PENELITIAN PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PENGAMBILAN
KEPUTUSAN PUBLIK DAN PENGARUHNYA PADA KEBIJAKAN
PEMERINTAH YANG RESPONS...
perempuan (GEM) pada tahun 2002 menunjukkan kondisi perempuan yang masih
memprihatinkan. Ini terbukti antara lain dari ket...
Kerangka Pikir
Kerangka Pikir : Kondisi Kesetaraan Gender
Partisipasi
perempuan dalam
pengambilan
keputusan

Situasi dan
k...
control pada penghasilan. Pada dasarnya, indikator GEM untuk melihat bagaimana
partisipasi perempuan dalam proses pengambi...
Tabel: 17
Rekapitulasi Pejabat Eselon I s/d IV Berdasarkan Jenis Kelamin di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kea...
Diskriminasi merupakan suatu hal yang tidak diinginkan, karena merupakan
perbedaan perlakuan. Dalam kaitannya dengan isu d...
Beberapa produk hukum yg berperspektif gender telah disusun di

beberapa

kab/Kota, hal ini telah menunjukkan adanya keing...
3. Diambil langkah strategis bagaimana cara mengurangi kesenjangan posisi jabatan di 3
bidang tersebut & DPRD, pemerintah ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

11 penelitian partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan publik dan pengaruhnya pada kebij

2,561 views

Published on

  • Be the first to comment

11 penelitian partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan publik dan pengaruhnya pada kebij

  1. 1. PENELITIAN PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PUBLIK DAN PENGARUHNYA PADA KEBIJAKAN PEMERINTAH YANG RESPONSIF GENDER DI JAWA TENGAH Harsono, dkk Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah Jl. Imam Bonjol No. 190 Semarang Telp. 0243540025 RINGKASAN Pendahuluan Dalam proses pembangunan, semua rakyat pada hakekatnya mempunyai hak dan kewajiban yang sama, baik mereka yang berjenis kelamin perempuan maupun mereka yang berjenis kelamin laki-laki. Akan tetapi kenyataannya tidaklah demikian. Perempuan masih banyak terpinggirkan dalam berbagai tahapan proses pembangunan, baik dalam tahap perumusan, implementasi maupun evaluasi. Selama ini, peran kuat perempuan nampak di sektor domestik atau di dalam rumah tangga. Peran perempuan di sektor publik masih perlu ditingkatkan, terbukti dari antara lain data kepegawaian di kalangan Pemprov. Jateng bahwa ada kecenderungan semakin tinggi tingkat pendidikan, persentase PNS perempuan semakin kecil dibandingkan lakilaki. Tolok ukur yang dipakai untuk mengukur tingkat partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan publik adalah dengan menggunakan Gender Empowerment Measure (GEM), yang meliputi: jumlah perempuan di parlemen, jumlah perempuan profesional, jumlah perempuan dalam administrasi pemerintahan, dan pendapatan perempuan. Laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan tentang kebijakan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan nasional menyebutkan bahwa pemberdayaan
  2. 2. perempuan (GEM) pada tahun 2002 menunjukkan kondisi perempuan yang masih memprihatinkan. Ini terbukti antara lain dari keterwakilan perempuan dalam lembagalembaga negara dan dalam jabatan publik, yang mencerminkan peran perempuan yang belum memadai dalam lembaga dan kegiatan yang terkait dengan pengambilan keputusan Mengacu pada latar belakang di atas maka dapat diambil perumusan masalah sebagai berikut : (1) Bagaimana tingkat partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan publik di Jawa Tengah ? (2) Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dan peluang partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan publik di Jawa Tengah ? (3) Apa sajakah produk-produk kebijakan pemerintah yang responsif gender di Jawa Tengah ? Tujuan Penelitian ini adalah (1) Mendeskripsikan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan publik di Jawa Tengah. (2) Mengidentifikasikan faktor-faktor penghambat dan peluang partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan publik di Jawa Tengah. (3) Mengetahui produk-produk kebijakan pemerintah yang responsif gender di Jawa Tengah. Manfaat penelitian ini adalah (1) Sebagai bahan masukan bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Tengah dalam rangka pembuatan kebijakan yang berperspektif gender. (2) Diharapkan ada perubahan peran relasional gender antara laki-laki dan perempuan dalam hal partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, yang berpengaruh pada kebijakan yang responsif gender.
  3. 3. Kerangka Pikir Kerangka Pikir : Kondisi Kesetaraan Gender Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan Situasi dan kondisi Gender Peningkata n peran perempuan Produk kebijakan yang responsif gender Perubahan tata nilai / norma: kesetaraan dan keadilan gender Hasil Dampak Faktor penghambat dan peluang perempuan dalam pengambilan keputusan Metode Penelitian Metode Penelitian ini adalah diskriptif kualitatif dan kuantitatif di 5 Kabupaten Karanganyar, Kebumen, Pekalongan, Pemalang, dan Rembang. Sedangkan dua kota Surakarta dan Salatiga. Dengan variabel penelitian Partisipasi, Pengambilan Keputusan, dan Kebijakan Pemerintah yang Responsif Gender. Teknik dengan indepth interview Hasil dan Pembahasan Perempuan Dalam Lembaga Pengambilan Keputusan Salah satu komponen Human Development Index (HDI) yang mempunyai kedudukan penting adalah indicator Gender Empowerment Measure (GEM), yang terdiri dari komposit, perempuan dalam parlemen, perempuan dalam tingkatan manajerial, dan
  4. 4. control pada penghasilan. Pada dasarnya, indikator GEM untuk melihat bagaimana partisipasi perempuan dalam proses pengambilan kebijakan publik karena hal itu menjadi sangat mempengaruhi bagaimana kebijakan publik yang akan diambil benar-benar adil bagi perempuan maupun laki-laki. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk melihat partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan, antara lain : 1. Perempuan dalam Parlemen Posisi perempuan dalam parlemen dari hasil Penelitian Umum tahun 2004 untuk DPRD Provinsi Jawa Tengah berjumlah 15 orang (15%) dari 100 anggota DPRD. Sedangkan jumlah keseluruhan perempuan yang menjadi anggota DPRD di seluruh Kabupaten/Kota tidak mempunyai 30 persen, seperti apa yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005. 2. Perempuan dalam Pemerintahan Rendahnya representasi perempuan dalam lembaga pengambilan keputusan juga dapat dilihat dalam lembaga pemerintahan di hampir semua level, termasuk provinsi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki 52 Intansi, terdiri dari 2 Sekretariat (sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD), 15 Badan, 20 Dinas, 6 kantor, 1 Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), dan 7 RSUD dari RSJ. Jika digambarkan dalam tabel, maka distribusi kedudukan perempuan dan laki-laki dalam posisi pengambilan keputusan di Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :
  5. 5. Tabel: 17 Rekapitulasi Pejabat Eselon I s/d IV Berdasarkan Jenis Kelamin di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Keadaan sampai Bulan September 2006 Eselonisasi Eselon I A Eselon I B Eselon II A Eselon II B Eselon III A Eselon III B Eselon IV A Eselon IV B Jumlah Sumber Data : Perempuan Laki-laki Jumlah Jumlah % Jumlah % 0 0 0 0 1 100 1 9 22,5 31 77,5 40 4 16 21 84 25 63 19,03 268 80,97 331 4 33,33 8 66,67 12 297 25,71 858 74,29 1.155 11 20 44 80 55 388 1.231 100 Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006. Berdasarkan data yang bersumber dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 tampak bahwa di seluruh tingkatan jabatan (eselon) yang ada pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, persentase perempuan yang jabatan lebih rendah dibanding laki-laki. Semakin tinggi tingkatan eselon/jabatan, maka posisi perempuan akan semakin rendah. Hal itu terlihat pada jabatan eselon II B dan II A dimana perempuan hanya berada pada 16 dan 22,5 persen. Keberadaan perempuan di lembaga legislatif memang tidak otomatis mendorong lahirnya kebijakan publik yang responsif gender. Banyak faktor yang menyebabkan kebijakan publik yang kurang responsif gender. Kurangnya pemahaman yang mendalam mengenai arti/makna sebenarnya tentang kebijakan yang responsif gender. Tidak semua anggota legislatif mampu mengakomodasi lahirnya kebijakan publik yang responsif gender, termasuk anggota legislatif perempuan itu sendiri. Tarik menarik berbagai kepentingan yang seringkali menjadikan anggota legislatif tidak sensitif gender.Kesulitan dalam merumuskan dan implementasi kebijakan publik yang responsif gender.
  6. 6. Diskriminasi merupakan suatu hal yang tidak diinginkan, karena merupakan perbedaan perlakuan. Dalam kaitannya dengan isu dan masalah gender, kaum perempuan lah yang mengalami perbedaan perlakuan ini. Selain dari perbedaan, hal yang lain adalah pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang kemudian berakibat pengurangan pengakuan, penikmatan ataupun pemenuhan hak azasi manusia serta berbagai kebebasan dan hak di bidang politik, sosial, budaya, dan lain sebagainya, dengan laki-laki memperoleh berbagai keistimewaan dibandingkan perempuan. Dengan demikian potensi perempuan menjaid kurang dikembangkan. Kesimpulan dan Saran Kesimpulan umum 1. Mendiskripsikan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan publik di jawa tengah a. Posisi perempuan di DPRD Th. 2004 di Tk. Prop. 15 orang (15%), di Kab/Kota kurang dari 30 %. Keterwakilan perempuan di DPRD (belum sesuai degan quota 30 % & sistem nomor urut, calon perempuan menempati nomor urut besar (sepatu). b. Posisi perempuan di pemerintahan Laki-laki lebih besar Perempuan ( di 3 lembaga: Diknas, Dinkes & PP). 2. Mengidentifikasikan Faktor-faktor penghambat dan peluang partisipasi perempuan dalam pengeambilan keputusan publik di Jawa Tengah Faktor peluang perempuan sebagai pengambilan keputusan publik Keluarga, agama, budaya. Sebagai pemimpin tekun, sabar, jujur & loyal. sedangkan sebagai faktor penghambat perempuan sebagai pengambil keputusan publik Budaya, agama & jenis kelamin. Sebagai pemimpin adalah faktor pendidikan rendah, budaya yang kurang mendukung. 3. Mengetahui Produk kebijakan yang responsif gender di Jateng
  7. 7. Beberapa produk hukum yg berperspektif gender telah disusun di beberapa kab/Kota, hal ini telah menunjukkan adanya keinginan untuk mendukung peran aktif perempuan dalam melaksanakan pembangunan, tetapi program yang responsif gender belum maksimal. Kesimpulan Khusus 1. PENDIDIKAN: Akses dan Pemerataan pendidikan terdapat kesenjangan usia anak memasuki sekolah. Pendidikan, pejabat struktural (Kepala Sekolah) banyak laki-laki, sedang angka prestasi siswa sekolah dasar perempuan lebih tinggi. 2. KESEHATAN Kasus Kematian Ibu Hamil dan Bersalin, di Jateng pd th.2005 ada kasus kematian bumil sebanyak 515 kasus. Penolongan persalinan terakhir sebagian besar memilih bidan sebagai penolong melahirkan. 3. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Representasi perempuan di DPRD kurang dr 30%, hal ini akan berakibat pengambilan kpts kurang memperhatikan aspirasi dan kepentingan perempuan. Di emerintahan jumlah pejabat laki-laki lebih banyak, hal ini sifat keputusan dan program pemberdayaan perempuan belum affirmative gender. Saran 1. Peningkatan keterwakilan perempuan di DPRD dengan Perbaikan Undang Kepartaian; AD/ART partai; Sistem pencalonan anggota yang menjamin keterwakilan perempuan di DPRD, dan pemilihan pengurus partai. 2. Peningkatan keterwakilan perempuan dalam Pengambilan keputusan di 3 bidang (Pendidikan, Kesehatan & Pemberdayaan perempuan) secara proporsional.
  8. 8. 3. Diambil langkah strategis bagaimana cara mengurangi kesenjangan posisi jabatan di 3 bidang tersebut & DPRD, pemerintah pusat, provinsi kab./ kota hendaknya dapat menindak lanjuti kebijakaan yang sudah ada Seperti : 1). Sosialisasi kesetaraan gender; 2). Penyempurnaan peraturan perundang-undangan ( UU Perkawinan, UU Kewarganegaraan & UU Parpol); 3). Pendidikan politik; 4). Kepemimpinan perempuan; 5). Pemberian peluang khusus (affirmative action); 6). Pemerintah menyediaan data pilah gender. 7). Pemerintah diharapkan memberikan perhatian bidang pemberdayaan perempuan sejajar dengan bidang lain, untuk menyusun perencanaan sbb: Hak Cipta © 2007 Balitbang Prov. Jateng Jl. Imam Bonjol No. 190 Semarang 50132 Telp : (024) 3540025, Fax : (024) 3560505 Email : sekretariat@balitbangjateng.go.id

×