Successfully reported this slideshow.

Libralisme klasik, neoliberalisme, globalisasi

622 views

Published on

Oleh Novi Hendra S. IP
(novi_hendra24@yahoo.co.id)

Published in: Education
  • Be the first to comment

Libralisme klasik, neoliberalisme, globalisasi

  1. 1. HUBUNGAN LIBRALISME KLASIK, NEOLIBERALISME, GLOBALISASI Ekspansi global dengan berbagai sistem nilai yang dibawanya memberikan peluang sekaligus tantangan tersendiri bagi kelangsungan sebuah negara. Globalisasi bagaikan pisau bermata dua bagi negara. Ia bisa saja memperkuat sistem negara dan masyarakatnya, atau sebaliknya, prosesnya akan melemahkan legitimasi negara sebagai akibat lahirnya kebijakan liberalisme pasar serta membuat masyarakat terfragmentasi ke dalam semangat dan sentimen-sentimen identitas komunal. Globalisasi yang merupakan kredo inti dari ajaran neoliberalisme memunculkan model baru bagi mekanisme kebijakan sebuah negara hubungannya dengan pasar. Kredo inti itu meliputi prioritas pertumbuhan ekonomi, pentingnya perdagangan bebas untuk merangsang pertumbuhan; pasar bebas yang tak terbatas; pilihan individual, pemangkasan regulasi pemerintah; dan dukungan pada model pembangunan sosial yang evolusioner sesuai dengan pengalaman barat yang diyakini dapat diterapkan di seluruh dunia. Pada konteks ini menarik membahas relasi negara dengan pasar dalam bingkai diskusi globalisasi seraya melihat konsekuensi-konsekuensi sosiologis yang ditimbulkan dari persinggungan dua kubu besar itu (negara vis a vis pasar). Masyarakat yang
  2. 2. terfragmen dalam semangat individualitas merupakan salah satu konsekuensi logis dari proses yang tengah berlangsung. Sampai pada titik ini, menarik untuk membahas peran kaum intelektual dalam melakukan penguatan ide-ide bersama sebagai masyarakat sehingga mereka tidak terpolarisasi lebih jauh dari berbagai kepentingan karena globalisasi. Pembahasan pada tulisan ini pun akan melihat model hubungan negara dan pasar di Indonesia secara khusus serta kondisi masyarakat yang menjadi bagian dari globalisasi, di samping, akan memotret pula peran para kaum intelektualnya dalam menjaga integrasi dan nilai-nilai solidaritas sosial di antara masyarakat. Upaya terakhir ini penting menurut penulis, terlebih relevansinya dengan kondisi Indonesia yang tengah menyiapkan menjadi negara demokrasi, atau ada dalam masa transisi demokrasi. Tulisan ini akan dibagi ke dalam beberapa sub tema pokok, yaitu diawali dengan tinjauan konsep teoritik terhadap hubungan negara dengan pasar, artikulasi pengalaman Indonesia, dilanjutkan dengan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dari hubungan negara dan pasar itu. Tulisan ini akan diakhiri dengan analisa konsekuensi-konsekuensi itu relevansinya dengan perkembangan demokrasi serta peran intelektual dalam memperkuat ide-ide kultural masyarakat civil society. PASAR DAN NEGARA
  3. 3. Pemikiran tentang ekonomi dan sub sistem-sub sistem di dalamnya merupakan diskursus yang sangat panjang dan lama. Sejak manusia mengenal dan melakukan kerja bersama untuk mencapai tujuannya, pemikiran tentang ekonomi dan pasar sudah mulai berkembang. Varian-varian pemikirannya sangatlah banyak, dari model yang sangat tradisional hingga yang paling canggih. Meski demikian, paling tidak untuk menelusuri penjelasan menyangkut dua tema besar itu, pasar dan hubungannya dengan negara, tidak terlepas dari empat mainstream besar pemikiran, yaitu teori ekonomi Klasik (Liberal), Marxian, Keynesian, dan Neoliberal. Dalam perspektif teori ekonomi klasik, pasar merupakan salah satu sistem besar yang bisa dijalankan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan ekonominya yang meliputi produksi, konsumsi, dan distribusi. Pasar dengan mekanismenya mampu berjalan sendiri dengan mengikuti logika hukumnya, permintaan dan penawaran. “Invisible hand”, pasar diatur oleh tangan yang tidak terlihat, mengatur sendiri. Pasar dianggap sebagai mekanisme otomatis (self- regulating) yang selalu mengarah pada neraca keseimbangan, equilibrium, sehingga terwujud alokasi sumberdaya dengan cara yang paling efektif dan efisien. Adam Smith memaklumatkan liberalisme pasar secara luas dalam mekanismenya. Melalui ajarannya, Laissez faire (biarkan saja), Smith menahbiskan “absolutisme pasar,” atas lembaga-lembaga lainnya di masyarakat. Menurutnya ekonomi pasar akan berkembang dengan bebas jika negara tidak menghalanginya
  4. 4. dengan memberi batasan-batasan. Peranan pemerintah sebaiknya ditekan seminimal mungkin dalam mekanisme ekonomi pasar. Adalah pasar dapat mengatur dirinya sendiri merupakan argumentasi terkuat kapitalisme liberal dan menentang campur tangan negara. Smith mengatakan, jika seluruh sistem yang memberikan hak istimewa dan memberikan batasan dihapuskan maka dengan sendirinya akan terbentuk suatu sistem kebebasan alamiah yang jelas dan sederhana. Selama setiap pribadi tidak melanggar aturan ini, ia akan diberikan kebebasan sepenuhnya agar dapat mengikuti kepentingannya dengan caranya sendiri serta dapat mengembangkan modalnya di bidang lain. Kendati demikian, bukan berarti pasar sama sekali imun dari peran negara, melainkan pada kondisi-kondisi tertentu masih memungkinkan negara melakukan campur tangan terhadap pasar. Hanya saja upaya itu sejauh mengamankan kemungkinan-kemungkinan terjadinya kompetisi yang tidak fair di antara sub sistem di dalam pasar, seperti munculnya gejala destruksi yang berpotensi mengancam kebebasan ekonomi individu yang lain atau yang lebih terjauh lagi problem sanitasi lingkungan yang akan menggangu alur pasar. Kompetisi yang terjadi di pasar berlangsung secara terbuka bagi siapapun yang mampu bersaing. Proses persaingan di antara individu itu mendapat jaminan dari pemerintah. Negara dalam konsep ini hanya bertugas menyediakan kerangka hukum
  5. 5. untuk kontrak, pertahanan serta ketertiban dan keamanan. Ia hanya menjadi “stempel” bagi mekanisme pasar yang berjalan. Karena, dalam keyakinan ekonomi klasik, intervensi negara yang besar terhadap pasar akan memperburuk lajunya pasar. Menurut Smith, negara hubungannya dengan pasar memiliki tiga tugas utama, yaitu melakukan proteksi masyarakat dari pelanggaran yang dilakukan masyarakat lainnya. Kedua, proteksi itu dimungkinkan sejauh melindungi dari tekanan atau ancaman individu masyarakat atas masyarakat lain; negara juga menjaga kondisi agar tetap ada dalam keadilan. Ketiga, menjaga institusi-institusi publik agar tetap aman dari tindak kerusakan yang dilakukan oleh komunitas. Dari penjelasan Smith tampak bahwa negara semaksimal mungkin tidak melakukan intervensi terhadap pasar. Negara diberikan tugas pada bidang-bidang tertentu seperti menjaga kemungkinan terjadinya pelanggaran. Mekanisme pasar dibiarkan berjalan sendiri. Pada konteks ini pasar menjadi sub sistem dari sebuah masyarakat yang sangat kuat, berdiri di atas sub lainnya. Negara hanya menjadi subordinasi dari pasar dalam upaya mensejahterakan masyarakatnya. Pasar steril dari kepentingan negara. Kenyataan ini pun telah menegaskan bahwa ada gejala baru dari proses tersebut, yaitu “fundamentalisme pasar”. Pasar dengan hukum-hukumnya menguasai seluruh kehidupan masyarakat.
  6. 6. Kritik atas paham “absolutisme pasar” muncul dari para pemikir yang dikenal dengan Marxian. Pemikiran komunitas ini bermula dari tokoh utamanya yaitu Karl Marx. Melalui mahakaryanya, Das Kapital, Marx menjelaskan bahwa pasar adalah realitas bentukan dari kelas-kelas kapitalis penguasa. Pasar menjadi arena perjuangan (champ), bagi kelas-kelas sosial untuk saling menguasai. Di dalamnya, struktur pertentangan kelas dilanggengkan. Hukum pasar dalam bentuknya penawaran dan permintaan terjadi dalam relasi yang tidak seimbang. Pasar dikendalikan para pemilik modal besar dengan cara memproduksi barang secara besar-besaran, dari keringat para pekerja. Nilai barang yang diproduksi pekerja ditukarkan tidak sama di pasaran. Melainkan mereka menerima lebih rendah dari nilai barang yang dijual. Disparitas itu disebabkan karena pemanfaatan yang dilakukan para pemilik modal. Marx menjelaskan tentang pertentangan yang terjadi di pasar antara kaum kapital besar dengan kelas-kelas kapital kecil. Kemajuan industri yang ditandai oleh penemuan teknik-teknik yang lebih baru, canggih, dan mahal tentu saja tidak bisa dipenuhi oleh perusahaan dengan modal kecil. Mereka (pemilik modal kecil) tetap memproduksi barang-barangnya dengan alat-alat tradisional, menjadikan produk- produk mereka tidak masuk ke pasaran, karena kalah oleh produk buatan perusahaan- perusahaan dengan modal besar yang diproduksi dengan alat-alat canggih. Akan terus terjadi pertentangan di antara dua kelas kapital itu, sampai-sampai para kapital kecil itu menyatukan diri agar tidak terkalahkan oleh para pemilik modal yang lebih besar.
  7. 7. Dalam konteks yang lain, penguasaan kapital yang besar-besaran dibarengi dengan kemajuan alat-alat produksi berteknologi canggih menuntut pergantian tenaga- tenaga buruh oleh mesin-mesin. Akibat itu selalu menimbulkan endapan pengangguran yang memungkinkan pengusaha untuk memperketat syarat kerja buruh dan menurunkan upah buruh yang sedang bekerja. Dengan bertambah besarnya kapital, tumbuh juga penghisapan, penderitaan, penindasan, perbudakan yang menimbulkan kemarahan kelas. Pada gilirannya akan terjadi revolusi, dan kaum kapitalis tengah menggali liang kuburnya sendiri. Pada akhirnya, sistem perekonomian liberal-kapitalis harus digantikan dengan sistem lain yang lebih memperhatikan masalah pemerataan bagi semua untuk semua, yaitu sistem perekonomian sosialis- komunis. Negara dalam hubungannya dengan pasar, oleh Marx, dilihat tidak jauh bedanya dengan pasar, yaitu sebagai instumen kelas yang berkuasa untuk mengukuhkan dominasinya terhadap kelas yang tertindas (pekerja). Negara adalah organ bagi dominasi kelas, organ bagi penindasan kelas sosial atas kelas lainnya; yang memiliki tujuan untuk penciptaan keteraturan yang di dalamnya melegalisasi dan melenggengkan penindasan melalui mekanisme pelunakan ketegangan-ketegangan antarkelas. Negara dan pasar, sama-sama alat legitimasi para pemilik modal. Baik Smith maupun Marx ditengarai tidak mampu menjelaskan persoalan dengan utuh, di mana ekonomi pasar dan negara di andaikan ada dalam kondisi yang
  8. 8. melulu antagonis. Respon terhadap dualisme itulah kemudian muncul dari pemikir kelahiran Inggris, Jhon Maynard Keynes. Pemikir ini menilai Smith keliru dengan mengatakan bahwa ekonomi pasar akan berjalan otomatis, dan akan stabil kembali ketika terjadi goncangan-goncangan internal dalam pasar. Menurut Smith, keseimbangan ideal terutama sekali termasuk kesempatan kerja penuh untuk manusia dan mesin, tidak merupakan sebuah aturan tetapi merupakan sesuatu yang kebetulan saja. Karenanya, negara sebagai sebuah kekuatan di luar sistem itu harus menyediakan pekerjaan yang cukup. Kritik yang sama juga ditujukan Smith kepada Marx. Menurut Smith, Das Kapital merupakan buku teori yang usang, karena Marx sendiri tidak pernah sungguh- sungguh membahas pendapat mengenai penghisapan buruh yang terjadi di dalam bukunya sendiri. Smith mengatakan, dalam perjuangan kelas orang yang menemukan dirinya, Keynes, di pihak kaum borjuis yang berpendidikan itu, sedangkan dalam politik ia berada di pihak kaum liberal, karena kaum konservatif tidak menawarkan baik makanan, minuman, hiburan intelektual maupun spiritual. Kritik lain mengambil bentuknya pada tuduhan bahwa teori nilai lebih (surplus value) Marx tidak mampu menjelaskan secara tepat tentang nilai komoditas, karenanya dapat diabaikan. Pasar dalam sistemnya, menurut Keynes, tidak bisa dilepaskan dari peran negara. Keynes merekomendasikan agar perekonomian tidak diserahkan begitu saja pada mekanisme pasar. hingga batas tertentu peran pemerintah diperlukan. Bila
  9. 9. terjadi pengangguran, misalnya, pemerintah dapat memperbesar pengeluarannya untuk proyek-proyek padat karya. Langkah itu agar sebagian tenaga kerja yang menganggur bisa bekerja dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapat masyarakat. Begitupun halnya ketika harga-harga naik cepat, pemerintah bisa menarik jumlah uang beredar dengan mengenakan pajak yang lebih tinggi sehingga inflasi yang tak terkendali pun tidak sampai terjadi. Analisa Keynes bertolak dari kenyataan objektif yang terjadi pada awal tahun 30-an, di mana perekonomian negara-negara pertama mengalami goncangan yang mengakibatkan pada depresi besar laju ekonomi. Kondisi itu pun menandai runtuhnya tesis yang pernah dikembangkan para tokoh ekonomi Klasik tentang otonomi pasar atas negara. Kondisi ini pun menandai gerak pendulum pertumbuhan ekonomi yang kemudian beralih pada pandangan pentingnya memperbesar peran pemerintah terhadap pasar. Demikianlah, dapat secara jelas dikatakan, bila kaum klasik pada umumnya menganggap tabu campur tangan pemerintah, tapi bagi Keynes, upaya pemerintah dalam menentukan arah perkembangan pasar merupakan sebuah keniscayaan. Campur tangan diperlukan kalau perekonomian berjalan tidak sesuai dengan baik. Meski Keynes mengkritik liberalisme pasar yang dikembangkan Smith, tapi ia tampak masih berusaha ingin menyelamatkan sistem liberalisme dengan lebih
  10. 10. mempercantiknya. Lain halnya yang berusaha menghancurkan sistem tersebut karena dituduh sebagai representasi penguasaan kapitalis, dan harus diganti dengan sosialis. Pasar dalam penjelasan Keynes bukan realitas objektif yang imun dari guncangan, fluktuasi, dan krisis, melainkan ia akan menemukan hukumnya dalam bentuk yang dinamis. Karenanya negara bertugas untuk melindungi dan menjaga dari kemungkinan guncangan itu berakibat lebih jauh terhadap perkembangan ekonomi masyarakat. Negara menjamin stabilitas pasar dan berkembangnya masyarakat. Melalui regulasi-regulasi, pembebanan pajak kepada pemilik modal besar, serta jaminan kesejahteraan sosial bagi masyarakat, maka negara itu berjalan. Konsep negara dalam bentuk ini pun sering disebut sebagai negara kesejahteraan (welfare state). Pandangan Keynes tersebut telah menciptakan revolusi sosial dalam diskursus ekonomi. Selama tiga atau empat decade sejak tahun 30-an hingga 70-an pandangan Keynes diterima secara luas di negara-negara berkembang. Sikap itu didasari pada harapan perbaikan sistem ekonomi pada negara itu. Hingga pada masa selanjutnya tesis tentang negara kesehateraan pun mulai dipertanyakan menyusul dengan stagnasi pertumbuhan ekonomi. Stagnasi diduga akibat proteksi pasar oleh negara, adanya kebijakan keadilan sosial, dan kesejahteraan bagi rakyat.
  11. 11. Pendulum sejarah pun kembali bergerak ke arah yang berlawanan, di mana muncul kembali gagasan liberalisme dalam bentuknya yang baru atau yang dikenal dengan Neoliberalisme. Kesepakatan Washington (Washington Consensus) merupakan menifestasi dari pembelaan ekonomi privat terutama yang dilakukan oleh perusahaan- perusahaan besar yang mengontrol dan menguasai ekonomi internasional. Pokok- pokok ajaran neoliberalisme tergambar pada: pertama, biarkan pasar bekerja, kedua, kurangi pemborosan dengan memangkas semua anggaran negara yang tidak produktif seperti subsidi pelayanan sosial, ketiga, lakukan deregulasi ekonomi, keempat, keyakinan terhadap privatisasi, kelima, keyakinan pada tanggung jawab individual. Tokoh yang terkenal penganjur paham ini adalah Milton Friedman. Pemikir yang masih percaya pada kapitalisme klasik itu berpendapat bahwa urusan negara hanyalah masalah tentara dan polisi, yang melindungi hidup dan milik penduduknya (negara sebagai penjaga). Terutama sekali negara tidak boleh mencampuri perekonomian dan menarik pajak dari rakyatnya. Karena menurutnya telah terbukti bahwa krisis ekonomi semakin memburuk jika negara berusaha untuk mengatasinya. Ide neoliberalisme sejak penemuannya kali pertama hingga sekarang seakan menjadi jargon utama bagi perkembangan negara-negara di dunia. Neoliberalisme meminjam istilah Mansour Fakih telah menjadi semacam “agama baru” bagi banyak masyarakat negara-negara di dunia. Berbagai preskripsi diyakini mampu mengatasi
  12. 12. berbagai kemacetan pertumbuhan ekonomi. Ide ini pun memaklumatkan akan signifikansi pasar bebas antarnegara dengan menghilangkan berbagai batasan dan regulasi yang akan menghambat proses globalisasi ekonomi. PASAR INDONESIA Keempat mainstream besar pemikiran itu diadopsi secara luas oleh masyarakat dunia ketiga. Model-model pembangunan ekonomi yang telah berhasil dikembangkan di dunia-dunia pertama, diyakini akan menjadi “obat mujarab” bagi ketertinggalan yang dialami masyarakat pinggiran. Dengan mencontoh model kebijakan dunia pertama, dipercaya kemajuan akan dengan cepat mengikuti perkembangan di dunia ketiga. Globalisasi yang menyebabkan negara-negara berada dalam satu kesatuan, memungkinkan ekspor pemikiran terjadi secara luas. Bersamaan dengan itu, maka tidak salah bila kemudian pada kenyataannya banyak negara-negara dalam mengembangkan ekonomi masyarakatnya dengan menganut prinsip-prinsip yang ditawarkan para pemikir ekonomi negara dunia pertama, tidak terkecuali Indonesia. Indonesia dalam berbagai rumusan kebijakan ekonomi negaranya tidak terlepas dari arus utama perkembangan diskursus itu. Tulisan ini akan menelaah secara lebih jauh perkembangan kebijakan negara terhadap pasar serta pertumbuhan ekonomi pasar terhadap masyarakat. Di samping itu akan lebih memberikan
  13. 13. penekanan yang pada masa pemerintahan Orde Baru. Hal ini penting, karena pada masa ini ditandai fase dimulainya puncak tertinggi dari krisis moneter. Perkembangan ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru sering dinilai oleh sejumlah kalangan lebih berorientasi pada pasar dan kepentingan para pemilik modal. Artinya kebijakan perekonomiannya lebih mementingkan kepada para pemilik modal dibanding berpihak kepada kepentingan rakyat banyak. Seperti diketahui melalui pinjaman yang diberikan lembaga-lembaga internasional, pemerintah Indonesia kemudian membangun bidang ekonominya. Pinjaman yang diberikannya pun bukan tanpa beban, melainkan harus dibayar oleh pembuatan regulasi-regulasi yang lebih berpihak kepada kepentingan pasar. Di antaranya menuntut untuk melakukan deregulasi dan liberalisasi terhadap asset-aset negara. Upaya itu pun sejalan dengan keinginan agar masuknya “tangan-tangan” asing ke Indonesia. Pada sisi yang lain, kebijakan itu pun bertolak belakang dengan undang- undang yang telah digariskan dalam UUD 1945, di mana pemerintah Indonesia bertanggungjawab untuk mensejahterakan dan melindungi rakyatnya. Seperti yang tertera jelas dalam UUD pasal 34 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Dan pasal 33 menyatakan bahwa bumi, air dan semua yang memenuhi hajat orang banyak dimiliki oleh negara. Dalam pada kenyataannya, negara memiliki kecenderungan yang sangat minim perannya terhadap perkembangan
  14. 14. kesejahteraanya, sebaliknya ia lebih memilih berpihak kepada ekonomi pasar dan lembaga internasional. Ekspansi dan intervensi yang besar-besaran lembaga-lembaga internasional terhadap penentuan arah kebijakan pemerintah Indonesia, ternyata harus ditanggung oleh mayoritas masyarakat Indonesia dengan munculnya krisis moneter yang puncaknya terjadi pada 1997. Intervensi pasar yang begitu besar terhadap negara pada gilirannya harus diterima oleh Indonesia dengan terjadinya krisis di berbagai bidang, mulai dari ekonomi, sosial, politik, budaya, hingga krisis kepercayaan. Indonesia ternyata tidak hanya mengalami problem ekonomi, tapi juga menghadapi persoalan yang cenderung lebih serius, yaitu mengendurnya negara- bangsa (nation-state). Seperti diketahui bahwa Ide negara-bangsa mulai mendapati persoalannya setelah ekspansi besar-besaran yang dilakukan globalisasi. Negara bangsa diyakini semakin kurang berdaulat ketimbang masa sebelumnya dalam konteks kontrol atas urusan dalam negeri mereka. Bahkan bersamaan dengan mengendurnya ide-ide itu muncul pula ramalan atas hilangnya ide negara bangsa, diganti dengan negara-dunia (nation-global). Interkoneksi yang menimbulkan saling ketergantungan antarnegara dalam bingkai kebutuhan bersama melahirkan kebijakan yang membebaskan ekonomi dari berbagai hambatan sosial: privatisasi perusahaan publik, deregulasi control negara,
  15. 15. liberalisasi perdagangan dan industri, potongan pajak yang besar, kontrol keras atas organisasi buruh, serta pengurangan belanja publik. Semua negara dan masyarakat sama-sama tunduk pada logika pasar internasional yang pada jangka panjang akan menguntungkan dan tak terelakan, dan bahwa masyarakat tidak punya pilihan lain kecuali menerima kekuatan pembentuk dunia itu. Negara-negara tidak dapat menghindari dari kebijakan lembaga-lembaga ekonomi internasional seperti IMF dan World Bank. Kepentingan ekonomi negara dalam posisinya seringkali dikendalikan oleh kepentingan ekonomi kapitalisme. Negara sepenuhnya menyerahkan mekanisme pengaturannya kepada pasar. Pada fase itulah negara mengalami devisit legitimasinya. Ketika peran negara dalam tidak mampu melindungi ekonomi nasional dari gurita ekonomi kapitalis maka pada titik itulah konsep negara-bangsa mulai mengalami problem sosiologis. Apa yang dialami Indonesia, tidak lebih dari artikulasi praktik dari sebuah ramalan dan kekhawatiran para pemikir sebelumnya. Pemerintah Indonesia dalam bentuknya harus menerima kekalahan dari arogansi pasar yang begitu kuat. KRISIS LEGITIMASI
  16. 16. Gelombang globalisasi dengan berbagai ajarannya telah membawa dampak begitu besar dalam kelangsungan sebuah negara dan kehidupan masyarakat. Bagi negara, krisis legitimasi menjadi sangat memungkinkan dihadapi. Pasalnya, negara akan diklaim gagal memenuhi kebutuhan hajat dari rakyatnya setelah orientasinya lebih beralih kepada mekanisme ekonomi pasar. Orientasi itulah yang kemudian mengakibatkan terjadinya krisis ekonomi atau moneter yang puncaknya pada 1997. Hingga sekarang krisis itu masih terasa dampaknya. Krisis ekonomi diramalkan oleh Jurgen Habermas akan melahirkan krisis legitimasi. Kondisi ini (legitimation crisis) dijelaskan oleh Habermas melalui pendekatan konsep adaptip (Adaptation), pencapaian tujuan (Goal Attainment), integrasi (Integration), dan pola pemeliharaan (Latency) atau dikenal AGIL yang dikembangkan oleh pemikir sebelumnya, yaitu Talcott Parsons. Adaptation adalah fungsi bagi sebuah sistem yang menjamin terpenuhinya apa yang dibutuhkan dari lingkungan dan mendistribusikannya. Sistem ini mengambil bentuknya pada sistem ekonomi. Goal Attainment adalah fungsi yang menjamin bagi terpenuhinya tujuan sistem yang diwakili oleh sistem politik atau pemerintahan. Integration adalah fungsi dari sebuah sistem yang menjamin berlangsungnya hubungan antarindividu yang diwakili oleh komunitas sosial. Latencyadalah prasyarat yang menunjuk pada cara bagaimana menjamin kesinambungan tindakan sesuai dengan norma.
  17. 17. Legitimasi merupakan output yang lahir dari komunitas sosial meliputi kepercayaan sosial (social trust) dan solidaritas. Pengakuan yang lahir dari masyarakat terhadap pemerintah merupakan input, masukan dari fungsi yang dimainkan sendiri oleh pemerintah sebagai penjamin tercapainya tujuan dari sistem masyarakat. Keberadaan negara diakui sejauh memberikan sumbangan positif bagi pelindungan hak-hak ekonomi warga dalam memenuhi kebutuhannya. Sebaliknya, bila tidak mampu melindungi pengakuan dan kepercayaan itu akan luntur. Dalam konteks ini bagaimana pun menurut Habermas negara tidak dapat terlepas dari perannya terhadap ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menjadi persoalan pengakuan politik dari masyarakat. Begitupun sebaliknya krisis ekonomi yang akan terjadi pun akan menjadi krisis politik. Keadaan ini pada gilirannya akan memaksa negara untuk menghimpun berbagai sumber dari sistem sosial budaya untuk memulihkan keseimbangan fungsi. Akan tetapi karena krisis politik itu sekali lagi mencerminkan konflik kepentingan mendasar dalam masyarakat kelas, maka mustahil menyelesaikan persoalan ini langsung melalui mekanisme integrasi sosial. Hal ini menyebabkan negara semakin kesulitan menjustifikasi kebijakan-kebijakannya. Kesulitan inilah yang kemudian menciptakan defisit legitimasi. Ramalan Habermas mendapat artikulasinya dalam bentuk yang lebih konkrit pada krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia yang puncaknya pada 1997. Pemerintah Indonesia yang lebih berpihak kepada kepentingan pasar ternyata harus
  18. 18. mengaku kalah dari kekuatannya konsekuensinya adalah krisis moneter yang berkepanjangan. Kedudukan pasar yang begitu besar dalam menentukan kehidupan masyarakat pada satu sisi, dan lemahnya sistem pengaturan negara pada sisi yang lain, maka berakibat kuat pada munculnya destruksi pasar terhadap rakyat kecil atau para pemilik modal kecil. Negara diklaim tidak mampu menjaga kestabilan harga dan melindungi warganya yang memiliki kapital kecil dari hisapan kapital besar. Puncaknya adalah hilangnya trust masyarakat terhadap pemerintah. Kondisi menghilangnya trust kemudian berakibat lanjut pada krisis legitimasi terhadap pemerintah. Fakta ini dapat kita saksikan dari munculnya sejumlah aksi demontrasi menentang setiap kebijakan pemerintah, bahkan beberapa bulan yang lalu sempat muncul “cabut mandat” yang dilakukan oleh sejumlah tokoh nasional terhadap pemerintah yang tengah berjalan sekarang. Masyarakat seakan berjalan masing- masing, tanpa kendali pemerintah. Masyarakat tampak seakan memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dengan bersaing dipasaran. Masyarakat cenderung tidak lagi percaya dengan keberadaan pemerintah. terlebih lagi pada masyarakat kecil, yang dewasa ini seringkali menjadi “korban kebijakan” yang merugikan. Dalam analisa yang lebih jauh, ternyata ekspansi pasar dalam dunia kehidupan masyarakat tidak hanya menyebabkan munculnya krisis legitimasi kepada sistem politik atau pemerintah yang tidak mampu melindungi dan menjaga dari pemenuhan
  19. 19. kebutuhan ekonomi, melainkan juga menimbulkan konsekuensi bagi krisis yang lain, yaitu lahirnya krisis motivasi, krisis solidaritas, hingga krisis identitas. Mengendurnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Indonesia mengakibatkan pada lahirnya gejala krisis motivasi yang ditandai mulai meredupnya komitmen setiap individu masyarakat terhadap kerja yang dilakukan selama ini. Masyarakat akhirnya lebih memiliki motivasi untuk mementingkan kebutuhannya dibanding untuk mengabdi pada negara. Masyarakat dewasa ini cenderung memiliki kepercayaannya lebih kepada hukum-hukum yang telah ditentukan di pasar. Pada dimensi yang lain, ternyata pengaruh itu tidak berjalan mulus, ekspansi pasar yang begitu besar dalam menentukan kebutuhan ekonomi masyarakat ternyata melahirkan destruksi bagi munculnya krisis dalam bentuk lain, yaitu krisis solidaritas dan krisis identitas. Masyarakat civil society, dengan berbagai sub sistem di dalamnya memiliki fungsi perlindungan dan jaminan bagi terjadinya keberlangsungan dan kesinambungan tindakan setiap komponen di dalamnya agar sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Melalui norma maupun aturan yang diciptakan baik dari konvensi maupun secara formal, maka civil society saling memperkuat di antara mereka. Ikatan yang kuat di antara mereka sendiri melahirkan solidaritas sosial yang berfungsi memiliki sistem integratif di dalamnya.
  20. 20. Ikatan-ikatan solidaritas tersebut akan berada di dalam ancaman, di mana antara masyarakat akan dengan mudah terjadi pertentangan. Solidaritas adalah hasil dalam bentuknya yang normatif dari sebuah hubungan antarmasyarakat yang diatur berdasarkan sebuah norma. Ikatan-ikatan lama yang mewujud pada terjalinnya kekerabatan (kinship) akan dengan sendirinya tergantikan dengan ikatan-ikatan yang lebih bersifat pragmatis dan rasional. Konsekuensi ekonomi pasar dalam masyarakat berakibat pada tergantikannya modus relasi antara masyarakat yang sebelumnya diukur berdasarkan solidaritas primordial dan kekeluargaan kemudian diganti oleh pola hubungan yang lebih didasarkan modus produksi ekonomi. Asumsi itu bisa dibuktikan dengan kenyataan yang terjadi di banyak masyarakat kita. Hubungan antarmasyarakat cenderung lebih mempertimbangkan rasionalitas ekonomi atau kalkulasi untung-rugi, jarang lebih mengedepankan semangat kebersamaan dan kekeluargaan. Logika-logika ekonomi pasar seringkali digunakan oleh kebanyakan masyarakat kita dalam membangun hubungan di antara sesamanya. Institusi-institusi kultural tidak luput dari pengaruh ini, bahkan hingga ke subsistem yang paling terkecil dalam masyarakat, seperti keluarga. Krisis identitas mengambil bentuknya yang lain yang terjadi di masyarakat. Berbagai ragam nilai dan produk yang ditawarkan oleh pasar, dan masyarakat memungkinkan mendapat akses secara bebas terhadap produk-produk itu Nilai-nilai yang lebih mengedepankan kebebasan, seperti konsumerisme, instans, dan serba cepat
  21. 21. kerapkali direspons secara berlebihan dari masyarakat. Globalisasi yang menawarkan sejumlah nilai itu pada akhirnya menimbulkan gagap. Komunitas mengalami meminjam istilah Karl Marx teralienasi, atau terasing dari kondisi barunya. Identitas yang dimiliki masyarakat relevansinya dengan ekspansi globalisasi pasar tengah diuji; apakah akan memilih kooperatif dan menyesuaikan dengan identitas yang baru atau sebaliknya resistensi terhadap identitas baru itu. Gejala yang ada di masyarakat sekarang ditemukan bahwa muncul kecenderungan menguatnya identitas-identitas kultural seperti dengan munculnya organsasi-organisasi primordial atau berbasis pada agama tertentu seperti FBR atau FPI. Identitas masyarakat menjadi lebih sangat beragam dan terpolarisasi kepada berbagai komunitas tertentu, pada gilirannya kondisi ini akan mengancam pada masa depan demokrasi yang tengah berkembang di Indonesia.
  22. 22. PENGARUH LIBERALISME KLASIK TERHADAP PERKEMBANGAN NEOLIBERALISME DAN GLOBALISASI Ekonomi Politik Oleh : FIDEL 06193078
  23. 23. JURUSAN ILMU POLITIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS PADANG 2008

×