1. PROGRAM PENINGKATAN
KESELAMATAN PERKERETAAPIAN
Disampaikan Oleh :
DIREKTUR KESELAMATAN PERKERETAAPIAN
Ir. Hermanto Dwiatmoko MSTr.
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Jakarta, 20 Desember 2012

2. DAFTAR ISI
PENDAHULUAN
KONDISI KESELAMATAN PERKERETAAPIAN
EVALUASI PELAKSANAAN ROAD MAP TO ZERO ACCIDENT
RENCANA AKSI PENINGKATAN KESELAMATAN
PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN
PENUTUP
1

3. POLA PIKIR PENINGKATAN KESELAMATAN
PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN
PENYUSUNAN PENINGKATAN
ROAD MAP TO REGULASI KELAIKAN
ZERO ACCIDENT UU/PP PRASARANA DAN
PerMen/PerDirjen SARANA
• Keterbatasan
Anggaran
TINGKAT • Keterbatasan PENINGKATAN
KESELAMATAN SDM kompeten FUNGSI KESELAMATAN
SAAT INI • SOP dalam REGULATOR PERKERETAAPIAN
proses
• Keterbatasan
peralatan
PENANGANAN INSPEKSI DAN PENINGKATAN
PENEGAKAN
DAN ANALISIS AUDIT KOMPETENSI
HUKUM
KECELAKAAN KESELAMATAN SDM
EVALUASI 2

4. PENDAHULUAN
3

5. PENDAHULUAN
• PERAN PEMERINTAH SEBAGAI REGULATOR PERKERETAAPIAN
Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2007 ttg Perkeretaapian, perkeretaapian dikuasai Negara
dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah.
• PEMISAHAN FUNGSI REGULATOR DAN OPERATOR
Fungsi Regulator oleh Pemerintah yaitu Pembinaan Perkeretaapian yang meliputi
Pengaturan, Pengendalian dan Pengawasan.
Fungsi Operator oleh Badan Usaha Penyelenggara yang meliputi Pengadaan atau
Pembangunan, Pengoperasian, Perawatan dan Pengusahaan.
• KETERBUKAAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN
Penyelenggaraan Perkeretaapian adalah terbuka, yakni dapat diselenggarakan oleh Badan
Usaha yang berbentuk Badan Hukum (BUMN, BUMD, BUMS, Pemerintah maupun
Pemerintah Daerah).
• PERAN SERTA PEMERINTAH DAERAH
Penyelenggaraan perkeretaapian harus memperhatikan otonomi daerah, dan membuka
peluang bagi Pemerintah Daerah (provinsi dan kabupaten/kota) untuk mewujudkan
perkeretaapian daerah yang terintegrasi dengan moda transportasi lainnya.
• PERAN SERTA SWASTA DAN MASYARAKAT
Dalam penyelenggaraan perkeretaapian peluang peran serta swasta dan masyarakat
dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian sangat besar, kecuali apabila swasta dan
masyarakat tidak mampu untuk melaksanakannya, maka akan diambil alih oleh
Pemerintah.
4

6. DASAR DAN TUJUAN PENYELENGGARAAN
PERKERETAAPIAN
UU No. 23/2007 ttg Perkeretaapian
KATA KUNCI PENYELENGGARAAN
pasal 3: PERKERETAAPIAN INDONESIA
“Perkeretaapian diselenggarakan
Massal
dengan tujuan untuk memperlancar
Efisien Selamat
perpindahan orang dan/atau barang
secara massal dengan selamat,
aman, nyaman, cepat dan lancar, Tertib & Aman
Teratur VISI
tertib dan teratur, efisien, terpadu
dengan moda transportasi lain, Tepat Nyaman
serta menunjang pemerataan,
pertumbuhan, stabilitas, pendorong, Cepat &
dan penggerak pembangunan Lancar
nasional.”
5

7. PERAN STAKEHOLDER PERKERETAAPIAN
DALAM PENINGKATAN KESELAMATAN
1. penyusunan Regulasi
2. Pengujian dan Sertifikasi
PEMERINTAH 3. Penegakan Hukum
(REGULATOR) 4. Sosialisasi
PENYELENGGARA
PERKERETAAPIAN MASYARAKAT
(OPERATOR)
1. Pemenuhan standar/laik
operasi dan pelayanan 1. Kepedulian Keselamatan
2. Pemeriksaan dan 2. Menjaga ketertiban, keselamatan
Perawatan dan keamanan
3. Tanggung jawab kepada
publik dan pemerintah
saat terjadi kecelakaan 6

8. KONDISI KESELAMATAN PERKERETAAPIAN
7

9. DATA KECELAKAAN KERETA API
TAHUN
JENIS
No
KECELAKAAN
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*
1 Tabrakan KA 5 3 3 5 3 1 2
dengan KA
2 Anjlokan 68 110 99 41 25 23 19
3 Terguling 5 7 8 7 4 2 2
4 Banjir/longsor 3 3 8 8 6 1 4
5 Lain-lain 11 16 8 8 4 6 2
JUMLAH 92 139 126 69 42 33 29
* Posisi 23 Nopember 2012
8

10. DATA KORBAN KECELAKAAN KERETA API
TAHUN
NO. KORBAN
2006 2007 2008 2009 2010 2011
1 MENINGGAL 50 34 45 57 79 39
2 LUKA BERAT 76 128 78 122 93 45
3 LUKA RINGAN 52 164 73 76 104 28
JUMLAH 178 326 196 255 276 112
9

11. PROSENTASE FAKTOR PENYEBAB KECELAKAAN KA
TAHUN 2009 S/D 2011
19
44
77 22
51
SARANA
PRASARANA
SDM OPERATOR
Dari diagram tersebut penyebab
EKSTERNAL
ALAM
kecelakaan (di luar faktor eksternal)
yang paling dominan 3 tahun terakhir
dari tahun 2009 s/d 2011 adalah :
SDM Operator : 51 kejadian (24 %)
Sarana : 44 kejadian (21 %)
Prasarana : 22 kejadian (10 %)
10

12. ANALISIS PENYEBAB KECELAKAAN KA
SARANA PRASARANA MANUSIA EKSTERNAL
 Pengereman tidak  Adanya kecrotan (mud  Masinis tidak  Masyarakat tidak
bekerja dengan baik pumping) malaksanakan disiplin melintasi
 Kerusakan pada as  Jalan rel tidak laik standar prosedur perlintasan sebidang
dan roda  Bantalan kayu operasi yang  Bangunan liar
 As patah rapuh ditetapkan disekitar jalan rel
 Bearing macet  Rel patah (melanggar mengganggu
 Pembebanan tidak  Wesel rusak kecepatan) pandangan bebas
merata  Badan jalan  Pengaturan dinasan masinis
 Kelebihan Beban longsor/amblas kurang baik sehingga  Vandalisme,
 Kurangnya  Jembatan kurang laik menimbulkan pencurian alat
perawatan sarana,  Kurangnya kelelahan fisik penambat,
tidak menggunakan perawatan  Faktor fisik melempar kaca.
suku cadang standar.  Terjadinya karat  ngantuk, tertidur,  Terjadinya bencana
(jembatan besi) dsb alam, gempa bumi,
longsor, banjir, dll
11

13. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM
ROAD MAP TO ZERO ACCIDENT
12

14. ROAD MAP TO ZERO ACCIDENT
13

15. TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT
JENDERAL PERKERETAAPIAN
TUGAS
Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan
standardisasi teknis di bidang Perkeretaapian.
FUNGSI
1. Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang
Perkeretaapian;
2. Melaksanakan kebijakan di bidang perkeretaapian;
3. Menyusun standar, norma, pedoman, kriteria, dan
prosedur di bidang Perkeretaapian;
4. Memberikan bimbingan teknis dan evaluasi;
5. Melaksanakan administrasi Direktorat Jenderal
Perkeretaapian. 14

16. PENYUSUNAN REGULASI
 UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
 PP No 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan
Perkeretaapian;
 PP No 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Kereta Api;
 Peraturan Menteri Perhubungan (41 Permen) tentang :
 Standar Teknis Prasarana dan Sarana Perkeretaapian
 Pengujian, perawatan dan pemeriksaan prasarana dan sarana
perkeretaapian
 Standar Kompetensi/keahlian tenaga penguji, inspektur dan
auditor perkeretaapian
 Standar Kompetensi awak sarana dan petugas pengoperasian
prasarana perkeretaapian
 Standar Pelayanan Minimal
 Rencana Induk Perkeretaapian Nasional 15

17. PENINGKATAN KELAIKAN PRASARANA
PERKERETAAPIAN
 Pengujian prasarana perkeretaapian
• Uji pertama & uji berkala
 Sertifikasi prasarana perkeretaapian
yang sudah lulus uji pertama atau
berkala
 Peningkatan jalur kereta api al.
penggantian rel, bantalan, wesel, dll.
 Peningkatan Fasilitas Operasi KA
16

18. PENINGKATAN KELAIKAN SARANA
PERKERETAAPIAN
 Pengujian Sarana Perkeretaapian
• Uji pertama dan uji berkala
 Sertifikasi sarana perkeretaapian yang
sudah lulus uji pertama atau berkala
 Pengadaan K3 dan Rehabilitasi KRL
 Melengkapi peralatan pengujian sarana
perkeretaapian di Balai Yasa:
• Bogie Tester
• Spring Tester
• Wheel Flaw Detector
• dll
17

19. PENINGKATAN KOMPETENSI SDM
 Peningkatan kompetensi SDM Ditjen
Perkeretaapian
 Pelatihan penguji prasarana & sarana, inspektur
dan auditor perkeretaapian
 Sertifikasi penguji, inspektur dan auditor
perkeretaapian
 Sertifikasi kecakapan awak sarana dan petugas
pengoperasian prasarana perkeretaapian
 Akreditasi badan hukum atau lembaga diklat SDM
perkeretaapian
 Penyegaran dan pembinaan kepada petugas
operasional untuk mematuhi peraturan yang
berlaku
 Pembinaan keselamatan kepada para konsultan /
kontraktor terutama yang langsung di lapangan
18

20. PENCEGAHAN KECELAKAAN KA
 Pelaksanaan audit keselamatan terhadap
sarana, prasarana, dan operasional KA/
GAPEKA.
 Pelaksanaan random check/inspeksi sarana
dan prasarana.
 Pemantauan batas kecepatan (taspat).
 Pelaksanaan identifikasi daerah rawan
kecelakaan.
 Penanganan perlintasan sebidang
(pembuatan flyover/underpass,
pemasangan warning device pada pintu
perlintasan).
 Sosialisasi keselamatan perkeretaapian.
 Pemantauan dan penelitian kecelakaan KA.
19

21. PENEGAKAN HUKUM
 Penyidikan terhadap pelanggaran
tindak pidana di bidang
perkeretaapian (calo, pelanggaran
semboyan/kecepatan)
 Penertiban, pembongkaran
bangunan liar di jalur KA.
 Penertiban penumpang di atas atap
kereta, kabin masinis, gerbong
barang.
 Pemeriksaan sertifikat awak sarana
serta petugas operasional KA.
 Pemasangan tanda larangan di jalur
KA.
 Diklat PPNS Perkeretaapian. 20

22. KELEMBAGAAN PERKERETAAPIAN
 Organisasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah disempurnakan
dengan pembentukan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian yang
telah terpisah dari Direktorat Sarana Perkeretaapian
 PT. Kereta Api telah membentuk Direktorat Keselamatan dan
Keamanan
 Sesuai dengan amanat UU Nomor 23 tahun 2007 tentang
Perkeretaapian, Ditjen Perkeretaapian telah mengusulkan
organisasi pengelola prasarana perkeretaapian, yaitu :
 UPT Balai Perkeretaapian
 UPT Pengujian Prasarana dan Sarana Perkeretaapian
 UPT Perawatan Prasarana dan Sarana Perekeretaapian
21

23. RESTRUKTURISASI BUMN PERKERETAAPIAN
22

24. DASAR PEMIKIRAN
 UU 23/2007 tentang Perkeretaapian pasal 17 ayat 1 :
Penyelenggaraan perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud
dalam pasal 5 ayat (1) huruf a berupa penyelenggaraan :
Prasarana perkeretaapian; dan atau
Sarana perkeretaapian
 Prinsip dasar dari UU 23/2007 adalah dibukanya peran
swasta (non monopoli) dan otonomi daerah
 Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan
Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang memprogramkan
Percepatan Pemisahan antara Fungsi Regulator dan
Operator melalui Pemisahan Badan Penyelenggara
Prasarana dan Badan Penyelenggara Sarana
Perkeretaapian (Target Desember 2011)
23

25. PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN
Harapan Yang Akan Datang
Saat Ini
(Menurut UU)
Badan
Pemda Hukum
Lainny
a
• Bergantung pada APBN Penyelenggaraan perkeretaapian harus
• Dominasi monopoli PT. KA efisien dan responsif terhadap pasar –
• Perencanaan yang sentralistis pelayanan yang kompetitif
24

26. PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN
 Penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum meliputi
kegiatan : (pasal 18)
 Pembangunan prasarana;
 Pengoperasian prasarana;
 Perawatan prasarana; dan
 Pengusahaan prasarana.
 Penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum meliputi
kegiatan : (pasal 25)
 Pengadaan sarana;
 Pengoperasian sarana;
 Perawatan sarana;
 Pengusahaan sarana.
25

27. KONDISI PENYELENGGARAAN
PERKERETAAPIAN DI INDONESIA SAAT INI
 Penyelenggaraan perkeretaapian saat ini (prasarana
dan sarana) masih monopoli PT. KA (persero) sehingga
tidak mungkin ada badan usaha sarana (swasta/BUMD)
yang mau mengusahakan sarana perkeretaapian di
lintas yang diselenggarakan PT. KAI, karena
dikhawatirkan ada perlakuan yang tidak sama antara
sarana yang dimiliki swasta/BUMD dan PT. KAI
 Mengingat pengelolaan prasarana dan sarana dalam
satu organisasi, perlu jelas pembukuan anggarannya,
namun dengan pemisahan badan usaha prasarana dan
sarana, pengelolaan diharapkan lebih transparan
26

28. ALTERNATIF BENTUK BADAN USAHA
 Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian
dapat berbentuk :
 Unit Pelaksana Teknis (UPT) dengan skema Badan Layanan
Umum (BLU)
 Perusahaan Jawatan (Perjan)
 Perusahaan Umum (Perum)
 Dasar pertimbangan : bahwa badan usaha ini tidak
menguntungkan dan harus mendapatkan anggaran dari
Pemerintah berupa pembangunan dan perawatan
prasarana perkeretaapian milik pemerintah
27

29. ALTERNATIF BENTUK BADAN USAHA
• Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian
dapat berbentuk Perseroan (PT) dengan pertimbangan
bahwa penyelenggaraan sarana dapat menguntungkan
(komersil)
• Perlu dipertimbangkan untuk yang menangani angkutan
yang bersifat penugasan dapat dipisahkan dengan yang
bersifat komersial. Demikian juga angkutan perkotaan
dapat dipisahkan dengan angkutan antar kota.
• Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian,
dapat dibuat beberapa alternatif :
– Angkutan Antar Kota (Komersial)
– Angkutan Antar Kota (Penugasan)
– Angkutan Perkotaan (Penugasan)
28

30. UPAYA TINDAK LANJUT
1. Perlu kejelasan tentang Pemilikan Asset, Inventarisasi
asset pemerintah dan asset PT. KAI
2. Asset Pemerintah dan PT. KAI di bidang prasarana
perkeretaapian dikelola oleh Badan Usaha Prasarana
Perkeretaapian
3. Asset sarana perkeretaapian milik pemerintah (KRL,
KRD, Kereta K3) dikelola oleh Badan Usaa Sarana
Perkeretaapian untuk Penugasan
4. Asset sarana perkeretaapian milik PT. KAI (Lok, Kereta,
gerbong) dikelola oleh Badan Usaa Sarana
Perkeretaapian Komersial
29

31. UPAYA TINDAK LANJUT
5. Perlu kejelasan bentuk Badan Usaha Penyelenggara
Prasarana Perkeretaapian : UPT/BLU, Perjan atau
Perum
6. Pegawai PT. KAI yang menangani prasarana
perkeretaapian dialihkan menjadi pegawai Badan
Usaha Prasarana Pekeretaapian, antara lain : pegawai
stasiun (KS, PPKA), perawatan prasarana (DK, SK,
Kasi JJ).
7. PT. KAI yang menangani sarana perkeretaapian
dialihkan menjadi pegawai Badan Usaha Sarana
Perkeretaapian, antara lain pegawai Balai Yasa, Depo,
masinis, asisten masinis
30

32. ALTERNATIF I
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pembangun
PEMERINTAH APBN an jalur KA
Perawatan (dpt (Regulator) Perintis
dikerjasamakan IMO
pihak lain)
TAC
PSO
UPT Badan Usaha
Penyelenggara Penyelenggara Sarana
TAC BUMN/BUMD/SWASTA
Prasarana
(Penugasan)
Badan Usaha
Penyelenggara Sarana
BUMN/BUMD
(komersil)
BUMN/ SWASTA Badan Usaha
(menyewakan Penyelenggara
lahan) Sarana - SWASTA
(komersil)
31

33. ALTERNATIF 2
PEMBENTUKAN PERUSAHAAN UMUM
Pembangunan
PEMERINTAH APBN jalur KA
Perawatan (dpt (Regulator) Perintis
dikerjasamakan
pihak lain)
TAC
PSO
Perum Badan Usaha
Penyelenggara Penyelenggara
TAC Sarana – BUMN
Prasarana
(Penugasan)
Badan Usaha
Penyelenggara
Sarana BUMN
(komersil)
BUMN/ SWASTA Badan Usaha
(menyewakan Penyelenggara
lahan) Sarana - SWASTA
(komersil)
32

34. PERBANDINGAN ALTERNATIF
ALTERNATIF I ALTERNATIF II ALTERNATIF III
NO
(UPT/BLU) (PERJAN/PERUM) (PERJAN/PERUM)
Prasarana diserahkan
Prasarana milik Prasarana milik
1 kepada Badan
Pemerintah Pemerintah
Penyelenggara
Membiayai sendiri
2 IMO dari Pemerintah IMO dari Pemerintah
perawatan
TAC kepada TAC kepada
3 Menerima TAC
Pemerintah Pemerintah
Subsidi dari Subsidi dari
4 Resiko terjadi kerugian
Pemerintah Pemerintah
33

35. PROGRAM STRATEGIS PEMERINTAH DI
TAHUN 2012
 Pilot project peralatan pengamanan perjalanan kereta
api otomatis (automatic train protection)
34

36. PROGRAM STRATEGIS PEMERINTAH DI
TAHUN 2012
 Penyiapan simulator dalam pengujian dan sertifikasi
SDM Perkeretaapian operasional (PPKA dan Masinis)
 Penyegaran dan sosialisasi keselamatan terhadap
SDM regulator dan operator dalam rangka
pemenuhan kompetensi mengingat faktor manusia
merupakan faktor yang dominan terhadap
peningkatan keselamatan perekeretaapian
 Penyidikan terhadap pelanggaran hukum di bidang
perkeretaapian (UU No. 23/2007 ttg Perkeretaapian)
35

37. RENCANA AKSI PENINGKATAN KESELAMATAN
PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN
36

38. RENCANA AKSI
 Mendeskripsikan permasalahan perkeretaapian serta rencana aksi
penanganannya, penanggung jawab pelaksanaan, instansi terkait
dan kriteria keberhasilan pelaksanaan aksi. Target waktu
pelaksanaan telah ditentukan untuk memperjelas penyelesaian.
 Dibagi kedalam 5 sektor, yakni:
1. Sarana dan Prasarana
2. Sumber daya Manusia
3. Kerangka Aturan dan Penegakkan Hukum
4. Sistem Informasi
5. Koordinasi dan Kelembagaan
37

39. PROGRAM JANGKA PANJANG
PEMERINTAH
 REGULASI
Penyusunan Peraturan Menteri/Dirjen untuk penjabaran UU dan
PP yang dapat memuat pedoman pelaksanaan dan prosedur
pelaksanaan
 PRASARANA/SARANA PERKERETAAPIAN
Pengujian dan sertifikasi Prasarana/Sarana Perkeretaapian dalam
rangka kelaikan operasi
 SDM PERKERETAAPIAN
Pengujian dan sertifIkasi SDM Perkeretaapian dalam rangka
pemenuhan kompetensi SDM Perkeretaapian
 PENEGAKAN HUKUM
Proses penyidikan terhadap pelanggaran hukum di bidang
perkertaapian (UU No. 23/2007 tentang Perkeretaapian)
 AUDIT DAN INSPEKSI KESELAMATAN
Pelaksanaan audit dan insepksi keselamatan secara rutin dan
berkala 38

40. PENINGKATAN KESELAMATAN
PERKERETRAAPIAN
AUDIT KESELAMATAN INSPEKSI (RAMP CHECK)
PEMANTAUAN TASPAT PENEGAKAN HUKUM
PENELITIAN KECELAKAAN
SERTIFIKASI DAN PELATIHAN TEKNIS SDM SOSIALISASI KESELAMATAN
39

41. PENUTUP
40

42. KESIMPULAN
 Peningkatan keselamatan perkeretaapian terus dilaksanakan
sesuai program “Roadmap to Zero Accident”
 Sesuai amanat UU No. 23 Tahun 2007 tentang
Perkeretaapian, untuk mempertahankan kelaikan operasi
sarana dan prasarana perkeretaapian wajib dilakukan
pengujian, pemeriksaan dan perawatan
 Disamping unsur pengujian, pemeriksaan dan perawatan,
unsur audit, inspeksi dan penegakan hukum sangat penting
untuk ditingkatkan, karena adanya pelanggaran dan
ketidaktertiban yang dapat menyebabkan kecelakaan kereta
api
 Pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM
Perkeretaapian harus dilakukan secara rutin
41

43. KESIMPULAN
 Seluruh stakeholder perkeretaapian harus memiliki tingkat
kedisiplinan dan “safety awareness” yang tinggi (selalu
mengutamakan azas keselamatan)
 Koordinasi antara stakeholder perkeretaapian perlu
ditingkatkan agar tercapai “Roadmap to Zero Accident”
 Sebagaimana diamanatkan dalam UU 23/2007 serta
ditegaskan dalam MP3EI diperlukan pemisahan Badan
Penyelenggara Prasarana dan Badan Penyelenggara Sarana
Perkeretaapian dengan prinsip dasar dibukanya peran
swasta (non monopoli) dan otonomi daerah. Pemisahan
Badan Penyelenggara merupakan bagian dari
penyelenggaraan perkeretaapian yang berbasiskan
keselamatan.
42

44. Sekian & Terima Kasih
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
Jl. Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta Pusat 10110, Indonesia
Tel. +62 - 21 - 3506204, 385683 Fax. +62 - 21 - 3813972
Website : www.perkeretaapian.dephub.go.id
43