Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tata Cara Pembuatan TOR Usul Anggaran

20,011 views

Published on

Pedoman renc pengadaan

Published in: Business
  • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/2F7hN3u ❤❤❤
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2F7hN3u ❤❤❤
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here

Tata Cara Pembuatan TOR Usul Anggaran

  1. 1. PEDOMAN PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH OLEH : JOKO RISWANTO, ST
  2. 2. DASAR HUKUM • Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dan perubahannya • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
  3. 3. MAKSUD DAN TUJUAN • Memberikan acuan bagi PA/KPA, PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan di lingkungan K/L/D/I, dalam menyusun rencana pengadaan barang/jasa • Mewujudkan kesamaan pemahaman terhadap prosedur perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah • Mewujudkan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan sesuai dengan tata nilai pengadaan dan tepat waktu • Mewujudkan pengelolaan barang/jasa yang lebih optimal melalui perencanaan pengadaan yang lebih baik
  4. 4. BAGAN ALIR PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (K/L) DAN HUBUNGANNYA DENGAN PP NO.90/2010
  5. 5. 1 • IDENTIFIKASI KEBUTUHAN 2 • PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 3 • PENETAPAN KEBIJAKAN UMUM TENTANG PEMAKETAN PEKERJAAN 4 • PENETAPAN KEBIJAKAN UMUM TENTANG CARA PENGADAAN 5 • PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN 6 • PELAKSANAAN PEKERJAAN
  6. 6. 1. Identifikasi Terhadap Ketersediaan barang (dari data BMN) dan barang yang dibutuhkan 2. Identifikasi Kebutuhan Barang berdasarkan Jenis, Jumlah, Kapan Barang dipelukan, Pihak yang memerlukan 3. Identifikasi ketersediaan barang di Pasaran/ pasokan 4. Identifikasi Kebutuhan Jasa Konstruksi 5. Identifikasi Kebutuhan Jasa Konsultansi 6. Identifikasi Kebutuhan Jasa Lainnya 1 • IDENTIFIKASI KEBUTUHAN
  7. 7. • Sumber dana untuk penganggaran (dari APBN sepenuhnya / sebagaian) • Rencana Pembiayaan yang meliputi biaya pengadaan barang/jasa dan biaya pendukung (honorarium, biaya addministrasi, biaya survey) 2 • PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
  8. 8. • Pemaketan memberikan kesempatan pada usaha kecil • Tidak memecah paket untuk menghindari lelang • Tidak menggabung paket untuk menghalangu usaha kecil • Tidak boleh diskriminatif 3 • PENETAPAN KEBIJAKAN UMUM TENTANG PEMAKETAN PEKERJAAN
  9. 9. • Pengadaan Barang/Jasa dengan cara swakelola • Pengadaan Barang/Jasa secara melaui Penyedia 4 • PENETAPAN KEBIJAKAN UMUM TENTANG CARA PENGADAAN
  10. 10. • PA mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa K/L/D/I secara terbuka kepada masyarakat luas setelah rencana kerja dan anggaran (RKA) K/L/D/I yang bersangkutan disetujui oleh DPR/DPRD • Pengumuman Rencana Umum Pengadaan dilakukan dalam website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE 5 • PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN
  11. 11. • Penetuan KAK • Penetapan Tenaga Pengadaan (PPK, Pokja ULP/PP, PPHP) • PPK dan ULP/PP melakukan Kaji ulang terhadap KAK • PPK mentukan HPS, spesifikasi barang/jasa dan Rancangan Kontrak • Pokja ULP/ PP melaksanakan Prose Pemilihan Penyedia (Lelang/Pengadaan langsung/Penunjukan langsung/Pembelian langsung/Kontes/sayembara) • Penetapan Penyedia • Pelaksanaan Kegiatan. 6 • PELAKSANAAN PEKERJAAN
  12. 12. TAHAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN • Setelah mendapatkan penyedia PPK dan penyedia menandatangani kontrak kerja/ SPK • Penyedia melaksanakanpekerjaan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kontrak /SPK • PPK mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kontrak, boleh dibantu tenaga ahli bila diperlukan • Setelah pekerjaan selesai, PPHP melakukan pemeriksaan terhadap kualitas, kuantitas dan pengujian hasil pekerjaan sesuai tertuang dalam SPK/Kontrak
  13. 13. Lanjutan..... • Setelah PPHP menyatakan bahwa barang / jasa kuantitas dan kualitas sesuai dengan dokumen kontark dan berfungsi dengan baik, maka PPK melakukan serahterima pekerjaan • PPSPM menerbitkan SPM setelah semua berkas dianggap engkap • PPK menyerahkan hasil pekerjaan tersebut kepada KPA dengan berita acara
  14. 14. Lanjutan.... • Setelah serah terima terima barang/ jasa dari PPK ke KPA, barang tersebut dimasukan dalam Daftar SIMAK BMN • KPA Menerbitkan SIP untuk pemakai barang.
  15. 15. Terima kasih

×