Piracy at sea

539 views

Published on

Makalah tentang Piracy atau perompakan yang terjadi di Indonesaia

Published in: Law
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
539
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Piracy at sea

  1. 1. i
  2. 2. KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat- Nya makalah ini dapat kami selesaikan dengan baik. Makalah ini mengenai Piracy (pembajakan di laut) dan berita terbaru tentang pembajakan yang terjadi di Indonesia. Makalah ini diajukan guna memenuhi tugas mata kuliah Peraturan Statutori. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ir. Hesty Anita Kurniawati, MT., selaku dosen mata kuliah Peraturan Statutori yang telah memberikan tugas ini, sehingga kami memperoleh tambahan pengetahuan mengenai kejahatan-kejahatan yang terjadi di laut. Kami mengucapkan terima kasih pula kepada semua pihak yang telah membantu sehingga mata kuliah ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Kami menyadari dalam penyusunan makalah ini masih banyak kekurangan dalam penulisan maupun isi. Kami berharap makalah ini dapat memberikan manfaat yang baik bagi pembaca. Kritik dan saran membangun dari pembaca, kami terima dengan senang hati dan ikhlas demi kebaikan kedepannya. Surabaya, 14 April 2015 Tim Penyusun ii
  3. 3. DAFTAR ISI KATA PENGANTAR...............................................................................................................ii DAFTAR ISI.............................................................................................................................iii DAFTAR TABEL.....................................................................................................................iv BAB I PENDAHULUAN..........................................................................................................1 1.1 Latar Belakang.....................................................................................................................1 1.2 Rumusan Masalah................................................................................................................1 1.3 Tujuan...................................................................................................................................1 BAB II PIRACY AND ARMED ROBBERY...........................................................................2 2.1 Pengertian Piracy dan Robbery............................................................................................2 2.2 Sejarah munculnya Piracy....................................................................................................2 2.3 Faktor Penyebab Aksi Piracy...............................................................................................4 2.4 Yuridiksi Terhadap Piracy....................................................................................................5 2.5 International Maritime Bureau (IMB)..................................................................................6 BAB III PIRACY AND ARMED ROBBERY DI INDONESIA..............................................9 3.1 Kondisi Pembajakan di Indonesia........................................................................................9 3.2 Kondisi Selat Malaka.........................................................................................................10 3.3 Updated News perompakan di Selat Malaka.....................................................................10 3.4 Pembajakan di Coast of Malaysia......................................................................................12 PENUTUP................................................................................................................................14 DAFTAR PUSTAKA..............................................................................................................15 iii
  4. 4. DAFTAR TABEL Tabel 1. Laporan Pembajakan dan Perompakan 2015...............................................................7 Tabel 2. Perbandingan laporan insiden piracy and armed robbery tahun 2013 dan 2014.........9 iv
  5. 5. BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Indonesia merupakan negara dengan tingkat aksi pembajakan terbesar di dunia terutama sering terjadi di Selat Malaka, sehingga mendapat julukan “The most Piracy-Strait in the world”. Kasus ini terjadi pada kapal-kapal yang beroperasi dalam skala internasional maupun domestik. Piracy atau pembajakan di laut mempunyai dimensi internasional karena biasanya digunakan untuk menyebutkan tindak kekerasan yang dilakukan di laut lepas. Berbeda dengan perompakan (robbery), pembajakan di laut telah disebutkan sebagai tindak kejahatan internasional sedangkan perompakan di laut lebih kearah nasional karena merupakan tindak kekerasan di laut yang dilakukan di bawah yuridiksi suatu negara dengan tujuan yang berbeda pula, meskipun tindak kekerasan tersebut mencakup lingkup internasional. Berdasarkan laporan International Chamber of Commerce’s International Maritime Bureau, Di antara bulan Januari hingga September 2014 telah mengalami 74 kasus pembajakan di laut dan perompakan, termasuk serangan percobaan dan insiden sebenarnya. Indonesia berada pada sepanjang Selat Malaka dimana selat ini merupakan jalur utama perdagangan yang juga berbatasan dengan Singapura dan Malaysia. 30 % perdagangan dunia melewati Selat Malaka, jalur utama ke barat menuju Laut India dan ke selatan menuju laut Cina Selatan. 1.2 Rumusan Masalah 1. Apa yang dimaksud dengan piracy (pembajakan di laut) ? 2. Bagaimana kasus piracy di Indonesia 3. Bagaimana upaya mencegah dan mengurangi kasus piracy di Indonesia 1.3 Tujuan 1. Mengetahui apa yang dimaksud dengan piracy (pembajakan di laut) 2. Mengetahui kasus piracy di Indonesia 3. Mengetahui bagaimana upaya mencegah dan mengurangi kasus piracy di indonesia 1
  6. 6. BAB II PIRACY AND ARMED ROBBERY 2.1 Pengertian Piracy dan Robbery Piracy adalah pembajakan di laut digunakan untuk menyebutkan tindak kejahatan yang dilakukan di laut lepas. Dalam pasal 101 UNCLOS (United Nations Convention on on The Law of The Sea) 1982 pembajakan di definisikan sebagai suatu aksi yang mencakup tindakan pelanggaran hukum dengan kekerasan atau pemngambilalihan atau tindakan memusnahkan yang dilakukan untuk tujuan pribadi oleh awak kapal atau penumpang dari suatu kapal atau setiap tindakan turut serta secara sukarela dalam pengoperasian suatu kapal atau pesawat udara dengan mengetahui fakta suatu kapal atau pesawat udara pembajak serta setiap tindakan mengajak atau dengan sengaja membantu tindakan-tindakan pembajakan itu. Selain itu ada batasan yang jelas tentang tempat kejadian tindak pidana (lotus delictie) tersebut yaitu piracy terjadi di laut bebas. Robbery (perompakan) merupakan tindak kejahatan serupa, namun kejahatan ini dilakukan di perairan nasional suatu negara dengan perompakan bersenjata. Berbeda dengan piracy yang dilakukan di laut lepas, perompakan dilakukan di bawah yuridiksi suatu negara, dengan tujuan yang berbeda pula, walaupun kejahatan tersebut mencakup lingkup transnasional. Penanganan kedua jenis tindakan tersebut juga berbeda ruang lingkup pengaturan hukumnya. Menurut Leo Dumais dalam Laporan Pelaksanaan Temu Wicara Kerjasama ASEAN Dalam Menanggulangi Kejahatan Lintas Negara menyebutkan bahwa perompakan di laut merupakan tindakan kekerasan yang tidak sah di perairan yuridiksi suatu negara terhadap orang atau barang di atas akapal atau perahu, sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 2.2 Sejarah munculnya Piracy Pembajakan dianggap profesi yang terkemuka dalam mitologi Yunani. Pada abad pertama Sebelum Masehi, pembajakan dipandang sebagai praktik yang sah di Mediterania karena bagi kekaisaran Romawi perompak dianggap sebagai budak untuk pasar mewahnya. Namun setelah perompak tersebut mengganggu rute perdagangan timur dan afrika, kaisar romawi mulai membentuk aliansi untuk melawan pembajak tersebut. Menurut hukum Romawi, semua kejahatan yang merupakan pembajakan harus terjadi di luar yurisdiksi dari setiap bangsa, bajak laut dipandang sebagai musuh seluruh umat manusia dan dapat dituntut berdasarkan hukum nasional dan hak untuk menuntut adalah hak semua bangsa. Sementara pembajakan dipandang sebagai kejahatan universal pada era Romawi. Pada abad 16, perompak mengalami masa kejayaan karena dimasa itu Ratu Elisabeth (Inggris) menggunakan perompak untuk mendukung kekuatan armada laut Inggris dalam 2
  7. 7. memerangi perdagangan spanyol. Sehingga pembajakan dianggap sebagai terorisme yang disponsori oleh negara. Dengan berakhirnya perang Spanyol pada abad `17, bajak laut kembali dianggap sebagai musuh semua bangsa. Namun menjelang akhir abad ketujuh belas, dengan berakhirnya perang antara negara yang memiliki angkatan laut yang kuat (Inggris, Perancis, dan Spanyol),bajak laut yang awalnya bergerak atas nama negara pada abad 16 berbalik melawan negara itu sendiri. Dalam menanggapi pergeseran tersebut, beberapa negara mulai menjadikan perompak sebagai target operasi. Pada 1696, Sir Charles Hedges di Inggris mendefinisikan pembajakan sebagai "perampokan laut" dan pada tahun 1700, Inggris meloloskan UU Pembajakan dan membentuk komisi khusus untuk mengawasi penerapan UU ini. Dengan demikian, terjadi perubahan mendasar dalam hukum mengenai pembajakan, dimana awalnya pembajakan dianggap sebagai hal yang sah menjadi suatu kejahatan yang menjadi yuridiksi setiap negara. Pada tahun 1721 Inggris membentuk Undang-Undang Pembajakan yang lebih ketat dan mengakhiri zaman keemasan pembajakan. Selain inggris, upaya untuk melawan perompak juga dilakukan oleh negara lain. Pada tahun 1804 Angkatan Laut Amerika Serikat mencetak kemenangan melawan bajak laut Barbary, dan menandakan bahwa bajak laut dipandang sebagai ancaman internasional. Pada tahun 1856 penandatanganan Deklarasi Paris oleh hampir semua kekuatan imperial, mengenai segala bentuk pembajakan dan bajak laut menjadi subjek untuk penangkapan dan pengadilan di mana mereka ditangkap. Deklarasi Paris dan undang-undang berikutnya menciptakan sistem hukum yang terpisah bagi para bajak laut. Dan memandang para bajak laut sebagai sebagai individu bukan states. Pembajakan didefinisikan sebagai alat politik di luar lingkup proses negara yang sah dan bajak laut sendiri tidak berhak atas perlindungan status kewarganegaraan dari negara mereka berasal. Akhir abad kesembilan belas, bajak laut dihubungkan dengan kejahatan terorisme modern. Hal ini kerena berbagai pertimbangan seperti dibawah ini : 1. pembajakan, seperti terorisme, termasuk penggunaan teror oleh aktor non-negara sebagai alat memaksa negara dan masyarakat 2. pembajakan laut harus dipahami sebagai alat politik bagi pemerintah, swasta individu atau kelompok yang tindakannya diarahkan tujuan kebijakan yang spesifik, Dilihat dalam segi ini, seperti tindakan teroris. 3. apabila kita meliahat secara historis motivasi bajak laut mirip dengan motivasi teroris. Bajak laut telah mengobarkan perang terhadap dunia, yang mereka dianggap tidak adil, dan teroris ditujukan untuk memesan tindakan mereka terhadap negara-negara tertentu dalam perang melawan aktor non-negara 3
  8. 8. Pada perkembangan selanjutnya, mengingat dampak dari piracy sangat mengganggu perdamaian dan keamanan dunia, maka piracy dimasukkan dalam instrumen internasional yang meliput 1. Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-bangsa (United Nation Convention on The Law of The Sea) UNCLOS 1982 2. Konvensi Roma 1988 tentang Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation ( SUA Convention ) 2.3 Faktor Penyebab Aksi Piracy Adapun faktor-faktor yang menyebabkan maraknya aksi kejahatan di laut. Faktor- faktor tersebut semakin kompleks karena saling berkaitan satu sama lain dan melibatkan banyak pihak terkait. Faktor-faktor tersubut adalah sebagai berikut: a. Situasi ekonomi di kawasan sekitar Faktor kondisi ekonomi di suatu kawasan, terutama kawasan pesisir dapat mempengaruhi perilaku-perilaku kelompok-kelompok masyarakat tersebut. Masyarakat pesisir sering dikaitkan dengan kemiskinan, pendidikan rendah, tradisional, dan hidupnya bergantung pada kondisi alam dan hasil laut yang tidak memadai. b. Lemahnya kontrol pemerintah terhadap permasalahan di dalam negeri Pemerintah yang tida dapat mengontrol permasalahan dan perkembangan yang terjadi di dalam negerinya, akan menimbulkan peluang bagi sekelompok orang untuk melakukan tindakan sepihak yang menguntungkan dirinya. Kontrol ini dapat secara efektif dilakukan Pemerintah mempunyai political will dan kemampuan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Karena dari sudut hukum tata negara, pemerintah adalah badan hukum publik yang bertugas melayani dan melindungi rakyat. c. Rendahnya kemampuan para penegak hukum dan sarana pendukungnya d. Lemahnya kerjasama negara-negara kawasan Aksi kejahatan di laut dapat dikategorikan sebagai kejahatan lintas negara, khususnya di wilayah-wilayah perairan sempit seperti di Selat Malaka dan Selat Singapura. Dengan mobilitas pelaku kejahatan yang sangat tinggi, serta target aksi kejahatan di laut juga dapat dengan mudah berpindah dari satu wilayah ke wilayah lainnya bahkan antar negara. Hal ini menjadikan aksi kejahatan ini tidak lagi dapat ditangani hanya oleh satu negara, tetapi diperlukan suatu kerjasama dengan negara di kawasan. e. Lemahnya sistem hukum di bidang maritime Selama ini persoalan penegakan hukum dan peraturan di laut senantiasa tumpang tindih dan cenderung menciptakan konflik antar institusi dan aparat pemerintah, serta konflik horizontal antar masyarakat. Oleh karenanya dibutuhkan 4
  9. 9. perangkat hukum dan peraturan yang dapat menjamin interaksi antar sektor yang saling menguntungkan dan menciptakan hubungan yang optimal. Selain harus dapat menjamin interaksi dan terciptanya koordinasi yang harmonis dan optimal, sistem hukum yang harus ditegakkan saat ini seyogyanya tidak bisa lagi memnadang para pelaku kejahatan di laut merupakan tindakan kriminal biasa, mengingat dampak yang diakibatkan dari aksi-aksinya tersebut. Seyogyanya aksi kejahatan di Selat yang sangat strategis ini dikenai hukuman yang seberat-beratnya, karena tindakannya akan membahayakan perekonomian dan keamanan negara. f. Kondisi geografis 2.4 Yuridiksi Terhadap Piracy Masalah perompak dan Prinsip Universalitas ini dibahas dan dikukuhkan di Konvensi Jenewa 1949 berkenaan dengan tawanan-tawanan perang, perlindungan penduduk sipil dan personel yang mendeita sakit dan luka-luka serta dilengkapi dengan protokol I dan II yang disahkan pada tahun 1977 oleh Konferensi Diplomatik di Jenewa tentang penanggulangannya, baik pencegahan maupun pemberantasanya, tidak cukup bila hanya dilakukan oleh negara-negra secara sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan kerjasama internasional. Kerjasama Pencegahan dan Pemberantasan baik lembaga-lembaga internasional seperti International criminal Police Organization (ICPO-INTERPOL) maupun kerjasama bilateral dan multilateral. Berdasarkan menurut hukum perjanjian internsional dan menurut kebiasaan internasional, piracy merupakan kejahatan murni sehingga setiap negara memiliki yuridiksi untuk menangkap perompak dilaut bebas. Pasal 19 Konvensi Jenewa juga selaras dengan Pasal 105 UNCLOS yang menyatakan Di laut lepas, atau disetiap tempat lain di luar yurisdiksi Negara manapun setiap Negara dapat menyita suatu kapal atau pesawat udara perompak atau suatu kapal atau pesawat udara yang telah diambil oleh perompak dan berada di bawah pengendalian perompak dan menangkap orang-orang yang menyita barang yang ada di kapal. Pengadilan Negara yang telah melakukan tindakan penyitaan itu dapat menetapkan hukuman yang akan dikenakan, dan juga dapat menetapkan tindakan yang akan diambil berkenaan dengan kapal-kapal, pesawat udara atau barang-barang, dengan tunduk pada hak-hak pihak ketiga yang telah bertindak dengan itikad baik. Kemudian dalam pasal 107 UNCLOS disebutkan bahwa kapal yang boleh mengankap para pembajak adalah kapal perang dari negara yang bersangkutan.Sedangkan pengaturan yuridiksi negara terhadap bajak laut yang terdapat dalam SUA Convention 1988 , diatur dalam Pasal 6 yang berisi: (1) Setiap negara pihak harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk menetapkan yurisdiksi atas tindak pidana yang ditetapkan dalam pasal 3 ketika kejahatan dilakukan: (a) melawan untuk mengibarkan bendera negara pada waktu kejahatan dilakukan di atas kapal; 5
  10. 10. (b) dalam wilayah negara yang bersangkutan, termasuk laut teritorial; (c) dilakukan oleh seorang warga negara dari negara tersebut. (2) Setiap negara pihak juga dapat menerapkan yurisdiksinya atas suatu pelanggaran jika: (a) tindakan itu dilakukan oleh seseorang yang berkewarganegaraan dari negara yang bersangkutan; (b) selama pelaku dari negara tersebut, mengancam untuk membunuh atau melukai orang lain; (c) tindakan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memaksa negara yang bersangkut an untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. (3) Setiap negara pihak yang telah metetapkan yurisdiksi sebagaimana yang disebutkan dalam ayat 2 harus memberitahukan kepada Sekretaris Jenderal Organisasi Maritim Internasional; (4) Setiap negara pihak harus mengambil langkah-langkah yang dianggap penting untuk menetapkan yurisdiksinya atas tindak pidana sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 3 terhadap kasus-kasus di mana tersangka/pelaku berada dalam wilayahnya dan tidak mengekstradisi pelaku tersebut ke salah satu negara pihak lainnya; (5) Konvensi ini tidak mengenyampingkan setiap yurisdiksi kejahatan yang dilakukan sesuai dengan hukum nasional negara pihak. Pasal 8 konvensi mengatur tentang: (1) pemilik kapal suatu negara bendera dapat menyerahkan setiap orang yang dicurigai telah melakukan salah satu tindak pidana yang ditetapkan dalam pasal 3 kepada pihak yang berwenang dari negara pihak lainnya (negara penerima); (2) negara bendera harus memberitahukan kepada pihak yang berwenang dari negara penerima atas niatnya untuk menyerahkan pelaku tersebut dengan disertai alasan- alasannya; (3) negara penerima harus menerima penyerahan tersebut, kecuali memiliki alasan untuk mempertimbangkan bahwa konvensi tidak berlaku untuk itu. Penolakan tersebut harus disertai dengan pernyataan dan alasan untuk penolakan; (4) negara bendera harus menjamin bahwa pemilik kapal wajib memberikan bukti-bukti kepada pihak berwenang dari negara penerima atas pelanggaran yang dituduhkan 2.5 International Maritime Bureau (IMB) IMB (International Maritime Buerau) adalah divisi khusus dari International Chamber Of Commerce (ICC). IMB mrupakan organisasi non profit yang didirikan pada tahun 1981 untuk bertindak sebagai focal point dalam memerangi segala tindak kejahatan maritim. IMB bertujuan mempertahankan dan mengembangkan semua tindakan dalam 6
  11. 11. memerangi kejahatan maritim. Tugas utama IMB adalah untuk menjaga integritas perdagangan internasional dengan mencari penipuan dan malpraktik. Salah satu bidang utama IMB tentang keahlian dalam pemberantasan pembajakan karena menyadari bahwa tingkat pembajakan semakin meningkat, IMB menyediakan layanan otentikasi untuk dokumentasi trade finance. Hal ini juga dilakukan penyelidikan dan melaporkan sejumlah topik lainnya, penipuan kredit terutama dokumenter, piagam penipuan partai, pencurian kargo, penyimpangan kapal dan Ship Finance Fraud. IMB juga memiliki tugas untuk mendidik masyarakat dan khalayak yang lebih luas yang terlibat dalam perdagangan. Untuk tujuan ini, IMB menjalankan seri reguler kursus dan program pelatihan yang memiliki silabus yang terbukti banyak manfaanya. Usaha yang dilakukan IMB yaitu dengan membuat RRC yang berpusat di Kuala Lumpur, Malaysia. Yang menjadi kontak pertama bagi nakhoda kapal untuk melaporkan setiap insiden pembajakan, perampokan bersenjata atau bahkan penumpang gelap. Fungsi utama dari RRC adalah: 1) Menjadi titik kontak utama untuk kapten kapal mana saja di dunia yang berada di bawah serangan pembajakan atau perampokan bersenjata. Informasi yang diterima dari kapten ini segera meminta bantuan untuk disampaikan kepada lembaga penegak hukum setempat. 2) Informasi yang diperoleh dari awak kapal segera disiarkan ke semua kapal di laut – dengan demikian akan mengurangi pembajakan kapal. RRC bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga penegak hukum dan terlibat dalam berbagi informasi dengan industri, penegakan hukum, pemerintah dan negara dalam upaya untuk mengurangi dan pada akhirnya menghilangkan kejahatan ini. Tabel 1. Laporan Pembajakan dan Perompakan 2015 Attack Number: Narrations: 059-15 28.01.2015: 1230 LT: Posn: 01:19.41N – 104:12.37E, Around 0.9nm SSE of Tanjung Ayam, Johor, Malaysia. Nine unauthorised persons armed with guns boarded and hijacked an anchored chemical tanker and took her 10 crew as hostage. The Owners reported the incident to MMEA who immediately deployed several patrol boats to search for the tanker. On 29 Jan 2015 a patrol boat intercepted the tanker. Upon seeing the MMEA personnel boarding, two unauthorised persons jumped overboard and were later rescued by a passing vessel which handed them to a MMEA patrol boat. The remaining seven were arrested. The tanker sailed to Pengerang, Johor for investigation. All crew members safe. 058-15 11.04.2015: 0350 LT: Posn: 01:25N - 104:37E, Around 12nm NNE of Bintan Island, Indonesia. Duty AB onboard an anchored bulk carrier noticed robbers on the poop deck. He immediately informed the duty officer. Alarm raised and crew alerted. Seeing the 7
  12. 12. crew alertness, the robbers escaped empty handed. 057-15 09.04.2015: 0144 LT: Posn: 06:17N - 003:23E, Lagos Anchorage, Nigeria. Two robbers boarded an anchored product tanker. The onboard Nigerian Naval personal spotted the robbers and fired warning shots resulting in the robbers jumping overboard to escape. A Nigerian patrol boat captured one of the robbers. All crew safe. 056-15 01.04.2015: 0230 UTC: Posn: 09:15N – 013:43W, Conakry Anchorage, Guinea. Six robbers in a blue hull fishing boat approached and attempted to board an anchored container ship using a hook attached with a long pole. One of the robbers pointed a gun towards the duty watchman who escaped and raised the alarm. All crew mustered in a safe room. The Master contacted the CSO, local agents and MTISC for assistance. Upon hearing the alarm, the robbers aborted the attempted boarding and escaped. Port control contacted but no response received. The Authorities sent a patrol boat to check the surrounding waters. 055-15 03.04.2015: 1300 LT: Posn: 05:48N - 118:05E, Berth No.4, Sandakan Port, Malaysia. Two robbers boarded a general cargo ship at berth. Alarm raised and crew mustered. Seeing the crew alertness, the robbers escaped with stolen ship's properties. Local Police boarded the vessel for investigation. 054-15 01.04.2015: 1303 UTC: Posn: 02:09.50N – 107:32.32E, Around 62nm North of Pulau Uwi, Indonesia. Around 15-25 pirates armed with pistols boarded and hijacked a product tanker underway. They took hostage all crew members, damaged all the equipment and stole crew personal belongings. The pirates also transferred the ship’s cargo into another vessel and escaped. All crew are safe and the tanker is sailing to a safe port. 053-15 29.03.2015: 0330 LT: Posn: 01:05N - 103:35E, Around 5nm SW of Nipah Island, Indonesia. Ship’s crew noticed three robbers on the poop deck. Alarm raised, crew mustered on the bridge and all water tight doors locked. A search was carried out and engine spares were discovered missing. VTIS informed. 052-15 22.03.2015: 2215 LT: Posn: 02:50.6N -104:30.7E, Around 18nm East of Tioman Island, Malaysia. Around ten pirates armed with guns and knives boarded and hijacked a tug towing a barge. They entered the bridge, apprehended the bridge team, then took them to the Chief Engineer's cabin where they robbed and held them hostage. The pirates took the Chief Engineer to the engine room and transferred part of the tug's bunkers into a small tanker. Before departing the pirates stole some equipment and damaged the tug's communication equipment. The entire operation lasted about five hours. 051-15 30.03.2015: 0045 LT: Posn: 16:59N – 082:18E, Kakinada Inner Anchorage, India. Four robbers in a fishing boat approached an anchored dredger. Two robbers boarded the ship. They were noticed by the 2nd Officer on routine rounds, who informed the bridge and raised the alarm. Seeing the alerted crew the robbers escaped without stealing anything. Pilot Station informed. 050-15 25.03.2015: 1930 LT: Posn: Dolphin Buoy No.16, Bangkok, Thailand Four robbers armed with knives boarded a berthed bulk carrier. Alarm raised and 8
  13. 13. crew mustered. Seeing the crew alertness, the robbers escaped with stolen ship’s properties. (sumber: Live Piracy Report 2015 / 14 April 205, https://icc-ccs.org/piracy-reporting- centre/live-piracy-report/details/146/934 ) BAB III PIRACY AND ARMED ROBBERY DI INDONESIA 3.1 Kondisi Pembajakan di Indonesia Pelaut di beri peringatan untuk ekstra hati-hati dan untuk mengambil tindakan pencegahan ketika melakukan transit di kawasan-kawasan yang rawan terjadi pembajakan atau perompakan. Berikut kawasan-kawsan di Indonesia yang berpotensi akan terjadinya pembajakan dan perompakan: Tanjung Priok Jakarta, Pulau Bintan, Muara Berau, Pulau Karimun, Pelabuhan Belawan dan perairan di sekitarnya. Pembajak atau perompak biasanya bersenjatakan senapan, pisau, dan parang. Perlu diwaspadai untuk perairan lainnya karena banyak serangan yang tidak terlaporkan. Pembajak atau perompak biasanya menyerang kapal pada malam hari, ketika mereka ketahuan dan alarm berbunyi, perompak atau pembajak biasanya melarikan diri tanpa melawan awak kapal. Indonesian Marine Police (Polisi Laut Indonesia) bekerjasama dengan IMB menunjukkan hasil yang positif untuk tahun 2014. Berikut area yang dipatroli oleh IMP beserta hasil laporan perbandingan serangan yang terjadi pada tahun 2013 dan 2014. Tabel 2. Perbandingan laporan insiden piracy and armed robbery tahun 2013 dan 2014 Locations 2013 1st Q 2nd Q 3rd Q 4th Q 2014 Total 2014 2014 2014 2014 Total 1 Belawan: 03:55.00N - 098:45.30E 18 3 4 2 - 9 2 Dumai: 01:42.00N - 101:28.00E 12 1 - - - 1 3 Nipah: 01:07.30N - 103:37.00E 14 - - - - - 4 Tanjung Priok: 06:00.30S - 106:54.00E 6 3 3 2 1 9 5 Gresik: 07:09.00S - 112:40.00E 4 1 - - - 1 6 Taboneo: 04:41.30S - 114:28.00E 8 1 - - 1 2 7 Adang Bay: 01:40.00S - 116:40.00E 4 - - - - - 8 Muara Berau: 00:17.00S - 117:36.00E 4 1 - 3 2 6 9 Muara Jawa: 01:09.00S - 117:13.00E 4 - - - - - 10 Balikpapan: 01:22.00S - 116:53.00E 5 - 1 - - 1 11 Bintan Island: 01:21.00N - 104:29.00E - 3 14 10 8 35 (sumber: ICC IMB Piracy and Armed Robbery Against Ships – 2014 Annual Report) Dari tabel diatas bisa disimpulkan bahwa beberapa kawasan seperti Belawan, Dumai, Nipah, Gresik, Taboneo, Adang Bay, Muara Jawa, Balikpapan mengalami penurunan jumlah insiden, sedangkan pada tahun 2014 Tanjung Priok dan Muara Berau mengalami kenaikan namun tidak terlalu jauh dari tahun sebelumnya, berbeda dengan pulau Bintan yang 9
  14. 14. mengalami kenaikan secara signifikan sebanyak 35 insiden padahal tahun sebelumnya tidak ada kejadian. 3.2 Kondisi Selat Malaka Selat Malaka merupakan wilayah perairan yang sebagian besar terbentang antara Indonesia dan Malaysia, memanjang antara laut Andaman di Barat Laut dan Selat Singapura di tenggara sejauh kurang lebih 520 mil laut dengan lebar yang bervarisi sekitar 11-200 mil laut. Sedangkan Selat Singapura yang terapit antara Indonesia dan Singapura terbentang menurut arah Barat-Timur sejauh 30 mil laut dengan lebar sekitar 10 mil laut. Daerah yang tersempit dari jalur ini adalah Phillips Channel yang berada di Selat Sngapura, yaitu hanya mempunyai lebar 1,5 mil laut. Selat Malaka selama ini selama ini selalu terkait dengan masalah internasional secara politis maupun ekonomi karena jalur tersebut digunakan oleh berbagai kapal untuk berbagai kepentingan, terutama kepentingan niaga. Dari perspektif posisi maupun historis perdagangan di Selat Malaka sudah lama menjadi sentra ekonomi bisnis. Sebagai perlintasan jalur internasional (international maritime passage) Selat Malaka dan Selat Singapura telah menjadikan pelabuhan-pelabuhan laut di sekitarnya seperti Batam, Bintan, Singapura, Tanjung Pelepas, Johor berkembang dengan pesat secara ekonomi dibandingkan daerah lainnya. Kondisi geografi Selat Malaka dan Selat Singapura yang sangat strategis ini telah mendorong negara-negara dan wilayah-wilayah tersebut menjalin kerjasama dalam mengembangkan perekonomian di kawasan, salah satunya adalah pembentukan segitiga pertumbuhan Singapura-Johor-Riau. 3.3 Updated News perompakan di Selat Malaka TNI-AL TANGKAP KAWANAN PEROMPAK DI SELAT MALAKA Sumber : Beritaterbaru.co.id 6 Maret 2015 Batam – Tim Sea Rider Western Fleet Quick Response (WFQR) TNI AL menangkap enam orang pelaku perampokan yang sering beroperasi di Selat Malaka dan sekitarnya saat hendak melakukan aksi di Tanjunguncang Batam. “Mereka merupakan pelaku perampokan pada sejumlah kapal niaga yang berlayar sekitar Selat Malaka atau kapal-kapal yang lego jangkar di Batam. Mereka ditangkap Kamis (5/3) sekitar pukul 05.00 WIB saat akan beraksi di Tanjunguncang Batam,” kata Komandan Guskamla Armabar Laksamana Pertama Abdul Rasyid Kacong di Sekupang, Batam, Jumat (6/3). Enam pelaku tersebut adalah N (50) warga Pulau Babi Belakang Padang yang berperan sebagai tekong, Aa (28) warga perumahan Fanindo, Batuaji, Tg (22) warga Kaveling Kamboja Sagulung, S (30), Rj (22) dan Js (21) warga Dapur 12, Sagulung. 10
  15. 15. Saat beraksi, kata dia, komplotan ini menggunakan kapal pancung (perahu motor tempel kecil) dengan mesin 40 PK dan membagi tugas masing-masing. Petugas juga mengamankan sejumlah alat yang digunakan komplotan tersebut untuk melakukan akasinya. “Berdasarkan laporan dari negara-negera tetangga, mereka juga diketahui sudah beberapa kali melakukan aksi di luar Indonesia seperti Thailand, Malaysia, Singapura,” ujarnya. Ia mengatakan, biasanya jika di perairan Indonesia, khususnya sekitar Batam gencar ada patroli, mereka akan pindah ke perairan sekitar Natuna, Pontianak, hingga Thailand. “Diantaranya juga sudah pernah ditangkap dalam kasus yang sama. Ada juga yang sempat hendak disergap namun berhasil lolos,” kata Rasyid TNI AL, kata dia, tengah menelusuri siapa pihak yang berkepentingan dan mendanai aksi para perampok yang sering meresahkan pelaku pelayaran tersebut. “Karena wilayah operasinya sangat luas, tidak mungkin dilakukan keenamnya tanpa ada pihak yang mendanai. Kami masih terus menelusurinya,” ucapnya. Bagi pelaku pelayaran, ataupun berbagai pihak yang mengetahui adanya kejahatan di perairan Indonesia khususnya wilayah barat bisa menghubungi hot line WFQR dengan 0778 413498 atau 081270310900 agar segera bisa ditindaklanjuti. “Layanan itu aktif 24 jam. Silahkan melapor jika ada kejahatan di laut. Tim WFQR kami selalu siap menindaklanjutinya,” katanya. Penulis: /YUD Sumber:Antara 3.3.1 Tanggapan atau Komentar (Comment) Dari hasil diskusi kelompok diperoleh tanggapan sebagai berikut: 1. Dari artikel berita penangkapan perompak di Selat Malaka menunjukkan bahwa ada kelompok yang terorganisir untuk melakukan aksi tersebut dan ada pihak tertentu yang menjadi motor di balik aksi tersebut. Tercantum dalam kutipan berikut: “kata Rasyid TNI AL, kata dia, tengah menelusuri siapa pihak yang berkepentingan dan mendanai aksi para perampok yang sering meresahkan pelaku pelayaran tersebut”. 2. Kurang tegasnya pemerintah untuk memberi peringatanpada pelaku pembajakan, bisa dilihat bahwa pelaku sebelumnya sudah pernah ditangkap namun masih melakukan hal serupa lagi terdapat dalam kutipan berikut: “Diantaranya juga sudah pernah ditangkap dalam kasus yang sama. Ada juga yang sempat hendak disergap namun berhasil lolos.” 11
  16. 16. 3. Di sepanjang selat Malaka terdapat banyak pulau-pulau kecil yang bisa dijadikan tempat persembunyian para pembajak dan atau perompak. Oleh karena itu banyak perompak yang mudah lolos. Perlunya pengawasan terhadap pulau-pulau kecil dengan menambah armada dan penggunaan teknologi. 4. Kondisi ekonomi para pelaku perompakan yang rendah, dilihat dari beberapa pelaku yang telah disebutkan merupakan penduduk dari kawasan pesisir di pulau-pulau kecil yang kurang mendapat perhatian pemerintah. 3.4 Pembajakan di Coast of Malaysia A hijacked Malaysian coastal tanker has been recovered by the prompt actions of the Malaysian Maritime Enforcement Agency (MMEA) off the coast of Malaysia. Sumber : ICC IMB The owners of the Malaysian tanker lost contact with the tanker at 2200 hours on 28 January 2015. The tanker, with ten crew members on board and carrying 700 metric tonnes of marine fuel oil was off Tanjung Ayam at the Southern entrance to the South China Sea. Fearing that the vessel may have been hijacked, MMEA requested the IMB Piracy Reporting Centre to track and provide the position of the vessel. MMEA then deployed a number of vessels in the area and finally located the tanker, in the South China Sea about 35 nautical miles north east of the location of the hijack. The vessel was then under control of nine pirates. Further to an engagement by the MMEA, at 23 hours on 29 January 2015, seven of the pirates were arrested. Two of them jumped overboard. The IMB PRC sent out a broadcast to all ships to lookout and rescue the two pirates. Another merchant vessel subsequently picked the pirates and handed them over to the MMEA. The crew of the hijacked tanker were rescued and reported unhurt. The vessel is proceeding to a safe destination for further investigations. Since April 2014 there have been 16 vessels hijacked in South East Asia of which eleven vessels were coastal product tankers hijacked in the Southern approaches to the South China Sea. “We commend the Malaysian authorities for their immediate response to the reported hijacking. The arrest of all the pirates involved is exactly the kind of response needed to bring this crime under control”, said an IMB spokesperson. 3.4.1 Komentar (Comments) 1. Otoritas Malaysia segera melaporkan kejadian ke IMB Piracy reporting Centre, menunjukkan bahwa otoritas Malaysia cepat tanggap dalam pelayanan menangani perompakan dan bekerjasama dengan IMB sehingga pelaku dapat ditangkap. 12
  17. 17. 2. Perlu pengawasan ketat untuk Laut Cina Selatan dengan kerjasama berbagai pihak terkait. 3. Peralatan dan perlengkapan keamanan dalam kapal di tingkatkan lagi, sehingga bisa diketahui jika kapal sedang dalam bahaya atau akan dibajak. 13
  18. 18. PENUTUP Piracy merupakan tindak kejahatan internasional yang berada di laut lepas. Aksi ini mencakup tindakan pelanggaran hukum dengan kekerasan atau pemngambilalihan atau tindakan memusnahkan yang dilakukan untuk tujuan pribadi. Indonesia merupakan negara yang tidak lepas dari kasus piracy, Indonesia menjadi negara dengan tingkat kejahatan pembajakan tertinggi di dunia. Kejahatan ini sering terjadi di Selat Malaka dimana selat yang menjadi jalur perdagangan duniayang berbatasan dengan Singapura dan Malaysia, Pelaku kejahatan memiliki kelompok untuk melakukan aksinya dan ada pihak tertentu yang menyokong aksi tersebut. Pelaku juga merupakan penduduk dari pulau-pulau kecil dengan kondisi ekonomi yang rendah. 14
  19. 19. DAFTAR PUSTAKA Anita, Kurniawati Hesty. 2014. Statutory Regulations. Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh Nopember Buntoro, Kresno. 2006. Antara Piracy dan Armed Robbery di laut (Tinjauan Singkat Keamanan di Selat Malaka). Dosen Fakultas Hukum – UIEU Dumais, Leo. 2001. Pembajakan dan Perompakan di Laut. Laporan Pelaksanaan Temu Wicara Kerjasama ASEAN Dalam Menanggulangi Kejahatan Lintas Negara hal. 49. Direktorat Jendral Kerjasama ASEAN. Jakarta. ICC. 2015. International Maritime Berau. (https://icc-ccs.org/icc/imb). ICC IMB. 2015. Piracy and Armed Robbery Against Ships Report for The period 1 Januari – 31 Desember 2014. United Kingdom. IMB. 2014. Live Piracy Report 2015 / 14 April 205, (https://icc-ccs.org/piracy-reporting- centre/live-piracy-report/details/146/934). Diakses pada tanggal 14 April 2015 Insan, Achmad Maulidy. 2011. Kerjasama Keamanan Indonesia, Malaysia, dan Singapura dalam Mengatasi Masalah Pembajakan di Perairan Selat Malaka. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Jakarta. Ismar, Andreas.2014. It’s Pirate’s Life for Indonesia, as Piracy Attacks Spike. The Wall Street Journal 14 Maret 2014. (http://www.wsj.com/articles/BL-SEAB-3789). Diakses pada tanggal 13 April 2015. Papas, Christopher.2014. It’s the Economy: Exploring Indonesia’s Piracy. (http://cimsec.org/econoy-stupid-exploring-indonesias piracy-problem/13836). Diakses pada tanggal 13 April 2015. Tri Setyawanta, L., Farida, Elfia., Siswanto, Dadang. 2005. Harmonisasi Pengaturan Hukum Penanggulangan Pembajakan (Piracy) dan peropakan (robbery) laut di wilayah perairan yang berada di bawah yuridiksi Indonesia. Fakultas Hukum. Universitas Diponegoro. YUD. 2015. TNI-AL Tangkap Kawanan Perompak di Selat Malaka. (http://www.beritaterbaru.co.id./2015/0/06/16/45/tni-al-tangkap-kawanan-perompak- di-selat-malaka/). Diakses pada tanggal 13 April 2015. 15
  20. 20. Lampiran Berikut updated news terkait dengan piracy and armed robbery yang diperoleh dari situs IMB 16
  21. 21. 17
  22. 22. 18
  23. 23. 19
  24. 24. 20
  25. 25. 21
  26. 26. Tabel A. Lokasi Serangan dan Percoban Serangan pada Januari – Desember 2014 ACTUAL ATTACKS ATTEMPTED ATTACKS Location Boarded Hijacked Fired Upon Attempted S E ASIA Indonesia 86 6 8 Malacca Straits 1 Malaysia 15 7 2 Philippines 4 2 Singapore Straits 8 Thailand 1 1 FAR EASTSouth China Sea 1 Vietnam 7 INDIAN Bangladesh 20 1 SUB CONT India 12 1 SOUTH AMERICABrazil 1 Colombia 2 Guyana 1 Venezuela 1 AFRICA Angola 1 Cameroon 1 Dem. Republic of Congo 1 Dem. Rep. of Sao Tome & Principe 1 Gabon 1 Ghana 1 3 Gulf of Aden* 4 Ivory Coast 3 Liberia 1 Morocco 1 Mozambique 1 Nigeria 7 1 7 3 Red Sea* 4 Sierra Leone 1 Somalia* 2 1 Tanzania 1 The Congo 7 Togo 2 REST OF WORLD Oman 1 1 Sub total 183 21 13 28 Total 245 22
  27. 27. Tabel B. Lokasi Serangan dan percobaan serangan Januari – Desember: 2010 – 2014 Locations 2010 2011 2012 2013 2014 S E ASIA Indonesia 40 46 81 106 100 Malacca Straits 2 1 2 1 1 Malaysia 18 16 12 9 24 Myanmar (Burma) 1 Philippines 5 5 3 3 6 Singapore Straits 3 11 6 9 8 Thailand 2 2 FAR EAST China 1 2 1 South China Sea 31 13 2 4 1 Vietnam 12 8 4 9 7 INDIAN SUB Bangladesh 23 10 11 12 21 CONTINENT India 5 6 8 14 13 SOUTH AMERICA Brazil 9 3 1 1 1 Colombia 3 4 5 7 2 Costa Rica 1 3 1 Dominican Republic 1 1 Ecuador 3 6 4 3 Guyana 2 1 2 1 Haiti 5 2 2 Peru 10 2 3 4 Venezuela 7 4 1 AFRICA Algeria 1 Angola 1 1 Benin 20 2 Cameroon 5 1 1 Dem. Republic of Congo 3 4 2 1 Dem. Rep. of Sao Tome & Principe 1 Egypt 2 3 7 7 Gabon 2 1 Ghana 2 2 1 4 Guinea 6 5 3 1 Gulf of Aden* 53 37 13 6 4 Ivory Coast 4 1 5 4 3 Kenya 1 1 1 Liberia 1 1 Mauritania 1 Morocco 1 1 Mozambique 2 2 1 Nigeria 19 10 27 31 18 Red Sea* 25 39 13 2 4 Sierra Leone 1 1 2 1 Somalia* 139 160 49 7 3 Tanzania 1 2 1 1 The Congo 1 3 4 3 7 Togo 6 15 7 2 REST OF Arabian Sea* 2 WORLD Iraq 2 Mediterranean Sea 1 Oman 1* 2 Total at year end 445 439 297 264 245 23
  28. 28. Tabel C. Status kapal selama percobaan penyerangan, Januari – Desember 2014 LOCATION BERTHED ANCHORED STEAMING NOT STATED S E ASIA Indonesia 8 Malaysia 1 1 Philippines 2 INDIAN Bangladesh 1 SUB CON India 1 AFRICADem. Republic of Congo 1 Dem. Rep. of Sao Tome and Principe 1 Gulf of Aden* 4 Nigeria 2 8 Red Sea* 4 Somalia* 3 Togo 2 REST OF WORLD Oman 2 Sub Total - 16 25 - Total 41 Tabel D. Status kapal pada saat diserang, Januari – Desemer 2015 LOCATION BERTHED ANCHORED STEAMING NOT STATED S E ASIA Indonesia 4 62 26 Malacca Straits 1 Malaysia 10 12 Philippines 4 Singapore Straits 8 Thailand 2 FAR EAST South China Sea 1 Vietnam 5 2 INDIAN Bangladesh 17 3 SUB CONT India 12 SOUTH AMERICA Brazil 1 Colombia 2 Guyana 1 Venezuela 1 AFRICA Angola 1 Cameroon 1 Gabon 1 Ghana 2 2 Ivory Coast 2 1 Liberia 1 Morocco 1 Mozambique 1 Nigeria 1 2 5 Sierra Leone 1 Tanzania 1 The Congo 7 Sub Total 12 128 64 - Total 204 24
  29. 29. TABELE : Types of arms used during attacks, Januari - Desember 2010 - 2014 Types of Arms 2010 2011 2012 2013 2014 Guns 243 245 113 71 62 Knives 88 69 73 81 83 Not stated 108 117 104 109 93 Other weapons 6 8 7 3 7 Total 445 439 297 264 245 TABLE F: Comparison of the type of attacks, Januari - Desember 2010 – 2014 Category 2010 2011 2012 2013 2014 Attempted 89 105 67 28 28 Boarded 196 176 174 202 183 Fired upon 107 113 28 22 13 Hijack 53 45 28 12 21 Total 445 439 297 264 245 TABLE G: Types of vessels attacked, Januari - Desember 2010 – 2014 Type 2010 2011 2012 2013 2014 Barge / Barge Carrier 2 Bulk Carrier 80 100 66 53 55 Cement Carrier 2 1 Container 74 62 39 30 20 Crane Ship 1 Deck Cargo Ship 1 Dhow 4 1 5 1 Diving Support Vessel 1 Dredger 1 Drilling Ship 1 General Cargo 63 35 15 17 14 Guard Vessel 1 Heavy Load Carrier 1 2 1 Landing Craft 2 1 1 Livestock Carrier 1 2 1 1 Naval Auxiliary 1 1 Offshore Processing Ship 1 Passenger 1 1 1 Patrol Boat 1 Pipe Layer Crane Vessel 1 1 Refrigerated Cargo 4 4 2 2 Research Ship 1 1 2 RORO 6 3 2 1 2 Salvage Vessel 1 Seismographic Research 2 1 Supply Ship 1 8 5 3 Support Ship 1 1 Tanker Asphalt /Bitumen 2 1 3 4 Tanker Bunkering 2 2 Tanker Chem / Product 96 100 76 82 86 Tanker Crude Oil 43 61 32 39 24 Tanker LNG 1 2 1 Tanker LPG 7 6 10 9 13 Trawler/Fishing 19 11 5 2 3 Tug 20 32 23 18 7 Vehicle Carrier 5 7 2 Warship 2 25
  30. 30. Water barge 1 Wood Chips Carrier 1 1 1 Yacht 1 4 Not stated 2 1 Total at year end 445 439 297 264 245 26
  31. 31. Gambar Diagram 6 lokasi dengan record 75% serangan dari total yang dilaporkan Gamba Diagram perbaandingan insiden selama Januari – Desember 2014 27

×