Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Tax Column

Oleh: 
Sukarnen Suwanto

wal September 2010 lalu,  Direktur Jenderal (Dirjen)
Pajak telah menelurkan suatu per...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Isu penentuan tarif royalti dalam transfer pricing 1 (dimuat di itr)

166 views

Published on

Isu penentuan tarif royalti dalam transfer pricing 1 (dimuat di itr)

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Isu penentuan tarif royalti dalam transfer pricing 1 (dimuat di itr)

  1. 1. Tax Column Oleh: Sukarnen Suwanto wal September 2010 lalu, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak telah menelurkan suatu peraturan bernomor PER-43/PJ. /2010 tentang Penerapan Prinsip Kewaja- ran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wa- jib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa (selanjutnya disebut PER-43). Dalam aturan ini, Dirjen Pajak telah merinci metode penentuan harga transfer yang dapat diterapkan, yaitu comparab/ e uncontrolled price (CUP), cost plus method (CPM) dan transactionai net margin method (TNMM). Ketiga metode tersebut, pada dasarnya berpijak pada ana- lisis kesebandingan. Namun dalam perkembangannya, sejauh menyangkut tarif royalti terdapat penekanan pada apakah penggunaan suatu Hak Kekayaan Intelektual (HAKl) atau aktiva tidak berwujud, memberikan manfaat bagi perusahaan Wajib Pajak, atau secara umum dikenal sebagai uji manfaat (benefit test). Dalam Pasal 17 ayat (i) PER-43 terdapat penyebutan man- faat ekonomis atau komersial, namun tidak terdapat rincian lebih lanjut. Interpretasi umum yang ada menunjukkan eksis- tensi manfaat terletak pada adanya harga premium produk yang dapat dijual, pangsa pasar yang lebih tinggi, penghema- tan biaya, kurva pembelajaran yang lebih singkat, atau nama merek yang kuat. Definisi royalti sendiri, dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Un- dang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 7Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), mengacu pada imbalan atas penggunaan atau hak meng- gunakan berbagai HAKI maupun pengetahuan, peralatan/ per- lengkapan industrial, film, dan sebagainya. Jadi, kata kuncinya adalah imbalan. Di mana, tampaknya pihak Dirjen Pajak meli- hat bahwa pembayaran royalti tersebut sangat terkait dengan pengembalian investasi. Konteks dari pembayaran royalti ini pada umumnya di- dapatkan pada dunia bisnis. Dapat disimpulkan bahwa ada motif profit-seeking dari pembayaran royalti. Bisnis sendiri merupakan serangkaian kegiatan dan aktiva yang digunakan dan dikelola untuk tujuan mendatangkan imbal hasil kepada investor. Dengan demikian, adalah logis bahwa pembayaran royalti terkait dengan pemberian imbal hasil kepada investor, sehubungan dengan penggunaan atau hak untuk menggunak- an HAKl (Smith dan Parr, 2000). Penggunaan atau hak menggu- nakan HAKl sendiri adalah satu satu input dalam proses bisnis untuk menghasilkan pendapatan yang dapat diidentifikasi. 74 ISII-iSII PBIIBIIIIIEIII Tarif “Imani dalam TMIISIBI' Pricing Pendapatan yang dapat diidentifikasi tersebut berarti: (1) Ada probabilitas (secara umum di atas 50%) bahwa man- faat ekonomis yang terkait dengan transaksi tersebut akan mengalir kepada perusahaan, dan (2) Jumlah pendapatan itu sendiri dapat diukur dengan handal. Oleh karenanya, tidak mengherankan bahwa tarif royalti pada umumnya ditentukan persentase tertentu dari penjualan, margin kotor, atau volume/ kuantitas penjualan. Di samping itu, mengingat konteks pembayaran royalti dalam dunia bisnis masih terkait dengan imbal hasil di atas, di- harapkan dari penggunaan HAKl tersebut, bisnis tersebut akan menghasilkan pendapatan dan laba. Laba (sebelum beban royalti dan pajak) inilah yang akan dibagi di antara pemegang HAKI dengan pihak yang membayar royalti. Namun, bicara bagi-hasil pun bisa menjadi rumit, karena laba yang dihasilkan dari suatu bisnis merupakan hasil kontribusi dari seluruh input- input yang ada, termasuk modal kerja, aktiva tetap, dan aktiva tidak berwujud lainnya, termasuk goodwill, jaringan distribusi, bahkan lokasi. Pertanyaannya kemudian, bagaimana mengeta- hui berapa besar kontribusi penggunaan HAKI, atas mana pem- bayaran royalti dilakukan terhadap laba yang ada? Tantangan lainnya adalah pemeriksaan oleh pihak fiskus. Pada umumnya pemeriksaan pajak dilakukan atas 1 tahun pajak dan uji manfaat yang ditekankan menjadi problematik. Pasalnya, seperti kita ketahui, suatu investasi atau usaha pema- saran tidak secara otomatis manfaatnya dapat dinikmati atau terlihat pada tahun terjadinya pengeluaran, termasuk pem- bayaran royalti. Di samping itu, perlu diingat bahwa jangka waktu perjan- jian royalti adalah untukjangka panjang, bahkan dalam beber- apa perjanjian, tidak memiliki batas waktu. Dengan kata lain, tarif royalti ditentukan di muka (misalnya 5% dari tingkat pen- jualan) dan tarif ini dapat berlaku sampai, misalnya, 20 tahun tanpa perubahan. Jadi, dapat disimpulkan secara implisit, per- janjian royalti adalah untuk manfaat yang kemungkinan besar hanya dapat dianalisis untuk beberapa tahun pajak. Keputusan penentuan tarif royalti adalah keputusan bisnis yang disepakati pada saat perjanjian dibuat dan pemeriksaan pajak dapat saja tidak terjadi sampai beberapa tahun kemu- dian. Tentunya, selama periode tersebut dapat terjadi laba perusahaan mengalami kenaikan dan penurunan sejalan den- gan konjungtur ekonomi, siklus produk (pengenalan, pertum- buhan, matang, dan penurunan, atau bahkan ada tahap ino- lndonesian Tax Review

×