Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Konflik dalam Pengelolaan Sunday Morning UGM

2,435 views

Published on

Mengulas mengenai konflik yang terjadi dalam pengelolaan Sunday Moring (Sunmor) UGM, antara DPPA dengan Paguyuban Pedagang

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Konflik dalam Pengelolaan Sunday Morning UGM

  1. 1. Tugas Akhir Mata Kuliah Manajemen Konflik Konflik Pengelolaan Sunday Morning UGM Dosen Pengampu : Haryanto, Drs. MA ArieRuhyanto, M.Sc Disusun oleh Iqbal Natsir Assidiqi (11/317975/SP/24856) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada 2014
  2. 2. Pendahuluan Pasar Sunday Morning atau yang lebih dikenal dengan sapaan Sunmor merupakan pasar tiban yang diadakan setiap hari minggu. Sunmor kerap kali dijadikan sebagai tempat pilihan dalam berbelanja. Selain karena harga yang ditawarkan disini lebih murah dari harga toko, juga karena terdapat banyak pilihan barang dagangan dan pedagang. Sehingga warga masyarakat bisa mendapatkan barang dengan harga dan kualitas yang sesuai dengan diinginkan. Keberadaan Sunmor bisa ditemui di beberapa daerah di Indonesia, diantaranya di Kota Yogyakarta. Sunmor di Yogyakarta berada di kawasan kampus Universitas Gadjah Mada (UGM). Karena lokasinya itu, masyarakat memanggil pasar tiban ini dengan istilah Sunmor UGM. Sunmor UGM pada awalnya diselenggarakan di Jl. Boulevard atau tepat di depan gedung Grha Sabha Pramana (GSP)UGM. Munculnya pasar tiban ini merupakan bentuk inisiatif dari UGM untuk membantu masyarakat yang pada waktu itu sedang dalam kondisi pemulihan perekonomian pasca krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997. Seiring dengan perkembangan waktu, jumlah pengunjung dan pedagang di Sunmor UGM semakin bertambah dan lokasi yang ada tidak mampu menampung pengunjung dan pedagang lagi. Melalui berbagai pertimbangan, akhirnya lokasi Sunmor UGM dipindahkan ke kawasan Lembah UGM. Semenjak dipindahkan lokasinya, perkembangan Sunmor UGM menjadi semakin pesat. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, yakni lokasinya tidak berada di dalam kampus, dan lahan yang digunakan ialah ruas jalan utama yang menjadi prasarana penunjang kegiatan akademis di UGM. Ruas jalan yang digunakan memang cukup panjang. Hal ini membuat lokasi ini mampu menampung lebih banyak lagi pedagang dan pengunjung yang datang. Ditunjang dengan adanya Masjid Kampus UGM dan beberapa kantong parkir yang membuat kawasan ini cocok apabila dijadikan sebagai area penyelenggaraan Sunmor. Apalagi kawasan Lembah UGM memang telah lama menjadi salah satu ikon di UGM. DPPA dan Paguyuban Pedagang Sadar dengan keberadaan Sunmor UGM yang sangat memasyarakat, UGM pun mengambil kebijakan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk mengamankan area Sunmor, UGM membangun beberapa pos keamanan di sekitar area lembah UGM. Pos keamanan ini dijaga oleh Satuan Keamanan dan Keselamatan Kampus
  3. 3. (SKKK) yang memang menjadi satuan keamanan resmi di kampus UGM. Sedangkan untuk mengelola kawasan Sunmor, UGM menetapkan Direktorat Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset (DPPA) sebagai lembaga resmi yang akan mengelola kawasan Sunmor UGM. DPPA memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola kawasan Sunmor UGM, termasuk di dalamnya pembagian lahan untuk berjualan dan lahan yang digunakan untuk kegiatan penunjang Sunmor, seperti tempat parkir. Tidak hanya itu, DPPA juga memiliki kewenangan dalam bagian administrasi para pedagang. Sehingga semua pedagang di Sunmor UGM harus memiliki ijin berjualan dari DPPA agar dapat berjualan secara resmi. Meski pengelolaan Sunmor UGM merupakan kewenangan dari DPPA UGM, namun para pedagang juga tidak diam saja dan membentuk paguyuban pedagang sendiri. Paguyuban pedagang ini selain sebagai wadah para pedagang dalam berjualan, tetapi juga sebagai salah satu pihak yang menjadi penengah apabila terjadi permasalahan di dalam internal pedagang. Paguyuban memiliki legitimasi di kalangan pedagang sehingga mampu menjadi penengah atau bahkan menjadi pihak yang mengambil keputusan. Hingga saat ini, sudah terdapat 4 paguyuban pedagang yang terbagi sesuai dengan lokasi berjualan. Keempat paguyuban tersebut adalah Paguyuban Fajar Wiradigama (pedagang kuliner), Paguyuban Sinar Pagi (non-kuliner), Paguyuban Notonagoro (non-kuliner), dan P2TKPU-Paguyuban Pedagang Taman Kupu-Kupu UGM (non-kuliner). Seluruh paguyuban ini juga tergabung ke dalam Himpunan Paguyuban Pelaku Usaha Kecil Sunday Morning UGM. Selanjutnya pengelolaan Sunmor dilakukan oleh pihak UGM dengan melibatkan para pedagang melalui perwakilan paguyuban-paguyuban tersebut. Akan tetapi, ada sebagian kecil pedagang yang enggan untuk bergabung ke dalam paguyuban pedagang. Awal Mula Konflik Konflik ini sendiri bermula ketika pihak DPPA berniat memindahkan lokasi Sunmor. Lokasi yang selama ini digunakan berada di Jl. Notonagoro dan Jl. Olahraga atau berada di area lembah UGM. Sementara lokasi baru yang ditetapkan oleh DPPA sendiri berada di Jl. Lingkar Timur UGM, yakni di sepanjang jalan yang dimulai dari bundaran Fakultas Filsafat menuju ke arah timur hingga Fakultas Peternakan dan ke utara hingga Selokan Mataram. Alasan dari pemindahan lokasi ini sendiri adalah dalam rangka untuk mendukung kegiatan
  4. 4. akademis dan non-akademis bagi seluruh civitas akademia UGM dan menjalankan masterplan pengembangan wilayah kampus UGM yang telah ditetapkan sebelumnya. 1 Kegiatan akademis memang diliburkan pada hari Sabtu dan Minggu, namun tidak dengan kegiatan non-akademis. Contohnya adalah event kegiatan mahasiswa, olahraga, maupun kegiatan lain yang melibatkan mahasiswa, karyawan, maupun dosen UGM. Selama ini, keberadaan Sunmor oleh pihak DPPA dianggap mengganggu jalannya kegiatan tersebut, walaupun ada pula pihak yang dapat memakluminya. Terlebih lagi, ruas Jl. Notonagoro dan Jl. Olahraga merupakan jalur masuk utama ke beberapa fakultas di lingkungan kampus UGM. Sehingga, apabila lokasi Sunmor dipindahkan ke Jl. Lingkar Timur, maka kegiatan nonakademis dapat berjalan seperti pada hari-hari biasa tanpa ada gangguan yang berarti. Masterplan pengembangan wilayah meliputi seluruh wilayah kampus UGM dimana salah satunya ialah pembangunan Wisdom Park yang berada di depan Masjid Kampus UGM. Pembangunan Wisdom Park ini sendiri bertujuan untuk menyediakan ruang terbuka bagi seluruh civitas akademia maupun masyarakat umum yang diharapkan mampu menjadi ruang interaksi bagi masyarakat umum. Selain itu, di dalam area Wisdom Park ini juga terdapat embung yang berfungsi sebagai daerah resapan air untuk menjaga kualitas dan kuantitas air tanah di area kampus UGM. Lokasi pembangunan taman ini berada persis di samping Jl. Notonagoro, lokasi dimana Sunmor diselenggarakan. Pihak DPPA sendiri meminta agar para pedagang untuk mau direlokasi agar proses pembangunan tidak terganggu dan pedagang sendiri tidak terkena dampak buruk dari pembangunan taman ini. Pemindahan lokasi Sunmor tidak hanya berkutat pada pengembangan wilayah kampus, tetapi juga pada integrasi antara UGM dengan warga masyarakat yang tinggal di sekitar kampus UGM seperti dengan warga di Padukuhan Karang Malang. UGM ingin agar warga yang bertempat tinggal di sekitar Karang Malang ini mendapatkan dampak positif dengan adanya Sunmor. Sebagai pihak yang menginisiasi pemindahan lokasi Sunmor, UGM sendiri mempersiapkan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan Sunmor. Pihak UGM juga berupaya untuk mengadakan dialog kepada tokoh dan masyarakat Karang Malang terkait relokasi Sunmor ini. 1 Wandana, Jefri Satria. Assidiqi, Iqbal Natsir. Bakir, Mahasin Kholil. 2013. Sinergitas Pengelolaan Sunday Morning UGM. Tugas Akhir Mata Kuliah Internship
  5. 5. Penolakan dari Himpunan Pedagang dan Padukuhan Karang Malang Himpunan Paguyuban Pelaku Usaha Kecil Sunday Morning UGMyang menaungi empat paguyuban pedagang merasa keberatan apabila lokasi Sunmor dipindahkan ke lokasi yang baru. Beberapa alasan yang melatarbelakangi penolakan tersebut antara lain adalah: 1. Lokasiyang baru dianggap tidak mampu menampung jumlah pedagang Jl. Lingkar Timur yang akan digunakan sebagai lokasi Sunmor yang baru memiliki panjang jalan yang lebih pendek dibandingkan dengan panjang Jl. Notonagoro dan Jl. Olahraga. Panjang jalan yang lebih pendek ini dikhawatirkan tidak mampu menampung jumlah pedagang yang mencapai 800 pedagang lebih. Lebar jalan juga tidak selebar Jl. Notonagoro, sehingga para pengunjung yang datang akan berdesakan karena lahan baru lebih sempit dibandingkan dengan lokasi yang lama. 2. Fasilitas yang ada masih kurang memadai Fasilitas penunjang dianggap para pedagang masih kurang memadai, seperti tempat sampah, akses ke air bersih, hingga toilet. 3. Belum adanya kata sepakat dalam dialog terakhir antara pedagang dengan pihak DPPA UGM Himpunan pedagang dan DPPA UGM belum mencapai kata sepakat dalam rencana relokasi yang dilakukan oleh UGM. Himpunan mengaku, salah satu pasal di dalam perjanjian kontrak antara pedagang dengan DPPA disebutkan bahwa apabila terjadi sengketa para pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah guna mencapai mufakat. Musyawarah inilah yang belum dilakukan oleh pihak UGM. Ketiga alasan inilah yang digunakan oleh himpunan pedagang untuk menolak relokasi yang dilakukan oleh pihak UGM. Bahkan, himpunan pedagang sempat mengadukan kasus ini ke lembaga Ombudsman Republik Indonesia atau ORI.2 Himpunan pedagang tetap bersikukuh tidak mau direlokasi sebelum tiga alasan diatas dapat dipecahkan bersama. 2 Edi, Cahyo Purnomo. 2013. Pedagang Sunmor Nilai Wisdom Park UGM Tak Jelas. Diakses dari laman http://beritajogja.co.id/2013/12/09/pedagang-sunmor-nilai-wisdom-park-ugm-tak-jelas/ pada 5 Januari 2013 pukul 06.18 WIB
  6. 6. Senada dengan himpunan pedagang, Padukuhan Karang Malang yang merupakan lokasi Sunmor yang baru juga menolak rencana relokasi ini. Alasannya hanpir sama dengan pedagang, akan tetapi warga Karang Malang lebih menitikberatkan pada masalah sosialisasi pembangunan Wisdom Park dan penyelesaian konflik antara DPPA dengan Himpunan Pedagang. Selama ini, belum ada sosialisasi yang jelas mengenai pembangunan Wisdom Park, sehingga warga Karang Malang juga kurang mengetahui mengenai pembangunan ini. Penyelesaian konflik yang masih belum rampung ini dikhawatirkan akan mengganggu kondisi para pedagang yang akan berjualan di lokasi baru, yakni di sekitar Karang Malang. Tentu saja ini menjadi suatu ancaman yang tidak terlihat secara kasat mata bagi warga sekitarnya. Alasan DPPA Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pemindahan lokasi ini adalah untuk memperlancar kegiatan non-akademis di kampus UGM dan mewujudkan masterplan pengembangan wilayah UGM. Namun dibalik itu semua, tugas DPPA yang paling utama adalah untuk mengelola dan memelihara seluruh aset yang dimiliki UGM. Sementara itu, Sunmor (termasuk pedagang di dalamnya) adalah bagian dari aset UGM, sehingga bukan menjadi fokus perhatian utama dari pihak DPPA. Pihak DPPA tidak ingin terlalu larut dalam mengelola Sunmor yang justru akan membuat pengelolaan di bagian lain menjadi terbengkalai. Dengan kata lain, Sunmor bukanlah menjadi fokus utama DPPA, sehingga wajar apabila pihak DPPA terkesan lambat dalam merespon segala dinamika yang terjadi di Sunmor UGM, termasuk penolakan relokasi dari Himpunan paguyuban dan warga Karang Malang. Analisis Konflik 1. Tabel Konflik Konflik yang terjadi di masyarakat dibagi ke dalam 3 jenis, yakni: a. Konflik Laten Konflik ini terjadi apabila pihak-pihak yang terlibat konflik memiki tujuan atau sasaran yang berbeda, tetapi memiliki kesamaan cara dalam mencapai tujuan masingmasing. b. Konflik Manifest
  7. 7. Konflik ini terjadi apabila pihak-pihak yang terlibat konflik memiki tujuan atau sasaran yang sama, tetapi memiliki perbedaan cara dalam mencapai tujuan masingmasing. c. Konflik Terbuka Konflik ini terjadi apabila pihak-pihak yang terlibat konflik memiki tujuan atau sasaran dan cara yang berbeda. Konflik jenis ini akan berbahaya apabila terjadi. Dalam kasus ini, pihak DPPA dan Himpunan Paguyuban Pedagang memiliki kesamaan dalam tujuan atau sasaran, yakni mendapatkan kehidupan yang layak dengan berdagang bagi pedagang dan pelaksanaan masterplan pengembangan wilayah bagi pihak UGM. Sehingga bisa dikatakan bahwa kedua pihak memiliki tujuan yang sama, yakni mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya. Akan tetapi, cara yang digunakan untuk mencapai masing-masing tujuan berbeda, sehingga timbullah konflik yang terjadi seperti saat ini. Sasaran/tujuan Selaras Bertikai Selaras Harmonis Konflik Laten Bertikai Konflik Manifest Konflik Terbuka Cara Melalui tabel ini didapatkan gambaran bahwa konflik yang terjadi antara pihak DPPA dengan Himpunan Paguyuban Pedagang berada pada Konflik Manifest. Konflik manifes sendiri merupakan konflik yang terbuka namun pada batas-batas perbedaan pandangan dan tidak mengarah pada konflik terbuka yang menyebabkan kerusakan. 2. Conflict Mapping Tools Conflict Mapping Tools digunakan untuk mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat di dalam suatu konflik serta hubungannya dengan aktor lain. Dalam kasus ini, aktor yang berperan di dalamnya dapat dibagi menjadi tiga, yakni DPPA, Himpunan Paguyuban, dan warga Karang Malang. Gambaran mengenai konflik ialah sebagai berikut
  8. 8. Himpunan Paguyuban Pedagang DPPA Ombudsman Republik Indonesia Padukuhan Karangmalang Melalui Conflict Mapping Tools diatas dapat diketahui bahwa konflik yang terjadi yakni antara DPPA dengan Himpunan Paguyuban Pedagang seperti yang digambarkan dengan garis zig-zag. Padukuhan Karang Malang disini memiliki posisi untuk mendukung Himpunan Paguyuban Pedagang, karena mereka menilai bahwa DPPA belum memberikan sosialisasi yang jelas terkait dengan relokasi Sunmor. Sehingga warga Karang Malang memberi dukungan kepada Himpunan Pedagang untuk menolak relokasi. Sedangkan hubungan antara DPPA dengan warga Karang Malang yang semula baik-baik saja, kini menjadi rusak. Hal ini disebabkan karena warga Karang Malang tidak mendapatkan sosialisasi yang cukup mengenai pembangunan Wisdom Park dan relokasi Sunmor UGM. Sementara itu, Ombudsman Republik Indonesia sendiri mendukung Himpunan Paguyuban Pedagang. Resolusi Konflik Konflik yang terjadi antara DPPA dengan Himpunan Paguyuban Pedagang sendiri merupakan konflik baru, karena awal mula konflik ini terjadi pada bulan September 2013 dimana DPPA berencana merelokasi Sunmor UGM. Oleh karena itu, permasalahan yang terjadi belum terlalu kompleks sehingga kedua pihak dapat lebih mudah dalam menyelesaikan konflik ini. Penyelesaian konflik ini dapat ditempuh dengan cara konsiliasi, yakni mempertemukan kedua pihak yang bertikai untuk menyelesaikan masalah dan mencapai kata
  9. 9. sepakat. Namun disini diperlukan pihak ketiga untuk menjadi penengah, karena kedua pihak tetap mempertahankan ego masing-masing. Pihak ketiga sendiri bisa ditentukan oleh masingmasing pihak maupun pihak luar. Beberapa pihak yang dapat dijadikan alternatif menjadi penengah ialah rektor UGM selaku pimpinan tertinggi UGM, Pemerintah Kabupaten Sleman maupun Camat Depok, karena lokasi konflik berada di Depok, Sleman. Meskipun masuk ke dalam wilayah kampus UGM, namun Camat Depok maupun Pemkab Sleman memiliki legitimasi untuk menjadi penengah konflik. Cara penyelesaian konflik dengan konsiliasi sendiri juga memiliki banyak keuntungan, yakni terjaganya hubungan baik antara kedua pihak, terhindarnya konflik terbuka, dan biaya untuk menyelesaikan konflik juga dapat ditekan. Konsiliasi juga lebih mampu menghadirkan hubungan yang harmonis antara kedua pihak, karena proses negosiasi tidak terlalu rumit dan kompleks. Namun dengan catatan, kedua pihak harus mampu memahami kondisi yang terjadi dan mau mengerti tujuan dari kedua belah pihak yang saling bertikai. Sehingga diharapkan pada akhirnya, DPPA mampu memahami kondisi yang dihadapi oleh Himpunan Pedagang, dan Himpunan Pedagang mampu mengerti mengenai konsep masterplan pengembangan wilayah yang telah dicanangkan oleh UGM. Kesimpulan Pengelolaan Sunmor bukanlah masalah sepele, karena menyangkut banyak aspek dan kepentingan yang dipertaruhkan. Kelangsungan hidup ratusan pedagang di Sunmor dan target implementasi masterplan pengembangan wilayah kampus UGM menjadi kedua hal yang saling terkait namun memiliki cara pencapaian yang berbeda. Pihak DPPA UGM meminta para pedagang untuk direlokasi ke lokasi Sunmor yang baru, sedangkan pihak Himpunan Paguyuban Pedagang tidak setuju dengan lokasi baru yang dinilai kurang memadai. Dialog yang terjadi juga tidak mencapai kata sepakat. Pada puncaknya, Himpunan Paguyuban Pedagang memilih untuk melaporkan UGM kepada lembaga Ombudsman Republik Indonesia atau ORI. Ditambah lagi penolakan dari warga Karang Malang karena sosialisasi yang belum jelas dan penyelesaian konflik dengan pedagang juga belum rampung. Namun untunglah konflik ini sendiri masih baru, sehingga belum banyak kepentingan bermain di dalamnya dan penyelesaiannya bisa dilakukan dengan lebih mudah. Konsiliasi konflik merupakan langkah terbaik untuk mencari solusi dan jalan keluar dari konflik yang dihadapi. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran dari masing-masing pihak untuk dapat memahami kondisi pihak lain yang memiliki tujuan bersama yang sama-sama baik.
  10. 10. Daftar Pustaka Assidiqi, Iqbal Natsir. 2013. Catatan Mata Kuliah Manajemen Konflik. Wandana, Jefri Satria. Assidiqi, Iqbal Natsir. Bakir, Mahasin Kholil. 2013. Sinergitas Pengelolaan Sunday Morning UGM. Tugas Akhir Mata Kuliah Internship Edi, Cahyo Purnomo. 2013. Pedagang Sunmor Nilai Wisdom Park UGM Tak Jelas. Diakses dari laman http://beritajogja.co.id/2013/12/09/pedagang-sunmor-nilai-wisdom-parkugm-tak-jelas/ pada 5 Januari 2013 pukul 06.18 WIB Sodik. 2013. Ogah Direlokasi, Pedagang UGM Mengadu ke ORI. Diakses dari laman http://daerah.sindonews.com/read/2013/10/09/22/792714/ogah-direlokasi-pedagangugm-mengadu-ke-ori pada 5 Januari 2014 pukul 06.35 WIB Wardhana, Wisnu (Ed.) 2013. Sunday Morning: Warga Dukung Pedagang. Diakses dari laman http://www.harianjogja.com/baca/2013/10/21/sunday-morning-warga-dukungpedagang-458195 pada 4 Januari 2013 pukul 22.42 WIB

×