SlideShare a Scribd company logo
1 of 56
Download to read offline
PEMBANGUNAN
INTEGRITAS
JAWA TENGAH, 03 APRIL 2017
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DISAMPAIKAN DALAM RANGKA DIKLAT
PENDATAAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
KEMENTERIAN PUPR
 INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER
PERKENALAN DIRI
 INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER
Nama : Drs. Gondo Suhadyo Msi
NIP 195510151979031001
Jabatan : Widyaiswara Utama / IV.d
Masa Purnabakti : 1 November 2020
Pendidikan : S2 MPD LAN
Penghargaan Satya Karya 10, 20, 30 dan Satya
Wirakarya
Riwayat Jabatan Auditor 10 Tahun, Kabag Evlap 10
Tahun Inspektur Wil ll 2 Tahun, Ses Itjen 4 Tahun
Adum/R1, Spama/R1, Diklatpim ll/R2
Alamat: Jl. Winong RT 02 RW 06 No 8 Sudimara Timur
Ciledug
Hp no: 08161365258
Emil: gondosuhadho@yahoo.com
MATERI BANG INTEGRITAS
 INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER
1.PENGERTIAN INTEGRITAS, ETIKA DAN MORAL
2.PERMASALAHAN PEMBANGUNAN INTEGRITAS
3.PEMAHAMAN PEMBANGUNAN INTEGRITAS DALAM
PRESPEKTIF PEKERJAAN KONSTRIKSI BINA MARGA
4.LANDASAN PEMBANGUNAN INTEGRITAS
5.PIMPINAN SEBAGAI TAULADAN
6.KODE ETIK DAN KODE PERILAKU SESUAI UU NO 5/2014
DAN HAK DAN KEWAJIBAN
7.A N E K A
8.DEFINISI KORUPSI DAN DAMPAK KORUPSI DAN NAWA CITA
9.BUDAYA KERJA ETOS KERJA PROFESIONALISME
10.PEMAHAMAN ESQ
11.PENGERTIAN KOMPETENSI DAN PELAYANAN PUBLIK
12.REVOLOSI MENTAL, MANAGEMEN TALENTA, GENDER
PERMASALAHAN BANG INTEGRITAS
HASIL KAJIAN WI
 INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER
BANG
INTEGRITAS
KATA, HATI
PERILAKU
KONSISTEN
PERI
LAKU
ETIKA
MO
RAL
KARK
TER
LING
KRJA
LING
KEL
PENGERTIAN PENGERTIAN
 INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER
Integritas menunjukkan sikap tulus dan konsisten,
memiliki keteguhan hati dan karakter, dan
merupakan seorang yang mampu bertahan sampai
akhir (Kata, Hati dan Perilaku konsisten).
Etika dan moralitas (memahami apa yang baik / tidak
baik dalam satu persepsi) harus menjadi perilaku,
pilihan hidup, kepribadian, dan karakter dalam bekerja
di kantor
(implementasi moralitas & etika memperkuat integritas
pribadi)
Integri
tas
ETIKA
& MO
RALI
TAS
PENGERTIAN PENGERTIAN
 INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER
Moralitas di tempat kerja mengacu standar
moral dalam wujud perilaku (tidak tertulis),
tapi merupakan hasil akhir dari pikiran positif
terhadap etos kerja.
Etika mengacu pada pedoman formal yang
dijadikan sebagai standar untuk berperilaku
di tempat kerja. Baik etika maupun moralitas
membutuhkan integritas pribadi yang sangat
tinggi untuk dapat menjalankan etika dan
moralitas dengan sempurna.
Dasar
Hukum
Etika
Dasar
Hukum
Morali
tas
PENGERTIAN PENGERTIAN
 INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER
mempunyai sifat kejiwaan, akhlak atau budi
pekerti (etika, moral, perilkau) yang
membedakan seseorang dari yang lain.
KARAK
TER
KBI
cara berpikir dan berperilaku yang menjadi
ciri kas tiap individu untuk hidup dan
bekerjasama baik dlm lingkup keluarga
msyarakat bangsa dan negara (individu
membuat keputusan dan siap
mempertanggung jawabkan tiap akibatnya)
KARAK
TER
DIKDAS
MEN
PEMAHAMAN BANG INTEGRITAS DALAM
PRESPEKTIF PEKERJAAN KONSTRIKSI BM MARGA
 INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER
UU 13/2003, 5/2014,
RM/RB, MEA, Nawa Cita,
Manajemen Talenta,
Sidlacom
PEMAHAMAN
PENANGANAN
RTLH
SATKER
PPK
WASLAKONS
WASDIREKSI
PENYEDIA
JASA
UU 18/1999,
Pemahaman CB PU,
PCM, RMK/P, Per Pres
70/2012, PMK190/ 2012,
dok kontrak, Was
berjenjang
1.Nilai2 akunta, integritas,
etika,tangjab,disip cermt
2.Budaya malu > Pujian
3.Pimpinan tidak sebagai
tauladan/tidak mampu
berintegritas tinggi
4.Rotasi sbg wacana
5.Penerapan MT blm kon
sisten/sebuah wacana
6.NSPM sbg pelengkap
7.Was tdk efektif
PEK
KONSTRUKSI
RTLH
 Tepat W B K
 3 K 3 E
 Umur Tek
sesuai
Rencana
 Berfungsi dan
ber manfaat
 Ketepatan
Konstruksi
 Akuntabel
SYSTEM
Reform pola
pikir
NI
LAI
OR
GA
NISA
SI
/BUDA
YA
KERJA
PERMASALAHAN KENAAPA KORUPSI SUSAH
DIBERANTAS SEJAK 1960 sd SAAT INI
(HASIL KAJIAN WI)
 INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER
A. PNS / ASN (SUMBER DAYA MANUSIA / SDM)
1.Tidak menjunjung nilai2 Akuntabilitas, Integritas, Etika, serta
belum dipahaminya jabatan itu amanah
2.Budaya Organisasi sebagai simbol dan Budaya Malu menjadi
Budaya Pujian, berimplikasi tidak takut KPK, Kejaksaan,
Kepolisian, Tipikor, Tim Saber (Per Pres No 87/2016 dipimpin
Menko Polhukam, Kepolisian, Kejaksaan Agung dan Men PAN
dan RB)
3.Pimpinan tidak sebagai tauladan dan tidak mampu
berintegritas tinggi (UU 5/2014), implikasi korupsi berjamaah
dengan pola hidup konsumtif
4.Rotasi sebagai wacana dan tidak sesuai kompetensi (UU
No.13/2003) dan Profesionalisme serta ASN belum mereform
Pola Pikir
5.Penerapan Manajemen Talenta (Recruitmen, Penempatan dan
Pengembangan) belum konsisten dan sebuah wacana
 INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER
B.NSPM (NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN MANUAL) sebagai
pelengkap memenuhi kebutuhan Birokrasi/ Penyelenggara
Negara dan lain sebagainya
C.PENGAWASAN TIDAK EFEKTIF
1.Sistem Pengawasan dilakukan pada saat pekerjaan berjalan
atau pekerjaan sudah selesai, harapan yang diinginkan
pengawasan proses (praktek KKN di proses)
2.Auditor internal belum independen 100 % (perlu kombinasi
susunan tim Auditor / unsur internal dan external APIP)
3.Audit/Evaluasi atas LHKASN dan Rekening Koran ASN (sidak)
belum dilakukan
PERMASALAHAN KENAAPA KORUPSI SUSAH
DIBERANTAS SEJAK 1960 sd SAAT INI
(HASIL KAJIAN WI)
D.DAMPAK KORUPSI
1.Bukan hanya pada Kerugian Negara, Negara bisa hancur (disinte
grasi bangsa) bahkan Pertumbuhan Perekonomian menjadi lesu
2.Peran ASN dalam mewujudkan pemersatu bangsa (NKRI) harga mati
belum terujud dan tersosialisasi
•BANG hanya 25%
dari kewajiban
Kementerian
PUPR sebagai
penanggungjawa
b
penyelenggaraan
pembangunan
infrastruktur
PUPR
• TUR
• BIN
• BAN
G
• WAS
UU 17/2007 (RPJPN 2005 – 2025)
JIKA
DAN
HANYA
JIKA
DIDUKUNG
OLEH
INFRASTRUKTUR
YANG
HANDAL
DAN
PERMUKIMAN/PERUMAHAN
YANG
LAYAK
INDONESIA
YANG
MANDIRI,
MAJU, ADIL
DAN
MAKMUR
VISI PEMBANGUNAN
NASIONAL 2005 - 2025
NASIONAL PROPINSI KAB/KOTA TOTAL
PANJANG JALAN (Km) 47.000 50.000 400.000 497.000
% 9,5 10 80,5 100
NAWA
CITA
PEMAHAMAN CORE BISNIS KEMENTERIAN PUPR
 INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER
pembangunan
65 waduk
(16 on going dan 49 baru)
BIDANG SUMBER DAYA AIR
[A]
PROGRAM STRATEGIS TAHUN 2015-2019
1 juta Ha
Jaringan irigasi baru
3 juta Ha
Rehabilitasi jaringan
irigasi
500 Km
Pengamanan abrasi pantai
200 ribu Ha
Penanganan kawasan rawan banjir
67,52 m3/dtk
Penyediaan air baku
PEMAHAMAN CORE BISNIS KEMENTERIAN PUPR
 INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER
BIDANG JALAN
[B]
pengembangan
jaringan jalan
1.000 km
jalan bebas hambatan
2.700 km
jalan arteri
2.350 km
jalan nasional (baru)
19 km
rehabilitasi jembatan
11,4 km
pembangunan jembatan
26 km
Fly Over dan Under Pass dan
Perlintasan Tak Sebidang KA
meliputi: Trans Jawa 600 Km
(termasuk 6 Ruas Tol DKI Jakarta), 400 km
meliputi: Kawasan Perbatasan Kalimantan,
penuntasan missing link di Aceh, Kalimantan,
Papua, dll.
meliputi: wilayah Pulau Sumatera, Pulau
Kalimantan, Pulau Papua, dll.
di kawasan megapolitan/metropolitan, kota
besar dan double track di P. Jawa
CATATAN:
1.140 Km dari total 1.000 Km jalan bebas hambatan
dibangun Pemerintah
2.Rencana peningkatan pelayanan arus mudik
Lebaran 2015 di Pantura akan lebih baik dengan
penyelesaian Tol Cikopo-Palimanan sepanjang 116
km.
3.Untuk menjamin kondisi Jalan Pantura Non Tol
sepanjang 1.340 Km dilakukan melalui upaya
pemeliharaan dan peningkatan struktur jalan
termasuk meneruskan pembetonan (rigid
pavement).
PROGRAM STRATEGIS TAHUN 2015-2019
PEMAHAMAN CORE BISNIS KEMENTERIAN PUPR
 INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER
BIDANG CIPTAKARYA
[C]
air minum, kumuh, sanitasi
PROGRAM STRATEGIS TAHUN 2015-2019
PEMAHAMAN CORE BISNIS KEMENTERIAN PUPR
 INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER
BIDANG PERUMAHAN
PROGRAM STRATEGIS TAHUN 2015-2019
penyediaan
perumahan
(target RPJMN)
550 ribu
unit
rusun
50 ribu
unit
rumah khusus
250 ribu
unit
rumah baru
1,5 juta
unit
RTLH
PSU
rumah
umum
• Kegiatan Program Penyediaan Perumahan Pada Prinsipnya
Bersifat Stimulan Untuk Mendorong Pembangunan
Perumahan oleh Para Stakeholder, khususnya Pemerintah
Provinsi dan Pemkot/Pemkab
• Para Stakeholder, khususnya Pemda, diharapkan untuk bisa
bersinerji guna mencapai target RPJMN
[D]
PEMAHAMAN CORE BISNIS KEMENTERIAN PUPR
BIDANG PERUMAHAN
PROGRAM STRATEGIS TAHUN 2015-2019
900 ribu
unit
KPR FLPP
Tapak dan Rusun
450 ribu unit
KPR FLPP Rumah
Swadaya
Termasuk:
Bantuan uang muka
untuk KPR Rumah Tapak
476 ribu unit
Kredit Konstruksi untuk
KPR Rumah Tapak 6 ribu
unit
[E]
PEMAHAMAN CORE BISNIS KEMENTERIAN PUPR
 INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER
PEMAHAMAN CORE BISNIS KEMENTERIAN PUPR
 INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER
LANDASAN PEMBANGUNAN INTEGRITAS
 INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER
PERCEPATAN
PEMBERANTASAN
KORUPSI
ASN BERINTEGRITAS TINGGI/UU 5 TAHUN 2014
RECRUIT
MENT
PENEM
PATAN
PENGEM
BANGAN
AKUNTABILITAS DAN ETIKA
MANA
JEMEN
TALEN
TA
LANGKAH2 PERCEPATAN BRANTAS KORUPSI
 INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER
1.Akuntabilitas Personal (Kejujuran, Integritas, Moral
dan Etika)
2.Akuntabilitas individu (tanggung jawab individu PNS)
3.Akuntabilitas kelompok (kerja sama untuk mencapai
kinerja)
4.Akuntabilitas organisasi (hasil laporan kinerja)
5.Akuntabilitas stakeholder (pemerintah mewujudkan
pelayanan dan kinerja yang adil, responsif dan
bermartabat)
1.Kepemimpinan > memberi contoh dan komitmen
2.Transparansi > prosedur dan pelaksanaan jelas
3.Integritas > kata, hati, perilaku konsisten, jujur dan adil
4.Tanggung jawab > tepat waktu dan cermat
5.Keadilan > tidak membeda bedakan
6.Kepercayaan > akuntabilitas
7.Keseimbangan > seimbang antara akuntabilitas dan
kewenangan
8.Kejelasan > mengetahui kewenangan, peran & tangjab
9.Konsistensi > menjamin stabilitas dan penerapan
Bentuk Tunas
Integritas dan
Saber,
Membangun nilai
integritas,
Evaluasi berkala
LHKPN, LHKASN
dan
Rekening Koran,
Komitmen Kode
Etik dan Kode
Perilaku
Penerapan Sanksi
dan Penghargaan
CIRI2 PIMPINAN SEBAGAI TELAUDAN
 INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER
Pola
Perila
ku
Etika menjadi acuan/pedoman dalam bersikap & bertin
dak dari seluruh jajaran organisasi pemerintahan.
Pelanggaran kode etik membawa konsekuensi moral.
(UU 5/2014, Per Men PU 14/PRT/M/2014)
Ciri2
Pim
ideal
Memiliki kompetensi yang diperlukan untuk secara
kreatif mampu menyelesaikan berbagai permasalahan
dan tantangan
Etika
Pim
ideal
Perilaku kepemimpinan kepemerintahan menuntut
kelincahan dalam mengembangkan pendekatan,
mengarahkan orientasi pada masyarakat,
meningkatkan kepekaan, dan mendengarkan aspirasi
terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan publik.
KARAKTERISTIK PIMPINAN BERINTIGRITAS
 INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER
1. Mematuhi Peraturan dan Etika Organisasi
2. Jujur
3. Memegang Teguh Komitmen (nilai2 sumpah
jabatan)
4. Bertanggung Jawab
5. Konsisten antara pikiran, ucapan dan tindakan
6. Kearifan dalam membedakan yang benar dan
salah
KARAK
TERIS
TIK
PIMPIN
AN
PIMPINAN SEBAGAI TELADAN
MEREFORM POLA PIKIR/PERUBAHAN MINDSET
 INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER
1.bekerja sebagai Ibadah, 2.menghindari sikap tidak
terpuji, 3.bekerja secara profesional, 4.berusaha
meningkatkan kompetensi dirinya secara terus
menerus, 5.Pelayan dan pengayom masyarakat,
6.Bekerja berdasarkan peraturan yang berlaku 7.tidak
rentan terhadap perubahan dan terbuka serta bersikap
realistis.
Re
form
Pola
Pikir
Mampu mengembangkan pola pikir positif, akan
mensukseskan tugas dan peranan PNS sebagai abdi
negara, abdi masyarakat, dan pelayan masyarakat.
Peru
bahan
pola
pikir
KODE ETIK Psl 5 (1) DAN KODE PERILAKU
Psl 3 (b) UU NO 5 / 2014
 INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER
a.melaksanakan tugasnya dengan jujur,
bertanggung jawab, dan ber integritas tinggi;
b.melaksanakan tugasnya dengan cermat dan
disiplin;
c.melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa
tekanan;
d.melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan
peraturan per undang-undangan;
e.melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah
atasan atau Pejabat yang Berwenang sejauh tidak
bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan etika pemerintahan;
f. menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan
negara;
Psl 5
(2)
agar
PNS
KODE ETIK Psl 5 (1) DAN KODE PERILAKU
Psl 3 (b) UU NO 5 / 2014
 INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER
g. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara
ber tanggung jawab, efektif, dan efisien;
h. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam
melaksa nakan tugasnya;
i. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan
kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait
kepentingan kedinasan;
j. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas,
status, kekuasaan, & jabatannya untuk mendapat atau
mencari keun tungan atau manfaat bagi diri sendiri atau
untuk orang lain;
k. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga
reputasi dan integritas ASN; dan
l. Melaksanakan ketentuan peraturan per UU an mengenai
disiplin Pegawai ASN. (3) Kode etik dan kode perilaku
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Psl 5
(2)
agar
PNS
ETIKA (PP 42/2004) UNTUK HINDARI KONFIL DLM MAS
 INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER
BERNEGARA
Psl 8
BERORGANI
SASI Psl 9
BERMASYA
RAKAT Psl 10
DIRI SENDIRI
Psl 11
SESAMA PNS
Psl 12
1.Akuntabel,
bersih dan
Wibawa
2.Tanggap, ter
buka, jujur,
akurat tepat
waktu
3.Tdk memberi
kan kesaksi
an palsu
1.Etos kerja
utk tingktkan
kinerja
2.Kompensi
3.Patuh dan
taat thd SOP
4.Kreatif dan
inovatif
5.Orientasi
Ting
Kualitas
Kerja
1.Pola Hidup
sederhana
2.Pelayanan
secara
cepat, tepat,
terbu ka,
adil dan
tidak
diskrimi natif
1.Jujur & terbu
ka & tidk be
ri informasi
yang tidak
benar
2.Memiliki da
ya juang
yang tinggi
3.Hidari kon
flik kepen
tingan priba
di kelompok
maupun go
longan
1.Menghormati
teman seja
wat
2.Hargai Per
bedaan pen
dapat
Kode Etik sesuai PP No. 42/2004 pasal 15, Standar integritas yang diharapkan dari
seorang pegawai dan juga merupakan standar perilaku yang diharapkan dalam
rangka pelaksanaan tugas sehari-hari
HAK DAN KEWAJIBAN ASN UU 5/2014
 INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER
a. Setia dan taat kepada Pancasila, UUD Tahun 1945, NKRI,
dan pemerintah yang sah;
b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
c. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat
pemerintah yang berwenang;
d. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh
pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
f. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap,
perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik
di dalam maupun di luar kedinasan;
g. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat
mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan; dan
h. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI.
Hak &
kewa
jiban
ASN
PROFESI ASN BERLANDASKAN PRINSIP
(BAB ll PSL 3 UU 5/2014)
 INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER
a.nilai dasar;
b.kode etik dan kode perilaku;
c.komitmen, integritas moral, dan tanggung
jawab pada pelayanan publik;
d.kompetensi yang diperlukan sesuai dengan
bidang tugas;
e.kualifikasi akademik;
f.jaminan perlindungan hukum dalam
melaksanakan tugas; dan
g.profesionalitas jabatan
PROFESI
ASN
BERLANDAS
KAN
 INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER
ANEKA DALAM IMPLEMENTASINYA
BAGI ASN
AKUNTABILITAS
NASIONALISME
ETIKA
KULAITAS MUTU
ANTI KORUPSI
Peserta diklat > diharapkan memiliki kemampuan menganalisis
dampak apabila kelima nilai dasar tersebut tidak diaplikasikan.
Kemampuan mewujudkan akuntabilitas dalam
melaksanakan tugas jabatannya
Kemampuan mengedepankan kepentingan nasional
dalam pelaksanaan tugas jabatannya
Kemampuan menjunjung tinggi standar etika publik
dalam pelaksanaan tugas jabatannya
Kemampuan berinovasi untuk peningkatan mutu
pelaksanaan tugas jabatannya
kemampuan untuk tidak korupsi dan mendorong
percepatan pemberantasan korupsi di lingkungan
instansinya
 INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER
NILAI 2 DALAM ANEKA
BAGI ASN
AKUNTABILITAS
NASIONALISME
ETIKA
Kemampuan mewujudkan akuntabilitas dalam
melaksanakan tugas jabatannya, antara lain ;
Kepemimpinan, Transparansi, Integritas, Tanggung
jawab, Keadilan, Kepercayaan, Keseimbangan,
Kejelasan, Konsistensi
Kemampuan mengedepankan kepentingan nasional
dalam pelaksanaan tugas jabatannya antara lain ;
Nilai-nilai Pancasila, Cinta tanah air, Rela berkorban,
Persatuan dan Integritas
Kemampuan menjunjung tinggi standar etika publik
dalam pelaksanaan tugas jabatannya antara lain ;
Profesional dan netral, non-diskrimantif, Memelihara
etika luhur, Tanggung jawab, Pelayanan prima
(pelayanan publik secara cepat, tepat, jujur, adil,
sopan, santun, dan senyum ramah), Kepemimpinan,
Kesetaraan
 INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER
NILAI 2 DALAM ANEKA
BAGI ASN
KULAITAS MUTU
ANTI KORUPSI
Kemampuan berinovasi untuk peningkatan mutu
pelaksanaan tugas jabatannya antara lain ;
Pelayanan prima (pelayanan publik secara cepat, tepat,
jujur, adil, sopan, santun, dan senyum ramah), Efektif &
efisien, Inovasi, Komitmen mutu, Peduli dan Peka,
Konsistensi
kemampuan untuk tidak korupsi dan mendorong
percepatan pemberantasan korupsi di lingkungan
instansinya antara lain ;
Jujur dan Adil, Peduli, Mandiri, Disiplin, Tanggung
jawab, Kerja keras, Sederhana, Berani
KETENTUAN PASAL KORUPSI
 INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER
Definisi Korupsi terurai dlm 13 pasal UU No 31/1999 jo UU No 20/2001,
dari 13 pasal dirumuskan dalam 30 jenis TPK (pasal 2 sd 13 UU No
31/199 jo UU No 20/2001), selain 13 pasal ada 6 jenis TP lain terkait
perkara Korupsi.
30 jenis TPK meliputi ;
1. 2 (dua) Jenis Delik ttg perbuatan yang merugikan KN/perekonomian
negara
2. 28 (dua puluh delapan) mengatur perilaku PN tsb dengan kekuasaan
3. 30 jenis TPK dikelompokan dalam 7 (tujuh kelompok ) sbb ;
a. Kerugian Keuangan Negara / 2,
b. Suap Menyuap / 12,
c. Pemerasan / 5,
d. Perbuatan Curang / 3,
e. Penggelapan dalam jabatan / 4,
f. Benturan Kepentingan dalam pengadaan / 1,
g. Gratifikasi / 2
DAMPAK KORUPSI DAN JBTN AMANAH
 INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER
SADAR AK
SPIRITUAL
SBLM DU NIA,
DUNIA SENDIRI
PASCA DUNIA
Manusia sbg yg
diberi Amanah
memicu kesaddar
an AK
Jokowi minta untuk memecat kpd PNS apabila
terbukti pungli 14 Okt 2014 OTT Perhubungan
umumkan saber
Spiritual Baik
Niat Baik
Visi/Misi baik
Usaha baik
Hasil Baik
DAMPAK KORUPSI ;
1. KERUGIAN
NEGARA
2. KERUSAKAN
KEHIDUPAN
JANGKA PEN DEK
JANGKA
PANJANG
Skor Corruption Perception Indec (CPI)
36, menempati 88 dari 168
Tranparancy International naik 2
point/2014 dgn nilai 34 dari 107
ASN KORUP NEGARA HANCUR
 INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER
Dampak korupsi
Pembangunan Bangsa,
Negara bisa hancur
Pelaku para pejabat
pemegang kuasa negara
PNS
(Jujur, Amanah,
Intelligeence, Emotional,
Spiritual Quotient)
SDA
Hasil
Hutan
Hasil
laut
Tambng
emas
Minyak
bumi
Gas
Alam
Batu
Bara
Nikel
Ura
nium
Sumber lham Junot
DAMPAK TPK
 INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER
Edy Tansil, nama asli Tan Tjoe Hong/Tan Tju
Fuan, narapidana 20 tahun di Cipi nang, atas
kasus kredit macet Bapindo dgn kerugian
negara 565 juta dollar (1.5 T rupiah/kurs
dollar saat itu), ybs ka bur tgl 4-5-76 dan 20
petugas LP Cipa nang dijadikan tersangka
karena di anggap membantu ET melarikan
diri dan sejak itu keberadaan dari Edy Tansil
seperti raib ditelan bumi.
Sebuah ruangan didalam gedung/perkantoran, be
rada dalam kompleks rutan, seharusnya gedung
perkantoran petugas rutan, disulap menjadi ruang
pribadi mewah yang dipakai beberapa napi (kasus
suap Arthalyta Suryani, terpidana seumur hidup
kasus narkoba, Limarita)
Isu ada fasilitas mewah diberikan kpd Napi
tertentu, tapi baru sekarang saya lihat sendiri.
Ternyata jauh lebih luar biasa (ruangan Limarita
malah punya ruang karaoke khusus yang begitu
mewah) ujar anggota satgas, Yunus Husein
tertawa
PROFIL KORUPTOR DAN 5 KORUPTUR
 INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER
ICW: Setahun
Pemerintahan
Jokowi,
Pemberantasan
Korupsi Masih
Lemah
Ahad 4 Muharram
1437 / 18 October
2015 15:48
5 ORANG TERKAYA HASIL KORUPT0R
1.Soeharto, > USD 35 M/453 T
2.XU Caihour, cina > 12 truk UT
3.Huberto Mureira, Meksiko Mantan Gub
4.Terodoro Mbasongo, Giunea Khatulistiwa > USD 600
Jt/77 T
5.Jayalita, india, Gub > 28 Kg emas, 91 jam tangan mewah,
41 AC, 10.500 kain shalri dan 750 sepatu
DAMPAK KORUPSI
 INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER
KORUPSI RUSAK PEMERATAAN PADA
AKSES EKONOMI
KETIMPANGAN EKONOMI MAKIN LEBAR
KERESAHAN SOSIAL MENGANCAM (2/3
KEKAYAAN PENDUDUK TERKAYA DIDAPAT
DARI SEKTOR KRONI DAN
KORUPSISISTEMIK PADA SEKTOR
STRATEGIS MEMICU KESENJANGAN DAN
KEMISKINAN STRUKTUR)
NAWA CITA
 INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER
1.Membangun Tata Kelola Peme
rintahan yang bersih, efektif,
Demokratis dan Terpercaya
2.Membangun Transparansi Tata
Ke lola Pemerintahan
3.Menjalankan Reformasi
Birokrasi
4.Membuka Partisipasi Publik
1.Memberantas Narkoba
dan Psokotropika
2.Membangun Budaya
Hukum
1.Membangun Infrastruktur
Jalan Baru sepanjang
sekurang-kurangnya 2000
kilometer
2
4
6
9
NAWA
CITA
1. Kepatutan dalam Proses pengadaan
Barang/Jasa
2. Terwujudnya Jajaran Kementerian PUPR yang
Good Governance
3. Para Pejabat Es II sebagai agent perubahan
4. Menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat
yang disampaikan melalui Website PUPR atau
surat
1. Terwujudnya SDM yang prima dan
bebas dari narkoba
2. Jajarannya Kementerian PUPR
membangun budaya hukum proses PBJ
tertib, efisien dan akuntabel
1.Itjen memberikan pendampingan mulai
dari Pengadaan Barang/jasa, Pelaksa
naan Administrasi pelaporan dan
pertanggungjawaban keuangan.
DAMPAK NARKOBA
 INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER
BUDKER DAN NILAI ORGANISASI
 INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER
Menunjukkan bagaimana nilai2 organisasi
dipelajari, dihayati dan diamalkan / diimple
mentasikan & mempunyai dampak pada ha
sil kerja yang lebih baik dalam organisasi.
BUDKER
NILAI2
ORGANI
SASI
 Integritas
 Profesional
 Visioner
ETOS KERJA DAN PROFESIONALISME
 INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER
ETOS KERJA, SEMANGAT KERJA YANG MENJADI
CIRI KHAS DAN KEYAKINAN SESEORANG ATAU
SUATU KELOMPOK
MOTO PU, BEKERJA KERAS, BERTINDAK TEPAT
DAN BERGERAK CEPAT
ETOS
KER
MOTO
PROFE
SIONALIS
ME
 MENGETAHUI & BERTANGGUNG JAWAB ATAS TUGAS
PEKERJAAN
 MENJUNJUNG TINGGI KEJUJURAN PROFESIONAL
 SELALU BELAJAR
 MEMILIKI WAWASAN LUAS & DAPAT MEMANDANG MASA
DEPAN
 MEMILIKI KOMPETENSI DI BIDANGNYA
 MEMILIKI JIWA KOMPETISI/BERSAING SECARA JUJUR DAN
SPORTIF
 MENJUNJUNG TINGGI ETIKA PROFESI
 SINERGI : INTELLIGENT-EMOSIONAL- SPIRITUAL QUOTIENT
PEMAHAMAN ESQ
 INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER
DEFINISI EMOSIONAL SPIRITUAL QUOTIENT (ESQ) MODEL
KEMAMPUAN SESEORANG UNTUK MEMBERI MAKNA SPIRITUAL
TERHADAP PEMIKIRAN PERILAKU / AHLAK DAN KEGIATAN SERTA
MAMPU MENYINERGIKAN IQ (INTELEGENT QOUTIENT) YANG TERDIRI
DARI IQ LOGIKA / BERPIKIR DAN IQ FINANCIAL/ KECERDASAN
MEMENUHI KEBUTUHAN HIDUPNYA / KEUANGAN, EQ (EMOSIONAL
QUOTIENT) DAN SQ (SPIRITUAL QOUTIENT) SECARA KOMPREHENSIF
MANFAAT
TERCAPAINYA KESEIMBANGAN ANTARA HUBUNGAN HORIZONTAL
(MANUSIA DENGAN MANUSIA) DAN VERTIKAL (MANUSIA DAN TUHAN)
ESQ JUGA DAPAT MEMBUAT KITA LEBIH PERCAYA DIRI DALAM
MELAKUKAN SUATU TINDAKAN
KESIMPULAN ESQ POLA HIDUP BERDASARKAN PRINSIP
KESEIMBANGAN ANTARA KEPENTINGAN AKHERAT DAN DUNIA
PEMAHAMAN ESQ
 INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER
SPRITUAL QUOTIENT (SQ) hasil pemahaman/pengamalan prinsip ikhsan,
dengan menerima sifat Ketuhanan malahirkan 7 inti nilai (core values) ;
 Jujur
 Tanggung Jawab
 Disipin
 Kerjasama
 Adil
 Visioner atau pandangan / wasasan jauh kedepan
 Peduli
EMOTIONAL QUOTIENT (EQ) kecerdasan emosi seseorang bila
berhubung an atau berinteraksi dengan orang lain, seperti inisiatif,
ketangguhan, optimisme, kemampuan beradaptasi seseorang dll.
EMOTIONAL QUOTIENT (EQ) dapat dibangun dan dikembangkan
kemampuanya lewat ESQ (Emotional Spiritual Quotent) Modell yaitu
dengan memahami dan mengamalkan iman dalam kehidupan sehari hari
PENGERTIAN KOMPETENSI
 INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER
KOMPE
TENSI
UU13/03
Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap
individu yang mencakup aspek pengetahuan,
ketrampilan dan sikap kerja sesuai dengan standar
yang ditetapkan (sesuai kompetensi umum menurut
UNESCO) yaitu ;
1. Pengetahuan (knowledge) memahami dan
menguasai pengetahuan dibidangnya
2. Ketrampilan (skill) terampil/produktif
melaksanakan pekerjaan dalam bidangnya
3. Sikap (attitude) memiliki sikap profesional
berlandaskan etika, moral, dan kemandirian
PENGERTIAN DAN PRINSIP PELAYANAN PUBLIK
 INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER
salah satu usaha yang dilakukan pemerintah / perusaha
an untuk melayani pembeli (pelanggan) dengan sebaik-
baiknya, sehingga dapat memberikan kepuasan kepada
pelanggan dan memenuhi kebutuhan serta keinginan
pelanggan, baik yang berupa produk barang atau jasa.
KOMPE
TENSI
UU13/03
Prinsip PP
Smart +
Skill + Si
kap +
spirit
SMART
1.Spesifik (Specific)
2.Terukur dan dapat dinilai (Measurable)
3.Dapat dicapai (Achievable)
4.Relevan (Relevant)
5.Dapat dicapai pada kurun waktu tertentu
(Timeboud)
CONTOH PELAYANAN BURUK TDK ADA SOP
 INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER
DEMINSI ETIKA PUBLIK
 INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER
PELAYANAN PUBLIKYANG BERKUALITAS DAN RELEVAN
ETIKA
PUBLIK
TUJUAN
MODALITAS
AKUNTABILITAS
TRANSPARANSI
NETRALITAS
TINDAKAN
INTEGRITAS PUBLIK
REVOLOSI MENTAL KEMEN PAN DAN RB
 INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER
1.AN memiliki peran penting dalam pembangunan,
2.AN harus melakukan revolusi mental di lingkungan birokrasi.
3.Aparatur harus mampu memberikan pelayanan yang
berkualitas, (Cepat, tepat, adil, pasti, diberikan penuh senyum,
sapa dan salam, keramahan, kepekaan, ketulusan, dan
kesabaran)
4.Dukungan revolusi mental harus diciptakan budaya kerja, &
nilai2 keindonesiaan, yang berikan batas2 & pagar yang jelas
ttg perilaku yang harus dipraktikkan dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat.
REVOLOSI MENTAL KEMEN PAN DAN RB
 INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER
5.Untuk jaga AN tetap berada dalam koridor perilaku ini, harus
dilakukan perbaikan seluruh sistem yang melingkupinya.
6.Perubahan mental birokrasi dilakukan dari dilayani menjadi
mau melayani, feodal menjadi merakyat, distrust menjadi trust,
tidak produktif dan koruptif menjadi produktif dan tidak
koruptif,
7.Implikasi butir 6 akan tumbuh dan berkembang perilaku
birokrasi berbudaya kerja yang bersih, jujur, melayani, disiplin,
ramah, bertanggungjawab, produktif, kreatif, kerja keras dan
ikhlas serta gigih dan kooperatif.
8.Budaya birokrasi seperti butir 7 akan mampu mewujudkan
Indonesia yang berdaulat, mandiri & berkepribadian
berlandaskan gotong royong,”
PENGERTIAN MANAJEMEN TALENTA
 INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER
Manajemen Talenta
 Sebuah proses menyeluruh
 Mulai dari rekruitmen, penempatan, sampai
pengembangan dan perencanaan untuk sukses pegawai.
 Fokus pengembangan dan perencanaan (program diklat
berjenjang)
Talent dalam konteks karyawan berbakat didefinisikan
kemam puan seseorang yang meliputi ;
 Mempunyai kelebihan fundamental, keterampilan,
pengetahuan, pengalaman, kecerdasan, pengambilan
keputusan, sikap, karakter, dorongan, serta kemampuan
untuk belajar dan berkembang
 Dikenali dari pelaksanaan tugas harian yang selalu
dipantau / dinilai oleh atasan
TOKOH PANUTAN DLM BRANTAS KORUPSI
 INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER
Pemuda harus punya visi yang
jauh ke depan. Misalnya, 20
tahun ke depan akan menjadi
apa. Untuk bisa mewujudkan visi
itu, pemuda harus punya tiga
gesit.
Yaitu, gesit otak, gesit tangan,
dan gesit gaul. > apa
maksudnya?
Masalah ekonomi Indonesia
sudah terlalu ruwet dan ribet,
tidak bisa diselesaikan dengan
cara-cara konvensional. Harus
dengan terobosan-terobosan. >
apa yang harus dilakukan ?
PEMAHAMAN GENDER
 INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER
1. GENDER BUKAN PEMBERDAYAAN PEREMPU AN
2. GENDER BUKAN EMANSIPASI PEREMPUAN
3. GENDER TIDAK HANYA BERBICARA TENTANG
PEREMPUAN
4. GENDER ADALAH KONSEP BUDAYA YANG
MEMBEDAKAN SIFAT FUNGSI ANTARA LAKI2 DAN
PEREMPUAN AKIBAT KONSTRUKSI SOSIAL DAN
BUDAYA DI MASYARAKAT
CONTOH > Kultur, budaya patriarkhi (Papua, NTT, dan
Aceh) Ruang gerak perempuan terbatas
(berpartispasi di luar rumah minta izin pada
suami/orang tua)
PEMAHAMAN GENDER
 INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER
5.5Perencanaan Responsif Gender, perencanaan untuk
mencapai kesetaraan dan keadilan gender, melalui
pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan,
potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan
dan laki-laki.
6. PUG > Strategi Rasional Untuk Mewujudkan
Kesetaraan/Keadilan Gender disejumlah Aspek
Kehidupan Manusia Melalui JAKPRO Memper hatikan
Pengalaman, Aspirasi, Kebutuhan & Permasalahan
Perempuan & Laki2 Ke Dalam Per, Pelak, Peman &
Eval Dari JAKPRO dgn tujuan Utama Mewujudkan
Keadilan Gender
KESATARAN DAN KEADILAN GENDER
 INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER
KESATARAAN GENDER
1. KESAMAAN KONDISI BAGI LAKI2 DAN PEREMPUAN
2. MEMPEROLEH KESEMPATAN SERTA HAK2NYA SEBAGAI
MANUSIA,
3. MAMPU BERPERAN DAN BERPARTISIPASI DALAM
KEGIATAN POLITIK, HUKUM, EKONOMI, SOSBUD,
PENDIDIKAN & HAMKAMNAS,
4. KESAMAAN DLM MENIKMATI HASIL PEMBANGUNAN
5. PENGHAPUSAN DISKRIMINASI DAN KETIDAK ADILAN
STRUKTURAL, BAIK THD LAKI2 MAUPUN PEREMPUAN.
KEADILAN GENDER
1. PROSES DAN PERLAKUAN ADIL TERHADAP PEREMPUAN
DAN LAKI2,
2. TIDAK ADA PEMBAKUAN PERAN, BEBAN GANDA,
SUBORDINASI, MARGINALISASI DAN KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN MAUPUN LAKI2.
TERWUJUDNYA KESATARAAN DAN KEADILAN
GENDER
 INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER
1. TIDAK ADANYA DISKRIMINASI ANTARA PEREMPUAN
DAN LAKI2
2. MEMILIKI AKSES, KESEMPATAN BERPARTISIPASI, DAN
KONTROL ATAS PEMBANGUNAN
3. MEMPEROLEH MANFAAT YANG SETARA DAN ADIL DARI
PEMBANGUNAN
4. MEMILIKI AKSES DAN PARTISIPASI BERARTI MEMILIKI
a.PELUANG ATAU KESEMPATAN UNTUK MENGGUNA
KAN SUMBER DAYA
b.WEWENANG UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN TER
HADAP CARA PENGGUNAAN DAN HASIL SUMBER
DAYA TERSEBUT.
c.KONTROL BERARTI MEMILIKI KEWENANGAN PENUH
UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN ATAS
PENGGUNAAN DAN HASIL SUMBER DAYA. SEHINGGA
MEMPEROLEH MANFAAT YANG SAMA DARI
PEMBANGUNAN.
 INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER
KESIMPULAN BANG INTEGRITAS
INTEGRITAS
Kata, Hati Prilaku konsisten, dgn merubah perilaku
punya etika, moral dan karakter dengan memegang
teguh kode etik, menjunjung nilai2 akuntabilitas.
Landasan percepatan brantas korupsi Akuntabilitas
dan Etika dengan mengamati sejak recruitmen,
penempatan/Aneka dan pengembangan
NARKOBA
Landasan Nawacita butir 4 ASN bebas dari pisko
tropika, diharapkan ASN dalam melaksanakan tugas
sehat jasmani tidak terpengaruh Narkoba Ekstasi dll
PERUBAHAN
MINDSET
GENDER
Perubahan Pola Pikir, bekerja ibadah, bekerja sesuai
peritah atasan dan tidak renta terhadap perubahan
Kesataraan > kesamaan kondisi, peroleh kesempatan
yg sama, mampu berperan dan partisipasi, kesamaan
dlm nikmati hsl bang dan hapus diskriminasi
Keadilan > proses dan perlakuan adil tidak ada
pembakuan peran dan beban ganda thd kekerasan
 INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER
SEKIAN
&
TERIMA KASIH
SALAM BERINTEGRITAS
Alamat emil
gondosuhadyo@yahoo.com
No HP 08161365258

More Related Content

Similar to d7697_2_-_Pembangunan_Intergritas (3).pptx

Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJD
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJDEvaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJD
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJDDadang Solihin
 
BENGKAYANG PERUMDA .pptx
BENGKAYANG PERUMDA .pptxBENGKAYANG PERUMDA .pptx
BENGKAYANG PERUMDA .pptxbandi2340
 
Bahan Paparan Kepala BAPPEDA.ppt
Bahan Paparan Kepala BAPPEDA.pptBahan Paparan Kepala BAPPEDA.ppt
Bahan Paparan Kepala BAPPEDA.pptTheAlucard1
 
LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (LKPPD) TAHUN 2022
LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (LKPPD) TAHUN 2022LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (LKPPD) TAHUN 2022
LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (LKPPD) TAHUN 2022Pemdes Wonoyoso
 
Undangan Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah PP No.12 Tahun 2019
Undangan Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah PP No.12 Tahun 2019Undangan Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah PP No.12 Tahun 2019
Undangan Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah PP No.12 Tahun 2019BIMTEKLINKPEMDA
 
1. kapus tayangan sosialisasi pajak daerah
1. kapus tayangan sosialisasi pajak daerah 1. kapus tayangan sosialisasi pajak daerah
1. kapus tayangan sosialisasi pajak daerah Sarif Sidik
 
Ustek klhs badung_ok
Ustek klhs badung_okUstek klhs badung_ok
Ustek klhs badung_okFauzi Hidayat
 
FGD Rencana Umum Penanaman Modal Kota Tanjungpinang
FGD Rencana Umum Penanaman Modal Kota TanjungpinangFGD Rencana Umum Penanaman Modal Kota Tanjungpinang
FGD Rencana Umum Penanaman Modal Kota TanjungpinangShahril Budiman Png
 
a94cd_INTEGRITAS__NEW_.pptx
a94cd_INTEGRITAS__NEW_.pptxa94cd_INTEGRITAS__NEW_.pptx
a94cd_INTEGRITAS__NEW_.pptxUmmuFaizah7
 
PAPARAN-KKS-SUMSEL-1180722.pptx
PAPARAN-KKS-SUMSEL-1180722.pptxPAPARAN-KKS-SUMSEL-1180722.pptx
PAPARAN-KKS-SUMSEL-1180722.pptxDebi2017
 
Manajemen SDM. skb kota sorong
Manajemen SDM. skb kota sorongManajemen SDM. skb kota sorong
Manajemen SDM. skb kota sorongAulia Hamunta
 
Orientasi CPNS LIPI TA 2014 di lingkungan Kedeputian IPT
Orientasi CPNS LIPI TA 2014 di lingkungan Kedeputian IPTOrientasi CPNS LIPI TA 2014 di lingkungan Kedeputian IPT
Orientasi CPNS LIPI TA 2014 di lingkungan Kedeputian IPTL.T. Handoko
 
Bahan Tayang MAD Sosialisasi Tahun 2018
Bahan Tayang MAD Sosialisasi Tahun 2018Bahan Tayang MAD Sosialisasi Tahun 2018
Bahan Tayang MAD Sosialisasi Tahun 2018Salim S Ag
 
JUKNIS BSPS 2021.pdf
JUKNIS BSPS 2021.pdfJUKNIS BSPS 2021.pdf
JUKNIS BSPS 2021.pdfGolum4
 
DOKUMEN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN KOTABARU.pptx
DOKUMEN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN KOTABARU.pptxDOKUMEN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN KOTABARU.pptx
DOKUMEN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN KOTABARU.pptxChrisPutra1
 
Analisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah
Analisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa TengahAnalisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah
Analisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengahkhoiril anwar
 
Materi SRIKANDI Kementerian Agama.pptx
Materi SRIKANDI Kementerian Agama.pptxMateri SRIKANDI Kementerian Agama.pptx
Materi SRIKANDI Kementerian Agama.pptxharissetiaji2
 
Materi Paparan Capaian Kinerja Pengurus.pptx
Materi Paparan Capaian Kinerja Pengurus.pptxMateri Paparan Capaian Kinerja Pengurus.pptx
Materi Paparan Capaian Kinerja Pengurus.pptxRikoHutabarat1
 

Similar to d7697_2_-_Pembangunan_Intergritas (3).pptx (20)

Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJD
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJDEvaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJD
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJD
 
BENGKAYANG PERUMDA .pptx
BENGKAYANG PERUMDA .pptxBENGKAYANG PERUMDA .pptx
BENGKAYANG PERUMDA .pptx
 
Paparan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan
Paparan Inspektur Jenderal Kementerian PerhubunganPaparan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan
Paparan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan
 
Bahan Paparan Kepala BAPPEDA.ppt
Bahan Paparan Kepala BAPPEDA.pptBahan Paparan Kepala BAPPEDA.ppt
Bahan Paparan Kepala BAPPEDA.ppt
 
LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (LKPPD) TAHUN 2022
LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (LKPPD) TAHUN 2022LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (LKPPD) TAHUN 2022
LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (LKPPD) TAHUN 2022
 
Undangan Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah PP No.12 Tahun 2019
Undangan Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah PP No.12 Tahun 2019Undangan Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah PP No.12 Tahun 2019
Undangan Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah PP No.12 Tahun 2019
 
1. kapus tayangan sosialisasi pajak daerah
1. kapus tayangan sosialisasi pajak daerah 1. kapus tayangan sosialisasi pajak daerah
1. kapus tayangan sosialisasi pajak daerah
 
Ustek klhs badung_ok
Ustek klhs badung_okUstek klhs badung_ok
Ustek klhs badung_ok
 
FGD Rencana Umum Penanaman Modal Kota Tanjungpinang
FGD Rencana Umum Penanaman Modal Kota TanjungpinangFGD Rencana Umum Penanaman Modal Kota Tanjungpinang
FGD Rencana Umum Penanaman Modal Kota Tanjungpinang
 
a94cd_INTEGRITAS__NEW_.pptx
a94cd_INTEGRITAS__NEW_.pptxa94cd_INTEGRITAS__NEW_.pptx
a94cd_INTEGRITAS__NEW_.pptx
 
PAPARAN-KKS-SUMSEL-1180722.pptx
PAPARAN-KKS-SUMSEL-1180722.pptxPAPARAN-KKS-SUMSEL-1180722.pptx
PAPARAN-KKS-SUMSEL-1180722.pptx
 
Manajemen SDM. skb kota sorong
Manajemen SDM. skb kota sorongManajemen SDM. skb kota sorong
Manajemen SDM. skb kota sorong
 
Orientasi CPNS LIPI TA 2014 di lingkungan Kedeputian IPT
Orientasi CPNS LIPI TA 2014 di lingkungan Kedeputian IPTOrientasi CPNS LIPI TA 2014 di lingkungan Kedeputian IPT
Orientasi CPNS LIPI TA 2014 di lingkungan Kedeputian IPT
 
Bahan Tayang MAD Sosialisasi Tahun 2018
Bahan Tayang MAD Sosialisasi Tahun 2018Bahan Tayang MAD Sosialisasi Tahun 2018
Bahan Tayang MAD Sosialisasi Tahun 2018
 
Inovasi daerah dan Sistem Inovasi Daerah
Inovasi daerah dan Sistem Inovasi DaerahInovasi daerah dan Sistem Inovasi Daerah
Inovasi daerah dan Sistem Inovasi Daerah
 
JUKNIS BSPS 2021.pdf
JUKNIS BSPS 2021.pdfJUKNIS BSPS 2021.pdf
JUKNIS BSPS 2021.pdf
 
DOKUMEN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN KOTABARU.pptx
DOKUMEN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN KOTABARU.pptxDOKUMEN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN KOTABARU.pptx
DOKUMEN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN KOTABARU.pptx
 
Analisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah
Analisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa TengahAnalisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah
Analisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah
 
Materi SRIKANDI Kementerian Agama.pptx
Materi SRIKANDI Kementerian Agama.pptxMateri SRIKANDI Kementerian Agama.pptx
Materi SRIKANDI Kementerian Agama.pptx
 
Materi Paparan Capaian Kinerja Pengurus.pptx
Materi Paparan Capaian Kinerja Pengurus.pptxMateri Paparan Capaian Kinerja Pengurus.pptx
Materi Paparan Capaian Kinerja Pengurus.pptx
 

d7697_2_-_Pembangunan_Intergritas (3).pptx

  • 1. PEMBANGUNAN INTEGRITAS JAWA TENGAH, 03 APRIL 2017 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DISAMPAIKAN DALAM RANGKA DIKLAT PENDATAAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KEMENTERIAN PUPR  INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER
  • 2. PERKENALAN DIRI  INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER Nama : Drs. Gondo Suhadyo Msi NIP 195510151979031001 Jabatan : Widyaiswara Utama / IV.d Masa Purnabakti : 1 November 2020 Pendidikan : S2 MPD LAN Penghargaan Satya Karya 10, 20, 30 dan Satya Wirakarya Riwayat Jabatan Auditor 10 Tahun, Kabag Evlap 10 Tahun Inspektur Wil ll 2 Tahun, Ses Itjen 4 Tahun Adum/R1, Spama/R1, Diklatpim ll/R2 Alamat: Jl. Winong RT 02 RW 06 No 8 Sudimara Timur Ciledug Hp no: 08161365258 Emil: gondosuhadho@yahoo.com
  • 3. MATERI BANG INTEGRITAS  INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER 1.PENGERTIAN INTEGRITAS, ETIKA DAN MORAL 2.PERMASALAHAN PEMBANGUNAN INTEGRITAS 3.PEMAHAMAN PEMBANGUNAN INTEGRITAS DALAM PRESPEKTIF PEKERJAAN KONSTRIKSI BINA MARGA 4.LANDASAN PEMBANGUNAN INTEGRITAS 5.PIMPINAN SEBAGAI TAULADAN 6.KODE ETIK DAN KODE PERILAKU SESUAI UU NO 5/2014 DAN HAK DAN KEWAJIBAN 7.A N E K A 8.DEFINISI KORUPSI DAN DAMPAK KORUPSI DAN NAWA CITA 9.BUDAYA KERJA ETOS KERJA PROFESIONALISME 10.PEMAHAMAN ESQ 11.PENGERTIAN KOMPETENSI DAN PELAYANAN PUBLIK 12.REVOLOSI MENTAL, MANAGEMEN TALENTA, GENDER
  • 4. PERMASALAHAN BANG INTEGRITAS HASIL KAJIAN WI  INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER BANG INTEGRITAS KATA, HATI PERILAKU KONSISTEN PERI LAKU ETIKA MO RAL KARK TER LING KRJA LING KEL
  • 5. PENGERTIAN PENGERTIAN  INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER Integritas menunjukkan sikap tulus dan konsisten, memiliki keteguhan hati dan karakter, dan merupakan seorang yang mampu bertahan sampai akhir (Kata, Hati dan Perilaku konsisten). Etika dan moralitas (memahami apa yang baik / tidak baik dalam satu persepsi) harus menjadi perilaku, pilihan hidup, kepribadian, dan karakter dalam bekerja di kantor (implementasi moralitas & etika memperkuat integritas pribadi) Integri tas ETIKA & MO RALI TAS
  • 6. PENGERTIAN PENGERTIAN  INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER Moralitas di tempat kerja mengacu standar moral dalam wujud perilaku (tidak tertulis), tapi merupakan hasil akhir dari pikiran positif terhadap etos kerja. Etika mengacu pada pedoman formal yang dijadikan sebagai standar untuk berperilaku di tempat kerja. Baik etika maupun moralitas membutuhkan integritas pribadi yang sangat tinggi untuk dapat menjalankan etika dan moralitas dengan sempurna. Dasar Hukum Etika Dasar Hukum Morali tas
  • 7. PENGERTIAN PENGERTIAN  INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER mempunyai sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti (etika, moral, perilkau) yang membedakan seseorang dari yang lain. KARAK TER KBI cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri kas tiap individu untuk hidup dan bekerjasama baik dlm lingkup keluarga msyarakat bangsa dan negara (individu membuat keputusan dan siap mempertanggung jawabkan tiap akibatnya) KARAK TER DIKDAS MEN
  • 8. PEMAHAMAN BANG INTEGRITAS DALAM PRESPEKTIF PEKERJAAN KONSTRIKSI BM MARGA  INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER UU 13/2003, 5/2014, RM/RB, MEA, Nawa Cita, Manajemen Talenta, Sidlacom PEMAHAMAN PENANGANAN RTLH SATKER PPK WASLAKONS WASDIREKSI PENYEDIA JASA UU 18/1999, Pemahaman CB PU, PCM, RMK/P, Per Pres 70/2012, PMK190/ 2012, dok kontrak, Was berjenjang 1.Nilai2 akunta, integritas, etika,tangjab,disip cermt 2.Budaya malu > Pujian 3.Pimpinan tidak sebagai tauladan/tidak mampu berintegritas tinggi 4.Rotasi sbg wacana 5.Penerapan MT blm kon sisten/sebuah wacana 6.NSPM sbg pelengkap 7.Was tdk efektif PEK KONSTRUKSI RTLH  Tepat W B K  3 K 3 E  Umur Tek sesuai Rencana  Berfungsi dan ber manfaat  Ketepatan Konstruksi  Akuntabel SYSTEM Reform pola pikir NI LAI OR GA NISA SI /BUDA YA KERJA
  • 9. PERMASALAHAN KENAAPA KORUPSI SUSAH DIBERANTAS SEJAK 1960 sd SAAT INI (HASIL KAJIAN WI)  INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER A. PNS / ASN (SUMBER DAYA MANUSIA / SDM) 1.Tidak menjunjung nilai2 Akuntabilitas, Integritas, Etika, serta belum dipahaminya jabatan itu amanah 2.Budaya Organisasi sebagai simbol dan Budaya Malu menjadi Budaya Pujian, berimplikasi tidak takut KPK, Kejaksaan, Kepolisian, Tipikor, Tim Saber (Per Pres No 87/2016 dipimpin Menko Polhukam, Kepolisian, Kejaksaan Agung dan Men PAN dan RB) 3.Pimpinan tidak sebagai tauladan dan tidak mampu berintegritas tinggi (UU 5/2014), implikasi korupsi berjamaah dengan pola hidup konsumtif 4.Rotasi sebagai wacana dan tidak sesuai kompetensi (UU No.13/2003) dan Profesionalisme serta ASN belum mereform Pola Pikir 5.Penerapan Manajemen Talenta (Recruitmen, Penempatan dan Pengembangan) belum konsisten dan sebuah wacana
  • 10.  INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER B.NSPM (NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN MANUAL) sebagai pelengkap memenuhi kebutuhan Birokrasi/ Penyelenggara Negara dan lain sebagainya C.PENGAWASAN TIDAK EFEKTIF 1.Sistem Pengawasan dilakukan pada saat pekerjaan berjalan atau pekerjaan sudah selesai, harapan yang diinginkan pengawasan proses (praktek KKN di proses) 2.Auditor internal belum independen 100 % (perlu kombinasi susunan tim Auditor / unsur internal dan external APIP) 3.Audit/Evaluasi atas LHKASN dan Rekening Koran ASN (sidak) belum dilakukan PERMASALAHAN KENAAPA KORUPSI SUSAH DIBERANTAS SEJAK 1960 sd SAAT INI (HASIL KAJIAN WI) D.DAMPAK KORUPSI 1.Bukan hanya pada Kerugian Negara, Negara bisa hancur (disinte grasi bangsa) bahkan Pertumbuhan Perekonomian menjadi lesu 2.Peran ASN dalam mewujudkan pemersatu bangsa (NKRI) harga mati belum terujud dan tersosialisasi
  • 11. •BANG hanya 25% dari kewajiban Kementerian PUPR sebagai penanggungjawa b penyelenggaraan pembangunan infrastruktur PUPR • TUR • BIN • BAN G • WAS UU 17/2007 (RPJPN 2005 – 2025) JIKA DAN HANYA JIKA DIDUKUNG OLEH INFRASTRUKTUR YANG HANDAL DAN PERMUKIMAN/PERUMAHAN YANG LAYAK INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR VISI PEMBANGUNAN NASIONAL 2005 - 2025 NASIONAL PROPINSI KAB/KOTA TOTAL PANJANG JALAN (Km) 47.000 50.000 400.000 497.000 % 9,5 10 80,5 100 NAWA CITA PEMAHAMAN CORE BISNIS KEMENTERIAN PUPR  INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER
  • 12. pembangunan 65 waduk (16 on going dan 49 baru) BIDANG SUMBER DAYA AIR [A] PROGRAM STRATEGIS TAHUN 2015-2019 1 juta Ha Jaringan irigasi baru 3 juta Ha Rehabilitasi jaringan irigasi 500 Km Pengamanan abrasi pantai 200 ribu Ha Penanganan kawasan rawan banjir 67,52 m3/dtk Penyediaan air baku PEMAHAMAN CORE BISNIS KEMENTERIAN PUPR  INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER
  • 13. BIDANG JALAN [B] pengembangan jaringan jalan 1.000 km jalan bebas hambatan 2.700 km jalan arteri 2.350 km jalan nasional (baru) 19 km rehabilitasi jembatan 11,4 km pembangunan jembatan 26 km Fly Over dan Under Pass dan Perlintasan Tak Sebidang KA meliputi: Trans Jawa 600 Km (termasuk 6 Ruas Tol DKI Jakarta), 400 km meliputi: Kawasan Perbatasan Kalimantan, penuntasan missing link di Aceh, Kalimantan, Papua, dll. meliputi: wilayah Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Papua, dll. di kawasan megapolitan/metropolitan, kota besar dan double track di P. Jawa CATATAN: 1.140 Km dari total 1.000 Km jalan bebas hambatan dibangun Pemerintah 2.Rencana peningkatan pelayanan arus mudik Lebaran 2015 di Pantura akan lebih baik dengan penyelesaian Tol Cikopo-Palimanan sepanjang 116 km. 3.Untuk menjamin kondisi Jalan Pantura Non Tol sepanjang 1.340 Km dilakukan melalui upaya pemeliharaan dan peningkatan struktur jalan termasuk meneruskan pembetonan (rigid pavement). PROGRAM STRATEGIS TAHUN 2015-2019 PEMAHAMAN CORE BISNIS KEMENTERIAN PUPR  INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER
  • 14. BIDANG CIPTAKARYA [C] air minum, kumuh, sanitasi PROGRAM STRATEGIS TAHUN 2015-2019 PEMAHAMAN CORE BISNIS KEMENTERIAN PUPR  INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER
  • 15. BIDANG PERUMAHAN PROGRAM STRATEGIS TAHUN 2015-2019 penyediaan perumahan (target RPJMN) 550 ribu unit rusun 50 ribu unit rumah khusus 250 ribu unit rumah baru 1,5 juta unit RTLH PSU rumah umum • Kegiatan Program Penyediaan Perumahan Pada Prinsipnya Bersifat Stimulan Untuk Mendorong Pembangunan Perumahan oleh Para Stakeholder, khususnya Pemerintah Provinsi dan Pemkot/Pemkab • Para Stakeholder, khususnya Pemda, diharapkan untuk bisa bersinerji guna mencapai target RPJMN [D] PEMAHAMAN CORE BISNIS KEMENTERIAN PUPR
  • 16. BIDANG PERUMAHAN PROGRAM STRATEGIS TAHUN 2015-2019 900 ribu unit KPR FLPP Tapak dan Rusun 450 ribu unit KPR FLPP Rumah Swadaya Termasuk: Bantuan uang muka untuk KPR Rumah Tapak 476 ribu unit Kredit Konstruksi untuk KPR Rumah Tapak 6 ribu unit [E] PEMAHAMAN CORE BISNIS KEMENTERIAN PUPR  INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER
  • 17. PEMAHAMAN CORE BISNIS KEMENTERIAN PUPR  INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER
  • 18. LANDASAN PEMBANGUNAN INTEGRITAS  INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI ASN BERINTEGRITAS TINGGI/UU 5 TAHUN 2014 RECRUIT MENT PENEM PATAN PENGEM BANGAN AKUNTABILITAS DAN ETIKA MANA JEMEN TALEN TA
  • 19. LANGKAH2 PERCEPATAN BRANTAS KORUPSI  INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER 1.Akuntabilitas Personal (Kejujuran, Integritas, Moral dan Etika) 2.Akuntabilitas individu (tanggung jawab individu PNS) 3.Akuntabilitas kelompok (kerja sama untuk mencapai kinerja) 4.Akuntabilitas organisasi (hasil laporan kinerja) 5.Akuntabilitas stakeholder (pemerintah mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif dan bermartabat) 1.Kepemimpinan > memberi contoh dan komitmen 2.Transparansi > prosedur dan pelaksanaan jelas 3.Integritas > kata, hati, perilaku konsisten, jujur dan adil 4.Tanggung jawab > tepat waktu dan cermat 5.Keadilan > tidak membeda bedakan 6.Kepercayaan > akuntabilitas 7.Keseimbangan > seimbang antara akuntabilitas dan kewenangan 8.Kejelasan > mengetahui kewenangan, peran & tangjab 9.Konsistensi > menjamin stabilitas dan penerapan Bentuk Tunas Integritas dan Saber, Membangun nilai integritas, Evaluasi berkala LHKPN, LHKASN dan Rekening Koran, Komitmen Kode Etik dan Kode Perilaku Penerapan Sanksi dan Penghargaan
  • 20. CIRI2 PIMPINAN SEBAGAI TELAUDAN  INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER Pola Perila ku Etika menjadi acuan/pedoman dalam bersikap & bertin dak dari seluruh jajaran organisasi pemerintahan. Pelanggaran kode etik membawa konsekuensi moral. (UU 5/2014, Per Men PU 14/PRT/M/2014) Ciri2 Pim ideal Memiliki kompetensi yang diperlukan untuk secara kreatif mampu menyelesaikan berbagai permasalahan dan tantangan Etika Pim ideal Perilaku kepemimpinan kepemerintahan menuntut kelincahan dalam mengembangkan pendekatan, mengarahkan orientasi pada masyarakat, meningkatkan kepekaan, dan mendengarkan aspirasi terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan publik.
  • 21. KARAKTERISTIK PIMPINAN BERINTIGRITAS  INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER 1. Mematuhi Peraturan dan Etika Organisasi 2. Jujur 3. Memegang Teguh Komitmen (nilai2 sumpah jabatan) 4. Bertanggung Jawab 5. Konsisten antara pikiran, ucapan dan tindakan 6. Kearifan dalam membedakan yang benar dan salah KARAK TERIS TIK PIMPIN AN
  • 22. PIMPINAN SEBAGAI TELADAN MEREFORM POLA PIKIR/PERUBAHAN MINDSET  INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER 1.bekerja sebagai Ibadah, 2.menghindari sikap tidak terpuji, 3.bekerja secara profesional, 4.berusaha meningkatkan kompetensi dirinya secara terus menerus, 5.Pelayan dan pengayom masyarakat, 6.Bekerja berdasarkan peraturan yang berlaku 7.tidak rentan terhadap perubahan dan terbuka serta bersikap realistis. Re form Pola Pikir Mampu mengembangkan pola pikir positif, akan mensukseskan tugas dan peranan PNS sebagai abdi negara, abdi masyarakat, dan pelayan masyarakat. Peru bahan pola pikir
  • 23. KODE ETIK Psl 5 (1) DAN KODE PERILAKU Psl 3 (b) UU NO 5 / 2014  INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER a.melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan ber integritas tinggi; b.melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin; c.melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan; d.melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan per undang-undangan; e.melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang Berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan; f. menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara; Psl 5 (2) agar PNS
  • 24. KODE ETIK Psl 5 (1) DAN KODE PERILAKU Psl 3 (b) UU NO 5 / 2014  INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER g. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara ber tanggung jawab, efektif, dan efisien; h. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksa nakan tugasnya; i. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan; j. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, & jabatannya untuk mendapat atau mencari keun tungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain; k. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN; dan l. Melaksanakan ketentuan peraturan per UU an mengenai disiplin Pegawai ASN. (3) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Psl 5 (2) agar PNS
  • 25. ETIKA (PP 42/2004) UNTUK HINDARI KONFIL DLM MAS  INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER BERNEGARA Psl 8 BERORGANI SASI Psl 9 BERMASYA RAKAT Psl 10 DIRI SENDIRI Psl 11 SESAMA PNS Psl 12 1.Akuntabel, bersih dan Wibawa 2.Tanggap, ter buka, jujur, akurat tepat waktu 3.Tdk memberi kan kesaksi an palsu 1.Etos kerja utk tingktkan kinerja 2.Kompensi 3.Patuh dan taat thd SOP 4.Kreatif dan inovatif 5.Orientasi Ting Kualitas Kerja 1.Pola Hidup sederhana 2.Pelayanan secara cepat, tepat, terbu ka, adil dan tidak diskrimi natif 1.Jujur & terbu ka & tidk be ri informasi yang tidak benar 2.Memiliki da ya juang yang tinggi 3.Hidari kon flik kepen tingan priba di kelompok maupun go longan 1.Menghormati teman seja wat 2.Hargai Per bedaan pen dapat Kode Etik sesuai PP No. 42/2004 pasal 15, Standar integritas yang diharapkan dari seorang pegawai dan juga merupakan standar perilaku yang diharapkan dalam rangka pelaksanaan tugas sehari-hari
  • 26. HAK DAN KEWAJIBAN ASN UU 5/2014  INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER a. Setia dan taat kepada Pancasila, UUD Tahun 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah; b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; c. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang; d. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; e. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab; f. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan; g. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan h. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Hak & kewa jiban ASN
  • 27. PROFESI ASN BERLANDASKAN PRINSIP (BAB ll PSL 3 UU 5/2014)  INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER a.nilai dasar; b.kode etik dan kode perilaku; c.komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik; d.kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; e.kualifikasi akademik; f.jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan g.profesionalitas jabatan PROFESI ASN BERLANDAS KAN
  • 28.  INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER ANEKA DALAM IMPLEMENTASINYA BAGI ASN AKUNTABILITAS NASIONALISME ETIKA KULAITAS MUTU ANTI KORUPSI Peserta diklat > diharapkan memiliki kemampuan menganalisis dampak apabila kelima nilai dasar tersebut tidak diaplikasikan. Kemampuan mewujudkan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas jabatannya Kemampuan mengedepankan kepentingan nasional dalam pelaksanaan tugas jabatannya Kemampuan menjunjung tinggi standar etika publik dalam pelaksanaan tugas jabatannya Kemampuan berinovasi untuk peningkatan mutu pelaksanaan tugas jabatannya kemampuan untuk tidak korupsi dan mendorong percepatan pemberantasan korupsi di lingkungan instansinya
  • 29.  INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER NILAI 2 DALAM ANEKA BAGI ASN AKUNTABILITAS NASIONALISME ETIKA Kemampuan mewujudkan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas jabatannya, antara lain ; Kepemimpinan, Transparansi, Integritas, Tanggung jawab, Keadilan, Kepercayaan, Keseimbangan, Kejelasan, Konsistensi Kemampuan mengedepankan kepentingan nasional dalam pelaksanaan tugas jabatannya antara lain ; Nilai-nilai Pancasila, Cinta tanah air, Rela berkorban, Persatuan dan Integritas Kemampuan menjunjung tinggi standar etika publik dalam pelaksanaan tugas jabatannya antara lain ; Profesional dan netral, non-diskrimantif, Memelihara etika luhur, Tanggung jawab, Pelayanan prima (pelayanan publik secara cepat, tepat, jujur, adil, sopan, santun, dan senyum ramah), Kepemimpinan, Kesetaraan
  • 30.  INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER NILAI 2 DALAM ANEKA BAGI ASN KULAITAS MUTU ANTI KORUPSI Kemampuan berinovasi untuk peningkatan mutu pelaksanaan tugas jabatannya antara lain ; Pelayanan prima (pelayanan publik secara cepat, tepat, jujur, adil, sopan, santun, dan senyum ramah), Efektif & efisien, Inovasi, Komitmen mutu, Peduli dan Peka, Konsistensi kemampuan untuk tidak korupsi dan mendorong percepatan pemberantasan korupsi di lingkungan instansinya antara lain ; Jujur dan Adil, Peduli, Mandiri, Disiplin, Tanggung jawab, Kerja keras, Sederhana, Berani
  • 31. KETENTUAN PASAL KORUPSI  INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER Definisi Korupsi terurai dlm 13 pasal UU No 31/1999 jo UU No 20/2001, dari 13 pasal dirumuskan dalam 30 jenis TPK (pasal 2 sd 13 UU No 31/199 jo UU No 20/2001), selain 13 pasal ada 6 jenis TP lain terkait perkara Korupsi. 30 jenis TPK meliputi ; 1. 2 (dua) Jenis Delik ttg perbuatan yang merugikan KN/perekonomian negara 2. 28 (dua puluh delapan) mengatur perilaku PN tsb dengan kekuasaan 3. 30 jenis TPK dikelompokan dalam 7 (tujuh kelompok ) sbb ; a. Kerugian Keuangan Negara / 2, b. Suap Menyuap / 12, c. Pemerasan / 5, d. Perbuatan Curang / 3, e. Penggelapan dalam jabatan / 4, f. Benturan Kepentingan dalam pengadaan / 1, g. Gratifikasi / 2
  • 32. DAMPAK KORUPSI DAN JBTN AMANAH  INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER SADAR AK SPIRITUAL SBLM DU NIA, DUNIA SENDIRI PASCA DUNIA Manusia sbg yg diberi Amanah memicu kesaddar an AK Jokowi minta untuk memecat kpd PNS apabila terbukti pungli 14 Okt 2014 OTT Perhubungan umumkan saber Spiritual Baik Niat Baik Visi/Misi baik Usaha baik Hasil Baik DAMPAK KORUPSI ; 1. KERUGIAN NEGARA 2. KERUSAKAN KEHIDUPAN JANGKA PEN DEK JANGKA PANJANG Skor Corruption Perception Indec (CPI) 36, menempati 88 dari 168 Tranparancy International naik 2 point/2014 dgn nilai 34 dari 107
  • 33. ASN KORUP NEGARA HANCUR  INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER Dampak korupsi Pembangunan Bangsa, Negara bisa hancur Pelaku para pejabat pemegang kuasa negara PNS (Jujur, Amanah, Intelligeence, Emotional, Spiritual Quotient) SDA Hasil Hutan Hasil laut Tambng emas Minyak bumi Gas Alam Batu Bara Nikel Ura nium Sumber lham Junot
  • 34. DAMPAK TPK  INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER Edy Tansil, nama asli Tan Tjoe Hong/Tan Tju Fuan, narapidana 20 tahun di Cipi nang, atas kasus kredit macet Bapindo dgn kerugian negara 565 juta dollar (1.5 T rupiah/kurs dollar saat itu), ybs ka bur tgl 4-5-76 dan 20 petugas LP Cipa nang dijadikan tersangka karena di anggap membantu ET melarikan diri dan sejak itu keberadaan dari Edy Tansil seperti raib ditelan bumi. Sebuah ruangan didalam gedung/perkantoran, be rada dalam kompleks rutan, seharusnya gedung perkantoran petugas rutan, disulap menjadi ruang pribadi mewah yang dipakai beberapa napi (kasus suap Arthalyta Suryani, terpidana seumur hidup kasus narkoba, Limarita) Isu ada fasilitas mewah diberikan kpd Napi tertentu, tapi baru sekarang saya lihat sendiri. Ternyata jauh lebih luar biasa (ruangan Limarita malah punya ruang karaoke khusus yang begitu mewah) ujar anggota satgas, Yunus Husein tertawa
  • 35. PROFIL KORUPTOR DAN 5 KORUPTUR  INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER ICW: Setahun Pemerintahan Jokowi, Pemberantasan Korupsi Masih Lemah Ahad 4 Muharram 1437 / 18 October 2015 15:48 5 ORANG TERKAYA HASIL KORUPT0R 1.Soeharto, > USD 35 M/453 T 2.XU Caihour, cina > 12 truk UT 3.Huberto Mureira, Meksiko Mantan Gub 4.Terodoro Mbasongo, Giunea Khatulistiwa > USD 600 Jt/77 T 5.Jayalita, india, Gub > 28 Kg emas, 91 jam tangan mewah, 41 AC, 10.500 kain shalri dan 750 sepatu
  • 36. DAMPAK KORUPSI  INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER KORUPSI RUSAK PEMERATAAN PADA AKSES EKONOMI KETIMPANGAN EKONOMI MAKIN LEBAR KERESAHAN SOSIAL MENGANCAM (2/3 KEKAYAAN PENDUDUK TERKAYA DIDAPAT DARI SEKTOR KRONI DAN KORUPSISISTEMIK PADA SEKTOR STRATEGIS MEMICU KESENJANGAN DAN KEMISKINAN STRUKTUR)
  • 37. NAWA CITA  INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER 1.Membangun Tata Kelola Peme rintahan yang bersih, efektif, Demokratis dan Terpercaya 2.Membangun Transparansi Tata Ke lola Pemerintahan 3.Menjalankan Reformasi Birokrasi 4.Membuka Partisipasi Publik 1.Memberantas Narkoba dan Psokotropika 2.Membangun Budaya Hukum 1.Membangun Infrastruktur Jalan Baru sepanjang sekurang-kurangnya 2000 kilometer 2 4 6 9 NAWA CITA 1. Kepatutan dalam Proses pengadaan Barang/Jasa 2. Terwujudnya Jajaran Kementerian PUPR yang Good Governance 3. Para Pejabat Es II sebagai agent perubahan 4. Menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui Website PUPR atau surat 1. Terwujudnya SDM yang prima dan bebas dari narkoba 2. Jajarannya Kementerian PUPR membangun budaya hukum proses PBJ tertib, efisien dan akuntabel 1.Itjen memberikan pendampingan mulai dari Pengadaan Barang/jasa, Pelaksa naan Administrasi pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan.
  • 38. DAMPAK NARKOBA  INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER
  • 39. BUDKER DAN NILAI ORGANISASI  INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER Menunjukkan bagaimana nilai2 organisasi dipelajari, dihayati dan diamalkan / diimple mentasikan & mempunyai dampak pada ha sil kerja yang lebih baik dalam organisasi. BUDKER NILAI2 ORGANI SASI  Integritas  Profesional  Visioner
  • 40. ETOS KERJA DAN PROFESIONALISME  INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER ETOS KERJA, SEMANGAT KERJA YANG MENJADI CIRI KHAS DAN KEYAKINAN SESEORANG ATAU SUATU KELOMPOK MOTO PU, BEKERJA KERAS, BERTINDAK TEPAT DAN BERGERAK CEPAT ETOS KER MOTO PROFE SIONALIS ME  MENGETAHUI & BERTANGGUNG JAWAB ATAS TUGAS PEKERJAAN  MENJUNJUNG TINGGI KEJUJURAN PROFESIONAL  SELALU BELAJAR  MEMILIKI WAWASAN LUAS & DAPAT MEMANDANG MASA DEPAN  MEMILIKI KOMPETENSI DI BIDANGNYA  MEMILIKI JIWA KOMPETISI/BERSAING SECARA JUJUR DAN SPORTIF  MENJUNJUNG TINGGI ETIKA PROFESI  SINERGI : INTELLIGENT-EMOSIONAL- SPIRITUAL QUOTIENT
  • 41. PEMAHAMAN ESQ  INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER DEFINISI EMOSIONAL SPIRITUAL QUOTIENT (ESQ) MODEL KEMAMPUAN SESEORANG UNTUK MEMBERI MAKNA SPIRITUAL TERHADAP PEMIKIRAN PERILAKU / AHLAK DAN KEGIATAN SERTA MAMPU MENYINERGIKAN IQ (INTELEGENT QOUTIENT) YANG TERDIRI DARI IQ LOGIKA / BERPIKIR DAN IQ FINANCIAL/ KECERDASAN MEMENUHI KEBUTUHAN HIDUPNYA / KEUANGAN, EQ (EMOSIONAL QUOTIENT) DAN SQ (SPIRITUAL QOUTIENT) SECARA KOMPREHENSIF MANFAAT TERCAPAINYA KESEIMBANGAN ANTARA HUBUNGAN HORIZONTAL (MANUSIA DENGAN MANUSIA) DAN VERTIKAL (MANUSIA DAN TUHAN) ESQ JUGA DAPAT MEMBUAT KITA LEBIH PERCAYA DIRI DALAM MELAKUKAN SUATU TINDAKAN KESIMPULAN ESQ POLA HIDUP BERDASARKAN PRINSIP KESEIMBANGAN ANTARA KEPENTINGAN AKHERAT DAN DUNIA
  • 42. PEMAHAMAN ESQ  INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER SPRITUAL QUOTIENT (SQ) hasil pemahaman/pengamalan prinsip ikhsan, dengan menerima sifat Ketuhanan malahirkan 7 inti nilai (core values) ;  Jujur  Tanggung Jawab  Disipin  Kerjasama  Adil  Visioner atau pandangan / wasasan jauh kedepan  Peduli EMOTIONAL QUOTIENT (EQ) kecerdasan emosi seseorang bila berhubung an atau berinteraksi dengan orang lain, seperti inisiatif, ketangguhan, optimisme, kemampuan beradaptasi seseorang dll. EMOTIONAL QUOTIENT (EQ) dapat dibangun dan dikembangkan kemampuanya lewat ESQ (Emotional Spiritual Quotent) Modell yaitu dengan memahami dan mengamalkan iman dalam kehidupan sehari hari
  • 43. PENGERTIAN KOMPETENSI  INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER KOMPE TENSI UU13/03 Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan (sesuai kompetensi umum menurut UNESCO) yaitu ; 1. Pengetahuan (knowledge) memahami dan menguasai pengetahuan dibidangnya 2. Ketrampilan (skill) terampil/produktif melaksanakan pekerjaan dalam bidangnya 3. Sikap (attitude) memiliki sikap profesional berlandaskan etika, moral, dan kemandirian
  • 44. PENGERTIAN DAN PRINSIP PELAYANAN PUBLIK  INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER salah satu usaha yang dilakukan pemerintah / perusaha an untuk melayani pembeli (pelanggan) dengan sebaik- baiknya, sehingga dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan memenuhi kebutuhan serta keinginan pelanggan, baik yang berupa produk barang atau jasa. KOMPE TENSI UU13/03 Prinsip PP Smart + Skill + Si kap + spirit SMART 1.Spesifik (Specific) 2.Terukur dan dapat dinilai (Measurable) 3.Dapat dicapai (Achievable) 4.Relevan (Relevant) 5.Dapat dicapai pada kurun waktu tertentu (Timeboud)
  • 45. CONTOH PELAYANAN BURUK TDK ADA SOP  INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER
  • 46. DEMINSI ETIKA PUBLIK  INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER PELAYANAN PUBLIKYANG BERKUALITAS DAN RELEVAN ETIKA PUBLIK TUJUAN MODALITAS AKUNTABILITAS TRANSPARANSI NETRALITAS TINDAKAN INTEGRITAS PUBLIK
  • 47. REVOLOSI MENTAL KEMEN PAN DAN RB  INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER 1.AN memiliki peran penting dalam pembangunan, 2.AN harus melakukan revolusi mental di lingkungan birokrasi. 3.Aparatur harus mampu memberikan pelayanan yang berkualitas, (Cepat, tepat, adil, pasti, diberikan penuh senyum, sapa dan salam, keramahan, kepekaan, ketulusan, dan kesabaran) 4.Dukungan revolusi mental harus diciptakan budaya kerja, & nilai2 keindonesiaan, yang berikan batas2 & pagar yang jelas ttg perilaku yang harus dipraktikkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
  • 48. REVOLOSI MENTAL KEMEN PAN DAN RB  INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER 5.Untuk jaga AN tetap berada dalam koridor perilaku ini, harus dilakukan perbaikan seluruh sistem yang melingkupinya. 6.Perubahan mental birokrasi dilakukan dari dilayani menjadi mau melayani, feodal menjadi merakyat, distrust menjadi trust, tidak produktif dan koruptif menjadi produktif dan tidak koruptif, 7.Implikasi butir 6 akan tumbuh dan berkembang perilaku birokrasi berbudaya kerja yang bersih, jujur, melayani, disiplin, ramah, bertanggungjawab, produktif, kreatif, kerja keras dan ikhlas serta gigih dan kooperatif. 8.Budaya birokrasi seperti butir 7 akan mampu mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri & berkepribadian berlandaskan gotong royong,”
  • 49. PENGERTIAN MANAJEMEN TALENTA  INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER Manajemen Talenta  Sebuah proses menyeluruh  Mulai dari rekruitmen, penempatan, sampai pengembangan dan perencanaan untuk sukses pegawai.  Fokus pengembangan dan perencanaan (program diklat berjenjang) Talent dalam konteks karyawan berbakat didefinisikan kemam puan seseorang yang meliputi ;  Mempunyai kelebihan fundamental, keterampilan, pengetahuan, pengalaman, kecerdasan, pengambilan keputusan, sikap, karakter, dorongan, serta kemampuan untuk belajar dan berkembang  Dikenali dari pelaksanaan tugas harian yang selalu dipantau / dinilai oleh atasan
  • 50. TOKOH PANUTAN DLM BRANTAS KORUPSI  INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER Pemuda harus punya visi yang jauh ke depan. Misalnya, 20 tahun ke depan akan menjadi apa. Untuk bisa mewujudkan visi itu, pemuda harus punya tiga gesit. Yaitu, gesit otak, gesit tangan, dan gesit gaul. > apa maksudnya? Masalah ekonomi Indonesia sudah terlalu ruwet dan ribet, tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara konvensional. Harus dengan terobosan-terobosan. > apa yang harus dilakukan ?
  • 51. PEMAHAMAN GENDER  INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER 1. GENDER BUKAN PEMBERDAYAAN PEREMPU AN 2. GENDER BUKAN EMANSIPASI PEREMPUAN 3. GENDER TIDAK HANYA BERBICARA TENTANG PEREMPUAN 4. GENDER ADALAH KONSEP BUDAYA YANG MEMBEDAKAN SIFAT FUNGSI ANTARA LAKI2 DAN PEREMPUAN AKIBAT KONSTRUKSI SOSIAL DAN BUDAYA DI MASYARAKAT CONTOH > Kultur, budaya patriarkhi (Papua, NTT, dan Aceh) Ruang gerak perempuan terbatas (berpartispasi di luar rumah minta izin pada suami/orang tua)
  • 52. PEMAHAMAN GENDER  INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER 5.5Perencanaan Responsif Gender, perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki. 6. PUG > Strategi Rasional Untuk Mewujudkan Kesetaraan/Keadilan Gender disejumlah Aspek Kehidupan Manusia Melalui JAKPRO Memper hatikan Pengalaman, Aspirasi, Kebutuhan & Permasalahan Perempuan & Laki2 Ke Dalam Per, Pelak, Peman & Eval Dari JAKPRO dgn tujuan Utama Mewujudkan Keadilan Gender
  • 53. KESATARAN DAN KEADILAN GENDER  INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER KESATARAAN GENDER 1. KESAMAAN KONDISI BAGI LAKI2 DAN PEREMPUAN 2. MEMPEROLEH KESEMPATAN SERTA HAK2NYA SEBAGAI MANUSIA, 3. MAMPU BERPERAN DAN BERPARTISIPASI DALAM KEGIATAN POLITIK, HUKUM, EKONOMI, SOSBUD, PENDIDIKAN & HAMKAMNAS, 4. KESAMAAN DLM MENIKMATI HASIL PEMBANGUNAN 5. PENGHAPUSAN DISKRIMINASI DAN KETIDAK ADILAN STRUKTURAL, BAIK THD LAKI2 MAUPUN PEREMPUAN. KEADILAN GENDER 1. PROSES DAN PERLAKUAN ADIL TERHADAP PEREMPUAN DAN LAKI2, 2. TIDAK ADA PEMBAKUAN PERAN, BEBAN GANDA, SUBORDINASI, MARGINALISASI DAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN MAUPUN LAKI2.
  • 54. TERWUJUDNYA KESATARAAN DAN KEADILAN GENDER  INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER 1. TIDAK ADANYA DISKRIMINASI ANTARA PEREMPUAN DAN LAKI2 2. MEMILIKI AKSES, KESEMPATAN BERPARTISIPASI, DAN KONTROL ATAS PEMBANGUNAN 3. MEMPEROLEH MANFAAT YANG SETARA DAN ADIL DARI PEMBANGUNAN 4. MEMILIKI AKSES DAN PARTISIPASI BERARTI MEMILIKI a.PELUANG ATAU KESEMPATAN UNTUK MENGGUNA KAN SUMBER DAYA b.WEWENANG UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN TER HADAP CARA PENGGUNAAN DAN HASIL SUMBER DAYA TERSEBUT. c.KONTROL BERARTI MEMILIKI KEWENANGAN PENUH UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN ATAS PENGGUNAAN DAN HASIL SUMBER DAYA. SEHINGGA MEMPEROLEH MANFAAT YANG SAMA DARI PEMBANGUNAN.
  • 55.  INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER KESIMPULAN BANG INTEGRITAS INTEGRITAS Kata, Hati Prilaku konsisten, dgn merubah perilaku punya etika, moral dan karakter dengan memegang teguh kode etik, menjunjung nilai2 akuntabilitas. Landasan percepatan brantas korupsi Akuntabilitas dan Etika dengan mengamati sejak recruitmen, penempatan/Aneka dan pengembangan NARKOBA Landasan Nawacita butir 4 ASN bebas dari pisko tropika, diharapkan ASN dalam melaksanakan tugas sehat jasmani tidak terpengaruh Narkoba Ekstasi dll PERUBAHAN MINDSET GENDER Perubahan Pola Pikir, bekerja ibadah, bekerja sesuai peritah atasan dan tidak renta terhadap perubahan Kesataraan > kesamaan kondisi, peroleh kesempatan yg sama, mampu berperan dan partisipasi, kesamaan dlm nikmati hsl bang dan hapus diskriminasi Keadilan > proses dan perlakuan adil tidak ada pembakuan peran dan beban ganda thd kekerasan
  • 56.  INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER SEKIAN & TERIMA KASIH SALAM BERINTEGRITAS Alamat emil gondosuhadyo@yahoo.com No HP 08161365258

Editor's Notes

  1. PERKEMBANGAN ORGANISASI KEMENTERIAN PUPR DARI MASA KE MASA Struktur organisasi ini mencerminkan pola manajemen penyelenggaran PUPR dari masa ke masa Ternyata manajemen penyelenggaraan tersebut tidak menunjukkan perubahan yang signifikan sejak masa orde baru, walaupun dukungan dana untuk penyelenggaraannya naik dua kali lipat setiap 5 tahun (bahkan 5 tahun terakhir kenaikan meningkat 3 kali lipat)