Successfully reported this slideshow.

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)

1,141 views

Published on

Oleh Novi Hendra S.IP

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)

  1. 1. KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI Oleh Novi Hendra (novi_hendra24@yahoo.co.id) Ex-mahasiswa ilmu Politik Universitas Andalas PadangVisi KPK"Mewujudkan Indonesia yang Bebas Korupsi"Visi tersebut merupakan suatu visi yang cukup sederhana namun mengandung pengertianyang mendalam. Visi ini menunjukkan suatu tekad kuat dari KPK untuk segera dapatmenuntaskan segala permasalahan yang menyangkut KKN. Pemberantasan korupsimemerlukan waktu yang tidak sedikit mengingat masalah korupsi ini tidak akan dapatditangani secara instan, namun diperlukan suatu penanganan yang komprehensif dansistematis.Misi KPK"Penggerak Perubahan untuk Mewujudkan Bangsa yang Anti Korupsi"Dengan misi tersebut diharapkan bahwa komisi ini nantinya merupakan suatu lembagayang dapat "membudayakan" anti korupsi di masyarakat, pemerintah dan swasta diIndonesia. Komisi sadar bahwa tanpa adanya keikutsertaan komponen masyarakat,pemerintah dan swasta secara menyeluruh maka upaya untuk memberantas korupsi akankandas ditengah jalan. Diharapkan dengan partisipasi seluruh lapisan masyarakattersebut, dalam beberapa tahun mendatang Indonesia akan bebas dari KKN.Sejumlah peraturan per-undang-undang-an yang terkait dengan K P K antara lain:  Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  2. 2.  Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negera yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme  Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang  Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPKKASUSKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang aktif turun ke daerah untuk melakukansupervisi terhadap penanganan suatu kasus dugaan korupsi. Makanya sekarang ini selaluberkoordinasi dengan aparat hukum setempat. KPK telah menurunkan tim ke beberapadaerah, seperti Surabaya, Bandung, Medan, Makassar, Palembang, dan daerah lainnyauntuk melakukan supervisi dan koordinasi penanganan korupsi di Polda dan Kejatisetempat," kata juru bicara KPK, Johan Budi SP, kemarin (23/05).AnalisaTindakan yang dilakukan KPK adalah bentuk atau wujud dari viv dan msinya. Selama iniKPK hanya fokus bertindak dalam penanganan masalah korupsi di pusat saja. Hal inidilakukan mungkin karena selama ini korupsi yang dilakukan pejabat daerah kurangterjamah, misalnya dalam hal bantuan daerah yang sering diselewengkan, sehinggamuncul aksi dari masyarakat yang beranggapan bahwa pemerintah pusat tidakmemerhatikan daerah.
  3. 3. Contoh lain adalah dalam Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang sebenarnya digunakanuntuk mengatasi dampak kenaikan BBM, namun hanya sedikit rakyat miskin yangmendapatkannya. Dimungkinkan dana BLT tersebut (pada tahun 2005) disalahgunakanoleh pejabat daerah, sehingga pada tahun 2008 ini, pemerintah membuat system barudengan pemberian langsung pada rakyat dengan tidak melalui pemerintah daerah.Dalam menindak korupsi di daerah KPK harus melakukannya secara habis-habisan,maksudnya tidak hanya bersifat untuk menakuti. Sebab korupsi dimanapun tidak akanbisa diberantas jika hanya KPK membuat wacana saja. Sedangkan sudah ditindak secaralangsung, para actor korupsi pun tidak berkurang dan malahn bertambah.Namun tindakan KPK patut di acungi jempol, sebagai kesimbangan antarapemberantasan korupsi di pusat dan didaerah atau dalam artian di Indonesia secarakeseluruhan.Sumber : KPK.go.id Rakyat Merdeka, 24 Mei 2008

×