1.
MAKALAH
ASPEK HUKUM DAN ETIKA DALAM BISNIS
PAJAK DALAM BISNIS
Dosen Pengampu : Eko Murti Saputra, S.H., M.H., M.M.
Disusun Oleh :
1. Abdul Hakim ( 21612243 )
2. Dedi Efendi ( 20612051 )
3. Icha Hermana Putri ( 21612084 )
4. Laura Atalia ( 21612022 )
5. Muhammad Hanif ( 19612081 )
6. Rahayu Sri Winastiti ( 21612278 )
7. Rizki Ramanda Putra ( 21612065)
PRODI S1 MANAJEMEN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PEMBNGUNAN
TANJUNGPINANG
2022

2.
i
KATA PENGANTAR
Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami
panjatkan puji dan syukur atas kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan
inayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah mengenai “Pajak
Dalam Bisnis”. Makalah ini diajukan guna memenuhi salah satu tugas mata kuliah Aspek
Hukum dan Etika Dalam Bisnis.
Dengan tersusunnya makalah ini, kami mengucapkan terimakasih kepada pihak yang telah
membantu kami dalam menyelesaikan tugas ini. Kami menyadari masih terdapat banyak
kesalahan yang tanpa sengaja dibuat, baik kata maupun tata bahasa di dalam makalah ini.
Untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan makalah
kami. Semoga makalah ini bermanfaat bagi kita semua.
Demikian, makalah ini kami buat dengan sebaik-baiknya. Semoga makalah ini dapat
bermanfaat bagi kita semua, khususnya kami sebagai penulis dan umumnya para pembaca
makalah ini.
Tanjungpinang, 2 November 2022
Penulis

3.
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR....................................................................................................... i
DAFTAR ISI ..................................................................................................................... ii
BAB 1 : PENDAHULUAN............................................................................................... 1
1.1 Latar Belakang ............................................................................................................. 1
1.2 Rumusan Masalah ........................................................................................................ 1
1.3 Tujuan Masalah ............................................................................................................ 1
BAB II : PEMBAHASAN ............................................................................................... 2
2.1 Pajak Penghasilan ........................................................................................................ 2
2.2 Pajak Pertambahan Nilai .............................................................................................. 6
2.3 Pajak Bumi Dan Bangunan .......................................................................................... 10
2.4 Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan .......................................................... 12
2.5 Pajak Atas Bea Materai................................................................................................. 15
BAB III : PENUTUP ....................................................................................................... 18
3.1 Kesimpulan .................................................................................................................. 18
3.2 Saran ............................................................................................................................ 19
DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................................... 20

4.
1
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pajak merupakan salah satu bentuk pendapatan negara yang menyumbang persentase
terbesar dibandingkan dengan sektor-sektor pendapatan lain seperti minyak dan gas (migas)
serta non-migas. Keberhasilan suatu negara dalam mengumpulkan pajak dari warga negaranya
dipastikan akan bermanfaat bagi stabilitas ekonomi negara yang bersangkutan. Bank Dunia
menilai Indonesia merupakan negara dengan penerimaan negara yang paling rendah
dibandingkan de ngan negara-negara tetangga di Asia dan G20. Sampai saat ini, Indonesia baru
mampu mengumpulkan <50% potensi penerimaan negara. Hal itu tecermin dari rasio
penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) yang baru sekitar 15%.
Masalah kepatuhan pajak (tax compliance) yang masih rendah merupakan masalah
klasik yang dihadapi hampir semua negara yang menerapkan sistem perpajakan, sehingga
berimplikasi pada rendah ratio penerimaan pajak. Berbagai penelitian telah dilakukan dan
kesimpulannya adalah masalah kepatuhan dapat dilihat dari segi keuangan publik (public
finance), penegakan hukum (law enforcement), struktur organisasi (orga nizational structure),
tenaga kerja (employees), etika (code of conduct), atau gabungan dari semua segi tersebut. Dari
segi keuangan publik, kalau pemerintah dapat menunjukkan kepada publik bahwa pengelolaan
pajak dilakukan dengan benar dan sejalan dengan keinginan Wajib Pajak, maka Wajib Pajak
cenderung untuk mematuhi aturan perpajakan. Namun sebaliknya, bila pemerintah tidak dapat
menunjukkan penggunaan pajak secara transparan dan akuntabel, maka Wajib Pajak tidak mau
membayar pajak dengan benar
1.2 Rumusan Masalah
a. Apa yang dimaksud dengan pajak penghasilan?
b. Apa yang dimaksud dengan pajak pertambahan nilai?
c. Apa yang dimaksud dengan pajak bumi dan bangunan?
d. Apa yang dimaksud dnegan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan?
e. Apa yang dimaksud dengan pajak atas bea materai?
1.3 Tujuan
a. Mengetahui penjelasan tentang pajak penghasilan
b. Mengetahui apa yang dimaksud dengan pajak pertambahan nilai
c. Untuk mengetahui apa itu pajak bumi dan bangunan
d. Untuk menegtahui penejelasan tenatang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
e. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan pajak atas bea materai

5.
2
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pajak Penghasilan
a. Pengertian Pajak Penghasilan
Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau
perseorangan dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya
selama satu tahun pajak.
b. Dasar Hukum Pajak Penghasilan
Peraturan perundangan yang mengatur Pajak Penghasilan di Indonesia adalah UU
nomor 7 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan UU nomor 7 Tahun 1991, UU nomor
10 Tahun 1994, UU nomor 17 Tahun 2000, UU nomor 36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah,
Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak
maupun Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.
c. Subyek Pajak Penghasilan
Subjek Pajak Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk
memperoleh penghasilan dan mejadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Menurut
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, subyek pajak penghasilan adalah sebagai berikut:
a. Subyek Pajak Pribadi yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi
yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu
12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan
mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
b. Subyek Pajak Harta Warisan Belum Dibagi yaitu warisan dari seseorang yang sudah
meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan, maka pendapatan itu dikenakan
pajak.
c. Subyek Pajak Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi PT, CV,
perseroan lainnya, badan usaha milik negara, dan lain-lain.
d. Bentuk Usaha Tetap ( BUT ) yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang
tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam
jangka waktu dua belas bulan, atau badan yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia,
yang melakukan kegiatan di Indonesia.
Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 36 tahun 2008, mengelompokkan subyek pajak menjadi dua
kelompok, yaitu :
1. Subyek pajak dalam negeri, adalah
a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu
12 bulan.

6.
3
b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari
badan pemerintahan yang memiliki kriteria :
1) Pembentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan .
2) Pembiayaan bersumber dari APBN atau APBD .
3) Penerimaannya dimasukkan ke dalam anggaran pemerintahan pusat atau daerah, dan
pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
2. Subyek pajak luar negeri, adalah
a. Orang pribadi yang tidak bertempa tinggal di Indonesia serta tidak berada di Indonesia lebih
dari 186 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan serta tidak bertempat
kedudukan di Indnesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk
usaha tetap di Indonesia.
b. Orang pribadi yang tidak bertempa tinggal di Indonesia serta tidak berada di Indonesia lebih
dari 186 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan serta tidak bertempat
kedudukan di Indnesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia
tidak dari menjalankan usaha atau melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
Berdasarkan pasal 3 UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang tidak termasuk
subyek pajak penghasilan yaitu :
1. Kantor perwakilan negara asing
2. Pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan
orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal
bersama-sama mereka, dengan syarat: bukan Warga Negara Indonesia dan tidak menerima
penghasilan lain di luar pekerjaannya tersebut.
3. Organisasi-organisasi Internasional yang ditetapkan dengan KeputusanMenteri Keuangan
dengan syarat : Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut, tidak menjalankan usaha untuk
memperoleh penghasilan dari Indonesia
4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat : bukan Warga Negara
Indonesia dan tidak menjalankan usaha untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
d. Objek Pajak Penghasilan
Objek Pajak Penghasilan merupakan segala sesuatu (barang, jasa, kegiatan, atau
keadaan) yang dikenakan pajak. Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap
tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal
dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk
menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun,
termasuk :
1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau
diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun,
atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam undang- undang PPh.

7.
4
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta :
a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan dan badan lainnya
sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
b. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena
pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota.
c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau
pengambilalihan usaha.
d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali
yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan
badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil
termasuk koperasi yg ditetapkan oleh menteri keuangan sepanjang tidak ada hubungan
dengan usaha,pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang
bersangkutan
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi
kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala contoh leasing.
11. Keuntungan karena pembebasan utang kecuali yang diatur pada PP 130 Tahun 2000 (atas
keuntungan karena pembebasan utang debitur kecil termasuk Kukesra, KUT, KPRSS, KUK
dan kredit kecil dan hanya dapat dinikmati satu kali dalam satu tahun pajak sampai dengan
jumlah Rp 350 Juta).
12. Keuntungan karena selisih kurs dengan mata uang asing.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
14. Premi Asuransi.
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib
Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
16. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah
18. Imbalan bungan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai
ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
19. Surplus Bank Indonesia.

8.
5
Menurut pasal 4 ayat 3 UU No. 36 Tahun 2008 yang tidak termasuk Objek Pajak adalah :
1. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga
amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak
atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia.
2. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga
amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak
atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia;
3. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat,
dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil
termasuk koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang
ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak
ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang
bersangkutan;
4. Warisan;
5. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai
pengganti penyertaan modal;
6. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau
diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali
yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau
Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 UU PPh;
7. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi
kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa;
8. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP Dalam
Negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan
dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
a. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
b. bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan
saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima
persen) dari jumlah modal yang disetor;
9. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh
Menteri Keuangan , baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
10. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu
yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
11. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang
modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi,
termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;

9.
6
12. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba
dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia
dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
a. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam
sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; dan
b. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
13. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, yaitu:
a. Diterima atau diperoleh Warga Negara Indonesia dari Wajib Pajak pemberi beasiswa
dalam rangka mengikuti pendidikan formal/nonformal yang terstruktur baik di dalam
negeri maupun luar negeri;
b. Tidak mempunyai hubungan istimewa dengan pemilik, komisaris, direksi atau
pengurus dari wajib pajak pemberi beasiswa;
c. Komponen beasiswa terdiri dari biaya pendidikan yang dibayarkan ke sekolah, biaya
ujian, biaya penelitian yang berkaitan dengan bidang studi yang diambil, biaya untuk
pembelian buku, dan/atau biaya hidup yang wajar sesuai dengan daerah lokasi tempat
belajar;
14. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam
bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi
yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan
bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4
(empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut;
15. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Peenyelenggara jaminan Sosial kepada
Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan.
2.2 Pajak Pertambahan Nilai
a. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Pajak Pertambahan Nilai atau PPN adalah pemungutan pajak terhadap tiap
transaksi/perdagangan jual beli produk/jasa dalam negeri kepada wajib pajak orang pribadi,
badan usaha maupun pemerintah.
Istilah PPN dalam Bahasa Inggris dikenal dengan Goods and Services Tax (GST) atau
Value Added Tax (VAT). Pajak ini bersifat tidak langsung, objektif dan non kumulatif.
Maksudnya, pajak tersebut dibayarkan secara langsung oleh pedagang, melainkan dibayarkan
oleh konsumen. Sehingga, dikatakan tidak langsung karena konsumen tidak membayar secara
langsung ke pemerintah.
b. Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tertuang dalam UU No. 42 Tahun 2009
tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
Kemudian, dasar hukum terbaru PPN tertuang didalam peraturan perundang-undangan

10.
7
perpajakan, yakni dalam UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
(HPP).
c. Karakteristik Pajak Pertamabahan Nilai (PPN)
• PPN merupakan pajak atas konsumsi
PPN akan dibebankan pada pihak konsumen atau orang yang membeli Barang kena
Pajak (BKP), dan tidak untuk dijual kembali. Hal ini berarti, yang memiliki tanggung jawab
untuk membayar beban pajak adalah pihak konsumen akhir (pembeli).
• PPN merupakan pajak tidak langsung
PPN termasuk dalam kategori pajak tidak langsung karena pajak tersebut dibebankan
pada konsumen akhir. Sedangkan yang bertanggungjawab untuk melakukan penyetoran pajak
bukanlah pihak konsumen akhir. Namun wajib pajak sebagai pengusaha kena pajak atau PKP
yang menjual barang tersebut.
• PPN merupakan pajak objektif
PPN juga termasuk dalam kategori pajak objektif, karena melihat dari sisi objek
pajaknya. Setiap konsumen, yang juga merupakan wajib pajak dan subjek pajak, akan dikenai
tarif PPN yang sama. Yang mana tarif tersebut sesuai dengan harga barang atau transaksi BKP
dan JKP yang dilakukan.
• Penggunaan Tarif Tunggal
Seperti yang telah disinggung pada pembahasan sebelumnya, bahwa PPN berbeda
dengan PPh pasal 21. Yang mana dalam PPN tidak memiliki perhitungan progresif, tapi
memiliki tarif dasar tunggal yakni sebesar 10%. Setiap konsumen akhir yang melakukan
pembelian BKP bertanggung jawab untuk membayarkan pajak sebesar 10% dari nilai transaksi
yang dilakukan.
• PPN adalah Pajak Atas Konsumsi BKP dan JKP di Dalam Negeri
PPN adalah pajak yang hanya dikenakan atas konsumsi BKP dan JKP di dalam negeri.
Seperti misalnya atas kegiatan transaksi impor barang yang dilakukan oleh PKP. Selain itu,
PPN juga akan diterapkan pada pemanfaatan BKP dan JKP yang tidak berwujud diluar daerah
kepabeanan yang dimanfaatkan di dalam negeri.
• Bersifat Multi Stage Levy
PPN juga akan dikenakan atau dipungut pada setiap tahap jalur produksi dan distribusi.
Yakni mulai dari pabrik, pedagang besar, grosir, hingga pada pedagang kecil atau pengecer.
PPN tidak akan menimbulkan efek pemungutan pajak ganda karena mekanisme pajaknya
menganut pengkreditan pajak keluaran dan pajak masukan.
• Indirect Subtraction Method
Mekanisme dalam perhitungan PPN menggunakan metode pengurangan secara tidak
langsung. Yang mana artinya wajib pajak sebagai PKP dapat mengkreditkan pajak masukan

11.
8
atas BKP dan JKP yang berbeda. Konsultan pajak Serpong adalah alternatif dalam mengurus
pajak dengan tepat dan lebih efektif.
d. Subyek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Subyek PPN adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pengusaha Kena Pajak dapat digolongkan
atas dua, yaitu subyek pajak yang otomatis dan yang memilih menjadi subyek pajak.
1. Subjek pajak otomatis
Yaitu pengusaha yang menurut undang-undang dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak
(taxtable firm), yang meliputi:
a. Pengusaha yang melakukan :
1. Penyerahan barang kena pajak(BKP) di dalam daerah pabean.
2. Penyerahan jasa kena pajak (JKP) di dalam daerah pabean.
3. Ekspor barang kena pajak.
b. Orang pribadi atau dan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud diluar
Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
c. Penyalur utama dan atau agen utama dari pabrikan dan atau importir.
d. Pemegang hak paten dan merek dagang.
e. Pemborong /kontraktor /subkontraktor bangunan dan aktiva tetap tak bergerak lainnya.
f. Pengusaha yang mempunyaii hubungan istimewa.
2. Pengusaha yang dapat memilih untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP-
Pengusaha yang memilih menjadi Pengusaha Kena Pajak) yang meliputi:
a. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
b. Eksportir.
c. Pedagang yang menjual Barang Kena Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak.
 Pengecualian Subyek Pajak
Yang tidak termasuk subyek Pajak Pertambahan Nilai (PPN):
1. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kecil. Batasan pengusaha kecil
yang dibebaskan dari kewajiban PKP:
A. BKP yang peredaran bruto Rp. 360 juta setahun.
B. JKP yang peredaran bruto Rp. 180 juta setahun.
2. Pengusaha-pengusaha yang bergerak di bidang pertanian, peternakan, perikanan.
kehutanan, perkebunan dan hasil agraria lainnya yang belum diolah, karena barang-barang
tersebut pada dasarnya bukan Barang Kena Pajak.
3. Pengusaha dibidang jasa-jasa yang dikecualikan dari Jasa Kena Pajak.
e. Obyek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

12.
9
Pajak Pertambahan Nilai dikenakan terhadap adanya peristiwa atau kegiatan yang
dilakukan oleh subyek pajak. Menurut Pasal 4 UU Nomor 18 Tahun 2000 yang menjadi obyek
Pajak Pertambahan Nilai adalah:
Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak meliputi
pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak, maupun pengusaha yang
seharusnya dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak tetapi belum dikukuhkan.
 Pengecualian Obyek Pajak
Jenis barang dan jasa yang tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) meliputi:
1. Barang yang dikenakan PPN
Penetapan jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) didasarkan atas
kelompok-kelompok barang sebagai berikut:
a. Barang hasil pertambangan dan pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya
meliputi: minyak mentah (crude oil), gas bumi, pasir dan kerikil, bijih besi, bijih timah
dan bijih emas.
b. Barang-barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh rakyat banyak, barang-barang
kebutuhan pokok tersebut meliputi: beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam baik
yang beryodium maupun yang tidak beryodium.
c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan
sejenisnya. Pengenaan pajak terhadap barang tersebut ditujukan untuk menghindari
pajak berganda, karena sudah merupakan obyek pengenaan Pajak Daerah, misalnya
Pajak Pembangunan I.
d. Uang, emas batangan dan surat-surat berharga.
e. Barang hasil peternakan, perburuan/penangkapan atau penangkaran yang diambil
langsung dari sumbernya seperti sapi potong dan unggas.
f. Barang hasil penangkapan atau budidaya perikanan yang diambil langsung dari
sumbernya seperti ikan tuna, teripang, udang.
2. Jasa yang tidak dikenakan PPN
Penetapan jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai didasarkan atas kelompok-
kelompok jasa sebagai berikut:
a. Jasa di bidang pelayanan dan perawatan kesehatan medis
b. Jasa di bidang pelayanan sosial
c. Jasa di bidang pengiriman surat kepada perangko
d. Jasa di bidang perbankan, asuransi dan sewa guna usaha dengan hak opsi
e. Jasa di bidang keagamaan, seperti pemberian khotbah dan dakwah
f. Jasa di bidang pendidikan dll
3. Barang yang dikecualikan dari pemungutan bea masuk menurut peraturan pabean antara
lain:
a. Barang-barang bawaan penumpang bukan barang dagangan yang tidak melebihi
ketentuan menurut peraturan kepabeanan.

13.
10
b. Barang yang dikecualikan menurut ketentuan-ketentuan dalam
perjanjian hukum internasional
c. Sampel barang dagangan atau barang untuk iklan atau pameran dan pertunjukkan
dan yang sejenis yang diimpor dari luar negeri, dengan ketentuan bahwa barang
tersebut diekspor kembali.
2.3 Pajak Bumi Dan Bangunan
a. Pengertian Pajak Bumi Dan Bangunan
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan sebuah biaya yang harus disetorkan atas
keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi
bagi seseorang ataupun badan. Karena Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bersifat kebendaan,
maka besaran tarifnya ditentukan dari keadaan objek bumi atau bangunan yang ada.
Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi
meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut
wilayah Republik Indonesia.
Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada
tanah dan/atau perairan.Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:
1. Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks bangunan.
2. Jalan tol.
3. Kolam renang.
4. Pagar mewah.
5. Tempat olahraga.
6. Galangan kapal, dermaga.
7. Taman mewah.
8. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak.
9. Fasilitas lain yang memberikan manfaat.
b. Dasar Hukum Dan Asas Pajak Bumi Dan Bangunan
Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Undang-Undang No. 12 Tahun
1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1994.
Asas Pajak Bumi dan Bangunan:
1. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan.
2. Adanya kepastian hukum.
3. Mudah dimengerti dan adil.
4. Menghindari pajak berganda.
c. Objek Pajak Bumi Dan Bangunan
1. Yang menjadi objek pajak adalah bumi dan/atau bangunan
2. Yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan
bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahkan

14.
11
penghitungan pajak yang terutang. Dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah diperhatikan
faktor-faktor sebagai berikut:
a. Letak
b. Peruntukan.
c. Pemanfaatan.
d. Kondisi lingkungan dan lain-lain.
Dalam menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:
a. Bahan yang digunakan.
b. Rekayasa.
c. Letak.
d. Kondisi lingkungan dan lain-lain.
3. Pengecualian Objek Pajak
Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek pajak yang:
a. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak untuk mencari
keuntungan, antara lain:
1) Di bidang ibadah, contoh: masjid, gereja, vihara.
2) Di bidang kesehatan, contoh: rumah sakit.
3) Di bidang pendidikan, contoh: madrasah, pesantren.
4) Di bidang sosial, contoh: panti asuhan.
5) Di bidang kebudayaan nasional, contoh: museum, candi.
b. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.
c. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah
penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
d. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
e. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh
Menteri Keuangan.
4. Objek pajak yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan, penentuan
pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
5. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP).
d. Subyek Pajak Bumi Dan Bangunan
1. Yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu
hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai,
dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dengan demikian tanda pembayaran/pelunasan
pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak.
2 Subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam no. 1 yang dikenakan kewajiban membayar pajak
menjadi Wajib Pajak.

15.
12
3. Dalam hal atas suatu objek pajak belum jelas diketahui Wajib Pajaknya, Direktur Jendral
Pajak dapat menetapkan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam no. I sebagai Wajib Pajak.
Hal ini berarti memberikan kewenangan kepada Dirjen Pajak untuk menentukan subjek Wajib
Pajak, apabila suatu objek pajak belum jelas Wajib Pajaknya. Untuk lebih jelas diberikan
contoh berikut ini:
a. Subjek Pajak X memanfaatkan atau menggunakan bumi dan/atau bangunan milik
Y bukan karena sesuatu hak berdasarkan undang-undang atau bukan karena
perjanjian, maka X yang memanfaatkan/menggunakan bumi dan/atau bangunan
ditetapkan sebagai Wajib Pajak.
b. Suatu objek pajak yang masih dalam sengketa pemilikan di pengadilan, maka orang
atau badan yang memanfaatkan/menggunakan objek pajak tersebut ditetapkan
sebagai Wajib Pajak.
c. Subjek pajak dalam waktu yang lama berada di luar wilayah letak objek pajak.
sedangkan untuk merawat objek pajak tersebut dikuasakan kepada orang atau
badan, maka orang atau badan yang diberi kuasa dapat ditunjuk sebagai Wajib
Pajak. Penunjukan sebagai Wajib Pajak oleh Dirjen Pajak bukan merupakan bukti
pemilikan hak.
4 Subjek pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam no. 3 dapat memberikan
keterangan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak bahwa ia bukan Wajib Pajak terhadap
objek pajak dimaksud.
5. Bila keterangan yang diajukan oleh Wajib Pajak dalam no. 4 disetujui, maka Direktur
Jenderal Pajak membatalkan penetapan sebagai Wajib Pajak sebagaimana dalam no. 3 dalam
jangka waktu satu bulan sejak diterimanya surat keterangan dimaksud.
6. Bila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka Direktur Jenderal Pajak
mengeluarkan surat keputusan penolakan dengan disertai alasan-alasannya.
7. Apabila setelah jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya keterangan sebagaimana
dalam no. 4 Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan, maka keterangan yang
diajukan itu dianggap disetujui.
Apabila Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan dalam waktu 1 (satu) bulan sejak
tanggal diterimanya keterangan dari Wajib Pajak, maka ketetapan sebagai Wajib Pajak gugur
dengan sendirinya dan berhak mendapatkan keputusan pencabutan penetapan sebagai Wajib
Pajak.
2.4 Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
a. Pengertian Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan
atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, yang selanjutnya disebut pajak Perolehan hak
atas tanah dan atau bangunan: adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan
diperolehnya hak atas dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan
Hak atas tanah adalah hak atas tanah termasuk hak pengelolaan, berserta bangunan di
atasnya sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

16.
13
Pokok-Pokok Agraria, Undang-undang Nomor 16 tentang Rumah Susun dan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang lainnya.
b. Dasar Hukum BPHTB
Dasar hukum Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah :
• Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang
Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.Undang-undang
ini menggantikan Ordonasi Bea Balik Nama Staatsblad 1924 Nomor 291.
• Peraturan Pemerintah No.111 Tahun 2000 tentang Pengenaan BPHTB karena waris dan hibah
• Peraturan Pemerintah No.112 Tahun 2000 tentang Pengenaan BPHTB karena pemberian Hak
Pengelolaan
• Peraturan Pemerintah No.113 Tahun 2000 tentang Penentuan Besarnya NPOPTKP BPHTB.
Dengan diterapkannya Undang-undang ini maka :
 Dapat mengkonpensasikan penurunan penerimaandaerah karna diberlakukannya
Undang-undang mengenai pajak dan retribusi daerah karena 99% penerimaan BPHTB
dikembalikan kepada daerah.
 Meningkatkan kepastian hukum dan keadilan
 Menciptakan sistem perpajakan yang sederhana tanpa mengabaikan pengawasan dan
pengamana keuangan Negara.
c. Objek pajak BPHTB
Sesuai bunyi pasal 2 Undang-undang BPHTB, yang menjadi objek BPHTB adalah
perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan
tersebut meliputi:
• Pemindahan Hak karena :
a. Jual Beli
b. Tukar Menukar
c. Hibah
d. Hibah Wasiat, yaitu suatu penetapan wasiat yang khusus mengenai pemberian hak atas
tanah dan atau bangunan kepada orang pribadi atau badan hukum tertentu,yang berlaku
setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia
e. Waris
f. Pemasukan dalam Perseroan atau Badan Hukum lainnya yaitu pengalihan hak atas
tanah dan atau bangunan dari orang pribadi atau badan kepada Perseroan Terbatas atau
badan hukum lainnya sebagai penyertaan modal pada Perseroan Terbatas atau badan
hukum lainnya tersebut
g. Pemisahan Hak yang mengakibatkan peralihan yaitu pemindahan sebagian hak
bersama atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan kepada sesama
pemegang hak bersama
h. Penunjukan pembeli dalam Lelang yaitu penetapan pemenang lelang oleh Pejabat
i. Lelang sebagaimana yang tercantum dalam Risalah Lelang
j. Pelaksanaan putusan Hakim yang mempunyai kekuatan Hukum Tetap yaitu adanya
peralihan hak dari orang pribadi atau badan hukum sebagai salah satu pihak kepada
pihak yang ditentukan dalam putusan hakim tersebut

17.
14
k. Penggabungan Usaha yaitu penggabungan dari dua badan usaha atau lebih dengan cara
tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan usaha dan melikuidasi badan usaha
lainnya yang menggabung
l. Peleburan Usaha yaitu penggabungan dari dua atau lebih badan usaha dengan cara
mendirikan badan usaha baru dan melikuidasi badan-badan usaha yang bergabung
tersebut
m. Pemekaran Usaha yaitu pemisahan suatu badan usaha menjadi dua badan usaha atau
lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru dan mengalihkan sebagian aktiva dan
pasiva kepada badan usaha baru tersebut yang dilakukan tanpa melikuidasi badan usaha
yang lama
n. Hadiah yaitu suatu perbuatan hukum berupa penyerahan hak atas tanah dan atau
bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum kepada penerima
hadiah
• Pemberian Hak Baru karena :
a. Kelanjutan Pelepasan Hak yaitu pemberian hak baru kepada orang pribadi atau badan
hukum dari Negara atas tanah yang berasal dari pelepasan hak
b. Diluar Pelepasan Hak yaitu pemberian hak baru atas tanah kepada orang pribadi atau
badan hukum dari Negara atau dari pemegang hak milik menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku .
Hak atas tanah yang menjadi objek BPHTB adalah :
• hak milik,yaitu hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang pribadi
atau badan-badan hukum tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah
• hak guna usaha (HGU),yaitu hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh
Negara dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan yang
berlaku
• hak guna bangunan (HGB), yaitu hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunanbangunan
atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
• hak pakai, yaitu hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai
langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban
yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya
atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau
perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
• hak milik atas satuan rumah susun,yaitu hak milik atas satuan yang bersifat perseorangan dan
terpisah. Hak milik atas satuan rumah susun meliputi juga hak atas bagian bersama, benda
bersama, dan tanah bersama yang semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan
dengan satuan yang bersangkutan.
• hak pengelolaan,yaitu hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya
sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya, antara lain, berupa perencanaan peruntukan
dan penggunaan tanah, penggunaan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, penyerahan

18.
15
bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerja sama dengan pihak
ketiga.
 Pengecualian Objek Pajak BPHTB
Berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) terdapat beberapa objek pajak yang tidak dikenakan
BPHTB yaitu :
1. Objek yang diperoleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasar azas perlakuan timbal balik
2. Objek yang diperoleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau untuk
pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum
3. Objek yang diperoleh Badan/Perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan
Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha/kegiatan lain diluar
fungsi dan tugasnya
4. Objek yang diperoleh orang pribadi/Badan karena konversi hak atau karena perbuatan
Hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama
5. Objek yang diperoleh orang pribadi/Badan karena wakaf
6. Objek yang diperoleh orang pribadi/Badan karena kepentingan ibadah.
d. Subjek Pajak BPHTB
Subjek BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau
bangunan. Subjek BPHTB yang dikenakan kewajiban membayar BPHTB menurut
perundangundangan perpajakan yang menjadi Wajib Pajak.
2.5 Pajak Bea Materai
a. Pengertian Pajak Bea Materai
Bea Meterai adalah pajak atas dokumen yang terutang sejak saat dokumen tersebut
ditanda tangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan, atau dokumen tersebut selesai dibuat
atau diserahkan kepada pihak lain bila dokumen tersebut hanya dibuat oleh satu pihak.
b. Dasar Hukum Pajak Bea Materai
Dasar hukum pengenaan Bea Meterai adalah Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985
atau disebut juga Undang Undang Bea Meterai. Lalu diperbarui lagi dengan tampilan baru
yaitu Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Serta ada juga Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.03/2021 tentang pembayaran Bea Meterai, ciri umum dan
ciri khusus Meterai Tempel,Meterai Dalam Bentuk Lain, Dan Penentuan Keabsahan Meterai,
serta Pemeteraian Kemudian.
c. Objek Pajak Bea Meterai
1. Bea Meterai dikenakan atas :
a. Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang
bersifat perdata;

19.
16
b. Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.
2. Dokumen yang bersifat perdata, meliputi :
a. Surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan atau surat lainnya yang sejenis
beserta rangkapnya;
b. Akta notaris beserta grosse, salinan, dan kutipannya;
c. Akta pejabat pembuat Akta Tanah beserta salinan dan kutipannya;
d. Surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun;
e. Dokumen transaksi surat berharga, termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka,
dengan nama dan dalam bentuk apapun;
f. Dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, salinan risalah lelang, dan grosse
risalah lelang;
g. Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nominal lebih dari Rp 5.000.000
(Lima Juta Rupiah) yang :
a. Menyebutkan penerimaan uang; atau
b. Berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi
atau diperhitungkan;
h. Dokumen lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
 Bukan Objek Bea Meterai
1. Dokumen yang terkait lalu lintas orang dan barang :
a. Surat penyimpanan barang;
b. Konosemen;
c. Surat angkutan penumpang dan barang;
d. Bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang;
e. Surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim;
f. Surat lainnya yang dapat dipersamakan dengan surat sebagaimana dimaksud
pada huruf a sampai dengan e ;
2. Segala bentu ijazah yang termasuk Surat Tanda Tamat Belajar, tanda lulus, surat
keterangan telah mengikuti suatuu pendidikan, latihan, kursus, dan penataran;
3. Tanda terima gaji, uang tunggu, pensuin, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang
ada kaitannya dengan hubungan kerja serta surat-surat yang diserahkan untuk untuk
mendapatkan pembayaran itu;
4. Tanda bukti penerimaan uang Negara dari kas Negara, kas pemerintah daerah dan bank;
5. Kuitansi untuk semua jenis pajak dan penerimaan lainnya yang dapat disamakan dengan
itu dari kas Negara, kas pemerintah daerah dan bank;
6. Tanda terima uang yang dibuat intuk keperluan intern organisasi;
7. Dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang tabungan kepada penabung oleh
bank, koperasi, dan badan-badan lainnya yang bergerak di bidang tersebut;
8. Surat gadai yang diberikan oleh Perum Pegadaian;

20.
17
9. Tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek, dengan nama dan dalam bentuk
apapun;
10. Dokumen yang diterbitkan atau dihasilkan oleh Bank Indonesia dalam rangka
pelaksanaan kebijakan moneter.
d. Subyek Pajak Bea Materai
Pihak yang menerima atau mendapat manfaat dari dokumen, kecuali pihak-pihak
yang bersangkutan menentukan lain. Dalam hal dokumen dibuat sepihak, misal kwitansi, bea
meterai terutang oleh penerima kwitansi.

21.
18
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Pajak merupakan salah satu bentuk pendapatan negara yang menyumbang persentase
terbesar dibandingkan dengan sektor-sektor pendapatan lain seperti minyak dan gas (migas)
serta non-migas. Keberhasilan suatu negara dalam mengumpulkan pajak dari warga
negaranya dipastikan akan bermanfaat bagi stabilitas ekonomi negara yang bersangkutan.
Bank Dunia menilai Indonesia merupakan negara dengan penerimaan negara yang paling
rendah dibandingkan de ngan negara-negara tetangga di Asia dan G20. Sampai saat ini,
Indonesia baru mampu mengumpulkan <50% potensi penerimaan negara. Hal itu tecermin
dari rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) yang baru sekitar 15%.
Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau
perseorangan dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya
selama satu tahun pajak. Peraturan perundangan yang mengatur Pajak Penghasilan di Indonesia
adalah UU nomor 7 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan UU nomor 7 Tahun 1991,
UU nomor 10 Tahun 1994, UU nomor 17 Tahun 2000, UU nomor 36 Tahun 2008, Peraturan
Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal
Pajak maupun Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.
Pajak Pertambahan Nilai atau PPN adalah pemungutan pajak terhadap tiap
transaksi/perdagangan jual beli produk/jasa dalam negeri kepada wajib pajak orang pribadi,
badan usaha maupun pemerintah. Istilah PPN dalam Bahasa Inggris dikenal dengan Goods and
Services Tax (GST) atau Value Added Tax (VAT). Pajak ini bersifat tidak langsung, objektif
dan non kumulatif. Maksudnya, pajak tersebut dibayarkan secara langsung oleh pedagang,
melainkan dibayarkan oleh konsumen. Sehingga, dikatakan tidak langsung karena konsumen
tidak membayar secara langsung ke pemerintah. Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
tertuang dalam UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Kemudian, dasar hukum terbaru PPN tertuang didalam
peraturan perundang-undangan perpajakan, yakni dalam UU No. 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan sebuah biaya yang harus disetorkan atas
keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi
bagi seseorang ataupun badan. Karena Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bersifat kebendaan,
maka besaran tarifnya ditentukan dari keadaan objek bumi atau bangunan yang ada. Bumi
adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi
tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah
Republik Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara
tetap pada tanah dan/atau perairan.Termasuk dalam pengertian bangunan adalah Jalan
lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks bangunan, Jalan tol, Kolam renang, Pagar
mewah, Tempat olahraga, Galangan kapal, dermaga, Taman mewah,Tempat
penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak. Dasar hukum Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) adalah Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1994.

22.
19
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan
atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, yang selanjutnya disebut pajak Perolehan hak
atas tanah dan atau bangunan: adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan
diperolehnya hak atas dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan Hak atas tanah adalah
hak atas tanah termasuk hak pengelolaan, berserta bangunan di atasnya sebagaimana dalam
Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-
undang Nomor 16 tentang Rumah Susun dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
lainnya.
Bea Meterai adalah pajak atas dokumen yang terutang sejak saat dokumen tersebut ditanda
tangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan, atau dokumen tersebut selesai dibuat atau
diserahkan kepada pihak lain bila dokumen tersebut hanya dibuat oleh satu pihak. Dasar hukum
pengenaan Bea Meterai adalah Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 atau disebut juga
Undang Undang Bea Meterai. Lalu diperbarui lagi dengan tampilan baru yaitu Undang
Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Serta ada juga Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 4/PMK.03/2021 tentang pembayaran Bea Meterai, ciri umum dan ciri
khusus Meterai Tempel,Meterai Dalam Bentuk Lain, Dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta
Pemeteraian Kemudian.
3.2 Saran
Untuk selanjutnya, kami sarankan agar pembaca dapat mencari sumber-sumber bacaan
lain untuk mencari kata-kata yang masih asing atau sulit dipahami dimana belum dijelaskan
secara detail dalam makalah ini.
Semoga makalah ini bermanfaat bagi pembaca dan memberikan penjelasan mengenai
tentang Pajak Dalam Bisnis.

23.
20
DAFTAR PUSTAKA
Resmi Siti. 2014. Perpajakan Teori dan Kasus.Edisi 8.Jakarta: Salemba empat.
Abut, Hilarius. 2005. “PERPAJAKAN 2005-2006. Jakarta: DIADIT MEDIA.
Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Akt., QIA., CFrA., CA. (2019), Perpajakan Edisi 2019
Kementrian Keuangan Republik Indonesia KPPN Kotabumi (2022), Publikasi Kemenkeu Bea
Meterai, Jakarta Pusat.
Drs. Nurdin Hidayat,MM., M.Si. & Drs. Dedi Purnawa ES, M.Bus.(2015) Perpajakan Teori &
Publik
http://https://www.academia.edu/9876912/pembahasan_bea_perolehan_hak_atas_tanah_dan_
bangunan
http://https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bea_Perolehan_Hak_atas_Tanah_dan_Bangunan