Strategi dan kebijakan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat

19,042 views

Published on

Materi Pelatihan BUMDes
Disampaiakan Pada Pelatihan Oprasional SIPUT MEPENDE di Desa Batulawang Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur

Published in: Education, Business, Technology
0 Comments
9 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
19,042
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
487
Actions
Shares
0
Downloads
1,183
Comments
0
Likes
9
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Strategi dan kebijakan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat

  1. 1. STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT Drs. H. K. E. AMINULLAH
  2. 2. TOR – OVERVIEW : STRATEGI & KEBIJAKAN PEMERINTAH KEMISKINAN & PENGANGGURAN PROGRAM TIDAK BERKELANJUTAN DESA
  3. 3. Visi Direktorat Usaha Ekonomi Masyarakat : ” Berkembangnya Usaha Ekonomi Masyarakat Dalam Dinamika Tata Kehidupan Perdesaan Yang Berdaya”. <ul><li>Misi </li></ul><ul><li>Memantapkan kelembagaan pangan masyarakat dan usaha pertanian perdesaan; </li></ul><ul><li>Mendayagunakan lembaga keuangan mikro dan usaha desa sebagai penggerak perekonomian lokal; </li></ul><ul><li>Memperluas jaringan dan akses pasar untuk mendorong pengembangan produksi unggulan perdesaan; </li></ul><ul><li>Mengembangkan usaha ekonomi keluarga dan industri rumah tangga; </li></ul><ul><li>Mengoptimalkan potensi ekonomi perdesaan dan bantuan bagi masyarakat tertinggal. </li></ul>
  4. 4. TANTANGAN INDONESIA TANTANGAN INDONESIA
  5. 5. FENOMENA : <ul><li>NEGARA KAYA POTENSI SUMBER DAYA ALAM </li></ul><ul><li>MENGAPA, KOK ,: </li></ul><ul><li>RAKYAT MISKIN ( MASIH ) BANYAK ? </li></ul>KEMISKINAN MENINGKAT 3,9 JUTA DARI 35,10 JUTA (2005) MENJADI 39,06 JUTA PENDUDUK MISKIN (2006) DAN KEMUDIAN TURUN 2,3 JUTA (2007) GEMAH RIPAH LOH JINAWI SUBUR KANG SARWO TINANDUR… TATA TENTREM KERTO RAHARJO
  6. 6. PERKEMBANGAN JUMLAH PENDUDUK MISKIN (Juta Jiwa) Kantor Menko Kesra, Sekretariat TKPk, 2010
  7. 7. KECENDERUNGAN ANGGARAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI APBN 2002-2007 Sumber : TKPK dan Bappenas Catatan : Untuk Tahun 2007 diambil dari pagu indikatif program penanggulangan kemiskinan usulan Departemen dan LPND (RKP 20 10 ) Triliun Rupiah
  8. 8. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN PERDESAAN <ul><li>Kesenjangan pembangunan perdesaan dan perkotaan, yang hanya mendorong industrialisasi di kawasan perkotaan dan hubungan yg saling memperlemah. </li></ul><ul><li>Ekonomi desa masih dikendalikan oleh jasa perantara yang kurang memberikan stabilitas harga dan kontinuitas pasar yang kurang menguntungkan masyarakat perdesaan </li></ul><ul><li>Meningkatnya jumlah penduduk, yang menimbulkan kerawanan pangan di masa yang akan datang dlm keterbatasan ketersediaan pangan. </li></ul><ul><li>Penilaian harga hasil produksi masih rendah karena kualitas rendah dan pasar masih terbatas, </li></ul><ul><li>K elembagaan ekonomi di perdesaan yang umumnya tradisional </li></ul><ul><li>Hubungan ekonomi desa dengan kota belum menjamin pertumbuhan ekonomi desa </li></ul>
  9. 9. STRATEGI
  10. 10. STRATEGI POKOK PEMERINTAH (Triple Track Strategy) <ul><li>Pro-Growth : Pertumbuhan ekonomi 6,6% per tahun melalui Investasi dan Eksport . </li></ul><ul><li>Pro-Job : Pembenahan sektor riil untuk mampu menyerap pertumbuhan angkatan kerja baru. </li></ul><ul><li>Pro-Poor : Revitalisasi sektor pertanian dan perdesaan untuk penanggulangan kemskinan. </li></ul>
  11. 11. STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI DESA Dunia usaha, Perguruan Tinggi, LSM, Pers, dll. Pro Growth Pro Job Pro Poor PEMERINTAH KELP. MEDIASI MASYARAKAT DESA
  12. 12. STRATEGI -1: RE-ORIENTASI PERAN PEMERINTAH <ul><li>RE-ORIENTASI PERAN PEMERINTAH KEARAH KEBUTUHAN FASILITASI YANG LEBIH MENDUKUNG BERKEMBANGNYA EKONOMI DESA SECARA BERKELANJUTAN </li></ul>
  13. 13. <ul><li>MELINDUNGI USAHA PENGEMBANGAN EKONOMI DESA MELALUI PENGUATAN REGULASI PERDA </li></ul><ul><li>MEMBERIKAN AKSES KEMUDAHAN KEMITRAAN USAHA DAN AKSES PERMODALAN USAHA EKONOMI LOKAL </li></ul><ul><li>MENINGKATKAN PELAYANAN YANG BERBASIS PADA POTENSI LOKAL DAN MASYARAKAT </li></ul><ul><li>MEMPERHATIKAN DAYA DUKUNG, PEMANFAATAN, DAN PENGENDALIAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH/DESA </li></ul><ul><li>MENGEMBANGKAN USAHA-USAHA KERJASAMA ANTAR DAERAH DAN DORONGAN KERJASAMA ANTAR DESA </li></ul><ul><li>MENGUATKAN EKONOMI LOKAL BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT </li></ul><ul><li>MEMBERIKAN RASA AMAN BAGI KEGIATAN INVESTASI </li></ul>PERAN PEMDA DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI DESA
  14. 14. STRATEGI-2 COMMUNITY EMPOWERMENT <ul><li>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG MEMUNGKINKAN TERCIPTANYA AKSES MASYARAKAT TERHADAP SUMBER - SUMBER PENDAPATAN YANG BISA UNTUK HIDUP LAYAK </li></ul>
  15. 15. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 3 ELEMEN 3 DIMENSI PEMAMPUAN MASYARAKAT DESA PELIBATAN KEIKUTSERTAAN MASYARAKAT DESA PEMBERIAN TANGGUNG JAWAB YG JELAS KPD MASYARAKAT POLITIK : partisipasi masy dalam proses penetapan kebijakan publik EKONOMI : akses masy atas peluang dan sumber-sumber pendapatan utk hidup & berkembang layak SOSIAL : akses masy atas pelayaan sosial dasar kesehatan, pendidikan, dll Tingkat INDIVIDU Tingkat ORGANISASI Tingkat MASYARAKAT 3 TINGKATAN
  16. 16. STRATEGI -3 PARTNERSHIP & CAPACITY BUILDING <ul><li>PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN EKONOMI PERDESAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIANYA MELALUI POLA KEMITRAAN DAN PENDAMPINGAN MASYARAKAT SESUAI KE BUTUHAN. </li></ul>
  17. 17. KEBIJAKAN
  18. 18. PRINSIP PENGEMBANGAN EKONOMI PERDESAAN <ul><li>PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI DAN PELAKU AGRIBISNIS PERDESAAN </li></ul><ul><li>PENINGKATAN SISTEM PELAYANAN YG MENDUKUNG KEGIATAN USAHA PRODUKTIF PERDESAAN </li></ul><ul><li>PENINGKATAN KEBERDAYAAN KELEMBAGAAN ( PEMERINTAHAN DAN MASYARAKAT ) DESA YANG SERASI DAN BERADA DALAM KERANGKA KEBIJAKAN PENGEMBANGAN EKONOMI DESA </li></ul>
  19. 19. <ul><li>MEMBANGUN EKONOMI DESA BERBASIS PERTANIAN YANG TANGGUH </li></ul><ul><li>MENSINERGIKAN BERBAGAI POTENSI PERDESAAN UTK MENDORONG SISTEM DAN USAHA AGRIBISNIS YG KONDUSIF – PRODUKTIF, BERDAYA SAING, BASIS KERAKYATAN, BERKELANJUTAN, DAN TERDESENTRALISASI YANG DIGERAKKAN MASYARAKAT (PETANI SBG PELAKU UTAMA) </li></ul><ul><li>PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP) UTK 10.000 DESA. BLM 100 JT PER DESA UTK GAPOKTAN , TOTAL DANA 1 TRILYUN RP. </li></ul>
  20. 20. <ul><li>Fokus diarahkan terhadap pengembangan kawasan pertanian terutama dalam produktifitas pertanian, sistem pemasaran, kelembagaan dan lingkungan permukiman </li></ul><ul><li>Pengembangan Kawasan Agropolitan sebagai solusi untuk pengembangan wilayah dan sekaligus meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat di perdesaan. </li></ul>
  21. 21. 2. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan melalui “Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat sbg “Gerakan”. <ul><li>Integrasi PPK dan P2KP dalam PNPM Mandiri </li></ul><ul><li>BLM Rp. 500 Jt – 1.5 M per Kec </li></ul><ul><li>Pola proposal desa dan pendampingan </li></ul><ul><li>LKm : Unit Pengelola Keuangan (UPK). </li></ul><ul><li>Intervensi pemerintah minim. </li></ul>
  22. 22. 3. Penataan dan Penguatan Kelembagaan Ekonomi Desa <ul><li>Penataan Pasar Desa (Permendagri 42/2007) . - 17.000 pasar </li></ul><ul><li>Peluang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai PP 72/200 5 </li></ul><ul><li>Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro / LKM (PP 38/2007) dan Akses Permodalan </li></ul><ul><li>Peningkatan Akses Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) - 43 jt unit usaha </li></ul>
  23. 23. 4. Pembangunan infrastruktur perdesaan pendukung ekonomi desa <ul><li>Menembus desa-desa terisolir dan atau peningkatan akses transportasi </li></ul><ul><li>Menyerap tenaga kerja melalui pola KSO atau Pelaksanaan Langsung oleh masyarakat (padat karya). </li></ul>
  24. 24. 5. Pengembangan Sistem Alokasi Dana Desa (ADD) Stimulan Pengembangan Ekonomi Desa <ul><li>10% bagian porsi APBD Kab/Kota untuk dikelola dan diserahkan ke Desa, 30% Adm Desa dan 70% Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa. </li></ul>
  25. 25. TERIMA KASIH

×