Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
I TT'YAV"T`IT 'Fi'ii' "ijTl "r F 'i' 7" Y i 'r r"- r' 'r 'r 0-' Irw' U"rt_-'

 

vasi berkelanjutan),  kondisi internal pe...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Isu penentuan tarif royalti dalam transfer pricing 2 (dimuat di itr)

196 views

Published on

Isu penentuan tarif royalti dalam transfer pricing 2 (dimuat di itr)

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Isu penentuan tarif royalti dalam transfer pricing 2 (dimuat di itr)

  1. 1. I TT'YAV"T`IT 'Fi'ii' "ijTl "r F 'i' 7" Y i 'r r"- r' 'r 'r 0-' Irw' U"rt_-' vasi berkelanjutan), kondisi internal perusahaan (arus barang, pabrik, tenaga kerja, overhead, dan sebagainya), kondisi vendor (jadwal pengiriman barang yang tidak tepat waktu), dan seb- againya. Pada saat yang sama OECD Transfer Pricing Guidelines tidak memperbolehkan penggunaan pengetahuan hindsight dalam analisis transfer pricing. Pemeriksaan pajakatastarif royalti yang tidak mencakup be- berapa periode akan selalu mendatangkan tantangan tersend- iri bagi pihakWajib Pajak untuk memberikanjustiñkasi atas tarif royalti yang dibayar. Apalagi, dokumentasi transfer pricing un- tuk keperluan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak dipersiapkan pada umumnya beberapa bulan menjelang batas akhir penyampaian SPT. Sedangkan keputusan penentuan tarif royalti dapat terjadi beberapa tahun sebelumnya, di mana kon- disi bisnis, asumsi bisnis, indikator makro ekonomi, ekspektasi imbal hasil market, dan sebagainya, dapat sangat berbeda. Dengan demikian, Wajib Pajak kemungkinan akan men- galami kesulitan dalam menjelaskan dengan gamblang men- genai tarif royalti, bahkan melalui analisis kesebandingan dan metode-metode penentuan harga wajar yang ada (CUP, CPM, dan TNMM). Risiko terburuknya, tarif royalti dapat dikoreksi menjadi nihil atau dianggap tidak memberikan manfaat apa- pun kepada bisnis Wajib Pajak. Semua tantangan di atas, baik untuk fiskus maupun Wajib Pajak, timbul karena memang elemen kunci dari pengenaan pajak atas aktiva tidak berwujud atau HAKI yang menimbul- kan sengketa pajak belum disepakati antar pihak yang berke- pentingan. Untuk tujuan perpajakan, wajib diperjelas apakah hanya legally enforceabIe/ protected intangible asset saja yang dapat diakui biaya royalti-nya? Bagaimana dengan aktiva ti- dak berwujud yang bersifat "de facto" atau yang "commercial/ y transferrabIe" walaupun tidak "legal/ y protected intangible assefi Dengan kata lain, hanya dicakup oleh perjanjian/ kontrak antar dua pihak. Marketing intangible sendiri menimbulkan tantangan tersendiri karena Wajib Pajak mengeluarkan seluruh biaya pemasaran dan promosi untuk membawa suatu marketing in- tangible ke pasar domestik. Di mana, biaya tersebut dibebank- an seluruhnya pada laporan laba rugi (mengurangi Penghasilan Kena Pajak), tetapi pada saat bersamaan, Wajib Pajak membayar biaya royalti untuk intangible ke pihak Iicensor. Dengan bahan marketing yang kemungkinan diperoleh Wajib Pajak dari peru- sahaan licensor, dan strategi dan sumberdaya (promosi penjua- lan, iklan, tenaga penjualan, jaringan distribusi dan agen pen- jual, lokasi cabang, dan lain-lain) yang dikembangkan sendiri oleh pihak Wajib Pajak untuk pasar lokal, dapat memberikan pertumbuhan bisnis yang tinggi. Yang menjadi isu adalah apakah Wajib Pajak berhak mengambil bagian atas laba yang dihasilkan dari pertumbuhan yang tinggi tersebut? Kalau ya, bagaimana implementasinya? Dalam banyak kasus sengketa perpajakan, misalnya Maruti Suzuki (India), otoritas perpajakan dapat beragumentasi bahwa biaya-biaya marketing yang dike- luarkan Wajib Pajak adalah untuk membawa manfaat bagi pe- rusahaan Iicensor dan bukan Wajib Pajak, sehingga biaya-biaya tersebut tidak dapat dibebankan sebagai pengurang Penghasi- lan Kena Pajak Wajib Pajak. *Penulis adalah praktisi dan pemerhati perpajakan. Volume lV/ Edisi l4/20ll TAX COLUMN Bagaimana dengan manufacturing intangible sendiri? Item- item atau atribut apa saja yang dapat diterima oleh pihak fiskus yang memang dianggap memberikan kontribusi kepada pen- jualan? Misalnya, know-how, inovasi manufaktur, formula, Iay- out pabrik, dan sebagainya. Bagaimana mengaitkan masing- masing item dengan peningkatan penjualan? Mengingat bahwa intangible itu sendiri nilainya tidakterkait dengan bentuk fisiknya, maka dengan mudah intangible dapat dipecah-pecah dan dipegang oleh pihak-pihak di negara-neg- ara yang memang diarahkan ke perencanaan pajak. Misalnya, suatu intangible di negara A, dipecah menjadi dua intangible, satu marketing intangible, ditransfer ke negara B dan intangible lainnya ditransfer ke negara C. Di mana pada akhirnya, semua royalti yang diterima oleh negara B dan negara C akan ditransfer ke negara Ajuga. Dengan kata lain, pada waktu ada konflik an- tara beneñcia/ ownership dan uji pengendalian praktis, di mana posisi fiskus? Bagaimana dengan pembayaran atas produk/ jasa di mana pembayaran tersebut juga untuk pembayaran royalti yang digabungkan ke dalam pembayaran atas produk/ jasa? Jadi, dapat disimpulkan ada tiga permasalahan yang meli- puti royalti dalam transfer pricing, yaitu (1) Esensi pembayaran royalti itu sendiri? Apakah valid? , (2) Tarif royalti yang dibayar, dan (3) Pihak penerima royalti dipertanyakan apakah memang sebagai beneficial owner atau legal owner? Untuk masalah (i) dan (3), transaksi atas intangible menjadi persoalan tersendiri. Di mana, transaksi atas intangible biasanya melibatkan intangible yang unik, yang pada umumnya tidak akan ditransaksikan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Apalagi mengingat adanya transaksi di mana hak atau know-how yang berharga atau unik tersebut di- bundle dan ditransfer/ dilisensikan, di mana akan terbatas bagi pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Analisis kesebandingan berupa perbandingan pasar den- gan sendirinya tidak akan dapat ditemukan untuk intangible yang memang di-bundle atau bahkan pendekatan biaya (cost to replicate) sekalipun belum dapat diandalkan. Transaksi-tran- saksi intangible juga banyak yang merupakan "closely linked" sehingga evaluasi transaksi-transaksi tersebut tidak dapat di- lakukan secara memadai apabila secara terpisah-pisah. Untuk permasalahan ke-2, Pasal 6.20 dan Pasal 9.59 OECD Transfer Pricing Guide/ ine memberikan kemungkinan penggu- naan penghitungan net present value dan metode discounted cash flow (DCF) diterima juga oleh OECD dengan melakukan analisis dua keadaan, yaitu "as is" dan ”after transaction”. Den- gan demikian, nilai kini dari keadaan "sebelum transaksi"dan "sesudah transaksi" diperbandingkan untuk melihat apakah kondisi Wajib Pajak pembayar royalti akan lebih baik atau lebih buruk. Pendekatan DCF juga memiliki keunggulan karena dapat disesuaikan dengan isi persyaratan dan kondisi perjanjian, si- fat dari intangible, maupun untuk transaksi package deal atau yang di-bundle. Tentunya, yang menjadi tantangan ke depan adalah apakah metode DCF yang dikenal di dunia penilaian, baik untuk pelaporan keuangan maupun untuk manajemen keuangan, harus dilakukan penyesuaian pada saat diterapkan ke dalam penilaian tarif royalti untuk tujuan transferpricing? I 75

×