SlideShare a Scribd company logo

Tugas Tutorial 2 Hukum Perdatamekanisme pembagian warisan terhadap ahli waris dalam Hukum Indonesia Hukum Islam anak di luar nikah yang dapat warisan adalah anak zina hubungan darah berhak warisan.pdf

I
I

Hukum Perdata mekanisme pembagian warisan terhadap ahli waris dalam Hukum Indonesia Hukum Islam anak di luar nikah yang dapat warisan adalah anak zina hubungan darah berhak warisan

Tugas Tutorial 2 Hukum Perdatamekanisme pembagian warisan terhadap ahli waris dalam Hukum Indonesia Hukum Islam anak di luar nikah yang dapat warisan adalah anak zina hubungan darah berhak warisan.pdf

1 of 7
Download to read offline
TUGAS TUTORIAL 2
NIM : 042051183
NAMA : INDRA SOFIAN
Matakuliah : HUKUM PERDATA/HKUM4202
Hal 1 dari 6
Yth. Bapak RAHMAN HASIMA, S.H.M.H
Mohon perkenan Saya Indra Sofian, NIM : 042051183 dari UPBJJ Bogor
menyampaikan jawaban jawaban dari Tugas Tutorial 2 berikut:
Soal :
Sistem pewarisan di Indonesia di atur dalam KUHPerdata dan dalam
kompilasi Hukum Islam serta kewarisan diatur di dalam hukum adat. Ada
dua cara memperoleh warisan yaitu yang pertama berdasarkan ketentuan
undang-undang dan yang kedua memperoleh warisan berdasarkan wasiat.
1. Bagaimana mekanisme pembagian warisan terhadap ahli waris dalam
Hukum Indonesia maupun Hukum Islam? Jelaskan!
Jawaban:
A. Waris Dalam Hukum Indonesia
1) Hukum Waris Indonesia belaku ketentuan KUHPerdata, dimana hukum
waris diatur Bersama-sama dengan hukum benda alasannya:
a. Hukum waris dianggap sebagai suatu hak kebendaan (Pasal 528
KUHPerdata)
b. Hukum waris merupakan salah satu cara yang ditentukan secara
limitative oleh UU untuk memperoleh hak milik (Pasal 584
KUHPerdata)
2) Pembagian Warisan berdasarkan Hukum Indonesia (Pasal 830 s/d
Pasal 1130 KUHPerdata):
a. Ahli waris berdasarkan kedudukan sendiri (uit eigen hoofed) atau
mewaris secara langsung,misalnya jika ayah meninggal, maka
sekalian anak-anaknya tampil sebagai ahli waris. Menurut
KUHPerdata penggolongan ahli waris ini, adalah :
i. Golongan pertama, yaitu anak-anak beserta keturunannya
dalam garis lurus kebawah. Mulai tahun 1935 hak mewaris
suami atau istri yang hidup terlama disamakan dengan
seorang anak yang sah (Pasal 852a KUHPerdata)
ii. Golongan kedua, orang tua dan saudara-saudara pewaris;
pada asasnya bagian orang tua disamakan dengan bagian
saudara-saudara pewaris, tetapi ada jaminan di mana bagian
Hal 2 dari 6
orang tua tidak boleh kurang dari seperempat harta
peninggalan
iii. Golongan ketiga, Pasal 853 dan Pasal 854 KUHPerdata,
dalam hal tidak ada golongan Pertama dan golongan Kedua,
maka harta peninggalan harus dibagi menjadi dua (kloving),
setengah bagian untuk kakek-nenek pihak ayah, dan setelah
lagi untuk kakek-nenek dari pihak ibu
iv. Golongan ke empat, sanak keluarga si pewaris dalam garis
menyimpang sampai derajat ke enam.
b. Ahli waris berdasarkan penggantian (bij plaatsvervulling), disebut
juga sebagai ahli waris tidak langsung (cucu-cucu pewaris) :
i. Penggantian dalam garis lurus ke bawah, Pasal 848
KUHPerdata: hanya orang-orang yang telah mati saja yang
dapat digantikan
ii. Penggantian dalam garis ke samping, tiap saudara
kandung/tiri yang meninggal lebih dulu digantikan oleh
sekalian anaknya
iii. Penggantian dalam garis samping, juga melibatkan
penggantian anggota anggota keluarga yang lebih jauh,
misalnya paman/keponakan, jika meninggal lebih dulu
digantikan oleh turunannya
c. Pihak ketiga yang bukan ahli waris dapat menikmati harta
peninggalan, dalam hal ini kemungkinan timbul karena
KUHPerdata terdapat ketentuan tentang pihak ketiga yang bukan
ahli waris, tetapi dapat menikmati harta peninggalan pewaris
berdasarkan suatu testament/wasiat
B. Waris Dalam Hukum Islam
Hukum Waris Islam, bagi mereka yang beragama Islam diatur dalam
Pasal 171 - 214 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang
Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam):
Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta Bersama
setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai
Hal 3 dari 6
meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (thajiz), pembayaran utang dan
pemberian untuk kerabat.
Yang berhak menjadi waris adalah orang yang memiliki hubungan darah
dan hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak
terhalang karena hukum, yaitu:
1) Ayah, anak laki-laki, saudara laiki-laki, paman dan kakek
2) Ibu, anak perempuan, suadara perempuan dan nenehk
3) Duda atau janda
Yang terhalang menjadi ahli waris adalah seseorang yang berdasarkan
putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dihukum karena:
1) Dipersalahkan telah membunuh, mencoba membunh atau menganiaya
berat pewaris
2) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa
pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam hukuman 5 tahun
penjara atau lebih berat.
Besaran masing-masing:
a. Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila
dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga
bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak
laki-laki, maka bagian anak laki-laki dua berbanding satu dengan anak
perempuan.
b. Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan
anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.
c. Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau
lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia
mendapat sepertiga bagian.
d. Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda
atau duda bila bersama-sama dengan ayah.
e. Duda mendapat separuh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak,
dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat
seperempat bagian.
Hal 4 dari 6
f. Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan
anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat
seperdelapan bagian.
g. Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka
saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing
mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih
maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.
h. Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia
mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia
mendapat separuh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-
sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang
atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian.
Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-
laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua
berbanding satu dengan saudara perempuan.
2. Apakah anak di luar nikah yang mendapatkan warisan adalah anak zina?
Jawaban:
Anak di luar nikah/anak zina tidak berhak mendapatkan warisan khususnya
bagi orangtuanya yang beragama Islam merujuk pada fatwa Majelis Ulama
Indonesia yang dibuat pada 10 Maret 2012, setidaknya ada 6 (enam) poin
ketentuan hukum yang ditelurkan oleh Komisi Fatwa MUI yang dipimpin oleh
Prof. Hasanuddin AF ini. Beberapa di antaranya adalah:
1) anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan
nafaqah (nafkah) dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya;
2) anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris dan nafaqah
dengan ibunya dan keluarga ibunya;
3) pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta’zir (jenis dan hukuman
yang diberikan oleh pihak yang berwenang) terhadap lelaki pezina yang
mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk:
a. mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut;
b. memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah
Hal 5 dari 6
3. Menurut analisis Anda apakah semua ahli waris yang memiliki hubungan
darah berhak mendapatkan warisan?
Jawaban:
Berdasarkan Pasal 832 KUH Perdata disebutkan bahwa:
Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga
sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar
perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut
peraturan-peraturan berikut ini.
Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak
ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib
melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga
harta peninggalan mencukupi untuk itu.
Berdasarkan Pasal 171 huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991
tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam:
Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai
hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama
Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
Pada dasarnya ahli waris yang memiliki hubungan darah berhak mendapatkan
warisan dengan ketentuan dilandasi dengan perkawinan yang resmi dan sah
karena apabila kedua orangtua kandung Islam memiliki anak hasil zina tidak
berhak mendapatkan waris, walaupun memiliki hubungan darah tetap secara
Hukum Islam sangat jelas bahwa anak hasil zina yang memiliki hubungan
darah tidak memiliki hubungan nasab dan waris.
Demikian jawaban dari saya dan mohon koreksian dan revisi dari Bapak
Terima kasih
Salam
042051183 – INDRA SOFIAN
Ad

Recommended

Warper sebelum uts
Warper sebelum utsWarper sebelum uts
Warper sebelum utsmonsil
 
Pewarisan / Turun Waris - Ricco S Yubaidi
Pewarisan / Turun Waris - Ricco S YubaidiPewarisan / Turun Waris - Ricco S Yubaidi
Pewarisan / Turun Waris - Ricco S YubaidiRicco Survival Yubaidi
 
Hak kewarisan anak luar nikah
Hak kewarisan anak luar nikah Hak kewarisan anak luar nikah
Hak kewarisan anak luar nikah diktum2015
 
4 hukum waris islam dan permasalahannya
4 hukum waris islam dan permasalahannya4 hukum waris islam dan permasalahannya
4 hukum waris islam dan permasalahannyaMuhammad Musta'in
 
TUGAS PPT HUKUM WARIS.pptx
TUGAS PPT HUKUM WARIS.pptxTUGAS PPT HUKUM WARIS.pptx
TUGAS PPT HUKUM WARIS.pptxremuslgr
 
Mawaris [Autosaved].ppt
Mawaris [Autosaved].pptMawaris [Autosaved].ppt
Mawaris [Autosaved].pptAkhinaRomdoni
 

More Related Content

Similar to Tugas Tutorial 2 Hukum Perdatamekanisme pembagian warisan terhadap ahli waris dalam Hukum Indonesia Hukum Islam anak di luar nikah yang dapat warisan adalah anak zina hubungan darah berhak warisan.pdf

Pemda Waris POWER Point Agt 2015.pptx
Pemda Waris POWER Point Agt 2015.pptxPemda Waris POWER Point Agt 2015.pptx
Pemda Waris POWER Point Agt 2015.pptxbagianhukumkabupaten2
 
anak-luar-kawin-dl-hk-wrs.pptx
anak-luar-kawin-dl-hk-wrs.pptxanak-luar-kawin-dl-hk-wrs.pptx
anak-luar-kawin-dl-hk-wrs.pptxFaiqTugasKuliah
 
Makalah Kejahatan Terhadap Harta Benda
Makalah Kejahatan Terhadap Harta BendaMakalah Kejahatan Terhadap Harta Benda
Makalah Kejahatan Terhadap Harta BendaIr. Soekarno
 
HUKUM WARIS PERDATA PERTEMUAN 21.pdf
HUKUM WARIS PERDATA PERTEMUAN 21.pdfHUKUM WARIS PERDATA PERTEMUAN 21.pdf
HUKUM WARIS PERDATA PERTEMUAN 21.pdfSAHasugian
 
KEL 7-PPT AGAMA- Ilmu Faroid Pembagian Harta waris dan Ahli Waris.pptx
KEL 7-PPT AGAMA- Ilmu Faroid Pembagian Harta waris dan Ahli Waris.pptxKEL 7-PPT AGAMA- Ilmu Faroid Pembagian Harta waris dan Ahli Waris.pptx
KEL 7-PPT AGAMA- Ilmu Faroid Pembagian Harta waris dan Ahli Waris.pptxMohammadSyaifudin2
 
Wasiat Wajibah UU Mesir 1946
Wasiat Wajibah UU Mesir 1946Wasiat Wajibah UU Mesir 1946
Wasiat Wajibah UU Mesir 1946Beryl Syamwil
 
Hukum Waris by I Gede Auditta
Hukum Waris by I Gede AudittaHukum Waris by I Gede Auditta
Hukum Waris by I Gede AudittaI Gede Auditta
 
KETENTUAN WARISAN DALAM ISLAM.pptx
KETENTUAN WARISAN DALAM ISLAM.pptxKETENTUAN WARISAN DALAM ISLAM.pptx
KETENTUAN WARISAN DALAM ISLAM.pptxRaraWiriTanaya
 
MARLINA BASRI 2205030011 TUGAS PRANATA HUKUM ADAT 10.pptx
MARLINA BASRI 2205030011 TUGAS PRANATA HUKUM ADAT 10.pptxMARLINA BASRI 2205030011 TUGAS PRANATA HUKUM ADAT 10.pptx
MARLINA BASRI 2205030011 TUGAS PRANATA HUKUM ADAT 10.pptxArsipSMKN6LUTRA
 
Fikih bab 12 dan 13_104318.pptx
Fikih bab 12 dan 13_104318.pptxFikih bab 12 dan 13_104318.pptx
Fikih bab 12 dan 13_104318.pptxDrSudartoMPdI
 

Similar to Tugas Tutorial 2 Hukum Perdatamekanisme pembagian warisan terhadap ahli waris dalam Hukum Indonesia Hukum Islam anak di luar nikah yang dapat warisan adalah anak zina hubungan darah berhak warisan.pdf (20)

Pengaturan mengenai Perwalian
Pengaturan mengenai PerwalianPengaturan mengenai Perwalian
Pengaturan mengenai Perwalian
 
perwalian
perwalianperwalian
perwalian
 
Pemda Waris POWER Point Agt 2015.pptx
Pemda Waris POWER Point Agt 2015.pptxPemda Waris POWER Point Agt 2015.pptx
Pemda Waris POWER Point Agt 2015.pptx
 
HUKUM KELUARGA
HUKUM KELUARGAHUKUM KELUARGA
HUKUM KELUARGA
 
hukum keluarga perkawainan.ppt
hukum keluarga perkawainan.ppthukum keluarga perkawainan.ppt
hukum keluarga perkawainan.ppt
 
anak-luar-kawin-dl-hk-wrs.pptx
anak-luar-kawin-dl-hk-wrs.pptxanak-luar-kawin-dl-hk-wrs.pptx
anak-luar-kawin-dl-hk-wrs.pptx
 
Ketentuan Perkawinan.pptx
Ketentuan Perkawinan.pptxKetentuan Perkawinan.pptx
Ketentuan Perkawinan.pptx
 
Makalah Kejahatan Terhadap Harta Benda
Makalah Kejahatan Terhadap Harta BendaMakalah Kejahatan Terhadap Harta Benda
Makalah Kejahatan Terhadap Harta Benda
 
HUKUM WARIS PERDATA PERTEMUAN 21.pdf
HUKUM WARIS PERDATA PERTEMUAN 21.pdfHUKUM WARIS PERDATA PERTEMUAN 21.pdf
HUKUM WARIS PERDATA PERTEMUAN 21.pdf
 
MAWARIS
MAWARISMAWARIS
MAWARIS
 
Ini hanya contoh saja
Ini hanya contoh sajaIni hanya contoh saja
Ini hanya contoh saja
 
KEL 7-PPT AGAMA- Ilmu Faroid Pembagian Harta waris dan Ahli Waris.pptx
KEL 7-PPT AGAMA- Ilmu Faroid Pembagian Harta waris dan Ahli Waris.pptxKEL 7-PPT AGAMA- Ilmu Faroid Pembagian Harta waris dan Ahli Waris.pptx
KEL 7-PPT AGAMA- Ilmu Faroid Pembagian Harta waris dan Ahli Waris.pptx
 
Wasiat Wajibah UU Mesir 1946
Wasiat Wajibah UU Mesir 1946Wasiat Wajibah UU Mesir 1946
Wasiat Wajibah UU Mesir 1946
 
Hukum Waris by I Gede Auditta
Hukum Waris by I Gede AudittaHukum Waris by I Gede Auditta
Hukum Waris by I Gede Auditta
 
KETENTUAN WARISAN DALAM ISLAM.pptx
KETENTUAN WARISAN DALAM ISLAM.pptxKETENTUAN WARISAN DALAM ISLAM.pptx
KETENTUAN WARISAN DALAM ISLAM.pptx
 
MARLINA BASRI 2205030011 TUGAS PRANATA HUKUM ADAT 10.pptx
MARLINA BASRI 2205030011 TUGAS PRANATA HUKUM ADAT 10.pptxMARLINA BASRI 2205030011 TUGAS PRANATA HUKUM ADAT 10.pptx
MARLINA BASRI 2205030011 TUGAS PRANATA HUKUM ADAT 10.pptx
 
HUKUM WARIS ADAT.pptx
HUKUM WARIS ADAT.pptxHUKUM WARIS ADAT.pptx
HUKUM WARIS ADAT.pptx
 
Bab xi
Bab xiBab xi
Bab xi
 
fiqih mawarits.pptx
fiqih mawarits.pptxfiqih mawarits.pptx
fiqih mawarits.pptx
 
Fikih bab 12 dan 13_104318.pptx
Fikih bab 12 dan 13_104318.pptxFikih bab 12 dan 13_104318.pptx
Fikih bab 12 dan 13_104318.pptx
 

More from Indra Sofian

Diskusi 3 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 3 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdfDiskusi 3 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 3 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdfIndra Sofian
 
Tugas Tutorial 3 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc.pdf
Tugas Tutorial 3 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc.pdfTugas Tutorial 3 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc.pdf
Tugas Tutorial 3 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc.pdfIndra Sofian
 
Tugas Tutorial 1 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.pdf
Tugas Tutorial 1 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.pdfTugas Tutorial 1 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.pdf
Tugas Tutorial 1 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.pdfIndra Sofian
 
Diskusi 1 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 1 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdfDiskusi 1 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 1 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdfIndra Sofian
 
Diskusi 6 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
Diskusi 6 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdfDiskusi 6 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
Diskusi 6 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdfIndra Sofian
 
Tugas Tutorial 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc.pdf
Tugas Tutorial 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc.pdfTugas Tutorial 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc.pdf
Tugas Tutorial 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc.pdfIndra Sofian
 
Diskusi 4 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
Diskusi 4 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdfDiskusi 4 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
Diskusi 4 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdfIndra Sofian
 
Diskusi 5 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 5 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdfDiskusi 5 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 5 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdfIndra Sofian
 
Diskusi 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdfDiskusi 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdfIndra Sofian
 
Diskusi 7 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
Diskusi 7 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdfDiskusi 7 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
Diskusi 7 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdfIndra Sofian
 
Diskusi 8 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi  8 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdfDiskusi  8 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 8 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdfIndra Sofian
 
Diskusi 7 Hukum Perdata apakah tidak melakukan pembayaran untuk tahun kedua t...
Diskusi 7 Hukum Perdata apakah tidak melakukan pembayaran untuk tahun kedua t...Diskusi 7 Hukum Perdata apakah tidak melakukan pembayaran untuk tahun kedua t...
Diskusi 7 Hukum Perdata apakah tidak melakukan pembayaran untuk tahun kedua t...Indra Sofian
 
Diskusi 3 Hukum Perdata kewajiban mantan suami kepada Isteri dan Anak Pasca P...
Diskusi 3 Hukum Perdata kewajiban mantan suami kepada Isteri dan Anak Pasca P...Diskusi 3 Hukum Perdata kewajiban mantan suami kepada Isteri dan Anak Pasca P...
Diskusi 3 Hukum Perdata kewajiban mantan suami kepada Isteri dan Anak Pasca P...Indra Sofian
 
Diskusi 4 Hukum Perdata diundangkannya UUHT jaminan hak atas tanah tidak diik...
Diskusi 4 Hukum Perdata diundangkannya UUHT jaminan hak atas tanah tidak diik...Diskusi 4 Hukum Perdata diundangkannya UUHT jaminan hak atas tanah tidak diik...
Diskusi 4 Hukum Perdata diundangkannya UUHT jaminan hak atas tanah tidak diik...Indra Sofian
 
Diskusi 8 Hukum Perdata pemberian Kuasa, Pinjam mengganti atau Pinjam Pakai.pdf
Diskusi 8 Hukum Perdata pemberian Kuasa, Pinjam mengganti atau Pinjam Pakai.pdfDiskusi 8 Hukum Perdata pemberian Kuasa, Pinjam mengganti atau Pinjam Pakai.pdf
Diskusi 8 Hukum Perdata pemberian Kuasa, Pinjam mengganti atau Pinjam Pakai.pdfIndra Sofian
 
Tugas Tutorial 3 Hukum Perdata Ingkar janji tuntutan ganti rugi perjanjian se...
Tugas Tutorial 3 Hukum Perdata Ingkar janji tuntutan ganti rugi perjanjian se...Tugas Tutorial 3 Hukum Perdata Ingkar janji tuntutan ganti rugi perjanjian se...
Tugas Tutorial 3 Hukum Perdata Ingkar janji tuntutan ganti rugi perjanjian se...Indra Sofian
 
Diskusi 1 Hukum Perdata kondisi stress tindakan hukum jual beli tanah.pdf
Diskusi 1 Hukum Perdata kondisi stress tindakan hukum jual beli tanah.pdfDiskusi 1 Hukum Perdata kondisi stress tindakan hukum jual beli tanah.pdf
Diskusi 1 Hukum Perdata kondisi stress tindakan hukum jual beli tanah.pdfIndra Sofian
 
Tugas Tutorial 1 Hukum Perdata pernikahan tersebut SAH secara hukum Indonesia...
Tugas Tutorial 1 Hukum Perdata pernikahan tersebut SAH secara hukum Indonesia...Tugas Tutorial 1 Hukum Perdata pernikahan tersebut SAH secara hukum Indonesia...
Tugas Tutorial 1 Hukum Perdata pernikahan tersebut SAH secara hukum Indonesia...Indra Sofian
 
Diskusi 2 Hukum Perdata menikah warga negara asing sah di mata hukum indonesi...
Diskusi 2 Hukum Perdata menikah warga negara asing sah di mata hukum indonesi...Diskusi 2 Hukum Perdata menikah warga negara asing sah di mata hukum indonesi...
Diskusi 2 Hukum Perdata menikah warga negara asing sah di mata hukum indonesi...Indra Sofian
 
Diskusi 6 Hukum Perdata kesalahan identitas para pihak dalam suatu perjanjian...
Diskusi 6 Hukum Perdata kesalahan identitas para pihak dalam suatu perjanjian...Diskusi 6 Hukum Perdata kesalahan identitas para pihak dalam suatu perjanjian...
Diskusi 6 Hukum Perdata kesalahan identitas para pihak dalam suatu perjanjian...Indra Sofian
 

More from Indra Sofian (20)

Diskusi 3 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 3 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdfDiskusi 3 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 3 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
 
Tugas Tutorial 3 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc.pdf
Tugas Tutorial 3 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc.pdfTugas Tutorial 3 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc.pdf
Tugas Tutorial 3 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc.pdf
 
Tugas Tutorial 1 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.pdf
Tugas Tutorial 1 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.pdfTugas Tutorial 1 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.pdf
Tugas Tutorial 1 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.pdf
 
Diskusi 1 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 1 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdfDiskusi 1 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 1 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
 
Diskusi 6 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
Diskusi 6 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdfDiskusi 6 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
Diskusi 6 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
 
Tugas Tutorial 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc.pdf
Tugas Tutorial 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc.pdfTugas Tutorial 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc.pdf
Tugas Tutorial 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc.pdf
 
Diskusi 4 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
Diskusi 4 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdfDiskusi 4 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
Diskusi 4 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
 
Diskusi 5 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 5 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdfDiskusi 5 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 5 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
 
Diskusi 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdfDiskusi 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
 
Diskusi 7 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
Diskusi 7 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdfDiskusi 7 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
Diskusi 7 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
 
Diskusi 8 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi  8 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdfDiskusi  8 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 8 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
 
Diskusi 7 Hukum Perdata apakah tidak melakukan pembayaran untuk tahun kedua t...
Diskusi 7 Hukum Perdata apakah tidak melakukan pembayaran untuk tahun kedua t...Diskusi 7 Hukum Perdata apakah tidak melakukan pembayaran untuk tahun kedua t...
Diskusi 7 Hukum Perdata apakah tidak melakukan pembayaran untuk tahun kedua t...
 
Diskusi 3 Hukum Perdata kewajiban mantan suami kepada Isteri dan Anak Pasca P...
Diskusi 3 Hukum Perdata kewajiban mantan suami kepada Isteri dan Anak Pasca P...Diskusi 3 Hukum Perdata kewajiban mantan suami kepada Isteri dan Anak Pasca P...
Diskusi 3 Hukum Perdata kewajiban mantan suami kepada Isteri dan Anak Pasca P...
 
Diskusi 4 Hukum Perdata diundangkannya UUHT jaminan hak atas tanah tidak diik...
Diskusi 4 Hukum Perdata diundangkannya UUHT jaminan hak atas tanah tidak diik...Diskusi 4 Hukum Perdata diundangkannya UUHT jaminan hak atas tanah tidak diik...
Diskusi 4 Hukum Perdata diundangkannya UUHT jaminan hak atas tanah tidak diik...
 
Diskusi 8 Hukum Perdata pemberian Kuasa, Pinjam mengganti atau Pinjam Pakai.pdf
Diskusi 8 Hukum Perdata pemberian Kuasa, Pinjam mengganti atau Pinjam Pakai.pdfDiskusi 8 Hukum Perdata pemberian Kuasa, Pinjam mengganti atau Pinjam Pakai.pdf
Diskusi 8 Hukum Perdata pemberian Kuasa, Pinjam mengganti atau Pinjam Pakai.pdf
 
Tugas Tutorial 3 Hukum Perdata Ingkar janji tuntutan ganti rugi perjanjian se...
Tugas Tutorial 3 Hukum Perdata Ingkar janji tuntutan ganti rugi perjanjian se...Tugas Tutorial 3 Hukum Perdata Ingkar janji tuntutan ganti rugi perjanjian se...
Tugas Tutorial 3 Hukum Perdata Ingkar janji tuntutan ganti rugi perjanjian se...
 
Diskusi 1 Hukum Perdata kondisi stress tindakan hukum jual beli tanah.pdf
Diskusi 1 Hukum Perdata kondisi stress tindakan hukum jual beli tanah.pdfDiskusi 1 Hukum Perdata kondisi stress tindakan hukum jual beli tanah.pdf
Diskusi 1 Hukum Perdata kondisi stress tindakan hukum jual beli tanah.pdf
 
Tugas Tutorial 1 Hukum Perdata pernikahan tersebut SAH secara hukum Indonesia...
Tugas Tutorial 1 Hukum Perdata pernikahan tersebut SAH secara hukum Indonesia...Tugas Tutorial 1 Hukum Perdata pernikahan tersebut SAH secara hukum Indonesia...
Tugas Tutorial 1 Hukum Perdata pernikahan tersebut SAH secara hukum Indonesia...
 
Diskusi 2 Hukum Perdata menikah warga negara asing sah di mata hukum indonesi...
Diskusi 2 Hukum Perdata menikah warga negara asing sah di mata hukum indonesi...Diskusi 2 Hukum Perdata menikah warga negara asing sah di mata hukum indonesi...
Diskusi 2 Hukum Perdata menikah warga negara asing sah di mata hukum indonesi...
 
Diskusi 6 Hukum Perdata kesalahan identitas para pihak dalam suatu perjanjian...
Diskusi 6 Hukum Perdata kesalahan identitas para pihak dalam suatu perjanjian...Diskusi 6 Hukum Perdata kesalahan identitas para pihak dalam suatu perjanjian...
Diskusi 6 Hukum Perdata kesalahan identitas para pihak dalam suatu perjanjian...
 

Tugas Tutorial 2 Hukum Perdatamekanisme pembagian warisan terhadap ahli waris dalam Hukum Indonesia Hukum Islam anak di luar nikah yang dapat warisan adalah anak zina hubungan darah berhak warisan.pdf

  • 1. TUGAS TUTORIAL 2 NIM : 042051183 NAMA : INDRA SOFIAN Matakuliah : HUKUM PERDATA/HKUM4202
  • 2. Hal 1 dari 6 Yth. Bapak RAHMAN HASIMA, S.H.M.H Mohon perkenan Saya Indra Sofian, NIM : 042051183 dari UPBJJ Bogor menyampaikan jawaban jawaban dari Tugas Tutorial 2 berikut: Soal : Sistem pewarisan di Indonesia di atur dalam KUHPerdata dan dalam kompilasi Hukum Islam serta kewarisan diatur di dalam hukum adat. Ada dua cara memperoleh warisan yaitu yang pertama berdasarkan ketentuan undang-undang dan yang kedua memperoleh warisan berdasarkan wasiat. 1. Bagaimana mekanisme pembagian warisan terhadap ahli waris dalam Hukum Indonesia maupun Hukum Islam? Jelaskan! Jawaban: A. Waris Dalam Hukum Indonesia 1) Hukum Waris Indonesia belaku ketentuan KUHPerdata, dimana hukum waris diatur Bersama-sama dengan hukum benda alasannya: a. Hukum waris dianggap sebagai suatu hak kebendaan (Pasal 528 KUHPerdata) b. Hukum waris merupakan salah satu cara yang ditentukan secara limitative oleh UU untuk memperoleh hak milik (Pasal 584 KUHPerdata) 2) Pembagian Warisan berdasarkan Hukum Indonesia (Pasal 830 s/d Pasal 1130 KUHPerdata): a. Ahli waris berdasarkan kedudukan sendiri (uit eigen hoofed) atau mewaris secara langsung,misalnya jika ayah meninggal, maka sekalian anak-anaknya tampil sebagai ahli waris. Menurut KUHPerdata penggolongan ahli waris ini, adalah : i. Golongan pertama, yaitu anak-anak beserta keturunannya dalam garis lurus kebawah. Mulai tahun 1935 hak mewaris suami atau istri yang hidup terlama disamakan dengan seorang anak yang sah (Pasal 852a KUHPerdata) ii. Golongan kedua, orang tua dan saudara-saudara pewaris; pada asasnya bagian orang tua disamakan dengan bagian saudara-saudara pewaris, tetapi ada jaminan di mana bagian
  • 3. Hal 2 dari 6 orang tua tidak boleh kurang dari seperempat harta peninggalan iii. Golongan ketiga, Pasal 853 dan Pasal 854 KUHPerdata, dalam hal tidak ada golongan Pertama dan golongan Kedua, maka harta peninggalan harus dibagi menjadi dua (kloving), setengah bagian untuk kakek-nenek pihak ayah, dan setelah lagi untuk kakek-nenek dari pihak ibu iv. Golongan ke empat, sanak keluarga si pewaris dalam garis menyimpang sampai derajat ke enam. b. Ahli waris berdasarkan penggantian (bij plaatsvervulling), disebut juga sebagai ahli waris tidak langsung (cucu-cucu pewaris) : i. Penggantian dalam garis lurus ke bawah, Pasal 848 KUHPerdata: hanya orang-orang yang telah mati saja yang dapat digantikan ii. Penggantian dalam garis ke samping, tiap saudara kandung/tiri yang meninggal lebih dulu digantikan oleh sekalian anaknya iii. Penggantian dalam garis samping, juga melibatkan penggantian anggota anggota keluarga yang lebih jauh, misalnya paman/keponakan, jika meninggal lebih dulu digantikan oleh turunannya c. Pihak ketiga yang bukan ahli waris dapat menikmati harta peninggalan, dalam hal ini kemungkinan timbul karena KUHPerdata terdapat ketentuan tentang pihak ketiga yang bukan ahli waris, tetapi dapat menikmati harta peninggalan pewaris berdasarkan suatu testament/wasiat B. Waris Dalam Hukum Islam Hukum Waris Islam, bagi mereka yang beragama Islam diatur dalam Pasal 171 - 214 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam): Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta Bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai
  • 4. Hal 3 dari 6 meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (thajiz), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat. Yang berhak menjadi waris adalah orang yang memiliki hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum, yaitu: 1) Ayah, anak laki-laki, saudara laiki-laki, paman dan kakek 2) Ibu, anak perempuan, suadara perempuan dan nenehk 3) Duda atau janda Yang terhalang menjadi ahli waris adalah seseorang yang berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dihukum karena: 1) Dipersalahkan telah membunuh, mencoba membunh atau menganiaya berat pewaris 2) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam hukuman 5 tahun penjara atau lebih berat. Besaran masing-masing: a. Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki dua berbanding satu dengan anak perempuan. b. Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian. c. Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian. d. Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah. e. Duda mendapat separuh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.
  • 5. Hal 4 dari 6 f. Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian. g. Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian. h. Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separuh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama- sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki- laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan. 2. Apakah anak di luar nikah yang mendapatkan warisan adalah anak zina? Jawaban: Anak di luar nikah/anak zina tidak berhak mendapatkan warisan khususnya bagi orangtuanya yang beragama Islam merujuk pada fatwa Majelis Ulama Indonesia yang dibuat pada 10 Maret 2012, setidaknya ada 6 (enam) poin ketentuan hukum yang ditelurkan oleh Komisi Fatwa MUI yang dipimpin oleh Prof. Hasanuddin AF ini. Beberapa di antaranya adalah: 1) anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah (nafkah) dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya; 2) anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya; 3) pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta’zir (jenis dan hukuman yang diberikan oleh pihak yang berwenang) terhadap lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk: a. mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut; b. memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah
  • 6. Hal 5 dari 6 3. Menurut analisis Anda apakah semua ahli waris yang memiliki hubungan darah berhak mendapatkan warisan? Jawaban: Berdasarkan Pasal 832 KUH Perdata disebutkan bahwa: Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu. Berdasarkan Pasal 171 huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam: Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Pada dasarnya ahli waris yang memiliki hubungan darah berhak mendapatkan warisan dengan ketentuan dilandasi dengan perkawinan yang resmi dan sah karena apabila kedua orangtua kandung Islam memiliki anak hasil zina tidak berhak mendapatkan waris, walaupun memiliki hubungan darah tetap secara Hukum Islam sangat jelas bahwa anak hasil zina yang memiliki hubungan darah tidak memiliki hubungan nasab dan waris. Demikian jawaban dari saya dan mohon koreksian dan revisi dari Bapak Terima kasih Salam 042051183 – INDRA SOFIAN
  • 7. Hal 6 dari 6 SUMBER REFERENSI: Perundang-undangan: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Modul: Hazar Kusmayanti, Inisiasi Tuton ke-5 “Hukum Waris”. Mata Kuliah Hukum Perdata. Tangerang Selatan, Fakultas Hukum Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Terbuka. 2021 Rosa Agustina dkk, Buku Materi Pokok Hukum Perdata. Edisi 2. Cetakan Kesepuluh, Tangerang Selatan, Universitas Terbuka, Februari 2019. Modul 8. I Ketut Markeling. Hukum Waris. Bahan Mata Kuliah. Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar. 2016. Halaman Web: https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4ecc7cf50640b/empat- golongan-ahli-waris-menurut-kuh-perdata/ https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5b7021295093e/cara- hitung-pembagian-waris-anak-menurut-hukum-islam/#_ftn9