1.
Pengelolaan Keuangan Serta Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja
BAB 2

2.
1. Kebijakan Pengelolaan
Keuangan
KOPERASI SUMBER REJEKI
Proyeksi Laba Rugi
Akun
MINGGU
KE-1
MINGGU
KE-2
A Pendapatan 145.000 10.000
B HPP ( COGS): 60% 87.000 6.000
Laba Kotor 58.000 4.000
D Opex : 6% 10.000 -
E Salex: 0% - -
F EBITDA 48.000 4.000
G Taxex=0% - -
F Othex=0% - -
NETT Income 48.000 4.000

3.
a. Kebijakan ekonomi
b. Kebijakan utang
c. Kebijakan penghasilan
d. Kebijakan pengeluaran
e. Kebijakan pelaksanann
f. Kebijakan akuntan (pembukuan)
2. Aspek-aspek
Pengelolaan Keuangan

4.
a. Pembuatan anggaran belanja
(budgeting)
b. Pembukuan (accounting)
c. Pemeriksaan keuangan
(auditing)
d. Pembelian dan persediaan
3. Pola kegiatan
pengelolaan keuangan

5.
Aliran Kas Masuk dan Keluar
- Hasil penjualan
- Penagihan piutang
- Penjualan aktiva
tetap
- Investasi
- Pinjaman dari pihak
lain
- Penerimaan sewa
dll
Cash In Flow Cash Out Flow
- Pengeluaran BBB,BTK,BBP dll
- Pengeluaran biaya adm umum & adm
penjualan
- Pembelian aktiva tetap
- Pembayaran utang perusahaan
- Pembayaran Kembali investasi
perusahaan
- Pembayaran sewa, pajak, dividen,
bunga,dll

6.
Penyusunan Anggaran Belanja
Penyusunan Anggaran
Belanja
Penetapan, Pelaksanaan,
& Pertanggungjawaban
Anggaran

7.
Penyusunan Anggaran Belanja
- Financial
year
siystem
(kas
stelsel)
- Limited
budget
year
system
Sistem Anggaran
- Asas
universalit
as
- Asas
keseimba
ngan
- Asas
perincian
keuangan
Asas Penyusunan Anggaran
- Penyusunan
usul
anggaran
- Penetapan
ususl
anggaran
- Pelaksanaan
anggaran
Siklus Anggaran Tujuan Penyusunan
Anggaran (Ada 5 )
- Line item
budgeting
- Incremental
budgeting
- Planning
programming
budgeting system
- Zero based
budgeting
- Performance
budgeting
- Medium term
budgeting
framework
Jenis-jenis Anggaran
Tipe-tipe Anggaran
- Tipe
legislat
ive
- Tipe
dewan
/komisi
- Tipe
ekseku
tif

8.
Penetapan,Pelaksanaan, & Pertanggungjawaban
Anggaran
Umumnya dilakukan oleh badan
legislatif (DPR), diususlkan oleh
badan eksekutif (Pemerintah)
Pada Perusahaan yg berbentuk
PT pemegang saham/ Dewan
komisaris dan koperasi di
indonesia yg menetapkan
anggaran
Penetapan Anggaran Pelaksanaan Anggaran
01
1. Prosedur pelaksanaan
anggaran : prosedur beban
tetap dan prosedur beban
sementara
2. Prngurusan keuangan
negara : Administratief
beheer ( pengurusan
ketatausahaan) dan
Compatabel beheer
(pengurusan kopatabel)
02
Melakukan pembukuan anggaran
dari segala aktivitas penggunaan
dana anggaran
Kegunaanya :
- Mencegah penyalahgunaan uang
- Mencegah pemborosan
- Mencegah kehilangan anggaran
- Untuk melakukan repressive
verivicatie
- Melengkapi ketatalaksanaan &
menjalankan pengawasan intern
- Untuk laporan kepada atasan
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran
03

9.
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)
Tujuan APBN membiaya
segala kepentingan negara
demi mewujudkan
perekonomian nasional yg
lebaih baik
A. Tujuan penyusunan APBN
- Fungsi otorisasi
- Fungsi pengawasan
- Fungsi alokasi
- Fungsi distribusi
- Fungsi stabilisasi
B. Fungsi APBN
C. Sumber penerimaan APBN
1. Penerimaan dalam negeri
- Penerimaan negara dari pajak
- Penerimaan negara bukan
pajak
2. Hibah

10.
Sumber Pengeluaran APBN
Belanja pegawai
Belanja barang
Belanja modal
Pembayaran bunga utang
Subsidi
Belanja hibah
Bantuan sosial
Berdasarkan jenisnya
Pengeluaran untuk
berbagai proyek /
kegiatan dari seratus
kemetrian/ Lembaga
pemerintah
Pelayanan umum
Pertahanan
Ketertiban dan keamanan
Ekonomi
Lingkungan hidup
Perumahan & fasilitas umum
Kesehatan
Pariwisata & budaya
Agama
Pendidikan
Perlindungan sosial
Berdasarkan Organisasinya
Berdasarkan fungsinya

11.
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
- Penentuan
pendapatan
- Penentuan
belanja
- Penentuan
pembiayaan
Proses
penyusunan APBD
- Perencanaan
- Koordinasi
anggaran
- Komunikasi
- Motivasi
- Pengendalian
dan evaluasi
Fungsi anggaran
belanja
- Pendapatan
asli daerah
(pajak,retribusi
daerah, BUMD
& PAD)
- Dana
pertimbangan
- Pendapatan
lain-lain
Sumber
pendapatan daerah
- Belanja
daerah
- Funsi
belanja
- Kelompok
belanja
- Jenis belanja
Pengeluaran
daerah

12.
Tujuan anggaran
pendapatan belanja daerah
1. Membantu pemerintah daerah
mencapai tujuan fiskal
2. Meningkatkan pengaturan tiap bagian
3. Menciptakan efisiensi dan keadilan
terhadap penyediaan barang dan jasa
publik umum
4. Menciptakan prioritas belanja
pemerintah daerah
5. Meningkatkan tranparansi pemrintah
derah terhadap masyarakat luas

13.
TERIMAKASIH
SELAMAT BELAJAR