Strategy & Policies Procurement_Materi Pelatihan "PROCUREMENT and PURCHASING MANAGEMENT"
•
0 likes•176 views
Contact (Pemateri): Kanaidi, SE., M.Si., cSAP HP/wa. 0812 2353 284, +62 878 2298 4716 Telp/Fax : +62 22-4267735 e-mail : kanaidi963@gmail.com atau kanaidi@yahoo.com
Recommended
Recommended
More Related Content
More from Kanaidi ken
More from Kanaidi ken (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Strategy & Policies Procurement_Materi Pelatihan "PROCUREMENT and PURCHASING MANAGEMENT"
- 1. Strategy, Policies & Procedurs Procurement By : Kanaidi, SE., M.Si, cSAP kanaidi963@gmail.com ..08122353284 Training di Puri Denpasar Jakarta, 15-16 Agustus 2017 Logo Excellencla
- 2. • Pengadaan aset adalah kegiatan untuk memperoleh atau mendapatkan aset/barang maupun jasa baik yang dilaksanakan sendiri secara langsung oleh pihak internal, maupun oleh pihak luar sebagai mitra atau penyedia/pemasok aset bersangkutan. (Sugiama, 2013)
- 4. KetentuanKodeEtik Pengadaan KetentuanGood Governance ETIKA Menghindari penyalahgun aan wewenang Tidak menerima, menawarkan atau menjanjikan Tertib & tanggung Jawab Profesional, Mandiri dan menjaga rahasia Tidak saling mempenga ruhiMenerima dan tanggung jawab thd sgl keputusan Mencegah pemborosan Menghindari conflict of interest
- 6. Nomor: Nomor: Nomor: Nomor: Nomor:
- 7. Maksud dan Tujuan Diberlakukannya PERPRES 54/2010 PERPRES 70/2012 PERPRES 4/2015 MAKSUD : Untuk mengatur tata cara Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik, sehingga menjadi pengaturan yang efektif bagi para pihak yang terkait dengan pengadaan barang/jasa TUJUAN : Mewujudkan pengadaan barang/jasa yang efisien, terbuka, dan kompetitif untuk ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas yang akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik
- 8. Gambaran Umum Pengadaan KEBUTUHAN BRG DAN JASA PEMERINTAH DIPERLUKAN KEGIATAN PENGADAAN BAGAIMANA CARA PENGADAANNYA PERATURAN PER UNDAGAN YG TERKAIT TATA NILAI PARA PIHAK PENGGUNAAN PRODUK DN USAHA KECIL PELELANGAN INTERNASIONAL PIJAMAN/HIBAH LN KEIKUTSERTAAN USAHA ASING KONSEP RAMAH LINGKNGAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK MELALUI SWA KELOLA RENCANA UMUM PENGADAAN MELALUI PENYEDIA BARANG/JASA KEGIATAN PENGADAAN PERPRES No.54/2010 jo No.70/2012 jo No.4/2015
- 9. PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA BARANG/ JASA •BARANG •PEKERJAAN KONSTRUKSI •JASA LAINNYA •JASA KONSULTASI PENYEDIA YG MAMPU MELAKSANAKAN • BADAN USAHA • ORANG PERSEORANGAN • USAHA MIKRO • USAHA KECIL • PERUSAHAAN ASING • TENAGA AHLI ASING PROSES PEMILIHAN PENYEDIA RENCANA PEMILIHAN PENYEDIA PELAKSANAAN PEMILIHAN PENANDATANG ANAN DAN PELAKSANAAN KONTRAK PERSIAPAN DAN PENYUSUNAN KONTRAK PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN KONTRAK SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN JAMINAN SERAH TERIMA Gambaran Umum Pengadaan . . .
- 10. PARA PIHAK DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Unit Layanan Pengadaan / Pejabat Pengadaan Pejabat Pembuat Komitmen Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Penyedia Barang / jasa Proses Pemilihan dan Penetapan Kontrak dan Pelaksanaan Hasil Pekerjaan mengangkat
- 11. ISTILAH BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG /JASA PEMERINTAH PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN UNIT LAYANAN PENGADAAN Kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan memperoleh barang/jasa Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa Unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada Gambaran Umum Pengadaan . . .
- 12. ISTILAH BARANG DAN JASA BARANG Pekerjaan Konstruksi Seluruh Pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud Setiap benda baik berujud maupun tidak berujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang Jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan ketrampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultasi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang JASA LAINNYA Jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya oleh pikir (brainware) JASA KONSULTASI Gambaran Umum Pengadaan . . .
- 14. Perencanaan Umum Pengadaan (1) Merupakan tahap awal dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah. Peranannya sangat strategis dan menentukan Harus bisa memberikan informasi mengenai target, lingkup kerja, SDM, Waktu, mutu, biaya dan manfaat pengadaan. Menjadi acuan kegiatan pengadaan Menjelaskan kaitannya dengan penganggaran PERSIAPAN Pengadaan Barang/Jasa
- 15. HAL-HAL YANG HARUS DILAKSANAKAN OLEH PA/KPA : Perencanaan Umum Pengadaan (2) 1.Menyusun paket pekerjaan yang tertuang dalam dokumen anggaran. 2. Mengumumkan rencana pengadaan 3. Menyediakan anggaran pengadaan.
- 16. 1. Tujuan Perencanaan pengadaan barang/jasa. a. Diperolehnya barang/jasa dengan kualitas diharapkan /ditetapkan. b. Terjaminnya kelancaran proses pengadaan. 2. Tiga Batasan dalam Perencanaan : a. Besarnya biaya (anggaran) yang dialokasikan, tidak diperkenankan dilampaui jumlah pengeluarannya. b. Jadwal kegiatan/proyek dalam kaitan dengan kurun waktu (lamanya) dan tanggal akhir yang telah ditentukan. c. Mutu produk atau hasil kegiatan/proyek harus memenuhi spesifikasi dan kriteria yang dipersyaratkan dan dapat dipertanggung jawabkan.
- 17. Menetapkan Paket Pekerjaan (1) • Wajib Dilaksanakan: Memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri dan perluasan kesempatan bagai usaha kecil termasuk koperasi kecil. Menetapkan sebanyak banyaknya paket pengadaan untuk usaha mikro, usaha kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan: • Prinsip efisiensi • Persaingan sehat • Kesatuan sistem dan kualitas • Dan kemampuan teknis Mengumumkan secara luas paket-paket pekerjaan dan rencana pelaksanaan pengadaan setelah rencana kerja dan anggaran disetujui oleh DPR/DPRD
- 18. Menetapkan Paket Pekerjaan (2) Barang/PK/JL ≤ 2,5 Milyar Menuntut kompetensi teknis dan/atau kesatuan sistem dan/atau kualitas Usaha Mikro/Kecil/Koperasi kecil Untuk usaha Non Kecil Wajib dilaksanakan DILARANG UNTUK DIPERHATI KAN
- 19. Menetapkan Paket Pekerjaan (3) • DILARANG : Memecah pengadaan barang/jasa menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari pelelangan Menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa lokasi yang menurut sifat pekerjaannya dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi Menyatukan / menggabung beberapa paket pekerjaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya bisa dipisahkan dan/atau besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil Menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif
- 20. Menetapkan SISTEM PENGADAAN B/J 1 METODE PEMILIHAN PENYEDIA B/J • Pemilihan Penyedia Barang, Pekerjaan Konstruksi, atau jasa lainnya. • Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi. • Metode cara penilaian kualifikasi METODE PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN METODE EVALUASI PENAWARAN • Evaluasi penawaran penyedia barang, pekerjaan, konstruksi atau jasa lainnya. • Evaluasi penawaran penyedia jasa konsultasi. 2 3
- 21. SISTEM PENGADAAN Pelelangan Umum Penunju kan langsung Pemilihan Penyedia B/JL Pada prinsipnya semua penilihan dilakukan melalui metode Pelelangan umum Pelelangan Sederhana Bila pekerjaan tidak kompleks, bernilai paling tinggi Rp 200.00.000 Kontes / sayembara SAYEMBARA: Proses dan hasil dari gagasan, kreativitas, inovasi, budaya, dan metode pelaksanaan tertentu, tidak dapat ditetapkan bdsk harga satuan KONTES : Tidak punya harga pasar. Tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan Untuk pengadaan dengan nilai sd Rp 200 juta; kebutuhan operasional; teknologi sederhana; resiko kecil; usaha perorangan/BU kecil dan koperasi kecil Pengadaan Langsung KEADAAN TERTENTU Penanganan darutat Pek. Konfrensi yang mendadak yang dihadiri Presiden/Wapres. Pertahanan Negara serta keamanan dan ketertiban Masyarakat Pek spesifik hanya bisa oleh satu penyedia. B/JL KHUSUS Pek. Berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah. Pek.Kompleks dgn teknologi khusus. Disstribusi obat/alkes tertentu. Kendaraan bermotor dengan harga khusus untuk pemerintah. Sewa penginapan/hotel/ruang rapat. Lanjutan sewa gedung/kantor/ruang terbuka/terturup METODE PEMILIHAN PENYEDIA B/J
- 22. Pelelangan Umum Penunjuk an langsung Pemilihan Penyedia PK Pada prinsipnya semua penilihan dilakukan melalui metode Pelelangan umum Pemilihan Langsung Bila pekerjaan tidak kompleks, bernilai paling tinggi Rp 200.00.000 Pelelangan Terbatas Pekerjaan Kompleks, diyakini jumlah Penyedia terbatas Untuk pengadaan dengan nilai sd Rp 200 juta; kebutuhan operasional; teknologi sederhana; resiko kecil; usaha perorangan/BU kecil dan koperasi kecil Pengadaan Langsung KEADAAN TERTENTU Penanganan darutat Pek. Konfrensi yang mendadak yang dihadiri Presiden/Wapres. Pertahanan Negara serta keamanan dan ketertiban Masyarakat Pek spesifik hanya bisa oleh satu penyedia. KONTRUKSI KHUSUS Pek. Kompleks dengan teknologi khusus. Pek. Kontruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas resiko kegagalan bangunan SISTEM PENGADAAN METODE PEMILIHAN PENYEDIA B/J
- 23. Seleksi Umum Penunjukan langsung Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi Pada prinsipnya semua penilihan dilakukan melalui metode Seleksi Umum Seleksi Sederhana Bila pekerjaan tidak kompleks bernilai paling tinggi Rp 200.00.000 SAYEMBARA Proses dan hasil dari gagasan, kreativitas, inovasi dan metode pelaksanaan tertentu Tidak dapat distetapkan berdasarkan harga satuan Untuk Pekerjaan Konsultasi Rp 50 juta; kebutuhan operasional K/L/D/I Pengadaan Langsung KEADAAN TERTENTU Penanganan darurat Penyedia jasa tunggal Hanya bisa dilakukan pemegang hak paten Pek. Yang menyangkut pertahanan/keamanan dan ketertiban masyarakat SISTEM PENGADAAN METODE PEMILIHAN PENYEDIA B/J
- 24. Metode PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN 3 Jenis Metode Metode satu sampul Penyampaian dok penawaran (adm,teknis, dan harga) yang dimasukkan ke dlm 1 (satu) sampul tertutup kpd ULP/Pejabat Pengadaan METODE PENYAMPAIAN BERLAKU TERGANTUNG JENIS PEKERJAAN B/J yg standar harganya telah ditetapkan pemerintah Jasa konsultasi dg KAK sederhana B/PK/JL yg spek/Volume jelas Penunjukan langsung/Pengadaan Langsung/Kontes/Sayembara Metode dua sampul Adm+teknis (sampul-1), harga (sampul-2) kemudian sampul-1 dan sampul-2 dimasukkan ke dlm sampul penutup dan disampaikan ke ULP B/JL pakai sistem nilai atau sistem biaya selama umur ekonomis. JK yg penilaian teknis terpisah dari penilaian harga atau bersifat kompleks Metode dua tahap • Adm+teknis (sampul-1), • harga penawaran (sampul-2) • Disampaikan dalam 2 tahap B/JL/PK yg kompleks B/JL/PK yg memenuhi kriteria kinerja tertentu termasuk pertimbangan kemudahan pengoperasian dan efisiensi pemeliharaan peralatan B/JL/PK dgn bbrapa alternatif penggunaan sistem, desain, teknologi
- 25. Metode Evaluasi Penawaran Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Membandingkan dok penawaran dengan dok lelang dgn urutan tahap adm, teknik, harga, dimana apabila tdk memenuhi pada setiap tahapan dinyatakan gugur B/PK/JL pada prinsipnya menggunakan sistem gugur Memberikan nilai angka tertentu berdasarkan ketentuan dok lelang B/PK/JL yang kompleks dgn ketentuan bobot harga 70-90% dan unsur yg dinilai dpt dikuantifikasikan Memberikan nilai pada unsur teknis dan harga menurut umur ekonomis kemudian dikonversi ke dalam uang B/PK/JL yang kompleks Sistem Gugur Sistem Nilai Sistem penilaian biaya selama umur ekonomis
- 26. Metode Evaluasi Penawaran Jasa Konsultasi Kualitas teknis terbaik, lalu nego teknis & biaya JK yg mengutamakan kualitas dan/atau lingkupnya sulit ditetapkan dalam KAK Nilai kombinasi terbaik teknis & biaya, lalu nego teknis & biaya Output pekerjaan, waktu penugasan, dan biaya dapat ditentukan dalam KAK Teknis terbaik dari penawaran =< pagu, lalu nego teknis & biaya Ada standarnya Dapat dirinci dgn tepat Anggarannya tidak melampoi pagu tertentu Evaluasi dengan cara memilih harga terendah diantara penawaran yang memenuhi syarat teknis, lalu nego teknis & biaya Pekerjaan sederhana dan standart Metode evaluasi biaya terendah Metode evaluasi kualitas Metode evaluasi kualitas dan biaya Metode Evaluasi pagu anggaran
- 27. Proses Penilaian Kualifikasi yang dilakukan sebelum pemasukan penawaran Cara menilai kemampuan CARA MENILAI CALON PENYEDIA Kompetensi, kemampuan Usaha, & Pemenuhan Persyaratan PRAKUALIFIKASI Proses Penilaian Kualifikasi yang dilakukan setelah pemasukan penawaran PASCAKUALIFIKASI Dilakukan secara adil, transparan, mendorong terjadinya persaingan yg sehat Untuk efisiensi: data yang diperlukan cukup dari formulir isian Data palsu atau bohon: sanksi “daftar hitam” selama 2 tahun tdk boleh mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah selama 2 th. Copy dokumen disampaikan untuk penyedia yang diusulkan sebagai calon pemenang dan pemenang cadangan serta menunjukkan aslinya
- 28. MENYUSUN JADWAL PEMILIHAN (1) 1. Alokasi Waktu Cukup Untuk : • Penayangan pengumuman • Kesempatan untuk pendaftaran dan pengambilan dokumen (kualifikasi dan pemilihan) • Kesempatan untuk mempelajari dokumen dan penyiapan dokumen penawaran • Pemasukan dokumen penawaran 2. Menjelaskan dan memperhatikan: • Saat mulai mempersiapkan proses pengadaan barang/jasa • Saat mulai dan lamanya waktu proses pengadaan barang/jasa • Saat hasil pengadaan diterima oleh pengguna barang/jasa • Saat tersedianya anggaran pembiayaan • Batas akhir efektif anggaran
- 29. PRAKUALIFIKASI Penayangan di website K/L/D/I, Portal Pengadaan Nasional (LPSE) dan papan pengumuman resmi sekurang- kurangnya 7 hari kerja. • Pendaftaran dan pengambilan dokumen prakualifikasi dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan 1 hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi. • Pemberian penjelasan (apabilan diperlukan) • Batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi sekurang-kurangnya 3 hari setelah berakhirnya penayangan pengumuman prakualifikasi • Tenggang waktu antara hari pengumuman dengan batas akhir hari pengambilan dokumen prakualifikasi sekurang-kurangnya 7 hari kerja. • Pengambilan dokumen penawaran dimulai satu hari setelah dikeluarkannya undangan lelang (prakualifikasi) s/d 1 hari kerja sebelum pemasukan dokumen penawaran. • Pemasukan dokumen panawaran dimulai 1 hari setelah pemberian penjelasan (aanwijzing) dengan batas akhir pemasukan penawaran setelah penjelasan, sekurang-kurangnya 7 hari kerja. • Evaluasi penawaran, penetapan pemenang, sanggahan dan sanggahan banding • Pengalokasian waktu lainnya diserahkan spenuhnya kepada Pejabat Pembuat Komitmet Menyusun Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (2)
- 30. PASKA KUALIFIKASI • Penayangan di website K/L/D/I, Portal Pengadaan Nasional-Inaproc (LPSE) dan papan pengumuman resti sekurang-kurangnya 7 hari kerja. • Pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan dan formulir isian kualifikasi dimulai 1 hari setelah tanggal pengumuman sampai dengan 1 hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran • Pemberian penjelasan (aanwijzing) dilakukan paling cepat 7 hari kerja sejak tanggal pengumuman • Batas akhir pemasukan dokumen penawaran dan kualifikasi sekurang- kurangnya 7 hari setelah dilaksanakan aanwijzing • Evaluasi penawaran, penetapan pemenang, sanggahan dan sanggahan banding • Pengalokasian waktu lainnya diserahkan sepenuhnya kepada Pejabat Pembuat Komitmen. Menyusun Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (3)
- 31. PASAR TIDAK TERBUKA • Kolusi Vertikal (PA/KPA, PPK, Panitia Pengadaan-Penyedia); • Kolusi Horizontal (Arisan antar Penyedia); • Monopoli & Premanisme; • Kurangnya Akses Publik ke Pasar Pengadaan MANAJEMEN PENGADAAN LEMAH • Sistem Pengorganisasian Pengadaan yang Lemah; • Perencanaan Pengadaan Tidak Matang • Kurangnya Kompetensi SDM; • Kurangnya Penghargaan; • Integritas yang Lemah; • Tidak Fokus (Pekerjaan Sampingan) P R O B L E M A T I K P E N G A D A A N B A R A N G / J A S A Problematika PENGADAAN ASET
- 32. BELUM GOVERNANCE • PA/KPA, PPK, dan Panitia Pengadaan tidak Transparan & Akuntabel; • Penyalahgunaan Wewenang; • Pengawasan Lemah; • Tidak Efisien (Pemborosan) BANYAKNYA KASUS TPK • Suap-Menyuap; • Kick Back; • Menyalahi Prosedur; • Mark-up Harga; • Pengaturan Tender; • Kerugian Negara; Problematika PENGADAAN ASET . . . . P R O B L E M A T I K P E N G A D A A N B A R A N G / J A S A
- 33. Celah Korupsi dalam Pengadaan Barang/Jasa Sebelum & Sesudah Implementasi e-Procurement Tahap Kegiatan PBJ Modus Operandi Peran e-Proc/LPSE Tahap Perencanaan Penggelembungan Harga Penyimpangan dalam perencanaan masih bisa terjadi, Publikasi Rencana Umum Pengadaan dalam Inaproc melalui Sistem Informasi RUP (SIRUP) dan trasparansi proses pengadaan dapat mereduksi penyimpangan ini. Sudah tersedia aplikasi Probity Audit yang memungkinkan pengadaan dimonitor sejak pernecanaan. Rencana Pengadaan yang Diarahkan Rekayasa untuk Pemaketan KKN Penentuan jadwal pengadaan tidak realistis Tahap Pembentukan Panitia Panitia yang tidak transparan Panitia yang kolutif dipersempit kesempatannya dengan penggunaan aplikasi eProc. Panitia masih dapat memperketat persyaratan adm/teknis yang tidak relevan, namun dengan e-Proc rekam jejak persyaratan & evaluasi transparan & auditable. Integritasnya lemah Panitia yang memihak Panitia yang tidak independen Tahap prakualifikasi Dokumen Aspal Konsep interopabilitas data/informasi/dokumen dalam eProc dan pengembangan Vendor Management System akan mereduksi kecurangan ini Yang memenuhi syarat kualifikasi terbatas Tahap penyusunan dokumen lelang Dokumen lelang tidak standar Dengan pengembangan E-Dokumen pengadaan dokumen ini melekat dengan aplikasi sehingga sudah pasti terstandar Rekayasa kriteria evaluasi Kekeliruan dokumen dapat dikoreksi banyak pihak karena kemudahan mendownload dokumen Spesifikasi yang diarahkan Pengumuman Pengumuman fiktif TIDAK BISA DILAKUKAN DENGAN EPROC Waktu tayang pengumuman sebentar Media pengumuman sulit diakses Materi pengumuman terbatas
- 34. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Lelang Dokumen Lelang yang diserahkan tidak sama TIDAK BISA DILAKUKAN DENGAN E-Proc Lokasi pengambilan dokumen sulit dicari Pendaftaran dipersulit Syarat pengambilan dokumen dipersulit Penjelasan (Aanwijzing) Prebid meeting yang terbatas TIDAK BISA DILAKUKAN DENGAN E-Proc -Persekongkolan horisontal antar penyedia di luar sistem bisa terjadi, indikasi persekongkolan dapat dideteksi dengan mudah melalui analisis dokumen penawaran dalam bentuk softfile Dialog dalam penjelasan sering tidak terdokumentasi dengan jelas Sesama Penyedia melakukan persekongkolan horizontal Panitia dan penyedia melakukan persekongkolan vertikal Tahap pemasukan dan pembukaan dokumen Relokasi tempat pemasukan dokumen TIDAK BISA DILAKUKAN DENGAN E-Proc -Ada beberapa kasus pemasukan dihambat secara teknis, dapat ditindaklanjuti jika ada indikasi/pengaduan. -Akan dikembangkan LPSE Cloud sehingga aplikasi akan melakukan reroute ke server lain jika terjadi hambatan Pemasukan dokumen penawaran yang terlambat Penyerahan dokumen fiktif Pemasukan dokumen dihalang-halangi Perubahan dokumen penawaran setelah batas akhir Tahap evaluasi penawaran Penggantian dokumen Penggantian tidak bisa dilakukan, hasil evaluasi dipublikasi luas Evaluasi lelang tertutup dan tersembunyi -Evaluasi masih belum otomatis -Masih ada panitia yang menyampaikan hasil evaluasi secara minimHasil evaluasi tidak dipublikasi secara detail dan luas Tahap pengumuman Tanggal pengumuman sengaja ditunda Perubahan jadwal dalam eProc harus disertai alasan yang jelas Pengumuman yang tidak informatif Konten pengumuman sudah ditentukan aplikasi Sanggahan Panitia tidak menanggapi sanggahan penting Dokumentasi sanggahan dan jawabannya auditable Sanggahan sering terlambat/tidak sampai karena birokrasi persuratan umum yang rumit Pasti sampai karena langsung ditujukan ke Panitia Lain-lain Alokasi waktu dalam jadwal tidak sesuai ketentuan -Dibuat otomatisasi jadwal dalam sistem Tahap Kegiatan PBJ Modus Operandi Peran e-Proc/LPSE
- 35. Tahap Kegiatan PBJ Masalah Peran e-Proc/LPSE Lain-lain Harga markup Diminimasi dengan pemanfaatan e-Procurement melalui e-Purchasing/ e-Catalogue Penyedia tidak qualified Kesenjangan nilai hasil pengadaan untuk paket yang sejenis Rantai distribusi penyedia terlalu panjang Waktu pengadaan lama Mutu pengadaan rendah Banyak terjadi kesalahan prosedur oleh Panitia/ULP Banyak terjadi subjektivitas dalam evaluasi lelang