Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pentingnya GIS dalam Pembangunan Daerah

5,705 views

Published on

Sistem informasi geografis terpadu yang dapat memberikan pelayanan, penyajian dan pengelolaan mengenai informasi geografis dari Kabupaten.

Published in: Technology, Education
  • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/36cXjBY ❤❤❤
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/36cXjBY ❤❤❤
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • GIS/SIG merupakan sub ilmu yang berbasiskan pemetaan digital yang salah satu aplikasinya unutk perencanaan pembangunan
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • I agree, GIS is important in District or City Council administration but conventional GIS can be quite complex. If ask any City Council, they will want GIS but only few city council has the resources and afford to have decent one. There is also issue of duplicating GIS investment involving various public agencies or Gov level, resulting waste in public money and this also happen in the States. I am developing Web GIS services, trying to convince various Malaysia Government agencies on Web GIS collaboration. Tough jobs.<br /><br/>
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here

Pentingnya GIS dalam Pembangunan Daerah

  1. 1. Pentingnya GIS dalam Pembangunan Daerah Drs. H. Dadang Solihin, MA Program Geographic Information System Subang, 20 April 2005 Sosialisasi
  2. 2. Paradigma Baru: Troika <ul><li>Masyarakat, </li></ul><ul><li>Bangsa, dan Negara </li></ul>Pemerintah Masyarakat Dunia Usaha Transparansi, Partisipasi, Akuntabilitas V ISI
  3. 3. Good Governance <ul><li>Transparansi berarti terbukanya akses bagi seluruh masyarakat terhadap semua informasi yang terkait dengan program-program pembangunan yang mencakup keseluruhan prosesnya melalui suatu manajemen sistem informasi publik . </li></ul><ul><li>Partisipasi dimaknai sebagai hak warga masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan pada setiap tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian sehingga masyarakat bukanlah sekedar penerima manfaat ( beneficiaries ) atau objek belaka, melainkan sebagai agen pembangunan (subyek). </li></ul><ul><li>Akuntabilitas dimaknai sebagai pertanggungjawaban pemerintah kepada publik atas keberhasilan maupun kegagalan melaksanakan misi dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki. </li></ul>Transparansi, Partisipasi, Akuntabilitas
  4. 4. Tujuan Pembangunan Daerah <ul><li>Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan antar daerah dan antar sub daerah serta antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan). </li></ul><ul><li>Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. </li></ul><ul><li>Menciptakan atau menambah lapangan kerja. </li></ul><ul><li>Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah. </li></ul><ul><li>Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan). </li></ul>
  5. 5. Kewenangan Daerah (UU 32/2004 ) <ul><li>Urusan wajib </li></ul><ul><ul><li>pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal, prasarana lingkungan dasar, dll. </li></ul></ul><ul><li>Urusan pilihan </li></ul><ul><ul><li>potensi unggulan dan kekhasan daerah. </li></ul></ul>
  6. 6. Apa yang Dibutuhkan Daerah? <ul><li>S istem informasi geografis terpadu yang dapat memberikan pelayanan, penyajian dan pengelolaan mengenai informasi geografis dari Kabupaten. </li></ul><ul><li>Pengoperasian dan perawatan sistem informasi geografis dan databasenya untuk menjamin kemutakhiran informasi yang ada dapat terjaga. </li></ul><ul><li>Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) secara berkesinambungan dalam hal pengelolaan dan pengembangannya. </li></ul>
  7. 7. Sebaiknya GIS yang Seperti Apa untuk Daerah? <ul><li>Berbasis pada konsep Good Governance , yaitu yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. </li></ul><ul><li>Sistem yang menjamin pemrosesan informasi dengan handal, cepat dan akurat. </li></ul><ul><li>Teknologi informasi yang tanggap terhadap segala perubahan ( Open System ). </li></ul><ul><li>Informasi geografis yang ditunjang dengan survai dan inspeksi lapangan untuk menjamin validitas informasi. </li></ul><ul><li>Dioperasikan dalam satu unit yang terkoordinir di bawah manajemen satu atap. </li></ul><ul><li>Dapat melayani kebutuhan berbagai pihak atau instansi terkait dalam hal pelayanan pihak investor dan masyarakat yang membutuhkannya. </li></ul>
  8. 8. <ul><li>Terima Kasih </li></ul>
  9. 9. Dadang holds a MA degree (Economics), University of Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas). <ul><li>Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. </li></ul><ul><li>He got various training around the globe, included Advanced International Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous. </li></ul><ul><li>You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his mobile at +62812 932 2202 </li></ul>Dadang Solihin’s Profile

×