BAB II      EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN              KINERJAPENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN2.1    ...
−10−      Kondisi kawasan pada Provinsi Jawa timur terbagi menjadi 4aspek antara lain : kondisi kawasan tertinggal, kondis...
−11−     di antaranya: mangrove menyediakan makanan/hara bagi padang     lamun sedangkan padang lamun memecah/meredam gelo...
−12−                       Gambar 2. 1 Peta Kemiringan Lahan   Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur  b. Ketinggian Lahan     ...
−13−  kemiringan tanah 0-15 %, sekitar 65,49 % dari luas wilayah yaitu wilayah  dataran aluvial antar gunung api sampai de...
−14−           Wilayah Sungai Bengawan Solo di Jawa Timur memiliki luas     wilayah 1.2842 km2 yang meliputi              ...
−15−         terutama pada ketinggian lebih dari 500 meter dpl dan kondisi         ketinggian tersebut banyak lokasi datar...
−16−      Gambar 2.2Peta Penggunaan Lahan
−17−2.1.1.2   Potensi Pengembangan Wilayah          1. Pertanian                    Potensi pengembangan Provinsi Jawa Tim...
−18−  didominasi oleh budidaya ikan bandeng. Sedangkan wilayah lain yang  memiliki budidaya perikanan tambak benur/udang d...
−19−
−20−          4. Industri                    Kawasan peruntukan industri di Provinsi Jawa Timur meliputi:(1)             k...
−21−  perpindahan    material   pembentuk    lereng   berupa   batuan,   bahan  rombakan, tanah, atau material campuran.  ...
−22−5. Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi         Kawasan rawan bencana alam geologi di Provinsi Jawa Timur  meliputi kawa...
−23−          8. Kawasan Rawan Tsunami                     Penetapan wilayah rawan tsunami didasarkan pada angka          ...
−24−                Sejak tahun 2000 – 2010/selama sepuluh tahun terakhir laju          pertumbuhan penduduk Jawa Timur pe...
−25−     masing sebesar 8,41 persen, 7,49 persen, dan 7,37 persen. Sementara itu     sektor pertanian dan sektor industri ...
−26−sewa, dan jasa perusahaan masing-masing tumbuh sebesar 9,31 persen, 8,98persen, 8,07 persen, dan 8,05 persen.         ...
−27−inflasi cukup tinggi yaitu 9,66 persen akibat naiknya harga BBM seiring dengantidak terkendalinya harga minyak dunia. ...
−28−     provinsi di pulau Jawa, inflasi tertinggi terjadi Yogyakarta sebesar 7,38     persen dan terendah terjadi di Band...
−29−                  dengan jumlah penduduk, karena penduduk merupakan pelaku                  pembangunan yang menghasil...
−30−         demikian, kenaikan rata-rata konsumsi per kapita selama 2009-2010,         walaupun berada di bawah tingkat k...
−31−                                                                          Gambar 2.8                                  ...
−32−                                     wilayah perdesaan terdapat kecenderungan kuintil 1 dan 2 semakin                 ...
−33−  lambat laun mengecil seiring pertumbuhan ekonomi yang semakin  membaik. Penduduk yang mempunyai pendapatan berkatego...
−34−tahun yaitu tahun 2006-2010 sedikit demi sedikit mulai nampak hasilnyawalaupun tidak signifikan.      Tampak dari tabe...
−35−                                                                      Tabel 2.7                                       ...
−36− (1)                    (2)                           (3)                           (4)                      (5)      ...
−37−                Keempat kabupaten/kota itu masuk kategori ber PDRB per Kapita  sedang bersama 16 kabupaten/kota lainny...
−38−  Kesenjangan) dengan PDRB per kapita sebagai tolak ukur penghitungan.           Kesenjangan ekonomi antar kabupaten/k...
−39−                                                             penduduk selama kurun waktu                  Gambar 2.10 ...
−40−                                        Tabel 2.9                     Data kriminalitas bulan Januari s/d Juni 2010   ...
−41−pertumbuhan (qtq) total aset dan penyaluran kredit masih mamputumbuh stabil dengan pencapaian kinerja pertumbuhan yang...
−42−               Dalam rangka mendorong fungsi intermediasi perbankan, Bank          Indonesia melalui Peraturan Bank In...
−43−mendominasi DPK dengan proporsi yang cukup tinggi, yaitu masing-masing sebesar 41,56% dan 40,92%.             Gambar 2...
−44−   Rendahnya suku bunga DPK diharapkan dapat mendorong efisiensi biaya   bunga kredit, sehingga pada akhirnya akan men...
−45−               Berdasarkan jenisnya, kredit di Jatim masih di dominasi oleh        kredit produktif yaitu kredit modal...
−46−sektor industri pengolahan mencatat pertumbuhan tertinggi, masing-masing sebesar 24,48%, 22,36%, dan 18,14% (yoy). Tin...
−47−   investasi cenderung terserap lebih baik, sesuai dengan plafon yang telah   disetujui. Sementara itu, kenaikan suku ...
−48−     mikro kecil menengah, sehingga menjadi pendorong perekonomian Jawa     Timur serta memperluas lapangan kerja. Ter...
−49−   jumlah     rekening/debiturnya,   penyaluran     kredit    mikro   masih   mendominasi, dengan proporsi mencapai 72...
−50−             berupaya untuk terus melakukukaan sinergi guna merumuskan strategi             peningkatan penyaluran KUR...
−51−lebih baik jika dibandingkan dengan angka tahun sebelumnya yanghanya sebesar 58,68.       Secara garis besar, nilai IP...
−52−                                                                              IPM                       No.           ...
Bab ii   rkpd 2012
Bab ii   rkpd 2012
Bab ii   rkpd 2012
Bab ii   rkpd 2012
Bab ii   rkpd 2012
Bab ii   rkpd 2012
Bab ii   rkpd 2012
Bab ii   rkpd 2012
Bab ii   rkpd 2012
Bab ii   rkpd 2012
Bab ii   rkpd 2012
Bab ii   rkpd 2012
Bab ii   rkpd 2012
Bab ii   rkpd 2012
Bab ii   rkpd 2012
Bab ii   rkpd 2012
Bab ii   rkpd 2012
Bab ii   rkpd 2012
Bab ii   rkpd 2012
Bab ii   rkpd 2012
Bab ii   rkpd 2012
Bab ii   rkpd 2012
Bab ii   rkpd 2012
Bab ii   rkpd 2012
Bab ii   rkpd 2012
Bab ii   rkpd 2012
Bab ii   rkpd 2012
Bab ii   rkpd 2012
Bab ii   rkpd 2012
Bab ii   rkpd 2012
Bab ii   rkpd 2012
Bab ii   rkpd 2012
Bab ii   rkpd 2012
Bab ii   rkpd 2012
Bab ii   rkpd 2012
Bab ii   rkpd 2012
Bab ii   rkpd 2012
Bab ii   rkpd 2012
Bab ii   rkpd 2012
Bab ii   rkpd 2012
Bab ii   rkpd 2012
Bab ii   rkpd 2012
Bab ii   rkpd 2012
Bab ii   rkpd 2012
Bab ii   rkpd 2012
Bab ii   rkpd 2012
Bab ii   rkpd 2012
Bab ii   rkpd 2012
Bab ii   rkpd 2012
Bab ii   rkpd 2012
Bab ii   rkpd 2012
Bab ii   rkpd 2012
Bab ii   rkpd 2012
Bab ii   rkpd 2012
Bab ii   rkpd 2012
Bab ii   rkpd 2012
Bab ii   rkpd 2012
Bab ii   rkpd 2012
Bab ii   rkpd 2012
Bab ii   rkpd 2012
Bab ii   rkpd 2012
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bab ii rkpd 2012

1,821 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,821
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
46
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bab ii rkpd 2012

  1. 1. BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJAPENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah2.1.1 Aspek Geografis dan Demografi2.1.1.1 Karakteristik Lokasi Dan Wilayah 1. Luas dan Batas Administrasi Jawa Timur dapat dibagi menjadi dua bagian besar yaitu Jawa Timur daratan dan Kepulauan Madura. Luas wilayah Jawa Timur daratan hampir mencakup 90% dari seluruh luas wilayah, sedangkan luas Kepulauan Madura hanya sekitar 10%. Luas wilayah Provinsi Jawa Timur mencapai 4.713.014,67 Ha dan terbagi atas 29 wilayah kabupaten dan 9 kota, wilayah pesisir dan laut sejauh 12 mil dari garis pantai, ruang di dalam bumi serta wilayah udara. Batas-batas wilayah Provinsi Jawa Timur sebagai berikut : • Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa - Pulau Kalimantan (Provinsi Kalimantan Selatan) • Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Bali - Pulau Bali • Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia • Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah 2. Letak dan Kondisi Geografis Provinsi Jawa Timur secara geografis terletak pada 111o 0’ hingga 114o4’ Bujur Timur dan 7o12’ hingga 8o48’ Lintang Selatan. Panjang bentangan barat-timur sekitar 400 kilometer. Lebar bentangan utara-selatan di bagian barat sekitar 200 kilometer, sedangkan di bagian timur lebih sempit, hanya sekitar 60 kilometer. Madura adalah pulau terbesar di Jawa Timur, dipisahkan dengan daratan Jawa oleh Selat Madura. Pulau Bawean berada sekitar 150 kilometer sebelah utara Jawa. Di sebelah timur Madura terdapat gugusan pulau, paling timur adalah Kepulauan Kangean, dan paling utara adalah Kepulauan Masalembu. Di bagian selatan terdapat dua pulau kecil, Nusa Barung dan Pulau Sempu.
  2. 2. −10− Kondisi kawasan pada Provinsi Jawa timur terbagi menjadi 4aspek antara lain : kondisi kawasan tertinggal, kondisi kawasan pesisir,kondisi kawasan pegunungan dan kondisi kawasan kepulauan.a. Kondisi Kawasan Tertinggal Pada dasarnya kawasan tertinggal adalah suatu kawasan yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dirinya sendiri sesuai dengan standart taraf hidup, disebabkan kemiskinan secara struktural dan natural. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan karena struktur sosial sedangkan kemiskinan natural karena faktor alam yang tidak seimbang antara rasio jumlah penduduk dengan daya dukung alam. Penetapan kawasan tertinggal ditentukan melalui perhitungan tingkat kemiskinan relative antarkabupaten/kota. Kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan tertinggi dikategorikan sebagai kawasan tertinggal. Wilayah yang termasuk kategori kawasan tertinggal dengan tingkat kemiskinan tertinggi adalah Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Jombang, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep dan pulau-pulau kecil di sekitarnya.b. Kondisi Kawasan Pesisir Wilayah pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut. Ke arah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut, seperti pasang surut, angin laut dan perembesan air asin. Sedangkan ke arah laut, wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat, seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan karena kegiatan manusia di darat, seperti penggundulan hutan dan pencemaran. Pesisir bagian utara, selatan dan laut di wilayah Provinsi Jawa Timur mempunyai hamparan hutan mangrove, padang lamun dan ekosistem terumbu karang yang mengelilinginya yang harus dilestarikan. Ketiga ekosistem tersebut memiliki ciri, sifat dan karakter yang berbeda – beda akan tetapi saling terkait satu sama lainnya. Hubungan ketiga ekosistem tersebut adalah mutualistik yaitu
  3. 3. −11− di antaranya: mangrove menyediakan makanan/hara bagi padang lamun sedangkan padang lamun memecah/meredam gelombang dari lautan sehingga mangrove tumbuh dengan baik karena mangrove tidak tahan terhadap gelombang yang cukup besar. Berdasarkan kondisi geografis, wilayah pesisir dan laut Jawa Timur ke arah daratan sebagian besar merupakan pegunungan dan perbukitan sehingga kemiringan wilayah pesisirnya relatif tinggi. Kemiringan rendah (datar) dijumpai pada sebagian kecil wilayah teluk dan lembah. Ke arah laut wilayah pesisir tersusun oleh pasir, tanah padas, batu dan karang dengan kemiringan yang relatif tajam. c. Kondisi Kawasan Pegunungan Secara umum wilayah Provinsi Jawa Timur merupakan kawasan subur dengan berbagai jenis tanah seperti Halosen, Pleistosen, Pliosen, Miosen, dan Kwarter yang dipengaruhi adanya gunung berapi dan salah satunya adalah gunung tertinggi di Pulau Jawa yaitu Gunung Semeru. Jajaran pegunungan di Provinsi Jawa Timur tersebar mulai dari perbatasan di timur dengan adanya Gunung Lawu, Gunung Kelud, Gunung Semeru, Gunung Bromo, Gunung Argopuro, Gunung Ijen. d. Kondisi kawasan Kepulauan Pulau-pulau kecil di Jawa Timur berada dalam wilayah administratif Kabupaten Pacitan, Trenggalek, Malang, Jember, Probolinggo, Banyuwangi, Gresik, Sampang, dan Sumenep. Dari beberapa wilayah tersebut kawasan yang memiliki pulau terbanyak adalah Kabupaten Sumenep, berjumlah 69 pulau dan 19 pulau lainnya yang belum ternamai.3. Kondisi Topografi Kondisi topografi Provinsi Jawa Timur terbagi menjadi 2 aspek antara lain : a. Kemiringan Lahan Tingkat kemiringan lahan didapatkan dari perbandingan ketinggian dari tiap dataran yang ada pada Provinsi Jawa timur yang disajikan pada gambar 2.1.
  4. 4. −12− Gambar 2. 1 Peta Kemiringan Lahan Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur b. Ketinggian Lahan Secara topografi wilayah daratan Jawa Timur dibedakan menjadi beberapa wilayah ketinggian, yaitu : • Ketinggian 0 – 100 meter dpl : meliputi 41,39 % dari seluruh luas wilayah dengan topografi delatif datar dan bergelombang. • Ketiggian 100 – 500 meter dpl : meliputi 36,58 % dari luas wilayah dengan topografi bergelombang dan bergunung. • Ketinggian 500 – 1000 meter dpl : meliputi 9,49 % dari luas wilayah dengan kondisi berbukit. • Ketinggian 1000 – 2000 meter dpl : meliputi 12,55 % dari seluruh luas wilayah dengan topografi bergunung dan terjal.4. Kondisi Geologi secara umum wilayah Provinsi Jawa Timur merupakan kawasan subur dengan berbagai jenis tanah seperti Halosen, Pleistosen, Pliosen, Miosen, dan Kwarter yang dipengaruhi adanya gunung berapi, sekitar 20,60 % luas wilayah yaitu wilayah puncak gunung api dan perbukitan gamping yang mempunyai sifat erosif, sehingga tidak baik untuk dibudidayakan sebagai lahan pertanian. Sebagian besar wilayah Jawa Timur mempunyai
  5. 5. −13− kemiringan tanah 0-15 %, sekitar 65,49 % dari luas wilayah yaitu wilayah dataran aluvial antar gunung api sampai delta sungai dan wilayah pesisir yang mempunyai tingkat kesuburan tinggi dan dataran aluvial di lajur Kendeng yang subur, sedang dataran aluvial di daerah gamping lajur Rembang dan lajur Pegunungan Selatan cukup subur. Kondisi geologi Jawa Timur yang cukup kaya akan potensi sumberdaya mineral, memiliki sekitar 20 jenis bahan galian yang mendukung sektor industri maupun konstruksi, yang secara umum dapat dikelompokkan menjadi empat lajur, yaitu: pertama lajur Rembang terbentuk oleh batu lempung napalan dan batu gamping merupakan cekungan tempat terakumulasinya minyak dan gas bumi; kedua lajur Kendeng terbentuk batu lempung dan batupasir, potensi lempung, bentonit, gamping; ketiga lajur Gunung Api Tengah terbentuk oleh endapan material gunung api kuarter, potensi bahan galian konstruksi berupa batu pecah (bom), krakal, krikil, pasir, tuf; keempat lajur Pegunungan Selatan terbentuk oleh batu gamping dengan intrusi batuan beku dan aliran lava yang mengalami tekanan, potensi mineral logam, marmer, onyx, batu gamping, bentonit, pospat.5. Kondisi Hidrologi Kondisi hidrologi Provinsi Jawa Timur terbagi menjadi 3 aspek antara lain : Daerah aliran sungai, sungai danau dan rawa, debit air. a. Satuan Wilayah Sungai Wilayah Jawa Timur memiliki sumber daya air yang cukup besar yang terdiri dari air permukaan, air tanah dan mata air. Secara luas wilayah jawa timur terbagi dalam empat satuan wilayah sungai (SWS) yakni SWS Brantas, SWS Bengawan Solo, SWS Pekalen Sampean, SWS Maduran dan kepulauan. Wilayah Sungai Brantas merupakan sungai terpanjang di Jawa Timur yaitu sepanjang 290,5 km dengan total catchment area sebesar 12000 Km2 yang memiliki pola percabangan jaringan sungai Dendritic dengan jumlah sungai 485 sungai. Wilayah Brantas memiliki kapasitas tampung 505,70 juta m3, di wilayah ini dapat dialiri baku sawah seluas 306,793 Ha
  6. 6. −14− Wilayah Sungai Bengawan Solo di Jawa Timur memiliki luas wilayah 1.2842 km2 yang meliputi Kabupaten Trenggalek, Tulungagung, Kediri, Nganjuk, Jombang, Pacitan, Ponorogo, Madiun, Magetan, Bojonegoro, Lamongan, Tuban, dan Gresik. Bengawan Solo memiliki pola percabangan aliran dengan kapasitas tampung 142,45 juta m3 dan luas baku sawah yang dialiri sebesar 258.179 Ha. Wilayah Sungai Pekalen Sampean memiliki karakteristik berbeda dengan wilayah sungai yang disebutkan terdahulu yakni Brantas dan Bengawan Solo. Wilayah ini tidak dihubungkan dengan sungai panjang yang melintasi seluruh wilayah seperti pada Brantas maupun Bengawan Solo. Wilayah ini terdiri dari banyak DPS (Daerah Pengaliran Sungai) kecil yang tersebar di seluruh wilayah. Total kapasitas tampung yang ada 21,85 juta m2 dengan luas wilayah 16.323 km2. Luas baku sawah yang dialiri di Wilayah Sungai ini sebesar 3.232.015 Ha. Wilayah SungaiMadura dan kepulauan, seperti halnya WS Pekalen Sampean terdiri dari beberapa wilayah sungai-wilayah sungai yang kecil-kecil yang kebanyakan tersebar di bagian selatan Madura, sedikitnya 245 sungai. Wilayah Sungai ini secara keseluruhan memiliki kapasitas tampung 1.000 juta m3, dengan total luas wilayah 4.887 km2 dan baku sawah yang dialiri mencapai 24.263 Ha. b. Danau dan Rawa Danau dan rawa yang terdapat di Jawa Timur seluas 9483,90 Ha dan tersebar di seluruh wilayah sungai, wilayah sungai Brantas lebih tertata dalam pemanfaatan sumber air dibandungkan wilayah sungai lainnya. Waduk-waduk tersebut digunakan multi fungsi yakni sebagai sumber air irigasi, pembangkit listrik (PLTA) maupun pengelak banjir6. Kondisi Klimatologi Apabila dilihat dari iklim/curah hujan pola musim penghujan berjalan dari bulan november (33,4oC) dan keadaan terendah di bulan agustus (13.6oC) dengan kelembaban 31 sampai 98 %. Curah hujan di Jawa Timur dikaitkan dengan tinggi tempat memperlihatkan bahwa semakin tinggi tempat cenderung semakin tinggi pula curah hujannya,
  7. 7. −15− terutama pada ketinggian lebih dari 500 meter dpl dan kondisi ketinggian tersebut banyak lokasi dataran tinggi dengan kelerengan 40% maka dengan curah hujan yang tinggi (januari – april) tersebut diperlukan pelestarian kawasan lindung dan peresapan air tanah untuk menghindari adanya bencana. 7. Penggunaan Lahan Penggunaan lahan pada Provinsi Jawa Timur terdiri dari penggunaan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung terdiri dari kawasan hutan lindung, kawasan perlindungan setempat, kawasan cagar alam, suaka alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana, kawasan lindung geologi. Kawasan budidaya terdiri dari kawasan hutan produksi, kawasan hutan rakyat, kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan industri, kawasan permukiman, kawasan pariwisata, kawasan pertambangan, kawasan perkebunan, kawasan peternakan. Yang disajikan luasannya pada tabel 2.1 Tabel 2.1 Tabel Penggunaan Lahan Provinsi Jawa Timur Eksisting Eksisting No. Penggunaan Lahan No. Penggunaan Lahan (Ha) (Ha) A. KAWASAN LINDUNG B. KAWASAN BUDIDAYA 1 Hutan Lindung 314.720 1 Kawasan Hutan Produksi 815.851 2 Rawa/ Danau/Waduk 10.447 2 Kawasan Hutan Rakyat 361.570 Kawasan Suaka Alam, 3 3 Kawasan Pertanian Pelestarian Alam 1) Suaka Margasatwa 18.009 1) Pertanian Lahan Basah 911.863 2) Pertanian lahan kering/ 2) Cagar Alam 10.958 1.108.627 tegalan/kebun campur 3) Taman Nasional 176.696 4 Kawasan Perkebunan 359.481 4) Taman Hutan Raya 27.868 5 Kawasan Perikanan 60.928 5) Taman Wisata Alam 298 6 Kawasan Industri 7.404 7 Kawasan Pemukiman 595.255 TOTA L 4.779.975Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur 2011
  8. 8. −16− Gambar 2.2Peta Penggunaan Lahan
  9. 9. −17−2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah 1. Pertanian Potensi pengembangan Provinsi Jawa Timur untuk lahan pertanian di Jawa Timur meliputi pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, dan hortikultura. Perbedaan mendasar dari pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering adalah pertanian lahan basah sepanjang tahun dapat ditanami padi karena adanya cukup air, baik dari sawah beririgasi teknis, sawah beririgasi semi teknis, sawah beririgasi sederhana, sawah pedesaan dan termasuk di dalamnya lahan reklamasi rawa pasang surut dan non pasang surut. Sedangkan pertanian lahan kering biasanya tanamannya beragam, saat musim hujan ditanami padi dan saat kemarau ditanami padi gogo atau palawija, misal : kacang hijau, kedelai, kacang tanah, ubi kayu. Yang termasuk dalam pertanian lahan kering adalah tegalan, kebun campur, dan lahan pertanian yang tidak mendapat layanan irigasi. Lokasi dari potensi pengembangan wilayah untuk pertanian di Provinsi Jawa Timur disesuaikan dengan wilayah kondisi geografis dari masing-masing Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. 2. Perikanan Potensi pengembangan wilayah untuk kawasan perikanan lebih dititik beratkan pada perikanan tangkap dan budidaya perikanan. Dalam menunjang pengembangan ekspor komoditi, pengembangan perikanan perlu didukung dengan pengembangan pengelolaan pasca panennya berserta fasilitas penunjangnya yang menunjang kualitas. Potensi dari pengembangan untuk kawasan perikanan tangkap dapat dikembangkan dengan pengembangan minapolitan, pengembangan komoditi perikanan, pengembangan pelabuhan perikanan nusantara (PPN), pengembangan pelabuhan perikanan pantai (PPP), dan pengembangan pangkalan pendaratan ikan (PPI). Lokasi dari pengembangan kawasan perikanan tangkap terdapat pada seluruh perairan yang berada di Provinsi Jawa Timur. Sedangkan potensi pengembangan budidaya perikanan di Jawa Timur dibedakan menjadi perikanan budidaya air payau, budidaya air tawar, dan budidaya air laut. Sektor perikanan budidaya air payau di Provinsi Jawa Timur sudah berkembang di kawasan Ujung Pangkah, Panceng Kabupaten Gresik, dan Sedati di Kabupaten Sidoarjo yang
  10. 10. −18− didominasi oleh budidaya ikan bandeng. Sedangkan wilayah lain yang memiliki budidaya perikanan tambak benur/udang di Situbondo. Untuk perikanan air tawar di Provinsi Jawa Timur tersebar di berbagai wilayah dengan potensi sumber daya air cukup. Pengembangan perikanan darat dibagi menjadi perikanan kolam, mina padi dan perairan umum. Perikanan budidaya air laut merupakan potensi dasar provinsi Jawa Timur yang dapat dikembangkan sebagai penunjang perikanan tangkap, prospek tersebut dapat memberikan motivasi terhadap nelayan untuk memberdayakan potensi kelautan di Jawa Timur.3. Pertambangan Kawasan pertambangan di wilayah Provinsi Jawa Timur dibagi menjadi pertambangan mineral, pertambangan minyak dan gas bumi serta potensi panas bumi. Pertambangan mineral meliputi pertambangan mineral logam, pertambangan mineral non logam dan pertambangan batuan, dengan penyebaran pertambangan mineral logam di wilayah Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar; Kabupaten Jember; Kabupaten Lumajang; Kabupaten Malang; Kabupaten Pacitan; Kabupaten Trenggalek; dan Kabupaten Tulungagung. Sedangkan pertambangan mineral non logam dan pertambangan batuan tersebar di seluruh wilayah kabupaten di Jawa Timur. Adapun potensi pengembangan kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi berlokasi pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas, sedangkan untuk potensi panas bumi terdapat pada lokasi-lokasi yang berada didaerah pegunungan di Jawa Timur, sebagaimana terlihat pada peta berikut.
  11. 11. −19−
  12. 12. −20− 4. Industri Kawasan peruntukan industri di Provinsi Jawa Timur meliputi:(1) kawasan peruntukan industri, yang terdiri dari kawasan industri kecil/rumah tangga, kawasan industri agro; dan (2) kawasan industri yang terdiri dari kawasan industri ringan, kawasan industri berat dan kawasan industri petrokimia. Pengembangan kawasan peruntukan industri di Provinsi Jawa Timur seluas kurang lebih 19.742 Ha atau 0,41% dari luas Jawa Timur. Lokasi dari potensi pengembangan dari industri terdapat pada masing-masing Kabupaten/Kota di Jawa Timur. 5. Pariwisata Kawasan pengembangan pariwisata di Provinsi Jawa Timur dibagi dalam: kawasan wisata alam, kawasan wisata budaya, kawasan wisata buatan/taman rekreasi dan kawasan wisata lainnya. Pengembangan potensi untuk Kawasan Pariwisata di Jawa Timur dikembangkan melalui empat koridor pengembangan, yakni pengembangan koridor A dengan pusat pelayanan wisata di Kota Surabaya, koridor B dengan pusat pelayanan wisata di Kabupaten Magetan, koridor C dengan pusat pelayanan wisata di Kabupaten Pacitan dan Kota Malang, serta koridor D dengan pusat pelayanan wisata di Kabupaten Banyuwangi, Situbondo dan Probolinggo.2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana Kawasan rawan bencana alam merupakan kawasan yang diindikasikan sebagai kawasan yang sering terjadi bencana. Di wilayah Provinsi Jawa Timur, kawasan rawan bencana dikelompokkan dalam kawasan rawan bencana tanah longsor, kawasan rawan bencana gelombang pasang, kawasan rawan bencana banjir dan kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan angin kencang. 1. Kawasan Rawan Bencana Longsor Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat dari terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng tersebut. Kriteria penetapan kawasan rawan tanah longsor menurut PP No 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional adalah kawasan berbentuk lereng yang rawan terhadap
  13. 13. −21− perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran. Ada 6 jenis tanah longsor, yakni: longsoran translasi, longsoran rotasi, pergerakan blok, runtuhan batu, rayapan tanah, dan aliran bahan rombakan. Jenis longsoran translasi dan rotasi paling banyak terjadi di Indonesia. Sedangkan longsoran yang paling banyak memakan korban jiwa manusia adalah aliran bahan rombakan. Kawasan rawan bencana longsor pada Provinsi Jawa Timur adalah kawasan sekitar lereng pegunungan dengan kemiringan 25%-40%.2. KawasanRawan Gelombang Pasang Menurut PP No 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional kriteria kawasan rawan gelombang pasang adalah kawasan sekitar pantai yang rawan terhadap gelombang pasang dengan kecepatan antara 10 sampai dengan 100 kilometer per jam yang timbul akibat angin kencang atau gravitasi bulan atau matahari. Kawasan rawan gelombang pasang di Provinsi Jawa Timur berada di kawasan sepanjang pantai di wilayah Jawa Timur baik yang berbatasan dengan Laut Jawa, Selat Bali, Selat Madura, Samudera Hindia dan di kawasan kepulauan.3. Kawasan Rawan Banjir Banjir adalah suatu keadaan sungai, dimana aliran sungai tidak tertampung oleh palung sungai, sehingga terjadi limpasan dan atau genangan pada lahan yang semestinya kering. Menurut PP No 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, kriteria kawasan rawan banjir adalah kawasan yang diidentifikasikan sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir. Lokasi dengan potensi banjir yang paling tinggi terdapat pada Kabupaten Gresik dan Kabupaten Lamongan terutama pada wilayah yang dilewati oleh sungai Bengawan Solo.4. Kawasan Rawan Kebakaran Hutan dan Angin Kencang Kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan angin kencang di Jawa Timur meliputi kawasan di Gunung Arjuno, Gunung Kawi, Gunung Welirang dan Gunung Kelud dan kawasan-kawasan dengan potensi angin puting beliung.
  14. 14. −22−5. Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi Kawasan rawan bencana alam geologi di Provinsi Jawa Timur meliputi kawasan rawan bencana letusan gunung berapi, kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan bencana tsunami dan kawasan rawan luapan lumpur.6. Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi Menurut PP No 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, kriteria penetapan kawasan rawan letusan gunung berapi meliputi: • wilayah di sekitar kawah atau kaldera; dan/atau • wilayah yang sering terlanda awan panas, aliran lava, aliran lahar lontaran atau guguran batu pijar dan/atau aliran gas beracun. Kawasan rawan letusan gunung berapi merupakan kawasan yang sering dan atau mempunyai potensi terancam bahaya letusan gunung api baik secara langsung maupun tidak langsung yang meliputi daerah terlarang, daerah bahaya I, dan daerah bahaya II. Kawasan rawan letusan gunung berapi di Jawa Timur berada pada lereng gunung berapi yang masih aktif.7. Kawasan Rawan Gempa Bumi Gempa bumi berlaku setiap hari di bumi, tetapi umumnya berskala kecil, sehingga tidak menyebabkan kerusakan. Gempa bumi yang kuat mampu menyebabkan kerusakan dan kehilangan nyawa yang besar melalui beberapa cara termasuk retakkan pecah (fault rupture), getaran bumi (gegaran) banjir disebabkan oleh tsunami, lempengan pecah, berbagai jenis kerusakan muka bumi kekal seperti tanah runtuh, tanah lembik, dan kebakaran atau perlepasan bahan beracun. Kriteria kawasan rawan gempa menurut PP No 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional adalah kawasan yang berpotensi dan/atau pernah mengalami gempa bumi dengan skala VII sampai dengan XII Modified Mercally Intensity (MMI). Di Provinsi Jawa Timur Lokasi Gempa berdasarkan Skala Modified Mercalli Intensity (MMI adalah wilayah bagian Selatan yakni Kabupaten Tulungagung, KabupatenTrenggalek, Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang, Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi bagi selatan.
  15. 15. −23− 8. Kawasan Rawan Tsunami Penetapan wilayah rawan tsunami didasarkan pada angka kejadian di masa lalu serta keberadaan lempeng tektonik. Berdasarkan kondisi geologi, selain kaya akan sumberdaya alam wilayah selatan Jawa juga merupakan daerah dengan tingkat kerawanan yang tinggi terhadap bencana alam, seperti rawan gempa tektonik dan vulkanik disepanjang “ring of fire” dari Sumatra – Jawa – Bali – Nusa Tenggara – Banda – Maluku yang berdampak terhadap adanya bencana tsunami. • Di wilayah Jawa Timur wilayah rawan gempa utamanya pada pantai selatan Jawa Timur,Resiko besar tsunami, meliputi:Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jember, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek. • Resiko sedang tsunami, meliputi:Kabupaten Malang bagian selatan, Kabupaten Blitar selatan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Tulungagung. Untuk daerah rawan tsunami , ditetapkan daerah bahaya 1 dengan jarak 3.500 meter dari garis pasang tertinggi. Permukiman dikembangkan berada di belakang daerah bahaya 1 dan penataan daerah bahaya 1. 9. Kawasan Luapan Lumpur Kawasan luapan lumpur meliputi area terdampak dari bahaya luapan lumpur, polusi gas beracun, dan penurunan permukaan tanah (land subsidence) di wilayah Kabupaten Sidoarjo.2.1.1.4 Kondisi Demografi Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk 2010 (SP 2010) di Jawa Timur menunjukkan bahwa jumlah penduduk Jawa Timur sebesar 37.476.011 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki sebesar 18.488.290 jiwa dan penduduk perempuan 18.987.721 jiwa. Dibandingkan dengan Provinsi lainnya, Jawa Timur merupakan provinsi dengan penduduk terbesar ke dua di Indonesia setelah Jawa Barat yang sebesar 43.1170.260 jiwa. Jumlah penduduk disetiap Kabupaten/Kota pada tahun 2010 sangat bervariasi, dari yang tertinggi Kota Surabaya dengan jumlah penduduk 2.765.908 jiwa dan terendah yaitu Kota Mojokerto dengan jumlah penduduk sebesar 120.132 jiwa.
  16. 16. −24− Sejak tahun 2000 – 2010/selama sepuluh tahun terakhir laju pertumbuhan penduduk Jawa Timur per tahun sebesar 0,75 persen. Seluruh Kabupaten/Kota, kecuali Kabupaten Lamongan, laju pertumbuhan penduduknya mengalami peningkatan. Laju pertumbuhan penduduk tertinggi sebesar 2,21 persen dimiliki oleh Kabupaten Sidoarjo, sementara Kabupaten/Kota yang memiliki tingkat laju pertumbuhan penduduk terendah adalah Kabupaten Ngawi sebesar 0,05 persen, bahkan Kabupaten Lamongan tumbuh minus 0,02 persen2.1.1.5 Posisi RTRW Provinsi Jawa Timur dan RTRW Kabupaten/Kota RTRW Provinsi Jawa Timur sudah mendapatkan persetujuan substansi dari Kementerian Pekerjaan Umum pada tanggal 20 Desember 2010. Pada saat ini posisi RTRW Provinsi Jawa Timur berada pada proses pembahasan Raperda dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur sebelum disampaikan laporan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan evaluasi. Untuk RTRW Kabupaten/Kota statusnya masih didalam proses untuk pengajuan Raperda yang nantinya akan diperdakan. Dari 38 Kabupaten/Kota yang sudah mendapatkan Nomor Rekomendasi dari Gubernur sudah 35 Kabupaten/Kota, tanpa Kota Surabaya, Kabupaten Sumenep, dan Kabupaten Jember. Sedangkan sampai saat ini posisi dari RTRW Kabupaten/Kota yang statusnya sudah perda baru 8 (delapan) Kabupaten dan 2 (dua) kota yaitu Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Blitar, Kabupaten Jombang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Malang, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kota Malang dan Kota Probolinggo.2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 1. Pertumbuhan PDRB Pada tahun 2006 perekonomian Jawa Timur sebesar 5,80 persen, sedikit melambat dibandingkan tahun 2005 sebagai dampak terjadinya kenaikan harga BBM. Sektor perdagangan, hotel dan restoran tumbuh paling cepat dibandingkan sektor lainnya, yaitu sebesar 9,63 persen, diikuti oleh sektor pertambangan dan penggalian, sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan, serta sektor pengangkutan dan komunikasi yang masing-
  17. 17. −25− masing sebesar 8,41 persen, 7,49 persen, dan 7,37 persen. Sementara itu sektor pertanian dan sektor industri pengolahan sebagai sektor yang dominan di Jawa Timur, hanya tumbuh sebesar 3,96 persen dan 3,09 persen. Tabel 2.2 Pertumbuhan PDRB Sektoral Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2006-2010 (persen) Sektor 2006 2007 2008 2009) 2010*) (1) (2) (3) (4) (5) (6)1 Pertanian 3,96 3,14 3,12 3,92 2,232. Pertambangan & Penggalian 8,41 10,35 9,31 6,92 9,183. Industri Pengolahan 3,09 4,77 4,36 2,80 4,324. Listrik,Gas & Air Bersih 4,09 13,70 3,00 2,72 6,435. Konstruksi 1,43 1,21 2,71 4,25 6,646. Perdagangan, Hotel & Restoran 9,63 8,39 8,07 5,58 10,677. Pengangkutan & Komunikasi 7,37 7,83 8,98 12,98 10,07 Keuangan, Sewa, & Jasa8. 7,49 8,40 8,05 5,30 7,27 Perusahaan9. Jasa-jasa 5,37 5,77 6,32 5,76 4,34 PDRB 5,80 6,11 5,94 5,01 6,68 Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur Keterangan : * ) Angka Diperbaiki Pengaruh kenaikan harga BBM pada tahun 2005-2006 mulai berkurangpada tahun 2007, sehingga tahun 2007 perekonomian Jawa Timur nampakmeningkat dengan tumbuh sebesar 6,11 persen. Sektor listrik, gas, dan airbersih tercatat mengalami pertumbuhan paling tinggi, yaitu sebesar 13,70persen, diikuti sektor pertambangan dan penggalian, sektor keuangan, sewa,dan jasa perusahaan serta sektor perdagangan, hotel, dan restoran masing-masing sebesar 10,35 persen, 8,40 persen dan 8,39 persen. Sedangkan sektorindustri pengolahan dan sektor pertanian yang masih menjadi penyumbangterbesar kedua dan ketiga dalam perekonomian Jawa Timur hanya mamputumbuh 4,77 persen dan 3,14 persen. Krisis keuangan global yang terjadi pada semester II tahun 2008berpengaruh pada melambatnya perekonomian Jawa Timur tahun 2008,sebesar 5,94 persen. Tercatat tiga sektorbesaryaitu sektor perdagangan, hoteldan restoran, sektor industri pengolahan dan sektor pertanian mengalamiperlambatan pertumbuhan. Sektor-sektor yang masih mengalami pertumbuhantinggi adalah sektor pertambangan dan penggalian, sektor pengangkutan dankomunikasi, sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan sektor keuangan,
  18. 18. −26−sewa, dan jasa perusahaan masing-masing tumbuh sebesar 9,31 persen, 8,98persen, 8,07 persen, dan 8,05 persen. Dampak krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2008 berlanjuthingga tahun 2009, ekspor komoditas unggulan Jawa Timur ke luar negerimenurun tajam, sehingga pertumbuhan ekonomi melambat. Pada tahun 2009perekonomian Jawa Timur hanya mampu tumbuh sebesar 5,01 persen, dimanasebagian besar sektor ekonomi juga tumbuh melambat. Beberapa sektor yangmasih mengalami pertumbuhan tinggi adalah sektor pengangkutan dankomunikasi, sektor pertambangan dan penggalian, sektor jasa-jasa masing-masing tumbuh sebesar 12,98 persen, 6,92 persen, dan 5,76 persen. Sektor-sektor andalan Jawa Timur seperti sektor perdagangan, hotel dan restoran,sektor industri pengolahan dan sektor pertanian masing-masing hanya tumbuhsebesar 5,58 persen, 2,80 persen dan 3,92 persen. Sementara sektor lainnyarata-rata masih tumbuh pada level 2 sampai 4 persen. Memasuki tahun 2010, perekonomian Jawa Timur membaik seiringdengan membaiknya kondisi perekonomian global, sehingga pertumbuhanekonomi Jawa Timur mencapai 6,68 persen, pertumbuhan tertinggi selamalima tahun terakhir. Tingginya pertumbuhan ekonomi Jawa Timur ini terutamadidukung oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran yang tumbuh sebesar10,67 persen. Membaiknya kondisi perekonomian global memberi dampakterhadap membaiknya daya beli masyarakat yang mendorong sektorperdagangan, baik perdagangan luar negeri maupun perdagangan antarwilayah. Sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor pertambangan danpenggalian, serta sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan tercatatmengalami pertumbuhan yang cukup tinggi, masing-masing sebesar 10,07persen; 9,18 persen, dan 7,27 persen. Sementara itu, sektor industripengolahan dan sektor pertanian tumbuh masing-masing sebesar 4,32 persendan 2,23 persen.2. Laju Inflasi Jawa Timur Tahun 2006 – 2010 Gambar 2.5 Laju inflasiJawa Timur Laju Inflasi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2006-2010 dalam lima tahun terakhir masih 9.66 11.06 tergolong dalam kategori rendah, 6.59 6.96 6.76 6.60 6.96 6.48 masih dibawah 2 digit. Kondisi 3.62 2.78 yang cukup rawan hanya terjadi pada tahun 2008 dengan laju 2006 2007 2008 2009 2010 Jatim NasionalSumber : BPS Provinsi Jawa Timur
  19. 19. −27−inflasi cukup tinggi yaitu 9,66 persen akibat naiknya harga BBM seiring dengantidak terkendalinya harga minyak dunia. Walaupun kenaikan BBM di tahun2008 tersebut sempat dikoreksi di penghujung tahun, namun multiplier effectsakibat kenaikan tersebut sudah terlanjur terjadi sehingga inflasi hampirmenembus dua digit. Memasuki tahun 2009 Gambar 2.6sebenarnya sudah terlihat Inflasi Bulanan Jawa Timur Tahun 2006-2010tanda-tanda akan rendahnya 3inflasi. Sisa andil akibat 2 2penurunan BBM pada bulan 1Desember 2008 masih berlanjut 1di bulan Januari 2009 sehingga 0 Jan Peb Mar Apr Mei Juni Juli Agt Sept Okt Nop Desinflasi Januari 2009 yang -1 2006 2007 2008 -1 2009 2010biasanya cukup tinggi karena Sumber : BPS Provinsi Jawa Timurnaiknya harga bahan makananterdorong deflasi 0,05 persen. Pada tahun 2010, Jawa Timur hanya mengalami sekali inflasi, yaitu pada bulan Maret sebesar 0,21. Bayang-bayang tingginya inflasi terlihat setelah Pemerintah Gambar 2.7 Kumulatif Inflasi Ibukota Provinsi mengumumkan naiknya biaya di Pulau Jawa dan Jawa Timur Tahun 2010 Jasa Perpanjangan STNK dan naiknya Tarif Dasar Listrik khusus bagi pelangga 1200 7.11 7.38 7.33 6.96 6.21 6.18 6.96 VA keatas pada bulan Juli dan 4.53 Agustus. Inflasi mencapai antiklimaks setelah pada bulan Desember laju kenaikan Jakarta Serang Bandung harga beras dan cabe Semarang Yogyakarta Surabaya Jawa Timur Nasional menjadi tidak terbendung Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur akibat faktor cuaca sehingga mengakibatkan inflasi 1,02 persen. Komulatif inflasi Tahun 2010 ditutup sebesar 6,96 persen, angka yang sama dengan inflasi nasional. Dibandingkan dengan inflasi ibukota provinsi di Pulau Jawa, inflasi Jawa Timur masih lebih rendah dari inflasi Semarang, Yogyakarta dan Surabaya, namun lebih tinggi dari inflasi Jakarta, Serang dan Bandung. Hal serupa terjadi pula dengan inflasi nasional yang besarannya tidak berbeda dengan inflasi Jawa Timur.Diantara ibukota
  20. 20. −28− provinsi di pulau Jawa, inflasi tertinggi terjadi Yogyakarta sebesar 7,38 persen dan terendah terjadi di Bandung sebesar 4,53 persen. Dilihat dari penyebabnya, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, laju inflasi Jawa Timur lebih banyak dipengaruhi oleh adanya kebijakan pemerintah yang terkait dengan harga seperti naiknya harga cukai rokok, naiknya harga premium dan solar, konversi energi yang berdampak naiknya harga minyak tanah, naiknya tarif air minum, naiknya harga gas elpiji dan yang terakhir adalah naiknya biaya jasa perpanjangan STNK dan tarif dasar listrik. Disamping itu, laju inflasi lima tahun terakhir juga dipengaruhi oleh naiknya harga beberapa komoditas utama seperti beras, cabe rawit, minyak goreng, gula pasir dan emas perhiasan yang belum dapat dikendalikan harganya oleh pemerintah serta terus meningkatnya biaya sekolah-sekolah swasta. Khusus di tahun 2010, lonjakan harga beras, cabe rawit, minyak goreng dan emasperhiasan serta naiknya biaya jasa perpanjangan STNK dan naiknya tarif dasar listrik merupakan pendorong utama terjadinya inflasi disamping naiknya harga bumbu-bumbuan seperti bawang merah dan bawang putih dan naiknya biaya SLTA sebagaimana terlihat pada Tabel 2.3 Tabel 2.3 10 Komoditas Pendorong Utama Inflasi Jawa Timur Tahun 2006-2010 (%)3. Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur4. PDRB Per Kapita Jawa Timur Tahun 2006 – 2010 PDRB sebagai salah satu indikator makro ekonomi di Jawa Timur, dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini selalu menunjukkan peningkatan. Selanjutnya jika besaran PDRB tersebut diberi penimbang
  21. 21. −29− dengan jumlah penduduk, karena penduduk merupakan pelaku pembangunan yang menghasilkan output (PDRB), akan diperoleh angka PDRB perkapita. Di dalam Tabel 2.4 dapat dilihat perkembangan PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) berturut-turut menunjukkan peningkatan. Peningkatan PDRB per kapita disebabkan karena pertumbuhan PDRB ADHB yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk. Pada tahun 2006 PDRB perkapita Jawa Timur mencapai Rp. 12,87 juta, kemudian meningkat menjadiRp. 14,55 juta pada tahun 2007. Selanjutnya meskipun pada tahun 2008 gaung Krisis Keuangan Global sudah mulai mendunia, PDRB perkapita Jawa Timur masih terus meningkat yaitu sebesar Rp. 16,75 juta (2008) dan tahun 2009 meningkat lagi menjadi Rp. 18,42 juta. Kondisi perekonomian yang membaik pada tahun 2010, memberikan dampak meningkatnya PDRB perkapita menjadi Rp 20,77 juta. Tabel 2.4 PDRB Per Kapita Jawa Timur Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2006 - 2010 Uraian 2006 2007 2008 2009*) 2010**) (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 472.287 536.982 621.392 686.848 778.456 (Miliar Rupiah) 2. Jumlah Penduduk Pertengahan 36.691 36.896 37.095 37.286 37.476 Tahun (Ribu jiwa) 3. PDRB Per Kapita (Ribu Rupiah) 12.872 14.554 16.751 18.421 20.772Sumber : BPS Provinsi Jawa TimurKeterangan : * ) Angka Diperbaiki **) Angka Sementara 5. INDEKS GINI RATIO TAHUN 2009 – 2010 Berdasarkan nilai gini rasio, tingkat ketimpangan rata-rata konsumsi per kapita di Jawa Timur 2009-2010 masuk dalam kategori rendah (kurang dari 0,36). Nilai gini rasio tahun 2010 sebesar 0,31, meningkat dibandingkan tahun 2009 yang nilainya 0,29, naik 0,02 poin. Kondisi ini seperti terlihat pada kurva Lorenz (Gambar 4.5.) tahun 2009- 2010, kurva tahun 2009 memiliki luas area lebih kecil dibanding luas area tahun 2010 (kurva terhadap garis diagonal). Menunjukkan bahwa kurva bergerak semakin menjauhi garis kemerataan sempurna. Dengan
  22. 22. −30− demikian, kenaikan rata-rata konsumsi per kapita selama 2009-2010, walaupun berada di bawah tingkat kenaikan harga (Inflasi), justru menyebabkan meningkatnya ketimpangan dalam distribusi konsumsi. Pergeseran tersebut terjadi karena berkurangnya share di kuintil 5, sedangkan kuintil 3 dan 4 mengalami peningkatan. Sedangkan pada kuintil bawah, kuintil 1 mengalami peningkatan, sedangkan kuintil 2 mengalami penurunan share. Tabel 2.5 Persentase Total Rata-rata Konsumsi per Kapita Sebulan menurut Status Wilayah dan Kuintil Penduduk Tahun/ Kuintil Penduduk 2009-2010 Konsumsi di Jawa Timur berdasarkan Gini Wilayah (Kota/Desa) 1 2 3 4 5 Rasio Kota 7,98 12,13 15,76 21,46 42,68 0,31 2009 Desa 9,38 14,20 17,99 21,65 36,78 0,25 Kota+Desa 8,18 12,73 15,94 21,04 42,13 0,29 Kota 8,78 12,44 15,99 21,24 41,55 0,30 2010 Desa 10,88 14,42 17,38 21,45 35,87 0,23Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur
  23. 23. −31− Gambar 2.8 Kurva Lorenz Kumulatif Penduduk dan Pengeluaran (Persen) di Jawa Timur 2009-2010 100,00 90,00 80,00Kumulatif Pengeluaran (Persen) 70,00 2009 60,00 50,00 2010 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 Kumulatif Penduduk (Persen) Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur Terjadinya penurunan ketimpangan selama 2009-2010 ini terutama terjadi di wilayah pedesaan, yang turun sebesar 0,02 poin, sedangkan penurunan di wilayah perkotaan hanya sebesar 0,01 poin. Walaupun nilai gini rasio pada wilayah perkotaan dan perdesaan, masuk dalam ketimpangan rendah, namun terdapat perbedaan sebesar 0,07 poin antara wilayah perkotaan dan perdesaan di tahun 2010. Perbedaan ini semakin meningkat dibandingkan tahun 2009, yang memiliki perbedaan sebesar 0,06 poin. Ini menjadi indikasi bahwa wilayah perdesaan memiliki kecenderungan lebih cepat menuju tingkat pemerataan sempurna. Pola perubahan share konsumsi antar kuintil, berbeda antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Pada wilayah perkotaan terjadi pergeseran kuintil 4 dan 5, menuju kuintil di bawahnya. Sedangkan di
  24. 24. −32− wilayah perdesaan terdapat kecenderungan kuintil 1 dan 2 semakin mendekati share kuintil 3, dan juga terjadi penurunan share pada kuintil 4 dan 5. Situasi ini yang mengindikasikan kemerataan di perdesaan akan lebih cepat dibandingkan perkotaan. Gambar 2.9 Kurva Lorenz Kumulatif Penduduk dan Pengeluaran (Persen) menurut Wilayah di Jawa Timur 2010 PerkotaanPerdesaan Perkotaan+Pedesaan 100,00 90,00 80,00Kumulatif Pengeluaran (Persen) 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 Kumulatif Penduduk (Persen) Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur Tidak semua wilayah dengan tingkat rata-rata konsumsi per kapita sebulan yang tinggi memiliki tingkat ketimpangan yang tinggi juga. Seperti dalam gambar 3.7, Kabupaten/Kota yang berada dalam wilayah area hijau walaupun memiliki rata-rata konsumsi per kapita sebulan tinggi, namun memiliki tingkat ketimpangan yang relatif rendah, jika dibandingkan situasi Provinsi Jawa Timur, terutama untuk Kota Probolinggo dan Batu. 6. Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia Tahun 2007 – 2010 Pada periode 2007 – Tabel 2.6 Persentase Distribusi Pengeluaran Penduduk 2010, ketimpangan pemerataan Jawa Timur Tahun 2007 – 2010 pendapatan versi Bank Dunia di 40 % 40 % 20 % Tahun bawah menengah atas (1) (2) (3) (4) Jawa Timur, cenderung 2007 19,83 36,70 43,47 mengalami perbaikan. Artinya 2008 19,92 36,86 43,22 2009 19,86 37,59 42,55 ketimpangan pendapatan 2010 19,73 38,46 41,81 Keterangan: Data tahun 2006 tidak tersedia Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur
  25. 25. −33− lambat laun mengecil seiring pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik. Penduduk yang mempunyai pendapatan berkategori 20 persen ke atas pada tahun 2007 dapat menikmati kue ekonomi sebanyak 43,47 persen bergerak mengecil masing-masing 43,22 persen (2008); 42,55 persen (2009) dan 41,81 persen (2010). Sedangkan untuk yang berpendapatan 40 persen menengah dan 40 persen ke bawah semakin banyak yang dapat menikmati kue pembangunan. Dengan demikian kesenjangan semakin menurun, dan semakin dirasakannya kue ekonomi di tingkat pendapatan yang lebih bawah. Pada tahun 2007, penduduk yang berpendapatan 40 persen ke bawah semakin dapat menikmati hasil geliatekonomi dari 19,83 persen menjadi 19,92 persen (2008); 19,86 persen (2009) dan 19,73 persen (2010). Berdasarkan skala kesenjangan yang telah ditetapkan, karena penduduk yang berpendapatan 40 persen ke bawah menikmati hasil kegiatan ekonomi di atas nilai 17 persen, maka ketimpangan pendapatan yang terjadi selama kurun waktu 2006 – 2010 itu termasuk kategori ketimpangan pendapatan rendah.7. Perbandingan Relatif Antar Daerah Untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat dalam lingkup provinsi dapat dilihat dari keterbandingan angka PDRB per kapita kabupaten/kota dengan rata-rata provinsi. Pemerintah daerah dalam mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat dapat menggunakan acuan perbandingan relatif untuk memacu daerahnya berada minimal pada level rata-rata provinsi atau bahkan lebih baik lagi di atas level rata-rata provinsi. Tabel 2.6 menunjukkan pengelompokan daerah yang dibagi berdasarkan 3 kategori : (i) Kabupaten/kota dengan PDRB per kapita nomor urut 1 sampai 7 adalah kabupaten/kota berkategori PDRB per kapita tinggi; (ii) Kabupaten/kota dengan PDRB per kapita nomor urut 8 sampai 27 adalah kabupaten/kota berkategori PDRB per kapita sedang; (iii) Kabupaten/kota dengan PDRB per kapita nomor urut 28 sampai 38 adalah kabupaten/kota berkategori PDRB per kapita rendah. Output daerah yang terus diupayakan peningkatannya melalui optimalisasi sumberdaya atau potensi daerah dalam kurun waktu lima
  26. 26. −34−tahun yaitu tahun 2006-2010 sedikit demi sedikit mulai nampak hasilnyawalaupun tidak signifikan. Tampak dari tabel tersebut bahwa posisi kabupaten/kota padamasing-masing kategori dari tahun ke tahun mengalami perubahantetapi posisi the biggest three masih ditempati kab/kota yang sama,yaitu Kota Kediri, Kota Surabaya dan Kota Malang. Kabupaten/kota dengan PDRB yang sebagian besar ditopang olehsektor industri, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta SektorJasa-jasa cenderung menempati posisi di atas rata-rata Jawa Timurseperti yang terjadi di Kota Kediri, Kota Surabaya, Kota Malang,Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kota Mojokerto dan KotaProbolinggo. Tujuh daerah yang masuk kategori ber PDRB per kapitatinggi ini sulit digeser oleh daerah-daerah lain di Jawa Timur.Kabupaten Tulungagung, Kota Batu, Kabupaten Banyuwangi, dan KotaMadiun walaupun posisinya selama 5 tahun tetap namun masih beradadi bawah posisi rata-rata Jawa Timur.
  27. 27. −35− Tabel 2.7 Urutan Keterbandingan Relatif PDRB per Kapita Kabupaten/Kota terhadap PDRB per Kapita di Jawa Timur (Juta Rp.) Tahun 2006 – 2010No. 2006 2007 2008 2009*) 2010**)(1) (2) (3) (4) (5) (6)01. Kota Kediri 151,20 Kota Kediri 165,69 Kota Kediri 188.06 Kota Kediri 209,30 Kota Kediri 242,2602. Kota Surabaya 46,92 Kota Surabaya 53,72 Kota Surabaya 62.31 Kota Surabaya 68,76 Kota Surabaya 74,7803. Kota Malang 24,49 Kota Malang 27,71 Kota Malang 32.17 Kota Malang 34,78 Kota Malang 39,2904. Kab. Sidoarjo 23,02 Kab.Sidoarjo 25,62 Kab.Sidoarjo 28.90 Kab. Sidoarjo 31,27 Kab. Gresik 34,4305. Kab. Gresik 20,57 Kab.Gresik 23,27 Kab.Gresik 26.67 Kab. Gresik 29,45 Kab. Sidoarjo 32,5306. Kota Mojokerto 16,28 Kota Mojokerto 18,37 Kota Mojokerto 21.14 Kota Mojokerto 23,44 Kota Mojokerto 25,1307. Kota Probolinggo 14,05 Kota Probolinggo 15,73 Kota Probolinggo 17.77 Kota Probolinggo 19,10 Kota Probolinggo 22,58Provinsi Jawa Timur 12,87 14,55 16,75 18,42 20,7708. Kab. Tulungagung 11,23 Kab. Tulungagung 12,65 Kota Madiun 14,67 Kota Madiun 16,17 Kota Madiun 19,3809. Kota Madiun 11,17 Kota Madiun 12,65 Kab.Tulungagung 14,60 Kab. Tulungagung 16,09 Kab. Tulungagung 18,1810. Kota Pasuruan 10,55 Kota Pasuruan 11,84 KotaPasuruan 13,47 Kota Batu 14,89 Kota Batu 16,9011. Kota Batu 10,17 Kota Batu 11,61 Kota Batu 13,44 Kota Pasuruan 14,88 Kab. Banyuwangi 16,7112. Kab. Banyuwangi 10,08 Kab. Banyuwangi 11,41 Kab. Banyuwangi 13,30 Kab. Banyuwangi 14,82 Kota Pasuruan 15,7613. Kab. Mojokerto 9,55 Kab. Mojokerto 10,77 Kab.Tuban 12,48 Kab. Tuban 13,85 Kab. Bojonegoro 15,6614. Kab. Probolinggo 9,44 Kab. Probolinggo 10,77 Kab.Probolinggo 12,37 Kab. Probolinggo 13,65 Kab. Tuban 15,1515. Kab. Tuban 9,31 Kab. Tuban 10,69 Kab.Mojokerto 12,29 Kab. Mojokerto 13,45 Kab. Mojokerto 15,0916. Kab. Lumajang 8,86 Kab. Lumajang 9,96 Kab.Situbondo 11,41 Kab. Situbondo 12,55 Kab. Probolinggo 14,8217. Kab. Situbondo 8,80 Kab. Situbondo 9,93 Kab.Lumajang 11,39 Kab. Lumajang 12,52 Kab. Lumajang 14,3618. Kab. Malang 8,61 Kab. Malang 9,77 Kab.Malang 11,24 Kab. Bojonegoro 12,39 Kab. Malang 13,72 19. Kab. Blitar
  28. 28. −36− (1) (2) (3) (4) (5) (6) 19. Kab. Blitar 8,10 Kab. Bojonegoro 9,20 Kab.Bojonegoro 11,20 Kab. Malang 12,34 Kab. Situbondo 13,58 20. Kota Blitar 8,03 Kab. Blitar 9,19 Kab.Blitar 10,50 Kab. Blitar 11,58 Kota Blitar 13,14 21. Kab. Sumenep 7,68 Kota Blitar 9,02 Kota Blitar 10,27 Kota Blitar 11,40 Kab. Blitar 12,49 22. Kab. Bojonegoro 7,59 Kab. Sumenep 8,60 Kab.Sumenep 9,92 Kab. Magetan 10,88 Kab. Jombang 12,41 23. Kab. Magetan 7,58 Kab. Magetan 8,53 Kab.Magetan 9,79 Kab. Sumenep 10,71 Kab. Magetan 12,24 24. Kab. Jombang 7,36 Kab. Jombang 8,29 Kab.Jombang 9,45 Kab. Pasuruan 10,38 Kab. Sumenep 11,77 25. Kab. Pasuruan 7,16 Kab. Pasuruan 8,18 Kab.Pasuruan 9,43 Kab. Jombang 10,20 Kab. Pasuruan 11,28 26. Kab. Kediri 6,91 Kab. Nganjuk 7,71 Kab.Jember 8,85 Kab. Jember 9,74 Kab. Jember 10,83 27. Kab. Nganjuk 6,75 Kab. Kediri 7,65 Kab.Nganjuk 8,84 Kab. Nganjuk 9,72 Kab. Nganjuk 10,80 28. Kab. Jember 6,63 Kab. Jember 7,52 Kab.Kediri 8,74 Kab. Kediri 9,54 Kab. Kediri 10,36 29. Kab. Madiun 6,26 Kab. Madiun 7,07 Kab.Madiun 8,09 Kab. Madiun 8,85 Kab. Madiun 9,62 30. Kab. Lamongan 5,69 Kab. Lamongan 6,45 Kab.Lamongan 7,41 Kab. Lamongan 8,23 Kab. Lamongan 9,39 31. Kab. Ngawi 5,66 Kab. Ngawi 6,33 Kab.Ngawi 7,24 Kab. Ngawi 7,99 Kab. Ponorogo 9,27 32. Kab. Bangkalan 5,47 Kab. Bangkalan 6,02 Kab.Ponorogo 6,91 Kab. Ponorogo 7,74 Kab. Ngawi 9,22 33. Kab. Ponorogo 5,28 Kab. Ponorogo 6,00 Kab.Bangkalan 6,76 Kab. Bangkalan 7,25 Kab. Bangkalan 8,68 34. Kab. Bondowoso 4,72 Kab. Bondowoso 5,34 Kab.Bondowoso 6,13 Kab. Bondowoso 6,75 Kab. Bondowoso 7,27 35. Kab. Sampang 4,60 Kab. Sampang 4,99 Kab.Trenggalek 5,68 Kab. Trenggalek 6,34 Kab. Trenggalek 7,17 36. Kab. Trenggalek 4,34 Kab. Trenggalek 4,89 Kab.Sampang 5,57 Kab. Sampang 5,97 Kab. Sampang 6,93 37. Kab. Pamekasan 4,13 Kab. Pamekasan 4,52 Kab.Pamekasan 5,08 Kab. Pacitan 5,54 Kab. Pamekasan 6,59 38. Kab. Pacitan 3,92 Kab. Pacitan 4,39 Kab.Pacitan 5,03 Kab. Pamekasan 5,49 Kab. Pacitan 6,43Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur
  29. 29. −37− Keempat kabupaten/kota itu masuk kategori ber PDRB per Kapita sedang bersama 16 kabupaten/kota lainnya : Kota Pasuruan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Tuban, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Malang, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kabupaten Magetan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Jombang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Jember, Kabupaten Nganjuk. Sedangkan yang berkategori PDRB perkapita rendah adalah Kabupaten Kediri, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Pacitan.8. Indeks Disparitas Wilayah Jawa Timur Tahun 2006 - 2010 Output daerah yang merupakan representasi dari kekayaan daerah dan kesejahteraan masyarakat adalah dua hal yang berbeda, pertanyaanya apakah ada kaitan antara kekayaan daerah (regional prosperity) dan kesejahteraan masyarakat (community welfare) di suatu daerah. Asumsi bahwa tingkat kekayaan daerah yang tinggi juga akan berdampak terhadap tingginya kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut memerlukan gambaran kondisi disparitas regional. Rendahnya ketimpangan regional dalam hal kesejahteraan masyarakat merupakan hasil dari kebijakan pemerataan pembangunan antar daerah (equalization policy) yang dijalankan pemerintah, terutama melalui instrumen fiskal (fiscal policy) seperti transfer dari pusat, transfer antar daerah dan kebijakan lain. Tingkatkesenjangan ekonomi antar wilayah di suatu wilayah umumnya berfluktuasi seiring dengan tingkat perubahan PDRB per kapitanya. Melebar atau Tabel 2.8 Indeks Williamson Jawa Timur menyempitnya kesenjangan itu Tahun 2006-2010 dipengaruhi oleh kondisi sosial Indeks ekonomi masyarakat. Selain itu, juga Tahun Perubahan Williamson sangat dipengaruhi oleh kreatifitas (1) (2) (3) 2006 115,87 -0,60050 Pemerintah Daerah dalam 2007 115,34 -0,45741 memanfaatkan segala potensi yang 2008 115,26 -0,06936 ada untuk meningkatkan output ) 2009* 115,85 0,51189 ) daerah. Kondisi tersebut 2010** 115,14 -0,61286 tergambarkan pada indeks Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur Keterangan : * ) Angka Diperbaiki **) Angka Sementara Williamson (baca : Indeks
  30. 30. −38− Kesenjangan) dengan PDRB per kapita sebagai tolak ukur penghitungan. Kesenjangan ekonomi antar kabupaten/kota di Jawa Timur yang ditunjukkan dengan Indeks Disparitas Williamson dalam periode tahun 2006 – 2010 mengalami kemajuan yang signifikan dengan indeks yang cenderung menurun. Pada tahun 2006 indeks kesenjangan bernilai 115,87 atau terjadi penurunan sebesar -0,60 persen, indeks pada tahun 2007 sebesar 115,34 atau mengalami penurunan sebesar -0,46 persen. Adanya kenaikan harga BBM mulai 24 Mei 2008 serta terjadi krisis global menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi dibandingkan tahun 2007. Tetapi perlambatan ekonomi pada tahun 2008 itu belum begitu terasa, karena tingkat kesenjangan di Jawa Timur yang ditunjukkan dengan nilai indeks Disparitas Williamson mengalami penurunan sebesar -0,07 persen atau mempunyai indeks 115,26. Kenaikan BBM dan krisis finansial khususnya di negara-negara Eropa dan Amerika yang dikenal sebagai subprime mortgage sangat terasa pada tahun 2009. Pertumbuhan ekonomi melambat dari 5,94 pada tahun 2008 menjadi 5,01 persen pada tahun 2009, dan indeks Williamsonpun juga melebar dari 115,26 pada tahun 2008 menjadi 115,85 atau mengalami pelebaran sebesar 0,51 persen. Beruntungnya, dampak dari krisis finansial tersebut tidak berlanjut pada tahun 2010. Selain karena sudah berpengalaman dalam menghadapi situasi krisis sebagaimana yang terjadi pada tahun 1998, fundamental ekonomi dalam negeri jauh lebih baik dibanding tahun 1998, maka Jawa Timur kembali mengalami pertumbuhan ekonomi yang siginifikan. Apalagi Jawa Timur sangat mengandalkan sektor riil, dan berbeda struktur perekonomiannya dibanding Jakarta yang sangat mengandalkan sektor perbankan yang notabene sangat rentan terhadap krisis finansial. Pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mampu mencapai 6,67 persen, merupakan tertinggi selama lima tahun terakhir. Pertumbuhan pada tahun 2010 ini cukup berkualitas karena indeks kesenjangan wilayahnya menurun menjadi 115,14 atau terjadi penurunan -0,61 persen dibanding tahun sebelumnya.9. Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan Di Jawa Timur Tahun 2006 – 2010 Pembangunan yang telah dilakukan selama ini telah memberikan andil yang cukup besar dalam proses terciptanya kesejahteraan masyarakat. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena lebih dari 78 persen
  31. 31. −39− penduduk selama kurun waktu Gambar 2.10 Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan lima tahun terakhir, telah Di Jawa Timur Tahun 2006-2010 dapat memenuhi kebutuhan 84.74 minimumnya. Pada tahun 83.32 2006 persentase penduduk di 81.49 80.02 atas garis kemiskinan di Jawa 78.91 Timur mencapai 78,91 persen dan naik terus menjadi 84,74 2006 2007 2008 2009 2010 persen pada tahun Sumber : BPS, Susenas dan PPLS 2010.Perkembangan persentase penduduk di atas garis kemiskinan dalam kurun waktu 5 tahun tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.10.10. Angka Kriminalitas Yang Tertangani Data dari Kepolisian Daerah (Polda) Jatim selama tahun 2009, angka tindak kriminalitas di Jawa Timur mengalami penurunan yang sangat signifikan daripada Tahun 2008. Dari data kepolisian mulai kurun waktu Januari s/d Desember 2009 mengalami penurunan dari crime sedang tahun 2008 mencapai 48,129. Jadi pada Tahun 2009 angka kriminalitas secara umum mengalami penurunan dari 48,129 pada tahun 2008 dan 2009 mencapi 41,166 kasus. Sehingga pada tahun 2009 mengalami penurunan sebesar 6.958 kasus (40 %), dibandingkan 2008. Data kriminal untuk Surabaya sebanyak 2.105 kasus, Besuki sebanyak 1.970 kasus, Malang 1.243 kasus, Madiun sebanyak 500 kasus, Kediri sebanyak 646 kasus. Sedangkan yang mengalami kasus tindak kriminalitas sedikit yaitu Polwil Madura mencapi 106 kasus dan Polwil Bojonegoro sebanyak 24 kasus. Sedangkan pada Tahun 2010 ini tercatat angka kriminalitas di Jawa Timur mengalami penurunan dari 45.270 kasus pada Tahun 2009 menjadi 11.507 kasus. Dengan data bulan Januari sampai Desember tersebut berarti jumlah kriminalitas pada Tahun 2010 mengalami penurunan 25,4 %. Hal ini tidak terlepas dari langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang rutin melakukan operasi dan menempatkan personil di jalan-jalan raya maupun daerah permukiman. Berdasarkan data, penurunan terjadi di Kesatuan Polresta Surabaya pada Tahun 2010 sebanyak 5.925 kasus yaitu terdiri dari Kediri 1.740 kasus, Besuki 1.497 kasus, Bojonegoro 1.245 kasus, Madiun 863 kasus, Polda Jatim 388 kasus.
  32. 32. −40− Tabel 2.9 Data kriminalitas bulan Januari s/d Juni 2010 Jajaran polda jatim NO URAIAN JAN PEB MAR APRIL MEI JUNI 1 Crime total 3.463 3.122 3.168 3.116 3.175 3.044 2 Crime clearance 2.675 2.257 2.271 2.678 2.749 2.589 3 Clearance rate 77,25% 72,29% 77,23% 85,94% 86,58% 85,05% 4 Crime clock 0:1253" 0:1418" 0:1250" 0:1420" 0:144" 0:1440" 5 Crime rate 9 8 9 8 9 9 Jumlah Penduduk 38.696.100 38.696.100 38.696.100 38.696.100 38.696.100 38.696.100 Sumber Data : Polda Jatim Data crime indeks Tahun 2010,pencurian dengan pemberatan (Curat) sebanyak 3.484, pencurian dengan kekerasan (Curas) sebanyak 872, ranmor sebanyak 1.252 serta judi sebanyak 3.764. Sementara itu kasus korupsi yang masuk pada tahun 2010 sebanyak 19 kasus, sedangkan yang sudah selesai sebanyak 37 kasus dimana yang di P-21 sebanyak 23 kasus, surat pemberhentian penyidikan (SP-3) 10 kasus. Untuk premanisme sebanyak 153 kasus yang diungkap street crime sebanyak 201 kasus, perjudian 525 kasus traffiking sebanyak 4 kasus, narkotika sebanyak 125 kasus, lelang loging 45 kasus, ilegal masy 4 kasus dan korupsi 1 kasus. Tabel 2.10 Data : Crime Indeks 11 Kasus (Pengamat Khusus) Tahun 2008 S/D Bulan September 2010 NO LOKASI TAHUN 2008 TAHUN 2009 TAHUN 2010 1 TABES 12.230 10.778 7.152 2 MALANG 4.286 5.672 6.469 3 BESUKI 4.599 4.236 2.861 4 KEDIRI 4.805 3.258 2.753 5 MADIUN 1.840 1.454 2.092 6 BOJONEGORO 3.409 2.744 2.632 7 MADURA 321 950 1.112 JUMLAH 29.511 29.293 25.056 Sumber data : Polda Jatim Angka kriminalitas berdasarkan data kepolisian Surabaya mengalami penurunan. Pada semester pertama tahun 2010 tercatat sebanyak 927 kasus. Angka ini lebih kecil jika dibandingkan dengan tindak pidana kriminal pada tahun 2009 lalu yang tercatat hingga 2.246 kasus.11. PerkembanganKinerja Perbankan Umum Di Jawa Timur Pelaksanaan fungsi intermediasi bank umum di Jatim pada awal tahun 2011 secara umum berjalan dengan lancar dan menunjukkan perkembangan positif. Dibandingkan triwulan sebelumnya, kinerja
  33. 33. −41−pertumbuhan (qtq) total aset dan penyaluran kredit masih mamputumbuh stabil dengan pencapaian kinerja pertumbuhan yang cukuptinggi, sedangkan kinerja penghimpunan DPK cenderung melambat.Sementara itu, jika dianalisa secara tahunan ketiga indikator utama bankumum tercatat tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan IV-2010maupun periode yang sama di tahun 2010. Tabel 2.11 Gambar 2.11 Gambar 2.12 Pertumbuhan kredit secara triwulanan yang lebih tinggidibandingkan pertumbuhan DPK menyebabkan peningkatan Loan toDeposit Ratio (LDR) pada periode laporan, dari 71,96% menjadi 74,61%.Berdasarkan kelompok bank, rasio LDR tertinggi masih didominasi olehkelompok Bank Pemerintah (100,42%), sementara kelompok bankswasta dan bank asing cenderung memiliki rasio lebih rendah, yaitu56,03% dan 64,82%.
  34. 34. −42− Dalam rangka mendorong fungsi intermediasi perbankan, Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.12/19/PBI/2010 tanggal 4 Oktober 2010 menetapkan ketentuan mengenai perhitungan besaran Giro Wajib Minimum (GWM) yang dikaitkan dengan rasio LDR suatu Bank, kebijakan ini berlaku per 1 Maret 2011. Dalam ketentuan ini, besaran GWM Rupiah bank umum terdiri atas GWM primer (8%), GWM sekunder (2,5%) dan GWM LDR yang merupakan tambahan GWM yang harus dialokasikan bank pada saat nilai LDR bank berada diluar range (batas atas dan batas bawah) yang telah ditetapkan (78%-100%). Secara makro LDR target adalah cerminan kebutuhan kredit yang diperlukan untuk menopang pertumbuhan ekonomi, sedangkan secara mikro; LDR target ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi likuiditas dan LDR Perbankan. Sehingga secara umum, penerapan GWM LDR bertujuan agar bank mengoptimalkan penyaluran kreditnya pada sektor riil, namun dengan tetap mengacu pada prinsip kehati-hatian.Gambar 2.13Gambar 2.14 12. DanaPihak Ketiga (DPK) Setelah mencatat pertumbuhan yang cukup baik di akhir tahun 2010, kinerja pertumbuhan DPK yang dihimpun oleh industri bank umum di Jatim pada periode Tw I-2011 cenderung melambat. Sepanjang periode laporan, DPK meningkat Rp.1,9 triliun atau tumbuh 0,89% (qtq) dan 12,24% (yoy) menjadi Rp.217,01 triliun. Berdasarkan jenisnya, perlambatan ini didorong oleh minimnya pertumbuhan simpanan tabungan dan deposito pada triwulan laporan. Simpanan deposito hanya tumbuh 0,41% (qtq), bahkan simpanan tabungan mencatat kontraksi sebesar -0,71%(qtq). Namun demikian kedua jenis simpanan ini masih
  35. 35. −43−mendominasi DPK dengan proporsi yang cukup tinggi, yaitu masing-masing sebesar 41,56% dan 40,92%. Gambar 2.15 Gambar 2.16 Di sisi lain, simpanan giro yang mempunya proporsi lebih rendah(17,52%) menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi, baik secaratriwulanan maupun tahunan. Hal ini khususnya seiring denganpeningkatan transaksi dunia usaha serta tidak lepas dari siklus tahunanpeningkatan dana rekening giro untuk belanja pemerintah di bank umumyang masih cukup tinggi dan belum terealisir di awal tahun. Gambar 2.17 Gambar 2.18 Sementara itu, terbatasnya pertumbuhan DPK yang berlangsungpada beberapa periode terakhir selain diyakini terkait dengan faktortingkat suku bunga simpanan yang relatif rendah, juga dipengaruhi olehcukup banyaknya pilihan instrumen simpanan sekaligus investasi diluarperbankan yang menawarkan return menarik, sehingga masyarakatmendapatkan banyak pilihan dalam penempatan dananya. Namun di sisilain, rendahnya suku bunga ini diharapkan mampu menjadi salah satupendorong penyaluran kredit kepada masyarakat, mengingat suku bungaDPK merupakan salah satu variable pembentuk suku bunga kredit.
  36. 36. −44− Rendahnya suku bunga DPK diharapkan dapat mendorong efisiensi biaya bunga kredit, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan penyaluran kredit kepada masyarakat. Gambar 2.1913. Kredit Pertumbuhan penyaluran kredit oleh bank umum di Jatim pada triwulan laporan mencapai 22,17% (yoy), ini merupakan angka pertumbuhan tertinggi setelah terjadinya krisis perekonomian global di tahun 2008. Dengan angka pertumbuhan tersebut, maka outstanding/baki debet kredit yang disalurkan oleh bank umum di Jatim kepada masyarakat dan dunia usaha sampai dengan akhir Tw I-2011 mencapai Rp.161,92 triliun. Kondisi perekonomian yang cukup stabil dan kondusif menjadi salah satu pendorong peningkatan permintaan kredit di Jatim, sehingga dari sisi perbankan kondisi ini dimanfaatkan sebagai momentum yang tepat untuk melakukan ekspansi kredit. Gambar 2.20 Gambar 2.21
  37. 37. −45− Berdasarkan jenisnya, kredit di Jatim masih di dominasi oleh kredit produktif yaitu kredit modal kerja yang mencapai Rp.95,80 triliun atau sebesar 59,16% dari total kredit secara keseluruhan, disusul oleh kredit konsumsi (27,39%) dan kredit investasi (13,44%). Pertumbuhan kredit paling tinggi pada periode ini terjadi pada kredit investasi yang tercatat sebesar 14,70% (qtq) atau 28,92% (yoy), sementara kredit modal kerja dan konsumsi cenderung tumbuh stabil. Cukup besarnya alokasi penyaluran kredit untuk kegiatan produktif menjadi salah satu cerminan peran perbankan di Jatim dalam melaksanakan fungsi intermediasinya guna mendorong aktivitas dunia usaha, yang diharapkan dapat semakin memperbesar multiplier effect pada pertumbuhan perekonomian di Jatim. Gambar 2.22 Gambar 2.23Gambar 2.24Gambar 2.25 Berdasarkan sektor ekonomi, penyaluran kredit bank umum paling besar disalurkan kepada sektor-sektor yang mendominasi struktur perekonomian di Jatim, yaitu sektor Industri serta sektor Perdagangan Hotel dan restoran (PHR) dengan proporsi masing-masing sebesar 27,32% dan 24,64%. Sementara itu, dilihat dari angka pertumbuhannya, penyaluran kredit kepada sektor angkutan dan komunikasi, sektor PHR,
  38. 38. −46−sektor industri pengolahan mencatat pertumbuhan tertinggi, masing-masing sebesar 24,48%, 22,36%, dan 18,14% (yoy). Tingginyapenyaluran kredit pada ketiga sektor ini turut mengkonfirmasi tingginyapertumbuhan masing-masing sektor tersebut pada perhitunganpertumbuhan ekonomi Jatim di Tw I-2011. Gambar 2.26Gambar 2.27 Gambar 2.28Gambar 2.29 Tingginya pertumbuhan kredit pada periode ini juga diiringidengan peningkatan jumlah kredit yang tidak terserap (undisbursedloans) dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2010. Tercatatnilai undisbursed loan pada posisi akhir Tw.I-2011 sebesar 7,86% daritotal plafon kredit yang disediakan, atau sebesar Rp.17,51 triliun, kondisiini cenderung meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya dan periodeyang sama tahun 2010, dimana pada saat itu rasio undisbursed loansterhadap total kredit mesing-masing sebesar 7,34% dan 5,02%.Berdasarkan jenisnya, undisbursed loan tertinggi terdapat pada kreditmodal kerja yang mencapai 11,89% dari plafon kredit yang telahdisetujui oleh bank umum, sedangkan penyaluran kredit konsumsi dan
  39. 39. −47− investasi cenderung terserap lebih baik, sesuai dengan plafon yang telah disetujui. Sementara itu, kenaikan suku bunga acuan BI rate sebesar 0,25 bps (basis points) pada bulan Februari 2011 direspon perbankan dengan menaikkan suku bunga kredit dengan kisaran yang beragam. Kenaikan suku bunga kredit tertinggi terjadi pada kredit konsumi, disusul oleh kredit modal kerja dengan tingkat kenaikan yang relatif lebih rendah, sedangkan suku bunga kredit investasi pada periode ini cukup stabil. Dalam rangka meningkatkan transparansi mengenai karakteristik produk perbankan (manfaat, biaya dan risiko), meningkatkan good governance dan mendorong persaingan yang sehat dalam industri perbankan melaluiterciptanya disiplin pasar (market discipline) yang lebih baik, Bank Indonesia telah menerbitkan Surat Edaran No.13/5/DPNP tanggal 8 Februari 2011 guna mewajibkan bank-bank umum untuk melakukan transparansi informasi mengenai aspek perhitungan dan penetapan suku bunga untuk kredit, khususnya Suku Bunga Dasar Kredit/SBDK (prime lending rate). Ketentuan ini mulai diberlakukan kepada bank umum konvensional yang beraset diatas Rp.10 triliun per 31 Maret 2011. SBDK merupakan hasil perhitungan dari 3 (tiga) komponen yaitu (1) harga pokok dana untuk kredit (HPDK), (2) biaya overhead yang dikeluarkan Bank dalam proses pemberian kredit, dan (3) marjin keuntungan (profit margin) yang ditetapkan untuk aktivitas perkreditan, namun didalamnya belum memperhitungkan komponen premi risiko individual nasabah Bank. SBDK tersebut dihitung secara per tahun dalam bentuk persentase (%), dan merupakan suku bunga terendah yang digunakan sebagai dasar bagi bank dalam penentuan suku bunga kredit yang dikenakan kepada debitur. Perhitungan SBDK yang wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia dan dipublikasikan kepada masyarakat mencakup 3 (tiga) jenis kredit yaitu kredit korporasi, kredit ritel, dan kredit konsumsi (KPR dan Non KPR), tidak termasuk penyediaan dana melalui kartu kredit dan kredit tanpa agunan.14. Kredit Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sebagai upaya pemberdayaan perekonomian masyarakat yang bergerak di sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), penyaluran kredit perbankan pada kelompok usaha ini menjadi hal penting yang perlu ditingkatkan guna memperkuat kemampuan ekspansi sektor usaha
  40. 40. −48− mikro kecil menengah, sehingga menjadi pendorong perekonomian Jawa Timur serta memperluas lapangan kerja. Terkait dengan hal ini, Bank Indonesia di wilayah Jawa Timur (Surabaya, Malang, Kediri, Jember) bersama Pemerintah Daerah berupaya untuk memfasilitasi serta menyusun kebijakan – kebijakan yang mendorong peningkatan penyaluran kredit UMKM, seperti pendirian lembaga penjaminan kredit daerah (PT. Jamkrida Jatim), Pendirian APEX BPR, serta optimalisasi keberadaan Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) guna melakukan pendampingan kepada usaha mikro yang feasible untuk memperoleh pembiayaan dari perbankan. Upaya lain yang dilakukan oleh Bank Indonesia Surabaya dalam mendorong perkembangan UMKM adalah melalui pengengembangan beberapa klaster komoditas potensial melalui pola kemitraan. Beberapa klaster yang telah dikembangkan antara lain klaster alas kaki di Kab. Mojokerto, klaster rumput laut di Kab. Sumenep Madura, dan yang saat ini sedang dikembangkan adalah klaster Sapi Potong di wilayah Kab. Bojonegoro.Gambar 2.30Gambar 2.31 Sampai dengan akhir periode laporan, penyaluran total kredit UMKM1 di Jawa Timur mencapai Rp.59,19 triliun atau sebesar 36,56% dari total kredit secara keseluruhan. Berdasarkan jenisnya, realisasi penyaluran kredit UMKM secara nominal didominasi oleh kelompok usaha kecil dan usaha menengah dengan baki debet masing-masing mencapai Rp.25,31 triliun (42,76%) dan Rp.24,86 triliun (42%), sementara itu terkait dengan plafon kredit usaha mikro yang relatif lebih rendah dibandingkan plafon kredit usaha kecil dan menengah, maka secara nominal baki debet kredit kepada kelompok usaha mikro cenderung lebih rendah, yaitu sebesar Rp.9,01 triliun atau 15,23% dari total kredit UMKM yang disalurkan. Namun demikian, jika dianalisa dari
  41. 41. −49− jumlah rekening/debiturnya, penyaluran kredit mikro masih mendominasi, dengan proporsi mencapai 72% dari total debitur kredit UMKM sebanayak 1.145.949 debitur yang memperoleh kredit UMKM dari perbankan.15. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Keberadaan KUR yang bertujuan untuk memberikan akses pembiayaan bagi UMKM, khususnya usaha mikro yang feasible namun belum bankable dalam pelaksanaannya di Jawa Timur menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Berdasarkan data Kementerian Koordinator Perekonomian RI, realisasi penyaluran KUR oleh 7 bank umum penyalur KUR di Jawa Timur (BRI, BNI, Mandiri, Mandiri Syariah, BTN dan Bukopin, Bank Jatim) sejak program ini diluncurkan di tahun 2008 hingga Tw I-2011 mencapai Rp.6,05 triliun dengan 734.030 nasabah atau sebesar 15% dari realisasi KUR nasional. Kondisi ini membawa provinsi Jatim pada urutan pertama daerah penyaluran KUR secara nasional. Sampai dengan akhir periode laporan, outstanding/ baki debet KUR di Jatim tercatat sebesar Rp.3 triliun, dengan didominasi oleh penyaluran kredit kepada kelompok usaha mikro/ KUR Mikro (plafon s/d Rp. 20 juta) yang mencapai 97%, sementara selebihnya merupakan nasabah kategori KUR retail (Plafon diatas Rp. 20 juta). Gambar 2.32 Gambar 2.33 Penyaluran KUR yang merupakan koordinasi antara pemerintah dengan perbankan diharapkan menjadi salah satu langkah efektif pemberdayaan UMKM di Indonesia. Untuk itu, dalam rangka lebih mengoptimalkan kinerja penyaluran KUR yang sudah berlangsung dengan cukup baik di Jatim, Bank Indonesia Surabaya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama dengan 7 Bank penyalur KUR di Jatim
  42. 42. −50− berupaya untuk terus melakukukaan sinergi guna merumuskan strategi peningkatan penyaluran KUR di Jatim. Disamping mengupayakan intensifikasi penyaluran KUR dengan melakukan pemasaran yang intens, KBI Surabaya bersama bank penyalur KUR di Jatim melakukan beberapa kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai alternatif keberadaan pembiayaan kepada UMKM, seperti berbagai kredit program, KUR serta informasi lain mengenai produk kredit perbankan sehingga masyarakat dapat memperoleh gambaran mengenai akses pembiayaan untuk usahanya.2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial Pembangunan daerah bidang kesejahteraan sosial terkait dengan upayameningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Jawa Timur yang tercermin pada angkamelek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikanyang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usiaharapan hidup, persentase penduduk yang memiliki lahan, dan rasio penduduk yangbekerja. 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Angka IPM yang dihasilkan dalam analisis ini bertujuan untuk melihat perbandingan/posisi pembangunan manusia antar kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Penghitungan IPM Jawa Timur dalam analisis ini memakai standar harga Jakarta Selatan. Oleh karena itu angka IPM menurut kabupaten/kota yang dihasilkan dari penyusunan laporan IPM ini dapat dibandingkan dengan kabupaten/kota dan provinsi lain. Secara umum angka IPM di Jawa Timur selama periode 2009 - 2010 menunjukan kenaikan. Pada tahun 2009 nilainya 71,06, dan selanjutnya meningkat menjadi 71,55 pada tahun 2010. Dari hasil penghitungan IPM tahun 2010, diperoleh gambaran bahwa 19 Kabupaten/Kota mempunyai IPM lebih baik daripada IPM Jawa Timur, sedangkan 19 kabupaten lainnya memiliki nilai IPM di bawah angka IPM Jawa Timur. Nilai IPM tertinggi dicapai oleh Kota Blitar sebesar 77,28 sedangkan urutan kedua ditempati Kota Surabaya dengan nilai IPM 71.18 dan urutan ketiga adalah Kota Malang sebesar 77,10. Urutan terendah IPM adalah Kabupaten Sampang dengan nilai 59,58, angka ini
  43. 43. −51−lebih baik jika dibandingkan dengan angka tahun sebelumnya yanghanya sebesar 58,68. Secara garis besar, nilai IPM di tiap kabupaten/kota mengalamikenaikan dari angka tahun 2009 hingga 2010 walaupun tidakmenunjukkan kenaikan yang drastis. Hal ini dikarenakan adanyaberbagai program pemerintah baik provinsi maupun Kabupaten/kotauntuk meningkatkan angka IPM, seperti program di bidang kesehatan,pendidikan maupun ekonomi dan peningkatan kualitas sarana prasaranamasyarakat lainnya. Keberhasilan program tersebut juga tergantungpada pola pikir masyarakat setempat dalam pemanfaatan saranatersebut. Tabel 2.12 Perkembangan Angka IPMTahun 2009-2010 di Jawa Timur IPM No. Kabupaten/Kota Naik (+)/Turun (-) 2009 2010 Kabupaten 1 Pacitan 71,45 71,91 0,46 2 Ponorogo 69,75 70,34 0,59 3 Trenggalek 72,72 73,21 0,49 4 Tulungagung 72,93 73,29 0,36 5 Blitar 73,22 73,62 0,4 6 Kediri 71,33 71,72 0,39 7 Malang 70,09 70,55 0,46 8 Lumajang 67,26 67,79 0,53 9 Jember 64,33 64,87 0,54 10 Banyuwangi 68,36 68,81 0,45 11 Bondowoso 62,11 62,79 0,68 12 Situbondo 63,69 64,23 0,54 13 Probolinggo 62,13 62,79 0,66 14 Pasuruan 66,84 67,57 0,73 15 Sidoarjo 75,88 76,33 0,45 16 Mojokerto 72,93 73,3 0,37 17 Jombang 72,33 72,73 0,4 18 Nganjuk 70,27 70,74 0,47 19 Madiun 69,28 69,83 0,55 20 Magetan 72,32 72,72 0,4 21 Ngawi 68,41 68,82 0,41 22 Bojonegoro 66,38 66,84 0,46 23 Tuban 67,68 68,25 0,57 24 Lamongan 69,03 69,63 0,6 25 Gresik 73,98 74,37 0,39
  44. 44. −52− IPM No. Kabupaten/Kota Naik (+)/Turun (-) 2009 2010 26 Bangkalan 64 64,52 0,52 27 Sampang 58,68 59,58 0,9 28 Pamekasan 63,81 64,41 0,6 29 Sumenep 64,82 65,3 0,48 Kota 71 Kediri 75,68 76,17 0,49 72 Blitar 76,98 77,28 0,3 73 Malang 76,69 77,1 0,41 74 Probolinggo 73,73 74,09 0,36 75 Pasuruan 73,01 73,35 0,34 76 Mojokerto 76,43 76,67 0,24 77 Madiun 76,23 76,48 0,25 78 Surabaya 76,82 77,18 0,36 79 Batu 73,88 74,35 0,47 Jawa Timur 71,06 71,55 0,49 Gambar 2.34 Indeks Pembangunan Manusia 2010 Ngawi Madiun Jombang Nganjuk Mojokerto Magetan Pasuruan Kediri Ponorogo Blitar Malang2.1.2.3 Fokus Seni Budaya Dan Olah Raga 1. Seni Budaya Daerah Pelestarian seni budaya tradisi merupakan milik masyarakat dan sepenuhnya menjadi tanggungjawab masyarakat. Pemerintah harus mampu memfasilitasi serta mengakomodasi kebutuhan masyarakat dalam upaya melestarikan seni budaya tradisi yang tumbuh, berkembang dan menjadi bagian dari masyarakat. Dalam hal ini pemerintah daerah dan masyarakat harus menyediakan ruang, tempat dan waktu bukan hanya untuk seniman dan budayawan dalam

×