Tentang Warga negara / kewarganegaraan

18,798 views

Published on

Tentang Warga negara / kewarganegaraan dianto irawan

0 Comments
9 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
18,798
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
320
Comments
0
Likes
9
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
  • DIANTO IRAWAN
  • Tentang Warga negara / kewarganegaraan

    1. 1. A. KEDUDUKAN WARGA NEGARA DAN PEWARGANEGARAAN DI INDONESIA Penduduk suatu Negara adalah orang atau warga yang mendiami suatu tempat/wilayah. Warga Negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warganya. 1. Dasar Hukum Kewarganegaraan a. UUD 1945 Pasal 26 1) Yang menjadi warga Negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang diahkan dengan undang-undang sebagai warga Negara 2) Warga Negara Indonesia adalah orang-orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia 3) Hal-hal mengenai warga Negara dan penduduk diatur dengan undang-undang
    2. 2. b. Undang-undang Nomor 3 tahun 1946 Penduduk Indonesia adalah yang berdomisili diwilayah Indonesia selama satu tahun berturut-turut,c. Hasil Persetujuan Konferensi Meja Bundar 1) Penduduk asli Indonesia adalah mereka yang dahulu termasuk golongan bumi putera yang berkedudukan di wilayah RI 2) Orang Indonesia yang bertempat tinggal di Suriname atau antillen memiliki kewarganegaraan Belanda. 3) Orang Cina dan Arab yang lahir diindonesia atau sedikit-dikitnya berdomisili 6 bulan di wilayah RI dan dalam waktu 2 tahun sesudah 27 Desember 1949 tidak menolak warga Negara Indonesia 4) Orang-orang belanda yang lahir diwilayah RI atau sedikit-dikitnya berdomisili 6 bulan di wilayah RI dan dalam waktu 2 tahun sesudah 27 Desember 1949 memilih menjadi WNI (hak opsi) 5) Orang asing yang lahir di Indonesia, jika dalam waktu 2 tahun sesudah tangal 27 Desember 1949 tidak menolak kewarganegaraan Indonesia
    3. 3. d. Undang-undang No. 62 Tahun 1958 Syarat-syarat menjadi warga Negara Indonesia menurut pasal ini yaitu : 1) Pada waktu lahirnya mempunyai hubungan kekeluargaan dengan seseorang WNI (misalnya ayahnya WNI) 2) Lahir dalam waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia adalah WNI 3) Lahir diwilayah Negara RI selama orangtuanya tidak diketahui 4) Memperoleh kewarganegaraan Indonesia menurut undang- undang No. 62 Tahun 1958 diantaranya adalah a. Anak orang asing yang berumur 5 tahun yang diambil oleh seorang WNI, jika pengangkatan tersebut dipisahkan oleh pengadilan negeri b. Anak di luar perkawinan dengan seorang ibu WNI c. Menjadi warga Negara karena naturalisasi dan sebagainya
    4. 4. e. Undang-undang No. 3 Tahun 1976 Menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1976 menegaskan bahwa : 1) Seorang yang kehilangan kewarganegaraan RI dapat memperoleh kewarganegaraan RI kembali, jika ia berdomisili di Indonesia berdasarkan kartu izin masuk dan menyatakan keterangan untuk itu. 2) Seorang yang berdomisili diluar negeri yang telah kehilangan kewarganegaraan RI karena sebab-sebab diluar kesalahannya 3) Seorang yang telah menyatakan keterangan sesuai dengan ketentuan ayat 2, memperoleh kembali kewarganegaraan RI dalam waktu 1 tahun setelah melaporkan diri.
    5. 5. f. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2006 Presiden republik Indonesia Drs. H. Susilo bambang Yudhoyono pada tanggal 1 Agustus 2006 serta diundangkan pada lembara Negara Republik Indonesia Nomor 63 tahun 2006. UU baru ini sekaligus mencabut UU nomor 26 tahun 1958, karena dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan Indonesia. Mulai dari UU nomor 62 tahun 1958 yang telah mengalami perubahan melalui UU nomor 10 tahun 1910 (10 februari 1910) tentang peraturan (stb 1910 : 296 jo 27 – 458)
    6. 6. Yang dimaksud dengan kewarganegaraan Indonesia menurutUndang-undang Kewarganegaraan ini adalah sebagai berikut : 1.Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang- perundang RI dengan Negara lain sebalum UU ini berlaku sudah menjadi WNI 2.Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu WNI 3.Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan WNI dan Ibu WNA 4.Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNA dan WNI 5.Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum Negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut.
    7. 7. 2. Penegasan status seseorang menjadi WNI Pada undang-undang Nomor 62 tahun 1958 seorang isteri berkewarganegaraan Indonesia dan suami WNA, maka otomatis isteri ikut warga Negara suaminya. Berdasarkan undang-undang ini paradigm tersebut telah diubah, yaitu baik isteri WNI yang bersuami WNA maupun isteri WNA yang bersuami WNI memiliki kesempatan untuk menjadi WNI asalkan tidak berkewarganegaraan ganda.
    8. 8. B. ASAS KEWARGANEGARAAN DAN PEWARGANEGARAAN1. Asal Kewarganegaraan Sesuai undang-undang No. 12 tahun 2006 bahwa untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan melaksanakan amanat undang-undang dasar 1945 maka asas- asa kewarganegaraan meliputi asa kewarganegaraa umum atau universal, yaitu asas-asas yang dianut dalam undang-undang No. 12 tahun 2006 adalah sebagai berikut: a. Asas Ius Soli (Law of The Soli) Adalah asas yang menetukan tempat kelahiran. Bagi Negara Indonesia penentuan yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini b. Asas Ius Sanguinis (Law of The Blood) Adalah penentuan kewarganegaraan berdasarkan keturunan/pertalian darah. c. Asas Kewarganegaraan Tunggal Adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang d. Asas Kewarganegaraan Ganda Terbatas Adalah asas menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
    9. 9. e. Asas Kewarganegaraan Lainnya, dibagi mejadi : 1) Asas kepentingan nasional, adalah asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional 2) Asas perlindungan maksimum adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap warga Negara Indonesia dalam keadaan apapun 3) Asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan adalah asas yang menentukan bahwa setiap warga Negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama didalam hukum dan pemerintah 4) Asas kebenaran substansif adalah prosedur pewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administrative, tetapi juga substansi dan syarat- syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya 5) Asas nondiskriminatif adalah asas yang tidak membedakan perlakukan dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga Negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender
    10. 10. 2. Pewarganegaraan (naturalisasi) a. Naturalisasi biasa a)Telah berusia 18 tahun atau udah kawin b)Pada waktu pengajuan permohonan sudah bertempat tinggal diwilayah Negara sedikitnya 5 tahun berturut- turut atau 10 tahun tidak berturut-turut c)Sehat jasmani dan rohani d)Dapat berbasa Indonesia serta mengakui dasar Negara pancasila dan UUD 1945 e)Tidak pernah dijatuhi pidana karena tindak pidana yang diancam saksi penjara 1 tahun atau lebih f)Tidak menjadi berkewarganegaraan gadna g)Mempunyai pekerjaan dan atau berpenghasilan tetap h)Membayar uang pewarganegaraan ke kas Negara sebesar ketentuan peraturan pemerintah.
    11. 11. b. Naturalisasi Istimewa (Luar Biasa)Naturalisasi istimewa di Negara RI dapat diberikan kepada wargaNegara asing yang status kewarganegaraannya dalam kondisi sebagaiberikut : 1) Anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing 2) Anak WNI yang belum berusia 5 tahun meskipun telah secara sah sebagai anak oleh WNA berdasarkan penetapan pengadilan, tetap sebagai WNI 3) Perkawinan WNI dengan WNA, baik sah maupun tidak sah dan diakui orang tuanya yang WNI 4) Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana ditentukan dalam undang-undang
    12. 12. 5) Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan disampaikan dalam waktu paling lambat 3 setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin6) Warga asing yang telah berjasa kepada Negara RI dengan pernyataan sendiri untuk menjadi warga Negara Negara RI.7) Kehilangan kewarganegaraan RI bagi seorang ibu tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai anak itu berusia 18 tahun atau sudah kawin8) Kehilangan kewarganegaran RI bagi seorang ayah tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang mempunyai hukum dengan anaknya sampai anak itu berusia 18 tahun atau sudah kawin9) Kehilangan kewarganegaraan RI karena memperoleh kewarganegaraan lain bagi seorang ibu yang putus perkawinannya, tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya sampai anak tersebut berusia 18 tahun atau sudah kawin
    13. 13. c. Sanksi pidana atas pelanggaran pewarganegaraan 1) Pasal 36 ayat 1 Pejabat yang karena kelalaiannya melaksanakan tugas dengan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini sehingga mengakibatkan seorang kehilangan hak untuk memperoleh kembali dan / atau kehilangan kewarganegaraan republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 2) Pasal 36 ayat 2 Dalam hal ini tidank pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan karena kesengajaan, dipidana dengan penjara paling lama 3 tahun 3) Pasal 37 ayat 1 Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu, termasuk keterangan diatas sumpah, membuat surta atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen dengan maksud untuk memakai atau menyeluruh memakai keerangan atau surat atau dokumen yang dipalsukan untuk memperoleh kewarganegaan republik Indonesia atau memperoleh kembali kewarganegaraan republik indonesia dipidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan denda RP. 1.000.000.000,-
    14. 14. 4) Pasal 37 ayat 2 Setiap orang yang dengan sengajar menggunakan keterangan palsu, termasuk keterangan diatas sumah, membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dipadana dengan pidana paling singkat 1 tahun dan paling lambat 4 tahun5) Pasal 38 ayat 1 Dalam hal pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 dilakukan korporasi, pengenaan pidanan dijatuhkan kepada korporasi dan atau pengurus yang bertindak untuk dan atas nama korporasi6) Pasal 38 ayat 2 Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipidana dengan pidana denda paling sedikit RP. 1.000.000.000,- dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,- dan dicabut izin usahanya7) Pasal 38 ayat 2 Pengurus korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipidana dengan penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan denda paling sedikut Rp. 1.000.000.000,- dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,-
    15. 15. C. PERSAMAAN KEDUDUKAN WARGA NEGARA 1. Bidang Politik Terciptanya stabilitas politik suatu Negara atau terlepas dari kondisi kehidupan memperketat atau warga Negara yang kondusif, tentram, tenang, sejahtera, tertib dan saling toleransi. Kondisi tersebut harus tercipta dikota maupun daerah. Dengan demikian pertisipasi masyarakat dapat diarahkan untuk hal-hal berikut : a. Kewajiban bela Negara terhadap keberadaan dan kelangsungan NKRI b. Pengembangan system politik nasional yang demokratis, termasuk penyelenggaraan pemilu berkualitas c. Meningkatkan partai politik yang mandiri dengan pendidikan kaderisasi yang intensif dan komprehensif d. Mempereratkan dan menetapkan prinsip persamaan dan antidiskriminasi dalam kehidupan masyarakat bangsa dan Negara
    16. 16. 2. Bidang Ekonomi Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan dalam lapangan kerja atau perbaikan taraf hidup ekonomi dan menikmati hasil-hasilnya secara adil sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan darma baktinya yang diberikan kepada masyarakat, bangsa dan Negara Persamaan kedudukan dibidang ekonomi untuk menciptakan system ekonomi kerakyatan yang berkeadilan dan bersaing sehat efisien, produktif, berdaya saing serta mengembangkan kehidupan yang layak anggota masyarakat3. Bidang Hukum Dalam pasal 27 UUD 1945 secara jelas disebutkan bahwa Negara menjamin warga negaranya tanpa membedakan ras, agama, gender, golongan, budaya dan suku.
    17. 17. 4. Bidang Sosial Budaya Persamaan kedudukan di bidang sosial budaya diantaranya memperoleh pelayanan kesehatan, kebebasan mengembangkan diri memperoleh pendidikan bermutu dan dan memilahara tatanan sosial. Misalnya meningkatkan keimanan dan ketakwaan memulai kualitas pendidikan agama, perluas dan pemerataan pendidikan, meningkat untuk pelayanan dan kelembagaan.
    18. 18. D. MENGHARGAAI EPRSAMAAN KEDUDUKAN WARGANEGARA Pada kehidupan bangsa dan Negara yang kwalitas sikap saling menghargai antarsesama warga Negara sangatlah diperlukan. Perbedaan etnis dan budaya, agama, ras, gender atau golongan bukan suatu kendala bagi jalannya system kehidupan berbangsa dan bernegara. Akan tetapi dalam masyarakat yang pluralis harus lebih mengutamakan kepentingan umum, persatuan dan kesatuan bangsa, kerja sama, kerukunan serta keimanan dan ketakwaan. Semakin bertambahnya gejala pluralism dimasyarakat, bahaya pertentangan antar kelompok / etnis pun semakin bertambah. Pluralisme tidak membutuhkan persetujuan tetapi, pengakuan dan kemempuan untuk menyikapi.
    19. 19. Pluralisme bangsa Indonesia terbagi menjadi duakriteria, yaitu sebagai berikut : 1. Secara horizontal, perbedaan pada masyarakat Indonesia yang terdiri dari bermacam-macm suku bangsa, agama kebudayaan dan kedaerahaan 2. Secara vertical, perbedaan pada masyarakat Indonesia yang terdiri dari lapisan masyarakat bawah dan lapisan masyarakat atas.Perbedaan lapisan ini menimbulkan masyarakat desa-kota, masyarakat tradisional modern.
    20. 20. Berikut upaya-upaya menghargai persamaan kedudukanwarga Negara :  1. Setiap kebijakan pemerintah hendaknya bertumpu pada persamaan dan menghargai pluralitas 2. Pemerintah harus terbuka dan membuka ruang kepada masyarakat berperan serta dalam pembangunan nasional tanpa membedakan sara, gender dan budaya 3. Produk hukum atau peraturan perundang-undangan harus menjamin persamaan kedudukan warga Negara 4. Partisipasi masyarakat dalam politik harus memperhatikan kesetaraan sara dan gender.
    21. 21. SISTEM POLITIK INDONESIAA. Definisi Sistem Politik Sistem adalah suatu kesatuan yang mengandung unsur-unsur atau elemen-elemen atau bagian-bagian yang terikat dan saling bergantungan dan terorganisir, suatu himpunan/perpaduan hak-hak atau bagian-bagian sehingga membetuk kebulatan yang utuh. Politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu politik bernegara yang menyangkut proses penentukan tujuan-tujuan dari system itu dan melaksanakan tujuan- tujuan tersebut.
    22. 22. B. Struktur Politik Menurut Immanuel Kant, sturktur politik merupakan keadaan dan hubungan bagian-bagian dari suatu organisasi politik yang membentuk diri dari suatu organisasi politik yang membentuk diri menurut suatu tujuan yang sama secara keseluruhan. Struktur politik terdiri dari supra struktur dan infrastruktur1. Suprastruktur Suprastruktur politik pemerintahan merupakan bentuk kompleks dari hal-hal yang bersangkutan paut dengan kehidupan lembaga- lembaga Negara yang ada.2. Infrastruktur Infrastruktur atau organisasi sosial politik, merupakan kompleksitas dari hal-hal yang bersangkutan paut dengan pengelompokkan warga Negara atau anggota masyarakat kedalam berbagai macam golongan yang biasanya disebut sebagai kekuatan sosial politik dalam masyarakat.
    23. 23. Komponen-komponen infrastruktur menjalankan dapatdiklasifikasikan sebagai berikut : a. Partai politik Yaitu partai politik yang secara formal diakui oleh pemerintah dan diakui serta menjadi kontestan dalam pemilihan umum b. Kelompok kepentingan Kelompok ini secara formal tidak ikut serta menjadi kontestan dalam pemilihan umum, tetapi sedikit banyak mempengaruhi hasil-hasil pemili. c. Kelompok penekan Intinya hampir sama dengan kelompok kepentingan. Namun kelompok ini sama sekali tidak berkeinginan untuk mengisi jabatan politik
    24. 24. d. Alat komunikasi politik Yaitu media massa yang dapat dijadikan sebagai penyalur sekaligus sebagai pembawa suara rakyat dalam aktivitas politik maupun penciptaan opini publik yang bertema politik dalam arti luase. Tokoh politik Tokoh politik merupakan tokoh-tokoh masyarakat yang memperoleh penunjukan langsung dari presiden / pemerintah untuk duduk dalam lembaga-lembaga tertinggi dan tinggi Negara atau Kabinet.
    25. 25. C. Sistem Politik di Dunia Menurut Carter dan Hez, sistem politik dibedakan menjadi dua macam, yaitu : 1. Apabila pihak yang memerintah dan ruang lingkung jangkauan kewenangan beberapa orang atau kelompok kecil orang, maka sistem politik ini disebut pemerintah “dari atas”. Atau lebih tegas lagi ologarki, otoriter, atau aristokrasi 2. Apabila pihak pemerintah terdiri atas banyak orang, maka sistem politik ini disebut demokrasi. Selain itu, jika kewenangan pemerintah pada prinsipnya mencakup segala sesuatu yang ada dalam masyarakat, maka rezim ini disebut totaliter.
    26. 26. Menurut Almond dan Powell, dikategorikan menjadi tigamacam sistem politik : 1. Sistem primitif yang intermittent, yaitu bekerjanya sebenar-bentar sehingga sistem politik ini kecil kemungkinannya untuk mengubah peranan kegiatan politik menjadi spesialisasi atau lebih otonom. 2. Sistem tradisional, yaitu struktur politiknya bersifat pemerintahan politik yang berbeda-beda merupakan suatu kebudayaan subjek 3. Sistem modern, yaitu struktur politik seperti partai politik, kelompok-kelompok kepentingan dan media massa berbeda berkembang dan mencerminkan kegiatan budaya politik partisipan.
    27. 27. Beberapa sistem politik pada negara-negara berkembang :1. Sistem Politik Otokrasi a. Kebijakan bersama Faktor pemahaman dua hal yaitu persamaan dan kebebasan politik individu b. Identitas bersama Faktor yang mempersatuan masyarakat dalam sistem politik c. Hubungan kekuasaan Kekuasaan dalam sistem ini cenderung bersifat pribadi, negatif dan sebagai kecil bersifat konsensus d. Legitimasi kewenangan Kewenangan otokrat bersumber dan berdasarkan tradisi e. Hubungan ekonomi dan politik Dalam hal hubungan ekonomi dan politik, selain terdapat jurang politik yang lebar antara penguasa dan masyarakat dipedesaan juga terdapat jurang yang lebar pula antara otokrat dan kelompok kecil dan elit pengausa sebagai pemegang kekayaan dengan petani miskin.
    28. 28. 2. Sistem politik Totaliter (Dictator) Sistem politik ini menekankan pada konsensus total dalam masyarakat baik konflik dengan musuhnya didalam maupun diluar negeri. Menurut carl J. friedriech dan Zbiegniew Brzezinski, ciri-ciri pemerintah diktator modern adalah : a. Negara memiliki sebuah ideologi resmi yang mencakup semua aspek keberadaan manusia baik kehidupan fisik maupun rohani b. Negara hanya memiliki satu partai massa tunggal dengan satu orang pemimpin sekaligus penafsiran tunggal ideologi c. Pemerintah mengawasi seluruh kegiatan penduduk dan menjalankan sistem teror melalui sistem pengawasan polisi rahasia berteknologi modern d. Menopoli semua media massa oleh penguasa dan partai penguasa e. Kontrol yang ketat melalui kekuatan militer f. Pengendalian terpusat melalui jajaran birokasi
    29. 29. 3. Sistem politik demokrat Secara struktural sistem politik demokrasi secara ideal adalah sistem politik yang memilihara keseimbangan antara konflik dan konsensus. Maksudnya demokrasi memungkinkan perbedaan pendpat, persaingan dan pertentangan antara individu dengan individu, individu dengan pemerintah, atau individu dengan kelompok.4. Sitem politik di negara berkembang Pada negara yang sedang melaksanakan pembangunan nasional khususnya dibidang politik, adanya partisipasi politik dari masyarakatnya sangat diperlukan. Secara umum, sistem politik yang diterapkan trial end eror mencari sistem yang sesuai. Bentuk partisipasi politik dapat dibedapan menjadi dua macam, yaitu partisipasi konvensional dan partisipasi
    30. 30. D. Sistem politik demokrasi di Indonesia Dari segi struktural, sistem politik demokrasi ideal adalah sistem politik yang memelihara keseimbangan antara konflik dan konsensus. Artinya demokrasi memungkinkan adanya perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan antarindividu, antarkelompok, individu dengan kelompok, individu dengan pemerintah, kelompok dan pemerintah, bahkan antara lembaga-lembaga pemerintah. Perkembangan sejarah, demokrasi Indonesia dapat dibedakan dalam beberapa masa. 1. Masa demokrasi konstitusional 2. Masa demokrasi terpimpin dan 3. Masa demokrasi pancasila
    31. 31. E. Peran Serta Masyarakat Indonesia dalam Sistem Politik 1. Peran serta masyarakat secara umum Bentuk perwujudan hak dan wewenang warga Indonesia dalam demokrasi Pancasila, antara lain a. Menjadi anggota pengurus ormas atau oprol sesuai dengan pasal 28 UUD 1945 b. Memperoleh pendidikan dan ikut menangani serta mengembangkan pendidikan sesuai dengan pasal 31 UD 1945 c. Ikut aktif dalam kegiatan koperasi dan kegiatan ekonomi sesuai dengan pasal 33 UUD 1945
    32. 32. 2. Peran serta peserta didik Peserta didik adalah mereka yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan dari jenjang pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi. Peran dan fungsi peserta didik sebagai oposisi, harus dijaga kenetralannya dari pengaruh-pengaruh politik atau pesan sponsor dari parti politik atau pesan sponsor dari partai politik tertentu.
    33. 33. a. Peserta didik sebagai pengkritik setia Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh peserta didik dalam perannya sebagai pengkritik setia : 1. Apa yang disampaikan merupakan murni hasil kajian atau opini publik yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, moral, politik, sosial dan hukum 2. Mampu menjaga jarak dengan semua partai politik dan bebas dari unsur-unsur politik yang sedang diperjuangkan oleh partai politik tertentu 3. Mampu menempatkan kepentingan umum, bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi atau golongan
    34. 34. b. Peserta didik sebagai kelompok kepentingan Peserta didik dapat bergabung dalam kelomok kepentingan, karena kelompok ini tidak berusaha untuk menempatkan wakil-wakilnya dalam parlemen, melainkan sekedar mempengaruhi satu atau bebebrapa partai di dalamnya, menteri-menteri atau pejabat instansi pemerintah yang berwenang.c. Peserta didik sebagai kontrol sosial Peserta didik sebagai kontrol sosial berarti adanya kegiatan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan secara insidental, periodik maupun terus-menerus untuk memantau sekaligus mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah.
    35. 35. Dalam melakukan perannya sebagai kontrol sosial, hal-hal yangdapat dilakukan antara lain sebagai berikut : 1. Memantau secara kritis dan proposional terhadap kebijakan- kebijakan pemerintah disegala bidang 2. Mengkaji dan menganalisis kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap berpotensi merugikan masyarakat dengan cara-cara konstitusional 3. Membentuk opini publik dan membantu mensosialisasikan apabila terdapat kebijakan-kebijakan pemerintah yang berpotensi positif dan menyangkut hajat hidup orang banyak.
    36. 36. *Terima kasih

    ×