutnya menjelaskan langkah Pemri dalam mengedepankan ekonomi kreatif melalui pembentukan Badan Ekonomi Kreatif dengan 16 sub-sektor. Prioritas Pemri dalam ekonomi kreatif juga di tuangkan dalam tema keketuaan Indonesia dalam MIKTA yaitu “Fostering Creative Economy and Contributing to Global Peace”.   Kepala perwakilan MIKTA selanjutnya menyepakati agar kegiatan MIKTA 2018 di Kanada difokuskan pada 7 prioritas negara MIKTA (penanggulangan terorisme dan keamanan global; pemeliharaan perdamaian; pembangunan berkelanjutan; kesetaraan gender; demokrasi dan tata pemerintahan yang baik; energi; dan perdagangan bebas) dan agenda G20. Serangkaian kegiatan untuk memperkenalkan MIKTA di Ottawa akan direncanakan bersama, termasuk diantaranya outreach kepada para pengambil keputusan di Kanada dan juga kalangan akamedisi. MIKTA adalah kemitraan informal yang beranggotakan 5 (lima) negara G20 yang dibentuk pada September 2013. Tujuannya adalah sebagai “bridge-builder” dalam berbagai isu global. MIKTA, telah berkembang menjadi platform konsultatif selama lima tahun terakhir, mirip kelompok G7 dan BRICS.  Sifat informal MIKTA membantu dalam menjaga fleksibilitas dan keterbukaan dalam diskusi berbagai isu global. Pertemuan dan kegiatan operasional MIKTA dikoordinasikan secara berurutan untuk periode satu tahun, dimulai dengan Meksiko (2013-2014), Korea Selatan (2014-2015), Australia (2015-2016), Turki (2017) dan Indonesia (2018). (Sumber: KBRI Ottawa)
  15. 15. No. 113 Tahun XI - 15 Maret - 14 April 2018 15 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia c.q. Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) telah menyelenggarakan kegiatan Peluncuran Buku dan Diskusi Panel berjudul MIKTA: Current Situation and the Way Forward, di Kantin Diplomasi Kementerian Luar Negeri, Jakarta, pada 19 Maret 2018. Kegiatan tersebut ditujukan sebagai wadah diskusi terkait kondisi-kondisi dan tantangan- tantangan yang dihadapi MIKTA saat ini dan bagaimana MIKTA dapat menyusun strategi untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Buku berjudul “MIKTA: Current Situation and the Way Forward” yang diluncurkan dalam kesempatan tersebut diterbitkan oleh Pusat Pengkajian dan Pengembangan Peluncuran Buku dan Diskusi Panel berjudul MIKTA: Current Situation and the Way Forward Kebijakan Multilateral (Pusat P2K Multilateral), BPPK Kemlu dan terdiri atas kumpulan artikel yang ditulis oleh para ahli dan praktisi hubungan internasional dari kelima negara MIKTA. Kegiatan dibuka dengan sambutan dari Dr. Siswo Pramono, Kepala BPPK Kemlu dan dilanjutkan dengan keynote speech dari Dr. A. M. Fachir, Wakil Menteri Luar Negeri RI. Diskusi panel diadakan dalam bentuk talkshow dan menghadirkan beberapa penulis, dalam buku yang diluncurkan tersebut, sebagai panelis, yaitu: Dr. Jorge Schiavon (CIDE Mexico), Dr. Shofwan Al Banna Choiruzzad (Universitas Indonesia), Dr. Siswo Pramono (Kepala BPPK Kemlu), Dr. Seungjoo Lee (Chung Ang University), Dr. Awidya Santikajaya (Kepala Subbidang di BPPK Kemlu), Dr. Nicholas Farrelly (Australian National University), dan Nanto Sriyanto (LIPI). Bertindak sebagai moderator adalah Fikry Cassidy, Kepala Pusat P2K Multilateral, BPPK Kemlu. Para panelis menyadari bahwa kini perubahan geopolitik global tengah terjadi. Sehubungan dengan hal tersebut, mekanisme- mekanisme yang dimiliki MIKTA (di antaranya yaitu koordinasi dan konsultasi kebijakan, inklusivitas isu, serta pendekatan bottom-up) dapat berkontribusi penting dalam tata kelola global. Hal tersebut ditambah dengan modalitas yang dimiliki negara-negara MIKTA, yaitu: pertumbuhan ekonomi yang tinggi, demokratis, komitmen tinggi terhadap perdamaian, serta aktif dalam institusi regional.  Namun, potensi-potensi yang dimiliki MIKTA nampaknya belum dapat terealisasi secara optimal. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya fokus dan keberlanjutan serta adanya perbedaan prioritas di antara negara-negara MIKTA. Untuk itu, di masa depan, MIKTA perlu lebih memfokuskan diri dan selektif terhadap isu-isu kerja sama prioritas; menyadari kapasitasnya sebagai hub di antara kawasan-kawasan, meningkatkan fungsinya sebagai kelompok negara- negara middle-power, serta meningkatkan dialog dan kolaborasi dengan mekanisme- mekanisme internasional lain, seperti BRICS. Dalam sambutan penutupnya, Salman Al Farisi, Staf Ahli Menteri Luar Negeri bidang Hubungan Kelembagaan berharap bahwa peluncuran buku akan mendorong munculnya publikasi-publikasi akademis lain terkait MIKTA. Staf Ahli Menlu juga meminta dukungan negara-negara MIKTA terhadap kekoordinatoran Indonesia dan menyambut baik usulan- usulan kerja sama baru dalam kerangka MIKTA. Kegiatan Peluncuran Buku dan Diskusi Panel ini diakhiri dengan ekskursi para panelis ke Masjid Istiqlal. Ekskursi ini bertujuan untuk melihat lebih dekat kehidupan multikultural dan toleransi antarumat beragama di Indonesia.  MIKTA adalah sebuah forum kemitraan informal yang terdiri atas Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, dan Australia sebagai angotanya. Tahun ini, Indonesia menjabat sebagai koordinator MIKTA. (Sumber: BPPK) SOROT
  16. 16. No. 113 Tahun XI - 15 Maret - 14 April 201816 Presiden Joko Widodo bersama para Kepala Negara/Pemerintahan dari ASEAN dan Australia menghadiri puncak acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Istimewa ASEAN- Australia 2018, yang digelar di International Convention Centre (ICC), Sydney, Australia, pada 18 Maret 2018.  Selain membahas sejumlah hal yang terjadi di sekitar kawasan dan dunia dalam sesi ‘Leaders Plennary’, Presiden Jokowi juga membahas mengenai Australia Engagement, kerja sama ekonomi dan counter terrorism. Siang harinya, Presiden Jokowi menghadiri jamuan santap siang di Admiralty House, Kirribilli, yang digelar secara khusus oleh Gubernur Jenderal Persemakmuran Australia bagi para Kepala Negara/Pemerintahan peserta KTT Khusus ASEAN-Australia 2018. Usai santap siang para Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN-Australia melakukan Pertemuan Retret di tempat yang sama. Dalam pertemuan ini Presiden Jokowi menyampaikan pidatonya. Presiden mengatakan bahwa kerja sama ASEAN- Australia selama 44 tahun terakhir telah berkontribusi membangun ekosistem kawasan Asia Tenggara yang damai, stabil, dan sejahtera.  “Untuk itu, selain menguatkan kerja sama di Samudera Pasifik, ASEAN- Australia harus dapat berkontribusi di kawasan Samudera Hindia,” kata Presiden. Ada tiga usulan kerja sama penting yang disampaikan Presiden dalam pidatonya, yaitu; Pertama, ASEAN- Australia harus berkontribusi dalam menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di Samudera Hindia. Presiden menegaskan, bahwa kerja sama ekonomi dengan negara- negara di lingkar Samudera Hindia menjadi keharusan untuk mewujudkan poros ekonomi baru. Kedua, ancaman keamanan lintas batas di lingkar Samudera Hindia seperti perompakan; Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) fishing; penyelundupan manusia; perdagangan narkoba; serta ancaman radikalisme dan terorisme menjadi tantangan nyata yang harus diatasi ASEAN-Australia. Presiden menyatakan perlunya ASEAN-Australia membangun mekanisme yang efektif, termasuk dengan negara-negara di Samudera Hindia, seperti di bidang keamanan dan keselamatan maritim, Search and Rescue (SAR), dan perlindungan sumber daya laut. Ketiga, pentingnya kerja sama ASEAN-Australia dalam memperkuat sentralitas ASEAN, termasuk dalam membangun arsitektur di kawasan.  “Sentralitas ASEAN tidak pernah memunculkan ancaman bagi siapapun, sentralitas ASEAN justru akan menyuburkan habit of dialogue dan kerjasama,” jelas Presiden. Di akhir sambutannya Presiden berharap agar kerja sama di kawasan Samudera Hindia ini nantinya dapat terintegrasi dengan kawasan Pasifik sehingga dapat terbentuk ke dalam sebuah arsitektur kawasan Indo-Pasifik, yaitu sebuah kawasan yang terbuka, inklusif, transparan, serta menjunjung tinggi hukum internasional.[] SOROT Kerja Sama ASEAN-Australia Akan Memperkuat Sentralitas ASEAN
  17. 17. No. 113 Tahun XI - 15 Maret - 14 April 2018 17SOROT Berbagai keunggulan ASEAN baik dari segi geografis maupun demografisnya, membuat Presiden Joko Widodo yakin bahwa ASEAN akan menjadi poros perekonomian baru dunia. Oleh sebab itu, Australia sebagai salah satu negara terdekat ASEAN diharapkan bisa memanfaatkan peluang tersebut, utamanya dalam hal investasi. Demikan disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidatonya di CEO Forum, sebagai rangkaian dari KTT Khusus ASEAN-Australia, di International Convention Center, Sydney, Australia pada 17 Maret 2018. “Poros perekonomian dunia sedang bergeser dari Atlantik ke Pasifik, pertumbuhan ekonomi tertinggi saat ini ada di Asia Pasifik. Lalu siapa yang tepat berada di tengah-tengah Asia Pasifik, adalah ASEAN”, kata Presiden. Letak ASEAN yang berada di tengah, di antara India, Asia Tengah, dan Timur Tengah berada di sebelah barat, kemudian Tiongkok, Korea, dan Jepang di sebelah utara, serta Australia dan Selandia Baru di sebelah selatan, membuat ASEAN menjadi kawasan yang strategis. “Namun selain itu, ada hal penting lainnya yang sedang tumbuh di Asia Pasifik dan ASEAN, yaitu kelas menengah. Termasuk sekitar 630 juta populasi di Asia Tenggara,” jelas Presiden. Seiring dengan pertumbuhan era digital yang berpengaruh pada sektor perekonomian, juga berdampak terhadap berubahnya pola konsumsi pada masyarakat kelas menengah di ASEAN. Menurut Presiden, media sosial adalah salah satu faktor utama pemicu perubahan tersebut. “Saya bisa mengatakan bahwa ‘selfie’ adalah penemuan atau ciptaan abad ini, karena ‘selfie’ telah mengubah dunia,” ujar Presiden disambut tawa hadirin. Presiden kemudian memberikan contoh sebuah objek wisata alam bernama Kalibiru yang berada di Yogyakarta, Indonesia. Disana orang rela antri berjam-jam hanya untuk mendapatkan ‘selfie’ yang sempurna. “Kalangan menengah dan muda saat ini tertarik dengan pengalaman dan petualangan dibanding barang- barang mewah, hal ini tentu berdampak pada melonjaknya sektor pariwisata global,” ucap Presiden. Lebih lanjut Presiden menjelaskan, bahwa berdasarkan data dari Bloomberg, meskipun pertumbuhan ekonomi dunia saat ini berada di sekitar 3 persen per tahun, namun industri pariwisata global tumbuh lebih dari 7 persen per tahun. Tentunya ini merupakan peluang yang luar biasa bagi ASEAN dan Australia. “Bukan saja hanya menjadi destinasi wisata dan peningkatan jumlah turis baru dari Australia, namun Australia juga memiliki peluang bisnis dalam membantu pembangunan industri pariwisata di ASEAN,” terang Presiden. Saat ini menurut Presiden, berbagai proyek infrastruktur di negara-negara ASEAN sedang dibangun untuk menunjang melonjaknya sektor pariwisata. Mulai dari perbaikan dan pembangunan bandar udara, pelabuhan, jalan tol, bahkan kereta api super cepat. “Namun, kita masih membutuhkan banyak infrastruktur dan hal ini merupakan peluang bagi pelaku bisnis di Australia,” kata Presiden. Selain sektor pariwisata, dalam kesempatan tersebut Presiden juga menyampaikan bahwa sektor tabungan finansial juga tengah merebak di kalangan menengah ASEAN. Dana tersebut tentunya dapat dimanfaatkan antara lain untuk pendanaan proyek infrastruktur, industri, dan  sektor e-Commerce. “ASEAN harus membangun pasar modal regional yang besar, seperti halnya Euro- dollar markets dan pasar modal zona Eropa. Dan ini juga menjadi peluang besar bagi bank-bank dan institusi finansial di Australia,” jelas Presiden. Oleh sebab itu, Presiden berharap, ASEAN dan Australia dapat terus meningkatkan hubungan kerja samanya, utamanya dalam hal perdagangan, pariwisata, dan investasi. “Saya menantikan untuk menyambut Australia di ASEAN, dan Indonesia,” ujar Presiden mengakhiri sambutannya. (sumber: Setpres) Presiden RI : ASEAN Akan Menjadi Poros Perekonomian Baru Dunia
  18. 18. No. 113 Tahun XI - 15 Maret - 14 April 201818 SOROT Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam acara ‘Talkshow Menlu RI bertajuk “Arah Kebijakan dan Polugri RI” yang diselenggarakan di Kantin Diplomasi Kemlu, Jakarta, (22/3/2018) memaparkan mengenai arah kebijakan politik luar negeri RI kepada para warga negara Indonesia (WNI) alumni beasiswa asing.  Menlu Retno mengungkapkan secara umum mengenai kebijakan politik luar negeri Indonesia, dan salah satu diantaranya adalah mengenai perlindungan WNI di luar negeri. “Semoga acara ini bisa menjadi wadah komunikasi antara kalian para alumni dengan Perwakilan kita. Semoga dengan forum ini kita bisa bertukar pikiran,” kata Menlu Retno. Dijelaskan oleh Menlu Retno bahwa salah satu pilar politik luar negeri Indonesia Kementerian Luar Negeri berkolaborasi dengan Rumah Millennials dan Innovative Youth Project (IYP) menyelenggarakan dialog inspiratif bertajuk “Millennials, Nasionalisme, dan Diplomasi: Tantangan Diplomasi Zaman Now”, di Kantin Diplomasi Kemlu, Jakarta, pada tanggal 23 Maret 2018. Kegiatan yang dihadiri oleh kurang lebih sekitar 150 anak muda yang akrab disebut sebagai generasi millennials ini bertujuan untuk menambah wawasan para millennials terhadap pentingnya diplomasi. Tiga orang narasumber dihadirkan pada dialog ini, yaitu Staf Khusus Menteri Luar Negeri untuk Isu Strategis yang juga merupakan Duta Besar “Designated” untuk Republik Rakyat Tiongkok, Djauhari Oratmangun; Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kemlu, Cecep Herawan; serta Puteri Indonesia 2013 yang juga sebagai Miss Universe Indonesia 2013, Whulandary Herman. adalah perlindungan seluruh WNI di luar negeri. Para alumni ini, lanjut Retno, tentu sudah merasakan bagaimana perlindungan WNI di luar negeri tersebut. Karenanya, Menlu Retno berharap para alumni terus menjalin hubungan dan komunikasi dengan para diplomat RI yang selama ini sudah membantu mereka. “Semoga masukan dari mereka semua bisa kami tampung dan kami terapkan,” tukas Menlu Retno. Sejumlah alumni dari berbagai negara, seperti Australia, Jerman, Amerika Serikat, Tiongkok, hingga Belanda datang dalam acara ini. Pada kesempatan ini, salah satu perwakilan alumni Setiap negara di dunia memiliki kebutuhan yang tidak selalu dapat dipenuhi oleh potensi dari dalam negara sendiri. Perbedaan wilayah geografis, potensi alam, akses teknologi, hingga kualitas keterampilan sumber daya manusia membuat tiap negara memiliki kelebihan dan keunikan masing- masing. Keadaan ini akhirnya mendorong negara-negara untuk saling bekerja sama meminta untuk diadakan pelatihan pengenalan kebijakan politik luar negeri, agar bisa menjadi ‘diplomat’ Indonesia di luar negeri. Menlu Retno menyampaikan rasa bangga atas jiwa nasionalisme yang tinggi yang dimiliki oleh para mahasiswa Indonesia yang belajar di luar negeri. Menurut Menlu Retno, jiwa nasionalisme tersebut harus terus dipupuk untuk perbaikan bangsa dan negara di masa mendatang. “Saat mereka menjadi mahasiswa di luar negeri, yang kita banggakan adalah rasa kebangsaan mereka yang tidak pernah tergerus meskipun mereka berada di luar negeri” kata Menlu Retno. antara satu dan lainnya. Kerja sama ini mencakup berbagai bidang yang secara garis besar meliputi ekonomi, politik, dan sosial budaya. Bicara mengenai hubungan antarnegara, maka tidak terlepas dari upaya diplomasi. Mempertahankan dan membina hubungan baik dalam kerja sama antarnegara tidaklah selalu mudah. Diperlukan kemampuan khusus untuk berunding dan bernegosiasi, Lebih lanjut Menlu Retno mengutarakan rasa senangnya dapat bertukar pikiran mengenai kebijakan luar negeri RI dengan para pelajar tersebut. Menurutnya adalah sangat penting untuk mengadakan komunikasi dengan cara seperti itu, karena memang tidak boleh ada jarak antara politik luar negeri dengan masyarakat Indonesia. “Saya kira pertemuan komunikasi seperti ini dengan kelompok lain perlu dilakukan, sehingga, sekali lagi, tidak boleh ada jarak antara politik luar negeri yang kita lakukan dengan kepentingan yang ada di masyarakat,” jelas Menlu Retno.[] serta dukungan dari seluruh warga negara untuk menjaga kualitas dan nama baik Indonesia di mata dunia. ​Pada tahun 2020, genera- si millennials diproyeksikan akan mendominasi usia pro- duktif di Indonesia. Untuk itu, Kemlu berharap agar para milennials dapat turut serta mengambil peran dalam diplo- masi, untuk membangun dan memperkuat hubungan baik antara Indonesia dan nega- ra-negara lain di dunia. Dengan konsep panel discussion, mind session, and networking, diharapkan event seperti ini dapat memfasilitasi millennials untuk saling belajar, berjejaring, berbagi cerita, karya, inspirasi, dan saling membuka peluang untuk bekerjasama, bersinergi serta gotong royong lintas karya dan bidang dengan millennials inspiratif lainnya. (Sumber: Rumah Millennials)​ Menlu RI Paparkan Arah Kebijakan dan Polugri RI Millennials, Nasionalisme, dan Diplomasi
  19. 19. No. 113 Tahun XI - 15 Maret - 14 April 2018 19 Aplikasi Safe Travel Kemlu Diluncurkan Secara Resmi Oleh Menteri Luar Negeri Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) meluncurkan inovasi terbaru manfaatkan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi dalam upaya melindungi Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri, yaitu berupa situs  “http:// www.peduliwni.go.id” dan memperluas aplikasi mobile ‘Safe Travel Kemlu’ yang sudah diluncurkan pada 2017 lalu menjadi multi-platform (android, iOS, web, dan media sosial). “Secara garis besar, website peduli WNI lebih mengedepankan keamanan sehingga tidak dibuatkan mobile version-nya. Sedangkan aplikasi Safe Travel memiliki unsur fun, jadi perjalanan WNI akan aman dengan informasi yang ada sekaligus menyenangkan karena banyak fiturnya,” ungkap Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu, Lalu Muhamad Iqbal. Aplikasi Safe Travel Kemlu ini diluncurkan secara resmi oleh Menteri Luar Negeri, Retno L.P. Marsudi, pada puncak acara The Safe Travel Festival yang digelar di Central Park Mall Jakarta pada tanggal 14 April 2018. “Intinya adalah perlindungan WNI. Safe Travel dibuat karena negara ingin hadir untuk melindungi semua WNI. Sekarang negara hadir dalam genggaman”, ujar Menlu Retno dalam sambutannya. “Kita terus berinovasi dalam rangka perlindungan WNI. Safe Travel adalah inovasi terbaru. Ini adalah inovasi perlindungan WNI zaman now”, kata Menlu Retno. Rangkaian acara The Safe Travel Festival dengan tema “Responsibly Fun” ini diselenggarakan selama lima hari (11-15 April 2018) dengan menampilkan berbagai kegiatan seperti talk show, experience booth, quiz, serta kompetisi foto dan vlog di akun media sosial. Aplikasi Safe Travel Kemlu diluncurkan pertama kali pada Januari 2017 dalam versi android (beta), dilatarbelakangi oleh kejadian gempa bumi di Nepal. Aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan perlindungan bagi para WNI yang berada di Luar Negeri. Aplikasi ini tidak hanya dirancang dalam kondisi darurat tetapi juga dengan konsep aman dan menyenangkan, serta berisi informasi praktis yang diperlukan WNI. Dalam aplikasi yang dapat diunduh gratis ini, WNI bisa mendapatkan informasi lengkap mengenai berbagai negara di dunia (termasuk tingkat keamanan dan kerawanan), informasi kontak Perwakilan RI (alamat, nomor telepon, faksimili, email, dan hotline), tata aturan hukum dan kebiasaan yang berlaku di masing-masing negara, mata uang setempat, tempat ibadah, lokasi wisata, informasi kuliner, serta infografis unik yang menghibur dan bisa menjadi bacaan saat perjalanan menuju negara tujuan, hingga informasi lainnya yang dibutuhkan. Fitur penting lainnya adalah berupa tombol darurat (panic button). Dalam keadaan darurat, WNI yang berada di luar negeri dapat menggunakan fitur tombol darurat untuk mengirim foto, merekam video, menghubungi Perwakilan RI terdekat dan mengirim lokasi kejadian. “Ini akan membuat WNI lebih aman,” ungkap Menlu Retno. Tentunya aplikasi ini sangat berguna, terutama bagi WNI yang akan berkunjung ke negara yang jarang ​​​​​ dikunjungi. Aplikasi ini juga sangat membantu untuk merencanakan perjalanan dan mendapatkan bantuan perlindungan WNI di luar negeri. Melalui inovasi ini, Kemlu berharap WNI yang sedang berada di luar negeri tidak akan merasa ‘sendiri’. Kemlu akan selalu mendampingi dalam memberi pelayanan dan perlindungan bagi WNI. Data Kemlu menunjukkan sebanyak 2.978.446 WNI berada di luar negeri. Dari jumlah tersebut, mayoritas sebesar 2.825.939 merupakan pekerja migran, sisanya terdiri atas pelajar dan Anak Buah Kapal (ABK). Sementara itu, sebanyak 18 juta WNI tercatat berpergian ke luar negeri untuk keperluan wisata, termasuk wisata religi (haji dan umroh). Aplikasi Safe Travel Kemlu juga akan membuat perjalanan WNI menyenangkan dengan fitur-fitur yang khas seperti di media sosial, antara lain: Indonesian Nearby - Fitur ini menyediakan informasi mengenai WNI yang berada dekat lokasi anda saat berada di luar negeri. Melalui fitur ini, para WNI dapat berkenalan, mengobrol dan mengembangkan jaringan pertemanan untuk memperkuat komunitas WNI di luar negeri. Points dan Badges - Pengguna aplikasi dapat memperoleh points dan badges (lencana) sejak melakukan check in. Akan ada reward bagi pengguna yang mendapat poin dan lencana tertentu. Pengguna aplikasi Safe Travel juga dapat memajang foto selfie dan melakukan check in untuk diunggah di media sosial seperti Facebook sehingga bisa tetap eksis dengan teman-teman dunia maya. Melalui Safe Travel perjalanan akan menjadi aman, asyik dan nyaman serta tidak akan merasa kesepian saat berada di luar negeri. SOROT
  20. 20. No. 113 Tahun XI - 15 Maret - 14 April 201820 Kemitraan Kemlu dengan LPEI Untuk Menjembatani Hubungan yang Lebih Intensif dengan Dunia Usaha dunia usaha, khususnya dalam meyakinkan dunia usaha untuk semakin berani mengambil resiko terukur dengan mulai merambah pasar non- tradisional.  LPEI merupakan lembaga yang diberi mandat untuk menjalankan pembiayaan ekspor nasional. Fungsi ini menjadikan LPEI sebagai mitra yang penting bagi Kemlu, khususnya Perwakilan RI, untuk memaksimalkan diplomasi ekonomi. Saat ini Indonesia tengah dalam proses negosiasi sejum- lah perjanjian kerja sama perd- agangan, baik bilateral maupun regional. Karena itu, dukungan LPEI akan sangat berperan da- lam  implementasi kerja sama dimaksud. Dengan Nota Kesepahaman ini, diharapkan komunikasi antara Perwakilan RI dan LPEI menjadi semakin mudah, khususnya terkait pertukaran informasi hasil business intelligence yang akurat berdasarkan fakta dan kondisi di lapangan. Dengan informasi tersebut, maka dapat dilakukan identifikasi proyek potensial dan keunggulan komparatif Indonesia serta peluang outbound investment. Ruang lingkup kerja sama Kemlu dan LPEI meliputi kerja sama untuk mendorong investasi dan perdagangan internasional, perluasan jejaring internasional, pertukaran data/informasi terkait isu ekonomi, dan pengembangan kapasitas sumber daya. Diplomasi ekonomi merupakan salah satu prioritas utama Kementerian Luar Negeri RI, dimana dalam hal ini 132 Perwakilan RI di luar negeri menjadi ujung tombak dalam menjalankan mesin diplomasi ekonomi Indonesia. Secara khusus, Presiden Joko Widodo telah memberikan mandat kepada Perwakilan RI agar selalu aktif dan kreatif dalam memperjuangkan kepentingan ekonomi nasional di negara akreditasinya masing-masing. Namun demikian, diplomasi ekonomi bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, apalagi pada saat sekarang ini dimana tingkat persaingan antar negara begitu tinggi. Hal ini mengharuskan pelaku diplomasi untuk melakukan terobosan-terobosan serta jeli membaca peluang dan potensi untuk meningkatkan akses pasar global, terutama pasar non tradisional. ​ Pada kenyataannya, upaya penetrasi pasar non tradisional juga tidak lepas dari tantangan karena kalangan pengusaha dan investor masih memiliki kekhawatiran untuk berbisnis dengan pasar non tradisional.  Terkait hal tersebut, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang Kerja Sama Peningkatan Diplomasi Ekonomi. Penandatanganan dilakukan pada 10 April 2018 di sela-sela pelaksanaan Indonesia Africa Forum (IAF) dan disaksikan oleh Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Kemitraan Kemlu dengan LPEI ini adalah untuk menjembatani hubungan yang lebih intensif dengan SOROT No. 113 Tahun XI - 15 Maret - 14 April 2018
  21. 21. No. 113 Tahun XI - 15 Maret - 14 April 2018 21 permohonan dukungan Indonesia secara positif. ​ Berikutnya, Wamenlu Fachir bertemu dengan Menteri Ekonomi Andorra, Gilbert Saboya. Keduanya mendiskusikan potensi kerja sama investasi dan bertukar pikiran terkait proyek pengembangan kota berbasis IT (smart city) yang tengah dilakukan oleh Andorra. Dalam pertemuan, Wamenlu Fachir juga mendapatkan presentasi mengenai Badan Investasi Andorra (ACTUA). Selanjutnya Wamenlu Fachir bertemu dengan Menlu Andorra, Maria Ubach Font di kantor Kementerian Luar Negeri Andorra. Pertemuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kerjasama kedua negara, utamanya ekonomi dan people-to-people contact. Wakil Menteri Luar Negeri, A.M. Fachir, pada 9 April 2018 melakukan kunjungan kehormatan kepada Perdana Menteri Andorra Antonio Marti di Andorra La Vella dalam lawatannya ke Andorra. Selaku Utusan Khusus Pemerintah Indonesia, Wamenlu Fachir menyampaikan secara langsung surat permohonan dukungan kepada Andorra mengenai pencalonan Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB periode 2019-2020. PM Antonio Marti menyampaikan apresiasi atas upaya-upaya Indonesia dalam berbagai fora multilateral dan regional untuk kemajuan perdamaian dunia. Andorra akan mempertimbangkan Pada kesempatan tersebut, Wamenlu Fachir mengajak Menlu Ubach meningkatkan perdagangan dan investasi kedua negara.  “Perdagangan dan investasi kedua negara sangat dinamis dalam tiga tahun terakhir,” kata Wamenlu Fachir. Menlu Ubach menyambut positif ajakan Wamenlu Fachir serta mengajak Indonesia menjadi mitra terbaru dalam agenda proses diversifikasi ekonomi. Wamenlu Fachir juga mendorong hubungan antarwarga, antar lain, melalui program BSBI dan interaksi antar pengusaha, serta pertukaran seniman kedua negara. Sementara itu, dalam pertemuan dengan jajaran Kamar Dagang dan Industri Andorra Confederació Empresarial Andorra (CEA), Wamenlu Fachir mendiskusikan potensi kerja sama investasi dan perdagangan antar pelaku ekonomi kedua negara. “Dengan berbagai agenda pembangunan infrastruktur Indonesia seperti pelabuhan, bandara, dan jalan raya serta kemudahan yang ditawarkan Pemerintah Indonesia, saya mengajak pengusaha Andorra untuk tingkatkan investasi di Indonesia,” jelas Wamenlu Fachir. Di tengah proses negosiasi CEPA antara Indonesia dan Uni Eropa, Wamenlu Fachir mengusulkan agar pengusaha kedua negara mulai memetakan sektor investasi yang saling menguntungkan. Andorra Akan Mempertimbangkan Permohonan Dukungan Indonesia Secara Positif LENSANo. 113 Tahun XI - 15 Maret - 14 April 2018
  22. 22. No. 113 Tahun XI - 15 Maret - 14 April 201822 Night At The Museum adalah salah satu bentuk kegiatan yang diprakarsai oleh Sahabat Museum Konferensi Asia Afrika (SMKAA), Bandung. Kegiatan ini pertama kali dilakukan pada acara peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-72, dimana dalam kegiatan ini masyarakat diberikan kesempatan untuk merasakan sensasi menjelajahi Museum KAA pada malam hari. Kegiatan ini di awali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya, pengunjung museum disuguhi dengan pidato berjudul ‘Solidaritas Asia Afrika’ untuk mengingatkan betapa pentingnya ikatan yang terjalin antar negara Asia dan Afrika. Berikutnya para pengunjung museum disuguhi sebuah pertunjukan drama bertajuk ‘Bandung di Awal Revolusi’ yang dibawakan oleh Historia van Bandoeng (HvB) berkolaborasi dengan SMKAA. Drama ini berkisah tentang upaya Jepang yang ingin melalukan propaganda terhadap Indonesia. Rakyat Indonesia dijadikan romusha (pekerja paksa) yang bekerja dari pagi hingga larut tanpa diberi upah. Di sisi lain, Jepang diberi ultimatum oleh Amerika Serikat, namun Jepang menolak untuk tunduk. Sehingga akhirnya, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Kota Hiroshima dan Nagasaki yang mengakibatkan Jepang menyerah kepada Sekutu. Momen ini kemudian dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Usai pertunjukan drama tersebut, selanjutnya para pengunjung dipandu untuk berkeliling museum dan mendapatkan penjelasan tentang benda- benda dan potret-potret bersejarah saat berlangsungnya Konferensi Asia Afrika. Night at the Museum Lomba Kreatifitas Anak LENSA pada tanggal 6 April 2018 dan hasilnya dapat dilihat di situs web MKAA www. asianafricanmuseum.org dan media sosial Museum KAA @ AsiAfricamuseum (Instagram/ Twitter/Facebook). Para pemenang akan diberikan hadiah berupa Tabungan Pendidikan, trofi dan bingkisan.[] Pembelajaran sejarah tidak hanya menjadi tugas para pengajar di sektor pendidikan formal saja, melainkan juga sektor non formal. Museum merupakan salah satu ruang publik yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran sejarah secara non formal. Selain itu, museum juga bisa menjadi tempat yang menyenangkan untuk belajar sejarah karena selain memiliki nilai edukasi, museum juga merupakan sebuah destinasi wisata. Di museum, masyarakat tidak hanya belajar sejarah tetapi juga dapat berekreasi bersama keluarga. Nilai edukasi sebuah museum adalah untuk memperkenalkan pengetahuan dan budaya secara nyata melalui program edukasi dan eksibisi. Berkaitan dengan itu, dalam acara peringatan HUT Konferensi Asia Afrika yang ke-63, Museum Konferensi Asia Afrika (MKAA) menyelenggarakan program edukasi museum berupa Lomba Kreativitas Anak-Anak Tingkat Sekolah Dasar yang dikemas dalam bentuk lomba menggambar dan mewarnai koleksi MKAA dengan tema “Warna-Warni Semangat Asia Afrika”. Menggambar dan mewarnai merupakan sebuah kegiatan yang menyenangkan dalam mengkomunikasikan nilai edukasi yang dimiliki oleh MKAA kepada masyarakat. Para peserta dipersilahkan memilih salah satu gambar sesuai dengan kategori peserta, yaitu gambar Diorama dan Gedung Merdeka. Gambar kemudian diunduh dan di print dalam ukuran A4. Gambar yang telah diwarnai sesuai dengan kreativitas masing- masing kemudian dikirim ke MKAA, dengan batas waktu pengiriman tanggal 31 Maret 2018. Gambar yang masuk kemudian dilakukan penilaian, khususnya dalam hal teknik mewarnai, kombinasi warna, kerapian, orisinalitas, dan kreativitas. Penetapan para pemenang lomba dilakukan
  23. 23. No. 113 Tahun XI - 15 Maret - 14 April 2018 23 Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melakukan pertemuan dengan Deputi Sekjen untuk Misi Perdamaian PBB Jean Pierre Lacroix, di sela- sela Debat Terbuka DKPBB mengenai Misi Perdamaian, di New York, AS (27/3). Dalam pertemuan tersebut, keduanya bertukar pandangan mengenai penguatan peran misi perdamaian PBB, sesuai dengan mandatnya, untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Deputi Lacroix mengapresiasi kontribusi Indonesia bagi misi perdamaian terutama polisi dan pasukan perdamaian perempuan Indonesia. Lebih lanjut, Menlu Retno men- yampaikan kesediaan Indonesia untuk me­ ngirimkan lebih banyak lagi pasukan perdamaian ke berbagai misi perda- maian PBB guna menca- pai visi 4000 pada 2019. Menlu Retno juga menekankan bahwa keamanan dan keselamatan merupakan pilar penting dalam misi perdamaian PBB Menlu Retno menawarkan Pusat Misi Perdamaian Indonesia di Sentul sebagai hub bagi pelatihan pasukan perdamaian PBB di Kawasan. “Saya sependapat dengan Menteri Keuangan memberikan penghargaan kepada Kementerian Luar Negeri sebagai Kementerian/Lembaga berkinerja terbaik dalam pelaksanaan anggaran Tahun 2017 untuk kategori Pagu DIPA Sedang (2,5-10 Triliun Rupiah). Penghargaan tersebut diberikan secara langsung oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani, kepada Sekretaris Jenderal Kemlu, Mayerfas, dalam Rapat Koordinasi Nasional Pelaksanaan Anggaran Kementerian/ Lembaga Tahun 2018 di Jakarta (21/2). Prestasi tersebut merupakan bentuk apresiasi kepada Kementerian Luar Negeri yang dianggap berhasil mengelola anggaran secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam pemberian penghargaan ini Kementerian Keuangan menetapkan beberapa  indikator kinerja pelaksanaan anggaran yang harus dipenuhi oleh K/L yaitu Revisi DIPA, Deviasi Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran, Pagu Minus Belanja Pegawai, Penyelesaian Tagihan Tepat RI Tawarkan Pusat Misi Perdamaian di Sentul Sebagai Hub Pelatihan Kawasan Kemlu Jadi Salah Satu Kementerian Berkinerja Terbaik dalam Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017 LENSA Waktu, Pengelolaan UP, Penyampaian LPJ Bendahara, Penyampaian Data Kontrak, Penyerapan Anggaran, Pengembalian SPM, dan Retur SP2D. Setelah menerima penghargaan ini, Kemlu berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja yang lebih baik dalam pelaksanaan anggaran di masa mendatang. (Kemlu RI) Deputi Lacroix terkait pentingnya peningkatan partisipasi perempuan pada misi perdamaian.” (sumber: Kemlu)
  24. 24. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Direktorat Diplomasi Publik Jalan Taman Pejambon No. 6 Jakarta 10110 Telepon : 021-3813480 Faksimili : 021-3858035 Diplomasitabloiddiplomasi.org tabloiddiplomasi@Kemlu.go.id @diplik_Kemluwww. Kemlu.go.id tabloid Kementerian Luar Negeri meluncurkan inovasi terbaru dalam upaya melindungi Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri. Situs www. peduliwni.kemlu.go.id dan memperluas aplikasi ‘Safe Travel Kemlu’ yang sudah diluncurkan pada 2017 lalu menjadi multi- platform (android, iOS, internet, dan media sosial). “Secara garis besar, website peduli WNI lebih mengedepankan keamanan sehingga tidak dibuatkan mobile version-nya. Sedangkan aplikasi Safe Travel memiliki unsur fun, jadi perjalanan WNI akan aman dengan informasi yang ada sekaligus menyenangkan karena banyak fiturnya,” ungkap Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu, Lalu Muhamad Iqbal. Kedua inovasi ini akan dikenalkan kembali ke publik dalam pekan pameran Perlindungan WNI bertema ‘Responsibly Fun’ yang akan berlangsung pada 11 – 15 April 2018 di Central Park, Jakarta. Melalui inovasi ini, Kemlu berharap WNI yang sedang berada di luar negeri tidak akan merasa ‘sendiri’. Kementerian Luar Negeri akan selalu mendampingi dalam memberi pelayanan dan perlindungan bagi WNI. Data Kementerian Luar Negeri menunjukkan sebanyak 2.978.446 WNI berada di luar negeri. Dari jumlah tersebut, mayoritas sebesar 2.825.939 merupakan pekerja migran, sisanya terdiri atas pelajar dan Anak Buah Kapal (ABK). Sementara itu, tercatat 18 juta WNI berpergian ke luar negeri untuk keperluan wisata, termasuk wisata religi (haji dan umroh). Serba Ada di Aplikasi Safe Travel Kemlu Fitur-fitur yang ada dalam aplikasi Safe Travel Kemlu diharapkan membantu WNI dalam mengenal negara tujuannya lebih baik lagi. Fitur-fitur Safe Travel Kemlu yang dapat WNI manfaatkan antara lain: 1. Informasi lengkap negara-negara di dunia, yang meliputi: Status negara (Berupa tingkat keamanan dan kerawanan yang ditandai dengan indikator warna); 2. Akses Pelayanan Perwakilan RI; Daftar 130 Perwakilan RI ( Menyediakan informasi alamat, nomor telepon, faksimili, email, dan hotline Perwakilan RI, baik Kedutaan Besar RI, Konsulat Jenderal RI, ataupun bila terdapat Konsulat RI); 3. Informasi Hukum dan Kebiasaan Setempat; 4. Mata Uang Setempat; 5. Informasi Tempat Ibadah; 6. Informasi Wisata;  7.Informasi Kuliner Halal;  8. Infografis Unik yang menghibur dan bisa menjadi bacaan saat perjalanan menuju negara tujuan;  9. Informasi lain yang dibutuhkan para traveller, seperti jenis steker listrik maupun voltase yang dipergunakan di negara tujuan. Satu fitur yang sangat krusial adalah adanya Tombol Darurat, dimana dalam keadaan darurat, WNI yang berada di luar negeri dapat menggunakan fitur tombol darurat untuk mengirim foto, merekam video, menghubungi Perwakilan RI terdekat dan mengirim lokasi kejadian. Aman dan Menyenangkan Aplikasi Safe Travel Kemlu juga akan membuat perjalanan WNI menyenangkan dengan fitur-fitur yang khas seperti di media sosial, antara lain: a. Indonesian Nearby - Fitur ini menyediakan informasi mengenai WNI yang berada dekat lokasi anda saat berada di luar negeri. Melalui fitur ini, para WNI dapat berkenalan, mengobrol dan mengembangkan jaringan pertemanan untuk memperkuat komunitas WNI di luar negeri. Keren, kan?) b. Points dan Badges - Pengguna aplikasi dapat memperoleh points dan badges (lencana) sejak melakukan check in. Akan ada reward bagi pengguna yang mendapat poin dan lencana tertentu. Penasaran apa reward yang diberikan? Download dan gunakan aplikasinya.. Konektivitas Media Sosial Pengguna aplikasi Safe Travel dapat memajang foto selfie dan melakukan check in untuk diunggah di media sosial seperti Facebook sehingga bisa tetap eksis dengan teman-teman dunia maya. Melalui Safe Travel perjalanan akan menjadi aman, asyik dan nyaman. Penggunanyapun tidak akan merasa kesepian saat berada di luar negeri. Unduh aplikasinya di Google Play dan segera di Apple Store. (CAS-PWNI/Infomed)​ Bepergian yang Aman dan Menyenangkan Bersama Safe Travel Kemlu No. 113 tahun xI Tgl. 15 maret - 14 APRIL 2018

×