1. Modul Manajemen Proyek Bab 2 Prinsip-prinsip Umum Manajemen Proyek
BAB 2
PRINSIP- PRINSIP UMUM MANAJEMEN PROYEK
Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi di dalam manajemen proyek tergantung pada dua
faktor utama yaitu : sumber daya dan fungsi manajemen. Sumber daya terdiri dari
manusia, uang, peralatan, dan material, sedangkan fungsi manajemen dimaksudkan
sebagai kegiatan-kegiatan yang dapat mengarahkan atau mengendalikan sekelompok
orang yang tergabung dalam suatu kerja sama untuk mencapai tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan. Dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, kegiatan yang dilakukan
oleh sumber daya manusia, ditunjang dengan uang, material dan peralatan, perlu ditata
melalui fungsi-fungsi manajemen dalam batas waktu yang disediakan sehingga
memenuhi prinsip efisiensi dan efektivitas.
2.1 Sumber Daya
A. Manusia
Manusia sebagai sumber daya utama diartikan sebagai tenaga kerja baik yang terlibat
langsung maupun tidak terlibat langsung dengan pekerjaan konstruksi. Tenaga yang
terlibat langsung adalah tenaga kerja yang berada pada kelompok pemberi pekerjaan
(pengguna jasa), kelompok kontraktor (penyedia jasa), dan kelompok konsultan
(penyedia jasa). Berdasarkan kualifikasinya para tenaga kerja tersebut dapat
dikelompokkan ke dalam “tenaga ahli” dan “tenaga terampil”. Pada Tabel 2.1. disajikan
sebutan terhadap ketiga kelompok tersebut.
Tabel 2.1 Tenaga Kerja berdasarkan Kelompok
Kelompok
Pemberi Tugas Kontraktor Konsultan
− Kepala Satuan Kerja − General Superintendent − Team Leader
− Pejabat Pembuat − Site Administration − Co Team Leader
Komitmen − Materials Superintendent − Highway Engineer
− Construction Engineer − Pavement & Materials Engr.
− Equipment Superintendent − Chief Supervision Engr.
− Technicians − Site Engineer
− Survaior − Quantity Engineer
− Foremen − Quality Engineer
− Mechanics − Inspector
− Laborers − Quantity Survaior
Pembekalan dan Pengujian Ahli Pelaksana dan Ahli Pengawas - 2-1
HPJI

2. Modul Manajemen Proyek Bab 2 Prinsip-prinsip Umum Manajemen Proyek
− Equipment Operators − Laboratory Technician
− Draftsman
B. Uang
Uang merupakan sumber daya sangat penting dalam manajemen proyek.
Ketidakcukupan uang, sulit untuk mengharapkan penyelenggaraan manajemen proyek
sesuai dengan ikatan kontrak yang disepakati antara para pihak yang menandatangani
perjanjian kontrak. Seluruh kegiatan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi pada seluruh
kelompok yang terlibat, memerlukan biaya yang besarnya telah disepakati di dalam surat
perjanjian kontrak. Jika terjadi ketidaksepakatan (dispute) dalam pelaksanaan pekerjaan,
biasanya berdampak pada “nilai uang” yang harus disepakati, dokumen kontrak telah
mengatur tata cara penyelesaian hukum yang harus ditempuh.
Uang sangat penting karena seluruh kegiatan pekerjaan konstruksi memerlukan
pembiayaan, menyangkut : rekruitmen manusia (tenaga kerja); penggunaan jasa tenaga
kerja (tenaga ahli, tenaga terampil, tenaga non skill); penggunaan peralatan (alat-alat
berat maupun alat-alat laboratorium); pembelian bahan dan material, pengolahan bahan
dan material, baik bagi kelompok pengguna jasa maupun penyedia jasa. Jadi pengertian
“uang” di dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi (civil works) bukan semata-mata
untuk pembiayaan pelaksanaan konstruksi oleh kontraktor, tetapi juga termasuk biaya
yang harus dikeluarkan untuk konsultan perencana, konsultan pengawas dan untuk
pengguna jasa dalam suatu kurun waktu yang telah disepakati.
C. Peralatan
Peralatan dalam pekerjaan konstruksi diartikan sebagai alat lapangan (alat berat),
peralatan laboratorium, peralatan kantor (misalnya computer), dan peralatan lainnya.
Dengan menggunakan peralatan yang sesuai sasaran pekerjaan dapat dicapai dengan
Pembekalan dan Pengujian Ahli Pelaksana dan Ahli Pengawas - 2-2
HPJI

3. Modul Manajemen Proyek Bab 2 Prinsip-prinsip Umum Manajemen Proyek
ketepatan waktu yang lebih akurat, serta memenuhi spesifikasi teknis yang telah
dipersyaratkan.
i. Alat-alat berat
Jenis peralatan dengan variasi kapasitas dan kegunaannya dapat digunakan untuk
pekerjaan konstruksi jalan-jembatan sesuai fungsinya. Berdasarkan jenis peralatan dan
fungsinya, dikaitkan dengan jenis pelaksanaan pekerjaannya dapat dikelompokan
sebagaimana tertulis pada Tabel 2.2.
Pemilihan dan pemanfaatan peralatan harus sesuai dengan kebutuhan ditinjau dari jenis,
jumlah, kapasitas maupun waktu yang tersedia. Demikian pula cara penggunaannya,
harus mengikuti prosedur pengoperasian dan perawatannya, sesuai dengan fungsi
masing-masing peralatan.
Tabel 2.2 Jenis peralatan dan penggunaannya
Earth moving equipment Plant Equipment Drilling / Boring Equipment
− Bulldozer (crawler, heel) − Stone Crushing Plant − Percusion Drill
− Loader (crawler, wheel0 − Asphalt Mixing Plant − Bore Pile
− Motor Grader − Concrete Plant / Mixer − Hammer Dril
− Excavator (crawler, heel)
Compacting Equipment Transportation Equipment Piling Equipment
− Tandem Roller − Truck − Pile Hammer (Diesel,
− Vibro)
− Pedestrian Roller Trailer
− Vibrating Tamper − Jeep
− Vibrating Rammer − Pick Up Cutting / Milling Equipment
− Three Wheel Roller − Bus − Soil Stabilizer
− Tyre (Pneumatic Roller)
− Cutter / Milling Machine
− Vibrating Compactor
− Groving Equipment
Hauling Equipment
− − Asphalt / Concrete Cutter
Combination Roller − Motor Scraper
− Sheepfoot Roller − Dump Truck
Supporting Equipment
Paving/Spreading Equipment Lifting Equipment
− Crane − Water Tank Truck
− Asphalt Finisher
− Lift Platform − Fuel Tank Truck
− Concrete Finisher
− Forklift − Generating Set
− Aggregate / Chip Spreader
− Air Compressor
− Asphalt Sprayer
− Water Pump
Pembekalan dan Pengujian Ahli Pelaksana dan Ahli Pengawas - 2-3
HPJI

4. Modul Manajemen Proyek Bab 2 Prinsip-prinsip Umum Manajemen Proyek
ii. Peralatan Laboratorium
Peralatan laboratorium diperlukan dalam rangka melakukan pengawasan dan
pengendalian mutu atas pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan oleh kontraktor. Jenis
peralatan laboratorium dapat dilihat pada Tabel 2.3. Jenis, jumlah dan waktu
diperlukannya peralatan-peralatan laboratorium tersebut tergantung pada ruang lingkup
kegiatan pengawasan atas pekerjaan konstruksi.
Selain peralatan tersebut ada beberapa peralatan yang spesifik seperti untuk pengujian
pondasi soil cement dan bahan-bahan struktur (beton, pasangan batu dan lain-lain).
Pembekalan dan Pengujian Ahli Pelaksana dan Ahli Pengawas - 2-4
HPJI

5. Modul Manajemen Konstruksi Bab 2 Prinsip-prinsip Umum Manajemen Konstruksi
Tabel 2.3 Jenis Pengujian dan Alat yang digunakan
Jenis Pengujian Peralatan
Pekerjaan tanah  Sampling for soil tests
 Atterberg Limit Soil Classification Tests for
Soils
 Liquid Limit Test
 Plastic Limit Test
 CBR Test for Soils
Pondasi dan pondasi bawah  Sampling of aggregate base and sub-base
 Atterberg limits for aggregate base and sub-
base
 Particle size analysis tests
 Extent of Fractured Faces Test
 Los Angeles Abrasion Test
 Moisture density test for aggregate base and
sub-base
 California Bearing Value Test for aggregate
base and sub-base
 Compaction control
Aspal campuran panas  Sampling and mechanical soundness tests
 Particle size analysis test
 Sodium sulphates soundness test
 Coating and stripping of bitumen aggregate
mixtures
 Specific gravity of course and fine aggregate
 Mineral filler Marshall Testing
 Testing for asphalt mix design and plant control
 Testing of bitumen
D. Bahan
Bahan diartikan sebagai bahan baku natural maupun melalui pengolahan, dan setelah
diproses ditetapkan menjadi item pekerjaan sebagaimana dituangkan di dalam dokumen
kontrak. Bahan baku (tanah, batu, aspal, semen, pasir, besi beton, dll.) dan bahan olahan
(agregat, adukan beton, pofil baja dll.) merupakan sumber daya yang harus
diperhitungkan secara cermat, karena pengaruhnya di dalam perhitungan biaya pekerjaan
konstruksi sangat besar. Oleh karena itu lokasi bahan baku perlu secara cermat
ditetapkan berdasar jarak dan volume yang tersedia, memenuhi syarat menjadi bahan
olahan. Survai untuk mendapatkan informasi lokasi bahan baku perlu dilakukan, guna
Pembekalan dan Pengujian Ahli Pelaksana dan Ahli Pengawas - HPJI 2-4

6. Modul Manajemen Konstruksi Bab 2 Prinsip-prinsip Umum Manajemen Konstruksi
mendapatkan data akurat sebagai masukan bagi kontraktor dalam menyiapkan
penawaran, maupun pada tahap pelaksanaan pekerjaan.
2.2 Fungsi Manajemen
Untuk melaksanakan manajemen, seorang pada posisi pimpinan di level manapun, harus
melakukan fungsi-fungsi manajemen. Di dalam fungsi-fungsi manajemen ada fungsi
organik yang mutlak harus dilaksanakan dan ada fungsi penunjang yang bersifat sebagai
pelengkap. Jika fungsi organik tersebut tidak dilakukan dengan baik maka terbuka
kemungkinan pencapaian sasaran menjadi gagal. George R. Terry telah merumuskan
fungsi-fungsi tersebut sebagai POAC (Planning, Organizing, Actuating dan Controlling).
A. Planning
Planning adalah proses yang secara sistematis mempersiapkan kegiatan guna mencapai
tujuan dan sasaran tertentu. Kegiatan diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan dalam
rangka pekerjaan konstruksi, baik yang menjadi tanggung jawab pelaksana (kontraktor)
maupun pengawas (konsultan). Kontraktor maupun konsultan, harus mempunyai konsep
planning” yang tepat untuk mencapai tujuan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
masing-masing.
Pada proses planning perlu diketahui hal-hal sebagai berikut :
 Permasalahan yang terkait dengan tujuan dan sumber daya yang tersedia.
 Cara mencapai tujuan dan sasaran dengan memperhatikan sumber daya yang
tersedia.
 Penerjemahan rencana kedalam program-program kegiatan yang kongkrit.
 Penetapan jangka waktu yang dapat disediakan guna mencapai tujuan dan sasaran,
(seluruh tahap: -proses pengadaan, -pelaksanaan dan pengawasan konstruksi; dan
FHO).
B. Organizing
Organizing (pengorganisasian kerja) dimaksudkan sebagai pengaturan atas suatu
kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang, dipimpin oleh pimpinan kelompok dalam
suatu wadah organisasi. Wadah organisasi ini menggambarkan hubungan-hubungan
struktural dan fungsional yang diperlukan untuk menyalurkan tanggung jawab, sumber
daya maupun data.
Pembekalan dan Pengujian Ahli Pelaksana dan Ahli Pengawas - HPJI 2-5

7. Modul Manajemen Konstruksi Bab 2 Prinsip-prinsip Umum Manajemen Konstruksi
Dalam proses manajemen, organisasi digunakan sebagai alat untuk :
 menjamin terpeliharanya koordinasi dengan baik.
 membantu pimpinannya dalam menggerakkan fungsi-fungsi manajemen.
 mempersatukan pemikiran dari satuan organisasi yang lebih kecil yang berada di
dalam kordinasinya.
Dalam fungsi organizing, koordinasi merupakan mekanisme hubungan struktural maupun
fungsional yang secara konsisten harus dijalankan. Koordinasi dapat dilakukan melalui
mekanisme :
 koordinasi vertikal (menggambarkan fungsi komando),
 koordinasi horizontal (menggambarkan interaksi satu level); dan
 koordinasi diagonal (menggambarkan interaksi berbeda level tapi di luar fungsi
komando).
Koordinasi diagonal apabila diintegrasikan dengan baik akan memberikan kontribusi
signifikan dalam menjalankan fungsi organizing.
Sebagai contoh, dapat dijelaskan sebagai berikut:
 Koordinasi vertikal dan bersifat hirarkis:
a. Pelaksana Konstruksi : koordinasi antara General Superintendant dengan Material
Superintendant atau dengan Construction Engineer atau dengan Equipment
Superintendant.
b. Field Supervision Team, koordinasi antara Site Engineer dengan Quantity
Engineer atau dengan Quality Engineer merupakan koordinasi vertikal dan bersifat
hirarkis.
 Koordinasi horizontal dan bersifat satu level:
a. Pelaksanaan konstruksi, koordinasi antara Material Superintendant dengan
Construction Engineer atau dengan Equipment Superintendant merupakan.
b. Field Supervision Team, koordinasi antara Quantity Engineer atau dengan Quality
Engineer merupakan koordinasi horizontal dan bersifat satu level.
 Koordinasi diagonal:
Koordinasi antara General Superintendant dengan Site Engineer merupakan
koordinasi horizontal dan bersifat satu level, sedangkan koordinasi antara Kepala
Pembekalan dan Pengujian Ahli Pelaksana dan Ahli Pengawas - HPJI 2-6

8. Modul Manajemen Konstruksi Bab 2 Prinsip-prinsip Umum Manajemen Konstruksi
Satuan Kerja Pekerjaan Civil Works dengan General Superintendant atau dengan Site
Engineer merupakan koordinasi vertikal.
C. Actuating
Actuating diartikan sebagai fungsi manajemen untuk menggerakkan orang yang
tergabung dalam organisasi agar melakukan kegiatan yang telah ditetapkan di dalam
planning. Pada tahap ini diperlukan kemampuan pimpinan kelompok untuk
menggerakkan; mengarahkan; dan memberikan motivasi kepada anggota kelompoknya
untuk secara bersama-sama memberikan kontribusi dalam menyukseskan manajemen
proyek mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Berikut ini beberapa metoda mensukseskan “actuating” yang dikemukakan oleh George
R. Terry, yaitu:
 Hargailah seseorang apapun tugasnya sehingga ia merasa keberadaannya di
dalam kelompok atau organisasi menjadi penting.
 Instruksi yang dikeluarkan seorang pimpinan harus dibuat dengan
mempertimbangkan adanya perbedaan individual dari pegawainya, hingga dapat
dilaksanakan dengan tepat oleh pegawainya.
 Perlu ada pedoman kerja yang jelas, singkat, mudah difahami dan dilaksanakan
oleh pegawainya.
 Lakukan praktek partisipasi dalam manajemen guna menjalin kebersamaan dalam
penyelenggaraan manajemen, hingga setiap pegawai dapat difungsikan
sepenuhnya sebagai bagian dari organisasi.
 Upayakan memahami hak pegawai termasuk urusan kesejahteraan, sehingga
tumbuh sense of belonging dari pegawai tersebut terhadap tempat bekerja yang
diikutinya.
 Pimpinan perlu menjadi pendengar yang baik, agar dapat memahami dengan
benar apa yang melatarbelakangi keluhan pegawai, sehingga dapat dijadikan
bahan pertimbangan dalam pengambilan sesuatu keputusan.
 Seorang pimpinan perlu mencegah untuk memberikan argumentasi sebagai
pembenaran atas keputusan yang diambilnya, oleh karena pada umumnya semua
orang tidak suka pada alasan apalagi kalau dicari-cari agar bisa memberikan dalih
pembenaran atas keputusannya.
Pembekalan dan Pengujian Ahli Pelaksana dan Ahli Pengawas - HPJI 2-7

9. Modul Manajemen Konstruksi Bab 2 Prinsip-prinsip Umum Manajemen Konstruksi
 Jangan berbuat sesuatu yang menimbulkan sentimen dari orang lain atau orang
lain menjadi naik emosinya.
 Pimpinan dapat melakukan teknik persuasi dengan cara bertanya sehingga tidak
dirasakan sebagai tekanan oleh pegawainya.
 Perlu melakukan pengawasan untuk meningkatkan kinerja pegawai, namun
haruslah dengan cara-cara yang tidak boleh mematikan kreativitas pegawai.
D. Controlling
Controlling diartikan sebagai kegiatan guna menjamin pekerjaan yang telah dilaksanakan
sesuai dengan rencana. Didalam manajemen proyek jalan atau jembatan, controlling
terhadap pekerjaan kontraktor dilakukan oleh konsultan melalui kontrak supervisi, dimana
pelaksanaan pekerjaan konstruksinya dilakukan oleh kontraktor. General Superintendat
berkewajiban melakukan controlling (secara berjenjang) terhadap pekerjaan yang
dilakukan oleh staf di bawah kendalinya yaitu Site Administration, Quantity Surveyor,
Materials Superintendant, Construction Engineer, dan Equipment Engineer untuk
memastikan masing-masing staf sudah melakukan tugasnya dalam koridor “quality
assurance”. Sehingga, tahap-tahap pencapaian sasaran sebagaimana direncanakan
dapat dipenuhi.
Kegiatan ini juga berlaku di dalam kegiatan internal konsultan supervisi; artinya kepada
pihak luar konsultan supervisi itu bertugas mengawasi kontraktor, selain itu secara
internal Site Engineer juga melakukan controlling terhadap Quantity Engineer dan Quality
Engineer. Secara keseluruhan internal controlling ini dapat mendorong kinerja konsultan
supervisi lebih baik di dalam mengawasi pekerjaan kontraktor.
Ruang lingkup kegiatan controlling mencakup pengawasan atas seluruh aspek
pelaksanaan rencana, antara lain adalah:
 Produk pekerjaan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif
 Seluruh sumber-sumber daya yang digunakan (manusia, uang , peralatan, bahan)
 Prosedur dan cara kerjanya
 Kebijaksanaan teknis yang diambil selama proses pencapaian sasaran.
Controlling harus bersifat obyektif dan harus dapat menemukan fakta-fakta tentang
pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan berbagai faktor yang mempengaruhinya.
Rujukan untuk menilainya adalah memperbandingkan antara rencana dan pelaksanaan,
untuk memahami kemungkinan terjadinya penyimpangan.
Pembekalan dan Pengujian Ahli Pelaksana dan Ahli Pengawas - HPJI 2-8