Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kontroversi Penyaluran BLSM Dalam Sorotan Media

768 views

Published on

MEDIA MONITORING BLSM
PADA ENAM MEDIA ONLINE NASIONAL
PERIODE 22 JUNI – 11 JULI 2013

Sumber utama yang menjadi persoalan dalam penyaluran BLSM adalah ketidakakuratan data yang digunakan pemerintah.

Ketidakakuratan data ini menyebabkan munculnya masalah seperti penyaluran BLSM yang tidak tepat sasaran, konflik sosial di masyarakat dan lain-lain.

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kontroversi Penyaluran BLSM Dalam Sorotan Media

  1. 1. KONTROVERSI PENYALURAN BLSM DALAM SOROTAN MEDIA MEDIA MONITORING BLSM PADA ENAM MEDIA ONLINE NASIONAL PERIODE 22 JUNI – 11 JULI 2013
  2. 2. SHARE ISU BLSM BLSM tepat Sasaran; 67 Pengawasan BLSM; 76 Penyimpangan BLSM; 65 Penolakan BLSM; 99 Data BLSM; 225 Solusi Lokal BLSM; 9 Pengembalian BLSM; 55 Insiden BLSM; 104 Kritik BLSM; 149 • Kesalahan data BLSM menjadi isu yang paling banyak diangkat media.
  3. 3. SHARE MEDIA Detik.com; 76 Merdeka.com; 79 Okezone.com; 114 MetroTVNews.com; 190 RMOL; 38 Kompas.com; 108 • Media yang paling konsen memantau penyaluran BLSM adalah Metrotvnews.com.
  4. 4. FOKUS PEMBERITAAN BLSM DALAM BERITA 600 500 400 300 200 100 0 In title In news • BLSM banyak dijadikan judul dalam berita di media, hal ini menunjukkan BLSM banyak menjadi fokus pemberitaan.
  5. 5. TEMUAN 1 # BLSM ON MEDIA • Ketidakakuratan data yang dimiliki oleh pemerintah yang menjadi acuan dalam menentukan penerima BLSM menjadi isu utama dalam pemberitaan media. • Ketidakakuratan data ini juga yang menjadi sumber masalah yang akhirnya mendatangkan kritik dan penolakan dari berbagai daerah serta konflik sosial karena BLSM dianggap tidak tepat sasaran. • Media dalam satu bulan terakhir ini cukup intensif memberikan BLSM terutama terkait banyaknya kritikan yang disampaikan oleh berbagai pihak. Media yang paling aktif mengikuti isu BLSM adalah Metrotvnews.com dan Okezone.com. Dimana kedua media ini merupakan media yang selalu mengambil posisi “oposisi” terhadap pemerintah. • Media lain yang cukup aktif mengikuti BLSM adalah Kompas.com • Media banyak menempatkan isu BLSM ini sebagai judul berita yang menunjukkan keseriusan media memantau isu ini.
  6. 6. TONE PEMBERITAAN BLSM 350 300 250 200 150 100 50 0 Positif Negatif Netral • Tone Pemberitaan BLSM didominasi pemberitaan yang bernada negatif.
  7. 7. PENILAIAN BLSM Salah Sasaran 277 Tepat Sasaran 67 0 50 100 150 200 250 • Banyak kalangan yang menilai BLSM salah sasaran. 300
  8. 8. TEMUAN 2 # TONE • Banyaknya kritik yang disampaikan kepada pemerintah terkait BLSM ini juga terlihat dari tone negatif yang mendominasi pemberitaan media. Bahkan tone positif terkait isu BLSM ini tidak sampai 10 persen yang artinya BLSM dianggap gagal dijalankan oleh pemerintah. • Hal ini juga terlihat dari penilaian yang disampaikan oleh masyarakat yang mengganggap BLSM tidak tepat sasaran. Yang menilai BLSM tepat sasaran tidak lebih dari 30 persen pemberitaan.
  9. 9. PIHAK PENOLAK BLSM Lainnya Partai Pengamat/Akademisi Ormas/LSM Masyarakat Gubernur Bupati/Walikota Camat Kades 0 5 10 15 20 25 • Media banyak memberitakan masyarakat dan partai dalam menolak BLSM.
  10. 10. DAERAH KADES DAN CAMAT PENOLAK BLSM sulsel Bengkulu Aceh Yogyakarta sumut Jabar Jatim Jateng 0 1 2 3 4 5 6 • Kades dan Camat di provinsi Jatim dan Jabar paling banyak menolak BLSM.
  11. 11. MASYARAKAT PENOLAK BLSM Jakarta Sumbar Sulbar Sulut Sulsel Yogyakarta Jabar Jatim Jateng 0 1 2 3 4 5 6 7 • Masyarakat yang menolak BLSM banyak diberitakan media berasal dari Jawa Timur.
  12. 12. PARTAI PENOLAK BLSM Gerindra Hanura PDIP PKS PKPI 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 • PDIP paling banyak melakukan penolakan mengenai BLSM.
  13. 13. TEMUAN 3 # PENOLAKAN BLSM • BLSM banyak mendapat penolakan dari masyarakat dan partai politik. • Penolakan yang dilakukan oleh masyarakat didasarkan pada ketidakakuratan data penerima BLSM. Pihak yang menurut masyarakat seharusnya tidak menerima, justru menerima dana BLSM. Sementara masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru tidak mendapatkan BLSM. • Penolakan utamanya dikomandoi oleh Kepala Desa dan Camat. Bahkan oleh Ketua RT. Penolakan aparat desa ini karena merasa mereka tidak dilibatkan oleh pemerintah pusat dalam menyusun daftar penerima BLSM. Padahal menurut mereka, mereka yang paling mengetahui kondisi riil warganya masing-masing.
  14. 14. TEMUAN 3 # PENOLAKAN BLSM • Penolakan juga disampaikan oleh Partai Politik yang sejak awal menolak kenaikan BBM yaitu PDIP, PKS, Gerindra dan Hanura dan satu partai non parlemen, PKPI. Namun PDIP yang paling aktif menyuarakan penolakannya terhadap BLSM. Alasan utamanya adalah BLSM hanya dijadikan alat politik (alat pencitraan) pemerintah untuk meraih simpati masyarakat. Disamping itu, BLSM dianggap tidak akan mampu mengurangi beban masyarakat bahkan akan menimbulkan konflik sosial di masyarakat. • Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat menjadi dua provinsi yang Kepala Desa dan Camat serta masyarakatnya paling banyak melakukan penolakan terhadap BLSM.
  15. 15. KESALAHAN DATA BLSM BPS pakai data 2011 Daerah bingung data Warga minta didata Tidak berhak tapi menerima Pindah tempat tinggal Penerima sudah meninggal 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 • Isu yang berkembang terkait kesalahan data BLSM adalah banyaknya pihak yang tidak berhak menerima tetapi menerima BLSM.
  16. 16. KESALAHAN DATA BLSM DI DAERAH 30 25 20 15 10 5 0 • Jateng, Jatim dan Jabar paling banyak diberitakan terkait kesalahan data BLSM
  17. 17. TEMUAN 4 # KESALAHAN DATA • Kesalahan data penerima BLSM menjadi isu utama yang paling banyak diberitakan media. • Persoalan data yang paling banyak dipermasalahkan adalah banyak orang-orang yang seharusnya tidak berhak menerima BLSM tapi justru menerima dan mendapatkan BLSM. • Hal ini disebabkan karena pemerintah menggunakan data BPS tahun 2011 yang sudah mengalami banyak perubahan pada tahun 2013. • Persoalan semakin rumit karena pemerintah daerah tidak dilibatkan dalam penentuan warga yang mendapatkan BLSM terutama Kepala Desa dan Camat. Hal ini menyebabkan banyak aparat desa yang menolak BLSM. • Secara keseluruhan, permasalahan data ini banyak terjadi di provinsiprovinsi yang ada di Pulau Jawa seperti Jatim, Jabar, Jateng dan DKI Jakarta.
  18. 18. ISU KRITIK BLSM Lainnya Lahirkan sifat malas Menghina kehrmtn & martbt bngs Konflik sosial Alat politik (pencitraan dsb) Gagal sejahterakan rakyat Gagal atasi inflasi 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 • Kritikan BLSM banyak dikaitkan sebagai alat politik atau pencitraan. • Berikutnya adalah BLSM banyak memicu konflik sosial di masyarakat.
  19. 19. PENYIMPANGAN BLSM Lainnya Dana BLSM 'disunat' Penerima dimintai sumbangan Punya rumah permanen/kontrakan Punya kendaraan PNS/TNI/Polri Pakai Perhiasan Pakai BB/Smartphone 0 2 4 6 8 10 12 14 16 • Salah sasaran dalam BLSM banyak ditunjukkan dalam beberapa kejadian dalam penerimaan BLSM yaitu warga memakai perhiasan dan memiliki smartphone.
  20. 20. PENGAWASAN BLSM Lainnya Masyarakat Menteri KPK ikut awasi 0 10 20 30 40 50 60 • Menteri adalah pihak yang paling banyak melakukan pengawasan.
  21. 21. TEMUAN 5 # KRITIK DAN PENYIMPANGAN BLSM • Banyak kalangan yang mengkritik kebijakan BLSM yang dikeluarkan oleh pemerintah. Alasan yang paling utama disampaikan adalah akan terjadinya konflik sosial di masyarakat karena kecemburuan antar masyarakat. Apalagi jika penerima dana BLSM adalah orang yang dianggap mampu. • Dalam beberapa kasus, penerima BLSM ternyata banyak yang berasal dari kalangan keluarga mampu, terbukti mereka mempunyai perhiasan dan kendaraan saat menerima BLSM. Tidak hanya itu, ada juga penerima BLSM yang merupakan pegawai negeri atau anggota TNI. • Alasan lain adalah BLSM hanya akan dijadikan alat pencitraan oleh pemerintah untuk meraih dukungan publik. • Hal ini bisa juga diperkuat dengan banyaknya Menteri dan pejabat pemerintah yang secara langsung mengawasi proses pencairan BLSM di kantor pos.
  22. 22. INSIDEN PEMBAGIAN BLSM Lainnya Perkelahian Segel kantor lurah Demo Cidera/pingsan/meninggal 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 • Dalam pembagian BLSM ternyata banyak menimbulkan aksi demo di masyarakat.
  23. 23. PENGEMBALIAN BLSM Salah alamat Tidak dikenal Kartu Ganda Tidak ada pemberitahuan Menolak BLSM Meninggal 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 • Faktor pengembalian BLSM banyak disebabkan oleh penolakan BLSM oleh masyarakat, kepala desa dan camat.
  24. 24. SOLUSI BLSM DI TINGKAT DAERAH BLSM ditambah, ditanggung pemda BLSM belum cair, pemkab bagikan sembako 0 1 2 3 4 5 6 • Pembagian sembako adalah solusi yang banyak digunakan oleh beberapa daerah dalam mengatasi permasalahan BLSM.
  25. 25. DAERAH YANG BERMASALAH 35 30 25 20 15 10 5 0 • Daerah yang paling banyak masalah adalah di pulau Jawa, terutama Jateng, Jatim dan Jabar.
  26. 26. DEMO DAN SEGEL KANTOR 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 • Di Jawa Timur paling banyak terjadi demo dan penyegelan kantor akibat dari kesalahan BLSM.
  27. 27. TEMUAN 6 # INSIDEN BLSM • Berbagai insiden terjadi dalam proses pencairan BLSM seperti demonstrasi dan penyegelan kantor desa atau kelurahan. Hal ini disebabkan karena beberapa kepala desa menolak membagikan kartu penerima BLSM karena dianggap bisa menimbulkan konflik di masyarakat. • Demo dan penyegelan kantor banyak terjadi di provinsi-provinsi di Jawa terutama Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. • Untuk menghindari terjadinya konflik, beberapa kepala daerah mencoba mencarikan solusi dengan memberikan bantuan lain kepada masyarakat yang tidak menerima BLSM seperti bantuan sembako dan lain-lain. • Insiden lainnya adalah banyaknya masyarakat yang mengembalikan dan menolak BLSM. Pengembalian BLSM ini terjadi karena penerima BLSM sudah meninggal dunia atau sudah tidak berada di alamat yang dimaksud.
  28. 28. KESIMPULAN & SARAN Sumber utama yang menjadi persoalan dalam penyaluran BLSM adalah ketidakakuratan data yang digunakan pemerintah. • Implikasi Ketidakakuratan data ini menyebabkan munculnya masalah seperti penyaluran BLSM yang tidak tepat sasaran, konflik sosial di masyarakat dan lain-lain. • Saran Pemerintah sebaiknya menggunakan data terbaru dalam menentukan penerima BLSM. Untuk itu, harus dilakukan pendataan ulang terhadap masyarakat penerima BLSM.
  29. 29. KESIMPULAN DAN SARAN Program BLSM tidak tepat sasaran karena banyak penerima BLSM merupakan orang yang mampu. • Implikasi Tujuan BLSM sebagai alat untuk meringankan beban masyarakat miskin tidak tercapai. • Saran Pemerintah harus meninjau ulang pencairan BLSM jika tidak menginginkan terjadinya konflik sosial di masyarakat.
  30. 30. KESIMPULAN DAN SARAN Daerah-daerah di Pulau Jawa menjadi daerah yang paling banyak terjadi permasalahan BLSM. • Implikasi Segala persoalan yang terjadi akan dengan mudah terekam pemberitaan media karena akses informasi yang begitu cepat. • Saran Pemerintah sebaiknya melakukan pendataan secara komprehensif terutama di daerah-daerah yang rawan konflik dan padat penduduk.

×