Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tabloid Diplomasi April 2017 Versif PDF

611 views

Published on

Tabloid Diplomasi April 2017 Versif PDF

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Tabloid Diplomasi April 2017 Versif PDF

  1. 1. tidak untuk diperjualbelikan Diplomasikemlu.go.id tabloiddiplomasi.org tabloiddiplomasi@kemlu.go.id @diplik_Kemlu No. 104 tahun x tabloid Tgl. 15 APRIL - 14 mei 2017 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Direktorat Diplomasi Publik Jalan Taman Pejambon No. 6 Jakarta 10110 Telepon : 021-3813480 Faksimili : 021-3858035 Meningkatkan Citra positif Indonesia Melalui kerja sama Teknik Media Komunikasi dan Interaksi sambut hari kartini, menlu : kaum perempuan benteng diplomasi
  2. 2. Surat Pembacacatatan redaksi Diplomasi publik merupakan sebuah kebutuhan dalam mengembangkan politik diplomasi yang lebih menyentuh kepada aspek sosial budaya. Hal ini tentunya untuk melahirkan sikap saling percaya dan saling mengerti sebagai landasan untuk melakukan kerja sama antara satu negara dengan negara lainnya. Berkaitan dengan itu, Pemerintah Indonesia telah membentuk “Pusat Budaya Melanesia” sebagai salah satu upaya melancarkan diplomasi publik ke negara-negara Pasifik Selatan yang tergabung dalam Melanesian Spearhead Group (MSG). Saya sangat tertarik untuk mengetahui lebih banyak mengenai kegiatan dan sasaran yang ingin dicapai oleh “Pusat Budaya Melanesia” tersebut. Melalui surat ini saya berharap agar Tabloid Diplomasi dapat menampilkan artikel mengenai hal tersebut. Demikian harapan saya, dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Maya Kusuma W. Mahasiswa UPH Politik luar negeri bebas dan aktif yang diterapkan Indonesia bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan nasional melalui hubungan atau kerja sama dengan berbagai bangsa dan negara di dunia, dimana salah satunya adalah dengan negara-negara kepulauan di Pasifik Selatan. Saat ini Indonesia sedang terus meningkatkan kebijakan Look East Policy, karena secara kultural terdapat ikatan yang cukup erat antara Indonesia dengan negara-negara di Pasifik Selatan. Di sisi lain, negara-negara di Pasifik Selatan juga menjalankan kebijakan Look North Policy untuk lebih mendekatkan diri dengan negara-negara di Asia, termasuk Indonesia. Ini merupakan modal penting yang harus dikelola dengan baik oleh Pemerintah Indonesia. Kita harus mampu memanfaatkan hal ini agar stigma buruk yang ditujukan kepada Indonesia dapat kita tangkal dan semakin meningkatkan citra baik Indonesia, baik dimata negara-negara Pasifik Selatan maupun dimata dunia. Muhammad T. Suharto Mahasiswa Universitas Sudirman, Purwokerto Para pembaca Tabloid Diplomasi yang terhormat, pada edisi kali ini tim redaksi mengangkat tema tentang kekuatan diplomasi kaum perempuan Indonesia yang kini kekuatanya telah mencapai 35.10%. Data ini disampaikan oleh Menlu RI pada pada saat peringatan hari Kartini bersama para pegawai Kementerian Luar Negeri, di Pejambon, Jumat (21/4). Tema berikutnya, adalah diplomasi Indonesia yang dikemas dalam bentuk bantuan kapasitas kepada negara-negara Pasifik Selatan. Berbagai bantuan kapasitas kepada negara-negara Pasifik Selatan yang tergabung dalam Melanesian Spearhead Group (MSG) merupakan komitmen pemerintah RI pada pertemuan Pacifik Island Development Forum (PIDF) di Suva, Fiji pada 2014. Besarnya bantuan yang diberikan Indonesia kepada negara-negara Pasifik Selatan sejak 2014 hingga 2016 mencapai sekitar IDR 23,6 triliun dalam bentuk bantuan teknis di bidang pertanian, perikanan, penanganan bencana, good governance, pendidikan, pemberdayaan perempuan dan lain sebagainya yang diwujudkan melalui 130 program peningkatan kapasitas. Topik berikutnya adalah kontribusi Indonesia untuk Palestina dalam bentuk dukungan politik maupun berbagai bantuan yang diberikan. Sejauh ini Indonesia telah memberikan bantuan pelatihan kepada sekitar 1.770 warga Palestina melalui 154 program peningkatan kapasitas di berbagai bidang, termasuk bantuan langsung berupa pembangunan Indonesia Cardiac Center (ICC), Rumah Sakit Indonesia dan bantuan kemanusiaan berupa persediaan obat-obatan. Selain itu program bantuan teknis juga diberikan kepada negara-negara di kawasan Afrika berupa pelatihan internasional untuk pengembangan pertanian bagi warga dari negara-negara Afrika yang dikemas dalam program International Training on Agricultural for African Countries. Kegiatan tersebut diikuti oleh 12 peserta dari 11 negara Afrika, meliputi: Angola, Ethiopia, Gambia, Kenya, Madagaskar, Mozambik, Nigeria, Namibia, Tanzania, Sudan, dan Zimbabwe. Topik utama berikutnya yang kami tampilkan pada edisi kali ini adalah seputar pelaksanaan diplomasi publik, dimana Indonesia adalah salah satu dari sedikit negara yang menjadikan publik dalam negeri sebagai sasaran diplomasi publik karena Indonesia berpandangan bahwa dukungan dari publik dalam negeri juga penting. Beberapa aktivitas diplomasi publik yang dilakukan Indonesia kami paparkan pada edisi ini. Melengkapi rangkaian topik yang kami ulas pada edisi kali ini, beberapa topik lainnya yang kami sajikan diantaranya Meet and Greet bersama Menlu RI dalam acara Dialog Perempuan untuk memperingati Hari Kartini yang membahas nilai- nilai pemberdayaan perempuan, khususnya di bidang diplomasi. Pelatihan internasional untuk pengembangan pertanian negara- negara Afrika yang dikemas dalam program Internasional Training on Agricultural for African Countries; Apresiasi Dewan HAM PBB terhadap berbagai kemajuan yang dicapai Indonesia di bidang HAM; Lawatan Menlu RI ke Amerika Serikat; Peluncuran layanan transportasi laut Indonesia- Filipina; Pembukaan Program Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (BSBI) 2017 bertema “Celebrating Diversity, Harnesing Harmony” oleh Menlu RI; Acara Temu Kangen Presiden RI dan Ibu Negara dengan Warga Negara Indonesia di Hong Kong; Rangkaian Perayaan 62 tahun KAA di Istana Jakarta dan di Museum KAA Bandung; serta Peninjauan potensi daerah Provinsi Bengkulu oleh para diplomat muda Indonesia, peserta Sekolah Dinas Luar Negeri (Sesdilu) Angkatan 58. Selamat membaca, semoga bermanfaat, dan salam diplomasi.[]
  3. 3. daftar isi PENANGGUNG JAWAB Duta Besar Niniek K. Naryatie (Plt. Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik) Al Busyra Basnur (Direktur Diplomasi Publik) Azis Nurwahyudi (Sekretaris Direktorat Jenderal IDP) REDAKTUR Arif Suyoko PENYUNTING/EDITOR Agus Heryana Bambang Prihartadi Tangkuman Alexander Agus Badrul Jamal Etty Rachmawati Pinkan O Tulung Cherly Natalia Palijama Purnowidodo Meylia Wulandari Khariri Cahyono DESAIN GRAFIS DAN FOTOGRAFI Alfons M. Sroyer Arya Daru Pangayunan Ibnu Sulhan Tsabit Latief SEKRETARIAT Mahendra Hesty M. Lonmasa Darmia Dimu Orchida Sekarratri Agus Usmawan Kistono Dewa Putu Sastrawan Iskandar Syahputra Alamat Redaksi Direktorat Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri RI, Lt. 12 Jl. Taman Pejambon No.6, Jakarta Pusat Telp. 021- 68663162,3863708, Fax : 021- 29095331, 385 8035 Tabloid Diplomasi edisi bahasa Indonesia dan Inggris dapat didownload di : http://www.tabloiddiplomasi.org Email : tabloiddiplomasi@Kemenlu.go.id Diterbitkan oleh Direktorat Diplomasi Publik, Direktorat Jenderal IDP Kementerian Luar Negeri R.I. Wartawan Tabloid Diplomasi tidak diperkenankan menerima dana atau meminta imbalan dalam bentuk apapun dari narasumber. Wartawan Tabloid Diplomasi dilengkapi kartu pengenal atau surat keterangan tugas. Apabila ada pihak mencurigakan sehubungan dengan aktivitas kewartawanan Tabloid Diplomasi, segera hubungi redaksi. Bagi anda yang ingin mengirim tulisan atau menyampaikan tanggapan, informasi, kritik dan saran, silahkan kirim email: tabloiddiplomasi@Kemenlu.go.id FOKUS UTAMA 4 Sambut Hari Kartini, Menlu : Kaum Perempuan Benteng Bagi Diplomasi Indonesia 5 Meningkatkan Diplomasi Indonesia Melalui Kerja Sama Teknis 6 Indonesia Berikan Pelatihan Kewirausahaan Pada Pelaku Usaha di Fiji 7 Pelatihan Petani Afrika Oleh Indonesia FOKUS 8 Pelatihan Kapasitas Bagi Palestina 9 Kontribusi Indonesia Untuk Palestina 10 Delegasi Universal Periodic Review (UPR) Dewan HAM PBB Puji Kemajuan HAM Indonesia 11 Temui Wapres AS, Menlu Retno Garis Bawahi Kemitraan Yang Saling Menguntungkan 12 Peluncuran Jalur Kapal Ro-Ro Davao – Bitung Jadi Tonggak Sejarah Indonesia dan Filipina 13 Diplomasi Indonesia di Kawasan Asia Tengah dan Selatan SOROT 15 Pembukaan Program Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia 2017 : “Celebrating Diversity, Harnessing Harmony” 16 Presiden Berpesan agar WNI di Hong Kong Tetap Ingat Pancasila 17 Diplomasi Publik Indonesia Lahir Akibat Terjadinya Revolusi Teknologi Informasi 19 Diplomasi Publik Bukan Propaganda LENSA 20 Strategi Diplomasi Publik Merangkul Berbagai Aktor 21 Membangun Citra Indonesia Yang Demokratis, Moderat, Dan Progresif Melalui Diplomasi Publik 22 Bhinneka Tunggal Ika Semangati Perayaan ke-62 KAA 23 Peringati KAA, Seratus Mahasiswa Asing Kumpul di Museum KAA 24 Diplomat Muda RI Perdalam Potensi Daerah, Majukan Diplomasi Ekonomi FOKUS 7 Pelatihan Petani Afrika Oleh Indonesia
  4. 4. No. 104 Tahun X - 15 April - 14 Mei 2017 FOKUS UTAMA 4 Menteri Luar Negeri Retno L.P. merayakan Hari Kartini bersama para pegawai Kementerian Luar Negeri, di Pejambon, Jumat (21/4). Bhinneka Tunggal Ika mewarnai perayaan tersebut. Para pegawai Kementerian Luar Negeri mengenakan berbagai pakaian daerah dari Sabang hingga Merauke. Menlu Retno bertemu dengan Srikandi-srikandi Kementerian Luar Negeri dalam acara Dialog Perempuan untuk memperingati Hari Kartini, membahas pemberdayaan nilai-nilai perempuan, khususnya di ke Indonesia, ia ingin mencerdaskan kehidupan bangsanya. Namun, cita- cita tersebut tidak pernah dicapai. Kartini tidak pernah menginjakkan kaki di negeri Belanda. “Saya sebagai penerus Kartini bangga dengan surat yang ditulis Kartini. Kebetulan saya mendapatkan kesempatan sekolah di Belanda, 2 kali penempatan di Belanda sebagai diplomat,” tutur Menlu Retno. Dan terakhir, lanjutnya, “Saya menjadi Duta Besar perempuan pertama di negara Belanda.” bidang diplomasi. “35,10% diplomat Indonesia adalah kaum perempuan. Kaum perempuan menjadi benteng bagi diplomasi Indonesia,” tuturnya dalam acara bertajuk Kartini: Meet and Greet bersama Menteri Luar Negeri RI itu. Kaum Perempuan, Teruskan Kecerdasan Kartini Menlu Retno terinspirasi oleh salah satu surat Kartini tahun 1902, yang dibacakannya beberapa waktu yang lalu. Dalam surat itu, Kartini bercita-cita untuk bersekolah di Belanda dan sekembalinya Surat-surat Kartini, menurut Menlu Retno, masih relevan dalam konteks masa kini, pesan-pesan mengenai masalah perpajakan, ke- Bhinekaan dan bahaya narkoba, misalnya. “Ini mencerminkan kecerdasan perempuan Indonesia,” pungkasnya. Menlu Retno mengucapkan hari lahir R.A. Kartini, “Semoga semangat kemajuan dan kecerdasan dapat dibawa dan diteruskan oleh seluruh perempuan Indonesia untuk menjadikan negara Indonesia yang lebih baik.” (sumber: Dit. Infomed/Yo2k, Foto: Rudi) 35,10% diplomat Indonesia adalah kaum perempuan. Kaum perempuan menjadi benteng bagi diplomasi Indonesia. No. 104 Tahun X - 15 April - 14 Mei 2017 Sambut Hari Kartini, Menlu : Kaum Perempuan Benteng Bagi Diplomasi Indonesia
  5. 5. No. 104 Tahun X - 15 April - 14 Mei 2017 FOKUS UTAMA 5 Meningkatkan Diplomasi Indonesia Melalui Kerja Sama Teknis Pemerintah RI telah mengirimkan tim scoping mission ke PNG dan Solomon Islands pada 2015 dengan agenda utama membahas implementasi pemberian bantuan kapasitas Indonesia kepada PNG dan Solomon Islands agar sejalan dengan kebutuhan negara-negara penerima. Berbagai bantuan kapasitas yang diberikan Indonesia kepada negara-negara Pasifik Selatan diantaranya; Training on Women Empowerment for MSG Countries di bidang pengolahan hasil laut dan kerang yang dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI bekerja sama dengan P2MKP Permata Sari pada 2014. Pelatihan ini dimaksudkan untuk meningkatkan perekonomian berbasis UKM di negara-negara Pasifik Selatan. Pada Maret 2016, Indonesia memberikan bantuan sebesar USD 5 juta setara IDR 67 miliar kepada Fiji untuk membantu pembangunan infrastruktur yang rusak akibat bencana topan Winston. Indonesia juga mengirim 1 kompi (100 personil) pasukan Zeni TNI AD untuk membantu pelaksanaan pembangunan. Bantuan yang diberikan Indonesia kepada negara- negara Pasifik Selatan yang tergabung dalam Melanesian Spearhead Group (Fiji, PNG, Solomon Island dan Vanuatu). Sejak 2014 hingga 2016 mencapai sekitar IDR 23,6 triliun, yaitu dalam bentuk bantuan teknis di bidang pertanian, perikanan, penanganan bencana, good governance, pendidikan, pemberdayaan perempuan dan lain sebagainya. Sebelumnya, Indonesia juga telah membantu pembangunan Regional Police Academy Melanesian Spearhead Group (MSG) sebesar USD 500 ribu pada periode 2011-2013. Pada Desember 2011, diselenggarakan Workshop on Fisheries di Fiji dan diikuti oleh 25 peserta, termasuk perwakilan dari negara –negara Pacific Island Forum (PIF). Pelatihan ini berupa pelatihan pengelolaan keramba jaring apung. Pada tahun yang sama, Indonesia juga memberikan beasiswa pendidikan usaha perikanan yang diselenggarakan di Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Waiheru, Ambon melalui kerangka Scholarship Program on Fisheries and Marine Human Resource Development for MSG Members. Pada November 2015, Indonesia melalui Kemenlu dan Balai Besar Pengembangan Pelatihan Kerja Semarang serta PT Triangle Motorindo, menyelenggarakan International Workshop di bidang teknis otomotif kepada 12 peserta dari negara-negara Pasifik, yaitu Fiji, PNG, Solomon Island, Nauru, dan Palau serta peserta lokal dari Papua. Sebelumnya, pada September 2015, Indonesia telah meluncurkan program pengembangan kapasitas regional, yaitu Regional Capacity Building Initiative (RCBI) untuk negara-negara di Asia Pasifik. Indonesia juga memberikan kesempatan kepada negara- negara Asia Pasifik untuk belajar mengenai teknik nuklir kepada Indonesia. Tingkat penguasaan teknologi nuklir Indonesia telah memperoleh pegakuan dari masyarakat internasional dan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA). Sejak 2012, Indonesia sudah berkontribusi dalam program kerja sama teknik IAEA, dimana pada 2014 Indonesia meraih penghargaan Outstanding Achievement Award dari IAEA dan ILO untuk keberhasilan Indonesia dalam mengaplikasikan teknologi nuklir di bidang pemuliaan tanaman (mutation breeding). Sejak menjadi anggota MSG hingga Mei 2015, Indonesia telah melakukan bantuan teknis peningkatan kapasitas kepada negara-negara MSG sebanyak 130 program dengan jumlah peserta sebanyak 583 orang. Selanjutnya pada Oktober 2016 diselenggarakan Local Training of TI Capacity Building on Government Official and ICT Capacity Building Program for Officials of Timor Leste Through South-South and Triangular Cooperation di Cikarang, Jawa Barat, bersama-sama dengan Korea Selatan, yaitu melalui Korea International Cooperation Agency (KOICA). Selain memberikan bantuan peningkatan kapasitas secara bilateral, Indonesia juga memberikan bantuan dalam kerangka Kerja Sama Selatan- Selatan (SSTC) yang bertujuan untuk menunjukkan kapasitas Indonesia sebagai sebuah negara dan bangsa di mata dunia; berbagi pengetahuan dan pengalaman; mendorong dan mengupayakan agar negara-negara lain untuk sama- sama maju.[] Dalam upaya peningkatan Diplomasi Publik, Indonesia menempuh berbagai strategi termasuk bantuan teknis. Bantuan tersebut diberikan kepada beberapa negara dan kawasan antara lain Pasifik Selatan, Afrika dan Palestina. Pemberian bantuan kapasitas kepada negara-negara Pasifik Selatan merupakan komitmen Pemerintah RI pada pertemuan Pacific Islands Development Forum (PIDF) di Suva, Fiji pada 2014 dan juga tindak lanjut dari pertemuan Menlu RI-Menlu PNG di Port Moresby pada 2015. Para peserta tampak antusias mengikuti Workshop On Fisheries di Suva (dok.kbri suva)
  6. 6. No. 104 Tahun X - 15 April - 14 Mei 2017 FOKUS UTAMA 6 Indonesia Berikan Pelatihan Kewirausahaan Pada Pelaku Usaha di Fiji ​Inovasi dan kreativitas suatu produk sangat penting dalam memenuhi kebutuhan pasar yang dinamis dan cepat berubah. Selain itu, pengemasan dan teknik pemasaran produk yang menarik dan efektif agar selalu menjadi perhatian para usahawan yang ingin sukses di pasar. Materi entrepreneurship tersebut disampaikan tim ahli wirausaha Indonesia pada kegiatan Entrepreneurship Boot Camp: International Workshop on Entreprenuership for Asia Pasific Phase III di Suva, Fiji tanggal 3 – 7 April 2017. Kegiatan lokakarya tersebut diselenggarakan oleh Direktorat Kerja Sama Teknik, Ditjen Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri RI bekerja sama dengan Ciputra Entrepreneurship Centre yang didukung Kedutaan Besar RI di Suva, Fiji dan Kementerian Perempuan Fiji. Penyelenggaraan lokakarya tersebut merupakan fase terakhir dari rangkaian program peningkatan kapasitas kewirausahaan Kementerian Luar Negeri RI untuk peserta pelaku usaha di Fiji. Terdapat sekitar 19 peserta mengikuti lokakarya tersebut dengan menghadirkan 2 (dua) ahli kewirausahaan dari Ciputra Entrepreneurship Center. Lokakarya ini dibuka secara resmi oleh Assistant Minister for Women, Children and Poverty, Honourable Mrs. Veena Bhatnagar, yang menyambut baik dan mengapresiasi Pemerintah Indonesia yang melaksanakan kegiatan Lokakarya tersebut secara berkesinambungan. Sementara Kepala Fungsi Ekonomi Kedutaan Besar RI di Suva, mewakili Duta Besar RI, menyampaikan dukungan positif pelaksanaan kegiatan Lokakarya yang kiranya dapat memberikan masukan positif bagi pengembangan kegiatan bisnis di Fiji. Program peningkatan kapasitas kewirausahaan ini telah dilaksanakan secara berkesinambungan sejak 2 tahun yang lalu. Kegiatan dimulai dengan lokakarya fase pertama pada bulan November 2015 dan dilanjutkan dengan lokakarya fase kedua pada bulan Maret 2016 yang keduanya diselenggarakan di Jakarta dan diikuti oleh peserta dari Fiji dan Indonesia. Konsep yang diangkat dalam program tersebut adalah inkubasi bisnis dengan tujuan untuk menanamkan jiwa kewirausahaan yang kreatif dan inovatif dalam mengembangkan bisnis. Kegiatan Lokakarya tersebut juga diisi dengan pembimbingan langsung tim ahli ke sejumlah tempat usaha peserta (on-site mentoring) untuk memberikan masukan dan solusi atas kendala bisnis yang dihadapi. Selain itu, para tenaga ahli Ciputra Entrepreneursip Center juga akan berkesempatan memberikan kelas inspirasi dalam Seminar Government Entrepreneurship yang diikuti sekitar 30 peserta dari sejumlah kementerian di Fiji (diantaranya Kementerian Pertanian; Kementerian Perikanan; Kementerian Industri, Perdagangan dan Pariwisata; dan Kementerian Pendidikan) serta menjajaki pembentukan MoU kerja sama bidang entrepreneurship dengan Fiji National University dan tawaran kerjasama Kementerian Pendidikan Fiji untuk menyusun kurikulum kewirausahaan bagi para pegawai Pemerintahan Fiji. (Sumber: Dit. KST / Infomed)
  7. 7. No. 104 Tahun X - 15 April - 14 Mei 2017 FOKUS UTAMA 7 Pelatihan Petani Afrika Oleh Indonesia Direktorat Kerja Sama Teknik, Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri RI bekerjasama dengan Pusat Pelatihan Pertanian Kementerian Pertanian memberikan pelatihan internasional untuk pengembangan pertanian bagi warga dari negara-negara Afrika yang dikemas dalam program International Training on Agricultural for African Countries. Kegiatan tersebut diikuti oleh 12 peserta dari 11 negara Afrika, meliputi: Angola, Ethiopia, Gambia, Kenya, Madagaskar, Mozambik, Nigeria, Namibia, Tanzania, Sudan, dan Zimbabwe. Program berdurasi 45 hari ini dipusatkan di Kuningan dan Lembang, Jawa Barat berlangsung tanggal 15 Maret – 3 Mei 2017. Materi pelatihan diberikan secara lengkap oleh Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya (P4S) Cara Tani Kuningan dan Balai Pelatihan Penyuluhan Pertaniaan (BP3) Lembang. Materi-materi yang diberikan meliputi menabur benih, menanam padi, panen, proses teknologi padi, produksi jagung, penanaman dan perawatan pohon kopi, pengolahan singkong dan ubi jalar serta proses hydrophonik. Peserta juga berkesempatan berkunjung ke pabrik “Quick Tractor” di Jogjakarta. Kegiatan pelatihan ditutup oleh Direktur Kerjasama Teknik (KST) pada 1 Mei 2017. Duta Besar Niniek Kun Naryatie, Plt. Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri dalam pembukaan tanggal 15 Maret 2107 antara lain menyatakan bahwa pelatihan pertanian untuk negara Afrika yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia melalui program pengembangan kapasitas ini merupakan komitmen Indonesia dalam menjalankan Kerja Sama Selatan-Selatan.[]
  8. 8. No. 104 Tahun X - 15 April - 14 Mei 2017 FOKUS 8 Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Kerja Sama Teknik, Ditjen Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri RI pada tahun 2017 telah melakukan pelatihan peningkatan kapasitas bagi Palestina. Pelatihan yang diberikan meliputi: International Training Workshop on Tourism and Antiquities for Palestinian, dan International Training on Archives for Palestinian. Pelatihan tentang Pariwisata dan Benda Purbakala bagi Palestina diselenggarakan tanggal 11-25 Maret 2017, dan dibuka secara resmi tanggal 13 Maret 2017, di Pusat Konservasi Candi Borobudur, Jawa Tengah, diikuti oleh 11 peserta dari Palestina. Pelatihan ini bertujuan untuk membantu Palestina dalam mengembangkan pariwisata dan mengelola situs-situs bersejarah di negara itu. “Palestina diberkati dengan situs-situs budaya bersejarah yang luar biasa. Kegiatan pelatihan seperti ini sangat penting untuk mendukung sektor pariwisata Palestina, khususnya dalam mengembangkan situs-situs arkeologi,” kata Duta Besar Indonesia untuk Palestina dan Jordania Teguh Wardoyo di Balai Konservasi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah Peserta dari Palestina memperoleh berbagai materi pelatihan antara lain tentang sejarah dan warisan budaya Indonesia; metoden dan teknis pemulihan; penurunan struktur; pariwisata dan kepurbakalaan; photography dan 3D Laser Scan; kunjungan ke lapangan dan situs-situs bersejarah termasuk ke Keraton Yogyakarta; pelestarian warisan budaya; dan lainnya. Pelatihan tentang Pariwisata dan Benda Purbakala untuk Palestina tersebut di atas ditutup oleh Direktur Diplomasi Publik Al Busyra Basnur pada tanggal 23 Maret 2017. Pelatihan kapasitas bagi Palestina yang kedua adalah pelatihan internasional tentang arsip (International Training on Archives for Palestinian), diselenggarakan tanggal 16-22April 2017, dan diikuti oleh 12 peserta dari Palestina. Pelatihan ini dibuka oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia pada tanggal 17 April 2017. Dalam pelatihan ini para peserta menerima pelajaran tentang pengaturan format pengarsipan dan lainnya. Sejauh ini Pemerintah Indonesia telah memberikan pelatihan untuk sekitar 1.700 warga Palestina melalui 154 program pengembangan kapasitas di berbagai bidang, antara lain pelatihan pariwisata, pertanian, konstruksi, pelatihan penanganan kejahatan dunia bagi personel kepolisian. Pelatihan Kapasitas Bagi Palestina
  9. 9. No. 104 Tahun X - 15 April - 14 Mei 2017 9 Kontribusi Indonesia Untuk Palestina Indonesia dan Afrika Selatan menjadi tuan rumah New Asian- African Strategic Partnership Ministerial Conference on Capacity Building for Palestine (NAASP) di Jakarta pada tanggal 14-15 Juli 2008. Pertemuan NAASP menghasilkan sejumlah komitmen dari negara-negara peserta konferensi, yaitu berupa bantuan teknis, termasuk pelatihan untuk 10.000 warga Palestina. Indonesia berkomitmen untuk memberikan pelatihan bagi 1.000 warga Palestina pada periode 2008-2013. Secara keseluruhan, hingga tahun 2016, Indonesia telah memberikan 154 program dan modul pelatihan untuk 1.774 warga Palestina. Program Pengembangan Kapasitas yang diberikan adalah di sektor: 1. UKM (Usaha Kecil dan Menengah), berupa: Pelatihan Inkubator Bisnis untuk UKM; Program Pelatihan Internasional di bidang Microfinance untuk Negara-Negara Asia Afrika; Konferensi Asia Afrika mengenai Open Source; Workshop bidang IT untuk UKM: dan Workshop Pelatihan Internasional di bidang Microfinance untuk Palestina; 2. Manajemen Penanganan Bencana, berupa: Pendidikan dan Pelatihan di bidang Fire Rescue. 3. Pariwisata, berupa: Workshop Pelatihan Internasional di bidang Tourism and Antiquities untuk Palestina. 4. Pendidikan, Kebudayaan dan Pelatihan Diplomatik, berupa: Program Pelatihan Diplomatik untuk para Diplomat Palestina; Pendidikan dan Pelatihan Diplomat Senior; Pengantar Pendidikan Bahasa Indonesia; Pelatihan Bahasa untuk Diplomat Yunior; Pendidikan Bahasa Inggris untuk para Pejabat Tinggi; Pelatihan Protokol Diplomatik; Beasiswa Unggulan; Pelatihan Diplomatik Tingkat Yunior; Pendidikan Bahasa Indonesia untuk para Pemandu Wisata dari Palestina; Workshop Internasional bidang Kepemimpinan Diplomat untuk Negara-Negara Asia dan Pasifik; Pendidikan dan Pelatihan Diplomatik Mid Career; Workshop dan Moot Court mengenai Migration Legal Issues; serta Pendidikan dan Pelatihan mengenai Konservasi dan Restorasi Monumen dan Situs Sejarah. 5. Pemberdayaan, Reproduksi dan Kesehatan Perempuan, berupa: Workshop Internasional mengenai Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan Ekonomi; Pelatihan mengenai Neo Natal dan Kesehatan Anak yang Terintegrasi; Pelatihan mengenai Rehabilitasi Vokasional untuk Para Penyandang Disabilitas; Workshop Pelatihan Internasional mengenai Pemberdayaan Perempuan di bidang IT; Pelatihan mengenai Bantuan Pemerintah Daerah untuk Program Ibu dan Anak; Pelatihan mengenai Medical First Responder; serta Pendidikan dan Pelatihan mengenai Gender Mainstreaming for Officers of Women’s Affairs. 6. Infrastruktur, berupa: Pelatihan mengenai Project Cycle of Public Works; Pelatihan mengenai Mechanical Engineering of Piping Drafting; dan Pelatihan mengenai Project Cycle untuk para Profesional Palestina. 7. Energi dan Sumber Daya Mineral, berupa: Pendidikan dan Pelatihan mengenai Manajemen Sumberdaya Mineral dan Batubara. 8. Good Governance dan Administrasi Publik, berupa: Pelatihan Demokrasi dan Good Governance; Pelatihan mengenai Dokumen Konservasi dan Restorasi; Kunjungan Langsung ke Indonesia untuk Peningkatan Kerja Sama mengenai Pengembangan Kapasitas untuk Palestina; Pelatihan mengenai Sistem Manajemen Perekaman Elektronik Dokumen; Pelatihan mengenai Manajemen Arsip; serta Pelatihan mengenai Manajemen dan Perekaman Arsip. 9. Pertanian, berupa: Pelatihan mengenai Inseminasi Artifisial untuk Dairy Cattle; Program Pelatihan Internasional mengenai Produksi Buah dan Sayur; Program Pelatihan mengenai Tehnik Inovatif Produksi Sayur untuk para Petugas Pertanian Palestina. 10. Industri, berupa: Pengembangan Kapasitas di bidang Plate Welder; Pengembangan Kapasitas di bidang textil; dan Pengembangan Kapasitas di Bidang Keramik. 11. Pertahanan, berupa: Program Pengembangan Kapasitas mengenai Konstruksi; dan Pelatihan Internasional mengenai Konstruksi. 12. Pengurangan Kemiskinan, berupa: TCTP mengenai Pengembangan Kapasitas untuk Pengurangan Kemiskinan. Komitmen Indonesia untuk Palestina Indonesia telah berkomitmen untuk terus mendukung Palestina, baik dalam bentuk pendanaan maupun program pengembangan kapasitas, termasuk dalam kerangka NAASP ataupun skema kerjasama lainnya seperti Cooperation among East ASIAN Countries for Palestinian Development (CEAPAD). Dalam kerangka CEAPAD, kontribusi Indonesia difokuskan pada program peningkatan kapasitas di sektor; Infrastruktur, ICT, Pariwisata, Industri Ringan dan Pertanian.[] INDONESIA MEMBERIKAN KONTRIBUSI UNTUK UNITED NATIONS RELIEF AND WORK AGENCY FOR PALESTINE REFUGEE (UNRWA) SECARA BERKELANJUTAN. PADA TAHUN 2012, INDONESIA TELAH MENINGKATKAN KONTRIBUSI TAHUNANNYA KEPADA UNRWA SEBANYAK LIMA KALI LIPAT. Foto : Direktorat Kerja Sama Teknik menginisiasi kegiatan pelatihan pelatihan di bidang Cyber Crime dan Digital Forensic untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia Palestina, khususnya Polisi Palestina. Dok.Kemenlu
  10. 10. No. 104 Tahun X - 15 April - 14 Mei 2017 FOKUS 10 Delegasi Universal Periodic Review (UPR) Dewan HAM PBB Puji Kemajuan HAM Indonesia Jenewa, 3 Mei 2017: “Kami menyambut baik laporan HAM Indonesia, serta mengapreasi berbagai kemajuan yang dicapai Indonesia di bidang HAM, khususnya ratifikasi atas berbagai konvensi internasional terkait HAM. Kami mendorong Indonesia untuk terus meningkatkan capaiannya di bidang pemajuan dan perlindungan HAM,” demikian disampaikan beberapa delegasi Dewan HAM dalam pembahasan laporan Indonesia di bawah mekanisme UPR (3/5). Kelompok Kerja Universal Periodic Review Dewan HAM PBB telah merampungkan pembahasan laporan HAM Indonesia pada Rabu, 3 Mei 2017. Menteri Luar Negeri RI, Retno L.P. Marsudi, yang memimpin Delegasi RI bersama dengan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, menegaskan, “Setelah melakukan dialog selama 3,5 jam dengan delegasi dari 103 negara, tertangkap pesan kuat bahwa para delegasi mengapresiasi berbagai kemajuan serta upaya dan komitmen Indonesia dalam mengatasi tantangan di bidang pemajuan dan perlindungan HAM, baik di tingkat nasional dan daerah serta kepeloporan Indonesia di tingkat kawasan dan global”. Hal ini sekaligus menunjukkan dukungan dan memberikan semangat baru bagi Indonesia, terutama di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, untuk terus mencatat kemajuan maupun mendorong berbagai prakarsa inovatif dalam upaya pemajuan dan perlindungan HAM di tanah air. “Sejumlah rekomendasi yang Indonesia terima pada tahun 2012 telah disusun dalam 13 cluster dalam Laporan UPR kita, mulai dari isu ratifikasi Konvensi HAM Internasional hingga kebijakan pembangunan Indonesia, yang juga menggarisbawahi pelaksanaan membangun Indonesia dari pinggiran”, ujar Menlu Retno. “Saya dan Menteri Hukum dan HAM serta anggota Delri lainnya telah secara langsung menyampaikan tanggapan terhadap berbagai hal yang diangkat oleh para delegasi,” tegas Menlu Retno. Delri juga telah menyampaikan penjelasan atas sejumlah kluster HAM tematik seperti: penanganan anti penyiksaan, penghapusan Perda diskriminatif, jaminan kebebasan beragama, perlindungan pekerja migran Indonesia, serta penguatan kehidupan demokrasi dan budaya toleransi di masyarakat Indonesia yang majemuk. Delri juga menambahkan penjelasan tentang kebijakan hukum Indonesia terkait hukuman mati dan amandemen KUHP, serta pemajuan dan perlindungan hak anak, perempuan, dan penyandang disabilitas. Indonesia juga menyambut baik partisipasi delegasi dari 103 negara dalam pelaporan tersebut yang merefleksikan besarnya perhatian dan tingginya apresiasi negara- negara anggota PBB atas berbagai upaya,  komitmen dan kontribusi Indonesia di bidang pemajuan dan perlindungan HAM. “Indonesia memang mendorong negara-negara anggota PBB untuk ikut serta dalam pembahasan laporan HAM Indonesia di bawah mekanisme UPR Dewan HAM PBB dalam kesempatan diplomatic gathering di Jakarta menjelang pelaporan”, ujar Menlu Retno. Mekanisme pelaporan ini akan menghasilkan berbagai rekomendasi yang akan ditindaklanjuti oleh Indonesia. Hal ini tentunya menuntut kerjasama dan dukungan berbagai Kementerian dan Lembaga di tanah air sebagai konsensus nasional di bidang pemajuan dan perlindungan HAM. ​​​[]
  11. 11. No. 104 Tahun X - 15 April - 14 Mei 2017 FOKUS 11 Temui Wapres AS, Menlu Retno Garis Bawahi Kemitraan Yang Saling Menguntungkan Dalam rangkaian lawatannya di Amerika Serikat, Menlu Retno Marsudi melakukan courtesy call dengan Wakil Presiden Amerika Serikat, Mike Pence di Washington DC (04/05) Kunjungan kehormatan kepada Wapres Pence dilakukan guna menindaklanjuti hasil kunjungan Wakil Presiden Pence ke Jakarta 20-21 April yang lalu. Dalam kunjungan tersebut, salah satu hal penting yang menjadi komitmen tindak lanjut pertemuan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Pence adalah penjajakan mekanisme bilateral dalam bidang perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan bagi Indonesia dan Amerika Serikat. “Indonesia siap perluas dan perkuat kerjasama yang saling menguntungkan dengan Amerika Serikat di berbagai bidang,” tegas Menlu RI saat melakukan kunjungan kehormatan kepada Wakil Presiden AS, Mike Pence. “Hubungan Perdagangan upaya global dalam melawan ideologi radikal. Persepsi global yang mengaitkan tindakan terorisme dengan ajaran dan agama tertentu harus diluruskan karena tidak akan menyelesaikan masalah bahkan berpotensi menimbulkan masalah yang lebih luas. “Indonesia adalah contoh nyata bahwa tindakan terorisme tidak terkait dengan agama tertentu. Islam di Indonesia memberikan pesan perdamaian dan toleransi dan mencerminkan Islam sebagai rahmat bagi semua umat “ tutur Menlu Retno. Pembahasan terkait hal ini, menyusul pernyataan Wakil Presiden Mike Pence dalam kesempatan kunjungannya ke Indonesia April lalu, yang menyampaikan kekagumannya atas budaya toleransi dan wajah Islam moderat di Indonesia. Wakil Presiden Pence kembali memuji kebinekaan dan toleransi di Indonesia saat bertemu dengan Menlu RI dan menyampaikan kekaguman yang dialami saat di Jakarta Indonesia dan Amerika Serikat bersifat komplementari sehingga potensi pengembangan kerjasama perdagangan diantara kedua negara sangat terbuka lebar,” ungkap Menlu RI. Bagi Indonesia, Amerika Serikat adalah salah satu pangsa pasar terbesar bagi produk ekspor Indonesia dengan nilai USD 15,68 Milyar (11,94 % market share) pada tahun 2016. Di saat yang sama, Indonesia dengan 250 juta pendiuduk dan jumlah kelas menengah yang terus bertambah adalah pasar besar bagi produk Amerika. Selain itu, Menlu RI juga membahas upaya kerjasama strategis Indonesia-Amerika Serikat untuk menanggulangi terorisme dan radikalisme melalui pendekatan soft power. Dengan jumlah penduduk lebih dari 223 juta Muslim yang moderat, toleran dan demokratis (87,18% dari seluruh total penduduk Indonesia), terbesar di dunia, Indonesia memiliki kredensial besar dalam memimpin ke berbagai pihak di Amerika Setikat. Dalam kaitan ini, Menlu RI menyampaikan bahwa nilai-nilai pluralisme dan toleransi merupakan softpower dan modal utama dalam membendung idiologi radikal dan terorisme. Bagi Indonesia, upaya mendorong nilai toleransi dan harmoni serta melawan ideologi radikal terorisme yg bertentangan dengan nilai kebhinekaan, kemajemukan dan jati diri Indonesia adalah bagian dari kepentingan nasional. “Nilai-nilai pluralisme dan toleransi merupakan asset bangsa Indonesia yang sangat dikagumi oleh bangsa lain, termasuk oleh AS. Kita harus bangga dan terus menjaga nilai luhur bangsa yang menjunjung tinggi toleransi dan pluralisme,” tandas Menlu RI. Terkait perkembangan di kawasan, kedua pemimpin membahas mengenai situasi di Semenanjung Korea yang sedang memanas. Amerika Serikat harus terus memberikan sumbangan yang konstruktif bagi upaya untuk menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan sangat penting menyusul situasi terkini yang berkembang di Semenanjung Korea. “Tidak ada negara yang diuntungkan jika konflik terjadi di kawasan kita. Tidak ada pilihan lain bagi semua negara kecuali harus menahan diri dan tidak melakukan tindakan provokasi sekecil apapun” tutup Menlu.  AS merupakan mitra dagang RI terbesar ke-4. Pada 2016, nilai perdagangan bilateral RI-AS tercatat sebesar USD23,4 Miliar. AS adalah investor asing peringkat ke-6 di Indonesia dengan nilai investasi USD1,16 milyar yang tersebar dalam 540 proyek. []
  12. 12. No. 104 Tahun X - 15 April - 14 Mei 2017 FOKUS 12 Peluncuran layanan transportasi laut Roll-on/Roll- Off atau Ro-Ro antara Davao – General Santos – Bitung merupakan tonggak penting dalam sejarah hubungan antara Indonesia dan Filipina. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo ketika memberikan sambutan pada Peresmian Pelayaran Ro-Ro dengan rute Davao – General Santos – Bitung di Kudos Port, Davao, Filipina, Minggu (30/4). “Pelayaran ini akan mengurangi waktu tempuh pengangkutan barang dan orang antar dua wilayah tersebut, dari lima minggu menjadi dua setengah hari,” kata Presiden Jokowi. Dalam pandangan Presiden Jokowi, momen peresmian pelayaran Ro-Ro ini sangat tepat karena tahun lalu nilai perdagangan antara kedua negara meningkat lebih dari 30 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan kehadiran layanan Ro-Ro antara Davao – General Santos – Bitung diharapkan dapat memberikan peluang dan bisnis baru bagi masyarakat di kedua wilayah tersebut. Pada kesempatan ini, Presiden Jokowi menyampaikan apresiasi kepada Presiden Filipina Rodrigo Roa Duterte atas peresmian layanan Ro-Ro ini. “Terima kasih yang sebesar- besarnya kepada Presiden Duterte atas komitmen luar biasa dalam mewujudkan rute pelayaran ini,” ucap Presiden. Apresasi juga disampaikan Presiden Jokowi kepada semua pihak baik dari Indonesia maupun dari Filipina yang telah bekerja sangat keras untuk mewujudkan rute ini. “Semoga layanan transportasi laut ini, rute pengiriman ini menjadi simbol persahabatan dan kemitraan antara kedua bangsa kita,” ucap Presiden. Dibukanya rute Davos – Bitung menunjukkan bahwa kedua Presiden menaruh perhatian besar pada wilayah- wilayah yang jauh dari Ibukota masing-masing negara “Saya tahu bahwa Presiden Duterte juga sangat peduli dengan wilayah-wilayah yang jauh dari Manila, ibu kota yang kaya,” ucap Presiden. Presiden Jokowi menerangkan bahwa saat dirinya baru menjabat sebagai Presiden pada dua setengah tahun yang lalu ia melakukan hal yang sama. “Saya memutuskan untuk mengatasi ketimpangan yang terjadi di Indonesia,” ujarnya. Selama ini sebagian besar pembangunan di Indonesia terkonsentrasi di pulau Jawa. “Saat ini, sebagian besar program pengembangan infrastruktur kami difokuskan pada wilayah luar Indonesia. Kami menyebutnya, membangun dari pinggiran Indonesia,” ucap Presiden Jokowi. Menurut Presiden Jokowi, dirinya dan Presiden Duterte percaya dan yakin bahwa masyarakat yang tinggal di daerah terluar memiliki kecerdasan, kekuatan, dan keahlian yang sama dengan mereka yang tinggal di ibu kota. “Mereka hanya membutuhkan satu hal. Satu hal saja! Dan itu adalah memberikan mereka kesempatan,” tegas Presiden Jokowi. Di awal sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan rasa syukurnya dapat mengunjungi Davao, kota yang memiliki keindahan. Davao bukanlah kota yang asing bagi Presiden Duterte karena pernah menjabat sebagai Wali Kota Davao semenjak tahun 2013 sampai 2016 sebelum terpilih menjadi Presiden Filipina. “Seperti Presiden Duterte, saya pernah menjadi wali kota dari kota yang indah seperti Davao. Jadi saya dapat membayangkan betapa kota ini sangat berarti bagi Presiden Duterte. Dan saya juga bisa membayangkan betapa berartinya seorang Presiden Duterte bagi masyarakat Davao,” ucap Presiden Jokowi. Seteleh memberikan sambutan, Presiden Jokowi bersama Presiden Duterte memukul gong yang menandakan diresmikannya rute pelayaran Ro-Ro Davao- Bitung. Turut hadir mendampingi Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo dalam acara tersebut di antaranya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Duta Besar Indonesia untuk Filipina Johny  Lumintang. (Setkab/Infomed) Peluncuran Jalur Kapal Ro-Ro Davao – Bitung Jadi Tonggak Sejarah Indonesia dan Filipina
  13. 13. No. 104 Tahun X - 15 April - 14 Mei 2017 13 Diplomasi Indonesia di Kawasan Asia Tengah dan Selatan Kegiatan diplomasi Indonesia di berbagai kawasan di dunia ditujukan untuk: Membuka peluang kerja sama baru, khususnya di bidang ekonomi untuk memperluas pasar dan mitra dagang tradisional dan non-tradisional Indonesia; Menjalin kemitraan dalam isu-isu khusus yang menjadi kepentingan bersama antara Indonesia dan negara- negara terkait, misalnya dalam isu perubahan iklim, HAM, demokrasi, energi dan lain-lain; Menjalin kemitraan di forum- forum multilateral khususnya di antara negara-negara berkembang seperti dalam forum OKI, G-77, FEALAC serta GNB; dan Menjalin kerja sama saling dukung untuk pencalonan di berbagai organisasi internasional. Kerja sama Indonesia dengan negara-negara Asia Pasifik diarahkan untuk mendorong peran dan kehadiran Indonesia secara lebih luas di kawasan ini. Indonesia juga hendak mendorong kerja sama ekonomi, khususnya bagi perluasan pasar non- merupakan program prioritas untuk membuka potensi pusat- pusat pertumbuhan ekonomi Afghanistan, di samping juga mengurangi insentif penanaman opium oleh para petani. Azerbaijan Perwakilan RI di Baku, Azerbaijan diresmikan pada 29 Desember 2010. Sebelumnya hubungan diplomatik RI dengan Azerbaijan dirangkap dari KBRI Tehran. Dengan dibukanya perwakilan diplomatik tersebut, hubungan bilateral kedua negara diharapkan terus meningkat. Bangladesh Hubungan bilateral RI-Bangladesh diwarnai oleh intensitas pertemuan yang cukup tinggi. Selain pertemuan Komisi Bersama juga diselenggarakan pertemuan Forum Bisnis. Dari hasil pertemuan telah ditandatangani Persetujuan Bebas Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas. Di bidang ekonomi, nilai perdagangan Indonesia- Bangladesh terus mengalami peningkatan yang signifikan, dimana saat ini Indonesia adalah mitra dagang nomor 5 terbesar Bangladesh. India Hubungan kemitraan strategis Indonesia-India dikembangkan berdasarkan kesepakatan New Strategic Partnership between Indonesia and India yang ditandatangani oleh kedua pemerintahan pada tahun 2005, dan kemudian pada 2007 disepakati Plan of Action of the New Strategic Partnership. Pada tahun 2010 juga telah dijajaki kerja sama di bidang penanganan Trans National Organized Crime (TOC), khususnya drug trafficking antara Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Narcotics Control Bureau (NCB) of India. tradisional, serta peningkatan kerja sama teknik dalam bentuk peningkatan kapasitas. Kawasan Asia Selatan dan Asia Tengah yang mencakup 15 negara (Afghanistan, Azerbaijan, Bangladesh, Bhutan, India, Iran, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Maladewa, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan) memiliki arti penting bagi politik luar negeri RI. Kawasan ini dihuni sekitar 1,7 milyar orang mulai dari Maladewa yang berpenduduk sekitar 300.000 jiwa hingga India yang populasinya mencapai ± 1,2 miliar. Indonesia telah memiliki hubungan diplomatik dengan semua negara di kawasan ini. Upaya peningkatan hubungan ekonomi dengan negara- negara di kawasan ini telah dilakukan melalui berbagai langkah seperti Sidang Komisi Bersama dan Trade Negotiating Committee dengan negara- negara mitra. Afghanistan Hubungan politik bilateral RI-Afghanistan hingga saat ini cukup baik. Indonesia mendukung upaya Pemerintah Afghanistan mewujudkan perdamaian di Afghanistan. Indonesia telah berkomitmen untuk membantu Afghanistan menjadi negara yang aman, demokratis dan sejahtera. Salah satu upaya konkrit sebagai perwujudan dari komitmen tersebut adalah dengan memberikan bantuan kerja sama teknis bagi Afghanistan melalui pelatihan-pelatihan dan beasiswa bagi pegawai pemerintah maupun anggota masyarakat Afghanistan. Pemerintah Indonesia, baik secara bilateral maupun bekerjasama dengan pihak ketiga, telah memberikan bantuan teknis berupa training/ workshop di berbagai bidang, seperti kesehatan, pendidikan, pertanian, pengembangan UKM, demokrasi dan lain- lainnya. Dalam kerangka mandat UNAMA (United Nations Assistance Mission in Afghanistan), sebagaimana tertuang dalam resolusi DK PBB 1662 (2006) dan 1746 (2007) serta 1868 (2009), Indonesia telah turut berperan dalam proses rekonsiliasi dan pembangunan nasional di Afghanistan. Indonesia telah memberikan bantuan teknik bagi non-civil servant, khususnya di sektor pertanian, sebagai salah satu critical areas yang sedang dikembangkan dalam Afghanistan National Development Strategy. Sektor pertanian
  14. 14. No. 104 Tahun X - 15 April - 14 Mei 2017 FOKUS 14 Kedua negara telah bertekad untuk terus mengembangkan hubungan bilateral di bawah payung Kemitraan Strategis, khususnya di bidang- bidang yang memberikan kontribusi langsung terhadap pembangunan ekonomi dan upaya peningkatan kemakmuran rakyat kedua negara. Iran Hubungan bilateral RI- Iran cenderung meningkat yang ditandai dari sejumlah kunjungan yang dilakukan kedua negara. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengisi hubungan bilateral kedua negara khususnya melalui kerja sama di bidang ekonomi, perdagangan dan investasi. Di bidang kerja sama perdagangan, kedua negara telah menyelenggarakan pertemuan Trade Negotiating Committee (TNC). Di bidang ekonomi, Iran layak diperhitungkan sebagai pasar non-tradisional produk dan jasa Indonesia, di mana dalam beberapa tahun terakhir perdagangan kedua negara terus menunjukkan trend peningkatan. Selain itu, cadangan migas Iran yang besar telah menjadikan Iran sebagai salah satu negara potensial bagi ketahanan energi dan pangan Indonesia, dimana kondisi ini memungkinkan Iran memberikan pasokan gas alam (yang relatif murah) bagi industri pupuk di Indonesia. Kazakhstan Pembukaan hubungan diplomatik RI-Kazakhstan dimulai sejak 2 Juni 1993. Perwakilan RI di Astana, Kazakhstan diresmikan pembukaannya pada 29 Desember 2010. Dengan dibukanya perwakilan diplomatik tersebut hubungan bilateral kedua negara terus mengalami peningkatan. Turkmenistan Hubungan diplomatik RI dengan Turkmenistan ditangani oleh KBRI Teheran, dan hubungan RI dengan Turkmenistan berjalan dengan baik. Indonesia dengan Turkmenistan juga bekerja sama di berbagai forum internasional seperti di PBB. Uzbekistan, Kyrgyzstan dan Tajikistan Kerja sama bilateral Indonesia dengan Uzbekistan, Kyrgyzstan dan Tajikistan semakin kokoh dan saat ini lebih diarahkan bagi peningkatan hubungan ekonomi dan perdagangan, khususnya dalam upaya meningkatkan perdagangan langsung dengan pasar non- tradisional, kerja sama dibidang energi dan menarik wisatawan ke Indonesia, yang antara lain dilakukan melalui: kunjungan resmi, pertemuan KKB, promosi TTI, saling kunjung pejabat tinggi, anggota parlemen, pengusaha, akademisi dan masyarakat kedua negara serta perlindungan WNI dan BHI di wilayah akreditasi. Dengan Uzbekistan disepakati untuk melakukan peningkatan kerja sama ekonomi dan sosial budaya. Sedangkan fokus pengembangan kerja sama RI dengan Kyrgyzstan dan Tajikistan adalah di bidang energi dan mineral. Indonesia dengan Kyrgyzstan dan Tajikistan juga bekerja sama di berbagai forum internasional seperti di PBB. Maladewa Hubungan diplomatik RI-Maladewa dilakukan oleh KBRI Colombo di Sri Lanka. Hubungan bilateral RI-Maladewa selama ini terus berkembang dengan positif dan mempunyai potensi diperkuat ke arah hubungan yang lebih erat dan saling menguntungkan. Maladewa aktif dalam penyelenggaraan Bali Democracy Forum (BDF) sejak 2009. Produk ekspor utama Indonesia ke Maladewa adalah berupa produk pecah belah, produk makanan, batik, barang kerajinan, parfum, perlengkapan olah raga, perlengkapan kantor, serta ukiran khas dari beberapa daerah di Indonesia, seperti Bali dan Jepara. Dalam rangka Kerjasama Teknik Antar Negara Berkembang (KTNB), Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA), telah memberikan kesempatan kepada Maladewa untuk mengirimkan wakil pada pelatihan jangka pendek di berbagai bidang, khususnya pariwisata dan perhotelan,di Indonesia. Sebagai partisipasi Indonesia dalam Maldives Donor Forum, Indonesia juga telah menyatakan komitmen untuk membantu Maladewa khususnya dalam pengembangan capacity building. Nepal Hubungan bilateral RI- Nepal selama ini berjalan baik. Indonesia merupakan salah satu negara yang atas mandat DK-PBB turut mengirimkan personil militernya untuk bertugas di dalam United Nation Mission di Nepal (UNMIN), sesuai kesepakatan perdamaian tahun 2006. Di bidang ekonomi, volume perdagangan bilateral RI- Nepal selalu meningkat dan Indonesia selalu menikmati surplus (sesuai data FNCCI, Nepal). Nepal dengan jumlah penduduk sebanyak 25 juta jiwa dan sebagai negara berbasis impor sangat berpotensi bagi pengembangan pasar produk ekspor Indonesia. Pakistan Hubungan RI-Pakistan sangat baik. Indonesia dan Pakistan mempunyai banyak persamaan pandangan dalam berbagai masalah regional dan internasional. Di bidang politik dan keamanan, Indonesia dan Pakistan telah menandatangani Defense Cooperation Agreement (DCA) pada 21 Juli 2010 di Jakarta oleh Menteri Pertahanan RI dan Menteri Pertahanan Pakistan. Di bidang ekonomi, total volume perdagangan Indonesia-Pakistan terus meningkat, dan Indonesia memperoleh surplus. Di bidang bantuan kemanusiaan, pada saat Pakistan terkena musibah banjir, Pemerintah Indonesia memberikan sumbangan kemanusiaan sebesar US$ 3 juta, dalam bentuk obat- obatan, makanan, selimut dan genset, cheque senilai US$ 1.73 juta dollar dan sisanya berupa pengiriman tim kesehatan berjumlah 45 orang dan bertugas di Pakistan selama satu bulan. Sri Lanka, Maladewa Sri Lanka Hubungan bilateral RI- Sri Lanka terus berkembang dengan positif. Dalam berbagai isu internasional, kedua negara mempunyai pandangan yang seiring-sejalan antara lain dalam isu menghadapi terorisme, perlindungan hak anak; mengenai HAM; dan penyelundupan manusia. Dalam bidang ekonomi, hubungan kedua negara terus mengalami peningkatan walaupun sempat menurun, karena krisis ekonomi global. Meskipun demikian, Indonesia tetap memiliki neraca perdagangan surplus dengan Sri Lanka sejak 2004.[] No. 104 Tahun X - 15 April - 14 Mei 2017
  15. 15. No. 104 Tahun X - 15 April - 14 Mei 2017 SOROT 15 Pembukaan Program Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia 2017 : “Celebrating Diversity, Harnessing Harmony” Menteri Luar Negeri RI, Retno L.P Marsudi secara resmi membuka Program Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (BSBI) 2017 pada Rabu, 10 Mei 2017 di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri RI. Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat Kementerian Luar Negeri dan Kementerian/ Lembaga terkait, Duta Besar negara sahabat penerima BSBI, anggota DPR RI, perwakilan universitas/perguruan tinggi, sanggar seni dan rumah budaya. Dalam sambutannya, Menlu Retno menyambut kedatangan para peserta BSBI 2017 dengan hangat “We are as happy to host you here, to embrace you as new members of our extended family…” Program BSBI tahun ini mengambil tema “Celebrating Diversity, Harnessing Harmony :  dalam hal ini Menlu Retno berpesan bahwa harmoni dalam keragaman harus selalu dijaga oleh masing- masing dari kita. “And you… the young generation, must adopt this culture of harmony.. Youth today…leaders di negara asal. Rangkaian program BSBI 2017 dimulai  pada tanggal 8 Mei 2017 dan akan ditutup dengan pagelaran budaya kolosal bertajuk Indonesia Channel, Pentas Karya Sahabat Indonesia, pada tanggal 19 Agustus 2017 di Surabaya. Program BSBI 2017 diikuti oleh 60 pemuda dari 47 negara, negara-negara prioritas peserta BSBI 2017 adalah negara anggota ASEAN, ASEAN+3, South West Pacific Dialogue (SwPD), Pacific Islands Forum (PIF), sejumlah negara Eropa, Asia, Afrika dan negara Mitra Dialog Lintas Agama. Terdapat 6 negara baru pada BSBI 2017 yaitu, Kirgistan, Belgia, Ukraina, Meksiko, Argentina dan Tajikistan. Selain itu, terdapat 4 pemuda Indonesia yang  berasal dari Papua, Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah dan Jawa Timur. Kurikulum yang diajarkan utamanya adalah bahasa Indonesia, seni budaya dan keharmonisan beragama, kegiatan sosial serta kearifan lokal. Dalam rentang waktu tersebut, peserta akan tomorrow” ungkap Menlu Retno. Pembukaan program BSBI 2017 juga dimeriahkan dengan penampilan seni musik dan tari, persembahan dari alumni BSBI Indonesia berkolaborasi dengan peserta BSBI 2017. Beasiswa Seni Budaya Indonesia (BSBI) merupakan kegiatan Kemlu RI yang telah dilaksanakan sejak tahun 2003. Pada tahun 2017, program ini memasuki tahun yang ke 15. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memperkenalkan para generasi muda negara-negara sahabat dengan berbagai ragam identitas dan kepribadian bangsa Indonesia yang khas seperti sikap menghargai keberagaman/kebhinekaan, kekeluargaan, kesantunan, toleransi, dan keterbukaan. Peserta BSBI diharapkan dapat menjadi sahabat dari Indonesia (friends of Indonesia) di masa mendatang. Selama 15 (lima belas) tahun terakhir, kegiatan dimaksud telah menghasilkan 718 lulusan dari 63 negara yang menjadi friends of Indonesia dan juga membantu promosi Indonesia berkesempatan mengenal dan merasakan suasana pada saat Hari Besar Keagamaan di Indonesia, seperti Hari Raya Waisak, Ramadhan dan Idul Fitri, serta kemeriahan menyambut peringatan HUT RI ke 72. Selama 3 (tiga) bulan peserta BSBI  akan berlatih di sanggar dan universitas mitra Kemlu RI, yaitu Studio Tydif, Surabaya; Sanggar Semarandana, Denpasar; Rumah Budaya Rumata, Makassar; dan Sanggar Musik dan Tari Sofiyani, serta Universitas Veteran Yogyakarta untuk Program Kekhususan. Catatan kegiatan kreatif dan promosi para alumni BSBI di negara asal untuk Indonesia antara lain yaitu menjadi guru tari/koreografer, menyelenggarakan pameran lukisan foto, promosi gastronomi, membuat ikatan persahabatan Indonesia dengan negara asal, membuat lagu dan video klip untuk media sosial dan lainnya.[]
  16. 16. No. 104 Tahun X - 15 April - 14 Mei 2017 SOROT 16 Presiden Berpesan agar WNI di Hong Kong Tetap Ingat Pancasila HONGKONG- Dengan mengenakan baju putih lengan panjang yang dipadukan dengan celana panjang berwarna hitam, Presiden Joko Widodo menyapa sekitar 5.400 Warga Negara Indonesia (WNI) yang menghadiri acara bertajuk ‘Temu Kangen Presiden RI dan Ibu Negara’. Acara ini digelar di Asia World Expo Ground, pada Minggu, 30 April 2017. Sebelum menyampaikan sambutannya, Presiden terlebih dahulu memutari gedung untuk menyapa dan bersalaman dengan masyarakat Indonesia di Hong Kong. Namun, tidak semua sisi dapat dijangkaunya karena begitu banyaknya masyarakat Indonesia yang memenuhi gedung pertemuan tersebut. Oleh karenanya, dari sisi yang tidak sempat dihampirinya, Presiden meminta dua orang untuk tampil ke panggung, maka majulah Romlah asal Jombang dan Iin asal Kediri. Romlah yang mendapat kesempatan pertama, ditanya Presiden, ”Tidak lupa Indonesia kan?” Romlah menegaskan bahwa dirinya sangat mencintai Indonesia. Presiden pun meminta Romlah untuk menyebutkan Pancasila. Setelah berhasil menjawab, Presiden bertanya, ”Hadiah sepeda akan dikirim ke Jombang atau Hong Kong?” “Jombang,” jawab Romlah. Presiden pun meminta Romlah mencatatkan alamatnya yang di Jombang kepada Ajudan Presiden Kolonel Mar Ili Dasili. Ketika tiba giliran Iin, seperti juga Romlah, Presiden juga memintanya menyebutkan Pancasila. Setelah berhasil menyebutkan Pancasila, Presiden kembali bertanya, ”Akan dikirim ke Hong Kong atau Kediri?” “Kediri,” jawab Iin. Presiden pun meminta Iin memberikan alamatnya di Kediri kepada Ajudan Presiden untuk mengirimkan sepedanya. Setelah keduanya kembali ke tempat duduk, Presiden berpesan agar masyarakat Indonesia di Hong Kong tidak melupakan Pancasila. “Meski sudah di Hong Kong, jangan lupa Pancasila,” kata Presiden. Indonesia, lanjut Presiden, adalah negara yang sangat besar dengan 17.000 pulau, 714 suku, 1.100 bahasa lokal yang berbeda- beda, 34 provinsi, 516 kota/ kabupaten. Banyak pemimpin negara memuji kerukunan di Indonesia yang tetap terjaga meski memiliki keberagaman. “Indonesia tetap satu dalam persatuan dan kesatuan,” ucap Presiden. Untuk itu Presiden berpesan agar jangan sampai terjadi gesekan yang dapat menyebabkan retaknya persatuan bangsa. “Meskipun kita beragam, kita majemuk, kita tetap satu Indonesia,” Presiden menegaskan. Selain mengajukan pertanyaan, Presiden juga meminta masukan dan keluhan dari masyarakat Indonesia yang berada di Hong Kong. Beragam masukan disampaikan, mulai dari apresiasi atas kinerja rumah sakit di Kulonprogo, keluhan petani Indramayu yang harus menyewa lahan milik pemerintah, hingga mahalnya harga daging, gula dan telur menjelang lebaran. Keluhan lainnya adalah apa yang disampaikan Ina, warga asal Pekalongan. Ia menyampaikan kepada Presiden bahwa pekerja asal Indonesia yang akan kembali ke Tanah Air dipersulit karena harus mempunyai KTKLN (Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri). Namun, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid menyebutkan bahwa sejak tahun 2015 KTKLN tidak diwajibkan, cukup hanya dengan mempunyai visa kerja dan kontrak kerja. Presiden yang mendengarkan langsung jawaban Nusron menegaskan bahwa dirinya telah memerintahkan kepada semua jajarannya untuk tidak lagi menghambat dalam memberikan pelayanan. “Tolong segera disampaikan pasti ada oknum-oknum yang menghambat. Hal-hal yang mudah menjadi sulit. Tidak boleh seperti itu. Sampaikan saja dicatat, siapa, kantornya di mana. Biar semuanya jelas, saya tidak mau mendengar hal- hal seperti ini lagi,” Presiden menegaskan. Presiden pun memohon maaf atas hambatan yang masih terus terjadi sehingga mempersulit masyarakat. “Saya mohon maaf jika kejadian-kejadian seperti itu masih terjadi. Ada yang masih belum bisa dikendalikan, akan terus kita perbaiki, kita benahi,” ucap Presiden. Mengenai tingginya harga bahan pokok menjelang lebaran, Presiden menjelaskan bahwa menjaga keseimbangan tidaklah mudah. Seperti saat musim panen sekarang ini di mana produksi melimpah. Namun, yang dikeluhkan kepada dirinya adalah rendahnya harga gabah dan beras. “Inilah kondisi yang harus kita kelola, kita hadapi agar masyarakat mendapat keuntungan. Peternak, petani juga mendapatkan keuntungan. Tapi percayalah pemerintah memiliki keinginan yang kuat agar keduanya mendapatkan keuntungan yang sama,” ujar Presiden. Dalam sambutannya, Presiden juga menjelaskan pembangunan yang tengah dilakukan pemerintah saat ini, utamanya di bidang infrastruktur, seperti jalan tol di Sumatera dan Pos Lintas Batas Negara di wilayah perbatasan. Turut mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf, Kepala BKPM Thomas Lembong dan Kepala BNP2TKI Nusron Wahid. Selain itu, grup musik Slank juga turut hadir menghibur Presiden bersama masyarakat Indonesia di Hong Kong.
  17. 17. No. 104 Tahun X - 15 April - 14 Mei 2017 SOROT 17 Diplomasi Publik Indonesia Lahir Akibat Terjadinya Revolusi Teknologi Informasi Dasar hukum politik luar negeri (polugri) RI adalah Pembukaan UUD 1945 alinea 1 dan 4, yaitu : ”Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan”. “Kemudian dari pada itu untuk membentuk satu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Sedangkan prioritas polugri yang diusung oleh pemerintah RI saat ini adalah: Melindungi Kedaulatan Negara RI, Melindungi WNI dan BHI di luar negeri, Meningkatkan Diplomasi Ekonomi dan Maritim, serta Meningkatkan Peran Indonesia di Kawasan dan dunia Internasional. Di sisi lain, ada realitas modern berupa; revolusi informasi, meningkatnya peran aktor non-pemerintah, dan meningkatnya ketergantungan antara faktor domestik dan internasional. Terkait hal tersebut, Dean Edmund A. Gullion (1960) menyatakan; “… what is important today is the interaction of groups, peoples, and cultures beyond national borders, influencing the way groups and peoples in other countries think about foreign affairs, react to our policies, and affect the policies of their respective governments”. Sementara itu, Menlu RI periode 2002-2009, Dr. Hassan Wirajuda mengatakan; “Diplomasi Publik bertujuan untuk mencari teman di kalangan masyarakat negara lain, yang dapat memberikan kontribusi bagi upaya membangun hubungan baik dengan negara lain”. Diplomasi publik Indonesia lahir sebagai akibat dari terjadinya revolusi teknologi informasi yang telah membuat upaya negara untuk membatasi informasi sebagai sebuah kesia- siaan. Berbagai upaya negara untuk menciptakan fakta atau menutupi fakta tidak bisa dilakukan lagi. Oleh karenanya, dalam era globalisasi diperlukan adanya model diplomasi baru, yaitu diplomasi yang menekankan fakta-fakta yang telah diketahui, namun ditempatkan dalam konteks tertentu. Diplomasi publik Indonesia juga lahir sebagai akibat dari adanya keharusan bagi negara untuk membangun tradisi perumusan dan pelaksanaan politik luar negeri dalam tatanan demokratis. Perubahan tradisi ini mendasarkan kenyataan bahwa politik luar negeri bukan lagi ”milik” beberapa pihak saja. Kelahiran diplomasi publik semakin dimungkinkan karena kembalinya fungsi konvensional politik luar negeri sebagai sarana untuk memajukan kepentingan nasional bersama. Karena itu, politik luar negeri bukan lagi menjadi bentuk ekspresi kepentingan politik atau alat kekuasaan belaka. Kelahiran diplomasi publik juga dimungkinkan dengan makin terbukanya Kementerian Luar Negeri, dan karakter para diplomat yang juga mengalami peningkatan. Hal ini juga disebabkan karena tingkat pendidikan yang lebih tinggi dengan karakter yang lebih terbuka akibat suasana kebangsaan yang lebih demokratis. Berbeda dengan dengan kebijakan diplomasi publik di banyak negera maju yang lebih memfokuskan diplomasi publiknya kepada upaya mempengaruhi audiens luar negeri atau di negara lain, diplomasi publik Indonesia dilakukan dua arah, yaitu ke dalam dan keluar. Berbagai kebijakan yang diambil harus dijelaskan kepada khalayak di dalam negeri, sekaligus juga kepada khalayak luar negeri, serta mengomunikasikan realitas tentang Indonesia secara utuh. Diplomasi publik perlu dilakukan ke dalam mengingat adanya kesadaran tentang pentingnya faktor kemitraan antara Kemenlu dengan berbagai kalangan masyarakat. Selanjutnya, adanya kepentingan untuk membangun konstituen polugri yang cukup informatif dan untuk menyerap aspriasi masyarakat. Penjelasan kebijakan polugri ke dalam ini, dimaksudkan pula sebagai bentuk akuntabilitas publik, yang mencakup upaya untuk menjelaskan posisi pemerintah, membangun dukungan masyarakat, dan membuka partisipasi publik dalam program polugri secara luas. Aset diplomasi publik yang dimiliki oleh Indonesia adalah: Demokrasi; Toleransi Beragama; Nilai Kebudayaan AL BUSYRA BASNUR DIREKTUR DIPLOMASI PUBLIK
  18. 18. No. 104 Tahun X - 15 April - 14 Mei 2017 SOROT 18 okezone.com yang tinggi; Modernitas; People to People Contact; dan Kerjasama Teknik. Berbagai aktivitas diplomasi publik yang dilakukan oleh Pemerintah, antara lain adalah; Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (BSBI), Out Standing Student to The World (OSTW), Diplomatic Tour, Bali Democracy Forum (BDF), Interfaith Dialogues, Global Inter-Media Dialogues, Duta Belia, e-Diplomasi, Updates From The Region (UFTR), Presidential Friends of Indonesia (PFoI), dan Forum Komunikasi Kemenlu dan Pemda. Bali Democracy Forum diinisiasi oleh Indonesia sejak tahun 2008 dan diselenggarakan secara rutin setiap tahun di Bali. BDF merupakan forum dialog dan saling tukar pengalaman dalam bidang perdamaian dan demokrasi di kawasan Asia Pasifik. BDF juga merefleksikan nilai-nilai demokrasi ala Indonesia, yaitu: home-grown, menjunjung pluralisme, dan inklusif. Tingkat partisipasi di BDF terus meningkat dari tahun ke tahun, mulai dari 28 negara peserta pada 2008 hingga menjadi 100 negara peserta pada 2016. Program Interfaith Dialogue dan Intercultural Dialogue merupakan wujud tampilan toleransi dan harmoni Indonesia untuk dunia, dimana Indonesia merupakan negara multikultur. Kontribusi yang diberikan Indonesia adalah “harmony among civilizations”, sesuai dengan amanat UUD 1945. Program ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari tokoh agama, masyarakat madani, akademisi, media, hingga generasi muda. Indonesia aktif memprakarsai dan berpartisipasi di berbagai intercultural dan interfaith dialogue, baik di tingkat bilateral, regional, maupun global/multilateral. Hingga tahun 2016, Indonesia sudah melakukan dialog dengan 22 negara pada tataran bilateral, dan 6 interfaith dialogue dengan 15 negara pada tataran regional (ASEAN + Australia, New Zealand, Fiji, PNG, dan Timor Leste). Pada pelaksanaan dialog yang diselenggarakan di Semarang pada tahun 2012, dihasilkan dokumen “Semarang Plan of Action” yang menyepakati untuk diselenggarakannya Future Faith Leaders Scholarship. Berikutnya ada Asia Pacific Inter Faith Youth Camp (APIFYC) di Surabaya; ASEM Interfaith Dialogue yang telah diselenggarakan di Bali- Indonesia, Larnaca-Cyprus, Nanjing-China, Den Haag- Belanda, Seoul-Korea Selatan, dan Toledo-Manila; Asia Europe Youth Interfaith Dialogue di Bandung; APEC Intercultural and Faith Symposium di Yogyakarta; dan Global Peace Forum Interfaith Youth Camp di Bali dan Makassar. Pada tataran global/ multilateral ada The Non- Aligned Movement on Interfaith Dialogue and Cooperation di Manila dan United Nations Alliance of Civilizations (UNAOC) yang diselenggarakan setiap tahun sejak 2008, dan Indonesia selalu aktif berpartisipasi setiap tahunnya. UNAOC pernah dilaksanakan di Madrid (2008), Istanbul (2009), Rio de Janeiro (2010), Doha (2011), Wina (2013), dan Jakarta (2014). Program Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (BSBI) dimulai pada 2003 bekerjasama dengan 5 sanggar budaya di lima kota di Indonesia, yaitu di Bandung, Solo, Surabaya, Makassar, Bali dan Yogyakarta. Program ini dilangsungkan dalam jangka waktu sekitar 3 bulan, dan kemudian ditutup dengan pergelaran seni budaya “Indonesia Channel” yang menampilkan kebolehan seni budaya peserta BSBI dalam bidang musik, tari, kearifan lokal (batik, tenun, janur, lukis, dan lain sebagainya), dan bahasa Indonesia. Total peserta/alumni hingga tahun 2016 adalah 718 orang dari 63 negara seperti: SWP, Pasific Island, ASEAN, India, Afrika Selatan, Amerika Serikat, Inggris, Austria, Belanda, pagelaran Indonesia Channel, selain sebagai penghargaan atas kerja keras peserta BSBI yang mempelajari seni budaya Indonesia, juga ditujukan untuk menggugah kaum muda Indonesia untuk menghargai seni budayanya sendiri. Outstanding Students for the World adalah program yang diperuntukkan bagi para siswa berprestasi di seluruh Indonesia dengan jumlah peserta kurang-lebih 20 orang. setiap tahunnya. Program ini bertujuan; agar para peserta memahami polugri dan diplomasi RI di tingkat bilateral dan multilateral; Mendorong generasi muda Indonesia untuk berprestasi di tingkat dunia; Sarana promosi dan peningkatan citra Indonesia di Luar Negeri; Meningkatkan pemahaman terhadap isu-isu internasional; Meningkatkan nasionalisme dan kecintaan kepada NKRI. Negara-negara yang dikunjungi oleh peserta OSTW adalah Amerika Serikat (2011), Jepang (2012), Inggris (2013), Kanada (2014), Korea Selatan (2015), Hong Kong (2016), dan India (2017). Program Presidential Friends of Indonesia, pertama kali dilaksanakan pada tahun 2008, dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan memberikan updates perkembangan Indonesia kepada para tokoh masyarakat luar negeri, khususnya para Indonesianists ataupun yang tertarik dengan Indonesia dan yang memiliki pengaruh di negaranya.[]
  19. 19. No. 104 Tahun X - 15 April - 14 Mei 2017 19SOROT Diplomasi Publik Bukan Propaganda Secara umum diplomasi publik dipahami sebagai suatu upaya untuk mempengaruhi publik internasional (negara lain) demi tercapainya kepentingan nasional suatu negara. Upaya ini biasanya dilakukan dengan membentuk sebuah jaringan komunikasi sebagai wadah promosi kebijakan luar negeri. Dengan dikoordinasi oleh pemerintah, pihak-pihak yang terlibat dalam upaya ini adalah non-state actors seperti NGO, media massa, kelompok masyarakat, partai politik, parlemen, individu (tokoh agama, wartawan, artis), dan lain sebagainya. Banyak pihak melihat bahwa diplomasi publik adalah propaganda, nation-branding, atau pertukaran seni dan budaya. Namun, diplomasi publik pada hakikatnya tidak terbatas pada hal-hal tersebut tetapi mencakup kegiatan- kegiatan yang lebih luas dan lebih substantif. Dalam konteks Indonesia, diplomasi publik sedikit berbeda dengan praktek yang banyak dilakukan oleh negara- negara lain, khususnya negara maju. Indonesia melaksanakan diplomasi publik tidak hanya kepada publik internasional tetapi juga kepada publik domestik. Praktek ini dipengaruhi oleh faktor bahwa politik internasional banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor internal sebuah negara, dan di sisi lain, dinamika politik dalam negeri juga banyak dipengaruhi oleh berbagai isu- isu internasional. Untuk itulah diperlukan sebuah mekanisme yang bisa menjembatani dinamika luar negeri untuk kemajuan dalam negeri. Dengan demikian, publik dalam negeri diharapkan dapat semakin mengerti berbagai masalah internasional, khususnya isu-isu yang melewati batas-batas negara (borderless) di dalam dunia internasional yang semakin terbuka. Yang menarik dari pelaksanaan diplomasi publik ini adalah faktor-faktor dominan yang mempengaruhi Indonesia untuk melakukan diplomasi publik secara komprehensif, diantaranya Tragedi WTC pada 11 September 2001. Pasca peristiwa tersebut, banyak bermunculan perspektif negatif terhadap Islam yang pada akhirnya menyalahkan Islam atas peristiwa tersebut serta muncul berbagai pandangan yang mengidentikkan Islam dengan kekerasan. Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia sangat berkepentingan dengan perkembangan isu stereotype negatif tersebut. Untuk mencegah terjadinya clash of civilization yang diakibatkan kurangnya pemahaman satu sama lain, maka perlu diselenggarakan berbagai kegiatan kerjasama lintas agama yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan baik dari luar maupun dalam negeri. Dengan demikian, maka pada akhirnya publik akan mengerti bagaimana sebenarnya posisi agama dan kebudayaan dalam berbagai konflik dan teror yang sering menyalahkan agama sebagai penyebabnya. Selanjutnya adalah berkembangnya pandangan bahwa demokrasi merupakan sistem terbaik untuk mencapai kemajuan. Dalam konteks ini, Indonesia yang dianggap sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia juga berpendapat hal yang sama. Namun, nilai-nilai demokrasi yang sebaiknya dipahami disini adalah nilai-nilai demokrasi yang bertumbuh dari nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat negara itu sendiri (home-grown democracy) bukan nilai-nilai demokrasi yang dikembangkan oleh negara lain. Dalam hal ini diplomasi publik dapat digunakan sebagai alat untuk menyampaikan kepada masyarakat supaya lebih mengerti mengenai demokrasi. Selain itu, dapat juga digunakan sebagai fasilitas untuk membagi pengalaman kepada negara-negara sahabat mengenai praktek berdemokrasi. Dengan dilaksanakannya praktek diplomasi publik ini, diharapkan akan muncul sebuah pemahaman komprehensif mengenai berbagai isu-isu internasional sehingga publik akan dapat memahami langkah-langkah kebijakan luar negeri yang dipilih oleh pemerintah. Tujuan ideal yang hendak dicapai pada nantinya adalah lahirnya kemitraan antara negara/ pemerintah dan non-state actors yang berkepentingan. Beasiswa Seni Budaya Indonesia (BSBI) dan Future Faith Leaders, adalah salah satu upaya kebijakan diplomasi publik pemerintah Indonesia dalam mempromosikan keberagaman budaya dan kehidupan beragama dalam negeri pada negara – negara di kawasan Asia Pasifik. Munculnya sentimen negatif terhadap kehidupan beragama di Indonesia dan juga negara di kawasan Asia Pasifik lainnya, disebabkan oleh aksi – aksi kekerasan dan terorisme yang pada beberapa waktu belakangan marak terjadi. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam upaya pelaksanaan suatu kebijakan diplomasi publik, dalam rangka mempengaruhi dan menciptakan persepsi publik asing akan berjalan lebih efektif apabila ditekankan pada tiga lapisan diplomasi publik, yaitu; diplomasi publik melalui upaya monolog, kemudian dlanjutkan dengan upaya dialog, dan dilengkapi dengan upaya – upaya kolaborasi. Melalui beasiswa Future Faith Leaders yang dijalankan sebagai upaya diplomasi publik, Indonesia kemudian mampu mengubah persepsi negatif publik asing dan kemudian menciptakan persamaan persepsi dalam rangka meningkatkan pemahaman antar iman di kawasan Asia Pasifik. [] (Sumber: scribd.com)
  20. 20. No. 104 Tahun X - 15 April - 14 Mei 2017 LENSA 20 Strategi Diplomasi Publik Merangkul Berbagai Aktor Istilah diplomasi publik digunakan pertama kali oleh Dean Edmund Gullion dari Fletcher School of Law Diplomacy, Universitas Tufts, Amerika Serikat, pada tahun 1965. Dengan definisi: “By public diplomacy we understand the means by which governments,private groups and individuals influence the attitudes and opinions of other peoples and governments in such a way as to exercise influence on their foreign policy decisions.” “Melalui diplomasi publik, kita memahami maksud yang dilakukan suatu negara, kelompok kepentingan, dan individu dalam bersikap dan beropini dengan seseorang maupun negara lain sehingga dapat mempengaruhi keputusan kebijakan luar negeri negara lain”. Menurut kamus istilah hubungan internasional yang di terbitkan oleh Departemen Luar Negei AS tahun 1987; “public diplomacy refers to government- sponsored programs intended to inform or influence public opinion in other countries; its chief instrument are publications, motion pictures, cultural exchange, radio and television.” “Diplomasi publik merujuk pada program-program yang disponsori oleh pemerintah dengan maksud untuk menginformasikan atau mempengaruhi opini publik di negara lain melalui publikasi, film, pertukaran budaya, radio dan televisi sebagai instrumen utama”. Efektivitas diplomasi publik harus dilihat dari dua dimensi, yaitu bagaimana menganalisa dan memahami cara-cara yang di gunakan dalam mengkomunikasikan apa yang akan di sampaikan ke publik di dalam dan luar negeri. Diplomasi publik meliputi seluruh aktivitas yang di lakukan oleh negara maupun aktor-aktor non negara dalam berkontribusi pada pemeliharaan dan promosi soft power. Soft power negara dibentuk melalui aktivitas- aktivitas para aktor dan beragam organisasi yang berpengaruh terhadap publik, baik para seniman, galeri-galeri seni dan musik, aktivis masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat, politisi, partai dan pakar politik, para penulis dan asosiasi literasi, wartawan dan kelompok media, para pelaku bisnis, perusahaan dan produknya, akademisi dan universitas, pemuka dan kelompok agama, dan lain- lainnya. Strategi diplomasi publik tidak hanya menempatkan negara dalam program-program pengembangan citra yang menarik secara lokal tetapi juga global. Interaksi antara pemerintah dengan berbagai aktor di dalam negeri merupakan hal yang sangat penting dalam diplomasi publik. Kemungkinan membangun citra, dari interaksi tersebut memungkinkan adanya berbagaikegiatan, aktivitas dan program yang dapat menangkap ruang publik asing. Seiring keberhasilan diplomasi publik, akan terjadi peningkatan interaksi antara pemerintah dan berbagai aktor non negara di dalam dan luar negeri. Untuk meningkatkan citra negara, strategi diplomasi publik Indonesia yang di jalankan antara lain berupa pemberdayaan kaum moderat, memajukan people to people contact, diseminasi informasi mengenai politik luar negeri, merangkul dan mempengaruhi publik dalam dan luar negeri, serta mengumpulkan saran dan masukan bagi pelaksanaan politik luar negeri. Strategi tersebut diadakan bekerjasama dengan organisasi kemasyarakatan seperti Muhammadiyah, NU, organisasi keagamaan, berbagai tokoh, akademisi serta universitas di Indonesia dan luar negeri, LSM, negara-negara ASEAN+3, negara- negara anggota Uni Eropa dan Forum Dialog Pasifik Barat Daya (SwPD), wartawan dan media baik dalam negeri maupun asing, serta berbagai aktor lain yang berkepentingan. Diplomasi publik bukanlah hal yang baru, namun untuk menjawab tantangan dunia yang semakin berubah dan dinamis, Kementerian Luar Negeri Indonesia membentuk Direktorat Diplomasi Publik pada tahun 2002. Dengan di bentuknya Direktorat Diplomasi Publik, ada sarana yang dapat menjaga dan mengkoordinasikan pelaksanaan diplomasi publik secara konsisten. Selain itu, penyediaan dana, tenaga, dan materi substansi dapat direncanakan dengan lebih baik dan terarah. Pembentukan ini merupakan suatu upaya menyesuaikan diri dan menjawab tantangan perkembangan dunia, baik secara hubungan internasional, diplomasi, teknologi informasi, globalisasi, maupun isu-isu aktual. Disamping itu juga untuk lebih mengoptimalisasikan diplomasi publik demi mencapai tujuan yaitu, Indonesia yang moderat, demokratis, dan progresif. Diplomasi publik memanfaatkan apa yang sudah dimiliki Indonesia kedalam berbagai bentuk kegiatan yang mendukung. Yaitu, keberagaman agama dan budaya yang di kemas dalam kegiatan Interfaith Dialogue, Global Inter-Media Dialogue, Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (BSBI), Beasiswa Darmasiswa, dan pementasan budaya Indonesia baik di dalam maupun luar negeri. Selain itu, kebijakan politik luar negeri juga di manfaatkan melalui seminar, workshop, dan diskusi. Begitu juga dengan demokratisasi Indonesia. Proses dan pengalaman demokrasi di Indonesia menjadi asset dalam melaksanakan Bali Democracy Forum, yaitu forum inter-govermental mengenai demokrasi yang pertama di Asia. Komunikasi menjadi hal yang penting dalam mensosialisasikan eksistensi kepada masyarakat, membangun citra positif dalam rangka memperolah dukungan, memperoleh opini publik guna membantu perumusan kebijakan, dan membangun jaringan untuk mendukung efektivitas kerja. Proses komunikasi diplomasi publik berupa forum diskusi antara Menteri Luar Negeri dengan para tokoh masyarakat sangat bermanfaat dan efektif dalam mengkomuniasikan arah dan kebijakan luar negeri, sekaligus menghimpun masukan dan pendapat yang berkembang di masyarakat. Lebih dari itu, melalui forum ini telah dibangun konstituen- konstituen politik luar negeri di berbagai segmen publik domestik yang terbukti telah mampu mendorong partisipasi publik dalam mendukung upaya- upaya diplomasi yang dilakukan pemerintah. Selain itu, untuk mendukung komunikasi publik, juga telah diterbitkan berbagai buku, majalah dan jurnal sebagai sumber informasi bagi berbagai kalangan masyarakat. Seperti misalnya majalah “Akses” dan “Info Pasar” yang menyampaikan informasi mengenai peluang- peluang pasar di luar negeri kepada kalangan pengusaha. Selain itu juga terbit “Jurnal Luar Negeri” dan “Pejambon 6” yang bertujuan untuk mendorong diskusi tentang berbagai isu politik luar negeri di kalangan akademisi. Ada pula “Bulletin WTO” yang menyampaikan perkembangan isu-isu perdagangan multilateral dan “IDEAS” mengenai ASEAN, serta “Tabloid Diplomasi” yang menyampaikan informasi mengenai aktifitas diplomasi publik kepada masyarakat umum, khususnya kalangan generasi muda dan mahasiswa. [] No. 104 Tahun X - 15 April - 14 Mei 2017
  21. 21. No. 104 Tahun X - 15 April - 14 Mei 2017 LENSA 21 secara signifikan, saat ini Indonesia menghadapi isu- isu: pengurangan kemiskinan, peningkatan pendidikan, pencegahan terorisme, konsolidasi demokrasi, implementasi reformasi ekonomi dan finansial, mengatasi korupsi, perubahan iklim, dan mengontrol wabah SARS. Perkembangan dari upaya Indonesia menghadapi isu-isu ataupun penyelesaian masalah tersebut membawa pada usaha untuk menampilkan citra (image) positif kepada publik di dalam dan di luar negeri. Selain isu keamanan, kemakmuran ekonomi, dan promosi ideologi, citra positif juga merupakan isu yang menjadi kepentingan nasional, karena citra nasional suatu bangsa akan mempengaruhi sikap negara lain. Citra yang positif, adalah untuk membentuk opini publik demi pencapaian kepentingan nasional yang lebih luas. Diplomasi publik merupakan sarana yang tepat untuk merebut opini publik melalui promosi citra negara, karena diplomasi publik lebih menekankan penggunaan soft power melalui informasi, kebudayaan dan pendidikan. Dalam hal ini proses pembentukan citra dan persepsi menjadi hal yang sangat penting karena, “winning hearts and minds” menjadi esensi dan tujuan dari diplomasi publik. Karena perkembangan dan tantangan internasional, termasuk globalisasi dan demokrasi, Indonesia merasa perlu untuk lebih mengembangkan diplomasi publik. Pada tahun 2002, Kementerian Luar Negeri membentuk Direktorat Diplomasi Publik yang Diplomasi publik merupakan salah satu hasil dari perkembangan diplomasi modern yang lebih menenkankan pada soft power diplomacy atau lebih kepada upaya yang bertujuan untuk mempengaruhi publik dalam negeri maupun luar negeri melalui informasi, kebudayaan, dan pendidikan sebagai instrumen utamanya. Dengan kata lain, diplomasi publik digunakan untuk memperbaiki atau membangun citra yang baik. Membangun citra Indonesia yang demokratis, moderat, dan progresif melalui diplomasi publik bukanlah hal yang mudah dan murah. Upaya diplomasi publik dalam membangun citra Indonesia dengan menonjolkan keunikan serta kelebihan-kelebihan yang dimiliki, telah menarik perhatian di tengah persaingan ketat diantara banyak negara dalam merebut perhartian publik dunia. Indonesia merupakan negara yang berbeda dan unik dibandingkan dengan negara lain, dimana berbagai identitas dan budaya tradisional hidup berdampingan membentuk identitas nasional tanpa melebur identitas tradisional itu sendiri. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.508 pulau, lebih dari 500 suku dan 700 dialek yang digunakan oleh lebih dari 240 juta penduduk di 33 propinsi. Dalam forum internasional, saat ini Indonesia dikenal sebagai negara demokratis terbesar ketiga setelah India dan Amerika Serikat, serta sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Akibat perkembangan dan perubahan dunia diarahkan untuk menampilkan wajah Indonesia yang moderat, demokratis, dan progresif, serta membangun konstituen diplomasi dengan bekerjasama dan merangkul semua pemangku kepentingan hubungan luar negeri. Indonesia yang moderat merujuk pada masyarakat Indonesia yang pluralistik dan toleran serta, 86% nya adalah Muslim. Berbagai ekspresi seni budaya tradisional dan kontemporer dapat hidup berdampingan tanpa melebur identitas masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang terbuka dan dapat menerima serta menghormati perbedaan, sebagaimana di tunjukkan dalam motto nasional “Bhineka Tunggal Ika”. Reformasi demokrasi serta penyelenggaraan pemilu secara langsung dan multi partai pada 2004, merupakan kesuksesan demokratisasi di Indonesia. Demokrasi juga telah merasuk ke kehidupan masyarakat, dimana masyarakat Indonesia selalu menempatkan penyelesaian konflik secara damai. Krisis finansial yang melanda Asia pada pertengahan 1997 juga mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi, sosial dan politik di Indonesia. Tantangan krisis finansial global dan kecenderungan menurunnya ekonomi dunia ini dihadapi Indonesia dengan melakukan reformasi di sektor finansial, pajak dan bea cukai, pengawasan pasar modal dan investasi. Keberhasilan Indonesia dalam melakukan pemulihan dan peningkatan ekonomi secara cepat kemudian menjadi modal untuk mencitrakan diri sebagai bangsa yang progresif. Indonesia juga dinilai progresif dalam mencari dan memunculkan terobosan- terobosan baru dalam menyelesaikan masalah domestik, regional, dan internasional. Aktivitas Interfaith Dialogue yang digagas oleh Direktorat Diplomasi Publik telah merefleksikan Indonesia sebagai bangsa yang moderat, pluralistk dan toleran, serta sebagai negara yang damai dan selalu mengedepankan dialog dan mediasi dalam penyelesaian masalah. Berikutnya ada program Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (BSBI) yang bertujuan memperkenalkan kekayaan seni budaya Indonesia kepada dunia internasional, serta Global Intermedia Dialogue, yang membahas peran media dalam mengembangkan sensitivitas dan toleransi antar budaya dan agama, serta aktivitas lainnnya. Untuk membangun dan mengembangkan pendekatan komunikasi, Direktorat Diplomasi Publik juga menyelenggarakan People to People Contact melalui pertukaran budaya, berbagai forum untuk generasi muda, seminar, workshop, program tv dan radio, program Indonesian Night, simposium, dan beberapa aktivitas serupa. Program-program tersebut bertujuan untuk meningkatkan citra Indonesia guna mempengaruhi publik di dalam dan luar negeri sehingga dapat menguatkan hubungan serta pemahaman mengenai Indonesia yang nantinya dapat menjadi dasar dalam melakukan kerja sama bilateral dan multilateral dengan negara lain.[] Membangun Citra Indonesia yang Demokratis, Moderat dan Progresif Melalui Diplomasi Publik No. 104 Tahun X - 15 April - 14 Mei 2017
  22. 22. No. 104 Tahun X - 15 April - 14 Mei 2017 LENSA 22 Bhinneka Tunggal Ika Semangati Perayaan ke-62 KAA Konferensi Asia Afrika (KAA) memasuki usia ke- 62 tahun, sejak pertemuan pertama pada 18 – 24 April 1955 silam. KAA yang diselenggarakan di Bandung itu mencapai kesuksesan besar, baik dalam mempersatukan sikap dan menyusun pedoman kerja sama di antara bangsa- bangsa Asia Afrika maupun dalam ikut serta membantu terciptanya ketertiban dan perdamaian dunia. Perayaan 62 tahun KAA diperingati secara khusus di Istana Negara hari ini Selasa (18/4). Presiden Joko Widodo membuka acara ini secara langsung. Hadir di Istana antara lain Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perhubungan Budi K Sumadi, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudiastuti, dan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Para duta besar negara-negara Asia Afrika juga turut menghadiri acara peringatan ini. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mengangkat keberagaman Indonesia melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kodrat Indonesia adalah mengelola keberagaman, mengelola kemajemukan, mengelola kebhinekaan.  Presiden Joko Widodo menyebutkan, sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mempunyai 1.340 suku, beragam ras, dan bermacam agama. Namun demikian, Indonesia tetap harmonis dan damai. Paham- paham radikalisme serta terorisme akan memecah belah persatuan bangsa dan negara, serta mengganggu stabilitas perdamaian dunia. “Indonesia tetap bisa membangun dengan pertumbuhan ekonomi yang baik. Dan di antara negara-negara anggota G-20, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2016 di Triwulan II berada pada peringkat tiga besar di bawah Tiongkok dan India. Karena itu, kita, Indonesia menjadi referensi,” papar Presiden Jokowi.  Jika pada tahun 1955 silam, Indonesia menjadi salah satu inisiator solidaritas Asia Afrika dan inspirator negara-negara terjajah untuk merdeka, lanjut Presiden, sekarang Indonesia menjadi rujukan dalam mengelola keberagaman suku, mengelola mengelola keberagaman agama, mengelola keberagaman ras, dan mengelola keberagaman antar golongan. Selain itu, melalui Kementerian Luar Negeri, memastikan bahwa mesin diplomasi Indonesia dan politik luar negeri Indonesia secara konsisten juga akan terus menyuarakan perdamaian dunia, sejalan dengan fokus diplomasi Indonesia di tahun 2017 dimana Indonesia akan memastikan perdamaian dan stabilitas di kawasan, dengan mengutamakan  perundingan CoC . Karena itu, untuk menghormati keberagaman itu, Presiden Jokowi mengajak seluruh pemimpin dunia untuk terus menyuarakan penghormatan terhadap kemajemukan. “Pesan ini juga akan saya sampaikan langsung kepada para pemimpin Asia dan Afrika,” ujar Presiden seraya menyampaikan harapannya, agar semangat Bhinneka Tunggal Ika juga menjadi semangat Asia Afrika. (Sumber: Setkab/Dit.Infomed/Bey / Foto : Infomed/Rudi)​
  23. 23. No. 104 Tahun X - 15 April - 14 Mei 2017 23 Museum KAA di masa depan akan tetap mengembangkan pengayaan program Pelestarian Nilai-nilai KAA bersama kantor urusan internasional itu untuk para mahasiswa asing di Kota Bandung. Acara ISG diawali tari Sunda kontemporer yang ditampilkan oleh sekelompok dara manis dari padepokan seni tari Santika. Tarian itu mendapat sambutan luar biasa. Tepuk tangan yang membahana dari mahasiswa asing yang memenuhi Ruang Pameran Tetap Museum KAA menghangatkan suasana silaturahmi. Selanjutnya, panitia mengajak para mahasiswa asing itu terlibat dalam permainan. Ada banyak pesan filosofis di baliknya. Di antaranya adalah membangun jiwa sportifitas dan gotong royong. Dalam acara ISG, para mahasiswa asing menerima refleksi Nilai-nilai KAA dan paparan singkat cita-cita Semangat Bandung yang disampaikan oleh edukator Museum KAA Desmond S. Andrian. Sedangkan, perkembangan terkini Gerakan Nonblok sebagai tindak lanjut cita-cita KAA dipaparkan Duta Besar Venezuela untuk Indonesia Gladys Urbaneja.[] Peringati KAA, Seratus Mahasiswa Asing Kumpul di Museum KAA BANDUNG, MUSEUM KAA – Museum KAA memiliki banyak mahasiswa asal Asia Afrika. Tercatat hingga saat ini saja sudah ada 150 mahasiswa Asia Afrika. Mereka bergabung di Sahabat Museum KAA (SMKAA). Di SMKAA ada dua komunitas mahasiswa asing, yakni Young African Ambassadors in Asia (YAAA) dan Asian Students Association in Indonesia (ASAI) tempat mereka bernaung. Dalam rangkaian Peringatan 62 Tahun KAA, guna membina relasi baik antara mahasiswa asing Museum KAA menghelat sebuah International Students Gathering (ISG) pada Jumat (21/4/2017) petang. Sekitar 100 mahasiswa tak hanya asal Asia Afrika tapi juga Amerika, Australia, dan Eropa hadir mengikuti acara itu. Sekretaris Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kemlu, Azis Nurwahyudi dalam sambutannya mengatakan, “Pemerintah Indonesia melalui beasiswa KNB telah menyediakan kesempatan bagi para mahasiswa potensial dari negara-negara berkembang untuk menuntut ilmu di 16 perguruan tinggi terbaik di Indonesia.” Azis juga mengingatkan, kesempatan emas itu diharapkan dapat berdampak positif nantinya bagi mereka sepulang dari Indonesia. Selain itu, selama berada di Indonesia mereka dapat mempromosikan kebudayaan dari negara masing-masing. Sebab, saling memahami kebudayaan masing-masing adalah langkah awal untuk memajukan perdamaian dunia kelak dalam cakupan yang lebih luas. Museum KAA melalui ISG bermaksud mempererat hubungan kerja sama yang telah terbina baik selama ini tak hanya dengan para mahasiswa asing tapi juga dengan kantor urusan internasional di berbagai perguruan tinggi di Kota Bandung. Selanjutnya, Mahasiswa internasional menghadiri acara International Students Gathering yang dilaksanakan dalam rangkaian Peringatan 62 Tahun KAA di Museum KAA, Jumat (21/4/2017). (Sumber Foto: Dokumentasi Museum KAA) SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN DIPLOMASI PUBLIK KEMLU, AZIS NURWAHYUDI DALAM SAMBUTANNYA MENGATAKAN, “PEMERINTAH INDONESIA MELALUI BEASISWA KNB TELAH MENYEDIAKAN KESEMPATAN BAGI PARA MAHASISWA POTENSIAL DARI NEGARA-NEGARA BERKEMBANG UNTUK MENUNTUT ILMU DI 16 PERGURUAN TINGGI TERBAIK DI INDONESIA.”
  24. 24. Diplomasiwww.kemlu.go.id www.tabloiddiplomasi.org tabloiddiplomasi@Kemlu.go.id @diplik_Kemlu No. 104 tahun x tabloid Tgl. 15 april - 14 mei 2017 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Direktorat Diplomasi Publik Jalan Taman Pejambon No. 6 Jakarta 10110 Telepon : 021-3813480 Faksimili : 021-3858035 Empat Diplomat Muda Indonesia, Peserta Sekolah Staf Dinas Luar Negeri (Sesdilu) Angkatan 58, melakukan peninjauan potensi daerah di Provinsi Bengkulu, tanggal 4-8 April 2017. Para diplomat ini di terima langsung oleh Gubernur Bengkulu, Dr. Ridwan Mukti beserta Kepala Bappeda, BKPM, Pejabat Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu, termasuk Kepala Kantor Penghubung Bengkulu di Jakarta di Kantor Gubernur Bengkulu (5/4). Irma Riyani (Direktorat Hukum dan Perjanjian Ekonomi), Yvonne Mewengkang (Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata), Maradona Runtukahu (Biro sejumlah program prioritas, dimana peran Kemlu dan Perwakilan RI di Luar Negeri sangat besar. Bagai pucuk dicinta ulam pun tiba,” ujar Gubernur Bengkulu dalam pertemuan ini. Gubernur Ridwan Mukti menambahkan bahwa pihaknya tengah memperkuat komoditi unggulan Bengkulu seperti sawit, karet, kopi dan hasil tambang, seraya mengatasi tantangan infrastruktur yang ada. Hampir 50% pedesaan di Provinsi Bengkulu dalam kondisi terisolir karena keterbatasan akses, listrik dan informasi. Selain mengatasi kemiskinan, ketertinggalan, dan hambatan insfrastruktur, Perencanaan Organisasi), dan Sahrul Murajjab (Direktorat Afrika), melakukan kunjungan langsung ke Bengkulu untuk memperkaya pengetahuan dan meningkatkan komitmen diplomat Indonesia dalam mempromosikan potensi daerah di luar negeri. Upaya ini sejalan dengan amanat Presiden RI yang meminta diplomat Indonesia untuk berperan sebagai “marketer” dalam meningkatkan diplomasi ekonomi Indonesia di luar negeri. “Kunjungan para diplomat muda ini bertepatan dengan berbagai agenda dan rencana Pemprov Bengkulu untuk memajukan daerah melalui Gubernur Bengkulu juga memfokuskan tugasnya pada transformasi birokrasi dengan visi melayani dan bebas korupsi. Pemprov Bengkulu mengharapkan agar berbagai upaya ini dapat mendukung program Visit Wonderful Bengkulu 2020. Selama melakukan kunjungan di Bengkulu, Peserta Sesdilu 58 juga akan bertemu dengan pihak UKM daerah dan perusahaan komoditas unggulan Bengkulu. Selain itu, ke empat diplomat ini akan berdialog dengan para mahasiswa di Universitas Bengkulu mengenai politik luar negeri RI, serta berkunjung ke sejumlah media lokal di Bengkulu. [] Diplomat Muda RI Perdalam Potensi Daerah, Majukan Diplomasi Ekonomi

×