SlideShare a Scribd company logo
1 of 9
Download to read offline
TUGAS TUTORIAL 3
NIM: 042051183
NAMA: INDRA SOFIAN
Matakuliah:
HUKUM PAJAK DAN ACARAPERPAJAKAN/
HKUM4407
Hal 1 dari 8
Yth. Bapak Fransiscus Xaverius Sumarja
Mohon perkenan Saya Indra Sofian, NIM : 042051183 dari UPBJJ Bogor
menyampaikan jawaban jawaban dari Tugas Tutorial 3 berikut:
Soal :
Sengketa pajak antara wajib pajak Pajak Daerah dengan Ditjen Pajak dapat
timbul karena berbagai ketidaksepahaman. Saat ini, jenis pajak pusat yang
dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak
Petambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai. Disamping jenis pajak tersebut
juga terdapat pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yaitu Pajak
Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor, dan lain-lain.
Pertanyaan:
I. Berikan penjelasan Anda mengenai penyebab terjadinya sengketa pajak
antara wajib pajak dengan Ditjen pajak, apabila sengketa terjadi pada
pajak Pusat.
Jawaban:
Penyebab terjadinya sengketa Pajak Pusat sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 diantaranya adalah1
:
1) Pasal 16 UU KUP: Kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan
tertentu perundang-undangan perpajakan.
a. Kesalahan tulis dan kesalahan hitung
• Contoh kesalahan tulis: kesalahan nama, alamat, nomor pokok
wajib pajak, jenis pajak, masa pajak, tahun pajak, tanggal jatuh
tempo dst
• Contoh kesalahan hitung: kesalahan penjumlahan, pengurangan
dan pembagian
1 Tjip Ismail, Buku Materi Pokok Hukum Pajak dan Acara Perpajakan. Cetakan Kedua,
Tangerang Selatan, Universitas Terbuka, Februari 2020. Modul 8. Hal 8.3-8.7
Hal 2 dari 8
b. Kesalahan Penerapan ketentuan tertentu peraturan perundang-
undangan perpajakan
Kesalahan atau kekeliruan dalam penerpaan ketentuan tertentu
peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu kekeliruan dalam:
• Penerapan tarif
• Kekeliruan dalam penerapan persentase norma perhitungan
• Kekeliruan penerapan sanksi administrasi
• Kekeliruan penerapan Penghasilan Tidak Kena Pajak
• Kekeliruan penghitungan pajak penghasilan dua tahun
berjalan; dan
• Kekeliruan dalam pengkreditan pajak
2) Pasal 36 UU KUP: Surat ketetapan yang tidak benar
a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi
• DIrektur Jenderal Pajak karena jabaran atau atas permohonan
wajib pajak dapat mengurangkan sanksi administrasi berupa
bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dengan
ketentuan perundang-undangan perpajakan, dalam hal sanksi
tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan
karena kesalahannnya
• Kekhilafan wajib pajak adalah karena benar-benar tidak tahu
masalah peraturan perpajakan, Bukan kesalahan wajib pajak
adalah karena semata-mata ketidaktelitian petugas pajak yang
dapat membebani wajib pajak yang tidak bersalah atau tidak
memahami peraturan perpajakan.
b. Mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar
• Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau permohonan wajib
pajak dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak
yang tidak benar
• Ketetapan pajak yang tidak benar, meliputi:
a) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
c) Surat Ketetapan Pajak Nilih (SKPN); dan/atau
Hal 3 dari 8
d) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)
c. Membatalkan hasil pemeriksaan atau surat ketetapan pajak hasil
pemeriksaan
Direktur Jenderal Pajak karena Jabatannya atau atas permohonan
wajib pajak dapat membatalkan hasil pemeriksaan atau Surat
Ketetapan Pajak Hasil Pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:
a) Penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;atau
b) Pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan wajib pajak.
3) Pasal 25 UU KUP: Keberatan atas surat ketetapan pajak
a. Objek Keberatan
Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada DIrektur
Jenderal Pajak atas suatu:
a) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
b) Surat Ketetapamn Pajak Kurang Bayar Tambahan
c) Surat Ketetapan Pajak Nihil
d) Surat Ketetapan Pahaj Lebih Bayar
e) Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang
b. Syarat Pengajuan Keberatan
Dalam mengajukan keberatan harus dipenuhi persayaratan sebagai
berikut:
a) Diajukan secara tertulis
b) Dalam Bahasa Indonesia
c) Dalam Jangka Waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirimnya Surat
Ketetapan Pajak
d) Mengemukakan jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang
dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut perhitungan wajib
pajak
e) Alasan yang menjadi dasar perhitungan
f) Dalam mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak, wajib
pajak wajib mekunasi pajak yang masih harus dibayar paling
sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak dalam
Hal 4 dari 8
pembahasan hasil akhir pemeriksaan, sebelum surat keberatan
disampaikan.
c. Keputusan Keberatan
a) Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua
belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus
memberikan keputusan
b) Keputusan keberatan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau
sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak
yangharus dibayar
c) APabila dalam jangka waktu tersebut telah terlampaui dan Direktur
Jenderal Pajak tidak memberi Keputusan maka keberatan yang
diajukan tersebut diakbulkan
II. Jelaskan mekanisme pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus
terhadap wajib pajak Pajak Daerah dan bentuk produk hukum hasIl
pemeriksaan Pajak.
Jawaban:
Dalam pajak pusat menggunakan sistem self assessment, sedangkan pada
pajak daerah masih menggunakan sistem official assessment, hanya untuk
jenis pajak daerah tertentu saja yang menggunakan sistem self assessment2
.
Official assessment system adalah suatu system pemungutan pajakyang
memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya
pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut3
:
1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
2) Wajib pajak bersifat pasif.
3) Untung pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
Fiskus adalah pejabat pajak yang memiliki wewenang, kewajiban, larangan
dalam rangka pelaksanaan perundang-undangan perpajakan. Dalam hal ini
fiskus akan melakukan tindakan pemeriksaan pajak kepada wajib pajak
apabila:
2 Ibid. Hal 8.8
Hal 5 dari 8
1) Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak.
2) Surat Pemberitahuan menunjukkan rugi.
3) Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada
waktu yang ditetapkan.
4) Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh
Direktorat Jendral Pajak.
5) Ada indikasi kewajiban perpajakan yang tidak dipenuhi
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan4
.
Tujuan Pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan dan untuk tujuan lain.
Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan terbagi dalam:
1) Pemeriksaan Khusus, dilakukan karena adanya indikasi ketidakpatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan, baik berdasarkan data konkret
maupun hasil analisis risiko.
2) Pemeriksaan Rutin, merupakan pemeriksaan yang dilakukan sehubungan
dengan pemenuhan hak dan/atau pelaksanaan kewajiban perpajakan
Wajib Pajak.
Pemeriksaan Tujuan Lain dilakukan dalam rangka:
1) Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau pengukuhan
Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara jabatan
2) Penghapusan NPWP dan/atau pencabutan pengukuhan PKP
berdasarkan permohonan Wajib Pajak
3) Penentuan saat produksi dimulai
4) Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil
5) Penetapan besarnya biaya pada tahapan eksplorasi
4 https://www.pajak.go.id/id/pemeriksaan
Hal 6 dari 8
6) Penagihan pajak
7) Keberatan
8) Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan
Penghasilan Neto
9) Penghapusan NPWP dan/atau pencabutan pengukuhan PKP secara
jabatan
Pemeriksaan dimulai dengan penyampaian Surat Pemberitahuan
Pemeriksaan Lapangan atau pengiriman surat panggilan dalam rangka
pemeriksaan kantor. Dalam hal khusus, misalnya kondisi pandemi,
pemeriksaan dapat dilakukan secara daring.
Hasil pemeriksaan harus diberitahukan kepada Wajib Pajak melalui
penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) yang dilampiri
dengan daftar temuan hasil pemeriksaan dengan mencantumkan dasar
hukum atas temuan tersebut.
Produk Hukum hasil Pemeriksaan dalam pengujian kepatuhan Wajib Pajak
diakhiri dengan pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan produk
hukum yang dapat berupa:
1) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
3) Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)
4) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)
Pemeriksaan untuk tujuan lain ditutup dengan diterbitkannya LHP yang berisi
usulan diterima atau ditolaknya permohonan WP.
Wajib Pajak berhak:
a. meminta Pemeriksa Pajak untuk :
• memperlihatkan tanda pengenal dan Surat Perintah Pemeriksaan;
• memberikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan;
• memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim pemeriksa apabila
susunan keanggotaan mengalami perubahan;
• memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan;
Hal 7 dari 8
b. menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
c. menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan bersama dengan
pemeriksa pada waktu yang telah ditentukan;
d. mengajukan permohonan Quality Assurance Pemeriksaan dalam hal
belum disepakati dasar hukum koreksi pemeriksaan; dan
e. mengisi kuesioner terkait pelaksanaan pemeriksaan.
Wajib Pajak berkewajiban:
a. memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan tepat waktu;
b. memperlihatkan dan/atau meminjamkan dokumen yang menjadi dasar
penghitungan penghasilan;
c. memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data
yang dikelola secara elektronik;
d. memberikan kesempatan tim pemeriksa untuk memasuki dan memeriksa
ruangan yang menjadi tempat penyimpanan dokumen serta
meminjamkannya;
e. memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, yang dapat berupa:
1. menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak
apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik
memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus;
2. memberikan bantuan kepada tim pemeriksa untuk membuka barang
bergerak dan/atau tidak bergerak; dan/atau
3. menyediakan ruangan khusus dalam hal pemeriksaan dilakukan di
tempat Wajib Pajak;
f. meminjamkan Kertas Kerja Pemeriksaan yang dibuat oleh akuntan publik;
g. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil
Pemeriksaan; dan
h. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.
Demikian jawaban dari saya dan mohon koreksian dan revisi dari Bapak
Terima kasih
Salam
042051183 – INDRA SOFIAN
Hal 8 dari 8
SUMBER REFERENSI:
Perundang-undangan:
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
Modul:
Albib Rinanda Lubis, Laporan Tugas Akhir, Mekanisme Pemeriksaan Pajak
Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
POlitik. Universitas Sumatera Utara. Medan. 2016
Galih Wicaksono dan Tiesnawati Wahyuningsih, Inisiasi Tuton ke-4. Mata
Kuliah Hukum Pajak dan Acara Perpajakan. “Pemeriksaan Dan Penagihan Pajak”.
Tangerang Selatan, Universitas Terbuka. 2021
Tjip Ismail, Buku Materi Pokok Hukum Pajak dan Acara Perpajakan.
Cetakan Kedua, Tangerang Selatan, Universitas Terbuka, Februari 2020. Modul 8
Halaman Web:
https://www.pajak.go.id/id/pemeriksaan

More Related Content

Similar to Tugas Tutorial 3 Hukum Pajak Sengketa Pajak mekanisme pemeriksaa pajak fiskus wajib pajak daerah.pdf

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
Pengembalian Kelebihan Pembayaran PajakPengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
Pengembalian Kelebihan Pembayaran PajakFair Nurfachrizi
 
POKOK-POKOK PERUBAHAN UNDANG-UNDANG Rev.ppt
POKOK-POKOK PERUBAHAN UNDANG-UNDANG Rev.pptPOKOK-POKOK PERUBAHAN UNDANG-UNDANG Rev.ppt
POKOK-POKOK PERUBAHAN UNDANG-UNDANG Rev.pptssuserb41382
 
Yulia ramadiana, hapzi ali, sistem informasi manajemen, ut 2017
Yulia ramadiana, hapzi ali, sistem informasi manajemen, ut 2017Yulia ramadiana, hapzi ali, sistem informasi manajemen, ut 2017
Yulia ramadiana, hapzi ali, sistem informasi manajemen, ut 2017Yulia Ramadiana
 
10. KETETAPAN PAJAK.ppt
10. KETETAPAN PAJAK.ppt10. KETETAPAN PAJAK.ppt
10. KETETAPAN PAJAK.pptFebi71
 
materi keberatan pajak.pdf
materi keberatan pajak.pdfmateri keberatan pajak.pdf
materi keberatan pajak.pdfputriirtup1
 
Keberatan Pajak.pdf
Keberatan Pajak.pdfKeberatan Pajak.pdf
Keberatan Pajak.pdfputriirtup1
 
Slide-ACT108-ACT108-Slide-06.pdf
Slide-ACT108-ACT108-Slide-06.pdfSlide-ACT108-ACT108-Slide-06.pdf
Slide-ACT108-ACT108-Slide-06.pdfputriirtup1
 
Sengketa Pajak (Peninjauan Kembali, Pembetulan Ketetapan Pajak, Pengurangan/P...
Sengketa Pajak (Peninjauan Kembali, Pembetulan Ketetapan Pajak, Pengurangan/P...Sengketa Pajak (Peninjauan Kembali, Pembetulan Ketetapan Pajak, Pengurangan/P...
Sengketa Pajak (Peninjauan Kembali, Pembetulan Ketetapan Pajak, Pengurangan/P...Nadia Eva
 
PPT KELOMPOK 10 (DUO SS).pptx
PPT KELOMPOK 10 (DUO SS).pptxPPT KELOMPOK 10 (DUO SS).pptx
PPT KELOMPOK 10 (DUO SS).pptxSulaimanAkbar7
 
Materi 5_PENAGIHAN PAJAK.pptx
Materi 5_PENAGIHAN PAJAK.pptxMateri 5_PENAGIHAN PAJAK.pptx
Materi 5_PENAGIHAN PAJAK.pptxzefriwau
 
Utang Pajak dan Penagihan Pajak.pptx
Utang Pajak dan Penagihan Pajak.pptxUtang Pajak dan Penagihan Pajak.pptx
Utang Pajak dan Penagihan Pajak.pptxKenBintangRafi
 

Similar to Tugas Tutorial 3 Hukum Pajak Sengketa Pajak mekanisme pemeriksaa pajak fiskus wajib pajak daerah.pdf (20)

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
Pengembalian Kelebihan Pembayaran PajakPengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
 
PMK-91/PMK.03/2015
PMK-91/PMK.03/2015PMK-91/PMK.03/2015
PMK-91/PMK.03/2015
 
PMK-91/PMK.03/2015
PMK-91/PMK.03/2015PMK-91/PMK.03/2015
PMK-91/PMK.03/2015
 
P pt klmpk 4
P pt klmpk 4P pt klmpk 4
P pt klmpk 4
 
POKOK-POKOK PERUBAHAN UNDANG-UNDANG Rev.ppt
POKOK-POKOK PERUBAHAN UNDANG-UNDANG Rev.pptPOKOK-POKOK PERUBAHAN UNDANG-UNDANG Rev.ppt
POKOK-POKOK PERUBAHAN UNDANG-UNDANG Rev.ppt
 
Sengketa pajak
Sengketa pajakSengketa pajak
Sengketa pajak
 
Yulia ramadiana, hapzi ali, sistem informasi manajemen, ut 2017
Yulia ramadiana, hapzi ali, sistem informasi manajemen, ut 2017Yulia ramadiana, hapzi ali, sistem informasi manajemen, ut 2017
Yulia ramadiana, hapzi ali, sistem informasi manajemen, ut 2017
 
10. KETETAPAN PAJAK.ppt
10. KETETAPAN PAJAK.ppt10. KETETAPAN PAJAK.ppt
10. KETETAPAN PAJAK.ppt
 
materi keberatan pajak.pdf
materi keberatan pajak.pdfmateri keberatan pajak.pdf
materi keberatan pajak.pdf
 
Keberatan Pajak.pdf
Keberatan Pajak.pdfKeberatan Pajak.pdf
Keberatan Pajak.pdf
 
Slide-ACT108-ACT108-Slide-06.pdf
Slide-ACT108-ACT108-Slide-06.pdfSlide-ACT108-ACT108-Slide-06.pdf
Slide-ACT108-ACT108-Slide-06.pdf
 
Sengketa Pajak (Peninjauan Kembali, Pembetulan Ketetapan Pajak, Pengurangan/P...
Sengketa Pajak (Peninjauan Kembali, Pembetulan Ketetapan Pajak, Pengurangan/P...Sengketa Pajak (Peninjauan Kembali, Pembetulan Ketetapan Pajak, Pengurangan/P...
Sengketa Pajak (Peninjauan Kembali, Pembetulan Ketetapan Pajak, Pengurangan/P...
 
perbedaan pendapat.pptx
perbedaan pendapat.pptxperbedaan pendapat.pptx
perbedaan pendapat.pptx
 
Pembahasan
PembahasanPembahasan
Pembahasan
 
PPT KELOMPOK 10 (DUO SS).pptx
PPT KELOMPOK 10 (DUO SS).pptxPPT KELOMPOK 10 (DUO SS).pptx
PPT KELOMPOK 10 (DUO SS).pptx
 
Penagihan pajak
Penagihan pajakPenagihan pajak
Penagihan pajak
 
Materi 5_PENAGIHAN PAJAK.pptx
Materi 5_PENAGIHAN PAJAK.pptxMateri 5_PENAGIHAN PAJAK.pptx
Materi 5_PENAGIHAN PAJAK.pptx
 
Utang Pajak dan Penagihan Pajak.pptx
Utang Pajak dan Penagihan Pajak.pptxUtang Pajak dan Penagihan Pajak.pptx
Utang Pajak dan Penagihan Pajak.pptx
 
Sengketa Pajak
Sengketa PajakSengketa Pajak
Sengketa Pajak
 
Pmk 29.pmk03.2015
Pmk   29.pmk03.2015Pmk   29.pmk03.2015
Pmk 29.pmk03.2015
 

More from Indra Sofian

Diskusi 3 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 3 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdfDiskusi 3 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 3 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdfIndra Sofian
 
Tugas Tutorial 3 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc.pdf
Tugas Tutorial 3 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc.pdfTugas Tutorial 3 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc.pdf
Tugas Tutorial 3 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc.pdfIndra Sofian
 
Tugas Tutorial 1 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.pdf
Tugas Tutorial 1 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.pdfTugas Tutorial 1 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.pdf
Tugas Tutorial 1 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.pdfIndra Sofian
 
Diskusi 1 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 1 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdfDiskusi 1 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 1 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdfIndra Sofian
 
Diskusi 6 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
Diskusi 6 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdfDiskusi 6 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
Diskusi 6 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdfIndra Sofian
 
Tugas Tutorial 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc.pdf
Tugas Tutorial 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc.pdfTugas Tutorial 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc.pdf
Tugas Tutorial 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc.pdfIndra Sofian
 
Diskusi 4 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
Diskusi 4 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdfDiskusi 4 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
Diskusi 4 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdfIndra Sofian
 
Diskusi 5 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 5 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdfDiskusi 5 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 5 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdfIndra Sofian
 
Diskusi 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdfDiskusi 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdfIndra Sofian
 
Diskusi 7 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
Diskusi 7 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdfDiskusi 7 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
Diskusi 7 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdfIndra Sofian
 
Diskusi 8 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi  8 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdfDiskusi  8 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 8 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdfIndra Sofian
 
Diskusi 7 Hukum Perdata apakah tidak melakukan pembayaran untuk tahun kedua t...
Diskusi 7 Hukum Perdata apakah tidak melakukan pembayaran untuk tahun kedua t...Diskusi 7 Hukum Perdata apakah tidak melakukan pembayaran untuk tahun kedua t...
Diskusi 7 Hukum Perdata apakah tidak melakukan pembayaran untuk tahun kedua t...Indra Sofian
 
Tugas Tutorial 2 Hukum Perdatamekanisme pembagian warisan terhadap ahli waris...
Tugas Tutorial 2 Hukum Perdatamekanisme pembagian warisan terhadap ahli waris...Tugas Tutorial 2 Hukum Perdatamekanisme pembagian warisan terhadap ahli waris...
Tugas Tutorial 2 Hukum Perdatamekanisme pembagian warisan terhadap ahli waris...Indra Sofian
 
Diskusi 3 Hukum Perdata kewajiban mantan suami kepada Isteri dan Anak Pasca P...
Diskusi 3 Hukum Perdata kewajiban mantan suami kepada Isteri dan Anak Pasca P...Diskusi 3 Hukum Perdata kewajiban mantan suami kepada Isteri dan Anak Pasca P...
Diskusi 3 Hukum Perdata kewajiban mantan suami kepada Isteri dan Anak Pasca P...Indra Sofian
 
Diskusi 4 Hukum Perdata diundangkannya UUHT jaminan hak atas tanah tidak diik...
Diskusi 4 Hukum Perdata diundangkannya UUHT jaminan hak atas tanah tidak diik...Diskusi 4 Hukum Perdata diundangkannya UUHT jaminan hak atas tanah tidak diik...
Diskusi 4 Hukum Perdata diundangkannya UUHT jaminan hak atas tanah tidak diik...Indra Sofian
 
Diskusi 8 Hukum Perdata pemberian Kuasa, Pinjam mengganti atau Pinjam Pakai.pdf
Diskusi 8 Hukum Perdata pemberian Kuasa, Pinjam mengganti atau Pinjam Pakai.pdfDiskusi 8 Hukum Perdata pemberian Kuasa, Pinjam mengganti atau Pinjam Pakai.pdf
Diskusi 8 Hukum Perdata pemberian Kuasa, Pinjam mengganti atau Pinjam Pakai.pdfIndra Sofian
 
Tugas Tutorial 3 Hukum Perdata Ingkar janji tuntutan ganti rugi perjanjian se...
Tugas Tutorial 3 Hukum Perdata Ingkar janji tuntutan ganti rugi perjanjian se...Tugas Tutorial 3 Hukum Perdata Ingkar janji tuntutan ganti rugi perjanjian se...
Tugas Tutorial 3 Hukum Perdata Ingkar janji tuntutan ganti rugi perjanjian se...Indra Sofian
 
Diskusi 1 Hukum Perdata kondisi stress tindakan hukum jual beli tanah.pdf
Diskusi 1 Hukum Perdata kondisi stress tindakan hukum jual beli tanah.pdfDiskusi 1 Hukum Perdata kondisi stress tindakan hukum jual beli tanah.pdf
Diskusi 1 Hukum Perdata kondisi stress tindakan hukum jual beli tanah.pdfIndra Sofian
 
Tugas Tutorial 1 Hukum Perdata pernikahan tersebut SAH secara hukum Indonesia...
Tugas Tutorial 1 Hukum Perdata pernikahan tersebut SAH secara hukum Indonesia...Tugas Tutorial 1 Hukum Perdata pernikahan tersebut SAH secara hukum Indonesia...
Tugas Tutorial 1 Hukum Perdata pernikahan tersebut SAH secara hukum Indonesia...Indra Sofian
 
Diskusi 2 Hukum Perdata menikah warga negara asing sah di mata hukum indonesi...
Diskusi 2 Hukum Perdata menikah warga negara asing sah di mata hukum indonesi...Diskusi 2 Hukum Perdata menikah warga negara asing sah di mata hukum indonesi...
Diskusi 2 Hukum Perdata menikah warga negara asing sah di mata hukum indonesi...Indra Sofian
 

More from Indra Sofian (20)

Diskusi 3 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 3 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdfDiskusi 3 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 3 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
 
Tugas Tutorial 3 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc.pdf
Tugas Tutorial 3 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc.pdfTugas Tutorial 3 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc.pdf
Tugas Tutorial 3 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc.pdf
 
Tugas Tutorial 1 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.pdf
Tugas Tutorial 1 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.pdfTugas Tutorial 1 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.pdf
Tugas Tutorial 1 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.pdf
 
Diskusi 1 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 1 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdfDiskusi 1 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 1 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
 
Diskusi 6 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
Diskusi 6 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdfDiskusi 6 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
Diskusi 6 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
 
Tugas Tutorial 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc.pdf
Tugas Tutorial 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc.pdfTugas Tutorial 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc.pdf
Tugas Tutorial 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc.pdf
 
Diskusi 4 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
Diskusi 4 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdfDiskusi 4 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
Diskusi 4 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
 
Diskusi 5 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 5 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdfDiskusi 5 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 5 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
 
Diskusi 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdfDiskusi 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
 
Diskusi 7 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
Diskusi 7 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdfDiskusi 7 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
Diskusi 7 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
 
Diskusi 8 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi  8 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdfDiskusi  8 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 8 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
 
Diskusi 7 Hukum Perdata apakah tidak melakukan pembayaran untuk tahun kedua t...
Diskusi 7 Hukum Perdata apakah tidak melakukan pembayaran untuk tahun kedua t...Diskusi 7 Hukum Perdata apakah tidak melakukan pembayaran untuk tahun kedua t...
Diskusi 7 Hukum Perdata apakah tidak melakukan pembayaran untuk tahun kedua t...
 
Tugas Tutorial 2 Hukum Perdatamekanisme pembagian warisan terhadap ahli waris...
Tugas Tutorial 2 Hukum Perdatamekanisme pembagian warisan terhadap ahli waris...Tugas Tutorial 2 Hukum Perdatamekanisme pembagian warisan terhadap ahli waris...
Tugas Tutorial 2 Hukum Perdatamekanisme pembagian warisan terhadap ahli waris...
 
Diskusi 3 Hukum Perdata kewajiban mantan suami kepada Isteri dan Anak Pasca P...
Diskusi 3 Hukum Perdata kewajiban mantan suami kepada Isteri dan Anak Pasca P...Diskusi 3 Hukum Perdata kewajiban mantan suami kepada Isteri dan Anak Pasca P...
Diskusi 3 Hukum Perdata kewajiban mantan suami kepada Isteri dan Anak Pasca P...
 
Diskusi 4 Hukum Perdata diundangkannya UUHT jaminan hak atas tanah tidak diik...
Diskusi 4 Hukum Perdata diundangkannya UUHT jaminan hak atas tanah tidak diik...Diskusi 4 Hukum Perdata diundangkannya UUHT jaminan hak atas tanah tidak diik...
Diskusi 4 Hukum Perdata diundangkannya UUHT jaminan hak atas tanah tidak diik...
 
Diskusi 8 Hukum Perdata pemberian Kuasa, Pinjam mengganti atau Pinjam Pakai.pdf
Diskusi 8 Hukum Perdata pemberian Kuasa, Pinjam mengganti atau Pinjam Pakai.pdfDiskusi 8 Hukum Perdata pemberian Kuasa, Pinjam mengganti atau Pinjam Pakai.pdf
Diskusi 8 Hukum Perdata pemberian Kuasa, Pinjam mengganti atau Pinjam Pakai.pdf
 
Tugas Tutorial 3 Hukum Perdata Ingkar janji tuntutan ganti rugi perjanjian se...
Tugas Tutorial 3 Hukum Perdata Ingkar janji tuntutan ganti rugi perjanjian se...Tugas Tutorial 3 Hukum Perdata Ingkar janji tuntutan ganti rugi perjanjian se...
Tugas Tutorial 3 Hukum Perdata Ingkar janji tuntutan ganti rugi perjanjian se...
 
Diskusi 1 Hukum Perdata kondisi stress tindakan hukum jual beli tanah.pdf
Diskusi 1 Hukum Perdata kondisi stress tindakan hukum jual beli tanah.pdfDiskusi 1 Hukum Perdata kondisi stress tindakan hukum jual beli tanah.pdf
Diskusi 1 Hukum Perdata kondisi stress tindakan hukum jual beli tanah.pdf
 
Tugas Tutorial 1 Hukum Perdata pernikahan tersebut SAH secara hukum Indonesia...
Tugas Tutorial 1 Hukum Perdata pernikahan tersebut SAH secara hukum Indonesia...Tugas Tutorial 1 Hukum Perdata pernikahan tersebut SAH secara hukum Indonesia...
Tugas Tutorial 1 Hukum Perdata pernikahan tersebut SAH secara hukum Indonesia...
 
Diskusi 2 Hukum Perdata menikah warga negara asing sah di mata hukum indonesi...
Diskusi 2 Hukum Perdata menikah warga negara asing sah di mata hukum indonesi...Diskusi 2 Hukum Perdata menikah warga negara asing sah di mata hukum indonesi...
Diskusi 2 Hukum Perdata menikah warga negara asing sah di mata hukum indonesi...
 

Tugas Tutorial 3 Hukum Pajak Sengketa Pajak mekanisme pemeriksaa pajak fiskus wajib pajak daerah.pdf

  • 1. TUGAS TUTORIAL 3 NIM: 042051183 NAMA: INDRA SOFIAN Matakuliah: HUKUM PAJAK DAN ACARAPERPAJAKAN/ HKUM4407
  • 2. Hal 1 dari 8 Yth. Bapak Fransiscus Xaverius Sumarja Mohon perkenan Saya Indra Sofian, NIM : 042051183 dari UPBJJ Bogor menyampaikan jawaban jawaban dari Tugas Tutorial 3 berikut: Soal : Sengketa pajak antara wajib pajak Pajak Daerah dengan Ditjen Pajak dapat timbul karena berbagai ketidaksepahaman. Saat ini, jenis pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Petambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai. Disamping jenis pajak tersebut juga terdapat pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan lain-lain. Pertanyaan: I. Berikan penjelasan Anda mengenai penyebab terjadinya sengketa pajak antara wajib pajak dengan Ditjen pajak, apabila sengketa terjadi pada pajak Pusat. Jawaban: Penyebab terjadinya sengketa Pajak Pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 diantaranya adalah1 : 1) Pasal 16 UU KUP: Kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan tertentu perundang-undangan perpajakan. a. Kesalahan tulis dan kesalahan hitung • Contoh kesalahan tulis: kesalahan nama, alamat, nomor pokok wajib pajak, jenis pajak, masa pajak, tahun pajak, tanggal jatuh tempo dst • Contoh kesalahan hitung: kesalahan penjumlahan, pengurangan dan pembagian 1 Tjip Ismail, Buku Materi Pokok Hukum Pajak dan Acara Perpajakan. Cetakan Kedua, Tangerang Selatan, Universitas Terbuka, Februari 2020. Modul 8. Hal 8.3-8.7
  • 3. Hal 2 dari 8 b. Kesalahan Penerapan ketentuan tertentu peraturan perundang- undangan perpajakan Kesalahan atau kekeliruan dalam penerpaan ketentuan tertentu peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu kekeliruan dalam: • Penerapan tarif • Kekeliruan dalam penerapan persentase norma perhitungan • Kekeliruan penerapan sanksi administrasi • Kekeliruan penerapan Penghasilan Tidak Kena Pajak • Kekeliruan penghitungan pajak penghasilan dua tahun berjalan; dan • Kekeliruan dalam pengkreditan pajak 2) Pasal 36 UU KUP: Surat ketetapan yang tidak benar a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi • DIrektur Jenderal Pajak karena jabaran atau atas permohonan wajib pajak dapat mengurangkan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannnya • Kekhilafan wajib pajak adalah karena benar-benar tidak tahu masalah peraturan perpajakan, Bukan kesalahan wajib pajak adalah karena semata-mata ketidaktelitian petugas pajak yang dapat membebani wajib pajak yang tidak bersalah atau tidak memahami peraturan perpajakan. b. Mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar • Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau permohonan wajib pajak dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar • Ketetapan pajak yang tidak benar, meliputi: a) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) c) Surat Ketetapan Pajak Nilih (SKPN); dan/atau
  • 4. Hal 3 dari 8 d) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) c. Membatalkan hasil pemeriksaan atau surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan Direktur Jenderal Pajak karena Jabatannya atau atas permohonan wajib pajak dapat membatalkan hasil pemeriksaan atau Surat Ketetapan Pajak Hasil Pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa: a) Penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;atau b) Pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan wajib pajak. 3) Pasal 25 UU KUP: Keberatan atas surat ketetapan pajak a. Objek Keberatan Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada DIrektur Jenderal Pajak atas suatu: a) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar b) Surat Ketetapamn Pajak Kurang Bayar Tambahan c) Surat Ketetapan Pajak Nihil d) Surat Ketetapan Pahaj Lebih Bayar e) Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang b. Syarat Pengajuan Keberatan Dalam mengajukan keberatan harus dipenuhi persayaratan sebagai berikut: a) Diajukan secara tertulis b) Dalam Bahasa Indonesia c) Dalam Jangka Waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirimnya Surat Ketetapan Pajak d) Mengemukakan jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut perhitungan wajib pajak e) Alasan yang menjadi dasar perhitungan f) Dalam mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak, wajib pajak wajib mekunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak dalam
  • 5. Hal 4 dari 8 pembahasan hasil akhir pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan. c. Keputusan Keberatan a) Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan b) Keputusan keberatan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yangharus dibayar c) APabila dalam jangka waktu tersebut telah terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi Keputusan maka keberatan yang diajukan tersebut diakbulkan II. Jelaskan mekanisme pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus terhadap wajib pajak Pajak Daerah dan bentuk produk hukum hasIl pemeriksaan Pajak. Jawaban: Dalam pajak pusat menggunakan sistem self assessment, sedangkan pada pajak daerah masih menggunakan sistem official assessment, hanya untuk jenis pajak daerah tertentu saja yang menggunakan sistem self assessment2 . Official assessment system adalah suatu system pemungutan pajakyang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut3 : 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus. 2) Wajib pajak bersifat pasif. 3) Untung pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. Fiskus adalah pejabat pajak yang memiliki wewenang, kewajiban, larangan dalam rangka pelaksanaan perundang-undangan perpajakan. Dalam hal ini fiskus akan melakukan tindakan pemeriksaan pajak kepada wajib pajak apabila: 2 Ibid. Hal 8.8
  • 6. Hal 5 dari 8 1) Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak. 2) Surat Pemberitahuan menunjukkan rugi. 3) Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang ditetapkan. 4) Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktorat Jendral Pajak. 5) Ada indikasi kewajiban perpajakan yang tidak dipenuhi Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan4 . Tujuan Pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan terbagi dalam: 1) Pemeriksaan Khusus, dilakukan karena adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, baik berdasarkan data konkret maupun hasil analisis risiko. 2) Pemeriksaan Rutin, merupakan pemeriksaan yang dilakukan sehubungan dengan pemenuhan hak dan/atau pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Pemeriksaan Tujuan Lain dilakukan dalam rangka: 1) Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara jabatan 2) Penghapusan NPWP dan/atau pencabutan pengukuhan PKP berdasarkan permohonan Wajib Pajak 3) Penentuan saat produksi dimulai 4) Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil 5) Penetapan besarnya biaya pada tahapan eksplorasi 4 https://www.pajak.go.id/id/pemeriksaan
  • 7. Hal 6 dari 8 6) Penagihan pajak 7) Keberatan 8) Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto 9) Penghapusan NPWP dan/atau pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan Pemeriksaan dimulai dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan atau pengiriman surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor. Dalam hal khusus, misalnya kondisi pandemi, pemeriksaan dapat dilakukan secara daring. Hasil pemeriksaan harus diberitahukan kepada Wajib Pajak melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) yang dilampiri dengan daftar temuan hasil pemeriksaan dengan mencantumkan dasar hukum atas temuan tersebut. Produk Hukum hasil Pemeriksaan dalam pengujian kepatuhan Wajib Pajak diakhiri dengan pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan produk hukum yang dapat berupa: 1) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) 2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) 3) Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) 4) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pemeriksaan untuk tujuan lain ditutup dengan diterbitkannya LHP yang berisi usulan diterima atau ditolaknya permohonan WP. Wajib Pajak berhak: a. meminta Pemeriksa Pajak untuk : • memperlihatkan tanda pengenal dan Surat Perintah Pemeriksaan; • memberikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan; • memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim pemeriksa apabila susunan keanggotaan mengalami perubahan; • memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan;
  • 8. Hal 7 dari 8 b. menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan; c. menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan bersama dengan pemeriksa pada waktu yang telah ditentukan; d. mengajukan permohonan Quality Assurance Pemeriksaan dalam hal belum disepakati dasar hukum koreksi pemeriksaan; dan e. mengisi kuesioner terkait pelaksanaan pemeriksaan. Wajib Pajak berkewajiban: a. memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan tepat waktu; b. memperlihatkan dan/atau meminjamkan dokumen yang menjadi dasar penghitungan penghasilan; c. memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik; d. memberikan kesempatan tim pemeriksa untuk memasuki dan memeriksa ruangan yang menjadi tempat penyimpanan dokumen serta meminjamkannya; e. memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, yang dapat berupa: 1. menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus; 2. memberikan bantuan kepada tim pemeriksa untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan/atau 3. menyediakan ruangan khusus dalam hal pemeriksaan dilakukan di tempat Wajib Pajak; f. meminjamkan Kertas Kerja Pemeriksaan yang dibuat oleh akuntan publik; g. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan; dan h. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan. Demikian jawaban dari saya dan mohon koreksian dan revisi dari Bapak Terima kasih Salam 042051183 – INDRA SOFIAN
  • 9. Hal 8 dari 8 SUMBER REFERENSI: Perundang-undangan: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Modul: Albib Rinanda Lubis, Laporan Tugas Akhir, Mekanisme Pemeriksaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu POlitik. Universitas Sumatera Utara. Medan. 2016 Galih Wicaksono dan Tiesnawati Wahyuningsih, Inisiasi Tuton ke-4. Mata Kuliah Hukum Pajak dan Acara Perpajakan. “Pemeriksaan Dan Penagihan Pajak”. Tangerang Selatan, Universitas Terbuka. 2021 Tjip Ismail, Buku Materi Pokok Hukum Pajak dan Acara Perpajakan. Cetakan Kedua, Tangerang Selatan, Universitas Terbuka, Februari 2020. Modul 8 Halaman Web: https://www.pajak.go.id/id/pemeriksaan