Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kpk lengkap

2,354 views

Published on

  • Be the first to comment

Kpk lengkap

  1. 1. 1 l. HR. Rasuna Said Kav C-1 Jakarta Selatan 021) 25578300 www.kpk.go.id Model Pemberantasan Korupsi, Kendala & Prospek Audiensi FH UMM, Direktorat Dikyanmas
  2. 2. 2 Model & Sejarah Pemberantasan Korupsi Kita Tahun Kegiatan Lingkup Dasar Hukum 1957 Operasi Militer Kegiatan tidak terstruktur PRT/PM/06/1957 1967 Pemberantasan Korupsi Represif & Preventif Keppres 228 Tahun 1967 1977 Opstib Penertiban Sistem & Operasi Inpres 9 Tahun 1977 1987 Pemsus Restitusi Pajak Kebenaran Restitusi Surat MENKEU S- 234/MK.04/1987 97-9897-98 Krisis Moneter & EkonomiKrisis Moneter & Ekonomi 1999 KPKPN Preventif UU 28 Tahun 1999 1999 TGTPK Represif PP 19 Tahun 2000 2003 KPK Penindakan & Pencegahan UU 30 Tahun 2002 Tugas: Koordinasi, Supervisi, Penindakan, Pencegahan, & Monitor 2005 Timtas Represif Inpres Tugas: Koordinasi di antara Kejaksaan, POLRI dan BPKP
  3. 3. 3 Model Pemberantasan Korupsi : Singapura – CPIB 1952 Menurunkan insentif korupsi melalui perbaikan sistem remunerasi pegawai negara, dan mengurangi kesempatan korupsi (sistem, aturan, tertib administrasi dll.) Hongkong – ICAC 1974 Political will yang kuat; dukungan aturan hukum; strategi yang koheren dan meliputi penindakan-pencegahan- pendidikan; keterlibatan masyarakat; & dukungan dana yang kuat. Malaysia – BPR 1967 Political will yang kuat; aturan pegawai negeri tidak boleh berbisnis; semacam LHKPN; kode etik pegawai; ketentuan bahwa pegawai yang terjerat hutang tidak boleh dipromosikan. Korea – KICAC 2002 Layanan publik yang prima, online, dan tidak harus di lokal tertentu (boleh dimana saja); sistem ‘report cards’ – masyarakat mengirim report cards jika menemui kegiatan korupsi pejabat/pelayan publik; public-private-partnership yang membawa warga negaranya melaksanakan pengawasan antikorupsi.
  4. 4. 4 Model dan Tujuan Pemberantasan Korupsi ......... pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial........ Pemberantasan Korupsi dalam perspektif Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Rakyat Peran Serta Masyarakat PenindakanPencegahan
  5. 5. 5 Visi dan Misi (Antikorupsi) ITB Visi  ITB menjadi lembaga pendidikan tinggi dan pusat pengembangan sains, teknologi dan seni yang unggul, handal dan bermartabat di dunia, yang bersama dengan lembaga terkemuka bangsa menghantarkan masyarakat Indonesia menjadi bangsa yang bersatu, berdaulat dan sejahtera. Misi 2000 - 2010  Memandu perkembangan dan perubahan yang dilakukan oleh masyarakat, dengan jalan melaksanakan tridarma berupa penelitian, pendidikan dan pengabdian masyarakat dengan cara yang inovatif dan bermutu tinggi, serta tanggap terhadap perubahan global dan tantangan lokal. Korupsi adalah tantangan lokal/global yang harus dijawab, dan merupakan hambatan untuk menghantar kita menjadi bangsa yang bersatu, berdaulat dan sejahtera
  6. 6. 6  Secara sederhana dapat dikatakan bahwa korupsi terjadi sebagai pertemuan antara niat dan kesempatan.  Niat terkait dengan perilaku, dan perilaku tidak dapat dipisahkan dg nilai/values.  Kesempatan untuk korupsi banyak dibuka oleh kelemahan sistem.  Karena itulah Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi didefinisikan sebagai serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas TPK melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan- penyidikan-penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat. Perilaku, Nilai2 /Moral Kelemahan Sistem NIAT KESEMPATAN KORUPSI Mengapa Korupsi Terjadi
  7. 7. 7 Apa yang menentukan kaya- miskinnya sebuah negara  Umur negara ?  Mesir sudah berumur > 2000 tahun tidak lebih maju daripada Amerika/Jepang.  Haiti sudah > 200 tahun masih sibuk dengan aneka pertikaian.  Kekayaan sumber daya alam ?  Jepang sangat terbatas SDA, tapi sukses menjadi industri terapung dunia.  Swiss sukses sbg produsen coklat tanpa harus memiliki perkebunan coklat; juga dipercaya dalam industri perbankan- nya.  Tingkat kecerdasan ?  Para imigran dari negara berkembang diakui kecerdasannya. Kuncinya terletak pada PERILAKU masyarakat negara itu, dalam arti apakah mereka menghormati nilai-nilai luhur universal yang seharusnya dijunjung.
  8. 8. 8 30 Jenis Delik Tindak Pidana Korupsi (UU 31/1999 jo UU 20/2001) Delik yg terkait dg kerugian keuangan negara Delik perbuatan pemerasan Delik perbuatan curang Delik penggelapan dalam jabatan Delik Gratifikasi Pasal 2(1); 3 Pasal 12 huruf e,f,g Pasal 7 (1) huruf a,b,c,d; Ps 7 (2); Ps 12 huruf h Pasal 8; 9; 10 a,b,c Pasal 12B jo Pasal 12C Merupakan delik-delik yg diadopsi dari KUHP (berasal dari pasal 1 ayat 1 sub c UU no. 3/71) Delik pemberian sesuatu/janji kpd Peg Neg/PN (Penyuapan) Ps 5(1) a,b; Ps 13; Ps, 5(2); Ps 12 a,b; Ps 11; Ps 6(1) a,b; Ps 6(2); Ps 12 c,d Dari 30 jenis di atas, hanya 2 pasal yang terkait secara langsung dengan kerugian keuangan negara, 28 lainnya terkait dengan perilaku. Delik benturan kepentingan dalam pengadaan Pasal 12 huruf i
  9. 9. 9 Pemberantasan Korupsi Menghambat Roda Ekonomi ?  Ketika penyebab tuduhan melambatnya perputaran roda ekonomi sektor riil dialamatkan pada upaya pemberantasan korupsi (terutama yang dilakukan oleh KPK)  mendorong keingintahuan untuk mencari apa yang sebenarnya terjadi  Apakah benar dana APBN/D tertahan karena orang takut bermasalah dengan KPK, atau apakah ada yang diuntungkan dari kelambatan ini.  Kalau APBN/D dijalankan dengan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas, tidak ada alasan untuk ‘ketakutan’ itu.  Tiga pilar good governance ini adalah cermin keberhasilan reformasi birokrasi.  Sedangkan Reformasi birokrasi adalah prasyarat upaya pencegahan korupsi, karena korupsi terjadi bukan hanya karena didorong niat orang untuk korupsi tapi juga karena ditarik oleh sistem yang lemah.
  10. 10. 10 Pandangan ilmuwan ttg Korupsi Dulu :  Korupsi dipandang berdampak positif bagi pembangunan krn terjadi pengumpulan rente ekonomi sbg modal pembangunan  pertumbuhan ekonomi Sekarang :  negara-negara korup harus membayar biaya utang yang lebih besar (Depken and Lafountain, 2006)  harga infrastrukturnya lebih tinggi (Golden and Picci, 2005:62)  tingkat korupsi yang tinggi meningkatkan ketimpangan pendapatan dan kemiskinan (Gupta, Davoodi, and Alonso-Terme, 2002)  Korupsi menurunkan investasi (Paolo Mauro, 1995) dan karenanya menurunkan pertumbuhan ekonomi  Negara-negara yang dianggap memiliki tingkat korupsi yang relatif rendah selalu menarik investasi lebih banyak dari pada negara- negara yang dianggap lebih rentan terhadap kegiatan korupsi (Campos dan Pradhan, ADB)  Persepsi korupsi memiliki dampak yang kuat dan negatif terhadap arus investasi asing (Shang, ADB)
  11. 11. 11  Penelitian pada Maret 2007 oleh Ben Olken/Abhijit Banerjee (Harvard Univ, MIT, & J- Poverty Action Lab) tentang ’social cost of corruption’- apa yang harus dibayar oleh masyarakat sebagai akibat dari maraknya praktik korupsi.  Dua simpulan studi: 1. Pada praktik suap, besaran uang suap yang berpindah hanya merupakan ’money transfered’ dan ’bukan social cost’ itu sendiri. Uang suap itu tetap dapat beredar dan memutar roda ekonomi. 2. tindakan koruptif bisa membawa akibat sosial tanpa harus ada uang suap/gratifikasi.  Ongkos Sosial : Kegagalan fungsi aturan Mis-alokasi Kegagalan redistribusi Terbuangnya waktu & harrassment Kelambatan mobilisasi sumber daya Kualitas barang/pekerjaan/jasa rendah Strategi penghindaran oleh birokrasi Menghambat pencapaian cita-cita bangsa Kita semua menanggung ‘ongkos sosial’ korupsi
  12. 12. 12 Kita semua harus menjadi Subyek Pemberantasan Korupsi Komitmen Semua Pihak Aparat Pemerintah Sektor Swasta Masyarakat Good Corporate Governance Anti bribe Peran Serta Tidak Permisif Clean Government & Good Governance
  13. 13. 13  Website: www.kpk.go.id  Alamat dan nomor-nomor kontak:  Jalan HR. Rasuna Said Kav. C1 Jakarta Selatan  PO Box 575, Jakarta 10120  Laporan: pengaduan@kpk.go.id  Telepon: 6221-25578437  SMS: 0811959575 atau 08558575575 Terima kasih
  14. 14. 14  Good governance sudah menjadi bahasan rutin di berbagai kesempatan. Tapi apa makna good governance itu sendiri ?  Good governance tidak terbatas pada bagaimana pemerintah menjalankan wewenangnya, tetapi lebih daripada itu, adalah bagaimana upaya agar masyarakat dapat berpartisipasi dan mengontrol pemerintah dalam menjalankan wewenangnya dengan baik (accountable).  Tidak salah jika kemudian seringkali tata kelola pemerintahan yang baik dipandang sebagai “sebuah bangunan dengan 3 tiang”.  Ketiga tiang penyangga itu adalah transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Transparansi Akuntabilitas Partisipasi good governance good governance ?
  15. 15. 15 Struktur Belanja Permendagri 13/2006  Belanja TidakLangsung • Belanja Pegawai • Belanja Bunga • Belanja Subsidi • Belanja Hibah • Belanja Bantuan Sosial • Belanja Bagi Hasil & Bantuan Keuangan • Belanja Tak Terduga  Belanja Langsung Program … Kegiatan … • Belanja Pegawai • Belanja Barang & Jasa • Belanja Modal Fungsi APBD : - fungsi otorisasi, - fungsi perencanaan, - fungsi pengawasan, - fungsi alokasi, - fungsi distribusi, dan - fungsi stabilisasi. Transparansi Akuntabilitas Partisipasi good governance Berapa % APBD untuk kesejahteraan rakyat?
  16. 16. 16 ?KORUPSI Menurut berbagai hasil survei nasional & internasional, gelar negara korup diberikan dengan melihat 3 hal pokok, yaitu mutu pelayanan publik, country risk, dan daya saing negara secara keseluruhan (dalam arti apakah suatu negara menjadi tujuan investor) IPK, Indeks Persepsi Korupsi – TI 2008 Skor 2.6 Ranking 126 dari 180 negara Indikator Kemudahan Melakukan Bisnis – World Bank Perlu 12 prosedur, 151 hari, dan biaya 130,7% dari income perkapita Sbg pembanding : Korsel juga dg 12 prosedur, hanya perlu 22 hari & biaya 17,7% PERC - 2008 Skor 7.98 Predikat negara ketiga terkorup di Asia (13 ngr) Global Competitiveness Index dr WEF Skor 4.26 Ranking ke-50 The World Competitiveness Scoreboard 2006 - IMD Kita di posisi/ranking 59, hanya satu tingkat di atas Venezuela. Studi LPEM – FEUI 2005 Kita perlu 16 hari hanya untuk mengurus izin keselamatan kerja, 26 hr untuk izin gangguan, 27 hr untuk izin prinsip, ….43 hr untuk izin lingkungan hidup Mutu Pelayanan Publik  PERILAKU
  17. 17. 17 Korupsi menurut UU 31/1999 jo UU 20/2001 Delik yg terkait dg kerugian keuangan negara Delik perbuatan pemerasan Delik perbuatan curang Delik penggelapan dalam jabatan Delik Gratifikasi Pasal 2(1); 3 Pasal 12 huruf e,f,g Pasal 7 (1) huruf a,b,c,d; Ps 7 (2); Ps 12 huruf h Pasal 8; 9; 10 a,b,c Pasal 12B jo Pasal 12C Merupakan delik-delik yg diadopsi dari KUHP (berasal dari pasal 1 ayat 1 sub c UU no. 3/71) Delik pemberian sesuatu/janji kpd Peg Neg/PN (Penyuapan) Ps 5(1) a,b; Ps 13; Ps, 5(2); Ps 12 a,b; Ps 11; Ps 6(1) a,b; Ps 6(2); Ps 12 c,d Korupsi yang secara langsung terkait dengan kerugian keuangan negara hanya sebagian kecil dari jenis korupsi yang ada (2 pasal). 28 pasal lain lebih terkait dengan aspek PERILAKU. Delik benturan kepentingan dalam pengadaan Pasal 12 huruf i
  18. 18. 18 Korupsi menurut ISLAM Delik yg terkait dg kerugian keuangan negara Delik perbuatan pemerasan Delik perbuatan curang Delik penggelapan dalam jabatan Delik Gratifikasi QS. Al Baqarah : 188 QS. Al Anfal : 27 QS. Al maidah : 42; QS. Al Baqarah : 188 QS. Al Anfal : 27; QS. An Nisa : 58 QS. An Nisa : 58; QS. Al maidah : 42; QS. An Nisa : 29 Delik pemberian sesuatu/janji kpd Peg Neg/PN (Penyuapan) QS. Al Maidah : 2; QS. An Nisa : 58; QS. Al Anfal : 27 dan 71; Qs Al A’raf : 33; Qs. Al Maidah : 62 Delik benturan kepentingan dalam pengadaan QS. Al Baqarah : 42 Selain dilarang dalam kitab suci Al Quran, korupsi juga dilarang dalam berbagai hadits maupun atsar.
  19. 19. 19 Adakah Korelasi antara Mutu Tata Kelola Pemerintahan (governance) & Hasil Pembangunan ?  Kaufmann, Kraay, dan Zoido-Lobaton,1999 : kenaikan satu standar deviasi salah satu indikator tata kelola pemerintahan menyebabkan kenaikan antara 2,5 sampai 4 kali pendapatan per kapita; 2,5 sampai 4 kali penurunan angka kematian bayi; dan 15% - 25% kenaikan tingkat melek huruf.  Beberapa penelitian lain menunjukkan hubungan kausalitas positif antara efisiensi birokrasi dan menurunnya tingkat korupsi dengan pertumbuhan ekonomi dan investasi asing. Bagi Indonesia, relevansi konsep ini menjadi sangat tinggi setelah banyak pihak menyalahkan ‘bad/poor governance’ sebagai faktor penyebab utama negara ini menjadi negara Asia yang mengalami dampak terburuk krisis moneter 1997.
  20. 20. 20 Pelayanan Publik & Cita2 Bangsa: Peran langsung & tidak langsung Pemerintahan yang bertanggung jawab, profesional dan memberikan pelayanan publik yang baik kepastian hukum, Investasi, Perekonomian yang bergairah, persaingan yang sehat Lapangan kerja Masyarakat adil makmur Masyarakat yang sehat, terjamin pendidikannya Perijinan : -Ijin2 usaha, ijin2 lain -perpajakan Non Perijinan : -Kesehatan -Pendidikan -Keamanan, dll. Lebih mandiri, tidak menjadi beban masyarakat
  21. 21. 21 Saran untuk Mekanisme Penganggaran  Berita acara dan pertanggungjawaban fiktif adalah masalah di hilir, apa penyebab (hulu) nya?  Perlu kerjasama Eksekutif dan Legislatif untuk mendorong persetujuan APBD lebih awal. 1 Jan Mulai Pembahasan RAPBD Ketok palu APBD Ketok palu APBD Mulai tender, dll. Mulai tender, dll. Mulai Pekerjaan Fisik Mulai Pekerjaan Fisik 1 Jan Selesai Pekerjaan Fisik & Pertggjwban Berita Acara fiktif Mulai Pembahasan RAPBD Des
  22. 22. 22 Langkah Pencegahan Mendorong Pelayanan Bebas KKN  Yang utama adalah melaksanakan prinsip2 good (public) governance.  Berbagai kewajiban bagi penyelenggara negara merupakan bagian dari langkah pencegahan:  Pelaporan LHKPN  Pelaporan gratifikasi  Sumpah jabatan  Kode etik, dll.  Perbaikan sistem  untuk menyelesaikan akar masalah/ masalah di hulu diselesaikan agar tidak terjadi beragam masalah di hilirnya.  Misal: Mengaitkan kinerja pegawai dengan pendapatan, misalnya dengan Tunjangan Kinerja dan perjanjian kinerja.
  23. 23. 23 Integritas adl Modal tidak adanya integritas dalam diri kita membunuh budaya akuntabilitas, pada gilirannya menghancurkan semangat transparansi yang seharusnya selalu kita pelihara.
  24. 24. 24 INTEGRITAS INDIVIDU = “….. keselarasan antara apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan oleh seseorang. Tindakannya sesuai dengan tuntutan moral dan prinsip-prinsip etika, dan juga sesuai dengan aturan hukum dan tidak mendzalimi kepentingan umum. Juga mencerminkan ketepatan dalam hal tuntutan waktu, cara melakukan, dan kualitas/mutu pekerjaannya”. INTEGRITAS ORGANISASI = “….. Formulasi dan implementasi kode etik, (aturan melayani pelanggan) client’s charter, dan SOP serta ketaatan dengan praktik-praktik terbaik”. Kode Etik organisasi secara terus-menerus dikaji, diinternalisasi dan dijunjung tinggi oleh anggota organisasi menjadi semacam sifat bawaan (second nature) ditransformasikan ke dalam budaya organisasi secara keseluruhan Dimulai dari Pimpinan Organisasi.....
  25. 25. 25 Mewaspadai Sebab Menurunnya Integritas  Kepemimpinan Pemimpinan yang tidak patut dicontoh, perintah yg melanggar aturan dan janji yang tidak ditepati.  Individual Kelemahan taraf pendidikan, etos kerja, dan nilai-nilai individu; serta faktor keinginan dan kebutuhan.  Budaya Budaya yg tidak menuntut integritas : takut akan konsekuensi, pembiaran laporan/masalah.  Sisdur Rendahnya transparansi, aturan yang tumpang tindih  Struktur & Institusi Struktur yang out of date, target tidak jelas, overlapping ruang lingkup, fungsi dan tgg jawab; dan konflik tujuan dalam organisasi.
  26. 26. 26 30 Jenis Delik Tindak Pidana Korupsi (UU 31/1999 jo UU 20/2001) Delik yg terkait dg kerugian keuangan negara Delik perbuatan pemerasan Delik perbuatan curang Delik penggelapan dalam jabatan Delik Gratifikasi Pasal 2(1); 3 Pasal 12 huruf e,f,g Pasal 7 (1) huruf a,b,c,d; Ps 7 (2); Ps 12 huruf h Pasal 8; 9; 10 a,b,c Pasal 12B jo Pasal 12C Merupakan delik-delik yg diadopsi dari KUHP (berasal dari pasal 1 ayat 1 sub c UU no. 3/71) Delik pemberian sesuatu/janji kpd Peg Neg/PN (Penyuapan) Ps 5(1) a,b; Ps 13; Ps, 5(2); Ps 12 a,b; Ps 11; Ps 6(1) a,b; Ps 6(2); Ps 12 c,d Dari 30 jenis di atas, hanya 2 ayat terkait dg kerugian negara. 28 ayat lain lebih terkait dengan Perilaku. Delik benturan kepentingan dalam pengadaan Pasal 12 huruf i
  27. 27. 27 Pemberantasan Korupsi dilakukan untuk menuju cita2 bangsa ......... pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial........ Pemberantasan Korupsi dalam perspektif Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Rakyat
  28. 28. 28 Mengapa Korupsi Harus Diberantas Ongkos Sosial dr korupsi  Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam yang luar biasa banyak dan beragam  ironisnya masyarakat harus mengantri untuk mendapatkan berbagai kebutuhan (minyak tanah, bensin, gas LPG, beras, dll)  Adakah hubungan semua keterpurukan ini dengan korupsi ?  Ada satu penelitian pada Maret 2007 oleh Ben Olken/Abhijit Banerjee (Harvard Univ, MIT, & J- Poverty Action Lab) yang pada akhirnya mendapatkan apa yang disebut sebagai ’social cost of corruption’- apa yang harus dibayar oleh masyarakat sebagai akibat dari maraknya praktik korupsi.  Dua simpulan penelitian : 1. Pada praktik suap, besaran uang suap yang berpindah hanya merupakan ’money transfered’ dan ’bukan social cost’ itu sendiri. Uang suap itu tetap dapat beredar dan memutar roda ekonomi. 2. tindakan koruptif bisa membawa akibat sosial tanpa harus ada uang suap/gratifikasi (Contoh : pada RS negeri yang dokternya bekerja pagi hari dan membuka praktik pribadi pada sore hari, social cost bisa terjadi jika dia memberikan pelayanan yang buruk di pagi hari untuk mendorong pasien mendatanginya di praktik pribadi sore hari)
  29. 29. 29 Ongkos Sosial dr Korupsi Keterpurukan sosial ekonomi Kegagalan fungsi aturan Mis-alokasi Kegagalan redistribusi Terbuangnya waktu & harrassment Kelambatan mobilisasi sumber daya Kualitas barang/pekerjaan/jasa rendah Strategi penghindaran oleh birokrasi
  30. 30. 30  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi didefinisikan sebagai serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas TPK melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan-penyidikan-penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat. (Pasal 1 UU 30/2002) Pemberantasan Korupsi & KPK Koordinasi TUGAS KPK Supervisi Penyelidikan, Penyidikan & Penuntutan Pencegahan Monitoring Pasal 8Pasal 7 Pasal 14 Pasal 13 Pasal 11 1. networking  counterpartner 2. tidak memonopoli tugas dan wewenang lid- dik-tut; 3. trigger mechanism Azas KPK : kepastian hukum; keterbukaan; akuntabilitas; kepentingan umum; & proporsionalitas.
  31. 31. 31 Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: a. mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi; b. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi; b. meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait; c. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan d. meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. Tugas Koordinasi (Pasal 7)
  32. 32. 32 1) Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, KPK berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik. 2) ..... KPK berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku TPK yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. Tugas Supervisi (Pasal 8, 9) Alasan Pengambilalihan :  laporan masyarakat mengenai TPK tidak ditindaklanjuti;  proses penanganan TPK secara berlarut- larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;  penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;  penanganan TPK mengandung unsur korupsi;  hambatan penanganan TPK karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau  keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan TPK sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan
  33. 33. 33  melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;  mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau  menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Tugas Penyelidikan, Penyidikan, & Penuntutan (Pasal 11) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:
  34. 34. 34 a. melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah; b. memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi; c. melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan. Tugas Monitor (Pasal 14) Kewenangan
  35. 35. 35 a. melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN); b. menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi; c. menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan; d. merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi; e. melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum; f. melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Tugas Pencegahan (Pasal 13) Kewenangan
  36. 36. 36 Kewenangan KPK (Ps. 12 UU No. 30 tahun 2002) Kewenangan KPK: 1.Menyadap & merekam pembicaraan 2.Memerintahkan pelarangan ke luar negeri 3.Meminta keterangan ttg keadaan keuangan tersangka atau terdakwa 4.Memerintahkan pemblokiran rekening milik tersangka atau terdakwa atau pihak lain yang terkait 5.Memerintahkan pemberhentian sementara tersangka dari jabatannya 6.Meminta data kekayaan & perpajakan tersangka 7.Menghentikan transaksi untuk sementara/ mencabut sementara perijinan/lisensi/ konsesi 8.Meminta bantuan pencarian, penyitaan, pencarian barang bukti di luar negeri 9.Meminta bantuan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan Penegak hukum lain (Polri) juga memiliki kewenangan2 ini, kecuali bahwa penegak hukum lain harus meminta ijin periksa untuk pihak2 tertentu, & KPK dapat memerintahkan pemberhentian sementara tersangka dari jabatannya
  37. 37. 37 Pasal 26 UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 :  Penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini. Penjelasan :Kewenangan penyidik dalam Pasal ini termasuk wewenang untuk melakukan penyadapan (wiretaping). Pasal 12 butir a UU No. 30 Tahun 2002:  Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. Aturan lain : Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11/PER/M.KOMINFO/02/2006 tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi (”Permen Kominfo”) dan UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik KPK melakukan lawful interception  penyadapan dilakukan sesuai dengan aturan dan koridor yang ada.
  38. 38. 38 Kewenangan Penyadapan & Alat Bukti Hasil Penyadapan Dasar Pertimbangan Pembuat UU : Penjelasan UU No. 30 Tahun 2002:  …. tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.  Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa ......  .... , juga dalam Undang-Undang ini dimuat hukum acara tersendiri sebagai ketentuan khusus (lex specialis). UU 31/1999 jo UU 20/2001 Pasal 40 Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi.
  39. 39. 39 Pasal 26A UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 : Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk TPK juga dapat diperoleh dari: a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan  Penjelasan : Yang dimaksud dengan "disimpan secara elektronik" misalnya data yang disimpan dalam mikro film, Compact Disk Read Only Memory (CD-ROM) atau Write Once Read Many (WORM). Yang dimaksud dengan "alat optik atau yang serupa dengan itu" dalam ayat ini tidak terbatas pada data penghubung elektronik (electronic data interchange), surat elektronik (e-mail), telegram, teleks, dan faksimili. b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna. Pengembangan Alat Bukti Dalam Perkara TPK
  40. 40. 40  mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan apa pun;  menangani perkara tindak pidana korupsi yang pelakunya mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dengan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi yang bersangkutan;  menjabat komisaris atau direksi suatu perseroan, organ yayasan, pengawas atau pengurus koperasi, dan jabatan profesi lainnya atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan jabatan tersebut.  Sanksi : pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun (Pasal 36 jo 65 jo 66) Komisi Pemberantasan Korupsi dilarang :
  41. 41. 41 SP3 (UU 30/2002 ps. 40) Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi.
  42. 42. 42 Yurisprudensi : Hilanglah Sifat Melawan Hukum Jika Kepentingan Umum Terlayani Untuk mengatasi keraguan mengambil kebijakan karena takut dipersalahkan, misalnya dalam kondisi bencana alam
  43. 43. 43 Langkah Pencegahan Mendorong Pelayanan Bebas KKN  Yang utama adalah melaksanakan prinsip2 good governance.  Berbagai kewajiban bagi penyelenggara negara merupakan bagian dari langkah pencegahan:  Pelaporan LHKPN  Pelaporan gratifikasi  Sumpah jabatan  Kode etik, dll.  Perbaikan sistem  untuk menyelesaikan akar masalah/masalah di hulu diselesaikan agar tidak terjadi beragam masalah di hilirnya.  Misal: Mengaitkan kinerja pegawai dengan pendapatan, misalnya dengan Tunjangan Kinerja dan perjanjian kinerja.
  44. 44. 44 DUMAS Telaah Lap Telaah TL-surat ke instansi berwenang Tidak TL-bukan TPK, tanpa identitas dan tanpa bukti awal TL-permintaan tambahan data ke pelapor TL-ke internal KPK F I L E Kejaksaan Kepolisian RI BPKP Itjen & Was LPND MA Bawasda, dll. Bid Pencegahan Bid Penindakan Bidang Lain Penanganan Pengaduan Masyarakat (31Des08) 31.788 surat 31.096 31.096 889 24.822 1.272 4.113 1.625 980 358 531 82 268 BPK 269 203 612 74 Hanya 20,18% mrpk TPK
  45. 45. Strategic Map KPK
  46. 46. 46 Definisi Korupsi  Korupsi (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere = busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) - http://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi  Robert Klitgaard : korupsi dapat terjadi jika ada monopoli kekuasaan yang dipegang oleh seseorang yang memiliki kemerdekaan bertindak atau wewenang yang berlebihan, tanpa ada pertanggungjawaban yang jelas.  Transparency International : Korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.
  47. 47. 47 7 Jenis Korupsi: Syed Husein Alatas  KORUPSI TRANSAKTIF. Korupsi yang menunjukkan adanya kesepakatan timbal balik antara pemberi dan penerima, demi keuntungan bersama. Kedua pihak sama-sama aktif menjalankan perbuatan tersebut.  KORUPSI EKSTROAKTIF. Korupsi yang menyertakan bentuk-bentuk koersi (tekanan) tertentu dimana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang mengancam diri, kepentingan,orang-orangnya, atau hal-hal yang dihargai.  KORUPSI INVESTIF. Korupsi yang melibatkan suatu penawaran barang atau jasa tanpa adanya pertalian langsung dengan keuntungan bagi pemberi. Keuntungan diharapkan akan diperoleh dimasa yang akan datang.  KORUPSI NEPOTISTIK. Korupsi berupa pemberian perlakuan khusus kepada teman atau yang mempunyai kedekatan hubungan dalam rangka menduduki jabatan publik  perlakuan pengutamaan dalam segala bentuk yang bertentangan dengan norma atau peraturan yang berlaku.  KORUPSI AUTOGENIK. Korupsi yang dilakukan individu karena mempunyai kesempatan untuk mendapat keuntungan dari pengetahuan dan pemahamannya atas sesuatu yang hanya diketahui sendiri.  KORUPSI SUPORTIF. Korupsi yang mengacu pada penciptaan suasana yang kondusif untuk melindungi atau mempertahankan keberadaan tindak korupsi yang lain.  KORUPSI DEFENSIF. Korupsi yang terpaksa dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari pemerasan.
  48. 48. 48 POLA UMUM KORUPSI Penyalahgunaan Wewenang Abuse of discretion Bisnis Orang Dalam Insider Trading Nepotisme Nepotism Sumbangan ilegal Illegal Contribution Pemalsuan Fraud Penyuapan Bribery Penggelapan Embezzlement Komisi Commission Pemerasan Extortion Pilih Kasih Favoritism Bagaimana & darimana UANG-BARANG-FASILITAS Hasil korupsi diperoleh Sumber: Centre of International Crime Prevention (CICP) dari UN Office for Drug Control and Crime Prevention (UN-ODCCP),
  49. 49. 49 Sejarah Pemberantasan Korupsi Tahun Kegiatan Lingkup Dasar Hukum 1957 Operasi Militer Kegiatan tidak terstruktur PRT/PM/06/1957 1967 Pemberantasan Korupsi Represif & Preventif Keppres 228 Tahun 1967 1977 Opstib Penertiban Sistem & Operasi Inpres 9 Tahun 1977 1987 Pemsus Restitusi Pajak Kebenaran restitusi Surat MENKEU S- 234/MK.04/1987 97-9897-98 Krisis Moneter & EkonomiKrisis Moneter & Ekonomi 1999 KPKPN Preventif UU 28 Tahun 1999 1999 TGTPK Represif PP 19 Tahun 2000 2003 KPK Penindakan & Pencegahan UU 30 Tahun 2002 Tugas: Koordinasi, Supervisi, Penindakan, Pencegahan, & Monitor 2005 Timtas Represif Inpres Tugas: Koordinasi di antara Kejaksaan, POLRI dan BPKP
  50. 50. 50 Pelajaran dari Sejarah Pemberantasan Korupsi  Tidak memadai pada komponen pencegahan, walaupun diberi mandat  Bagus hanya pada beberapa tahun pertama, setelah itu sulit menghindari korupsi  Diarahkan pada penghukuman, tidak cukup perhatian pada pelacakan aset hasil korupsinya  Sering dipersepsikan sebagai digunakan untuk kepentingan tertentu  Sistem manajemen sumber dayanya tidak diarahkan untuk mendukung kinerja  Tidak mengikutsertakan partisipasi masyarakat
  51. 51. 51 Pendidikan antikorupsi  Materi pendidikan atikorupsi SD, SMP, SMU  ToT Mahasiswa dan matakuliah antikorupsi  Kampanye, sosialisasi, pendidikan masyarakat
  52. 52. 52 Pentingnya Pendidikan Antikorupsi- Pengalaman Korea Selatan  Korsel melakukan survei persepsi korupsi pada pelajar SLTA di 4 kota besar, dg pertanyaan :  “saya tidak merasa perlu menaati aturan saat tak ada orang lain yang melihat.”  “saya akan diam saja jika keluarga/kerabat melakukan korupsi.”  “saya akan menyuap kalau itu menyelesaikan masalah saya.”  Dilakukan pembandingan sebelum dan sesudah dilakukan pendidikan antikorupsi (dibandingkan dg hanya melakukan kampanye sesaat).  YII (Youth Integrity Index) ini diperkirakan sebagai indeks korupsi th 2025 (saat para remaja ini dewasa dan berperan di birokrasi/swasta/keluarga).  Simpulan : Pelajar yang diberi pendidikan antikorupsi yang intensif memiliki index integritas lebih tinggi dibanding temannya yang hanya mendapat kampanye sesaat.
  53. 53. 53 Kerjasama Kampus-KPK :  ToT (training of trainers) pendidikan antikorupsi bagi mahasiswa oleh KPK  mahasiswa kemudian mengajarkan ke pelajar SLTA/P:  Kantin kejujuran  Ekstrakurikuler antikorupsi  Kerjasama menyusun materi pendidikan antikorupsi untuk pelajar.  Sosialisasi tata cara pengaduan masyarakat yang baik.  Lomba poster, kartun, pidato, dan film pendek antikorupsi.  Kerjasama pengkajian sistem yang berpotensi korupsi  belum terlalu diminati, baru pada tingkat penjajagan/ membentuk pusat studi antikorupsi di beberapa universitas.
  54. 54. 54
  55. 55. 55 Pemerintahan yang bersih = Pemerintahan yang pro rakyat Menunjang masuknya investasi, karena pemegang modal menginginkan iklim investasi yang baik (layanan perijinan, pajak, dll.) Pemerintahan dengan pelayanan publik yang baik akan di’persepsi’kan sebagai pemerintahan yang bersih Pemerintahan yang bersih = pemerintahan yang tidak koruptif Salah satu indikator pemerintahan yang bersih = pemerintahan yang melayani rakyatnya dengan baik Lapangan kerja = kesejahteraan rakyat Makna dari kepuasan pelanggan (publik) dalam Banishing Bureaucracy : melakukan pembaharuan dalam organisasi pemerintahan shg memiliki perilaku inovatif dan secara terus menerus memperbaiki kinerjanya tanpa harus didorong dari luar organisasi guna memberikan kepuasan bagi konsumen/publik yang dilayani.
  56. 56. 56 Pandangan ilmuwan ttg Korupsi Dulu :  Korupsi dipandang berdampak positif bagi pembangunan krn terjadi pengumpulan rente ekonomi sbg modal pembangunan  pertumbuhan ekonomi Sekarang :  negara-negara korup harus membayar biaya utang yang lebih besar (Depken and Lafountain, 2006)  harga infrastrukturnya lebih tinggi (Golden and Picci, 2005:62)  tingkat korupsi yang tinggi meningkatkan ketimpangan pendapatan dan kemiskinan (Gupta, Davoodi, and Alonso-Terme, 2002)  Korupsi menurunkan investasi (Paolo Mauro, 1995) dan karenanya menurunkan pertumbuhan ekonomi  Negara-negara yang dianggap memiliki tingkat korupsi yang relatif rendah selalu menarik investasi lebih banyak dari pada negara- negara yang dianggap lebih rentan terhadap kegiatan korupsi (Campos dan Pradhan, ADB)  Persepsi korupsi memiliki dampak yang kuat dan negatif terhadap arus investasi asing (Shang, ADB)
  57. 57. 1. Korupsi menurunkan investasi (Paolo Mauro, 1995) dan karenanya menurunkan pertumbuhan ekonomi 2. Negara-negara yang dianggap memiliki tingkat korupsi yang relatif rendah selalu menarik investasi lebih banyak dari pada negara- negara yang dianggap lebih rentan terhadap kegiatan korupsi (Campos dan Pradhan, ADB) 3. Persepsi korupsi memiliki dampak yang kuat dan negatif terhadap arus investasi asing (Shang, ADB) 4. Berdasarkan survei di berbagai negara, disimpulkan bahwa negara dengan tingkat korupsi yang tinggi adalah negara miskin (Rizal Malik, Sekjen Transparency International Indonesia) Korupsi, Kemiskinan, & InvestasiKorupsi, Kemiskinan, & Investasi Korupsi bukan hanya menjadi masalah bagi pemerintah/penegak hukum, tapi juga menjadi masalah besar bagi dunia usaha. US$ 3,8 Miliar Hengkang Selama Triwulan I-2008 Indonesia tdk berdaya menyetop derasnya dana yang mengalir keluar negeri (Kontan 5 Mei 2008)
  58. 58. 58 Adakah Korelasi antara Mutu Tata Kelola Pemerintahan (governance) & Hasil Pembangunan ?  Kaufmann, Kraay, dan Zoido-Lobaton,1999 : kenaikan satu standar deviasi salah satu indikator pemerintahan menyebabkan kenaikan antara 2,5 sampai 4 kali pendapatan per kapita; 2,5 sampai 4 kali penurunan angka kematian bayi; dan 15% - 25% kenaikan tingkat melek huruf.  Beberapa penelitian lain menunjukkan hubungan kausalitas positif antara efisiensi birokrasi dan menurunnya tingkat korupsi dengan pertumbuhan ekonomi dan investasi asing. Bagi Indonesia, relevansi konsep ini menjadi sangat tinggi setelah banyak pihak menyalahkan ‘bad/poor governance’ sebagai faktor penyebab utama negara ini menjadi negara Asia yang mengalami dampak terburuk krisis moneter 1997.
  59. 59. 59 Survei Integritas Pelayanan Publik 2007 – KPK Survei di 30 instansi pusat yang berlokasi di Jabodetabek terhadap :  pengguna langsung unit layanan publik dalam 1 tahun terakhir  Individu yang mewakili dirinya sendiri ataupun Individu yang mewakili suatu institusi (tidak termasuk calo) Simpulan : 1. Untuk skala 1-10, Skor rata-rata Integritas Total Sektor Publik Indonesia Tahun 2007 = 5,53. (Skor Integritas di Korea tahun 2006 = 8.77) 2. Meskipun nilai rata-rata potensi integritas masih rendah, tetapi secara umum telah tersedia sistem dan lingkungan yang berpotensi mendukung terselenggaranya transparansi dan profesionalisme petugas dalam melayani masyarakat  Namun demikian, tersedianya sistem ini belum cukup untuk membendung terjadinya suap dalam pemberian layanan 3. 45 % pengguna layanan publik memandang pemberian imbalan atau lainnya pada suatu instansi merupakan hal yang wajar (Masyarakat PERMISIF)  bahkan 100% dari responden yang memberikan imbalan dalam layanan cold storage DKP (Dep Kelautan dan Perikanan) menganggap pemberian imbalan merupakan hal yang wajar. 4. Tingginya toleransi masyarakat terhadap korupsi di pelayanan publik berbeda di setiap unit layanan artinya pada unit layanan tertentu memang sudah sangat terbiasa dan wajar menerima imbalan dari pengguna layanan publik.
  60. 60. 60 Pelayananan publik  Waktu pelayanan (apakah pekerjaan selesai sesuai waktu yang ditentukan?)  Mutu dan prosedur layanan  Biaya layanan (perlu biaya tambahan selain biaya resmi?)
  61. 61. Distribusi dan Jaringan Pelayanan Domestik/Distribusi dan Pemasaran BBM (Pertamina) Tindak Pidana Umum, Khusus, Narkotika, Lakalantas (POLRI) Peninjauan Kembali PK (MA) Panti Rehabilitasi Sosial/Asuhan&Jompo/ Penyantunan Veteran dan Cacat (Depsos) Persetujuan Eselon I dan II (Depdagri) Banding (MA) Asuransi Kecelakaan Kerja (Jamsostek) Penyidikan Obat dan Makanan (BPOM) TKI di Terminal III (Depnakertrans) Izin Pengembangan Usaha Perikanan/Penangkapan/Izin Kapal (DKP) Lembaga Pemasyarakatan (Depkumham) Sertifikasi Tanah/Penggabungan Sertifikat (BPN) Izin Usaha Angkutan Darat/Pelayaran/Penerbangan (Dephub) Kenotariatan (Depkumham) Pengukuran dan Pemetaan Kadastral/Pendaftaran Pertama (BPN) Bongkar Muat, Cold Storage, dll (DKP) 0,00% 50,00% 100,00% 100 96,7 88 81,3 80 75,4 75,3 73,3 73,3 70,6 70 66,7 65,9 64,5 63,3 61,3 3,3 12 18,7 20 24,6 24,7 26,7 26,7 29,4 30 33,3 34,1 35,5 36,7 38,7 Apakah pelayanan yang Anda terima telah sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan? Selalu Sesuai Tidak selalu sesuai
  62. 62. Pengurusan Program PPMK Izin KIR(Dept.Perhubungan) Izin Usaha Angkutan Darat/Pelayaran/Penerbangan (Dephub) Pelayanan Perdagangan Luar Negeri (Dept.Perdagangan) Asuransi Kecelakaan Kerja (Jamsostek) TindakPidana Umum,Khusus,Narkotika,Lakalantas(POLRI) TKIdi Terminal III(Depnakertrans) Lembaga Pemasyarakatan (Depkumham) 0,00% 50,00% 100,00% 14 30 32,7 32,3 23,3 18,7 42,2 36,6 66,7 68,3 38,8 35,3 26,7 56,3 35,9 16,7 19,3 1,7 28,6 32,4 50 25 21,9 46,7 Apakah biaya yang Anda keluarkan sudah sesuai dengan standar/tarif yang telah ditentukan? Tidak Tahu Tidak Ya
  63. 63. Pengurusan Penggunaan Askes (PT.ASKES) Mutasi (BKN) Pengangkatan PNS (BKN) Izin Usaha Angkutan Darat/Pelayaran/Penerbangan (Dephub) Pajak (Depkeu) Retribusi STNK/SIM/BPKB (POLRI) Pelayanan Perdagangan Luar Negeri (Depdag) Izin Trayek Angkutan Darat antar Provinsi (Dephub) Penambahan Daya (PLN) Cukai/Bea Masuk (Depkeu) Kasasi (MA) Penetapan Hukum Tetap (MA) Tindak Pidana Umum, Khusus, Narkotika, Lakalantas (POLRI) Asuransi Kecelakaan Kerja (Jamsostek) Izin PMA/PMDN (BKPM) Izin Penyambungan dan Pemasangan Listrik (PLN) Izin Usaha Perikanan/Penangkapan/Kapal Perikanan (DKP) Peninjauan Kembali PK (MA) Banding (MA) Pengukuran dan Pemetaan Kadastral/Pendaftaran pertama kali (BPN) Panti Rehabilitasi Sosial/Asuhan&Jompo/ Penyantunan Veteran dan Cacat (Depsos) Lembaga Pemasyarakatan (Depkumham) Penyidikan obat dan makanan (BPOM) Kenotariatan (Depkumham) Sertifikasi Tanah/Penggabungan Sertifikat (BPN) Bongkar Muat, Cold Storage, dll (DKP) 0 50 100 96,7 96,7 96 90,8 86 80,5 80 73,3 71 70,8 73,7 70 67,7 61,2 60 60 60 45,5 24 10 51,4 53,3 68,8 18,8 45 32 14,2 59,7 7,3 68,3 43,3 48,4 7,9 42,1 20,9 8,8 57,1 46,7 46,7 55 61,4 72 53,3 79,2 56,7 71,9 36,7 30 29,2 Berdasar pengalaman, untuk mendapat layanan di unit layanan ini, apakah diperlukan menghadap petugas berulangkali? Berdasar pengalaman, apakah intensitas pertemuan/komunikasi dengan petugas (di luar prosedur) akan mempercepat proses layanan? Menghadap petugas berkali-kali Intensitas pertemuan/komunikasi dengan petugas memepercepat layanan
  64. 64. 64 Sikap permisif kita…. • …. Ketika ditanya apakah petugas selalu meminta uang lebih, menurutnya tidak selalu, “kita beri karena memang sudah kebiasaan.” Kalau mobil saya ditilang, tidak pernah dikasih surat tilang. Biasanya sopir langsung kasih uang dan jalan. Pernah juga dikasih surat tilang, tapi bayarnya juga langsung di jalan. (Responden pengusaha angkot di Ambon) • ..... Namun beberapa responden lain mengakui, bahwa mereka sering justru memberikan uang pelicin meskipun tidak diminta. • ...... Menurutnya hal tersebut wajar saja, sebagai ucapan terima kasih dan tidak bersifat mengikat ataupun ada keharusan. • Hal ini sopan santun biasa/lumrah • ...... If we use money, then there is no problem. • ...... Here it's nice. Everything is negotiable. From my personal experience, abroad, they are (the civil servants) are very competent, but inflexible/rigid. It's very simple, so that we don't lose time.  Sebagian besar expatriat menganggap membayar suap merupakan sesuatu yang wajar di Indonesia, sehingga mereka juga melakukannya. Temuan Survei TII 2006: IRONISNYA : .....Meskipun sering melakukan praktik suap dengan berbagai alasan, para pelaku usaha sesungguhnya menyadari efek negatif dari korupsi. Berdasarkan survei, mereka menganggap korupsi sungguh memberikan banyak dampak negatif terhadap pelbagai aspek kehidupan:, diantaranya kemiskinan, reputasi Indonesia di luar negeri, budaya dan nilai masyarakat, kehidupan politik, dan tentu saja bisnis......
  65. 65. 65 Mendorong Pelayanan Bebas KKN  Menetapkan Zona antikorupsi/island of integrity.  Kode Etik (+komite Etika + sanksi)  Pelaporan LHKPN dan Gratifikasi  Perbaikan sistem berkelanjutan pada zona antikorupsi  Memahami pengertian korupsi  Pakta Integritas  Mengaitkan kinerja pegawai dengan pendapatan, misalnya dengan Tunjangan Kinerja Daerah, dan perjanjian kinerja.
  66. 66. 66 Definisi Korupsi Paradigma Baru  UNCAC (United Nations Convention Against Corruption) telah memasukkan ‘penyuapan di sektor swasta’ dan ‘penggelapan kekayaan di sektor swasta’ mjd sebagian dari definisi korupsi.  Indonesia telah meratifikasi UNCAC ini dalam UU 7/2006 ttg Pengesahan Kesepakatan Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi.  Jenis korupsi : Penyuapan pejabat-pejabat publik nasional; Penyuapan pejabat-pejabat publik asing dan pejabat- pejabat organisasi-organisasi internasional publik ; Penggelapan, penyalahgunaan, atau penyimpangan lain kekayaan oleh pejabat publik; Memperdagangkan pengaruh; Penyalahgunaan fungsi; Memperkaya diri secara tidak sah; Penyuapan di sektor swasta; penggelapan kekayaan di sektor swasta; dll.
  67. 67. 67 Prinsip GCG - Organisasi untuk Kerja Sama & Pembangunan Ekonomi (OECD): - Keterbukaan dan transparansi; - Tanggung jawab ; - Akuntabilitas badan-badan dalam perusahaan; - Perlindungan hak-hak pemegang saham; - Moralitas dan keandalan; serta - Komitmen. Asas GCG menurut Pedoman Umum GCG Indonesia – 2006: - Transparansi, - Akuntabilitas, - Responsibilitas, - Independensi , & - Kewajaran dan Kesetaraan Prinsip dasar good corporate governance Prinsip GCG – Kep Meneg BUMN (SK No. 23/M—PM.PBUMN/2000) : - Transparansi - Kemandirian - Akuntabilitas
  68. 68. 68 Pandangan Internasional Tentang Dunia Usaha  Global Compact  10 prinsip  Prinsip 10 : Dunia usaha harus melawan semua bentuk korupsi termasuk suap dan pemerasan.  UNCAC (United Nations Convention Against Corruption) :  Diratifikasi dengan UU 7/2006.  Perhatian pada definisi korupsi di sektor swasta (sedang dalam proses adopsi ke KUHP).  Kode Etik.
  69. 69. 69 UNCAC memberi perhatian pd sektor swasta: Article 12: Private Sector  Setiap Negara Peserta wajib mengambil tindakan-tindakan, sesuai hukum nasionalnya, untuk mencegah korupsi yang melibatkan sektor swasta, meningkatkan standard akuntansi dan audit di sektor swasta dan, dimana diperlukan, memberi hukuman-hukuman perdata, administratif atau pidana yang efektif. 2. Tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan ini meliputi, a.l: a) Meningkatkan kerjasama antara badan penegakan hukum dan perusahaan swasta; b) Meningkatkan pengembangan standard dan prosedur yang dirancang untuk melindungi integritas perusahaan swasta, termasuk “kode etik” untuk melakukan aktivitas bisnis dan semua profesi yang berkaitan dengan benar, terhormat dan pantas, dan untuk mencegah benturan kepentingan, dan menerapkan praktik komersial yang baik diantara bisnis-bisnis dan bisnis dengan Negara. c) Meningkatkan transparansi perusahaan swasta, termasuk jika diperlukan, identitas dari orang-orang yang terlibat dalam pendirian dan manajemen perusahaan. 2. Dst…
  70. 70. 70 UNCAC memberi perhatian pd sektor swasta: Article 21: Penyuapan di sektor swasta  Masing-masing Pihak Negara wajib mempertimbangkan untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif dan lainnya sedemikian sebagaimana dianggap perlu untuk menetapkan sebagai pelanggaran pidana, apabila dilakukan dilakukan dengan sengaja dalam rangka kegiatan-kegiatan ekonomi, keuangan atau perdagangan:  Janji, penawaran atau pemberian, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya kepada orang siapapun yang mengelola atau bekerja, dalam jabatan apapun, pada badan sektor swasta, ..........;  Permintaan atau penerimaan, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya kepada orang siapapun yang mengelola atau bekerja, dalam jabatan apapun, pada badan sektor swasta, ............... UU 31/99 jo UU 20/2001 belum mengatur korupsi di sektor swasta, sedangkan untuk BUMN masuk dalam lingkup ps. 2 dan 3 UU tsb. UNCAC telah memperluas pengertian tindak pidana suap dalam ranah korupsi. Bentuk penyuapan yang dikriminalisasi tidak hanya penyuapan terhadap pejabat publik domestik, tetapi juga terhadap pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional. Disamping itu, penyuapan di sektor swasta pun dikategorikan sebagai TPK. Meski demikian, korupsi di sektor swasta ini masih terbatas dalam hal penyuapan dan penggelapan.
  71. 71. 71 Apa yang dimaksud dengan Etika? (Professor Simon S.M. Ho)  Etika terkait dengan pengambilan keputusan yang sulit (benar vs salah, harmonisasi vs kejujuran, jangka pendek vs jangka panjang, dll.)  Terkait dengan kewajiban moral yang menunjukkan bagaimana seharusnya seseorang bersikap/berperilaku  Lebih dari sekedar apakah melanggar aturan hukum yang ada  Tiap individu punya kewajiban moral untuk menemukan dan melakukan ‘the right thing’.  Kebanyakan orang bertanggung jawab atas perilaku mereka sendiri dan kenyamanan orang lain, etika berperan sebagai stabilisator dalam masyarakat.  Riset menunjukkan bahwa perilaku etis bisa dipelajari dan dipraktikkan pada setiap tahapan kehidupan.
  72. 72. 72 Praktik Etika Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia 2006 Komite Nasional Kebijakan Governance NILAI-NILAI PERUSAHAAN (Values) - Merupakan landasan moral mencapai visi/misi perusahaan - Pada dasarnya bersifat universal (terpercaya, jujur, adil), namun perlu dirangkum sesuai karakter ETIKA BISNIS - Penerapan nilai-nilai perusahaan dan etika bisnis secara berkesinambungan mendukung terciptanya budaya perusahaan. - Etika bisnis disepakati bersama & dijabarkan dalam pedoman perilaku. ATURAN PERILAKU - Penjabaran nilai dan etika bisnis sbg acuan bagi seluruh pegawai dan organ perusahaan - Mencakup aturan tentang : Pemberian dan penerimaan hadiah & donasi Kepatuhan terhadap aturanBenturan Kepentingan Kerahasiaan informasi Pelaporan perilaku tidak etis
  73. 73. 73 Etika Bisnis & Benturan Kepentingan  Komitmen untuk menghindari benturan kepentingan (conflict of interest/COI) erat hubungannya dengan pelaksanaan etika bisnis  Jika tidak dikendalikan, COI bisa mengarah pada abuse of power, mistrust dan korupsi  UU 31/1999 jo UU 20/2001 bahkan memasukkan ‘benturan kepentingan dalam pengadaan’ sebagai salah satu dari 30 jenis korupsi.  Untuk itu perlu Kode Etik yang eksplisit dan operasional.  Dilengkapi dengan ‘Komite Etika’ untuk mengawasi pelaksanaan Kode Etik dan menindak setiap pelanggaran.  Perlu pemisahan antara urusan administratif dan pembuatan kebijakan.  Masyarakat juga harus berubah, untuk tidak hanya takut melanggar aturan hukum, tapi juga takut melanggar etika. (Ps. 12 (i) UU 31/1999 jo UU 20/2001) pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.
  74. 74. 74 Definisi Keuangan Negara UU 17/2003 Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan perusahaan negara atau badan lain dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. UU 31/1999 (Penjelasan) Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena : (a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah; (b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.
  75. 75. 75 Pemerintahan yang bersih = Pemerintahan yang pro rakyat Menunjang masuknya investasi, karena pemegang modal menginginkan iklim investasi yang baik (layanan perijinan, pajak, dll.) Pemerintahan dengan pelayanan publik yang baik akan di’persepsi’kan sebagai pemerintahan yang bersih Pemerintahan yang bersih = pemerintahan yang tidak koruptif Salah satu indikator pemerintahan yang bersih = pemerintahan yang melayani rakyatnya dengan baik Lapangan kerja  kesejahteraan rakyat
  76. 76. Pemerasan dalam Jabatan Pasal 12 UU No. 31/99 jo. UU No. 20/2001 Pejabat Pengusaha/ Masyarakat Penyuapan Pasal 5,6, & 11 UU No. 31/99 jo. UU No. 20/2001 Pejabat Pengusaha/ Masyarakat Gratifikasi Pasal 12B,12C & 13 UU No. 31/99 jo. UU No. 20/2001 Pejabat Pengusaha/ Masyarakat
  77. 77. 77 Reformasi Birokrasi  Dari 9 prinsip good governance, ada 3 hal terpenting yang kita namakan pilar good governance, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.  Salah satu program dalam upaya menuju good governance, khususnya good public governance adalah dengan melakukan reformasi birokrasi.  Banyak yg salah persepsi ttg arti ’Reformasi Birokrasi’. RB didefinisikan sekedar sebagai ’perbaikan penghasilan pegawai negeri’.  Hal ini menyebabkan masyarakat apriori/pesimis dengan upaya RB itu sendiri, krn mereka berpendapat perbaikan gaji tidak menjamin perbaikan pelayanan/kinerja aparat negara.  Kesalahan pengertian ini harus diluruskan :  Bagi birokrasi : agar sadar makna RB yang sebenarnya (perbaikan kinerja/pelayanan)  Bagi masyarakat : agar ikut mendukung upaya RB
  78. 78. 78 Pengertian Reformasi Birokrasi  Inti dari RB adalah peningkatan pelayanan instansi pemerintah kepada publik  orientasinya adalah pemenuhan harapan dan kebutuhan masyarakat.  Mencakup :  pembaruan manajemen SDM  Perbaikan sistem penggajian hanya merupakan sebagian kecil dari manajemen SDM, masih ada perencanaan kebutuhan SDM, rekrutmen, pendidikan & pelatihan, pengaturan hubungan internal dan eksternal pegawai, manajemen kinerja pegawai, kode etik pegawai, sistem reward & punishment, dan mekanisme pemutusan hubungan kerja.  manajemen keuangan,  keuangan instansi seharusnya diurus oleh ahli keuangan dan akuntansi.  manajemen fasilitas penunjang tugas instansi (manajemen aset, sarana dan prasarana)  manajemen aset negara terbukti amburadul dan kita terancam kehilangan ratusan trilliun Rp aset negara.  Reformasi birokrasi dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, yang pada intinya adalah yang memperhatikan dan mengarahkan kemudi menuju sebesar-besar kemakmuran rakyat.
  79. 79. 79 Mengapa perlu reformasi birokrasi :  Siklus manajemen tidak berjalan spt yg seharusnya.  Pengabaian dan kebiasaan untuk mentolerir kesalahan serta menunda-nunda perbaikan  banyak terjadi dalam pengelolaan aset negara.  Peraturan perundangan banyak yg disusun tanpa mengindahkan aturan perundangan di atasnya, sehingga kehilangan benang merah antara semangat peraturan dg aturan hukum tertinggi negara kita (ps 2 UU 10/2004 ttg Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum). Muara pembentukan aturan adalah kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan sebagian orang.  Ini banyak menjadi sebab dari lemahnya sistem dan sub sistem di berbagai sektor  peluang terjadinya korupsi.  Manajemen SDM pegawai negeri yang tdk terencana dg baik.  KKN
  80. 80. 80 Pemberantasan Korupsi Menghambat Roda Ekonomi ?  Ketika penyebab tuduhan melambatnya perputaran roda ekonomi sektor riil dialamatkan pada upaya pemberantasan korupsi (terutama yang dilakukan oleh KPK)  mendorong keingintahuan untuk mencari apa yang sebenarnya terjadi  Apakah benar dana APBN/D tertahan karena orang takut bermasalah dengan KPK, atau apakah ada yang diuntungkan dari kelambatan ini.  Kalau APBN/D dijalankan dengan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas, tidak ada alasan untuk ‘ketakutan’ itu.  Tiga pilar good governance ini adalah cermin keberhasilan reformasi birokrasi.  Sedangkan Reformasi birokrasi adalah prasyarat upaya pencegahan korupsi, karena korupsi terjadi bukan hanya karena didorong niat orang untuk korupsi tapi juga karena ditarik oleh sistem yang lemah.
  81. 81. 81 Modus Penyimpangan (peran pasif): APBN/D, DAU, DAK, Dana Perimbangan, PNBP, PBB, Dana BUMN/D, TWP/Bapeltarum, Dana Pensiun Kesepakatan PN & Direksi Bank ttg jasa giro/bunga deposito (special rate) khusus utk kepentingan pribadi PN. Penyelenggara Negara (PN)Perbankan Bank menawarkan jasa penyimpanan dana pemerintah dengan jasa giro/bunga menarik (ada keuntungan bagi pejabat ybs) atau sebaliknya. Membuka 2 Rekening (Resmi & sub acc.) Menarik tunai bunga jasa giro khusus dan diserahkan langsung ke PN (dikemas sbg marketing fee/honor, bonus pegawai/komisaris bank pelaku) Memberi fasilitas istimewa pada PN PN mengeluarkan SK Resmi ttg insentif/honor pejabat daerah ttt yg hrs dibayar BPD Setelah disimpan di Bank, diinvestasikan ke perusahaan pialang Sengaja tidak melaporkan kepada PPATK
  82. 82. 82 Prinsip2 Good Governance Accountability Participation Transparency Responsiveness Effectiveness & Efficiency 1 3 2 5 4 Strategic Vision Equity Rule of Law Consensus orientation 7 8 9 6 • Istilah rule of law sering hanya kita terjemahkan sebagian, menjadi penegakan aturan hukum yang ada. • Seharusnya ada 3 komponen rule of law: 1. Law making 2. Law implementation 3. Law enforcement (penegakan hukum) • Ketiganya harus memperhatikan asas kepatutan, etika, dan asas- asas lainnya.
  83. 83. 83 Contoh : Kode Etik Pimpinan KPK (kewajiban, larangan, & sanksi) Pimpinan Berkewajiban:  melaksanakan ibadah dan ajaran agama yang diyakininya;  taat terhadap aturan hukum dan etika,  menggunakan sumber daya publik secara efisien, efektif dan tepat  tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan yang telah disepakati.  menarik garis tegas tentang apa yang patut, layak, dan pantas dilakukan dengan apa yang tidak patut, tidak layak, dan tidak pantas dilakukan,  tampil ketika keputusan sulit harus diambil.  tidak berpihak dalam melaksanakan tugas, fungsi & wewenangnya.  berani menghadapi dan menerima konsekuensi keputusan.  tidak berhenti belajar dan mendengar,  mampu bertindak tegas tanpa beban.  meningkatkan kinerja yang berkualitas  menanggalkan kebiasaan kelembagaan masa lalu yang negatif.  menghilangkan sifat arogansi individu dan sektoral.
  84. 84. 84  mengidentifikasi setiap benturan kepentingan yang timbul atau kemungkinan benturan kepentingan yang akan timbul dan memberitahukan kepada Pimpinan lainnya sesegera mungkin.  memberikan komitmen dan loyalitas kepada KPK di atas komitmen dan loyalitas kepada teman sejawat;  mengenyampingkan kepentingan pribadi atau golongan demi tercapainya tujuan yang ditetapkan bersama;  menahan diri terhadap godaan yang berpotensi mempengaruhi substansi keputusan;  memberitahukan kepada Pimpinan lainnya mengenai pertemuan dengan pihak lain yang akan dan telah dilaksanakan, baik sendiri atau bersama, baik dalam hubungan dengan tugas maupun tidak;  menolak dibayari makan, biaya akomodasi, dan bentuk kesenangan (entertainment) lainnya oleh atau dari siapapun.  independensi dalam penampilan fisik antara lain diwujudkan dalam bentuk tidak menunjukkan kedekatan dengan siapapun di depan publik;  membatasi pertemuan di ruang publik seperti di hotel, restoran atau lobi kantor atau hotel, atau di ruang publik lainnya;  memberitahukan kepada Pimpinan yang lain mengenai keluarga, kawan, dan pihak-pihak lain yang secara intensif masih berkomunikasi;
  85. 85. 85 Pimpinan Dilarang:  menggunakan sumber daya publik untuk kepentingan pribadi atau golongan;  menerima imbalan yang bernilai uang untuk kegiatan yang berkaitan dengan fungsi KPK;  meminta kepada atau menerima bantuan dari siapapun dalam bentuk apapun yang memiliki potensi benturan kepentingan dengan KPK;  bermain golf dengan pihak atau pihak-pihak yang secara langsung atau tidak langsung berpotensi menimbulkan benturan kepentingan sekecil apapun; Sanksi:  Pimpinan KPK yang melakukan pelanggaran atau penyimpangan terhadap kode etik ini dikenakan sanksi sesuai tingkat kesalahannya.  Penjatuhan sanksi akan ditentukan oleh Komite Etik yang terdiri dari gabungan Pimpinan dan Penasehat KPK, serta seorang atau lebih nara sumber yang berasal dari luar KPK. Nara sumber tersebut ditentukan oleh gabungan Pimpinan dan Penasihat KPK.
  86. 86. 86 Gratifikasi Pasal 12B UU 31/1999 jo UU 20/2001 1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum. 2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
  87. 87. 87 Definisi Gratifikasi  Penjelasan Pasal 12 B  Ayat (1)  Yang dimaksud dengan "gratifikasi" dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma- cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
  88. 88. 88 UU 31/1999 jo UU 20/2001 Pasal 12 C  Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK.  Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.  KPK dalam waktu paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.  Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang- undang tentang KPK.
  89. 89. 89
  90. 90. 90 UU 31/1999 jo UU 20/2001 Pasal 2 (1): Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00. Pasal 3: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00.
  91. 91. 91 UU 31/1999 jo UU 20/2001 Pasal 4 Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
  92. 92. 92 UU 31/1999 jo UU 20/2001 Pasal 5 1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 dan paling banyak Rp 250.000.000,00 setiap orang yang: a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. 2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
  93. 93. 93 UU 31/1999 jo UU 20/2001 Pasal 6 1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 dan paling banyak Rp 750.000.000,00 setiap orang yang: a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili. 2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
  94. 94. 94 Pasal 8 UU 31/1999 jo UU 20/2001 Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 dan paling banyak Rp 750.000.000,00, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 dan paling banyak Rp 250.000.000,00 pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Pasal 9
  95. 95. 95 UU 31/1999 jo UU 20/2001 Pasal 10 Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 dan paling banyak Rp 350.000.000,00 pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja: a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.
  96. 96. 96  Pasal 15  Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.
  97. 97. 97  Pasal 11  Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 dan paling banyak Rp 250.000.000,00 pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.
  98. 98. 98 UU 31/1999 jo UU 20/2001 Pasal 12 a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili; Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00:
  99. 99. 99 e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri; f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang; g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang; h. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau i. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.
  100. 100. 100 Penyelenggara Negara (UU No.28 Tahun 1999) 1. Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara; 2. Pejabat negara pada lembaga tinggi negara; 3. Menteri; 4. Gubernur; 5. Hakim; 6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan peraturan ketentuan perundang- undangan yang berlaku;  Duta Besar;  Wakil Gubenur;  Bupati/Walikota. 1. Pejabat lainnya yang memiliki fungsi strategis:  Komisaris, Direksi, Pejabat Struktural pada BUMN & BUMD;  Pimpinan BI;  Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri  Pejabat Eselon Satu dan pejabat lain yang disamakan pada lingkungan sipil dan militer;  Jaksa;  Penyidik;  Panitera Pengadilan;  Pimpinan Proyek atau Bendahara Proyek
  101. 101. 101 Kewenangan atas Kasus Korupsi • Ps. 11 UU 30/2002 KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan TPK yang: a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan TPK yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau c. menyangkut kerugian negara paling sedikit satu milyar rupiah. • Ps. 40 UU 30/2002 KPK tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara TPK  KPK harus benar-benar yakin sebelum meningkatkan status kasus dari penyelidikan menjadi penyidikan dan tidak banyak berbicara pada publik ttg kasus-kasus yang masih berada pada tahap penyelidikan. • Ps. 1 butir 1 UU 30/2002 “Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TPK sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.  Interpretasi Mahkamah Konstitusi : KPK tidak bisa menyidik dan menuntut kasus-kasus yang terjadi sebelum tgl 16 Agustus 1999 (kecuali ada keputusan politis yang mengubahnya).
  102. 102. 102  good governance tidak terbatas pada bagaimana pemerintah menjalankan wewenangnya, tetapi lebih daripada itu, adalah bagaimana upaya agar masyarakat dapat berpartisipasi dan mengontrol pemerintah dalam menjalankan wewenangnya dengan baik (accountable).  Tidak salah jika kemudian seringkali tata kelola pemerintahan yang baik dipandang sebagai “sebuah bangunan dengan 3 tiang”.  Ketiga tiang penyangga itu adalah transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Transparansi Akuntabilitas Partisipasi good governance good governance
  103. 103. 103 Good Governance Tata kelola pemerintahan yg baik • Good Governance (UNDP) = memadukan secara bijak kewenangan politis, ekonomi, dan administratif untuk mengelola pelaksanaan governance pada setiap tingkatan.  Political governance berkaitan dengan proses perumusan kebijakan yang menyerap sebanyak mungkin aspirasi masyarakat.  Economic governance meliputi proses pembuatan keputusan yang memfasilitasi kegiatan ekonomi dan menjamin adanya persaingan yang sehat diantara pelaku ekonomi.  Administrative governance berkaitan dengan sistem implementasi kebijakan yang memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. • Tuntutan yang berat ini terlihat dalam kewajiban pemerintah daerah (UU 32/2004 ttg Pemerintahan Daerah)
  104. 104. 104 Hak & Kewajiban Daerah HAK KEWAJIBAN Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah : Pendapatan, Belanja, & Pembiayaan Daerah Prinsip (ps. 23 (2)) UU 32/2004 : efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan perundang-undangan. Adalah tugas Dewan untuk memastikan dilaksanakannya Kewajiban Daerah (fungsi penganggaran, fungsi legislasi, & fungsi pengawasan) Hak- hak Dasar Masya- rakat
  105. 105. 105 Fungsi otorisasi  bahwa APBD menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan  bahwa APBD menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Fungsi pengawasan  bahwa APBD menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Fungsi alokasi  bahwa APBD harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Fungsi distribusi  bahwa kebijakan APBD harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Fungsi stabilisasi  bahwa APBD menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah. FUNGSI APBD
  106. 106. 106 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah HAK & KEWAJIBAN (PEMERINTAH) DAERAH  melindungi masyarakat, menjaga ...... keutuhan NKRI;  meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;  mengembangkan kehidupan demokrasi;  mewujudkan keadilan dan pemerataan;  meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;  menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;  menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;  mengembangkan sistem jaminan sosial;  menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;  mengembangkan sumber daya produktif;  melestarikan lingkungan hidup;  mengelola administrasi kependudukan;  melestarikan nilai sosial budaya;  membentuk dan menerapkan peraturan perundang- undangan sesuai dengan kewenangannya; dan  kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.  mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya  memilih pimpinan daerah  mengelola aparatur daerah  mengelola kekayaan daerah  memungut pajak daerah dan retribusi daerah  mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah  mendapatkan sumber- sumber pendapatan lain yang sah; dan  mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang- undangan HAK KEWAJIBAN
  107. 107. 107 Definisi Korupsi Paradigma Baru  UNCAC (United Nations Convention Against Corruption) telah memasukkan ‘penyuapan di sektor swasta’ dan ‘penggelapan kekayaan di sektor swasta’ mjd sebagian dari definisi korupsi.  Indonesia telah meratifikasi UNCAC ini dalam UU 7/2006 ttg Pengesahan Kesepakatan Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi.  Jenis korupsi : Penyuapan pejabat-pejabat publik nasional; Penyuapan pejabat-pejabat publik asing dan pejabat- pejabat organisasi-organisasi internasional publik ; Penggelapan, penyalahgunaan, atau penyimpangan lain kekayaan oleh pejabat publik; Memperdagangkan pengaruh; Penyalahgunaan fungsi; Memperkaya diri secara tidak sah; Penyuapan di sektor swasta; penggelapan kekayaan di sektor swasta; dll.
  108. 108. 108 UNCAC memberi perhatian pd sektor swasta: Article 21: Penyuapan di sektor swasta  Masing-masing Pihak Negara wajib mempertimbangkan untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif dan lainnya sedemikian sebagaimana dianggap perlu untuk menetapkan sebagai pelanggaran pidana, apabila dilakukan dilakukan dengan sengaja dalam rangka kegiatan-kegiatan ekonomi, keuangan atau perdagangan:  Janji, penawaran atau pemberian, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya kepada orang siapapun yang mengelola atau bekerja, dalam jabatan apapun, pada badan sektor swasta, ..........;  Permintaan atau penerimaan, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya kepada orang siapapun yang mengelola atau bekerja, dalam jabatan apapun, pada badan sektor swasta, ............... UU 31/99 jo UU 20/2001 belum mengatur korupsi di sektor swasta, sedangkan untuk BUMN masuk dalam lingkup ps. 2 dan 3 UU tsb. UNCAC telah memperluas pengertian tindak pidana suap dalam ranah korupsi. Bentuk penyuapan yang dikriminalisasi tidak hanya penyuapan terhadap pejabat publik domestik, tetapi juga terhadap pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional. Disamping itu, penyuapan di sektor swasta pun dikategorikan sebagai TPK. Meski demikian, korupsi di sektor swasta ini masih terbatas dalam hal penyuapan dan penggelapan.
  109. 109. 109 Pasal 40 UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 :  Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi (SP3). Pasal 26 UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 :  Penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini. Penjelasan : Kewenangan penyidik dalam Pasal ini termasuk wewenang untuk melakukan penyadapan (wiretaping). Pasal 12 butir a UU No. 30 Tahun 2002 :  Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. KPK melakukan lawful interception  penyadapan dilakukan sesuai dengan aturan dan koridor yang ada (termasuk UU/aturan telekomunikasi) Masalah Aktual: Isu Penyadapan
  110. 110. 110 PP NO: 71/2000 : PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 1 (1) : Peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, organisasi masyarakat, atau lembaga swadaya masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi  PERAN AKTIF PERORANGAN  PERAN AKTIF ORMAS  PERAN AKTIF LSM  PERAN KITA….? Secara bertanggung jawab, sesuai dengan ketentuan perundang- undangan, norma agama, kesusilaan dan kesopanan
  111. 111. 111 Apa yang harus diketahui sebelum berperan aktif ?  Mengapa korupsi terjadi  Definisi korupsi  Mengapa korupsi harus diberantas  Arti ‘pemberantasan korupsi’  Lembaga penegak hukum dan strategi pemberantasan korupsi  Peran yang bisa diambil sebagai warga negara yang baik
  112. 112. 112 Apa yang menentukan kaya- miskinnya sebuah negara  Umur negara ?  Mesir sudah berumur > 2000 tahun tidak lebih maju daripada Amerika/Jepang.  Haiti sudah > 200 tahun masih sibuk dengan aneka pertikaian.  Kekayaan sumber daya alam ?  Jepang sangat terbatas SDA, tapi sukses menjadi industri terapung dunia.  Swiss sukses sbg produsen coklat tanpa harus memiliki perkebunan coklat; juga dipercaya dalam industri perbankan- nya.  Tingkat kecerdasan ?  Para imigran dari negara berkembang diakui kecerdasannya. Kuncinya terletak pada PERILAKU masyarakat negara itu, dalam arti apakah mereka menghormati nilai-nilai luhur universal yang seharusnya dijunjung.
  113. 113. 113 Good Governance - bukan tujuan akhir GOOD GOVERNANCE Mencegah Korupsi Kebocoran Keuangan Negara Turun Pelayanan Publik yang lebih baik Pemerintah yg bertanggung- jawab Investasi Meningkat Meningkatnya kesempatan bekerja Dana Pembangunan Meningkat Layanan kesehatan, pendidikan lebih baik Manusia Ind yg lebih berkualitas Kesejahteraan
  114. 114. 114 NEGARA Skor INDEKS PERSEPSI KORUPSI 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Denmark 9.5 9.5 9.5 9.5 9.4 9.3 Singapore 9.4 9.3 9.4 9.4 9.3 9.2 Finland 9.7 9.7 9.6 9.6 9.4 9.0 Iceland 9.6 9.5 9.7 9.6 9.2 8.9 Hong Kong 8.0 8.0 8.3 8.3 8.3 8.1 USA 7.5 7.5 7.8 7.3 7.2 7.3 Japan 7.0 6.9 7.3 7.6 7.5 7.3 Taiwan 5.7 5.6 5.9 5.9 5.7 5.7 South Korea 4.3 4.5 5.0 5.1 5.1 5.6 Malaysia 5.2 5.0 5.1 5.0 5.1 5.1 China 3.4 3.4 3.2 3.3 3.5 3.6 Suriname --- 4.3 3.3 3.0 3.5 3.6 Thailand 3.3 3.6 3.8 3.6 3.3 3.5 India 2.8 2.8 2.9 3.3 3.5 3.4 Vietnam --- --- --- 2.6 2.6 2.7 Indonesia 1.9 2.0 2.2 2.4 2.3 2.6 Pakistan 2.5 2.1 2.1 2.2 2.4 2.5 Phillipines 2.5 2.6 2.5 2.5 2.5 2.3 Timor Leste --- --- --- 2.6 2.6 2.2 Bangladesh 1.3 1.5 1.7 2.0 2.0 2.1 Laos --- --- --- 2.6 1.9 2.0 Papua New Guinea 2.1 2.6 2.3 2.4 2.0 2.0 Kamboja --- --- --- 2.1 2.0 1.8 Myanmar 1.6 1.7 1.8 1.9 1.4 1.3
  115. 115. 115 Upaya Represif Kasus TPK 2004 – 2008 (s.d. 10 Des 2008) 23 29 36 70 70 2 19 27 24 46 2 17 23 19 33 0 5 15 22 17 0 4 14 23 22 0 10 20 30 40 50 60 70 80 2004 2005 2006 2007 2008 Penyelidikan Penyidikan Penuntutan Inkracht Eksekusi
  116. 116. 116 Rp390.917.318.111,00 Rp12.319.293.163,00 Rp2.600.000.000,00 Rp515.160.452,00
  117. 117. 117 Penertiban Aset Negara- Penyelamatan potensi kerugian negara dari berpindahnya rumah negara/RN (+ Rp 190 M) 1. Pembatalan pengalihan status dan hak RN Departemen Hukum dan HAM senilai Rp22 Milyar 2. Pembatalan pengalihan status dan hak RN Kanwil Departemen Agama Provinsi Sumatera Barat senilai Rp5 Milyar 3. Penertiban penghunian Flat 3 Wing oleh pihak yang tidak berhak senilai Rp54 Milyar 4. Pembatalan pengalihan status dan hak RN Departemen Pekerjaan Umum senilai Rp16 Milyar 5. Penertiban penghunian Rumah Dinas Perum BULOG oleh pihak yang tidak berhak senilai Rp9 Milyar 6. Penertiban penghunian Rumah Jabatan PT Kereta Api senilai Rp78 Milyar 7. Penertiban penghunian RN BKKBN oleh pihak yang tidak berhak senilai Rp6,5 Milyar
  118. 118. 118 6.96 12.99 48.45 408 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 1 2 3 4 Tren PNBP 2005-2008 (dari Penanganan Kasus, Gratifikasi, dan Jasa Giro) 2005 2006 2007 2008
  119. 119. 119 DUMAS Telaah Lap Telaah TL-surat ke instansi berwenang Tidak TL-bukan TPK, tanpa identitas dan tanpa bukti awal TL-permintaan tambahan data ke pelapor TL-ke internal KPK F I L E Kejaksaan Kepolisian RI BPKP Itjen & Was LPND MA Bawasda, dll. Bid Pencegahan Bid Penindakan Bidang Lain Penanganan Pengaduan Masyarakat (31Des08) 31.788 surat 31.096 31.096 889 24.822 1.272 4.113 1.625 980 358 531 82 268 BPK 269 203 612 74 Hanya 20,18% mrpk TPK
  120. 120. 120 KPK: Perkara TPK Pengelolaan Keuangan Negara  Kasus TPK dalam pengadaan pesawat Helikopter Mi-2 milik Pemerintah Provinsi NAD Tahun 2001 dan 2002;  Kasus TPK dalam pengadaan bus pada proyek busway yang menggunakan APBD Propinsi DKI Jakarta Tahun 2003 dan 2004;  Kasus TPK dalam pelaksanaan Program Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit sejuta Hektar di Kalimantan Timur yang diikuti dengan Penerbitan Ijin Pemanfaatan Kayu Tahun 1999 s.d. 2002;  Kasus TPK dalam Pengeluaran atau Penggunaan Dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya pada Dana Tak Tersangka APBD Kabupaten Dompu TA 2003, 2004 dan 2005;  Kasus TPK dalam penyalahgunaan/penggunaan tidak sesuai dg peruntukannya pada Anggaran Belanja Rutin Pos Kepala Daerah Kalimantan Selatan Tahun 2001 s.d. 2004;  Kasus TPK dalam penyalahgunaan wewenang penggunaan Dana APBD TA 2003 Pos Dana Tak Tersangka Dana Alokasi Umum dan Dana Pinjaman Daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau pegawai negeri yang menggelapkan Dana APBD TA 2003 Pos Dana Tak Tersangka, DAU dan Dana Pinjaman Daerah di Kab Kendal;  Kasus TPK dalam pelaksanaan proyek pembangunan Bandara Samarinda Kutai Kartanegara yang terjadi di pemerintahan Daerah Kutai Kartanegara Prov Kaltim, pada sekitar tahun 2003 s.d. 2004;  Kasus TPK dalam penyalahgunaan Anggaran Pembangunan dan Belanja Kas Daerah TA 2003, 2004, dan 2005 yang antara lain untuk Bandara Samarinda Kutai Kartanegara yang terjadi di Pemkab Kutai Kartanegara Prov Kaltim;
  121. 121. 121  Kasus TPK dalam Proyek Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Merk Tohatsu Tipe V-80-ASM di Pemerintah Kota Makassar APBD Tahun 2003 dan 2004;  Kasus TPK dalam Proyek Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Merk MORITA di Pemerintah Kota Medan APBD Tahun 2005;  Kasus TPK dalam Proyek Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Merk Tohatsu Tipe V-80-ASM dan Merk Tohatsu Tipe V-80-ASM di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur APBD Tahun 2003 dan 2005;  Kasus TPK dalam PNS atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah berkaitan dengan kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya; dan kasus TPK dalam penyalahgunaan perijinan dalam penerbitan IUP HHK-HT/IPK tahun 2001 s.d. 2006 di wilayah Kabupaten Pelalawan kepada sejumlah perusahaan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  Kasus TPK dalam penyimpangan penggunaan dana APBD Garut TA 2004 s.d. 2007;  Kasus TPK dalam pengadaan perahu mesin dan alat tangkap menggunakan APBN-P Tahun 2006 di Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah;  Kasus TPK dalam pengadaan mobil Pemadam Kebakaran Type V 80 ASM TA 2003-2005 di Pemerintahan Provinsi Riau;  Kasus TPK dalam Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan TA 2002 s.d. 2006;  Kasus TPK dalam kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Tangkap TA 2006 di Dinas Perikanan Provinsi Jawa Barat;
  122. 122. 122  Kasus TPK dalam proyek pembangunan dan rehabilitasi gedung perwakilan Pemprov Jambi di DKI Jakarta TA 2004;  Kasus TPK penyalahgunaan anggaran bantuan sosial Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2005;  Kasus TPK pada ruislag tanah dan bangunan eks kantor Bupati Lombok Barat tahun 2004;  Kasus TPK dalam penerbitan radiogram dalam pengadaan mobil pemadam kebakaran dengan menggunakan pompa merk Tohatsu Type V 80 ASM dan pembebasan bea masuk/pajak mobil pemadam kebakaran merk Morita dibeberapa pemprov/pemkab/pemkot. (APBD TA 2002 s.d. 2005);  Kasus TPK dalam penyimpangan/rekayasa kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi sektor perikanan tangkap pasca gempa dan gelombang tsunami pada satuan kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat (APBN-P tahun 2006);  Kasus TPK dalam penyalahgunaan anggaran bantuan sosial kabupaten Kutai Kertanegara tahun 2005 dan 2006;  Kasus TPK dalam penyalahgunaan kewenangan yang menimbulkan kerugian negara di Kabupaten Yapen Waropen tahun 2005 – 2006;  Kasus TPK pengadaan mobil pemadam kebakaran, mobil ambulan, stoom walls dan dump truck oleh Pemprov Jawa Barat tahun 2003.
  123. 123. 123 Selesaikan masalah di hulu  Berita acara dan pertanggungjawaban fiktif adalah masalah di hilir, apa penyebab (hulu) nya?  Perlu kerjasama Eksekutif dan Legislatif untuk mendorong persetujuan APBD lebih awal. 1 Jan Mulai Pembahasan RAPBD Ketok palu APBD Ketok palu APBD Mulai tender, dll. Mulai tender, dll. Mulai Pekerjaan Fisik Mulai Pekerjaan Fisik 1 Jan Selesai Pekerjaan Fisik & Pertggjwban Berita Acara fiktif Mulai Pembahasan RAPBD Des
  124. 124. 124 Pelayanan Publik & Cita2 Bangsa: Peran langsung & tidak langsung Pemerintahan yang bertanggung jawab, profesional dan memberikan pelayanan publik yang baik kepastian hukum, Investasi, Perekonomian yang bergairah, persaingan yang sehat Lapangan kerja Masyarakat adil makmur Masyarakat yang sehat, terjamin pendidikannya Perijinan : -Ijin2 usaha, ijin2 lain -perpajakan Non Perijinan : -Kesehatan -Pendidikan -Keamanan, dll. Lebih mandiri, tidak menjadi beban masyarakat
  125. 125. 125 Definisi pelayanan publik (wikipedia) :  Pelayanan publik atau pelayanan umum = segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan BUMN/BUMD, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  126. 126. 126 Pelayanan Publik ≈ “Kebersihan” Pemerintahan  Cermin/tampilan clean & good governance dapat dilihat dari bagaimana Pemerintah memberikan pelayanan publik.  Dua jenis pelayanan publik: 1. Licensing/perijinan 2. Non Licensing/non perijinan  Mutu layanan perijinan bisa dilihat misalnya dari pemberian ijin bangunan, ijin usaha, dan berbagai ijin yang mempengaruhi iklim investasi.  Mutu layanan non perijinan bisa dilihat dari bagaimana sarana pendidikan dan layanan kesehatan di suatu daerah, apakah gedung sekolah di-manage dg baik, apakah terdapat tenaga paramedis yang cukup di Puskesmas, dll.
  127. 127. 127 Adakah Korelasi antara Mutu Tata Kelola Pemerintahan (governance) & Hasil Pembangunan ?  Kaufmann, Kraay, dan Zoido-Lobaton,1999 : kenaikan satu standar deviasi salah satu indikator pemerintahan menyebabkan kenaikan:  antara 2,5 sampai 4 kali pendapatan per kapita;  2,5 sampai 4 kali penurunan angka kematian bayi; dan  15% - 25% kenaikan tingkat melek huruf.  Beberapa penelitian lain menunjukkan hubungan kausalitas positif antara efisiensi birokrasi dan menurunnya tingkat korupsi dengan pertumbuhan ekonomi dan investasi asing. Bagi Indonesia, relevansi konsep ini menjadi sangat tinggi setelah banyak pihak menyalahkan ‘bad/poor governance’ sebagai faktor penyebab utama negara ini menjadi negara Asia yang mengalami dampak terburuk krisis moneter 1997.
  128. 128. 128 Langkah Pencegahan Mendorong Pelayanan Bebas KKN  Yang utama adalah melaksanakan prinsip2 good governance.  Berbagai kewajiban bagi penyelenggara negara merupakan bagian dari langkah pencegahan:  Pelaporan LHKPN  Pelaporan gratifikasi  Sumpah jabatan  Kode etik, dll.  Perbaikan sistem  untuk menyelesaikan akar masalah/masalah di hulu diselesaikan agar tidak terjadi beragam masalah di hilirnya.  Misal: Mengaitkan kinerja pegawai dengan pendapatan, misalnya dengan Tunjangan Kinerja dan perjanjian kinerja.
  129. 129. 129 Apa yang dimaksud dengan Etika? (Professor Simon S.M. Ho)  Etika terkait dengan pengambilan keputusan yang sulit (benar vs salah, harmonisasi vs kejujuran, jangka pendek vs jangka panjang, dll.)  Terkait dengan kewajiban moral yang menunjukkan bagaimana seharusnya seseorang bersikap/berperilaku  Lebih dari sekedar apakah melanggar aturan hukum yang ada  Tiap individu punya kewajiban moral untuk menemukan dan melakukan ‘the right thing’.  Kebanyakan orang bertanggung jawab atas perilaku mereka sendiri dan kenyamanan orang lain, etika berperan sebagai stabilisator dalam masyarakat.  Riset menunjukkan bahwa perilaku etis bisa dipelajari dan dipraktikkan pada setiap tahapan kehidupan.
  130. 130. 130 Survei Integritas Pelayanan Publik 2007 – KPK Survei di 30 instansi pusat yang berlokasi di Jabodetabek terhadap :  pengguna langsung unit layanan publik dalam 1 tahun terakhir  Individu yang mewakili dirinya sendiri ataupun Individu yang mewakili suatu institusi (tidak termasuk calo) Simpulan : 1. Untuk skala 1-10, Skor rata-rata Integritas Total Sektor Publik Indonesia Tahun 2007 = 5,53. (Skor Integritas di Korea tahun 2006 = 8.77) 2. Meskipun nilai rata-rata potensi integritas masih rendah, tetapi secara umum telah tersedia sistem dan lingkungan yang berpotensi mendukung terselenggaranya transparansi dan profesionalisme petugas dalam melayani masyarakat  Namun demikian, tersedianya sistem ini belum cukup untuk membendung terjadinya suap dalam pemberian layanan 3. 45 % pengguna layanan publik memandang pemberian imbalan atau lainnya pada suatu instansi merupakan hal yang wajar (Masyarakat PERMISIF)  bahkan 100% dari responden yang memberikan imbalan dalam layanan cold storage DKP (Dep Kelautan dan Perikanan) menganggap pemberian imbalan merupakan hal yang wajar. 4. Tingginya toleransi masyarakat terhadap korupsi di pelayanan publik berbeda di setiap unit layanan artinya pada unit layanan tertentu memang sudah sangat terbiasa dan wajar menerima imbalan dari pengguna layanan publik.
  131. 131. 131 2008 : Pengembalian Uang Negara melalui PNBP terkait Gratifikasi dan Penanganan Kasus TPK (Jan-Okt 2008) Jumlah : Rp 408.052.248.516,00 Pembayaran uang pengganti Rp 389,2 Miliar 95,38% Gratifikasi Rp 3,69 Miliar 0,9% Denda Rp 2,4 Miliar 0,59% Penyitaan Rp 12,23 Miliar 3%
  132. 132. 132 PN – Penyimpanan Dana di Perbankan : APBN/D, DAU, DAK, Dana Perimbangan, PNBP, PBB, Dana BUMN/D, TWP/Bapeltarum, Dana Pensiun Kesepakatan PN & Direksi Bank ttg jasa giro/bunga deposito (special rate) khusus utk kepentingan pribadi PN. Penyelenggara Negara (PN)Perbankan Bank menawarkan jasa penyimpanan dana pemerintah dengan jasa giro/bunga menarik (ada keuntungan bagi pejabat ybs) atau sebaliknya. Membuka 2 Rekening (Resmi & sub acc.) Menarik tunai bunga jasa giro khusus dan diserahkan langsung ke PN (dikemas sbg marketing fee/honor, bonus pegawai/komisaris bank pelaku) Memberi fasilitas istimewa pada PN PN mengeluarkan SK Resmi ttg insentif/honor pejabat daerah ttt yg hrs dibayar BPD Setelah disimpan di Bank, diinvestasikan ke perusahaan pialang Sengaja tidak melaporkan kepada PPATK
  133. 133. 133 Apresiasi Pengelolaan Keuangan 2007
  134. 134. 134 Penyimpangan Upah Pungut Pemda mengumpulkan Upah Pungut (dari berbagai sektor) tidak sesuai ketentuan Upah Pungut dibagi-bagikan kepada para anggota Muspida, legislatif, dan para pejabat instansi vertikal Pasal 2 dan 3 UU 31/99 jo UU 20/2001 : Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara...... Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara......
  135. 135. 135 Mekanisme Permintaan Izin Presiden dan Mendagri untuk Memeriksa Kepala Daerah, Anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD DasarHukum: -UU32/2004ttgPemerintahanDaerah -UU22/2003ttgSusdukMPR,DPR,DPD,danDPRD -UU2/2002ttgKepolisianNegaraRI -UU8/1981ttgKUHAP Kapolda Wakapolda Kapolri Surat permohonan kpd Kapolri up. Kabareskrim Presiden Mendagri Permohonan Pemeriksaan Laporan Polisi SPDP Srt Perintah Dik Resume/Lapju Ket Saksi Ahli utk TPK Notulen GP Tk. Polda *1 Surat Pengantar Permohonan Pemeriksaan Laporan Polisi SPDP Srt Perintah Dik Resume/Lapju Ket Saksi Ahli utk TPK Notulen GP Tk. Polda *1 Surat Pengantar Gelar Perkara (GP) dg unsur Bareskrim, Kejagung, BPK/BPKP dan Sekab Disetujui ? Rekomendasi Rekomendasi Rapat Tk. Pusat dg Menkopolhukam, Mendagri, Kapolri, & Jaksa Agung Ya Tidak Surat utk melakukan pemeriksaan Surat utk melakukan pemeriksaan Izin Pemeriksaan SuratSurat *1) Gelar Perkara di Tingkat Polda dihadiri oleh pihak Penyidik (Polda), Kejaksaan, dan BPKP untuk perkara Tindak Pidana Korupsi
  136. 136. 136 Penertiban Aset Negara- Penyelamatan potensi kerugian negara dari berpindahnya rumah negara/RN (+ Rp 197 M per Des 2008) 1. Pembatalan pengalihan status dan hak RN Departemen Hukum dan HAM senilai Rp22,9Milyar 2. Pembatalan pengalihan status dan hak RN Kanwil Departemen Agama Provinsi Sumatera Barat senilai Rp5,2 Milyar 3. Penertiban penghunian Flat 3 Wing oleh pihak yang tidak berhak senilai Rp54,3 Milyar 4. Pembatalan pengalihan status dan hak RN Departemen Pekerjaan Umum senilai Rp16,3 Milyar 5. Penertiban penghunian Rumah Dinas Perum BULOG oleh pihak yang tidak berhak senilai Rp9,5 Milyar 6. Penertiban penghunian Rumah Jabatan PT Kereta Api senilai Rp78,3 Milyar 7. Penertiban penghunian RN BKKBN oleh pihak yang tidak berhak senilai Rp6,5 Milyar 8. PT Asuransi Jiwasraya Rp2,5 Milyar 9. PT Perkebunan Nusantara Rp1 Milyar 10. Perum Pegadaian Rp 0,8 Milyar
  137. 137. 137  Website: www.kpk.go.id  Alamat dan nomor-nomor kontak:  Jalan HR. Rasuna Said Kav. C1 Jakarta Selatan  PO Box 575, Jakarta 10120  Laporan: pengaduan@kpk.go.id  Telepon: 6221-25578437  SMS:0811959575 atau 08558575575 Lihat, Lawan, Laporka n

×