Aspek Hukum Administrasi Negara dalam Tindakan Pengambilalihan Bisnis TNI
Presiden RI periode 2004 sampai dengan 2009 memi...
tidak ada dan khusus dibidang Pemerintahan. Kewenangan atribusi ini merupakan kelengkapan
tugas pemerintahan untuk mengamb...
Jadi wewenang delagasi ini merupakan pelaksanaan dari wewenang atribusi (pasal
76 UU No 34/2004).
Mana pilihan yang tepat ...
diperlukan ada beberapa tindakan hukum pemerintahan agar bisa melakukan pengambilalihan
bisnis TNI. Dengan adanya tindakan...
2. melakukan peninjauan kembali atas perjanjian antara badan hukum bisnis TNI dengan
pihak ketiga yang dianggap tidak fair...
hukum ini bisa diselesaikan dengan lex specialis derograt lex generalis. Persoalan bentuk
peraturan diatur oleh UU No 10/2...
[2] Yang dimaksud dengan kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan
tindakan hukum publik. (lihat Prajudi A...
diucapkan pada Upacara Penerimaan Jabatan sebagai Guru Besar Tetap Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Indonesia di...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Aspek Hukum Administrasi Negara dalam Pengambilalihan Bisnis TNI

929 views

Published on

Oleh Novi Hendra S. IP
(novi_hendra24@yahoo.co.id)

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
929
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Aspek Hukum Administrasi Negara dalam Pengambilalihan Bisnis TNI

  1. 1. Aspek Hukum Administrasi Negara dalam Tindakan Pengambilalihan Bisnis TNI Presiden RI periode 2004 sampai dengan 2009 memiliki tugas tambahan yaitu melakukan pengambilalihan bisnis TNI. Tugas undang-undang tersebut tidak dimiliki oleh Presiden RI periode sebelumnya dan sesudah periode tersebut. Tugas pengambilalihan bisnis TNI merupakan tugas tambahan dalam rangka menghentikan proses kegiatan bisnis yang dilakukan oleh TNI. Dengan demikian, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, tidak ada kegiatan bisnis TNI lagi setelah tahun 2009. Dengan demikian, setelah tahun 2009, ketentuan pasal 39 UU No 34/2004 tentang TNI, yang melarang prajurit TNI melakukan kegiatan bisnis, dapat berjalan sepenuhnya. Pengambilalihan Bisnis TNI sebagai Tugas Baru Pemerintahan Tugas pengambilalihan bisnis TNI merupakan amanat dari pasal 76 UU No 34/2004 Tentang TNI. Pasal tersebut memerintahkan kepada Pemerintah untuk mengambilalih bisnis TNI dalam rentang waktu 2004-2009. Untuk menjalankan tugas tersebut, pembentuk undang-undang memberikan kewenangan kepada Presiden sebagai Kepala Pemerintah untuk mengatur proses pengambilalihan bisnis TNI oleh Pemerintah. Bentuk peraturan perundangan yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang adalah Keputusan Presiden. Ini berarti, Secara hukum administrasi negara, ada dua hal penting dalam pasal 76 tersebut. Pertama, Undang-Undang memberikan tugas tambahan kepada Pemerintah sehingga menjadi tugas baru pemerintahan, yaitu mengambil alih bisnis TNI. Tugas pemerintahan adalah apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah karena perintah dan menurut Undang-Undang Dasar dan atau undang-undang, dibawah pimpinan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Kedua, Undang-Undang memberikan kewenangan atribusi kepada Presiden untuk mengatur hal-hal yang berkenaan dengan pengambilalihan Bisnis TNI. Kewenangan atribusi ialah, pemberian wewenang pemerintah yang baru oleh suatu peraturan perundang-undangan (produk hukum legislatif) untuk melaksanakan pemerintahan secara penuh. Pakar hukum lain memberikan definisi tentang wewenang atribusi yaitu, pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Dengan demikian, pelekatan secara atribusi merupakan pembentukan kewenangan baru yang sebelumnya
  2. 2. tidak ada dan khusus dibidang Pemerintahan. Kewenangan atribusi ini merupakan kelengkapan tugas pemerintahan untuk mengambil alih bisnis TNI. Tanpa kewenangan atribusi ini, tugas pemerintahan untuk mengambil alih bisnis TNI tidak akan bisa berjalan. Siapa Yang Menjalankan Tugas Baru Pemerintahan Ini. Pengambilalihan bisnis TNI sebagai tugas baru pemerintahan selain menciptakan masalah tehnis pelaksanaan juga menimbulkan pertanyaan siapa yang akan menjalankan tugas baru pemerintahan ini. Mengingat sebagai tugas baru pemerintahan ini tidak berada dalam ruang lingkup tugas organ-organ pemerintahan yang ada seperti departemen ataupun lembaga non departemental. Dengan demikian, Presiden sebagai kepala pemerintahan yang mendapat wewenang atribusi dari pasal 76 UU No 34/2004, berkewajiban menyiapkan organ pelaksana tugas baru pemerintahan ini. Tanpa ada organ pelaksana maka tugas pengambilalihan bisnis TNI tidak akan dapat berjalan sepenuhnya. Biasanya cara pelaksanaan tugas pemerintahan yang rutin didistribusikan oleh Presiden sebagai kepala pemerintahan kepada lembaga pemerintah yang ada melalui mekanisme wewenang delegasi. Wewenang delegasi dan wewenang mandat merupakan salah satu mekanisme pemberian kewenangan dalam hukum administrasi negara seperti halnya wewenang atribusi. Baik wewenang delegasi maupun wewenang mandat bisa diberikan oleh Presiden selaku kepala pemerintahan, kepada organ pemerintah yang sudah berada dalam ruang lingkup administrasi negara atau organ bukan organ pemerintahan yang dibentuk secara khusus dan ad hoc (sementara) dalam rangka mengerjakan tugas khusus pula (yang tidak tercakup dalam tugas dan wewenang organ pemerintahan yang sudah ada). Berdasarkan pandangan teoritik hukum administrasi negara tersebut dialenia diatas, Presiden bisa memilih antara dua pilihan untuk menetapkan siapa yang akan bertindak atas nama pemerintah melakukan tugas pengambilalihan bisnis TNI ini. Pilihan pertama menunjuk salah satu organ pemerintah yang sudah ada dengan menambah tugas baru berikut wewenang delegasi. Pilihan kedua, Presiden dapat membantuk organisasi yang bersifat ad hoc diluar adminisitrasi negara atau organ pemerintah yang ada, dengan mendapatkan wewenang delegasi dari Presiden selaku kepala pemerintahan. Wewenang delegasi kepada organ ad hoc ini merupakan kelanjutan dari wewenang atribusi dari pembentuk undang-undang kepada Presiden selaku kepala pemerintahan.
  3. 3. Jadi wewenang delagasi ini merupakan pelaksanaan dari wewenang atribusi (pasal 76 UU No 34/2004). Mana pilihan yang tepat diantara dua pilihan tersebut ? Pilihan membantuk organisasi ad hoc merupakan pilihan yang realistik, dengan pertimbangan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, tugas pengambilalihan bisnis TNI merupakan tugas ad hoc yaitu dalam waktu tertentu (2004-2005) sudah harus selesai. Dengan adanya organ ad hoc akan memungkinkan terjadi percepatan gerak langkah menyelesaikan tugas. Jika tugas ad hoc ini dilekatkan pada pada satu organ pemerintah tertentu, akan menambah beban pekerjaan. Kedua, tugas ini akan berinteraksi dengan tugas dan wewenang dari beberapa organ pemerintah ( baca : departemen) tehnis, paling tidak, meliputi departemen pertahanan, departemen keuangan, dan Kementerian Negara BUMN (jika nanti akan diputuskan menjadi BUMN). organisasi ad hoc bisa bertindak menjadi pihak yang memoderasi beberapa kepentingan sektoral berkenaan dengan pengambilalihan bisnis TNI. Peran moderasi ini sangat penting mengingat departemen tehnis terkait akan mengambil keputusan tentang bisnis TNI sesuai dengan tugas masing-masing departemen tehnis tersebut. Pengambilalihan Bisnis TNI sebagai Tindakan Hukum Pemerintahan. Dalam hukum administrasi negara, yang dimaksud dengan tindakan hukum pemerintahan adalah pernyataan kehendak sepihak dari organ pemerintah dan membawa akibat pada hubungan hukum atau keadaan hukum yang ada, maka kehendak organ tersebut tidak boleh mengandung cacat seperti kekhilafan (dwaling), penipuan (bedrog), paksaan (dwang) dan lain-lain yang menyebabkan akibat–akibat hukum yang tidak sah. Definisi tersebut juga digunakan untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan tindakan hukum publik pemerintahan. Kaitan antara tugas pemerintahan dengan tindakan hukum pemerintahan adalah tindakan hukum pemerintahan merupakan instrumen atau alat untuk menjalankan tugas pemerintahan. Pengambilalihan bisnis TNI bisa masuk dalam katagori sebagai tindakan hukum pemerintahan karena pengambilalihan bisnis TNI merupakan tugas pemerintahan sebagaimana disebutkan dalam pasal 76 UU No 34/2004. Dalam konteks pengambilalihan bisnis TNI,
  4. 4. diperlukan ada beberapa tindakan hukum pemerintahan agar bisa melakukan pengambilalihan bisnis TNI. Dengan adanya tindakan hukum pemerintahan sesuai dengan standar hukum administrasi negara, maka akan memberikan legalitas atas setiap langkah dalam kaitan melakukan tindakan pengambilalihan bisnis TNI. Legalitas ini sangat penting dalam proses pengambilalihan bisnis TNI, mengingat bisnis TNI secara entitas hukum merupakan subyek hukum perdata yang tidak selalu memiliki hubungan keperdataan dengan pemerintah. Sehingga dasar hukum melakukan hubungan hukum dengan badan hukum bisnis TNI adalah hukum publik sehingga langkah pengambilalihan bisnis TNI merupakan tindakan publik pemerintahan. Dengan demikian, Pemerintah bisa mengambil keputusan sepihak terhadap badan hukum bisnis TNI.[9] Kendati demikian, tidak menutup kemungkinan organ ad hoc bisa bertindak secara keperdataan dalam proses pengambilalihan bisnis TNI. Jadi, nantinya, organ ad hoc bisa melakukan tindakan hukum publik dan tindakan keperdataan. Tindakan hukum publik meliputi antara lain: 1. melakukan uji tuntas pada aspek hukum dan keuangan dalam bisnis TNI sehingga memperoleh data yang akurat tentang bisnis TNI; 2. melakukan penilaian atas profile bisnis TNI; 3. memutuskan mana bisnis TNI yang layak terus atau dilikuidasi; 4. mengalihkan kepemilikan asset-asset bisnis TNI dari badan hukum bisnis TNI kepada pemerintah untuk selanjutnya dimiliki dan dikuasai berdasarkan peraturan perundang yang berlaku; 5. melakukan pengelolaan bisnis TNI atas nama pemerintah untuk sementara; 6. melakukan proses peralihan kepemilikan secara hukum dari badan hukum bisnis TNI kepada organ ad hoc secara atau langsung menjadi BUMN; 7. melakukan likuidasi atas badan hukum bisnis TNI yang tidak layak untuk meneruskan kegiatan bisnisnya. Sedangkan tindakan hukum secara keperdataan antara lain : 1. menjual asset bisnis TNI jika dipandang tidak bisa bermanfaat secara bisnis.
  5. 5. 2. melakukan peninjauan kembali atas perjanjian antara badan hukum bisnis TNI dengan pihak ketiga yang dianggap tidak fair; 3. melakukan upaya hukum pembatalan perjanjian tersebut diatas; 4. penyelesaian utang-piutang antara bisnis TNI dengan pihak ketiga. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2008. Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden No 7 tahun 2008 tentang Tim Nasional Aktivitas Bisnis TNI yang isinya dua hal. Pertama memberikan tugas kepada tim untuk melakukan penilaian, perumusan dan memberikan rekomendasi tantang pengambilalihan bisnis TNI kepada Presiden. Kedua berisi tentang siapa saja yang menjadi anggota Tim. Jika dilihat dengan seksama isi keputusan presiden tersebut, sama sekali tidak ditemukan peralihan wewenang dari wewenang atribusi pada Presiden menjadi wewenang delagasi pada tim tersebut dalam keputusan presiden ini untuk melakukan pengambilalihan bisnis TNI. Isi Keputusan Presiden hanya memberikan tugas telaah atau advisory kepada tim bukan wewenang melakukan tindakan hukum pemerintahan. Selain itu, yang bisa melakukan tugas pemerintahan adalah organ pemerintah atau organ bukan pemerintah yang dibentuk secara khusus namun harus berbentuk organisasi jabatan mengingat pemerintahan sesungguhnya merupakan organisasi jabatan. Sehingga jika membentuk organ diluar organ administrasi negara namun bertugas untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan maka organ tersebut harus berbentuk organisasi jabatan. Bentuk peraturan yang dikehendaki oleh pasal 76 UU No 34/2004 sesungguhnya adalah peraturan presiden bukan keputusan presiden. Sebab, perintah pasal tersebut pada Presiden adalah untuk mengatur atau wewenang regeling. Hal ini bisa dilihat dari isi pernyataan pasal 76 UU No 34/2004 ayat 2 : tata cara dan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ayat 1 diatur dengan keputusan Presiden. Sesuai dengan Undang-Undang No 10 tahun 2004 bentuk peraturan perundang-undang yang dikeluarkan oleh Presiden adalah peraturan presiden bukan keputusan presiden. Ini mengubah praktik hukum tentang Keputusan presiden dimasa orde baru yang bisa berfungsi sebagai peraturan atau regeling dan berfungsi sebagai penetapan (beschikking). Memang, menimbulkan pertanyaan, mengapa pembentuk Undang-Undang No 34/2004 menggunakan istilah keputusan presiden padahal sudah ada Undang-Undang No 10/2004 yang menyatakan bentuk peraturan yang dikeluarkan presiden adalah Peraturan Presiden. Konflik
  6. 6. hukum ini bisa diselesaikan dengan lex specialis derograt lex generalis. Persoalan bentuk peraturan diatur oleh UU No 10/2004, sehingga pelaksanaan UU No 34/2004 jika menyangkut bentuk peraturan maka harus tunduk pada UU No 10/2004. Materi Wewenang Delegasi. Seperti yang dikemukakan diatas, bahwa sebaiknya presiden membentuk organ ad hoc untuk menyelenggarakan tugas pengambilalihan bisnis TNI, dengan berbekal legalitas pada Peraturan Presiden dapat melakukan tugas pengambilalihan bisnis TNI. Materi Peraturan Presiden pada intinya dua hal yaitu pertama : merupakan penyerahan wewenang Presiden kepada organ yang dibentuk (wewenang delegasi) untuk melakukan tugas pengambilalihan bisnis TNI. Kedua, wewenang delagasi apa saja yang bisa dilakukan oleh organ ad hoc tersebut. Dalam merumuskan wewenang delegasi bisa dilakukan dengan secara positif yaitu dengan menyebut apa saja yang dapat dilakukan dan juga secara negatif yaitu melarang hal-hal tertentu agar tidak dilakukan.[10] Penyebutan kebijakan secara negatif ini merupakan mekanisme kendali dalam pemberian wewenang delegasi. Sedangkan yang positif meliputi tindakan hukum publik dan tindakan hukum keperdataan yang bisa dilakukan oleh organ ad hoc. Semua wewenang delagasi tersebut diatas, harus merupakan kekuasaan bertindak secara mandiri, artinya tidak memerlukan persetujuan dengan pihak manapun. Ini selain menjadi ciri kewenangan delagasi juga sangat bermanfaat dalam efiktivitas pelaksanaan wewenang secara efisien baik efisien biaya maupun efisien waktu. Selain itu, kemandirian bertindak sebagai wujud delegasi wewenang sangat penting berkenaan dengan kejelasan dalam hal pertanggungjawaban atas pelaksanaan wewenang delegasi. ENDNOTE: [1] Bunyi selengkapnya pasal 39 UU No 34 Tahun 2004 Tentang TNI adalah sebagai berikut : Prajurit TNI dilarang terlibat dalam: 1) kegiatan menjadi anggota partai politik; 2) kegiatan politik praktis; 3) kegiatan bisnis; 4) kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya.
  7. 7. [2] Yang dimaksud dengan kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan tindakan hukum publik. (lihat Prajudi Admosudirdjo, hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal 76). [3] Safri Nugraha dkk, Hukum Administrasi Negara, CLGS FH UI, Depok, 2007, hal 34. [4] Ridwan, Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogjakarta, 2002, hal 75. [5] Safri Nugroho, op cit hal 35. [6] Bedanya, jika atribusi dari pembentuk undang-undang kepada organ pemerintah, maka delegasi merupakan pemberian wewenang dari organ pemerintah yang lebih tinggi kepada organ pemerintah yang lebih rendah. Sedangkan wewenang mandat, merupakan pemberian wewenang terjadi ketika organ pemerintah mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Baik wewenang delegasi maupun wewenang mandat bisa diberikan oleh Presiden selaku kepala pemerintahan kepada organ pemerintah yang berada dalam lingkup administrasi negara maupun kepada organisasi yang dibentuk khusus secara ad hoc. (Lihat Ridwan op cit hal 75 dan Safri Nugroho ibid). [7] Departemen Pertahanan memiliki kepentingan bagaimana kelanjutan pekerjaan para prajurit TNI yang bekerja di lingkungan bisnis TNI. Departemen keuangan berkepentingan terhadap asset asset negara yang digunakan untuk kegiatan bisnis TNI dan berada dalam penguasaan badan hukum bisnis TNI. Sedangkan BUMN berkepentingan terhadap bisnis TNI jika bisnis TNI akan dijadikan BUMN. Selain itu Departemen Keuangan berkepentingan agar bisnis TNI tidak menjadi beban keuangan negara lagi. Berkenaan dengan ini kementerian BUMN melihat apakah bisnis TNI layak jadi BUMN atau tidak dari segi prospek bisnis. [8] Ridwan, op cit hal 82 [9] Kewenangan untuk mengambil keputusan sepihak merupakan pembeda antara tindakan pemerintahan secara hukum publik dengan secara hukum perdata. Sementara, jika pemerintah bertindak secara keperdataan tidak bisa mengambil keputusan secara sepihak namun harus berdasarkan kesepakatan para pihak. [10] Lihat Girindro Pringgodigdo, Kebijaksanaan, Hirarki Perundang-undangan Dan Kebijakan Dalam konteks Pengembangan Hukum Administrasi Negara di Indonesia, Pidato pengukuhan
  8. 8. diucapkan pada Upacara Penerimaan Jabatan sebagai Guru Besar Tetap Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Balai Sidang Universitas Indonesia, Kampus UI Depok, tanggal 16 November 1994, Dalam Politik Hukum Tata Negara Indonesia, Hendro Nurtjahjo, Pusat studi Hukum Universitas Indonesia,

×