SlideShare a Scribd company logo
1 of 9
Download to read offline
48
BAB III
Akibat Hukum Terhadap Penyelenggara Perumahan atas Izin
Pembangunan Perumahan yang Tidak Sesuai dengan Pasal 26 ayat
(1) UU No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman
A. Perizinan Dalam Pembangunan Perumahan dan Kawasan
Permukiman
. Adanya suatu pembangunan perumahan memerlukan beberapa
ketentuan-ketentuan agar pembangunan perumahan dapat dilakukan.
Ketentuan-ketentuan tersebut telah diatur dalam pasal 26 UU No 1 Tahun
2011 mengenai persyaratan teknis, administrasi, tata ruang, dan ekologis.
Salah satu persyaratan yang penting sebelum adanya pembangunan
perumahan adalah izin, izin diterbitkan atas dasar permohonan tertulis
yang diajukan oleh perseorangan atau badan hukum perdata. Izin
digunakan oleh pemohon izin sebagai legitimasi terhadap suatu kegiatan
yang sebenarnya dilarang dan sebagai sarana bagi pemerintah untuk
mengendalikan kegiatan tertentu yang dilarang. Izin memenuhi sifat-sifat
dalam Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yaitu penetapan tertulis,
konkret, individual, dan final.
49
B. Akibat Hukum Terhadap Penyelenggara Perumahan yang Tidak
Memiliki Izin Mendirikan Bangunan
Dalam pasal 150 UU No 1 Tahun 2011 dijelaskan apa saja sanksi
administratif bagi pelanggar pembangunan perumahan, sebagai berikut:
1. Setiap orang yang menyelenggarakan perumahan dan kawasan
permukiman yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam:
1) Pasal 26 ayat (1) yaitu hasil perencanaan dan perancangan
rumah harus memenuhi persyaratan teknis, administratif, tata
ruang, dan ekologis.
2) Pasal 29 ayat (1), perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas
umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 harus memenuhi
persyaratan administratif, teknis, dan ekologis.
3) Pasal 30 ayat (2), setiap orang sebagaimana dimaksud dalam
pasal (1) wajib memiliki keahlian dibidang perencanaan
prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
4) Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), badan hukum yang melakukan
pembangunan perumahan wajib mewujudkan perumahan dengan
hunian berimbang; pembangunan perumahan skala besar yang
dilakukan oleh badan hukum wajib mewujudkan hunian berimbang
dalam satu hamparan.
50
5) Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Dalam hal pembangunan
perumahan dengan hunian berimbang tidak dalam satu
hamparan, pembangunan rumah umum harus dilaksanakan dalam
satu daerah kabupaten/kota; Pembangunan rumah umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai akses
menuju pusat pelayanan atau tempat kerja.
6) Pasal 38 ayat (4), Pembangunan rumah dan perumahan harus
dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
7) Pasal 45, Badan hukum yang melakukan pembangunan rumah
tunggal, rumah deret, dan/atau rumah susun tidak boleh
melakukan serah terima dan/atau menarik dana lebih dari 80%
(delapan puluh persen) dari pembeli, sebelum memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2).
8) Pasal 47 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pembangunan prasarana,
sarana, dan utilitas umum perumahan dilakukan oleh Pemerintah,
pemerintah daerah, dan/atau setiap orang; Pembangunan
prasarana, sarana, dan utilitas umum wajib dilakukan sesuai
dengan rencana, rancangan, dan perizinan; Pembangunan
prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan harus
memenuhi persyaratan:
a. kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah rumah;
b. keterpaduan antara prasarana, sarana, dan utilitas umum dan
lingkungan hunian; dan
51
c. ketentuan teknis pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas
umum.
Prasarana, sarana, dan utilitas
9) Pasal 49 ayat (2), Pemanfaatan rumah selain digunakan untuk
fungsi hunian harus memastikan terpeliharanya perumahan
dan lingkungan hunian.
10)Pasal 63, Penyelenggaraan kawasan permukiman
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dilaksanakan
melalui tahapan:
a. perencanaan;
b. pembangunan;
c. pemanfaatan; dan
d. pengendalian
11)Pasal 71 ayat (1), Pembangunan kawasan permukiman harus
mematuhi rencana dan izin pembangunan lingkungan hunian
dan kegiatan pendukung.
12)Pasal 126 ayat (2), Dalam hal pemanfaatan sumber biaya
yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan rumah umum
atau rumah swadaya, MBR selaku pemanfaat atau pengguna
yang mendapatkan kemudahan dan/atau bantuan
pembiayaan wajib mengembalikan pembiayaan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
52
13)Pasal 134, Setiap orang dilarang menyelenggarakan
pembangunan perumahan, yang tidak membangun
perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan,
prasana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan.
14)Pasal 135, Setiap orang dilarang menyewakan atau
mengalihkan kepemilikannya atas rumah umum kepada pihak
lain.
15)Pasal 136, Setiap orang dilarang menyelenggaraan
lingkungan hunian atau Kasiba yang tidak memisahkan
lingkungan hunian atau Kasiba menjadi satuan lingkungan
perumahan atau Lisiba.
16)Pasal 137, Setiap orang dilarang menjual satuan lingkungan
perumahan atau Lisiba yang belum menyelesaikan status hak
atas tanahnya
17)Pasal 138, Badan hukum yang melakukan pembangunan
rumah tunggal, rumah deret, dan/atau rumah susun dilarang
melakukan serah terima dan/atau menarik dana lebih dari
80% (delapan puluh persen) dari pembeli sebelum memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.
18)Pasal 139, Setiap orang dilarang membangun perumahan
dan/atau permukiman di luar kawasan yang khusus
diperuntukkan bagi perumahan dan permukiman.
53
19)Pasal 140, Setiap orang dilarang membangun, perumahan,
dan/atau permukiman di tempat yang berpotensi dapat
menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang.
20)Pasal 141, Setiap pejabat dilarang mengeluarkan izin
pembangunan rumah, perumahan, dan/atau permukiman
yang tidak sesuai dengan fungsi dan pemanfaatan ruang.
21)Pasal 142, Setiap orang dilarang menolak atau menghalang-
halangi kegiatan pemukiman kembali rumah, perumahan,
dan/atau permukiman yang telah ditetapkan oleh pemerintah
dan/atau pemerintah daerah setelah terjadi kesepakatan
dengan masyarakat setempat.
22)Pasal 143, Setiap orang dilarang menginvestasikan dana dari
pemupukan dana tabungan perumahan selain untuk
pembiayaan kegiatan penyelenggaraan perumahan dan
kawasan permukiman.
23)Pasal 144, Badan Hukum yang menyelenggarakan
pembangunan perumahan dan kawasan permukiman,
dilarang mengalihfungsikan prasarana, sarana, dan utilitas
umum di luar fungsinya.
24)Pasal 145, Badan hukum yang belum menyelesaikan status
hak atas tanah lingkungan hunian atau Lisiba, dilarang
menjual satuan permukiman; Orang perseorangan dilarang
membangun Lisiba.
54
25)Pasal 146 ayat (1) Badan hukum yang membangun Lisiba
dilarang menjual kaveling tanah matang tanpa rumah.
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa:
1) peringatan tertulis;
2) pembatasan kegiatan pembangunan;
3) penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan
pembangunan;
4) penghentian sementara atau penghentian tetap pada pengelolaan
perumahan;
5) penguasaan sementara oleh pemerintah (disegel);
6) kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu
tertentu;
7) pembatasan kegiatan usaha;
8) pembekuan izin mendirikan bangunan;
9) pencabutan izin mendirikan bangunan;
10)pembekuan/pencabutan surat bukti kepemilikanrumah;
11)perintah pembongkaran bangunan rumah;
12)pembekuan izin usaha;
13)pencabutan izin usaha;
14)pengawasan;
15)pembatalan izin;
16)kewajiban pemulihan fungsi lahan dalam jangkawaktu tertentu;
55
17)pencabutan insentif;
18)pengenaan denda administratif; dan/atau
19) penutupan lokasi.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan
mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Berdasarkan pasal di atas terlihat ada beberapa sanksi administratif
yang dapat dikenakan kepada penyelenggara perumahan yang
membangun perumahan tidak sesuai dengan persyaratan.
C. Analisis Akibat Hukum Terhadap Penyelenggara Pembangunan
Perumahan yang Tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan
Penyelenggara perumahan yang tidak membangun sesuai dengan
persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan akan diminta pertanggung
jawaban atas penyelenggaraanny tersebut. Pertanggung jawaban atas
penyelenggaraan ini berupa sanksi administratif yang terdapat dalam
pasal 150 UU No. 1 Tahun 2011 pasal (2) yang salah satunya adalah
penghentian sementara tetap pada pekerjaan pelaksanaan
pembangunan. Apabila dalam penghentian sementara pembangunan
tersebut tetap tidak adanya itikad baik untuk mengurus izin mendirikan
bangunan, maka dapat dikenakan ketentuan pidana. Ketentuan pidana
tercantum dalam pasal 151 UU No. 1 Tahun 2011 bahwa:
56
1) Setiap orang yang menyelenggarakan pembangunan perumahan,
yang tidak membangun perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi,
persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 134, dipidana dengan pidana
paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah).
2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat
dijatuhi pidana tambahan berupa membangun kembali perumahan
sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana,
dan utilitas umum yang diperjanjikan.
Dengan adanya ketentuan pidana ini akan memberikan efek jera
kepada setiap penyelenggara perumahan agar dalam kedepannya
membangun perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan,
prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan sehingga tidak
ada pihak yang merasa dirugikan atas perjanjian pembangunan
perumahan ini.

More Related Content

What's hot

Hukum Rumah Susun
Hukum Rumah SusunHukum Rumah Susun
Hukum Rumah SusunLeks&Co
 
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021Leks&Co
 
UU 16 tahun 2001 dengan Sisipan UU 28 2004 ttg Yayasan
UU 16 tahun 2001 dengan Sisipan UU 28 2004 ttg Yayasan UU 16 tahun 2001 dengan Sisipan UU 28 2004 ttg Yayasan
UU 16 tahun 2001 dengan Sisipan UU 28 2004 ttg Yayasan teteruga
 
Perumahan Permukiman
Perumahan PermukimanPerumahan Permukiman
Perumahan PermukimanLeks&Co
 
Contoh Kasus Akuisisi
Contoh Kasus AkuisisiContoh Kasus Akuisisi
Contoh Kasus AkuisisiLeks&Co
 
Presentation for Quo Vadis RUU Pertanahan
Presentation for Quo Vadis RUU PertanahanPresentation for Quo Vadis RUU Pertanahan
Presentation for Quo Vadis RUU PertanahanLeks&Co
 
Hak-Hak Atas Tanah Terkait Aset Perusahaan dan Yayasan
Hak-Hak Atas Tanah Terkait Aset Perusahaan dan YayasanHak-Hak Atas Tanah Terkait Aset Perusahaan dan Yayasan
Hak-Hak Atas Tanah Terkait Aset Perusahaan dan YayasanLeks&Co
 
Uji Tuntas Hukum Akuisisi Saham
Uji Tuntas Hukum Akuisisi SahamUji Tuntas Hukum Akuisisi Saham
Uji Tuntas Hukum Akuisisi SahamLeks&Co
 

What's hot (11)

Uu 16 2001
Uu 16 2001Uu 16 2001
Uu 16 2001
 
Hukum Rumah Susun
Hukum Rumah SusunHukum Rumah Susun
Hukum Rumah Susun
 
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021
 
Uu 03 1964
Uu 03 1964Uu 03 1964
Uu 03 1964
 
UU 16 tahun 2001 dengan Sisipan UU 28 2004 ttg Yayasan
UU 16 tahun 2001 dengan Sisipan UU 28 2004 ttg Yayasan UU 16 tahun 2001 dengan Sisipan UU 28 2004 ttg Yayasan
UU 16 tahun 2001 dengan Sisipan UU 28 2004 ttg Yayasan
 
Perumahan Permukiman
Perumahan PermukimanPerumahan Permukiman
Perumahan Permukiman
 
Contoh Kasus Akuisisi
Contoh Kasus AkuisisiContoh Kasus Akuisisi
Contoh Kasus Akuisisi
 
Presentation for Quo Vadis RUU Pertanahan
Presentation for Quo Vadis RUU PertanahanPresentation for Quo Vadis RUU Pertanahan
Presentation for Quo Vadis RUU Pertanahan
 
Uu no 28_2004
Uu no 28_2004Uu no 28_2004
Uu no 28_2004
 
Hak-Hak Atas Tanah Terkait Aset Perusahaan dan Yayasan
Hak-Hak Atas Tanah Terkait Aset Perusahaan dan YayasanHak-Hak Atas Tanah Terkait Aset Perusahaan dan Yayasan
Hak-Hak Atas Tanah Terkait Aset Perusahaan dan Yayasan
 
Uji Tuntas Hukum Akuisisi Saham
Uji Tuntas Hukum Akuisisi SahamUji Tuntas Hukum Akuisisi Saham
Uji Tuntas Hukum Akuisisi Saham
 

Similar to Bab iii

Hukum Rusun dan Hukum Perumahan
Hukum Rusun dan Hukum PerumahanHukum Rusun dan Hukum Perumahan
Hukum Rusun dan Hukum PerumahanLeks&Co
 
216704538 uu-no-28-th-2002-bangunan-gedung
216704538 uu-no-28-th-2002-bangunan-gedung216704538 uu-no-28-th-2002-bangunan-gedung
216704538 uu-no-28-th-2002-bangunan-gedungCici Miesriany
 
UU Nomor 28 Tahun 2002.pdf
UU Nomor 28 Tahun 2002.pdfUU Nomor 28 Tahun 2002.pdf
UU Nomor 28 Tahun 2002.pdfARJUNUANSA
 
Uu nomor 28_tahun2002
Uu nomor 28_tahun2002Uu nomor 28_tahun2002
Uu nomor 28_tahun2002Bima Iskandar
 
Perda Kabupaten Nunukan tentang Pedagang Kaki Lima
Perda Kabupaten Nunukan tentang Pedagang Kaki LimaPerda Kabupaten Nunukan tentang Pedagang Kaki Lima
Perda Kabupaten Nunukan tentang Pedagang Kaki LimaArifuddin Ali
 
Syarat dan ketentuan pembangunan & pengembangan
Syarat dan ketentuan pembangunan & pengembanganSyarat dan ketentuan pembangunan & pengembangan
Syarat dan ketentuan pembangunan & pengembanganLeks&Co
 
1986 05 peradilan tata usaha negara
1986 05 peradilan tata usaha negara1986 05 peradilan tata usaha negara
1986 05 peradilan tata usaha negaraKurniawan Sukawangi
 
Undang-undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
Undang-undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.Undang-undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
Undang-undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.Penataan Ruang
 
Uu no 28_th_2002-tentang_bangunan_gedung
Uu no 28_th_2002-tentang_bangunan_gedungUu no 28_th_2002-tentang_bangunan_gedung
Uu no 28_th_2002-tentang_bangunan_gedungfranst
 
Peraturan bupati-no.-30-ttg-izin-lokasi
Peraturan bupati-no.-30-ttg-izin-lokasiPeraturan bupati-no.-30-ttg-izin-lokasi
Peraturan bupati-no.-30-ttg-izin-lokasippbkab
 
PP-No-40-Tahun-1996-tentang-HGU-HGB-dan-Hak-Pakai_2.pdf
PP-No-40-Tahun-1996-tentang-HGU-HGB-dan-Hak-Pakai_2.pdfPP-No-40-Tahun-1996-tentang-HGU-HGB-dan-Hak-Pakai_2.pdf
PP-No-40-Tahun-1996-tentang-HGU-HGB-dan-Hak-Pakai_2.pdfnesyanurhalimah1
 
2012 Perda ijin gangguan
2012 Perda ijin gangguan2012 Perda ijin gangguan
2012 Perda ijin gangguanPA_Klaten
 
Bab 2. KAJIAN TEORI HUKUM PRANATA PEMBANGUNAN
Bab 2. KAJIAN TEORI HUKUM PRANATA PEMBANGUNANBab 2. KAJIAN TEORI HUKUM PRANATA PEMBANGUNAN
Bab 2. KAJIAN TEORI HUKUM PRANATA PEMBANGUNANRizki Kamaratih
 
Analisis perizinan tata ruang (aspek hukum)
Analisis perizinan tata ruang (aspek hukum)Analisis perizinan tata ruang (aspek hukum)
Analisis perizinan tata ruang (aspek hukum)Risqi Tomy
 
Perpres nomor 3 tahun 2016
Perpres nomor 3 tahun 2016Perpres nomor 3 tahun 2016
Perpres nomor 3 tahun 2016ardiansyah reno
 
Perda 15-2012
Perda 15-2012Perda 15-2012
Perda 15-2012Indonesia
 

Similar to Bab iii (20)

Hukum Rusun dan Hukum Perumahan
Hukum Rusun dan Hukum PerumahanHukum Rusun dan Hukum Perumahan
Hukum Rusun dan Hukum Perumahan
 
216704538 uu-no-28-th-2002-bangunan-gedung
216704538 uu-no-28-th-2002-bangunan-gedung216704538 uu-no-28-th-2002-bangunan-gedung
216704538 uu-no-28-th-2002-bangunan-gedung
 
Uu no 28_th_2002
Uu no 28_th_2002Uu no 28_th_2002
Uu no 28_th_2002
 
UU Nomor 28 Tahun 2002.pdf
UU Nomor 28 Tahun 2002.pdfUU Nomor 28 Tahun 2002.pdf
UU Nomor 28 Tahun 2002.pdf
 
Uu nomor 28_tahun2002
Uu nomor 28_tahun2002Uu nomor 28_tahun2002
Uu nomor 28_tahun2002
 
Perda Kabupaten Nunukan tentang Pedagang Kaki Lima
Perda Kabupaten Nunukan tentang Pedagang Kaki LimaPerda Kabupaten Nunukan tentang Pedagang Kaki Lima
Perda Kabupaten Nunukan tentang Pedagang Kaki Lima
 
Syarat dan ketentuan pembangunan & pengembangan
Syarat dan ketentuan pembangunan & pengembanganSyarat dan ketentuan pembangunan & pengembangan
Syarat dan ketentuan pembangunan & pengembangan
 
1986 05 peradilan tata usaha negara
1986 05 peradilan tata usaha negara1986 05 peradilan tata usaha negara
1986 05 peradilan tata usaha negara
 
Undang-undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
Undang-undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.Undang-undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
Undang-undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
 
Uu no 28_th_2002-tentang_bangunan_gedung
Uu no 28_th_2002-tentang_bangunan_gedungUu no 28_th_2002-tentang_bangunan_gedung
Uu no 28_th_2002-tentang_bangunan_gedung
 
Peraturan bupati-no.-30-ttg-izin-lokasi
Peraturan bupati-no.-30-ttg-izin-lokasiPeraturan bupati-no.-30-ttg-izin-lokasi
Peraturan bupati-no.-30-ttg-izin-lokasi
 
PP-No-40-Tahun-1996-tentang-HGU-HGB-dan-Hak-Pakai_2.pdf
PP-No-40-Tahun-1996-tentang-HGU-HGB-dan-Hak-Pakai_2.pdfPP-No-40-Tahun-1996-tentang-HGU-HGB-dan-Hak-Pakai_2.pdf
PP-No-40-Tahun-1996-tentang-HGU-HGB-dan-Hak-Pakai_2.pdf
 
2012 Perda ijin gangguan
2012 Perda ijin gangguan2012 Perda ijin gangguan
2012 Perda ijin gangguan
 
Bab 2. KAJIAN TEORI HUKUM PRANATA PEMBANGUNAN
Bab 2. KAJIAN TEORI HUKUM PRANATA PEMBANGUNANBab 2. KAJIAN TEORI HUKUM PRANATA PEMBANGUNAN
Bab 2. KAJIAN TEORI HUKUM PRANATA PEMBANGUNAN
 
Analisis perizinan tata ruang (aspek hukum)
Analisis perizinan tata ruang (aspek hukum)Analisis perizinan tata ruang (aspek hukum)
Analisis perizinan tata ruang (aspek hukum)
 
rumah susun nih
rumah susun nihrumah susun nih
rumah susun nih
 
Perpres nomor 3 tahun 2016
Perpres nomor 3 tahun 2016Perpres nomor 3 tahun 2016
Perpres nomor 3 tahun 2016
 
Kajian undang
Kajian  undangKajian  undang
Kajian undang
 
Perda 15-2012
Perda 15-2012Perda 15-2012
Perda 15-2012
 
1 b1d8d01
1 b1d8d011 b1d8d01
1 b1d8d01
 

Bab iii

  • 1. 48 BAB III Akibat Hukum Terhadap Penyelenggara Perumahan atas Izin Pembangunan Perumahan yang Tidak Sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman A. Perizinan Dalam Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman . Adanya suatu pembangunan perumahan memerlukan beberapa ketentuan-ketentuan agar pembangunan perumahan dapat dilakukan. Ketentuan-ketentuan tersebut telah diatur dalam pasal 26 UU No 1 Tahun 2011 mengenai persyaratan teknis, administrasi, tata ruang, dan ekologis. Salah satu persyaratan yang penting sebelum adanya pembangunan perumahan adalah izin, izin diterbitkan atas dasar permohonan tertulis yang diajukan oleh perseorangan atau badan hukum perdata. Izin digunakan oleh pemohon izin sebagai legitimasi terhadap suatu kegiatan yang sebenarnya dilarang dan sebagai sarana bagi pemerintah untuk mengendalikan kegiatan tertentu yang dilarang. Izin memenuhi sifat-sifat dalam Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yaitu penetapan tertulis, konkret, individual, dan final.
  • 2. 49 B. Akibat Hukum Terhadap Penyelenggara Perumahan yang Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan Dalam pasal 150 UU No 1 Tahun 2011 dijelaskan apa saja sanksi administratif bagi pelanggar pembangunan perumahan, sebagai berikut: 1. Setiap orang yang menyelenggarakan perumahan dan kawasan permukiman yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam: 1) Pasal 26 ayat (1) yaitu hasil perencanaan dan perancangan rumah harus memenuhi persyaratan teknis, administratif, tata ruang, dan ekologis. 2) Pasal 29 ayat (1), perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan ekologis. 3) Pasal 30 ayat (2), setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) wajib memiliki keahlian dibidang perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4) Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), badan hukum yang melakukan pembangunan perumahan wajib mewujudkan perumahan dengan hunian berimbang; pembangunan perumahan skala besar yang dilakukan oleh badan hukum wajib mewujudkan hunian berimbang dalam satu hamparan.
  • 3. 50 5) Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Dalam hal pembangunan perumahan dengan hunian berimbang tidak dalam satu hamparan, pembangunan rumah umum harus dilaksanakan dalam satu daerah kabupaten/kota; Pembangunan rumah umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai akses menuju pusat pelayanan atau tempat kerja. 6) Pasal 38 ayat (4), Pembangunan rumah dan perumahan harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. 7) Pasal 45, Badan hukum yang melakukan pembangunan rumah tunggal, rumah deret, dan/atau rumah susun tidak boleh melakukan serah terima dan/atau menarik dana lebih dari 80% (delapan puluh persen) dari pembeli, sebelum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2). 8) Pasal 47 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau setiap orang; Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum wajib dilakukan sesuai dengan rencana, rancangan, dan perizinan; Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan harus memenuhi persyaratan: a. kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah rumah; b. keterpaduan antara prasarana, sarana, dan utilitas umum dan lingkungan hunian; dan
  • 4. 51 c. ketentuan teknis pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum. Prasarana, sarana, dan utilitas 9) Pasal 49 ayat (2), Pemanfaatan rumah selain digunakan untuk fungsi hunian harus memastikan terpeliharanya perumahan dan lingkungan hunian. 10)Pasal 63, Penyelenggaraan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan: a. perencanaan; b. pembangunan; c. pemanfaatan; dan d. pengendalian 11)Pasal 71 ayat (1), Pembangunan kawasan permukiman harus mematuhi rencana dan izin pembangunan lingkungan hunian dan kegiatan pendukung. 12)Pasal 126 ayat (2), Dalam hal pemanfaatan sumber biaya yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan rumah umum atau rumah swadaya, MBR selaku pemanfaat atau pengguna yang mendapatkan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan wajib mengembalikan pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • 5. 52 13)Pasal 134, Setiap orang dilarang menyelenggarakan pembangunan perumahan, yang tidak membangun perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan. 14)Pasal 135, Setiap orang dilarang menyewakan atau mengalihkan kepemilikannya atas rumah umum kepada pihak lain. 15)Pasal 136, Setiap orang dilarang menyelenggaraan lingkungan hunian atau Kasiba yang tidak memisahkan lingkungan hunian atau Kasiba menjadi satuan lingkungan perumahan atau Lisiba. 16)Pasal 137, Setiap orang dilarang menjual satuan lingkungan perumahan atau Lisiba yang belum menyelesaikan status hak atas tanahnya 17)Pasal 138, Badan hukum yang melakukan pembangunan rumah tunggal, rumah deret, dan/atau rumah susun dilarang melakukan serah terima dan/atau menarik dana lebih dari 80% (delapan puluh persen) dari pembeli sebelum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45. 18)Pasal 139, Setiap orang dilarang membangun perumahan dan/atau permukiman di luar kawasan yang khusus diperuntukkan bagi perumahan dan permukiman.
  • 6. 53 19)Pasal 140, Setiap orang dilarang membangun, perumahan, dan/atau permukiman di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang. 20)Pasal 141, Setiap pejabat dilarang mengeluarkan izin pembangunan rumah, perumahan, dan/atau permukiman yang tidak sesuai dengan fungsi dan pemanfaatan ruang. 21)Pasal 142, Setiap orang dilarang menolak atau menghalang- halangi kegiatan pemukiman kembali rumah, perumahan, dan/atau permukiman yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah setelah terjadi kesepakatan dengan masyarakat setempat. 22)Pasal 143, Setiap orang dilarang menginvestasikan dana dari pemupukan dana tabungan perumahan selain untuk pembiayaan kegiatan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. 23)Pasal 144, Badan Hukum yang menyelenggarakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, dilarang mengalihfungsikan prasarana, sarana, dan utilitas umum di luar fungsinya. 24)Pasal 145, Badan hukum yang belum menyelesaikan status hak atas tanah lingkungan hunian atau Lisiba, dilarang menjual satuan permukiman; Orang perseorangan dilarang membangun Lisiba.
  • 7. 54 25)Pasal 146 ayat (1) Badan hukum yang membangun Lisiba dilarang menjual kaveling tanah matang tanpa rumah. 2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: 1) peringatan tertulis; 2) pembatasan kegiatan pembangunan; 3) penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan; 4) penghentian sementara atau penghentian tetap pada pengelolaan perumahan; 5) penguasaan sementara oleh pemerintah (disegel); 6) kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu tertentu; 7) pembatasan kegiatan usaha; 8) pembekuan izin mendirikan bangunan; 9) pencabutan izin mendirikan bangunan; 10)pembekuan/pencabutan surat bukti kepemilikanrumah; 11)perintah pembongkaran bangunan rumah; 12)pembekuan izin usaha; 13)pencabutan izin usaha; 14)pengawasan; 15)pembatalan izin; 16)kewajiban pemulihan fungsi lahan dalam jangkawaktu tertentu;
  • 8. 55 17)pencabutan insentif; 18)pengenaan denda administratif; dan/atau 19) penutupan lokasi. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Berdasarkan pasal di atas terlihat ada beberapa sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada penyelenggara perumahan yang membangun perumahan tidak sesuai dengan persyaratan. C. Analisis Akibat Hukum Terhadap Penyelenggara Pembangunan Perumahan yang Tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan Penyelenggara perumahan yang tidak membangun sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan akan diminta pertanggung jawaban atas penyelenggaraanny tersebut. Pertanggung jawaban atas penyelenggaraan ini berupa sanksi administratif yang terdapat dalam pasal 150 UU No. 1 Tahun 2011 pasal (2) yang salah satunya adalah penghentian sementara tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan. Apabila dalam penghentian sementara pembangunan tersebut tetap tidak adanya itikad baik untuk mengurus izin mendirikan bangunan, maka dapat dikenakan ketentuan pidana. Ketentuan pidana tercantum dalam pasal 151 UU No. 1 Tahun 2011 bahwa:
  • 9. 56 1) Setiap orang yang menyelenggarakan pembangunan perumahan, yang tidak membangun perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 134, dipidana dengan pidana paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah). 2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa membangun kembali perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan. Dengan adanya ketentuan pidana ini akan memberikan efek jera kepada setiap penyelenggara perumahan agar dalam kedepannya membangun perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas perjanjian pembangunan perumahan ini.