UNTUK MEMENUHI TUGAS MATA KULIAH TEKNIK PEMBUATAN AKTA 2
Dosen Pengampu:
Dr.MULYOTO,SH, MKN.
DI susun Oleh :
FREDY BAGUS K...
PERSEROAN TERBATAS (PT)
1. Jika salah satu pemegang saham meninggal?
Jawab : Kami akan menjelaskan dalam keadaan pertama, ...
2. Bagaimanakah cara mendirikan PT dan siapa sajakah subjek hukum pendiri PT?
Jawab :
Untuk mendirikan perusahaan, berikut...
Biasanya, mengurus sk domisili dipungut biaya administrasi. Biaya administrasi ini
bervariasi dari satu kelurahan ke kelur...
3. Bagaimana ketentuan permodalan dalam PT?
Jawab: Modal Perseroan Terbatas
Modal Perseroan Terbatas (PT) terdiri dari Mod...
dengan bukti penyetoran yang sah, misalnya bukti pemasukan uang dari pemegang
sahamkedalam rekening bank perseroan.
Penyet...
kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham yang
telah dikeluarkan dengan persetujuan R...
5. Kenapa tata cara pemangilan RUPS dan ketentuan mengenai korum RUPS harus di
pahami secara benar oleh notaris?
Jawab : K...
YAYASAN
1. Siapa subyek hukum pendiri yayasan dan bagaimana cara mendirikan yayasan
Jawab : Subyek hukum yang berwenang me...
 Keenam, Notaris mengajukan nama yayasan yang Anda usulkan ke
Departmen Hukum dan HAM.
Ini butuh waktu dua minggu untuk m...
 Bagaimana jika terjadi kekosongan Pembina dalam Yayasan:
Yaitu d1engan mengadakan rapat gabungan antara badan pengawas d...
termasuk kekayaan yayasan, 2) dan harus mendapatkan pengesahan dari Menteri
untuk mendapatkan status badan hukum.
6. Apaka...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Teknik Pembuatan Akta 2

969 views

Published on

Untuk memenuhi tugas mata kuliah teknik pembuatan akta 2

Published in: Education
  • Be the first to comment

Teknik Pembuatan Akta 2

  1. 1. UNTUK MEMENUHI TUGAS MATA KULIAH TEKNIK PEMBUATAN AKTA 2 Dosen Pengampu: Dr.MULYOTO,SH, MKN. DI susun Oleh : FREDY BAGUS KUSUMANING YANDI, SH. NPM: MKN03VII50283 PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG 2016
  2. 2. PERSEROAN TERBATAS (PT) 1. Jika salah satu pemegang saham meninggal? Jawab : Kami akan menjelaskan dalam keadaan pertama, yaitu jika B, sebagai pemegang saham Perseroan Terbatas (“PT”), meninggal dunia. Jika B meninggal dunia, maka yang akan menjadi pemegang saham adalah para ahli waris dari B. Pasal 833 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) mengatakan bahwa ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak, dan segala piutang si meninggal. Lebih lanjut, dalam hal terjadi pewarisan saham PT, menurut Pasal 56 ayat (3) Undang- Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak. Menurut penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan “memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri” adalah termasuk juga perubahan susunan pemegang saham yang disebabkan karena warisan, pengambilalihan, atau pemisahan. Terkait dengan saham sebagai objek waris, Irma Devita Purnamasaridalam bukunya Kiat- Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris (hal. 132) mengatakan bahwa jika saham perseroan terbatas dimiliki oleh lebih dari satu orang (misalnya karena pewarisan), maka harus ditunjuk salah satu dari mereka untuk mewakili pemegang saham. Hal ini karena Pasal 52 ayat (5) UUPT berbunyi: “Dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang, hak yang timbul dari saham tersebut digunakan dengan cara menunjuk 1 (satu) orang sebagai wakil bersama.”
  3. 3. 2. Bagaimanakah cara mendirikan PT dan siapa sajakah subjek hukum pendiri PT? Jawab : Untuk mendirikan perusahaan, berikut adalah data-data yang perlu Anda siapkan: - Opsi Nama Perusahaan (Minimal 3) - Bidang Usaha - Domisili Perusahaan - Nama-Nama Pemegang Saham & KTP - Komposisi Pemegang Saham - Modal Dasar Perusahaan(Minimal Rp51.000.000) - Modal Disetor (Minimal Rp51.000.000) - Susunan Direksi dan Komisaris - KTP Direktur dan Komisaris - NPWP Direktur - Fasfoto 3x4 2 lembar Berikut adalah 5 langkah utama atau proses pendirian perusahaan. Pertama, membuat akte perusahaan Karena perusahaan berbadan hukum maka sangat mutlak perlu membuat akte perusahaan Anda. Biasanya akte ini berisi informasi tentang nama perusahaan, bergerak di bidang apa, nama para pemilik modal, modal dasar, modal disetor, pengurus perusahaan seperti siapa direktur utama, direktur, dan para komisaris. Kedua, mendapatkan Surat Keterangan Domisili Usaha. Ini Anda dapatkan dari kantor kelurahan atau kantor kepala desa di mana perusahaan Anda berdomisili. Berdasarkan surat ini, Camat mengeluarkan surat keterangan yang sama. Untuk mendapatkan surat keterangan domisili, Anda memerlukan salinan akte perusahaan Anda. Selain itu, petugas kelurahan kadang atau sering juga menanya apakah tempat usaha disewa atau milik sendiri. Bila disewa, mereka menanya copy perjanjian sewa menyewa. Bila milik sendiri, mereka meminta copy sertifikat tanah dan IMB. Kadang, ada juga yang minta copy bukti bayar PBB- apakah sudah lunas atau tidak.
  4. 4. Biasanya, mengurus sk domisili dipungut biaya administrasi. Biaya administrasi ini bervariasi dari satu kelurahan ke kelurahan lain, Ketiga, mengurus NPWP perusahaan. Untuk mendirikan aperusahaan, NPWP perusahaan adalah mutlak. Untuk mendapatkan NPWP, Anda memerlukan salinan akte perusahaan dan surat keterangan domisili. Ada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah tertentu meminta copy SK Menteri tentang Pengesahan Akte Pendirian Perusahaan. Ada juga yang hanya meminta akte dan sk domisili. Biasanya pembuatan NPWP hanya butuh 1/2 jam. Bila Anda memasukkan berkas di pagi hari ke kantor pajak, pagi itu juga Anda bisa mendapat NPWP. Keempat, mendapatkan Surat Keputusan Pengesahan Akte Pendirian Perusahaan dari Departemen Hukum dan HAM. Untuk mendapatkan ini, diperlukan salinan akte perusahaan dan Surat Keterangan Domisili. Kelima, mengurus SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan). SIUP merupakan bagian dari proses mendirikan PT agar perusahaan Anda bisa beroperasi. Mengurus SIUP relatif sama di berbagai tempat. Keenam, mengurus Tanda Daftar Perusahaan (TDP). TDP merupakan bagian dari proses pendirian perusahaan. Biasanya ini diurus setelah Anda mendapatkan SIUP. Pada pemda tertentu, Anda dapat mengurus SIUP dn TDP sekaligus. Persyaratannya relatif sama untuk berbagai daerah. Itulah langkah-langkah utama untuk mendirikan perusahaan di republik ini secara umum.
  5. 5. 3. Bagaimana ketentuan permodalan dalam PT? Jawab: Modal Perseroan Terbatas Modal Perseroan Terbatas (PT) terdiri dari Modal Dasar, Modal Ditempatkan danModal Disetor. Modal tersebut terbagi atas sekumpulan saham. Modal Dasar merupakan keseluruhan nilai perusahaan, yaitu seberapa besar perusahaan tersebut dapat dinilai berdasarkan permodalannya. Penilaian ini sangat berguna terutama pada saat menentukan kelas perusahaan. Modal Dasar terdiri dari seluruh nilai nominal saham. Menurut Undang-undang perseroan Terbatas(UUPT), besarnya Modal Dasar adalah minimal Rp. 50.000.000 – undang-undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal perseroan yang lebih besar dari Rp. 50.000.000. Modal Dasar bukan merupakan modal riil, karena Modal Dasar hanya menentukan sampai seberapa kuat perusahaan tersebut dapat menyediakan modalnya – sampai seberapa besar perusahaan tersebut mampu menghimpun aset-aset dan kekayaannya. Modal Ditempatkan adalah kesanggupan para pemegang saham untuk menanamkan modalnya di dalam perseroan. Jika para pemegang saham hanya sanggup memasukan modalnya sebesar 35% dari Modal Dasar, maka besarnya Modal Ditempatkan perseroan itu adalah sebesar 35%. Seperti halnya Modal Dasar, Modal Ditempatkan bukanlah modal riil karena modal tersebut belum benar-benar disetorkan. Modal Ditempatkan hanya menunjukan kesanggupan pemegang saham, yaitu sampai seberapa banyak para pemegang saham dapat menanamkan modalnya kedalam perseroan. Menurut pasal 33UUPT, besarnya Modal Ditempatkan adalah minimal 25% dari Modal Dasar. Modal Disetor adalah modal perseroan yang dianggap riil karena telah benar-benar disetorkan kedalam PT. Dalam hal ini, pemegang saham telah benar-benar menyetorkan modalnya kedalam perusahaan. Besarnya Modal Disetor, menurut UUPT, adalah sebesar Modal Ditempatkan – paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasarharus ditempatkan dan disetor penuh (pasal 33 ayat (1) UUPT). Penyetoran itu dibuktikan
  6. 6. dengan bukti penyetoran yang sah, misalnya bukti pemasukan uang dari pemegang sahamkedalam rekening bank perseroan. Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya. Jika penyetoran modal saham itu dilakukan dalam bentuk lainnya, maka penilaian setoran modal saham tersebut ditentukan berdasarkan “nilai wajar” yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli. Apabila penyetoran saham itu dilakukan dalam bentuk benda tidak bergerak – misalnya tanah – maka penyetoran itu harus diumumkan dalam minimal satu surat kabar dalam jangka waktu 14 hari setelah Akta Pendirian ditandatangani. Perseroan dilarang mengeluarkan saham untuk dimiliki sendiri, termasuk juga dimiliki oleh perseroan lain yang sahamnya langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh perseroan – kepemilikan silang (cross holders). Pelarangan ini tidak berlaku terhadap kepemilikan saham yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat – namun dalam jangka waktu 1 tahun setelah tanggal perolehan harus dialihkan kepada pihak lain yang tidak di larang memiliki sahamdalam perseroan. Penambahan Modal PT Perseroan dapat melakukan penambahan modal, namun harus dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) – kewenangan persetujuan itu dapat diserahkan kepada Dewan Komisaris untuk jangka waktu paling lama 1 tahun. Keputusan RUPS untuk melakukan penambahan modal ditempatkan dan disetor adalah sah apabila dilakukan dengan kuorum kehadiran lebih dari ½ bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara, dan disetujui oleh lebih dari ½ bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan – kecuali ditentukan lebih besar dalam anggaran dasar. Seluruh saham yang dikeluarkan dalam rangka penambahan modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham. Penawaran terlebih dahulu itu tidak berlaku dalam hal pengeluaran saham ditujukan kepada karyawan perseroan, ditujukan
  7. 7. kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS, atau dilakukan dalam rangka reorganisasi dan restrukturisasi perseroan. Jika para pemegang saham yang telah ditawarkan terlebh dahulu tidak menggunakan haknya untuk membeli saham tersebut dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal penawaran, maka perseroan dapat menawarkan sisa saham yang tidak diambil itu kepada pihak ketiga. Pengurangan Modal PT Selain penambahan modal, perseroan juga dapat melakukan pengurangan modal. Pengurangan modal itu harus dilakukan dengan persetujuan RUPS dengan memperhatikan persyaratan kuorum dan jumlah suara setuju untuk perubahan anggaran dasar sesuai ketentuan UUPT dan Angagran Dasar. Direksi wajib memberitahukan pengurangan modal itu kepada semua kreditur dengan mengumumkannya dalam 1 surat kabar atau lebih – dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sejak tanggal keputusan RUPS. Pemberitahuan dalam surat kabar itu bertujuan untuk menampung adanya keberatan dari pihak lain (kreditur) yang berkepentingan. Pengurangan modal perseroan dilakukan dengan perubahan Anggaran Dasar yang harus mendapat persetujuan Menteri. Persetujuan itu diberikan apabila tidak ada keberatan dari kreditur lain, atau telah dicapai penyelesaian atas keberatan yang diajukan kreditur, atau gugatan kreditur ditolak oleh pengadilan. Keputusan RUPS tentang pengurangan modal dilakukan dengan cara penarikan kembali saham atau penurunan nilai nominal saham. (http://legalakses.com) 4. Bagaimana akibat hukum apabila notaris lupa melaporkan kepada mentri tentang pergantian kepemilikan saham dan atau pergantian pengurus? Jawab: Akibat jika peubahan komposisi kepemilikan saham atau perubahan susunan pengurus PT tidak melaporkan kepada Menteri: Akibatnya Menteri akan menolak setiap permohonan yang diajukan/pemberitahuan yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi yang belum tercatat dalam daftar perseroan.
  8. 8. 5. Kenapa tata cara pemangilan RUPS dan ketentuan mengenai korum RUPS harus di pahami secara benar oleh notaris? Jawab : Karena dalam hal RUPS tidak dihadiri oleh semua pemegang saham, maka pemanggilan harus dilakukan agar suatu RUPS dapat diselenggarakan dengan sah dan keputusannya bersifat mengikat. Di dalam RUPS yang dilakukan oleh Perseroan terdapat akta yang dibuat oleh Notaris, baik Berita Acara RUPS maupun Pernyataan Keputusan Rapat RUPS. Dari peranan Notaris untuk membuat akta, apakah terhadap isi aktanya sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jika semua dokumen-dokumen yang diminta dalam pembuatan akta tidak terpenuhi atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, notaris wajib menolak untuk membuat akta. 6. Apa beda a.risalah RUPS yang di buat sendiri oleh pemgang saham b.berita acara RUPS yang di buata notaris c.PKR RUPS PT. Jawab : Yang dibuat oleh Para Pemegang Saham: tidak ada penghadap, yang hadir para pemegang saham sendiri, tempat rapat di tempat dimana PT berkedudukan, sifat aktanya di bawah tangan. Yang dibuat oleh Notaris: ada penghadap, yang hadir para pemegang saham, tempat rapat di kantor Notaris atau kantor PT, sifat aktanya akta notariil. LENGKAP
  9. 9. YAYASAN 1. Siapa subyek hukum pendiri yayasan dan bagaimana cara mendirikan yayasan Jawab : Subyek hukum yang berwenang mendirikan Yayasan: a. Orang perorangan b. Badan Hukum baik publik maupun privat c. Pelaksana Wasiat dimana wasiatnya dinyatakan bahwa si Pewaris meninggalkan/memberikan harta untuk mendirikan Yayasan. Cara mendirikan Yayasan:  Pertama, Anda merumuskan nama yayasan. Siapkanlah tiga nama yayasan. Siapa tahu nama yang pertama ditolak oleh Departemen Hukum dan HAM. Tidak seperti pengecekan nama perusahaan secara elektronik, pengecekan nama yayasan dilakukan secara manual. Kalau pengecekan nama perusahaan bisa dilakukan dalam waktu tiga hari, pengecekan nama yayasan butuh waktu dua minggu.  Kedua, tentukan bidang apa yang akan digeluti oleh yayasan misalnya: pendidikan, lingkungan, sosial, keagamaan dll.  Ketiga, siapkan fotocopy KTP pendiri, nama pembina, ketua, sekretaris, bendahara, dan pengawas yayasan. Umumnya, rapat pembina yayasan menentukan siapa yang jadi ketua, sekretaris, bendahara dan pengawas.  Keempat, tentukan kekayaanawal yayasan. Ini disisihkan dari kekayaan pribadi pendiri yayasan.  Kelima, datang ke notaris dengan membawa dokumen-dokumen berikut: - Nama Yayasan - Fotocopy KTP pendiri, Pembina, ketua, sekretaris, bendahara, dan pengawas - NPWP pendiri, Pembina, ketua, sekretaris, bendahara, dan pengawas Dokumen-dokumen di atas dibutuhkan untuk mendirikan yayasan.
  10. 10.  Keenam, Notaris mengajukan nama yayasan yang Anda usulkan ke Departmen Hukum dan HAM. Ini butuh waktu dua minggu untuk mendapatkan konfirmasi apakah nama tersebut dapat digunakan atau tidak. Bila keputusan ya, akte pendirian yayasan akan disahkan dihadapan Notaris  Ketujuh, pendiri/pembina bersama-sama dengan ketua, sekretaris, bendahara dan pengawas menandatangani AD dihadapan notaris. Kedelapan, notaris akan mengajukan Anggaran Dasarke Departemen Hukum dan HAM untuk mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM 2. Apa yang dimaksud dengan yayasan dan organ –organ apa saja yang terdapat pada yayasan? Dan bagaimankah status/kewenagan pendiri yayasan setelah mendapatkan pengesahan dari KEMNKUMHAM RI? Jawab:  Yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang.  Organ-organ dalam Yayasan Organ Pembina,Organ Pengurus, Organ Pengawas  Menetukan organ –organ dalam yayasan dan tujuan atau rencana 3. Kenapa porsi pembina di dalam yayasan kadang – kadang di perebutkan dan bagaimana apabila terjadi kekosongan dalam pembina yayasan dan apa persyratan untuk di dukukan sebagai pembina yayasan? Jawab:  Kriteria Pebina Yayasan: Menurut Pasal 28 ayat 3 UUY, yang dapat diangkat menjadi pembina adalah orang perseorangan yang semula Pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan
  11. 11.  Bagaimana jika terjadi kekosongan Pembina dalam Yayasan: Yaitu d1engan mengadakan rapat gabungan antara badan pengawas dengan badan pengurus untuk menunjuk Pembina 4. Apakah penyebab Mal praktek notaris sehubungan dengan Yayasan? Jawaban:  Kesalahan pembuatan akata mengenai yayasan tersebut di sebakan juga karena kebijakan KEMENKUMHAM RI yang kemudian tidak lagi melibatkan korektor dalam pembutan akta baiki itu berupa akta pendirian,perubahan AD, penyusaian UU yayasan, yang di masa lalu memberikan koreksi atas - akta akata tersebut sebelum mendapatkan SK pengesahan; persetujuan atau skedar telah di terimanya pemberitahuan.  Disamping itu kesalahan dalam pembuatan akta sehubungan dengan yayasan, juga karena memang selama ini, setiap di keluarkanya UU maupun PP tentang yayasan oleh pemrintah oleh pemrintah, yang dalam hal ini KEMENKUMHAM RI tidak diberikanya contoh – contoh redaksi akta yang memuat secrara lengkap akta perubahan AD/penyusian AD yayasan. 5. Ada berapa macam carakah cara penyusian dengan UU yayasan bagi yayasan yang di didirikan sebelum UU yayasan menurut PP no. 2 tahun 2013? Jawaban: Macam-macam Yayasan:  Yayasan tetap diakui sebagai badan hukum dan telah menyesuaikan dan telah melaporkan kepada Menteri.  Yayasan tetap diakui sebagai badan hukum tetapi belum menyesuaikan dengan UUY. Terhadap yayasan yang demikian dengan berlakunya PP No.2 Thn 2013 pasal 37Amasih dapat melakukan penyesuaian atas anggaran dasarnya terhadap UUY, dengan syarat: 1) paling sedikit selama 5 thun berturut-turut masih melakukan kegiatan sesuai dengan AD yang lama, 2) belum pernah dibubarkan.  Yayasan tetap diakui sebagai badan hukum dan telah menyesuaikan tetapi belum melaporkan kepada Menteri. Terhadap yayasan demikian dengan berlakunya PP No.2 Thn 2013 pasal 39 masih dapat melaporkan kepada Menteri, dengan cara: membuat laporan kegiatan yayasan selama 3 thun berturut-turut sesuai dengan AD yang lama. Laporan kegiatan tersebut dilampirkan pada akta penyesuaian AD yang pernah dibuat, kemudian pengurus melaporkan kepada Menteri.  Yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum. Terhadap yayasan yang demikian agar tetap eksis, menurut Pasal 15A PP No.2/2013 yaitu dengan jalan mendirikan yayasan baru, dengan catatan: 1) pada premisse akta memuat asal usul yayasan,
  12. 12. termasuk kekayaan yayasan, 2) dan harus mendapatkan pengesahan dari Menteri untuk mendapatkan status badan hukum. 6. Apakah di mungkinkan yayasan tetap aksis dan absah padahal yayasan tersebut belum mendapat pengesahan dari Kemenkumham? Jawaban: Yayasan yang didirikan sebelum berlakuya UU no. 16 tahun 2001 yang kemudian sebelum 6 Oktober 2008 telah menyusuaikan dengan UU no.28 tahun 2004 tentang yayasan,ada yang masih eksis dan absah walaupun tidak atau belum pernah mendapatkan surat keputusan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM LENGKAP

×