SlideShare a Scribd company logo
1 of 3
Download to read offline
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG
HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2018
SEBAGAI HARI LIBUR NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang a. bahwa penetapan hari Iibur nasional dalam rangka
pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara
serentak di beberapa provinsi dan kabupaten/kota
dilaksanakan guna memberikan kesempatan yang
seluas-luasnya bagi warga negara untuk menggunakan
hak pilihnya;
b. bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2016, pemungutan suara dilakukan pada hari
Iibur atau hari yang diliburkan;
c. bahwa Komisi Pemilihan Umum melalui Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program,
dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 telah
menetapkan hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara,
yaitu hari Rabu tanggal 27 Juni 2018;
d. bahwa . . .
SALINAN
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 2 -
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Keputusan Presiden tentang Hari
Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota Tahun 2018 Sebagai Hari Libur Nasional;
Mengingat 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UndangUndang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nornor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nornor 5656) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
UndangUndang Nornor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG HARI PEMUNGUTAN
SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2018 SEBAGAI HARI LIBUR NASIONAL.
PERTAMA Menetapkan hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sebagai hari
libur nasional dalam rangka pernilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota secara serentak.
KEDUA .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 3 –
KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2018
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO

More Related Content

What's hot

Permen no.77 th_2015
Permen no.77 th_2015Permen no.77 th_2015
Permen no.77 th_2015umi salma
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPA...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPA...iniPurwokerto
 
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENGUNDURAN DIRI K...
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENGUNDURAN DIRI K...PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENGUNDURAN DIRI K...
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENGUNDURAN DIRI K...Yudhi Aldriand
 
Perlayanan terpadu pada pemerintahan desa
Perlayanan terpadu pada pemerintahan desaPerlayanan terpadu pada pemerintahan desa
Perlayanan terpadu pada pemerintahan desaAdelfios Andyka Fatra
 
Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018
Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018
Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018Teguh Supriyadi
 
Salinan keppres-nomor-10-tahun-2019
Salinan keppres-nomor-10-tahun-2019Salinan keppres-nomor-10-tahun-2019
Salinan keppres-nomor-10-tahun-2019Amri Syaifudin
 
PERDES 3 TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
PERDES 3 TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUPPERDES 3 TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
PERDES 3 TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUPPemdes Seboro Sadang
 
Peraturan ketertiban lingkungan
Peraturan ketertiban lingkunganPeraturan ketertiban lingkungan
Peraturan ketertiban lingkunganari saridjo
 
4. paparan dir arah kebijakan uu desa 05032014 (ditjen pmd kemendagri)
4. paparan dir arah kebijakan uu desa 05032014 (ditjen pmd kemendagri)4. paparan dir arah kebijakan uu desa 05032014 (ditjen pmd kemendagri)
4. paparan dir arah kebijakan uu desa 05032014 (ditjen pmd kemendagri)Bpd Desa Kasokandel
 
Perdes no 2 tahun 2019 tentang kip
Perdes no 2 tahun 2019  tentang kipPerdes no 2 tahun 2019  tentang kip
Perdes no 2 tahun 2019 tentang kipPemdes Seboro Sadang
 
PP Nomor 11 tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa
PP Nomor 11 tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik DesaPP Nomor 11 tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa
PP Nomor 11 tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik DesaTV Desa
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 6 TAHUN 2011 T E N T A N G RETRIBUS...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 6 TAHUN 2011 T E N T A N G RETRIBUS...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 6 TAHUN 2011 T E N T A N G RETRIBUS...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 6 TAHUN 2011 T E N T A N G RETRIBUS...iniPurwokerto
 
Permendagri no. 1_tahun_2017_
Permendagri no. 1_tahun_2017_Permendagri no. 1_tahun_2017_
Permendagri no. 1_tahun_2017_desa karangkemiri
 
Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...
Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...
Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...Yudhi Aldriand
 
Peraturan Desa Pencil Nomor 6 Tahun 2015
Peraturan Desa Pencil Nomor 6 Tahun 2015Peraturan Desa Pencil Nomor 6 Tahun 2015
Peraturan Desa Pencil Nomor 6 Tahun 2015Teguh Supriyadi
 
Peraturan Desa Pencil Nomor 2 Tahun 2017
Peraturan Desa Pencil Nomor 2 Tahun 2017Peraturan Desa Pencil Nomor 2 Tahun 2017
Peraturan Desa Pencil Nomor 2 Tahun 2017Teguh Supriyadi
 
Pergub no 1 th 2016 pedoman rt-rw konsolidasi
Pergub no 1 th 2016 pedoman rt-rw konsolidasiPergub no 1 th 2016 pedoman rt-rw konsolidasi
Pergub no 1 th 2016 pedoman rt-rw konsolidasiNugroho Satrio S
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN T...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN T...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN T...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN T...iniPurwokerto
 

What's hot (20)

Permen no.77 th_2015
Permen no.77 th_2015Permen no.77 th_2015
Permen no.77 th_2015
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPA...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPA...
 
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENGUNDURAN DIRI K...
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENGUNDURAN DIRI K...PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENGUNDURAN DIRI K...
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENGUNDURAN DIRI K...
 
Perlayanan terpadu pada pemerintahan desa
Perlayanan terpadu pada pemerintahan desaPerlayanan terpadu pada pemerintahan desa
Perlayanan terpadu pada pemerintahan desa
 
Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018
Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018
Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018
 
Salinan keppres-nomor-10-tahun-2019
Salinan keppres-nomor-10-tahun-2019Salinan keppres-nomor-10-tahun-2019
Salinan keppres-nomor-10-tahun-2019
 
PERDES 3 TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
PERDES 3 TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUPPERDES 3 TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
PERDES 3 TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
 
Peraturan ketertiban lingkungan
Peraturan ketertiban lingkunganPeraturan ketertiban lingkungan
Peraturan ketertiban lingkungan
 
4. paparan dir arah kebijakan uu desa 05032014 (ditjen pmd kemendagri)
4. paparan dir arah kebijakan uu desa 05032014 (ditjen pmd kemendagri)4. paparan dir arah kebijakan uu desa 05032014 (ditjen pmd kemendagri)
4. paparan dir arah kebijakan uu desa 05032014 (ditjen pmd kemendagri)
 
Perdes no 2 tahun 2019 tentang kip
Perdes no 2 tahun 2019  tentang kipPerdes no 2 tahun 2019  tentang kip
Perdes no 2 tahun 2019 tentang kip
 
PP Nomor 11 tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa
PP Nomor 11 tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik DesaPP Nomor 11 tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa
PP Nomor 11 tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 6 TAHUN 2011 T E N T A N G RETRIBUS...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 6 TAHUN 2011 T E N T A N G RETRIBUS...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 6 TAHUN 2011 T E N T A N G RETRIBUS...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 6 TAHUN 2011 T E N T A N G RETRIBUS...
 
Paparan desa 2014
Paparan desa 2014Paparan desa 2014
Paparan desa 2014
 
Permendagri no. 1_tahun_2017_
Permendagri no. 1_tahun_2017_Permendagri no. 1_tahun_2017_
Permendagri no. 1_tahun_2017_
 
Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...
Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...
Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...
 
Peraturan Desa Pencil Nomor 6 Tahun 2015
Peraturan Desa Pencil Nomor 6 Tahun 2015Peraturan Desa Pencil Nomor 6 Tahun 2015
Peraturan Desa Pencil Nomor 6 Tahun 2015
 
Peraturan Desa Pencil Nomor 2 Tahun 2017
Peraturan Desa Pencil Nomor 2 Tahun 2017Peraturan Desa Pencil Nomor 2 Tahun 2017
Peraturan Desa Pencil Nomor 2 Tahun 2017
 
Pergub no 1 th 2016 pedoman rt-rw konsolidasi
Pergub no 1 th 2016 pedoman rt-rw konsolidasiPergub no 1 th 2016 pedoman rt-rw konsolidasi
Pergub no 1 th 2016 pedoman rt-rw konsolidasi
 
Perdes no 6 pungutan desa 2017
Perdes no 6 pungutan desa 2017Perdes no 6 pungutan desa 2017
Perdes no 6 pungutan desa 2017
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN T...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN T...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN T...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN T...
 

Similar to Keppres Libur Nasional Pilkada 2018

Uu no 10_2016_ tentang_pemilihan gubernur_bupati_dan walikota
Uu no 10_2016_ tentang_pemilihan gubernur_bupati_dan walikotaUu no 10_2016_ tentang_pemilihan gubernur_bupati_dan walikota
Uu no 10_2016_ tentang_pemilihan gubernur_bupati_dan walikotaAvida Virya
 
Pkpu 9 2016 perubahan ketiga atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 9 tah...
Pkpu 9 2016 perubahan ketiga atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 9 tah...Pkpu 9 2016 perubahan ketiga atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 9 tah...
Pkpu 9 2016 perubahan ketiga atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 9 tah...Dede Muhidin
 
UU NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAH...
UU NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAH...UU NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAH...
UU NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAH...Dede Muhidin
 
UU_Nomor_10_Tahun_2016.pdf
UU_Nomor_10_Tahun_2016.pdfUU_Nomor_10_Tahun_2016.pdf
UU_Nomor_10_Tahun_2016.pdfAmanatNasional
 
Perbawaslu no. 3 tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Perbawaslu Nomor 10...
Perbawaslu no. 3 tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Perbawaslu Nomor 10...Perbawaslu no. 3 tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Perbawaslu Nomor 10...
Perbawaslu no. 3 tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Perbawaslu Nomor 10...Lesmana Putra
 
Sk kpu no.2 2013 tentang tahapan pemilu walikota dan wakil walikota
Sk kpu no.2 2013 tentang tahapan pemilu walikota dan wakil walikotaSk kpu no.2 2013 tentang tahapan pemilu walikota dan wakil walikota
Sk kpu no.2 2013 tentang tahapan pemilu walikota dan wakil walikotaAgus ST
 
PKPU Nomor 2 Tahun 2020
PKPU Nomor 2 Tahun 2020PKPU Nomor 2 Tahun 2020
PKPU Nomor 2 Tahun 2020Rano Rahman
 
Pkpu 8 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 4 tahun 2015...
Pkpu 8 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 4 tahun 2015...Pkpu 8 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 4 tahun 2015...
Pkpu 8 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 4 tahun 2015...Dede Muhidin
 
Perdes no 4 tahun 2019 tentang rpjm desa 2020 2025 ok
Perdes no 4 tahun 2019 tentang rpjm desa 2020 2025 okPerdes no 4 tahun 2019 tentang rpjm desa 2020 2025 ok
Perdes no 4 tahun 2019 tentang rpjm desa 2020 2025 okPemdes Seboro Sadang
 
PKPU nomor 12 tahun 2015
PKPU nomor 12 tahun 2015PKPU nomor 12 tahun 2015
PKPU nomor 12 tahun 2015Rano Rahman
 
Perda pemilihan kepala desa
Perda pemilihan kepala desaPerda pemilihan kepala desa
Perda pemilihan kepala desaArifuddin Ali.
 
Perdes No. 4 Tahun 2023
Perdes No. 4 Tahun 2023Perdes No. 4 Tahun 2023
Perdes No. 4 Tahun 2023NoerCholies1
 
Perdes No. 5 Tahun 2023
Perdes No. 5 Tahun 2023Perdes No. 5 Tahun 2023
Perdes No. 5 Tahun 2023NoerCholies1
 
Pkpu 7 2016 perubahan kedua atas peraturan kpu ri nomor 3 tahun 2016 tentang ...
Pkpu 7 2016 perubahan kedua atas peraturan kpu ri nomor 3 tahun 2016 tentang ...Pkpu 7 2016 perubahan kedua atas peraturan kpu ri nomor 3 tahun 2016 tentang ...
Pkpu 7 2016 perubahan kedua atas peraturan kpu ri nomor 3 tahun 2016 tentang ...Dede Muhidin
 
Peraturan_Daerah_5_2021.pdf
Peraturan_Daerah_5_2021.pdfPeraturan_Daerah_5_2021.pdf
Peraturan_Daerah_5_2021.pdfwonokertod
 
Draft perdes rkp desa 2020
Draft perdes rkp desa 2020Draft perdes rkp desa 2020
Draft perdes rkp desa 2020pemdesseling
 

Similar to Keppres Libur Nasional Pilkada 2018 (20)

Uu no.1 th_2015
Uu no.1 th_2015Uu no.1 th_2015
Uu no.1 th_2015
 
Uu no 10_2016_ tentang_pemilihan gubernur_bupati_dan walikota
Uu no 10_2016_ tentang_pemilihan gubernur_bupati_dan walikotaUu no 10_2016_ tentang_pemilihan gubernur_bupati_dan walikota
Uu no 10_2016_ tentang_pemilihan gubernur_bupati_dan walikota
 
Pkpu 9 2016 perubahan ketiga atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 9 tah...
Pkpu 9 2016 perubahan ketiga atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 9 tah...Pkpu 9 2016 perubahan ketiga atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 9 tah...
Pkpu 9 2016 perubahan ketiga atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 9 tah...
 
UU Nomor 10 Tahun 2016 ( PILKADA )
UU Nomor 10 Tahun 2016 ( PILKADA )UU Nomor 10 Tahun 2016 ( PILKADA )
UU Nomor 10 Tahun 2016 ( PILKADA )
 
UU NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAH...
UU NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAH...UU NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAH...
UU NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAH...
 
UU_Nomor_10_Tahun_2016.pdf
UU_Nomor_10_Tahun_2016.pdfUU_Nomor_10_Tahun_2016.pdf
UU_Nomor_10_Tahun_2016.pdf
 
Perbawaslu no. 3 tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Perbawaslu Nomor 10...
Perbawaslu no. 3 tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Perbawaslu Nomor 10...Perbawaslu no. 3 tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Perbawaslu Nomor 10...
Perbawaslu no. 3 tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Perbawaslu Nomor 10...
 
Sk kpu no.2 2013 tentang tahapan pemilu walikota dan wakil walikota
Sk kpu no.2 2013 tentang tahapan pemilu walikota dan wakil walikotaSk kpu no.2 2013 tentang tahapan pemilu walikota dan wakil walikota
Sk kpu no.2 2013 tentang tahapan pemilu walikota dan wakil walikota
 
PKPU Nomor 2 Tahun 2020
PKPU Nomor 2 Tahun 2020PKPU Nomor 2 Tahun 2020
PKPU Nomor 2 Tahun 2020
 
Pkpu 8 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 4 tahun 2015...
Pkpu 8 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 4 tahun 2015...Pkpu 8 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 4 tahun 2015...
Pkpu 8 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 4 tahun 2015...
 
Perdes no 4 tahun 2019 tentang rpjm desa 2020 2025 ok
Perdes no 4 tahun 2019 tentang rpjm desa 2020 2025 okPerdes no 4 tahun 2019 tentang rpjm desa 2020 2025 ok
Perdes no 4 tahun 2019 tentang rpjm desa 2020 2025 ok
 
PKPU nomor 12 tahun 2015
PKPU nomor 12 tahun 2015PKPU nomor 12 tahun 2015
PKPU nomor 12 tahun 2015
 
Perda pemilihan kepala desa
Perda pemilihan kepala desaPerda pemilihan kepala desa
Perda pemilihan kepala desa
 
Perdes No. 4 Tahun 2023
Perdes No. 4 Tahun 2023Perdes No. 4 Tahun 2023
Perdes No. 4 Tahun 2023
 
Perdes No. 5 Tahun 2023
Perdes No. 5 Tahun 2023Perdes No. 5 Tahun 2023
Perdes No. 5 Tahun 2023
 
Uu no 2_2015
Uu no 2_2015Uu no 2_2015
Uu no 2_2015
 
18 2010 revisi062010
18 2010 revisi06201018 2010 revisi062010
18 2010 revisi062010
 
Pkpu 7 2016 perubahan kedua atas peraturan kpu ri nomor 3 tahun 2016 tentang ...
Pkpu 7 2016 perubahan kedua atas peraturan kpu ri nomor 3 tahun 2016 tentang ...Pkpu 7 2016 perubahan kedua atas peraturan kpu ri nomor 3 tahun 2016 tentang ...
Pkpu 7 2016 perubahan kedua atas peraturan kpu ri nomor 3 tahun 2016 tentang ...
 
Peraturan_Daerah_5_2021.pdf
Peraturan_Daerah_5_2021.pdfPeraturan_Daerah_5_2021.pdf
Peraturan_Daerah_5_2021.pdf
 
Draft perdes rkp desa 2020
Draft perdes rkp desa 2020Draft perdes rkp desa 2020
Draft perdes rkp desa 2020
 

More from IndahMutiaraKami

Kepgub 980 tahun 2020 tentang prosedur pengelolaan isolasi covid 19
Kepgub 980 tahun 2020 tentang prosedur pengelolaan isolasi covid 19Kepgub 980 tahun 2020 tentang prosedur pengelolaan isolasi covid 19
Kepgub 980 tahun 2020 tentang prosedur pengelolaan isolasi covid 19IndahMutiaraKami
 
Rekap teguran kepada kepala daerah terkait pilkada 2020 (8 september 2020. 19...
Rekap teguran kepada kepala daerah terkait pilkada 2020 (8 september 2020. 19...Rekap teguran kepada kepala daerah terkait pilkada 2020 (8 september 2020. 19...
Rekap teguran kepada kepala daerah terkait pilkada 2020 (8 september 2020. 19...IndahMutiaraKami
 
Kepmendikbud nomor 719 p 2020
Kepmendikbud nomor 719 p 2020Kepmendikbud nomor 719 p 2020
Kepmendikbud nomor 719 p 2020IndahMutiaraKami
 
2314 surat pengumuman_hasil_evaluasi_ormas_pop_dan_lampiran
2314 surat pengumuman_hasil_evaluasi_ormas_pop_dan_lampiran2314 surat pengumuman_hasil_evaluasi_ormas_pop_dan_lampiran
2314 surat pengumuman_hasil_evaluasi_ormas_pop_dan_lampiranIndahMutiaraKami
 
Buku saku-pembelajaran-masa-pandemi-a5 v8
Buku saku-pembelajaran-masa-pandemi-a5 v8Buku saku-pembelajaran-masa-pandemi-a5 v8
Buku saku-pembelajaran-masa-pandemi-a5 v8IndahMutiaraKami
 
Kmk no. hk.01.07 menkes-382-2020 ttg protokol kesehatan bagi masyarakat di te...
Kmk no. hk.01.07 menkes-382-2020 ttg protokol kesehatan bagi masyarakat di te...Kmk no. hk.01.07 menkes-382-2020 ttg protokol kesehatan bagi masyarakat di te...
Kmk no. hk.01.07 menkes-382-2020 ttg protokol kesehatan bagi masyarakat di te...IndahMutiaraKami
 
Permendikbud nomor 44 tahun 2019
Permendikbud nomor 44 tahun 2019Permendikbud nomor 44 tahun 2019
Permendikbud nomor 44 tahun 2019IndahMutiaraKami
 
Permendikbud no 43 tahun 2019
Permendikbud no 43 tahun 2019Permendikbud no 43 tahun 2019
Permendikbud no 43 tahun 2019IndahMutiaraKami
 
Salinan perpres nomor 63 tahun 2019
Salinan perpres nomor 63 tahun 2019Salinan perpres nomor 63 tahun 2019
Salinan perpres nomor 63 tahun 2019IndahMutiaraKami
 
Anggota DPR Terpilih 2019-2024
Anggota DPR Terpilih 2019-2024Anggota DPR Terpilih 2019-2024
Anggota DPR Terpilih 2019-2024IndahMutiaraKami
 
Instruksi Gubernur DKI 66/2019
Instruksi Gubernur DKI 66/2019Instruksi Gubernur DKI 66/2019
Instruksi Gubernur DKI 66/2019IndahMutiaraKami
 
Putusan Bawaslu terkait Situng KPU
Putusan Bawaslu terkait Situng KPUPutusan Bawaslu terkait Situng KPU
Putusan Bawaslu terkait Situng KPUIndahMutiaraKami
 
Daftar kepala daerah jadi tersangka kpk update (2)
Daftar kepala daerah jadi tersangka kpk update (2)Daftar kepala daerah jadi tersangka kpk update (2)
Daftar kepala daerah jadi tersangka kpk update (2)IndahMutiaraKami
 

More from IndahMutiaraKami (20)

Kepgub 980 tahun 2020 tentang prosedur pengelolaan isolasi covid 19
Kepgub 980 tahun 2020 tentang prosedur pengelolaan isolasi covid 19Kepgub 980 tahun 2020 tentang prosedur pengelolaan isolasi covid 19
Kepgub 980 tahun 2020 tentang prosedur pengelolaan isolasi covid 19
 
Regulasi psbb dki jakarta
Regulasi psbb dki jakartaRegulasi psbb dki jakarta
Regulasi psbb dki jakarta
 
Rekap teguran kepada kepala daerah terkait pilkada 2020 (8 september 2020. 19...
Rekap teguran kepada kepala daerah terkait pilkada 2020 (8 september 2020. 19...Rekap teguran kepada kepala daerah terkait pilkada 2020 (8 september 2020. 19...
Rekap teguran kepada kepala daerah terkait pilkada 2020 (8 september 2020. 19...
 
Kepmendikbud nomor 719 p 2020
Kepmendikbud nomor 719 p 2020Kepmendikbud nomor 719 p 2020
Kepmendikbud nomor 719 p 2020
 
2314 surat pengumuman_hasil_evaluasi_ormas_pop_dan_lampiran
2314 surat pengumuman_hasil_evaluasi_ormas_pop_dan_lampiran2314 surat pengumuman_hasil_evaluasi_ormas_pop_dan_lampiran
2314 surat pengumuman_hasil_evaluasi_ormas_pop_dan_lampiran
 
Buku saku-pembelajaran-masa-pandemi-a5 v8
Buku saku-pembelajaran-masa-pandemi-a5 v8Buku saku-pembelajaran-masa-pandemi-a5 v8
Buku saku-pembelajaran-masa-pandemi-a5 v8
 
Kmk no. hk.01.07 menkes-382-2020 ttg protokol kesehatan bagi masyarakat di te...
Kmk no. hk.01.07 menkes-382-2020 ttg protokol kesehatan bagi masyarakat di te...Kmk no. hk.01.07 menkes-382-2020 ttg protokol kesehatan bagi masyarakat di te...
Kmk no. hk.01.07 menkes-382-2020 ttg protokol kesehatan bagi masyarakat di te...
 
Permenhub 25/2020
Permenhub 25/2020Permenhub 25/2020
Permenhub 25/2020
 
Panduan PSBB DKI Jakarta
Panduan PSBB DKI JakartaPanduan PSBB DKI Jakarta
Panduan PSBB DKI Jakarta
 
Pergub DKI 142/2019
Pergub DKI 142/2019Pergub DKI 142/2019
Pergub DKI 142/2019
 
Permendikbud nomor 44 tahun 2019
Permendikbud nomor 44 tahun 2019Permendikbud nomor 44 tahun 2019
Permendikbud nomor 44 tahun 2019
 
Permendikbud no 43 tahun 2019
Permendikbud no 43 tahun 2019Permendikbud no 43 tahun 2019
Permendikbud no 43 tahun 2019
 
UU Jaminan Produk Halal
UU Jaminan Produk HalalUU Jaminan Produk Halal
UU Jaminan Produk Halal
 
Pergub Lajur Sepeda
Pergub Lajur SepedaPergub Lajur Sepeda
Pergub Lajur Sepeda
 
Salinan perpres nomor 63 tahun 2019
Salinan perpres nomor 63 tahun 2019Salinan perpres nomor 63 tahun 2019
Salinan perpres nomor 63 tahun 2019
 
Pergub DKI 10/2015
Pergub DKI 10/2015Pergub DKI 10/2015
Pergub DKI 10/2015
 
Anggota DPR Terpilih 2019-2024
Anggota DPR Terpilih 2019-2024Anggota DPR Terpilih 2019-2024
Anggota DPR Terpilih 2019-2024
 
Instruksi Gubernur DKI 66/2019
Instruksi Gubernur DKI 66/2019Instruksi Gubernur DKI 66/2019
Instruksi Gubernur DKI 66/2019
 
Putusan Bawaslu terkait Situng KPU
Putusan Bawaslu terkait Situng KPUPutusan Bawaslu terkait Situng KPU
Putusan Bawaslu terkait Situng KPU
 
Daftar kepala daerah jadi tersangka kpk update (2)
Daftar kepala daerah jadi tersangka kpk update (2)Daftar kepala daerah jadi tersangka kpk update (2)
Daftar kepala daerah jadi tersangka kpk update (2)
 

Keppres Libur Nasional Pilkada 2018

  • 1. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2018 SEBAGAI HARI LIBUR NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a. bahwa penetapan hari Iibur nasional dalam rangka pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak di beberapa provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan guna memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara untuk menggunakan hak pilihnya; b. bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, pemungutan suara dilakukan pada hari Iibur atau hari yang diliburkan; c. bahwa Komisi Pemilihan Umum melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 telah menetapkan hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara, yaitu hari Rabu tanggal 27 Juni 2018; d. bahwa . . . SALINAN
  • 2. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 Sebagai Hari Libur Nasional; Mengingat 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nornor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); MEMUTUSKAN: Menetapkan KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2018 SEBAGAI HARI LIBUR NASIONAL. PERTAMA Menetapkan hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sebagai hari libur nasional dalam rangka pernilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak. KEDUA .
  • 3. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 3 – KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2018 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO