Penyusunan RPJMD dan Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di Daerah

4,662 views

Published on

29 Januari 2013 Capacity Building DPRD Kota Serang di Harris Hotel and Convention Festival-Bandung

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,662
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
167
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Penyusunan RPJMD dan Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di Daerah

  1. 1. dadang-solihin.blogspot.com 2
  2. 2. dadang-solihin.blogspot.com 3
  3. 3. Materi• Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)• Target MDGs• Keterkaitan MDGs dengan Kebijakan Pembangunan• Langkah Teknis dan Jadwal Penyusunan RAD MDGs• Sistematika RAD MDGs• Pengorganisasian Penyusunan RAD MDGs dadang-solihin.blogspot.com 4
  4. 4. dadang-solihin.blogspot.com 5
  5. 5. Status Hukum Dokumen Perencanaan NASIONAL DAERAH Dokumen Penetapan Dokumen PenetapanRencana Pembangunan UU Rencana Pembangunan PerdaJangka Panjang Nasional (Ps. 13 Ayat 1) Jangka Panjang Daerah (Ps. 13 Ayat 2)(RPJP-Nasional) (RPJP-Daerah)Rencana Pembangunan Per Pres Rencana Pembangunan Peraturan KDHJangka Menengah Nasional (Ps. 19 Ayat 1) Jangka Menengah Daerah (Ps. 19 Ayat 3)(RPJM-Nasional) (RPJM-Daerah)Renstra Kementerian / Peraturan Renstra Satuan Kerja PeraturanLembaga (Renstra KL) Pimpinan KL Perangkat Daerah Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 2) (Renstra SKPD) (Ps. 19 Ayat 4)Rencana Kerja Pemerintah Per Pres Rencana Kerja Pemerintah Peraturan KDH(RKP) (Ps. 26 Ayat 1) Daerah (RKPD) (Ps. 26 Ayat 2)Rencana Kerja Peraturan Rencana Kerja Satuan PeraturanKementerian / Lembaga Pimpinan KL Kerja Perangkat Daerah Pimpinan SKPD(Renja KL) (Ps. 21 Ayat 1) (Renja SKPD) ( Ps. 21 Ayat 3) dadang-solihin.blogspot.com 6
  6. 6. Proses Perencanaan Pendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D. Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang. Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. dadang-solihin.blogspot.com 7
  7. 7. Persyaratan Dokumen Perencanaan: SMART SPECIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured gets managed”) ACHIEVABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and appropriate collection method) RELEVANT (information needs of the people who will use the data) TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right time to influence many manage decision) dadang-solihin.blogspot.com 8
  8. 8. Syarat PerencanaanHarus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:1. Tujuan akhir yang dikehendaki.2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.4. Masalah-masalah yang dihadapi.5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya. dadang-solihin.blogspot.com 9
  9. 9. Perencanaan yang Ideal• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.• Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran.• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan.• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system).• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting). dadang-solihin.blogspot.com 10
  10. 10. Fungsi/Manfaat Perencanaan• Sebagai alat koordinasi seluruh stakeholders• Sebagai penuntun arah• Minimalisasi ketidakpastian• Minimalisasi inefisiensi sumberdaya• Penetapan standar dan pengawasan kualitas dadang-solihin.blogspot.com 11
  11. 11. 1/2 Apa itu RPJMD• RPJMD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah untuk mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.• Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian penting pada: 1. Kualitas proses penyusunan dokumen RPJMD, dan 2. Pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas implementasinya. dadang-solihin.blogspot.com 12
  12. 12. 2/2 Apa itu RPJMDRPJMD menjawab tiga pertanyaan dasar:1. Kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang;2. Bagaimana mencapainya, dan;3. Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai. dadang-solihin.blogspot.com 13
  13. 13. Substansi RPJMD• RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secara arif VISI, MISI dan Agenda KEPALA DAERAH TERPILIH• kedalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan• yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta• kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan atau ketidak berhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun kedepan. dadang-solihin.blogspot.com 14
  14. 14. Step by Step Penyusunan RPJMD 3 5 1 Tahap Penyusunan Penyusunan Rancangan Awal RancanganPersiapan Akhir RPJMD Renstra SKPD Tahap Penyusunan Penetapan Penyusunan Rancangan Akhir Rancangan RPJMD Daerah / Perda/Perkada Awal RPJMD Renstra SKPD tentang RPJMD 2 4 6 dadang-solihin.blogspot.com 15
  15. 15. 1 Tahap Persiapan1. Orientasi Perencanaan Daerah2. Pembentukan Tim Penyusun RPJMD3. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen RPJMD4. Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah Terpilih5. Orientasi Renstra SKPD6. Pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD7. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen Renstra SKPD8. Identifikasi Stakeholder9. Penentuan Stakeholder untuk konsultasi publik10. Penyiapan draft SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan dokumen RPJMD11. Penetapan SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan Dokumen RPJMD12. Surat Perintah KepDa kepada SKPD & surat permintaan kepada seluruh stakeholders agar berkontribusi dalam proses RPJMD13. Sosialisasi bahwa daerah akan menyusun RPJMD14. Perumusan metoda dan panduan Jaring Aspirasi, FGD, dan Musrenbang RPJMD dadang-solihin.blogspot.com 16
  16. 16. 2 Tahap Penyusunan Rancangan Awal RPJMD1. Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 5 tahunan2. Penyusunan profil daerah dan prediksi masa depan3. Kajian terhadap RPJMD4. Kajian terhadap Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah terpilih5. Analisis keuangan daerah6. Kajian RTRW-D7. Review RPJMD Provinsi dan Nasional8. Jaring aspirasi: Isu dan harapan masyarakat9. Formulasi Dok. Rancangan Awal RPJMD10. FGDs untuk setiap Topik11. Pembahasan Ranwal RPJMD bersama SKPDs12. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD untuk dibahas dalam Musrenbang RPJMD dadang-solihin.blogspot.com 17
  17. 17. 3 Tahap Penyusunan Rancangan Awal Renstra SKPD1. Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Pelayanan SKPD2. Penyusunan profil pelayanan RPJMD& prediksi jangka menengah3. Tupoksi SKPD4. Perumusan Visi dan Misi RPJMD5. Evaluasi Renstra SKPD (Renstra Dinas) periode lalu6. Review Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi7. Identifikasi capaian keberhasilan dan permasalahan8. Perumusan program (SKPD, Lintas SKPD, Kewilayahan)9. Pembahasan Forum SKPD10. Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD11. Penyusunan Dokumen Rancangan Renstra SKPD12. Musrenbang RPJMD13. Naskah Kesepakatan Hasil Musrenbang RPJMD dadang-solihin.blogspot.com 18
  18. 18. 4 Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD Daerah / Renstra SKPD1. Penyusunan Rancangan Akhir dokumen RPJM Daerah2. Penyusunan Naskah Akademis Ranperda RPJMD3. Penyusunan Rancangan Akhir dokumen Renstra SKPD4. Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Perka SKPD dadang-solihin.blogspot.com 19
  19. 19. 5 Tahap Penetapan Perda/Perkada tentang RPJMD1. Penyampaian Naskah Perda RPJMD kepada kepada Bupati cq Bappeda Kabupaten2. Konsultasi dengan Bupati cq Bappeda Kabupaten3. Penyampaian Naskah perda RPJMD serta lampirannya kepada DPRD4. Pembahasan DPRD tentang Ranperda RPJMD5. Penetapan Ranperda menjadi Perda6. Dokumen RPJM-D yang telah disyahkan7. Dokumen Renstra SKPD telah disyahkan dadang-solihin.blogspot.com 20
  20. 20. Langkah Penyusunan RPJMD (1) Visi, Misi, ProgramIndikator Kepala Daerah Terpilih Bappeda menyusun (2) Rancangan Awal SKPD Menyusun Renstra SKPD RPJMD (3) Program SKPD a) Visi,Misi Kepala Daerah b) Strategi Pembangunan Daerah c) Kebijakan Umum d) Kerangka Ekonomi Daerah (4) Bappeda menyelenggarakan MUSRENBANG RPJMD e) Program SKPD (5) Bappeda menyusun Penetapan RPJMD Rancangan Akhir RPJMD a) Visi, Misi Kepala Daerah (7) b) Strategi Pembangunan Daerah (6) c) Kebijakan Umum Digunakan sebagai d) Kerangka Ekonomi Daerah pedoman penyusunan e) Program SKPD Rancangan RKPD dadang-solihin.blogspot.com 21
  21. 21. Sistematika Penulisan RPJMD 1/3 Bab I Pendahuluan 1.1. Latar Belakang Penyusunan RPJMD Rencana Pembangunan 1.2. Landasan HukumJangka Menengah Daerah 1.3. Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup 1.4. Kedudukan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan lainnya 1.5. Sistematika Penulisan Bab II Tinjauan Umum Kondisi dan Permasalahan Pembangunan Daerah Menggambarkan profil daerah, status, kondisi, situasi, pengkajian kinerja capaian, serta rumusan isu dan permasalahan strategis dalam penyelenggaraan fungsi- fungsi pemerintahan daerah secara menyeluruh 2.1 Kondisi Geografis Daerah 2.2 Pelayanan Umum 2.3 Ketertiban dan Ketentraman 2.4 Ekonomi 2.5 Lingkungan Hidup 2.6 Perumahan dan Fasilitas UmumProvinsi/Kabupaten/Kota 2.7 Kesehatan 2.8 Pendidikan dadang-solihin.blogspot.com 22
  22. 22. Sistematika Penulisan RPJMD 2/32.9 Pariwisata dan Budaya Bab V Tujuan, Strategi, dan Arah Kebijakan2.10 Pendidikan Pembangunan Daerah2.11 Perlindungan sosial Berdasarkan visi, misi dan agenda Kepala2.12 Keuangan Daerah Daerah Terpilih dirumuskan tujuan2.13 Rumusan Issue Strategis Pembangunan (SMART), strategi pencapaian tujuan dan Daerah kebijakan yang akan ditempuh untuk masing-masing strategi pembangunanBab III Tinjauan Terhadap Dokumen daerah. Perencanaan Terkait 5.1 Tujuan3.1 RPJM Nasional 5.2 Strategi3.2 RTRW Nasional dan RTRW Provinsi (untuk 5.3 Arah Kebijakan Umum (untuk setiap fungsi RPJM Provinsi) pemerintahan daerah)3.3 RPJM Provinsi 5.4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah dan3.4 RTRW Provinsi dan RTRW Kerangka Pendanaan Kabupaten/Kota (untuk RPJM Kabupaten/ Kota) Bab VI Program Pembangunan Daerah Untuk masing-masing program perluBab IV Visi, Misi dan Agenda Pembangunan dicantumkan nama program, tolok ukur dan Daerah target kinerja capaian program dan pagu4.1 Visi indikatif4.2 Misi 6.1 Program Pembangunan4.3 Agenda (apabila ada) 6.1.1 Program SKPD 6.1.2 Program Lintas SKPD 6.1.3 Program Lintas Kewilayahan dadang-solihin.blogspot.com 23
  23. 23. Sistematika Penulisan RPJMD 3/36.2 Program Pengembangan Kelembagaan Lampiran dan Legislasi Daerah Tabel-Tabel Penting (dalam Lampiran) sekurang- kurangnya mencakup:Bab VII Kaidah Pelaksanaan Mengemukakan tentang program dan 1. Fungsi, Tolok Ukur Capaian Pelaksanaan, kegiatan pendukung yang diperlukan Issue dan Permasalahan masing-masing untuk dapat mengimplementasikan fungsi pemerintahan daerah RPJMD secara efektif 2. Dokumentasi Kesepakatan Konsultasi Publik7.1 Konsistensi penyusunan Renstra SKPD, dan Musrenbang RPJMD RKPD, dan Renja SKPD dengan RPJMD 3. Program, Tolok Ukur dan Target Kinerja7.2 Pemantauan dan evaluasi kinerja Capaian Program, dan Pagu Indikatif menurut pencapaian program RPJMD fungsi-fungsi pemerintahan daerah7.3 Penguatan kemampuan dan kapasitas DPRD untuk memantau dan mengevaluasi 4. Kondisi dan Situasi Keuangan Daerah 5 Tahun RPJMD lalu (Penerimaan dan Belanja)7.4 Penguatan kemampuan dan kapasitas 5. Proyeksi Fiskal Daerah Non Government Stakeholders untuk 6. Kerangka Pendanaan Jangka Menengah memantau dan mengevaluasi implementasi RPJMD dadang-solihin.blogspot.com 24
  24. 24. 1/3 Evaluasi Kualitas RPJMD1. Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan pencapaian . pembangunan daerah saat ini dalam berbagai fungsi pemerintahan daerah2. Ada rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan . daerah3. Visi, misi, dan agenda KDH terpilih sesuai dengan: .  Dinamika internal pembangunan daerah: Usaha mengoptimalkan kekuatan (strengths) dan mengatasi kelemahan (weaknesses)  Dinamika eksternal pembangunan daerah : Usaha mengoptimalkan peluang (opportunities) dan mengatasi ancaman (threats) dadang-solihin.blogspot.com 25
  25. 25. Evaluasi Kualitas RPJMD 2/34. Rumusan tujuan, strategi, arah, dan kebijakan . pembangunan daerah sesuai dengan:  Dinamika internal pembangunan daerah: Usaha mengoptimalkan kekuatan (strengths) dan mengatasi kelemahan (weaknesses)  Dinamika eksternal pembangunan daerah : Usaha mengoptimalkan peluang (opportunities) dan mengatasi ancaman (threats)5. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis dari visi, misi, . dan agenda KDH terpilih ke dalam perumusan tujuan, strategi dan kebijakan pembangunan daerah.6. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis tentang tujuan, . strategi dan kebijakan ke dalam rumusan prioritas program pembangunan daerah. dadang-solihin.blogspot.com 26
  26. 26. Evaluasi Kualitas RPJMD 3/37. Rumusan isu strategis dalam pengelolaan keuangan daerah . sesuai dengan rumusan tujuan, strategi, dan arah kebijakan keuangan daerah8. Rumusan program pembangunan daerah sesuai dengan . kendala fiskal daerah9. Ada keterkaitan yang erat dan kontribusi program . pembangunan daerah terhadap pemecahan isu dan permasalahan strategis nasional10. Ada proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif . dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan penyusunan RPJMD11. Kualitas RPJMD sudah SMART . dadang-solihin.blogspot.com 27
  27. 27. dadang-solihin.blogspot.com 28
  28. 28. Target MDGs1. Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan.2. Mencapai pendidikan dasar untuk semua.3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.4. Menurunkan angka kematian anak.5. Meningkatkan kesehatan ibu.6. Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya.7. Memastikan kelestarian lingkungan hidup.8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. dadang-solihin.blogspot.com 29
  29. 29. Sumber:Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan Bappenas (2010) dadang-solihin.blogspot.com 30
  30. 30. Daftar Isi Pedoman RAD MDGsKata Pengantar Bab IV. Sistematika RAD MDGsDaftar Isi • Sistematika Dokumen RAD MDGsDaftar Tabel • Matrik RAD MDGs dan PenjelasannyaDaftar GambarDaftar Singkatan Bab V. Pengorganisasian Penyusunan RADBab I Pendahuluan MDGs • Latar Belakang • Pengorganisasian • Tujuan • Uraian Tugas • Ruang Lingkup • Mekanisme Kerja • Landasan HukumBab II Keterkaitan MDGs dengan Kebijakan Bab VI. Penutup Pembangunan • Keterkaitan MDGs dengan RPJMN Lampiran • Keterkaitan MDGs dengan • List Indikator MDGs Pembangunan Daerah • Pencapaian Indikator MDGs Nasional • Kebijakan RPJMN 2010-2014 Terkait • Profil Pencapaian MDGs Provinsi Percepatan Pencapaian Target MDGs • Dokumen Kebijakan Lainnya yang PerluBab III Langkah Teknis dan Jadwal Diperhatikan Dalam Penyusunan RAD MDGs Penyusunan RAD MDGs • Contoh matrik masing-masing target MDGs • Dokumen yang Perlu Diperhatikan dalam Penyusunan RAD MDGs • Langkah-langkah Teknis Penyusunan RAD MDGs • Pembiayaan • Jadwal Penyusunan RAD MDGs dadang-solihin.blogspot.com 31
  31. 31. BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Tujuan Ruang Lingkup Landasan Hukum dadang-solihin.blogspot.com 32
  32. 32. 1/2 Latar BelakangMemuat :• MDGs merupakan komitmen nasional dan global• Upaya percepatan pencapaian target MDGs menjadi prioritas pembangunan nasional dan sinergis antara perencanaan nasional di pusat dan daerah• Target MDGs telah diakomodasikan dalam RPJMN 2010-2014• Sebagian besar pencapaian MDGs Indonesia sudah sesuai dengan rencana target yang ditetapkan (on track). Namun demikian, masih ada beberapa target MDGs yang memerlukan upaya keras untuk mencapainya dan masih terjadi disparitas pencapaian target MDGs di tingkat provinsi.• Peta jalan (roadmap) nasional percepatan pencapaian target MDGs telah dirumuskan. dadang-solihin.blogspot.com 33
  33. 33. 2/2 Latar BelakangMemuat :• Roadmap tersebut perlu dijabarkan oleh daerah dalam bentuk Rencana Aksi Daerah (RAD) MDGs sesuai dengan kondisi dan permasalahan serta kemampuan daerah masing-masing.• Pedoman penyusunan RAD MDGs ditujukan untuk memberikan panduan bagi daerah, khususnya Pemerintah Provinsi untuk menyusun Dokumen Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Target MDGs di daerah, sehingga dapat dihasilkan suatu produk dokumen rencana aksi yang jelas, operasional dan selaras dengan kebijakan nasional. dadang-solihin.blogspot.com 34
  34. 34. Ruang LingkupRuang lingkup dari pedoman ini meliputi penjelasan tentang :1. Keterkaitan MDGs dengan kebijakan pembangunan nasional dan daerah;2. Panduan pengorganisasian;3. Langkah teknis dan jadwal penyusunan RAD MDGs;4. Panduan penyusunan matrik RAD MDGs. dadang-solihin.blogspot.com 35
  35. 35. Landasan Hukum1. UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). – Pasal 4 ayat (2)  RPJMN – Pasal 5 ayat (2)  RPJMD2. PP19/2010 tentang Penguatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah3. Perpres 5/2010 tentang RPJMN 2010-20144. Perpres 29/2010 tentang RKP 20115. Inpres 1/2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 20106. Inpres 3/2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan dadang-solihin.blogspot.com 36
  36. 36. BAB II KETERKAITAN MDGs DENGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN2.1 Keterkaitan MDGs dengan RPJMN2.2 Keterkaitan MDGs dengan Pembangunan Daerah2.3 Kebijakan RPJMN 2010-2014 Terkait Percepatan Pencapaian Target MDGs dadang-solihin.blogspot.com 37
  37. 37. Keterkaitan MDGs dengan RPJMN/D dadang-solihin.blogspot.com 38
  38. 38. Keterkaitan MDGs dengan 1/2 Pembangunan Daerah• Pengarusutamaan MDGs juga harus dilakukan dalam proses perencanaan daerah dan diarahkan untuk dapat menjawab permasalahan kesejahteraan masyarakat serta mengakomodasi nilai-nilai lokal dan karakteristik masing-masing daerah.• Dengan mengacu pada RPJMN, target dan indikator MDGs diadaptasi dalam rencana pembangunan daerah, yaitu RPJMD dan Renstra SKPD dadang-solihin.blogspot.com 39
  39. 39. Keterkaitan MDGs dengan 2/2 Pembangunan DaerahBerbagai langkah yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Provinsiantara lain :1. Bagi Pemerintah Provinsi yang telah menyusun RPJMD, pencapaian target MDGs tingkat nasional dilakukan dengan mengarahkan dan menetapkan berbagai program dan kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran, indikator kinerja dan pembiayaan ke dalam RKPD.2. Bagi Pemerintah Provinsi yang sedang menyusun RPJMD, pencapaian target MDGs tingkat daerah dilakukan dengan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program yang terukur disertai dengan capaian, indikator kinerja dan pendanaan untuk setiap program ke dalam dokumen RPJMD.3. Pemerintah Provinsi hendaknya juga memfasilitasi Pemerintah Kabupaten/ Kota untuk menyusun RPJMD Kabupaten/ Kota dan RKPD Kabupaten/ Kota agar setiap kebijakan, program dan kegiatan SKPD Kabupaten/ Kota benar- benar mendukung pencapaian MDGs tingkat provinsi. dadang-solihin.blogspot.com 40
  40. 40. Kebijakan RPJMN 2010-2014 terkait Percepatan Pencapaian Target MDGs1. Kebijakan dan Strategi Penurunan Kemiskinan dan Kelaparan • Kebijakan dan Strategi Penurunan Kemiskinan (Tujuan 1 A ) • Kebijakan dan Strategi dalam Menciptakan Kesempatan Kerja Penuh dan Produktif dan Pekerjaan yang Layak untuk Semua, termasuk Perempuan dan Kaum Muda (Tujuan 1B) • Kebijakan dan Strategi Penurunan Prevalensi Kekurangan Gizi Pada Balita (Tujuan 1C)2. Kebijakan dan Strategi Pencapaian Pendidikan Dasar untuk Semua (Tujuan 2)3. Kebijakan Peningkatan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (Tujuan 3)4. Kebijakan dan Strategi Penurunan Kematian Anak (Tujuan 4)5. Kebijakan dan Strategi Peningkatan Kesehatan Ibu (Tujuan 5)6. Kebijakan dan Strategi dalam Pengendalian Penyakit Menular (Tujuan 6)7. Kebijakan dan Strategi dalam Menjamin Kelestarian Lingkungan Hidup (Tujuan 7) dadang-solihin.blogspot.com 41
  41. 41. BAB IIILANGKAH TEKNIS DAN JADWAL PENYUSUNAN RAD MDGs3.1. Dokumen yang Perlu Diperhatikan dalam Penyusunan RAD MDGs3.2. Langkah-langkah Teknis Penyusunan RAD MDGs3.3. Pembiayaan3.4. Jadwal Penyusunan RAD MDGs dadang-solihin.blogspot.com 42
  42. 42. Dokumen yang Perlu Diperhatikan dalam Penyusunan RAD MDGs• RPJMD• RPJMN 2010-2014• Renstra K/L Terkait 2010-2014• RKP 2011• Inpres No. 3 Tahun 2010• Peta Jalan (Road Map) Nasional Percepatan Pencapaian Target MDGs• Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia Tahun 2010• Dokumen Kebijakan lain yang terkait dadang-solihin.blogspot.com 43
  43. 43. Langkah-langkah Teknis Penyusunan RAD MDGs (Proses penyusunan RAD MDGs akan difasilitasi oleh Tim MDGs pusat)Langkah 1 Penetapan Tim Pengarah dan Kelompok Kerja (Pokja)Langkah 2 Melakukan Sidang Pleno Pertama membahas langkah-langkah penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) percepatan pencapaian MDGsLangkah 3 Masing-masing Pokja Menyusun Draft RAD Percepatan Pencapaian Target MDGs, dengan tahapan : 1. Identifikasi tujuan, target dan indikator MDGs untuk masing-masing provinsi 2. Menetapkan program dan kegiatan prioritas terkait dengan pencapaian masing-masing target MDGs 3. Menetapkan indikator dan target pencapaiannya terkait dengan program dan kegiatan dalam pencapaian masing-masing target MDGs 4. Menetapkan alokasi anggaran yang dibutuhkan dan sumber pendanaan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan tindakan yang dilakukanLangkah 4 Melaksanakan Sidang Pleno Kedua antar Pokja dengan menyajikan draft RAD (narasi dan matrik) untuk dibahas secara lintas pokja (workshop)Langkah 5 Penyempurnaan dan finalisasi Draft Rencana Aksi Daerah berdasarkan masukan hasil Sidang Pleno KeduaLangkah 6 Review draft RAD MDGs oleh tim MDGs pusatLangkah 7 Pengesahan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target MDGs dalam bentuk Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala DaerahLangkah 8 Sosialisasi Rencana Aksi Daerah kepada seluruh pemangku kepentingan dadang-solihin.blogspot.com 44
  44. 44. Pembiayaan• Seluruh kebutuhan pembiayaan dalam rangka proses penyiapan dan pelaksanaan RAD MDGs menjadi tanggungjawab pemerintah daerah. dadang-solihin.blogspot.com 45
  45. 45. Jadwal Penyusunan RAD MDGs Bulan Pada Tahun 2011No. Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pembentukan Tim Pengarah dan Kelompok 1 √ Kerja (Pokja) Sidang Pleno Persiapan Penyusunan Draft 2 RAD oleh Masing-masing Pokja*) √ (Workshop I) Penyusunan Draft RAD oleh Masing-masing 3 √ √ √ √ Pokja (provinsi dan kabupaten/kota) Sidang Pleno Pembahasan RAD Hasil 4 √ √ Masing-masing Pokja*) (Workshop II) Penyempurnaan Draft RAD MDGs oleh 5 √ Masing-masing Pokja Review Draft RAD MDGs provinsi oleh Tim 6 √ √ MDGs Pusat Pengesahan RAD MDGs oleh Kepala 7 √ Daerah 8 Sosialisasi RAD MDGs √ √ √ dadang-solihin.blogspot.com 46
  46. 46. BAB IVSISTEMATIKA RAD MDGs4.1. Sistematika Dokumen RAD MDGs4.2. Matriks RAD MDGs dan Penjelasannya dadang-solihin.blogspot.com 47
  47. 47. Sistematika Penulisan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target MDGs BAB I Pendahuluan 1.1 Kondisi Umum Pembangunan Daerah berkaitan dengan Tujuan Pembangunan Milenium di Daerah 1.2 Permasalahan dan Tantangan BAB II Arah Kebijakan dan Strategi Percepatan Pencapaian Target MDGs BAB III Pemantauan dan Evaluasi BAB IV Penutup Lampiran: Matrik Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target MDGs dadang-solihin.blogspot.com 48
  48. 48. 1/3 Petunjuk Penyusunan RAD MDGsBAB I PENDAHULUAN• Kondisi Umum Pembangunan Daerah berkaitan dengan Tujuan Pembangunan Milenium Pada bagian ini dijelaskan status capaian dari berbagai indikator terkait MDGs pada provinsi yang bersangkutan mulai goal 1 sampai dengan goal 7.• Permasalahan dan Tantangan Pada bagian ini dijelaskan secara umum permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan berbagai kebijakan yang terkait dengan pencapaian target MDGs. dadang-solihin.blogspot.com 49
  49. 49. 2/3 Petunjuk Penyusunan RAD MDGsBAB II Arah Kebijakan dan Strategi Percepatan Pencapaian Target MDGs• Pada bagian ini dijelaskan arah kebijakan dan strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target MDGs.• Dituliskan strategi umum yang dilakukan untuk masing-masing tujuan (goal) sebagai payung kegiatan yang dicontohkan dalam matrik.• Strategi dirumuskan mengacu pada kegiatan nasional sebagaimana dituliskan dalam peta jalan (roadmap) nasional percepatan pencapaian MDGs dan RPJMD.• Uraian kebijakan dan strategi dilengkapi dengan program, lintas program dan indikator kinerja output untuk masing-masing kegiatan dalam program tersebut. dadang-solihin.blogspot.com 50
  50. 50. 3/3 Petunjuk Penyusunan RAD MDGsBAB III Pemantauan dan Evaluasi• Pada bagian ini disusun mekanisme pemantauan dan evaluasi untuk melihat target capaian dari pelaksanaan RAD MDGs untuk masing-masing goal (tujuan).• Mekanisme pemantauan dan evaluasi RAD MDGs perlu menggambarkan : a. Tanggungjawab masing-masing SKPD sesuai tujuan MDGs-nya; b. Waktu pelaksanaan; c. Langkah tindak lanjut.• Koordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi RAD MDGs dilakukan oleh Kepala Bappeda.BAB IV Penutup• Pada bagian ini diisikan hal-hal yang berkaitan dengan upaya yang dilakukan dalam rangka mendukung RAD MDGs, termasuk menggalang partisipasi dari berbagai pihak. dadang-solihin.blogspot.com 51
  51. 51. Matrik RAD MDGs dan Penjelasannya dadang-solihin.blogspot.com 52
  52. 52. Petunjuk Umum Pengisian Matrik RAD MDGs 1. Matrik ini berlaku untuk setiap goal dalam MDGs sepanjang target bersifat kuantitatif dan pencapaiannya secara nasional merupakan akumulasi dari pencapaian masing-masing provinsi. Untuk target yang tidak dapat dirumuskan secara kuantitatif dapat menggunakan target yang bersifat kualitatif dan dapat dituangkan dalam matrik yang disesuaikan atau dapat ditulis secara naratif. 2. Menu kegiatan daerah telah disiapkan oleh pusat (K/L terkait khusus goal terkait kesehatan) sesuai tanggung jawab goalnya masing- masing sebagai acuan penyusunan RAD masing-masing provinsi. Menu kegiatan tersebut bersifat operasional dan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan daerah sepanjang memiliki dampak yang signifikan terhadap pencapaian target nasional maupun target MDGs. 3. Matrik yang telah dilengkapi dengan menu kegiatan daerah akan disampaikan pada saat sosialisasi dan fasilitasi Pedoman Penyusunan RAD MDGs (khusus goal terkait kesehatan) dadang-solihin.blogspot.com 53
  53. 53. 1/2 Cara Pengisian MatrikBAGIAN 1 :• Diisi dengan target dan indikator MDGs sesuai tujuan/goal terkait.BAGIAN 2 :• Diisi dengan program, kegiatan, indikator, target pencapaian dan alokasi anggaran tahunan sesuai tujuan, target dan indikator MDGs terkait, mengacu pada RPJMN 2010-2014 dan/atau RKP 2011;• Kolom sumber pendanaan : diisi dengan sumber pembiayaan (APBN);• Kolom Pelaksana : diisi dengan K/L penanggung jawab kegiatan. dadang-solihin.blogspot.com 54
  54. 54. Cara Pengisian Matrik 2/2BAGIAN 3 :• Diisi dengan kegiatan, indikator, target pencapaian dan alokasi anggaran tahunan dalam rangka mendukung pencapaian target nasional dan target MDGs terkait yang mengacu pada RPJMD;• Kolom program/kegiatan : diisi dengan program dan kegiatan yang sesuai dengan pencapaian target nasional dan MDGs;• Kolom Indikator : diisi dengan satuan target masing-masing kegiatan (jumlah, persentase atau yang bersifat kuantitatif);• Kolom target pencapaian : diisi dengan target rencana tahunan capaian masing-masing indikator kegiatan;• Kolom alokasi anggaran : diisi dengan rencana pembiayaan tahunan untuk masing-masing kegiatan;• Kolom sumber pendanaan : diisi dengan sumber biaya untuk kegiatan untuk kegiatan pencapaian target MDGs yang berasal dari APBN (dana Dekon, TP, DAK, DAU) dan/atau APBD (PAD), dan/atau sumber lainnya;• Kolom pelaksana : diisi dengan SKPD terkait pelaksana kegiatan.CATATAN: UNTUK KEGIATAN DAERAH (Bagian 3), K/L BISA MENYIAPKANMENU KEGIATAN DAERAH SEBAGAI BAHAN DISKUSI DI DAERAH dadang-solihin.blogspot.com 55
  55. 55. BAB V PENGORGANISASIAN PENYUSUNAN RAD MDGs5.1. Pengorganisasian5.2. Uraian Tugas5.3. Mekanisme Kerja dadang-solihin.blogspot.com 56
  56. 56. PengorganisasianBentuk organisasi dalam rangka penyusunan Rencana Aksi Daerahdilakukan terdiri dari :• Tim Pengarah• Kelompok Kerja Tim PengarahPenanggung Jawab : Kepala DaerahSekretaris : Kepala BappedaAnggota : Kepala Dinas Teknis Terkait dadang-solihin.blogspot.com 57
  57. 57. Kelompok KerjaPOKJA I : Penanggulangan KemiskinanPOKJA II : Pendidikan dan GenderPOKJA III : Kesehatan dan GiziPOKJA IV : Kelestarian Lingkungan HidupPembentukan pokja dimaksudkan untuk memudahkan dalam prosespembahasan RAD MDGs. Namun demikian pembentukan pokja bukanmerupakan keharusan sepanjang di provinsi yang bersangkutan sudahmemiliki pokja terkait.ORGANISASI POKJA:• Ketua• Sekretaris• Anggota dadang-solihin.blogspot.com 58
  58. 58. Organisasi dan Tanggung Jawab Pokja RAD MDGs Tanggung POKJA Organisasi Pokja (Indikatif) Jawab GoalPOKJA I • Ketua: Ketua Bappeda/BPMD Goal 1 • Sekretaris: Ka. Dinas TerkaitPenanggulangan • Anggota: Kepala Dinas/Instansi terkait (OrganisasiKemiskinan Profesi, Perguruan Tinggi, Lembaga Riset, Kantor Statistik Provinsi, LSM)POKJA II Goal 2 • Ketua: Kepala Dinas Pendidikan • Sekretaris: Kepala Bidang Bappeda terkaitPendidkan dan Goal 3 • Anggota: Kepala Dinas/Instansi terkait (OrganisasiGender Profesi, Perguruan Tinggi, Lembaga Riset, Kantor Statistik Provinsi, LSM)POKJA III Goal 1, Goal 4, • Ketua: Kepala DInas Kesehatan Goal 5, • Sekretaris: Kepala Bidang Bappeda terkaitKesehatan dan • Anggota: Kepala Dinas/Instansi terkait (OrganisasiGizi Goal 6, Goal 7 Profesi, Perguruan Tinggi, Lembaga Riset, Kantor Statistik Provinsi, LSM)POKJA IV • Ketua: Kepala Dinas Pekerjaan Umum • Sekretaris: Kepala Bidang Bappeda terkaitKelestarian Goal 7 • Anggota: Kepala Dinas/Instansi terkait (OrganisasiLingkungan Profesi, Perguruan Tinggi, Lembaga Riset, KantorHidup Statistik Provinsi, LSM) dadang-solihin.blogspot.com 59
  59. 59. Struktrur Organisasi Pokja Penyusunan RAD MDGs Penanggung Jawab TIM PENGARAH Sekretaris Anggota Anggota Anggota dst KELOMPOK KERJA Pokja I Pokja II Pokja III Pokja IV Sekretaris Anggota Anggota Anggota dst dadang-solihin.blogspot.com 60
  60. 60. 1/2 Uraian TugasTim Pengarah bertugas untuk :1. Memberikan arahan dalam pelaksanaan koordinasi penyusunan pedoman rencana aksi percepatan pencapaian MDGs;2. Memberikan arahan dan masukan kepada tim teknis mengenai substansi penyusunan pedoman rencana aksi percepatan pencapaian MDGs;3. Memberikan arahan mengenai kebijakan yang diharapkan dalam menyusun rekomendasi untuk penyusunan pedoman rencana aksi percepatan pencapaian MDGs;4. Menyampaikan laporan kegiatan penyusunan pedoman rencana aksi percepatan pencapaian MDGs kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas. dadang-solihin.blogspot.com 61
  61. 61. 2/2 Uraian TugasKelompok Kerja bertugas untuk :1. Bertanggung jawab terhadap kegiatan penyusunan Rencana Aksi Daerah MDGs sesuai dengan bidang tugasnya;2. Membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan kelompok kerja MDGs sesuai dengan bidang tugasnya;3. Melakukan pencarian, pengumpulan bahan, data dan informasi yang dibutuhkan termasuk melakukan studi kepustakaan dan wawancara kepada pihak terkait dalam rangka penyusunan rencana aksi daerah MDGs;4. Melakukan analisa situasi perkembangan pencapaian tujuan pembangunan milenium (MDGs) di tingkat provinsi dan upaya-upaya yang telah dilakukan;5. Melakukan identifikasi faktor-faktor penentu pencapaian tujuan pembangunan milenium (MDGs) sesuai dengan bidang tugasnya;6. Menyusun rencana aksi daerah MDGs sesuai dengan sistematika dan diserahkan kepada sekretariat tim pengarah untuk dikonsolidasikan dengan hasil pokja lainnya.7. Sosialisasi RAD MDGs kepada seluruh pemangku kepentingan di daerah. dadang-solihin.blogspot.com 62
  62. 62. Mekanisme Kerja• Tim pengarah mengadakan rapat setiap triwulan selama penyusunan RAD MDGs;• Pokja mengadakan rapat setiap bulan atau sesuai dengan keperluan selama penyusunan RAD MDGs;• Kepala Bappeda sebagai sekretaris tim pengarah bertugas untuk mengkonsolidasikan RAD MDGs hasil pokja;• Draft yang sudah disusun oleh tim MDGs di tingkat provinsi akan dikonsultasikan dengan tim MDGs di tingkat pusat sebelum ditetapkan oleh Gubernur. dadang-solihin.blogspot.com 63
  63. 63. Bab VI Penutup• Pedoman penyusunan RAD MDGs merupakan panduan bagi setiap pimpinan daerah untuk menghasilkan rancangan RAD MDGs yang selaras dengan kebijakan nasional dan daerah.• Pedoman ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas yang mengatur Pedoman Penyusunan RAD MDGs.• Dengan pedoman ini diharapkan daerah dapat menyusun Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Target MDGs dengan standar kualitas yang baik dan dapat memudahkan dalam proses monitoring dan evaluasinya. dadang-solihin.blogspot.com 64
  64. 64. Lampiran• List Indikator MDGs• Pencapaian Indikator MDGs Nasional• Profil Pencapaian MDGs Provinsi• Dokumen Kebijakan Lainnya yang Perlu diperhatikan dalam Penyusunan RAD MDGs• Contoh matrik masing-masing target MDGs – Matrik Tujuan 1 (menanggulangi kemiskinan dan kelaparan) – Matrik Tujuan 2 (mencapai pendidikan dasar untuk semua) – Matrik Tujuan 3 (mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan) – Matrik Tujuan 4 (meningkatkan kesehatan anak) – Matrik Tujuan 5 (menurunkan angka kematian ibu) – Matrik Tujuan 6 (memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya) – Matrik Tujuan 7 (memastikan kelestarian lingkungan hidup) dadang-solihin.blogspot.com 65
  65. 65. dadang-solihin.blogspot.com 66

×