Uas lpp

538 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
538
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
304
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Uas lpp

  1. 1. 1PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNOLOGI PENDIDIKANFAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKANUNIVERSITAS SRIWIJAYA2012UJIAN AKHIR SEMESTERMata Kuliah : Landasan dan Problematika PendidikanDosen Pengampu : Dr. Aisyah, A.R., M.Pd.Dr. Yosef Barus, M.A.Nama Mahasiswa : Feralia Eka PutriNIM : 06122503052Kelas : Jumat-Sabtu-------------------------------------------------------------------------------------------------Soal No.1Undang-undang pendidikan sangat banyak memberikan arahan danpetunjuk bagi para pendidik dalam mengembangkan kemampuan guru dankemampuan peserta didik.a. Bagaimana tanggapan saudara dengan semua undang-undangyang diberlakukan dalam pendidikan.b. Apa keuntungan dan kendala yang dihadapi guru?Jawab:a. Semua undang-undang yang diberlakukan dalam pendidikan sangatbanyak memberikan arahan dan petunjuk bagi para pendidik dalammengembangkan kemampuan guru dan peserta didik. Undang-undangtersebut memberikan banyak peranan dan fungsinya bagi guru maupundosen dalam menjalankan tugasnya. Undang-Undang guru dan dosenmerupakan perwujudan dari program sistem pendidikan Indonesia yangdifungsikan untuk mengayomi atau melindungi guru dan dosen dalammelaksanakan tugasnya sebagai seorang pengajar. Secara garis besarundang-undang guru dan dosen berfungsi untuk mengatur danmemprogram kembali aspek-aspek pendidikan yang masih sarat dengankualitas yang tidak bermutu. Dari banyaknya undang-undang mengenaipendidikan saya akan membahas mengenai undang-undang guru dan
  2. 2. 2dosen, karena guru dalam proses pembelajaran memainkan peran pentingterutama dalam membantu peserta didik untuk membangun sikap positifdalam belajar, membangkitkan rasa ingin tahu, mendorong kemandiriandan ketepatan logika intelektual, serta menciptakan kondisi-kondisi untuksukses dalam belajar. Adapun salah satu contoh undang-undang guru dandosen yaitu Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dandosen. Undang-undang tersebut merupakan sebuah perjuangan sekaliguskomitmen untuk meningkatkan kualitas guru yaitu kualifikasi akademikdan kompetensi profesi pendidik sebagai agen pembelajaran. Kualifikasiakdemik diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana (S1) atauD4. Sedangkan kompetensi profesi pendidik meliputi kompetensipedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi professional dankompetensi sosial. Undang-undang guru dan dosen adalah upayameningkatkan kualitas kompetensi guru seiring dengan peningkatankesejahteraan guru. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 14 tahun2005 tentang guru dan dosen bahwa kualitas manusia yang dibutuhkanoleh bangsa Indonesia pada masa yang akan datang adalah yang mampumenghadapi persaingan yang semakin ketat dengan bangsa lain di dunia.Kualitas manusia Indoensia tersebut dihasilkan melalui penyelenggaraanpendidikan yang bermutu. Oleh karena itu, guru dan dosen mempunyaifungsi, peran dan kedudukan yang sangat strategis, pasal 39 ayat (2)Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikannasional menyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional.Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional mempunyai visiterwujudnya penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsipprofesionalitas untuk memenuhi hak yang sama bagi setiap warga negaradalam memperoleh pendidikan yang bermutu. Dengan adanya undang-undang guru dan dosen diharapkan tenaga pendidik di Indonesia akansemakin terjamin kualitasnya, yang akhirnya akan terwujud mutupendidikan yang sesuai dengan target yang telah di tetapkan sebelumnya.
  3. 3. 3b. Undang-undang tersebut memberikan keuntungan bagi guru maupundosen antara lain:1) Menjadi dasar hukum bagi guru dan dosenUndang-undang guru & dosen merupakan landasan hukum bagipermasalahan-permasalahan terkait dengan pendidikn dan tenagapendidik. dengan adanya uu ini, segala permasalahan yangbersangkutan dapat di selesaikan dengan jalan dan peraturan yangsesuai. guru dan dosen juga mendapatkan perlindungan atasstatusnya sebagai tenaga pendidik.2) Memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikanKeberadaan pelayanan pendidikan baik negeri maupun swasta diindonesia sudah sangat banyak. akibatnya tidak semua pelayananpendidikan dapat terkontrol dengan baik. kurangnya kualitastenaga pengajar merupakan masalah pokok yang dapatmengakibatkan buruknya mutu pendidikan. inilah tugas uu gurudan dosen untuk memperbaiki kualitas tenaga pengajar tersebut.selain itu perbaiakan media, sarana dan prasarana juga harus diperbaiki. kinerja pelayanan pendidikan juga harus lebihterorganisasi dan terkontrol supaya semua kegiatan yang dilakukanmemiliki tujuan dan dasar yang sama.3) Meningkatkan harkat, citra, dan martabat pendidik.Sebagai pendidik, guru dan dosen adalah model bagi para pesertadidik untuk di contoh dan di hormati. dengan adanya uu guru dandosen, diharapakan derajar guru lebih berharkat dan bermartabat.4) Meningkatkan tanggung jawab pendidik sebagai pengajarSelain sebagai pengajar, guru juga berperan aktif sebagai fasilitatordalam melatih dan membimbing peserta didik. uu guru dan dosenmenuntut pendidik agar terus mengembankan tanggung jawabnyadalam memberikan ilmu. tanggung jawab duru dalam mengajarsangatlah besar. oleh karena itu tanggung jawab yang telah
  4. 4. 4disepakati oleh pendidik harus selayaknya dijalankan denganpenuh rasa amanah.5) Memberdayakan dan mendayagunakan profesi pendidikSebagai seorang pengajar, uu guru dan dosen mengusahaknpemberdayaan profesi pengajar secara merata, agar tidak terjadikesenjangan pendidikan. selain itu guru juga di tuntut agarkompeten dan profesional, agar menjadi pengajar yangberdayaguna.6) Memberikan jaminan kesejahteraan dan perlindungan kepadapendidikSebagai pegawai negeri, guru dan dosen berhak mendapatkanperlindungan keamanan. dan pelayanan kesehatan yang telah ditentukan. agar terwujud tenaga pendidik yang selalu merasa aman,sehat, dan sejahtera.7) Mendorong peran serta masyarakat dalam kepedulian terhadappendidikUndang-undang guru dan dosen juga mengusahakan untukmenumbuhkan kesadaran pada masyarakat tentang peran pentingmasyarakat sebagai pengajar di luar sekolah. selain guru dan orangtua, masyarakat juga merupakan agen pendorong kemajuanpendidikan.
  5. 5. 5Soal No. 2Pandangan idealis dan skolastis, manusia pada hakekatnya adalah spiritual,yang ada adalah jiwa atau roh yang lain adalah semu, pendidikan hanyalahuntuk mengaktualisasi diri, apakah bedanya dengan pandangan naturalis,eksprimentalis dan pragmatis mengatakan manusia adalah organismemateri, pendidikan berkewajiban membuat kehidupan manusia menjadimenyenangkan. Bagaimana menurut pendapat saudara landasan yangdigunakan tersebut?Jawab:Dalam hubungannya dengan pendidikan, pandangan idealisme memberisumbangan yang besar tehadap perkembangan filsafat pendidikan. Pandanganidealis percaya bahwa anak merupakan bagian dari alam spiritual, yang memilikipembawaan spiritual sesuai potensialitasnya. Oleh karena itu, pendidikan harusmengajarkan hubungan antara anak dengan bagian alam spiritual. Pendidikanharus menekankan kesesuian batin antara anak dan alam semesta. Pendidikanmerupakan pertumbuhan ke arah tujuan pribadi manusia yang ideal. Pendidikyang idealisme mewujudkan sedapat mungkin watak yang terbaik. Pendidik harusmemandang anak sebagai tujuan, bukan sebagai alat. Pendidikan dianggaphanyalah untuk mengaktualisasikan diri. Hal tersebut berbeda dengan pandanganNaturalis, Eksperimentalis dan Pragmatis yang mengatakan bahwa manusiaadalah organisasi materi, dimana pendidikan berkewajiban membuat kehidupanmanusia menjadi menyenangkan.Pada intinya, baik pandangan naturalis, eksperimentalis, maupunberpendapat bahwa dimensi utama dan pertama dari pemikiran dalam bidangpendidikan adalah pentingnya pendidikan itu sesuai dengan perkembangan alam.Manusia diciptakan dan ditempatkan di atas semua makhluk, karenakemampuannya dalam berfikir. Peserta didik harus dipersiapkan kepada dan untukTuhan. Untuk itu pendidikan yang signifikan dengan pandangannya adalahpendidikan ketuhanan, budi pekerti dan intelek. Pendidikan tidak hanya sebatasuntuk menjadikan seseorang mau belajar, melainkan juga untuk menjadikan
  6. 6. 6seseorang lebih arif dan bijaksana. Naturalisme dalam pendidikan mengajarkanbahwa guru paling alamiah dari seorang anak adalah kedua orang tuanya. Olehkarena itu, pendidikan bagi penganut paham naturalis perlu dimulai jauh harisebelum proses pendidikan dilaksanakan. Sekolah merupakan dasar utama dalamkeberadaan pandangan naturalis karena belajar merupakan sesuatu yang natural,oleh karena itu fakta bahwa hal itu memerlukan pengajaran juga merupakansesuatu yang natural juga. Pandangan naturalis memandang guru tidak mengajarsubjek, melainkan mengajar murid. Demikan pula pandangan eksperimentalis danpragmatis, bahwa pendidikan bukan hanya aktualisasi diri semata namun harusmampu menjadikan kehidupan manusia yang bahagia dan menyenangkan.Soal No. 3Untuk melaksanakan sistem pendidikan dan pencapaian tujuan pendidikanyang sesuai dengan mekanismenya sangat banyak masalah yang dihadapiguru. Masalah apa saja dan bagaimana menurut saudara untukmenanggulangi masalah tersebut.Jawab:Hingga saat ini masalah pendidikan masih menjadi perhatian khusus olehpemerintah. Pasalnya Indeks Pembangunan Pendidikan Untuk Semua ataueducation for all (EFA) di Indonesia menurun tiap tahunnya. Tahun 2011Indonesia berada diperingkat 69 dari 127 negara dan merosot dibandingkan tahun2010 yang berada pada posisi 65. Indeks yang dikeluarkan pada tahun 2011 olehUNESCO ini lebih rendah dibandingkan Brunei Darussalam (34), serta terpautempat peringkat dari Malaysia (65).Salah satu penyebab rendahnya indeks pembangunan pendidikan diIndonesia adalah tingginya jumlah anak putus sekolah. Sedikitnya setengah jutaanak usia sekolah dasar (SD) dan 200 ribu anak usia sekolah menengah pertama(SMP) tidak dapat melanjutkan pendidikan. Data pendidikan tahun 2010 jugamenyebutkan 1,3 juta anak usia 7-15 tahun terancam putus sekolah. Bahkanlaporan Departeman Pendidikan dan Kebudayaan menunjukan bahwa setiap menitada empat anak yang putus sekolah.
  7. 7. 7Menurut Staf Ahli Kemendikbud Prof. Dr. Kacung Marijan, Indonesiamengalami masalah pendidikan yang komplek. Selain angka putus sekolah,pendidikan di Indonesia juga menghadapi berbagai masalah lain, mulai dariburuknya infrastruktur hingga kurangnya mutu guru. Berikut ini saya akanmembahas beberapa masalah pendidikan paling utama dalam pendidikan diIndonesia, antara lain:1. Rendahnya Kualitas Sarana FisikUntuk sarana fisik misalnya, banyak sekali sekolah dan perguruan tinggikita yang gedungnya rusak, kepemilikan dan penggunaan media belajarrendah, buku perpustakaan tidak lengkap. Sementara laboratorium tidakstandar, pemakaian teknologi informasi tidak memadai dan sebagainya.Bahkan masih banyak sekolah yang tidak memiliki gedung sendiri, tidakmemiliki perpustakaan, tidak memiliki laboratorium dan sebagainya.2. Rendahnya Kualitas GuruKeadaan guru di Indonesia juga amat memprihatinkan. Kebanyakan gurubelum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankantugasnya sebagaimana disebut dalam pasal 39 UU No 20/2003 yaitumerencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasilpembelajaran, melakukan pembimbingan, melakukan pelatihan,melakukan penelitian dan melakukan pengabdian masyarakat.Kendati secara kuantitas jumlah guru di Indonesia cukup memadai, namunsecara kualitas mutu guru di negara ini, pada umumnya masih rendah.Secara umum, para guru di Indonesia kurang bisa memerankan fungsinyadengan optimal, karena pemerintah masih kurang memperhatikan mereka,khususnya dalam upaya meningkatkan profesionalismenya. Secarakuantitatif, sebenarnya jumlah guru di Indonesia relatif tidak terlalu buruk.Apabila dilihat ratio guru dengan siswa, angka-angkanya cukup bagusyakni di SD 1:22, SLTP 1:16, dan SMU/SMK 1:12. Meskipun demikian,
  8. 8. 8dalam hal distribusi guru ternyata banyak mengandung kelemahan yaknipada satu sisi ada daerah atau sekolah yang kelebihan jumlah guru, dan disisi lain ada daerah atau sekolah yang kekurangan guru. Dalam banyakkasus, ada SD yang jumlah gurunya hanya tiga hingga empat orang,sehingga mereka harus mengajar kelas secara paralel dan simultan.Bila diukur dari persyaratan akademis, baik menyangkut pendidikanminimal maupun kesesuaian bidang studi dengan pelajaran yang harusdiberikan kepada anak didik, ternyata banyak guru yang tidak memenuhikualitas mengajar (under quality).Hal itu dapat dibuktikan dengan masih banyaknya guru yang belumsarjana, namun mengajar di SMU/SMK, serta banyak guru yang mengajartidak sesuai dengan disiplin ilmu yang mereka miliki. Keadaan seperti inimenimpa lebih dari separoh guru di Indonesia, baik di SD, SLTP danSMU/SMK. Artinya lebih dari 50 persen guru SD, SLTP dan SMU/SMKdi Indonesia sebenarnya tidak memenuhi kelayakan mengajar. Dengankondisi dan situasi seperti itu, diharapkan pendidikan yang berlangsung disekolah harus secara seimbang dapat mencerdaskan kehidupan anak danharus menanamkan budi pekerti kepada anak didik. “Sangat kurang tepatbila sekolah hanya mengembangkan kecerdasan anak didik, namunmengabaikan penanaman budi pekerti kepada para siswanya.Walaupun guru dan pengajar bukan satu-satunya faktor penentukeberhasilan pendidikan tetapi, pengajaran merupakan titik sentralpendidikan dan kualifikasi, sebagai cermin kualitas, tenaga pengajarmemberikan andil sangat besar pada kualitas pendidikan yang menjaditanggung jawabnya. Kualitas guru dan pengajar yang rendah jugadipengaruhi oleh masih rendahnya tingkat kesejahteraan guru.
  9. 9. 93. Rendahnya Kesejahteraan GuruRendahnya kesejahteraan guru mempunyai peran dalam membuatrendahnya kualitas pendidikan Indonesia. Dengan pendapatan yangrendah, terang saja banyak guru terpaksa melakukan pekerjaan sampingan.Ada yang mengajar lagi di sekolah lain, memberi les pada sore hari,menjadi tukang ojek, pedagang mie rebus, pedagang buku/LKS, pedagangpulsa ponsel, dan sebagainya.Dengan adanya UU Guru dan Dosen, barangkali kesejahteraan guru dandosen (PNS) agak lumayan. Pasal 10 UU itu sudah memberikan jaminankelayakan hidup. Di dalam pasal itu disebutkan guru dan dosen akanmendapat penghasilan yang pantas dan memadai, antara lain meliputi gajipokok, tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan profesi, dan/atautunjangan khusus serta penghasilan lain yang berkaitan dengan tugasnya.Mereka yang diangkat pemkot/pemkab bagi daerah khusus juga berhakatas rumah dinas.Tapi, kesenjangan kesejahteraan guru swasta dan negeri menjadi masalahlain yang muncul. Di lingkungan pendidikan swasta, masalahkesejahteraan masih sulit mencapai taraf ideal. Diberitakan Pikiran Rakyat9 Januari 2006, sebanyak 70 persen dari 403 PTS di Jawa Barat danBanten tidak sanggup untuk menyesuaikan kesejahteraan dosen sesuaidengan amanat UU Guru dan Dosen.4. Rendahnya Prestasi SiswaDengan keadaan yang demikian itu (rendahnya sarana fisik, kualitas guru,dan kesejahteraan guru) pencapaian prestasi siswa pun menjadi tidakmemuaskan. Sebagai misal pencapaian prestasi fisika dan matematikasiswa Indonesia di dunia internasional sangat rendah. Menurut Trends inMathematic and Science Study (TIMSS) 2003 (2004), siswa Indonesiahanya berada di ranking ke-35 dari 44 negara dalam hal prestasi
  10. 10. 10matematika dan di ranking ke-37 dari 44 negara dalam hal prestasi sains.Dalam hal ini prestasi siswa kita jauh di bawah siswa Malaysia danSingapura sebagai negara tetangga yang terdekat.Dalam hal prestasi, 15 September 2004 lalu United Nations forDevelopment Programme (UNDP) juga telah mengumumkan hasil studitentang kualitas manusia secara serentak di seluruh dunia melaluilaporannya yang berjudul Human Development Report 2004. Di dalamlaporan tahunan ini Indonesia hanya menduduki posisi ke-111 dari 177negara. Apabila dibanding dengan negara-negara tetangga saja, posisiIndonesia berada jauh di bawahnya.Dalam skala internasional, menurut Laporan Bank Dunia (Greaney,1992),studi IEA (Internasional Association for the Evaluation of EducationalAchievement) di Asia Timur menunjukan bahwa keterampilan membacasiswa kelas IV SD berada pada peringkat terendah. Rata-rata skor tesmembaca untuk siswa SD: 75,5 (Hongkong), 74,0 (Singapura), 65,1(Thailand), 52,6 (Filipina), dan 51,7 (Indonesia).Anak-anak Indonesia ternyata hanya mampu menguasai 30% dari materibacaan dan ternyata mereka sulit sekali menjawab soal-soal berbentukuraian yang memerlukan penalaran. Hal ini mungkin karena mereka sangatterbiasa menghafal dan mengerjakan soal pilihan ganda.Selain itu, hasil studi The Third International Mathematic and ScienceStudy-Repeat-TIMSS-R, 1999 (IEA, 1999) memperlihatkan bahwa,diantara 38 negara peserta, prestasi siswa SLTP kelas 2 Indonesia beradapada urutan ke-32 untuk IPA, ke-34 untuk Matematika. Dalam duniapendidikan tinggi menurut majalah Asia Week dari 77 universitas yangdisurvai di asia pasifik ternyata 4 universitas terbaik di Indonesia hanyamampu menempati peringkat ke-61, ke-68, ke-73 dan ke-75.
  11. 11. 115. Kurangnya Pemerataan Kesempatan PendidikanKesempatan memperoleh pendidikan masih terbatas pada tingkat SekolahDasar. Data Balitbang Departemen Pendidikan Nasional dan DirektoratJenderal Binbaga Departemen Agama tahun 2000 menunjukan AngkaPartisipasi Murni (APM) untuk anak usia SD pada tahun 1999 mencapai94,4% (28,3 juta siswa). Pencapaian APM ini termasuk kategori tinggi.Angka Partisipasi Murni Pendidikan di SLTP masih rendah yaitu 54, 8%(9,4 juta siswa). Sementara itu layanan pendidikan usia dini masih sangatterbatas. Kegagalan pembinaan dalam usia dini nantinya tentu akanmenghambat pengembangan sumber daya manusia secara keseluruhan.Oleh karena itu diperlukan kebijakan dan strategi pemerataan pendidikanyang tepat untuk mengatasi masalah ketidakmerataan tersebut.6. Rendahnya Relevansi Pendidikan dengan KebutuhanHal tersebut dapat dilihat dari banyaknya lulusan yang menganggur. DataBAPPENAS (1996) yang dikumpulkan sejak tahun 1990 menunjukanangka pengangguran terbuka yang dihadapi oleh lulusan SMU sebesar25,47%, Diploma/S0 sebesar 27,5% dan PT sebesar 36,6%, sedangkanpada periode yang sama pertumbuhan kesempatan kerja cukup tinggiuntuk masing-masing tingkat pendidikan yaitu 13,4%, 14,21%, dan15,07%. Menurut data Balitbang Depdiknas 1999, setiap tahunnya sekitar3 juta anak putus sekolah dan tidak memiliki keterampilan hidup sehinggamenimbulkan masalah ketenagakerjaan tersendiri. Adanya ketidakserasianantara hasil pendidikan dan kebutuhan dunia kerja ini disebabkankurikulum yang materinya kurang funsional terhadap keterampilan yangdibutuhkan ketika peserta didik memasuki dunia kerja.7. Mahalnya Biaya PendidikanPendidikan bermutu itu mahal. Kalimat ini sering muncul untukmenjustifikasi mahalnya biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk
  12. 12. 12mengenyam bangku pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan dari TamanKanak-Kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi (PT) membuat masyarakatmiskin tidak memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah. Orang miskintidak boleh sekolah.Untuk masuk TK dan SDN saja saat ini dibutuhkan biaya Rp 500.000,sampai Rp 1.000.000. Bahkan ada yang memungut di atas Rp 1 juta.Masuk SLTP/SLTA bisa mencapai Rp 1 juta sampai Rp 5 juta.Makin mahalnya biaya pendidikan sekarang ini tidak lepas dari kebijakanpemerintah yang menerapkan MBS (Manajemen Berbasis Sekolah). MBSdi Indonesia pada realitanya lebih dimaknai sebagai upaya untukmelakukan mobilisasi dana. Karena itu, Komite Sekolah/DewanPendidikan yang merupakan organ MBS selalu disyaratkan adanya unsurpengusaha.Asumsinya, pengusaha memiliki akses atas modal yang lebih luas.Hasilnya, setelah Komite Sekolah terbentuk, segala pungutan uang selaluberkedok, “sesuai keputusan Komite Sekolah”. Namun, pada tingkatimplementasinya, ia tidak transparan, karena yang dipilih menjadipengurus dan anggota Komite Sekolah adalah orang-orang dekat denganKepala Sekolah. Akibatnya, Komite Sekolah hanya menjadi legitimatorkebijakan Kepala Sekolah, dan MBS pun hanya menjadi legitimasi daripelepasan tanggung jawab negara terhadap permasalahan pendidikanrakyatnya.Kondisi ini akan lebih buruk dengan adanya RUU tentang Badan HukumPendidikan (RUU BHP). Berubahnya status pendidikan dari milik publikke bentuk Badan Hukum jelas memiliki konsekuensi ekonomis dan politisamat besar. Dengan perubahan status itu Pemerintah secara mudah dapatmelemparkan tanggung jawabnya atas pendidikan warganya kepadapemilik badan hukum yang sosoknya tidak jelas. Perguruan Tinggi Negeri
  13. 13. 13pun berubah menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN). MunculnyaBHMN dan MBS adalah beberapa contoh kebijakan pendidikan yangkontroversial. BHMN sendiri berdampak pada melambungnya biayapendidikan di beberapa Perguruan Tinggi favorit.Privatisasi atau semakin melemahnya peran negara dalam sektorpelayanan publik tak lepas dari tekanan utang dan kebijakan untukmemastikan pembayaran utang. Utang luar negeri Indonesia sebesar 35-40persen dari APBN setiap tahunnya merupakan faktor pendorong privatisasipendidikan. Akibatnya, sektor yang menyerap pendanaan besar sepertipendidikan menjadi korban. Dana pendidikan terpotong hingga tinggal 8persen (Kompas, 10/5/2005).Dari APBN 2005 hanya 5,82% yang dialokasikan untuk pendidikan.Bandingkan dengan dana untuk membayar hutang yang menguras 25%belanja dalam APBN (www.kau.or.id). Rencana Pemerintahmemprivatisasi pendidikan dilegitimasi melalui sejumlah peraturan,seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, RUU Badan HukumPendidikan, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang PendidikanDasar dan Menengah, dan RPP tentang Wajib Belajar. Penguatan padaprivatisasi pendidikan itu, misalnya, terlihat dalam Pasal 53 (1) UU No20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Dalam pasal itudisebutkan, penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yangdidirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukumpendidikan.Seperti halnya perusahaan, sekolah dibebaskan mencari modal untukdiinvestasikan dalam operasional pendidikan. Koordinator LSM EducationNetwork for Justice (ENJ), Yanti Mukhtar (Republika, 10/5/2005) menilaibahwa dengan privatisasi pendidikan berarti Pemerintah telah melegitimasikomersialisasi pendidikan dengan menyerahkan tanggung jawabpenyelenggaraan pendidikan ke pasar. Dengan begitu, nantinya sekolah
  14. 14. 14memiliki otonomi untuk menentukan sendiri biaya penyelenggaraanpendidikan. Sekolah tentu saja akan mematok biaya setinggi-tingginyauntuk meningkatkan dan mempertahankan mutu. Akibatnya, akses rakyatyang kurang mampu untuk menikmati pendidikan berkualitas akanterbatasi dan masyarakat semakin terkotak-kotak berdasarkan status sosial,antara yang kaya dan miskin.Bagi masyarakat tertentu, beberapa PTN yang sekarang berubah statusmenjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN) itu menjadi momok. Jikaalasannya bahwa pendidikan bermutu itu harus mahal, maka argumen inihanya berlaku di Indonesia. Di Jerman, Perancis, Belanda, dan di beberapanegara berkembang lainnya, banyak perguruan tinggi yang bermutu namunbiaya pendidikannya rendah. Bahkan beberapa negara ada yangmenggratiskan biaya pendidikan.Pendidikan berkualitas memang tidak mungkin murah, atau tepatnya, tidakharus murah atau gratis. Tetapi persoalannya siapa yang seharusnyamembayarnya? Pemerintahlah sebenarnya yang berkewajiban untukmenjamin setiap warganya memperoleh pendidikan dan menjamin aksesmasyarakat bawah untuk mendapatkan pendidikan bermutu. Akan tetapi,kenyataannya pemerintah justru ingin berkilah dari tanggung jawab.Padahal keterbatasan dana tidak dapat dijadikan alasan bagi pemerintahuntuk cuci tangan.Solusi untuk Masalah Pendidikan di IndonesiaUntuk mengatasi masalah-masalah, seperti rendahnya kualitas sarana fisik,rendahnya kualitas guru, dan lain-lain seperti yang telah dijelaskan diatas, secaragaris besar ada dua solusi yaitu:1. Solusi sistemik, yakni solusi dengan mengubah sistem-sistem sosial yangberkaitan dengan sistem pendidikan. Seperti diketahui sistem pendidikansangat berkaitan dengan sistem ekonomi yang diterapkan. Sistem
  15. 15. 15pendidikan di Indonesia sekarang ini, diterapkan dalam konteks sistemekonomi kapitalisme (mazhab neoliberalisme), yang berprinsip antara lainmeminimalkan peran dan tanggung jawab negara dalam urusan publik,termasuk pendanaan pendidikan.2. Solusi teknis, yakni solusi yang menyangkut hal-hal teknis yang berkaitlangsung dengan pendidikan. Solusi ini misalnya untuk menyelesaikanmasalah kualitas guru dan prestasi siswa.Solusi untuk masalah-masalah teknis dikembalikan kepada upaya-upayapraktis untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan. Rendahnya kualitas guru,misalnya, di samping diberi solusi peningkatan kesejahteraan, juga diberi solusidengan membiayai guru melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, danmemberikan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru. Rendahnyaprestasi siswa, misalnya, diberi solusi dengan meningkatkan kualitas dan kuantitasmateri pelajaran, meningkatkan alat-alat peraga dan sarana-sarana pendidikan, dansebagainya. Maka dengan adanya solusi-solusi tersebut diharapkan pendidikan diIndonesia dapat bangkit dari keterpurukannya, sehingga dapat menciptakangenerasi-generasi baru yang bersumber daya manusia yang tinggi, berkepribadianPancasila dan bermartabat.Solusi lainnya adalah diperlukannya lembaga yang membantu pemerintahuntuk meningkatkan mutu pendidikan, menjaring kerjasama untuk memperolehdana pendidikan, dan menggalang dukungan untuk pendidikan yang lebih baik.Lembaga perantara tersebut bekerjasama dengan pemerintah, pihak swasta, dankelompok masyarakat untuk bersama-sama memberbaiki kualitas pendidikan diIndonesia mengingat tanggung jawab pendidikan merupakan tanggung jawabbersama. Dibutuhkan pula dukungan masyarakat, lembaga sosial, dan lembagapers dalam meningkatkan pemahaman pentingnya pendidikan melalui penyebaraninformasi. Oleh karena itu, lembaga tersebut mempunyai tugas untukmeningkatkan dukungan tersebut dengan cara bekerja sama dengan pihakmasyarakat, lembaga sosial, dan pers. Dengan demikian informasi seputarperbaikan mutu pendidikan di Indonesia dapat tersalurkan dengan mudah.
  16. 16. 16Soal No. 4Permasalahan yang tidak kenal henti dalam dunia pendidikan sangatbanyak, salah satu diantaranya adalah “budaya”. Carilah sebuah kasus dananalisis kasus tersebut sesuai dengan landasan dan permasalahan pendidikanIndonesia.Jawab:Masalah budaya dalam pendidikan sangatlah berkaitan dengan perilaku-perilaku sosial manusia di dalamnya. Maraknya tawuran di kalangan siswa danmahasiswa menjadi bukti bila perilaku sosial para siswa dan mahasiswa tersebuttelah jauh bergeser dari nilai-nilai. Tawuran tersebut tidak terjadi satu atau duakali di Indonesia, melainkan sudah terjadi puluhan bahkan ratusan kali. Apalagi dikota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya dan Medan yang teramat seringterdengar beritanya tentang tawuran pelajar disana. Contohnya saja di Jakarta,sudah terjadi 157 kasus pada tahun 1992, mengalami peningkatan tahun 1994menjadi 183 kasus dengan menewaskan 10 pelajar, tahun 1995 terdapat 194 kasusdengan korban meninggal 13 pelajar dan 2 anggota masyarakat lain. Tahun 1998ada 230 kasus yang menewaskan 15 pelajar serta 2 anggota Polri, dan tahunberikutnya korban meningkat dengan 37 korban tewas (Sumber: Bimmas PolriMetro Jaya). Pada 2010, tawuran pelajar tercatat berjumlah 28 kasus, sedangkanpada periode Januari-Agustus 2011, tawuran pelajar di Jakarta sudah tercatatsebanyak 36 kasus, dengan wilayah paling banyak di Jakarta Pusat (Sumber:Tempo). Dengan banyaknya kasus tawuran pelajar tersebut menandakan bahwatawuran sudah menjadi “budaya” tersendiri dalam jiwa pelajar Indonesia. Makadalam permasalahan pendidikan yang akan saya bahas untuk masalah budayaadalah mengenai maraknya aksi tawuran.Dalam harian Kompas Selasa, 2 Oktober 2012, disebutkan menyatakanratusan siswa dan alumni sekolah yang tergabung dalam Gerakan Pemuda TamanSiswa (GPPT), Solidaritas Anak Jalanan untuk Demokrasi (Salud) dan alumniBudi Oetomo menggelar aksi damai pelajar stop tawuran di SMA 1 Jakarta, Jalan
  17. 17. 17Budi Utomo, Jakarta Pusat. Aksi damai pelajar stop tawuran yang diikuti oleh 20sekolah di Jakarta bertujuan agar para pemuda dan pelajar Indonesia bersamasama untuk menghentikan aksi tawuran yang sudah banyak memakan korban. Haltersebut menunjukan pendidikan karakter bagi pelajar Indonesia sudah sangatsangat diperlukan. Dari kasus tersebut maka saya akan menganalisis berdasarkanlandasan sosial budaya dan psikologis dalam pendidikan.Landasan sosial budaya memiliki fungsi sebagai reproduksi budayamenempatkan sekolah sebagai pusat penelitian dan pengembangan. Fungsisemacam ini merupakan fungsi pada perguruan tinggi. Pada sekolah-sekolah yanglebih rendah, fungsi ini tidak setinggi pada tingkat pendidikan tinggi. Untuk itupendidikan karakter dapat dijadikan sebagai pengendalian sosial, pengendaliansosial berfungsi memberantas atau memperbaiki suatu perilaku menyimpang danmenyimpang terjadinya perilaku menyimpang. Pengendalian sosial juga berfungsimelindungi kesejahteraan masyarakat seperti lembaga pemasyarakatan danlembaga pendidikan. Oleh karena itu pendidikan karakter pendidikan merupakanusaha untuk mendidik dan membentuk kepribadian seseorang melalui pendidikannilai, nilai-nilai yang dikembangkan adalah religius, jujur, toleransi, disiplin, sertatanggung jawab.Dari segi landasan psikologis, dapat dikatakan bahwa pendidikan karaktermampu mencegah tawuran terjadi kembali. Pendidikan karakter memiliki esensidan makna yang sama dengan pendidikan moral dan pendidikan akhlak.Tujuannya adalah membentuk pribadi anak, supaya menjadi manusia yang baik,warga masyarakat, dan warga negara yang baik. Adapun kriteria manusia yangbaik, warga masyarakat yang baik, dan warga negara yang baik bagi suatumasyarakat atau bangsa, secara umum adalah nilai-nilai sosial tertentu, yangbanyak dipengaruhi oleh budaya masyarakat dan bangsanya. Oleh karena itu,hakikat dari pendidikan karakter dalam konteks pendidikan di Indonesia adalahpendidikan nilai, yakni pendidikan nilai-nilai luhur yang bersumber dari budayabangsa Indonesia sendiri, dalam rangka membina kepribadian generasi muda.

×